SERAHKAN: Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, saat menyerahkan selembar dokumen hewan kurban kepada pimpinan satu psantren di Kabupaten Langkat.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Setiap tahun perayaan Idul Adha, keluarga Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin dan Ketua TP PKK Langkat Tiorita, menyumbangkan hewan kurban kepada masyarakat Kabupaten Langkat.
SERAHKAN: Ketua TP PKK Kabupaten Langkat, saat menyerahkan selembar dokumen hewan kurban kepada pimpinan satu psantren di Kabupaten Langkat.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
Tahun ini pada Idul Adha 1442 Hijriah, ada sebanyak 5 ekor sapi yang diberikan untuk masyarakat di 5 kecamatan di Kabupaten Langkat. Hewan-hewan kurban itu diserahkan langsung Tiorita, didampingi Direktur PDAM Tirta Wampu Herman Sukendar, Staf Ahli Bupati Sibiyanto, Kabag Protokol Mahardika, dan masing masing camat sert kepala desa lokasi penerima.
Penyerahan diawali di Masjid Raya Stabat. Di sana, Tiorita menyerahkan hewan kurban kepada Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Raya Stabat. Tiorita selanjutnya bersama rombongan bergerak ke Pesantren Al Fatah, di Desa Suka Jadi, Pasar 9, Kecamatan Hinai. Di sana hewan kurban diterima pimpinan pondok pesantren Al Fatah.
Selanjutnya, bertolak ke Tuan Guru Besilam di Kecamatan Padangtualang. Hewan kurban diterima langsung Tuan Guru Babusalam, Syekh H Zikmal Fuad. Kemudian, seekor sapi diserahkan di Masjid Jami’ Desa Selotong, Kecamatan Secanggang, dan seekor lagi di Pesantren Jabal Rahmah, Kecamatan Brandan Barat.
Di tengah perjalanan menuju perkampungan Tuan Guru Besilam, Tiorita terhenti melihat 3 warga yang sudah tua, namun masih bekerja mencari barang-barang bekas dengan mengayuh becak. Melihat semangat mencari rezeki halal itu di usia yang tak lagi muda, ibu dari Dewa dan Ayu Jelita ini, memberikan paket sembako kepada ketiga lansia tersebut.
Adapun sembako tersebut, berisikan beras satu karung, telur satu papan, minyak goreng, dan gula pasir. Serta memberikan tali asih untuk keperluan menyambut Lebaran Idul Adha. Di sela-sela penyerahan, Tiorita mengatakan, di perayaan Idul Adha tahun ini, bukan kambing ataupun sapi yang menjadi esensi, namun keikhlasan dan kerendahan hati itulah, yang menjadi makna dari berkurban yang sesungguhnya untuk diteladani.
“Hal inilah yang menjadi motivasi keluarga kami untuk melakukan kurban setiap tahun. Kami pun mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1442 Hijrah kepada umat Muslim Langkat, dan di seluruh dunia,” pungkas Tiorita. (yas/saz)
SEMPROT: Prajurit Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, saat melakukan penyemprotan disinfektan di daerah keramaian Pangkalanbrandan.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Prajurit Batalyon Infanteri (Yonif) 8 Marinir membatu pelaksanaan penyemprotan disinfektan untuk upaya mencegah penyebaran Covid-19 di wilayah Pangkalanbrandan, Kabupaten Langkat, Senin (19/7).
SEMPROT: Prajurit Yonif 8 Marinir Tangkahan Lagan, saat melakukan penyemprotan disinfektan di daerah keramaian Pangkalanbrandan.
ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.
Pelaksanaan kegiatan tersebut, diawali dengan apel pemeriksaan personel dan material yang dipimpin langsung Kapolsek Pangkalanbrandan. Penyemprotan dimulai dari Kantor Polsek Pangkalanbrandan, dilanjutkan menuju ke wilayah pusat-pusat keramaian di Pangkalanbrandan.
“Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencegah wabah Covid-19 yang sekarang sedang melanda negara kita,” ungkap Komandan Yonif 8 Marinir, Letkol Marinir Farick. Farick juga mengaku, keterlibatan prajurit Yonif 8 Marinir dengan kegiatan ini, merupakan bagian dari sinergi dengan Polsek Pangkalanbrandan serta Forkopimcam. Sekaligus menyampaikan pesan kepada masyarakat, agar tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) sesuai yang dianjurkan pemerintah, guna memutus rantai penularan Covid-19.
