26 C
Medan
Tuesday, December 23, 2025
Home Blog Page 3322

KPPPA dan Bappenas Bersama Pemko Tebingtinggi Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak

EVALUASI: KPPPA dan Bappenas Bersama Pemko Tebingtinggi Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia dan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) bersama Pemerintah Kota Tebingtnggi menggelar Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) tahun 2021 secara daring di ruang aula Balai Kota, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Kamis (3/6).

EVALUASI: KPPPA dan Bappenas Bersama Pemko Tebingtinggi Verifikasi Lapangan Hybrid Kota Layak Anak.

Hadir mewakili Kementerian PPPA Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Endah Sri Rejeki dan mewakili Kepala Bappenas Kepala Subdit Perlindungan Anak Ir Yosi Diani Tresna serta mewakili dari Pemko Tebingtinggi, Kadis Pemberdayaan Perempuan Anak Pengendalian Penduduk dan KB (PPA PPKB) Nina Zahara, Kadis Dukcapil Muhammad Fachry, Plt Kadis Pendidikan Idham Khalid, perwakilan OPD serta Camat se Kota Tebingtinggi.

KLA (Kota Layak Anak) adalah sistem pembangunan Kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak hak anak.

Disampaikan Asisten Deputi Kementerian PPPA Endah Sri Rejeki, bahwa pemenuhan hak anak tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, diperlukan koordinasi antar OPD ataupun institusi bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan forum anak.

“KLA bukanlah merupakan penghargaan namun berkaitan erat dengan evaluasi, respon dan jawaban dari OPD-OPD terkait. KLA ada kaitannya dengan penilaian dan sangat tergantung dengan respon dan jawaban. Ini bukan penghargaan, ini adalah sebuah evaluasi kita, apa permasalahan. Kami harap untuk melihat dokumen lagi, mengkoordinasi laporan yang tidak sesuai,” papar Asisten Deputi Kementerian PPPA Endah.

Menurutnya, penanganan dan perlindungan adalah hal yang harus diutamakan dalam membangun KLA. Terpenting adalah penanganan dan perlindungan bagi anak di Kota Tebingtinggi, kita harus melindungi anak dalam kondisi apapun.

Sedangkan Kadis PPA PPKB Kota Tebingtinggi, Nina Zahara menyampaikan verifikasi KLA Tahun 2021 ini diadakan secara online dikarenakan pandemi Covid-19 yang menyebabkan verifikasi pelaporan Dinas PPA PPKB masuk ke dalam kategori sesuai atau tidaknya dengan hasil laporan di lapangan.

“Biasa verifikasi datang dari pusat, mereka independent. Verifikasi kita masuk kategori yang dinilai sesuai atau tidaknya dengan hasil yang dilapangan. Data yang dikumpulkan tahun 2019 sampai 2020. Kita dinilai dengan berkas yang kita kirim ke pusat,” jelas Nina.(ian)

100 Hari Kepemimpinan Darma Wijaya- Adlin Tambunan Pimpin Sergai

PROGRAM: Bupati Sergai, Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan dalam program kerja 100 hari.

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Pasca dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Serdangbedagai, Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan langsung action dengan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya.

PROGRAM: Bupati Sergai, Darma Wijaya dan Wakil Bupati Adlin Umar Yusri Tambunan dalam program kerja 100 hari.

Hal ini dibuktikan dengan 100 hari kepemimpinan mereka, yang banyak prestasi yang sudah dicapai, mulai dari mengwujudkan visi dan misi yang sangat sederhana yaitu wujudkan visi Sergai maju terus.

“Slogan Dambaan kini menjelma menjadi slogan setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Tanah Bertuah Negeri Beradat. Dengan mengusung visi Maju Terus; Mandiri, Sejahtera dan Religius, tentu menjadi tumpuan besar dengan optimis mewujudkan harapan menjadikan Kabupaten Maju,’ujar Kadis Kominfo Kabupaten Sergai, Drs Akmal, Rabu (2/6).

Dijelaskan Akmal, pasangan Darma Wijaya dan Adlin Umar Yusri Tambunan mempunyai program bergerak cepat dan berinovasi. Melaksanakan program Gas (Gerakan Amal Soleh) dan Gak (Gerakan Amal Kasih) bagi ASN. Salah satu program yang dijalankan oleh Pemkab Sergai adalah bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sergai.

Gerakan lainnya adalah gerakan kebersihan kantor, gerakan cinta produk lokal dan kegiatan Kampung Ramadan. Dimana pasangan Dambaan juga memprogramkan seluruh ASN di Pemkab Sergai harus tinggal di Kabupaten Sergai.

“Lainnya, gerakan disiplin pegawai dengan menerapkan finger print Android. Kedisiplinan ASN menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap ASN harus masuk kerja tepat waktu, tidak bermalas-malasan, bersemangat dan bergairah dalam bekerja. Pegawai yang rajin dan melaksanakan tugasnya,” papar Akmal.

Pemkab Sergai juga mengujudkan 5 Simpul Pelayanan KTP dan Pelayanan Aplikasi Online Bakso Urat di Lima Kecamatan di Sergai, hal ini untuk memudahkan masyarakat melakukan pengurusan administrasi kependudukan online terhindar dari pungutan calo, cepat dan tepat sehingga proses berkas tidak panjang.

Akses Informasi Berbasis IT Sergai Dalam Genggaman (SDG), hanya dengan sekali klik, masyarakat mendapatkan informasi tentang Kabupaten Sergai. Pelimpahan kewenangan kepada Camat, Dalam menjalankan tugasnya, Camat mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggungjawab kepada Bupati yang bermakna urusan pelayanan masyarakat.