“Diharapkan, penyemprotan disinfektan ke semua wilayah keramaian di Pangkalanbrandan dan sekitarnya ini, dapat memberikan manfaat bagi kita semua,” pungkasnya. (yas/saz)
SEMBELIH: Unsur Lapas Kelas IIA Kota Binjai sesaat sebelum menyembelih hewan kurban.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Binjai merayakan Idul Adha 1442 Hijriah dengan menyembelih 20 ekor hewan kurban.
SEMBELIH: Unsur Lapas Kelas IIA Kota Binjai sesaat sebelum menyembelih hewan kurban.
“Jumlah hewan kurban yang dipotong, rinciannya, ada 18 kambing dan 2 sapi,” ungkap Kepala Lapas Kelas IIA Binjai, Maju A Siburian, Selasa (20/7).
Maju menjelaskan, hewan kurban yang disembelih berasal dari berbagai pihak. Mulai dari Pemko Binjai, petugas, dan ada juga dari keluarga warga binaan.
“Walaupun di Lapas, warga binaan masih bisa ikut berbagi kebahagian kepada sesama temannya, dengan menyumbang hewan kurban,” tuturnya.
Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Binjai, Dekki Susanto juga menjelaskan, penyaluran daging kurban akan diserahkan kepada warga binaan. Pembagiannya dilakukan usai dimasak untuk disantap oleh para warga binaan.
“Ini kan masaknya sentral di dapur, nanti setelah matang baru dibagikan,” ujarnya.
Dia pun berharap, penyembelihan hewan kurban dapat menumbuhkan kebersamaan antar warga binaan. Apalagi di tengah situasi saat ini, semangat kebersamaan diperlukan. Terlebih, kunjungan bertamu bagi warga binaan ditiadakan sejak pandemi Covid-19. Karena itu, kegiatan keagamaan merupakan momentum tepat bagi warga binaan untuk instrospeksi diri, agar menjadi pribadi yang lebih baik.
“Pada perayaan Idul Adha tahun ini, jajaran pengamanan dibantu staf Lapas Binjai, demi terciptanya kondisi Lapas yang aman dan kondusif. Semangat menjalankan tugas di tengah pandemi, begitu juga dengan saudara yang merayakan hari raya, walaupun raga tak bersua, semoga silaturahim tetap terjaga. Dan semoga keikhlasan serta kerendahan hati selalu menyertai di hari yang penuh makna ini,” pungkas Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas IIA Binjai Rinaldo Tarigan, didampingi staf pengamanan, Kepala Tim I Ganda Perangin-angin, dan Kepala Tim II Andreas Siringo-ringo. (ted/saz)
HUTAN MATI: Hutan manggrove milik Pemko Sibolga yang mati.
SIBOLGA, SUMUTPOS.CO – Hutan mangrove yang ditanam Pemerintah Kota Sibolga di area PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Kota Sibolga diduga mati akibat lepasnya selang penutup BBM saat melakukan pengisi dari kapal minyak menuju Terminal BBM.
HUTAN MATI: Hutan manggrove milik Pemko Sibolga yang mati.
Mikey, salah seorang warga yang berada di lokasi depot pertamina BBM Sibolga mengaku, menyaksikan kejadian itu yang terjadi sekitar kurang lebih satu bulan yang lalu.
Dia mengaku, matinya tanaman pohon mangrove yang ditanam Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga pada 2014 lalu diakibatkan kelalaian PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Kota Sibolga, yang diduga lepasnya penutup BBM depot Pertamina saat menuju terminal, sehingga merembes ke area hutan mangrove yang ditanam Pemko Sibolga.
“Awalnya adek saya bersama dengan temannya pergi ke lokasi area hutan buatan Mangrove untuk menangkap kepiting dan udang, karena di lokasi bakau area depot Pertamina itu banyak kepiting bakau, mereka sering ke sana bermain, sampai ke lokasi mereka terkejut banyak ikan, udang dan kepiting yang mati diakibatkan keluarnya minyak solar,” kata Mikey, Senin (20/7).
Melihat kondisi yang tidak biasa, adik bersama temannya berlari pulang dan melaporkan kejadian tersebut. “Awalnya kami dan keluarga tidak percaya, mana mungkin itu terjadi saya bilang sama adek saya dan adek saya yang bernama Rian dan temanya dengan rawut wajah yang tidak biasanya kami langsung menuju lokasi dan ditemukan gumpalan bulat-bulat ternyata itu minyak solar,” ujarnya.
Sebagai warga yang berada di area di sana, dia sangat mengharapkan kelestarian hutan mangrove buatan yang direncanakan sebagai tempat wisata. “Saya berharap pihak pertamina dapat mempertanggungjawabkan kelalaian mereka, akibat ulah mereka pohon mangrove yang merupakan paru-paru bumi rusak,” ungkapnya.
Terpisah, Plt Hendra Darmalius Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kota Sibolga, saat dikonfirmasi wartawan mengaku pihak dari depot Pertamina sudah melaporkan kepada PKPLH bahwasanya kejadian tersebut benar dan pihaknya akan bersedia menggantinya.
“Berdasarakan dari laporan mereka yang kita tanya kejadian terjadi pada tanggal 23 Mei 2021, yang diduga adanya salah satu pipa mereka mengalami kebocoran, sehingga mengakibat hutan mangrove mengalami kerusakan bahkan sejumlah pohan di lokasi mati, dan mereka juga telah berjanji dalam waktu dekat akan diganti,” ujarnya.
Dari hasil uji labotorium yang dilakukan pihak depot pertamina Sibolga, sudah tidak ada lagi ditemukan zat minyak yang menghambat untuk dilakukan penanaman ulang.
“Jadi pihak depot pertaminan Sibolga akan menggantikan pohon mangrove yang mati sebanyak 500 pohon dab dalam waktu dekat mereka akan mengganti,” Jelasnya
Sementara itu, Marketing Operation Region I Terminal BBM Kota Sibolga, melalui Andi Kepala keamanan PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I Terminal BBM Kota Sibolga, tidak dapat memberika keterangan atas kelalaian yang terjadi.
“Saya hanya kepala pengaman, jika ingin konfirmasi terkait mangrove yang mati silakan konfirmasi ke Humas Pertamina Sumatera Utara, tidak ada kompeten saya untuk menjawabnya,” pungkasnya. (mag-8/azw)
HEWAN KURBAN. Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting serahkan hewan seekor sapi kurban sumbangan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak kepada Ketua MUI Dairi, Wahlin Munthe, Senin (19/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting dan Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol RZ Panca Putra menyumbangkan dua ekor sapi kurban untuk Hari Raya Idul Adha. Hewan kurban sumbangan Kapolda Sumut diserahkan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Dairi, Wahlin Munthe di Mapolres Dairi, Senin (19/7).
HEWAN KURBAN. Kapolres Dairi AKBP Ferio Sano Ginting serahkan hewan seekor sapi kurban sumbangan Kapolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak kepada Ketua MUI Dairi, Wahlin Munthe, Senin (19/7).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Sedangkan hewan kurban dari Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting bersama 7 ekor sapi lainya, disembelih oleh panitia kurban Polres Dairi. Dari 8 ekor sapi kurban tersebut, dibagi 400 kantung plastik daging sapi yang dibagikan kepada kaum duafa dan fakir miskin. Termasuk personel Polres Dairi dan insan pers Kabupaten Dairi dan warga yang telah memiliki kupon kirban mendapat jatah daging kurban yang digelar di Masjid Nurul Mukmin Polres Dairi.
Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting melalui Kasubbag Humas Polres, Iptu Donny Saleh, Selasa (20/7) menerangkan, penyerahan bantuan sapi kurban dari Kapolda Sumut serta Kapolres Dairi itu untuk berbagi sukacita bagi umat muslim di Kabupaten Dairi pada perayaan Hari Raya Idul.
Kapolda Irjen Pol RZ Panca Putra dan Kapolres Dairi AKBP Fetio Sano Ginting, mengimbau masyarakat, agar pada perayaan Idul Adha tahun ini masyarakat berada di rumah saja. Tidak melakukan perjalanan khususnya menuju Kota Medan. Karena saat ini Kota Medan ada pemberlakuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. (rud/azw)
RAPAT. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kanan) dihadiri Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting memimpin rapat koordinasi memutuskan pelarangan kegiatan pesta adat sampai 30 Juli 2021memdatang, guna menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Dairi.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, melarang pelaksanaan kegiatan pesta adat sampai dengan 30 Juli 2021. Larangan itu disampaikan Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu saat rapat dengan Forkopimda, Senin (19/7).
RAPAT. Bupati Dairi, Eddy KA Berutu (kanan) dihadiri Kapolres AKBP Ferio Sano Ginting memimpin rapat koordinasi memutuskan pelarangan kegiatan pesta adat sampai 30 Juli 2021memdatang, guna menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Dairi.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Bupati Dairi Eddy KA Berutu selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, mengambil langkah itu mengingat penyebaran/jumlah warga terpapar Covid-19 terus melonjak.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19, Rahmatsyah Munthe, Selasa (20/7) mengatakan, lonjakan kasus positif Covid-19 di Dairi sangat signifikan dalam beberapa hari terakhir. Sehingga, langkah memberlakukan pengetatan seperti pelarangan pesta ini demi menekan laju penularan kasus Covid-19. Rahmatsyah mengatakan, pelarangan kegiatan sosial seperti kegiatan pesta itu diputuskan dalam rapat koordinasi bersama Forkopimda dan Satgas Covid-19.
Rahmatsyah memaparkan, dalam rapat disepakati sejumlah langkah penanganan di antaranya, kegiatan pesta adat pernikahan/hajatan/sukacaita tidak diizinkan. Hanya diperbolehkan melaksanakan acara pemberkatan, akad nikah dan atau peresmian di tempat ibadah tidak melewati jam 13.00 Wib dengan menerapkan prokes secara ketat.
Acara dukacita untuk orang meninggal dunia tidak terkait Covid-19, hanya diperkenankan paling lama 2 x 24 jam sejak meninggal dunia, dengan pembatasan kapasitas sebesar 25% dari kapasitas tempat yang tersedia dengan prokes lebih ketat.
Bagi orang yang meninggal dunia disebabkan kasus suspek/probable/terkonfirmasi Covid-19, protokol kegiatan pengebumian mempedomani ketentuan pelaksanaan pemulasaran jenazah sesuai dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
Selanjutnya, mengizinkan kegiatan ibadah di tempat ibadah pada zona hijau, kuning dan oranye dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dari kapasitas sebelumnya dan penerapan prokes lebih ketat. Sedangkan zona merah, untuk ibadah di tempat ibadah ditiadakan.
Satgas desa, kelurahan dan kecamatan diminta untuk memfokuskan sosialisasi dan edukasi penanganan dan bahaya Covid-19 kepada masyarakat lanjut usia dan masyarakat dengan penyakit penyerta yang rentan menjadi korban meninggal dunia akibat Covid-19.
Rahmatsyah menambahkan, kesepakatan bersama ditandatangani Bupati Dairi, Eddy KA Betutu, Pimpinan DPRD, Kapolres Dairi, AKBP Ferio Sano Ginting, Dandim 0206 Dairi, Letkol Arm Adietya Y Nurtono, Pimpinan DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri dan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang. (rud/azw)
CEK ANTREAN: Antrean di loket validasi dokumen kesehatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan menerapkan penggunaan aplikasi Pedulilindungi bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara. Peraturan ini akan berlaku sementara untuk penerbangan Jakarta-Bali-Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandar Udara Soekarno-Hatta.
CEK ANTREAN: Antrean di loket validasi dokumen kesehatan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi menyampaikan informasi hasil tes swab PCR dan bukti vaksinasi sebagai syarat melakukan perjalanan udara akan secara otomatis tercantum di aplikasi Pedulilindungi. Sehingga akan membantu masyarakat untuk dapat melakukan check in secara daring.
Menurutnya, integrasi data ini ditujukan untuk menghindari penggunaan hasil tes dan kartu vaksinasi manual yang mudah dipalsukan. Penerapan sistem check in daring dengan database hasil tes PCR dan vaksinasi sudah diuji coba selama dua minggu dan berjalan dengan baik. “Mulai hari ini, kebijakan tersebut kita berlakukan secara resmi, karena selain menghindari bukti tes dan vaksinasi palsu, mekanisme ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat yang hendak bepergian karena tidak perlu lagi menunjukkan dokumen hard copy yang dapat menimbulkan antrian dan kerumunan,” kata Oscar dalam keterangannya, Selasa (20/7).
Oscar juga menambahkan, dengan mekanisme tersebut, maka bisa dipastikan bahwa hanya penumpang yang sehat yang bisa masuk ke pesawat. Karena semua data penumpang yang telah melakukan vaksinasi dan hasil pemeriksaan PCR atau antigen tersimpan dengan aman di big data Kemenkes yang diberi nama New All Record atau NAR.
“Seluruh big data NAR ini terkoneksi dengan aplikasi Pedulilindungi sehingga proses pengisian e-HAC yang selama ini sudah berjalan tidak akan berlaku lagi dan beralih ke aplikasi Pedulilindungi,” ujar Oscar.
Oscar memandang, dengan diberlakukannya kebijakan ini, penumpang yang akan bepergian dapat melakukan pemeriksaan tes swab PCR di laboratorium yang telah terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan. “Saat ini sudah ada sejumlah Lab yang terafiliasi dengan Kemenkes dan memasukkan data ke dalam NAR, sehingga hanya hasil swab PCR dari lab tersebut yang dapat dipakai sebagai syarat penerbangan,” papar Oscar.
Melalui mekanisme baru ini, lanjut Oscar, maka pengecekan kesehatan penumpang dilakukan saat keberangkatan dan bukan saat kedatangan. Sehingga bisa membuat para penumpang merasa lebih aman dan nyaman. “Di situasi seperti ini, pengecekan hasil tes kesehatan perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan penumpang pesawat benar-benar dalam keadaan sehat. Melalui integrasi sistem ini, kita juga dapat mendorong dan memantau pelaksanaan tes dan lacak secara real time sehingga ini akan membantu upaya penurunan laju penyebaran Covis-19,” tandas Oscar. (jpc)
VIDCON: Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah saat mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia melalui video conference dari kediaman pribadi Gubsu, Senin (19/7). prans/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – SEMPAT mengalami penurunan yang signifikan, dari 1.127 orang menjadi 611 orang pada Senin (19/7) kemarin, kasus baru harian Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) kembali melonjak pada Selasa (20/7).
VIDCON: Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah saat mendengarkan arahan Presiden Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia melalui video conference dari kediaman pribadi Gubsu, Senin (19/7). prans/sumu tpos.
Berdasarkan data harian Kemenkes RI pertanggal 20 Juli 2021 yang disampaikan BNPB, tercatat Sumut memperoleh penambahan 903 orang kasus baru positif melalui hasil pemeriksaan swab PCR.
Dengan penambahan tersebut, akumulasi positif Covid-19 di Sumut naik dari 45.146 menjadi 46.049 orang.
Dalam data tersebut juga, Sumut menjadi daerah penyumbang kedelapan terbesar dari 38.325 kasus baru nasional. Selain itu, pada kasus kematian, Sumut juga mendapatkan angka yang tinggi dengan 19 orang. Akumulasinya, kini naik dari 1.327 menjadi 1.346 orang.
Sumut juga menjadi daerah terbanyak ke-10 bersama dengan Sulawesi Selatan yang menyumbangkan total 1.280 kasus kematian baru di Tanah Air.
Sedangkan untuk kasus kesembuhan, Sumut memperoleh penambahan 171 orang. Penambahan ini lebih sedikit dari hari sebelumnya yang berjumlah 202 orang. Namun atas penambahan itu, total warga Sumut yang telah sembuh dari infeksi virus Corona naik dari 35.581 menjadi 35.752 orang. Dengan penambahan 171 orang sembuh, Sumut menjadi provinsi penyumbang terbanyak ke-18 dari total 29.791 orang di Indonesia. Sementara itu, berdasarkan data-data tersebut, menyebabkan kasus aktif Covid-19 di Sumut kembali naik dari 8.240 menjadi 8.951 orang.
Sebelumnya, Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Irman Oemar mengungkapkan, kasus Covid-19 di Sumut sempat mengalami tren menurun. Pada 15 Juli misalnya, jumlah penularan harian sempat menyentuh angka 1.127 kasus. Namun lima hari setelahnya, yakni 19 Juli, turun menjadi 611 kasus konfirmasi positif. “Angka penularan kita sempat menyentuh angka 1.000 kasus per hari, namun terus berfluktuatif hingga akhirnya pada 19 Juli kemarin menurun, menjadi 611 kasus per hari,” kata Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Irman Oemar, Selasa (20/7).
Menurutnya, hal tersebut sudah dilaporkan Gubernur Edy Rahmayadi saat mengikuti video conference arahan Presiden RI Joko Widodo kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual di kediaman pribadi Gubsu, Senin (19/7). Turut hadir Wagubsu Musa Rajekshah.
Irman juga memaparkan, hingga 19 Juli terdapat kasus aktif sebanyak 8.240 kasus, sembuh secara kumulatif sebanyak 35.579. Sementara positivity rate Sumut saat ini mencapai 6,95 persen. Melihat angka tersebut, Gubsu Edy mengingatkan masyarakat agar terus menaati protokol kesehatan.
Misalnya senantiasa memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Disiplin protokol kesehatan adalah salah satu kunci memutus mata rantai penularan Covid-19.
“Protokol kesehatan adalah kewajiban, tidak bisa tidak, terutama pakai masker, jika tidak mau tertular pakailah masker, jika tidak mau menularkan ke orang yang rentan juga pakailah masker, jadi protokol kesehatan ini adalah kunci yang paling mudah,” kata Irman.
Selain menaati prokes, vaksinasi juga adalah kunci lain agar kebal terhadap virus Covid-19. Vaksinasi, membuat seseorang dapat bertahan jika terpapar Covid-19. Sudah banyak kasus yang memerlihatkan keefektifan vaksin dalam menghadapi Covid-19. Apabila terpapar, seseorang yang telah divaksin hanya akan mengalami gejala ringan bahkan tanpa gejala.
Oleh karenanya, kata dia, Gubsu terus meminta masyarakat agar tidak menolak divaksin. “Masyarakat diharapkan tidak menolak vaksin, segera cari tempat vaksinasi, vaksin adalah kunci agar tidak menderita gejala berat Covid-19,” kata Kadis Kominfo Sumut itu.
Disampaikan juga, mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Kota Medan, Gubsu meminta petugas dan aparat yang bertugas di pos agar menggunakan pendekatan yang humanis dalam menegakkan aturan. Petugas juga diharapkan jangan menggunakan kekerasan saat menegakkan aturan kepada masyarakat. “Pak Gubernur tadi menekankan, agar petugas dan aparat menggunakan pendekatan yang humanis, menurutnya pendekatan humanis adalah pendekatan yang paling cocok dalam masa seperti ini, “ kata Irman.
Gubernur juga meminta para tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengajak umat agar mematuhi prokes. Diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya prokes dapat meningkat setelah diedukasi oleh tokoh agama maupun tokoh masyarakat.
Adapun Wagubsu Musa Rajekshah, menurut Irman, juga mengajak masyarakat mengonsumsi obat herbal alami yang akrab oleh masyarakat. Selama ini, Sumut memiliki jenis tanaman yang bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh. “Pak Wagub juga mengajak masyarakat untuk menggunakan obat herbal, Sumut memiliki jenis tanaman yang sudah sering dijadikan obat oleh masyarakat, misalnya sambiloto bisa meningkatkan daya tahan tubuh,” ujar Irman. (ris/prn)
SAKSI: Sekda Tanjungbalai Yusmada memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial secara virtual, Senin (19/7).istimewa/sumu tpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai, Yusmada mengaku menyetor uang sebesar Rp100 juta kepada terdakwa Syahrial, melalui seseorang bernama Sajali Lubis, sebagai uang terima kasih karena menjabat sebagai Sekda. Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan dugaan suap Wali Kota Tanjungbalai nonaktif, Muhammad Syahrial di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/7).
SAKSI: Sekda Tanjungbalai Yusmada memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi dengan terdakwa Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial secara virtual, Senin (19/7).istimewa/sumu tpos.
“Lelang (jabatan) pertama, tidak ada yang daftar. Lalu (lelang jabatan) yang kedua, Sajali datang ke saya. Dia menawarkan supaya saya memberikan sejumlah uang, saya bilang tidak mau. Dia bilang tolonglah dibantu Pak Wali, kau siapkanlah uang Rp300 juta katanya, tapi tetap saya tidak mau,” ungkap Yusmada saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang yang digelar secara virtual itu.
Setelah ia menolak memberikan uang Rp300 juta untuk menjabat Sekda, Sajali kembali datang ke kantornya dan meminta uang sebesar Rp200 juta. Saat itu, kata Yusmada, ia tengah mengikuti seleksi menjadi Sekda Tanjungbalai, karena adanya surat Wali Kota bahwa pejabat sejajaran dirinya wajib mengikuti tes menjadi sekda.
Saat Sajali kembali datang ke kantornya, Yusmada mengaku menolak memberikan uang Rp200 juta tersebut karena sejak awal ia tidak ada niat menjadi Sekda Tanjungbalai. “Mendekati proses tahap akhir, Sajali datang lagi menyampaikan bahwa saya menjadi sekda. Kata Sajali, terserah saya kalau ada Rp100 juta dulu tak apa, sisanya nanti. Sebenarnya saat itu saya masih menolak, namun karena Sajali bilang bisa Rp100 juta dulu, saya iyakan,” bebernya.
Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yusmada yang dibacakan Jaksa, ia mengaku sudah tiga kali didatangi Sajali, sehingga ia pun menyerahkan uang Rp100 juta tersebut, karena takut kalau dicopot tiba-tiba dari jabatannya sebagai Kadis Perkim. “Saya mengiyakan karena saya pikir, kalau saya menolak terus-terusan bisa saja jabatan saya sebagai Kadis Perkim dicopot,” katanya.
Yusmada mengaku, uang tersebut diserahkannya secara tunai pada 6 September 2019 lalu. Ia mengaku kalau uang itu dari uang pribadinya. Selanjutnya, jaksa kembali mencecar, apakah benar uang tersebut diberikan terkait diangkatnya Yusmada sebagai Sekda. “Kalau menurut saya, itu enggak ada kaitannya,” jawabnya.
Namun, saat Jaksa membacakan BAP Yusmada nomor 15 yang mengatakan, uang Rp100 juta yang sudah ia serahkan ke Syahrial melalui Sajali adalah uang terkait jabatannya sebagai Sekda. Yusmada diam sejenak, dan tak menampik keterangan BAP.
Dalam persidangan tersebut, terdakwa pun sempat mengaku ingin mengakali pemberian uang tersebut, seolah-olah utang piutang dengan terdakwa Syarial. Sebab penyidik KPK mulai mencium adanya perkara dugaan jual beli jabatan tersebut di Pemko Tanjung balai. Hingga Yusmada mengaku sempat dipanggil terdakwa bertemu di sebuah gudang dan membicarakan soal uang Rp1,6 miliar yang diminta penyidik KPK Stepanus Robinson. “Saya ditelepon Pak Wali, disuruh datang ke gudang. Pak Syahrial menceritakan, kita perlu uang diberikan ke penyidik KPK. Katanya, bagaimana ya bang, si Robin minta Rp1,6 miliar. Karena sama-sama diam tidak ada solusi saya pamit,” bebernya.
Di hari berikutnya, Yusmada mengaku disuruh Syahrial menghubungi Kadis PU agar menghadap. Setelah pertemuan, Kadis tersebut menyampaikan ke saksi bahwa ia disuruh menyiapkan uang Rp1,6 miliar tersebut. “Ibu Teti menyampaikan, saya disuruh menyiapkan uang, katanya pening kepala ku bang disuruh cari uang sama Pak Wali,” ujarnya.
Dijelaskannya, pemberian uang tersebut agar kasus dugaan jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai yang terdahulu dihentikan penyidikannya oleh KPK. “Waktu itu tujuannya (memberi uang) menghentikan kasus di Pemko Tanjungbalai. Kasus jual beli jabatan di Pemko Tanjungbalai yang mau dinaikkan ke penyidikan. Sehingga kasus kita terdahulu bisa dibantu saudara Robin,” bebernya.
Mengutip dakwaan, Jaksa KPK mendakwa Wali Kota Tanjungbalai nonaktif M Syahrial atas kasus pemberian suap sebesar Rp1,6 miliar kepada penyidik KPK Stepanus Robinson Pattujulu. Syahrial diancam pidana sebagaimana Pasal 5 ayat (1) huruf b dan a serta Pasal 13 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. (man)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat diperpanjang selama lima hari ke depan, hingga 25 Juli 2021. Namun, jika kasus Covid-19 mulai terkendali, bukan tidak mungkin PPKM Darurat bisa buka secara bertahap mulai 26 Juli 2021.
DALAM pidatonya, Presiden Jokowi menyebut alasan PPKM Darurat yang sudah berlaku mulai 3 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021, ditambah hingga 25 Juli, karena masih tingginya penularan Covid-19. “Ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit. Sehingga tidak membuat lumpuhnya rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19,” kata Jokowi melalui jumpa pers virtual, Selasa (20/7).
Jokowi menyatakan, pemerintah bersyukur setelah dilaksanakan PPKM Darurat hingga 20 Juli 2021, terlihat dari data bahwa penambahan kasus dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami penurunan. Jokowi menyebut, pemerintah selalu memantau dan memahami dinamika di lapangan. Pemerintah menurutnya juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM.
Namun, jika kasus Covid-19 mulai terkendali, bukan tidak mungkin PPKM Darurat bisa dilonggarkan pada 26 Juli 2021. “Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan bertahap,” kata Jokowi,
Dalam pelonggaran PPKM Darurat bertahap ini, pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20.00 WIB dengan kapasitas 50 persen. Sementara pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan buka sampai puku 15.00 WIB dengan kapasitas maksimal 50 persen.
“Tentu saja dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat yang pengaturannya akan ditetapkan pemerintah daerah,” ujarnya secara virtual, Selasa (20/7).
Kemudian, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis, diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB. “Pengaturannya, teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah (Pemda),” ucapnya.
Lalu, untuk warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan dengan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 30 menit. “Sedangkan kegiatan yang lain pada sektor esensial dan kritikal, baik di pemerintahan maupun swasta, serta terkait dengan protokol perjalanan, akan dijelaskan secara terpisah,” tuturnya.
Jokowi meminta kerja sama dan bahu-membahu untuk melaksanakan PPKM ini dengan harapan kasus akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. “Untuk itu, kita semua harus meningkatkan kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar,” tuturnya.
Di samping itu, pemerintah juga akan terus membagikan paket obat gratis untuk OTG dan yang bergejala ringan yang direncanakan sejumlah 2 juta paket.
Sementara, untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pemerintah mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp55,21 triliun berupa bantuan tunai yaitu Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, Program Keluarga Harapan (PKH), juga bantuan sembako, bantuan kuota internet dan subsidi listrik diteruskan.
Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro informal sebesar Rp1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. “Saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” imbuhnya.
Jokowi mengajak seluruh lapisan masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu melawan Covid-19 ini. Menurutnya, ini situasi yang sangat berat tapi dengan usaha keras bersama diharapkan Indonesia dapat kembali bangkit. “Insya Allah kita bisa segera terbebas dari Covid-19 dan kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat bisa kembali normal,” pungkasnya.
Gubsu Terbitkan Instruksi
Menyikapi diperpanjangnya PPKM Darurat oleh Presiden Jokowi hingga 25 Juli, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmayadi akan segera menerbitkan instruksi terkait teknis penerapannya, dengan memedomani instruksi Menteri Dalam Negeri yang juga akan terbit. “Gubsu sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, tentu akan menindaklanjuti seluruh arahan bapak presiden demi tercapainya tujuan penerapan PPKM tersebut,” kata Kadis Kominfo Sumut, Irman Oemar melalui pernyataan tertulisnya kepada Sumut Pos, Selasa (20/7) malam.
Seperti arahan presiden, kata Irman, penerapan PPKM ini menuntut kerjasama dan dukungan semua pihak. “Gubsu juga meminta kepada kita semua untuk dapat mendukung kebijakan ini, serta mau bekerjasama dan bahu membahu membantu pemerintah mengendalikan virus Covid-19 ini, serta mengurangi tekanan terhadap pelayanan kesehatan di rumah sakit,” katanya.
Karenanya, ujar Irman, Gubsu meminta agar seluruh masyarakat Sumut selalu meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.
Disamping itu, Gubernur juga meyampaikan bahwa Pemprov Sumut, seluruh pemda dan unsur Forkopimda lainnya, sangat serius dan bersungguh-sungguh menerapkan setiap kebijakan terkait pengendalian virus Covid-19 ini. “Program 3T akan terus ditingkatkan dan program vaksinasi didorong untuk semakin dipercepat. Demikian pula berbagai program pemberian bantuan sosial kepada masyarakat terdampak, akan dipercepat dan diupayakan tepat sasaran kepada para penerima manfaat,” katanya.
Sebelumnya, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Pemko Medan, Arrahman Pane kepada Sumut Pos mengatakan, hingga kini Pemko Medan masih menunggu instruksi dari Pemprov Sumut terkait perpanjangan PPKM Darurat di Kota Medan. “Apakah PPKM Darurat diperpanjang atau tidak, kita masih menunggu. Apakah besok (hari ini), kita masih PPKM Darurat atau tidak, kita tunggu saja instruksi melalui surat edaran dari Pemprov Sumut,” kata Arrahman Pane, Selasa (20/7).
Dikatakannya, Pemko Medan hingga kemarin belum ada menerima SE dari Pemprov Sumut terkait diperpanjang atau tidaknya masa PPKM Darurat di Kota Medan. “Kalau surat edarannya sudah kita terima, baru Pemko Medan bisa ditindaklanjuti dengan Surat Edaran dari Wali Kota,” jelas Arrahman.
Dia berharap, hari ini sudah ada keputusan tentang itu. “Mungkin besok (hari ini) ada keputusannya, apakah kita lanjut PPKM Darurat atau tidak. Termasuk bagaimana teknisnya,” ungkapnya.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Nasution memberikan sinyal kalau PPKM darurat bakal diperpanjangnya hingga 2 Agustus 2021. “Sepertinya akan diperpanjang sampai 2 Agustus. Makanya kita minta masyarakat, ayolah untuk mematuhi protokol kesehatan,” kata Bobby, Sabtu (17/7) lalu.
Bobby mengatakan, dirinya juga sebenarnya tidak menginginkan penyebaran Covid-19 di Kota Medan terus berlangsung hingga dimungkinkan untuk memperpanjang masa PPKM Darurat di Kota Medan. (jpc/prn/map)