Jelas Akmal, Pemkab Sergai juga menghadirkan anggota DPR RI dalam menjemput Aspirasi masyarakat Sergai. Dorong percepatan penyelesaian laporan keuangan hingga raih predikat WTP, terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemkab Sergai telah diganjar atas prestasi yang membanggakan dengan menerima raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP LKPD Kabupaten Sergai Tahun 2020, yang diterima pada April 2021 lalu. (ian)

Pemko Tebingtinggi Perkuat UMKM dengan Sistem Digitalisasi

DISKUSI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan bersama anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih serta Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi pada sesi diskusi pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19.

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Salah satu upaya dalam pemulihan ekonomi, Pemko Tebingtinggi menguatkan UMKM dengan sistem digitalisasi. Hal ini dilakukan agar produk produk UMKM tetap berjalan, sekaligus menekan sebaran Covid-19.

DISKUSI: Wali Kota Tebingtinggi, Umar Zunaidi Hasibuan bersama anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih serta Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi pada sesi diskusi pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19.

Demikian disampaikan Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan pada acara diskusi yang digelar oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP Marsiaman Saragih bersama Bank Indonesia dan pelaku UMKM di Kota Tebingtinggi, yang bertajuk berdikari bidang ekonomi dengan UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di RM Pondok Bagelen, Jalan Deblot Sundoro Kota Tebingtinggi, Rabu (2/6).

Wali Kota Umar Zunaidi Hasibuan mengatakan, pandemi Covid-19 memaksa Pemko Tebingtinggi untuk membatasi kegiatan masyarakat yang berdampak pada perekonomian di Kota Tebingtinggi.

“Kami terpaksa melakukan kegiatan sedikit ketat terhadap transaksi perdagangan dan bisnis, yang sampai saat ini kita batasi maksimal sampai jam 22.00 WIB, hal ini semata mata adalah untuk menekan sebaran Covid-19 di Tebingtinggi. Oleh karena itu kita harus dapat memberikan berkah dan manfaat bagi kota kami, masyarakat kami dan UMKM kami dimasa pandemi ini,” bilang Umar.

Menurut Umar, semenjak pandemi Covid-19, UMKM Tebingtinggi mengalami hambatan dalam pemasaran produk karena menurunnya kunjungan wisatawan. Dijelaskannya, bahwa angka penurunan ini membuat Pemko Tebingtinggi mencoba Sistem Digitalisasi untuk aktivitas perdagangan dari produk produk UMKM.

“Jumlah UMKM di Kota Tebingtinggi mencapai 15.000 lebih yang semua aktivitas ada di Tebingtinggi. Semenjak Pandemi Covid-19 produk UMKM mengalami hambatan karena menurunnya wisatawan yang berkunjung kesini. Untuk itu bersama dengan Bank Indonesia kita mengambil langkah perbaikan dengan mencoba menerapkan sistem digitalisasi dalam aktivitas UMKM,” papar Umar.

Untuk mengatasi hal tersebut, bilang Umar, Pemko akan terus memperbaiki sistem digitalisasi dalam aktivitas UMKM untuk kembali meningkatkan perekonomian UMKM di Kota Tebingtinggi.

“Tetapi dalam prosesnya terjadi kendala yaitu pertama belum mampunya mengadopsi teknologi yang diterapkan, kedua keterbatasan dari pada peralatan yang digunakan dan ketiga, sistem yang ingin dibuat. Inilah yang terus menerus kami lakukan perbaikan,” beber Umar.

Pada kesempatan tersebut, Umar Zunaidi berharap kepada anggota DPR RI Marsiaman Saragih, agar membantu untuk mengakomodasi terkait bantuan kepada UMKM Tebingtinggi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, khususnya kendala kendala yang dihadapi saat ini, seperti sertifikasi halal dan P-IRT.

“Dari 15.000 lebih UMKM Tebingtinggi hanya sekitar 4.838 UMKM yang sudah menerima BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro). Jadi masih jauh dari yang kita harapkan. Kami juga sudah berupaya agar produk UMKM ini masuk ke market retail tetapi terkendala sertifikasi Halal dan P-IRT yang harus ada, dan ini yang terus kami upayakan dan kiranya Pemerintah Pusat dapat meringankan terkait pembiayaan sertifikasi halal ini. Kami berharap DPR RI dapat membantu menyampaikan kendala ini kepada Pemerintah Pusat agar kendala-kendala ini dapat diberikan solusinya,” harapnya.

Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Marsiaman Saragih, mengatakan kondisi pandemi Covid-19 mengakibatkan semua mengalami kendala khusunya bidang pereknomonian, sehingga dibutuhkan komunikasi kepada pihak pihak terkait agat perekonomian kembali pulih.

“UMKM yang merupakan garda terdepan dalam penggerak ekonomi Indonesia juga merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini. Untuk itu melalui diskusi ini mari kita mencari solusi atas masalah yang ada sekarang dan juga yang akan datang, juga bagaimana menghadapi Covid-19 dengan tetap menjaga prokes tetapi tetap beraktifitas untuk memulihkan ekonomi khususnya di Kota Tebingtinggi ini,” ujar Marsiaman Saragih.

Turut hadir dalam acara, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Fraksi PDIP Delpin Barus, Wakil Ketua DPRD Tebingtinggi Iman Irdian Saragih, Kepala BI Perwakilan Sumatera Utara Soeko Wardoyo beserta jajarannya, Kepala BI Perwakilan Pematang Siantar Edhi Rahmanto Hidayat beserta jajarannya dan Jajaran dan Staff Dinas Perdagangan Kota Tebingtinggi. (ian/han)

Investasikan Rp20 Juta per Pelanggan, PLN Listriki 2 Dusun di Kaki Bukit Barisan

ALIRI: Petugas PLN sedang melakukan pemasangan aliran listrik di salah satu dusun di kaki Bukit Barisan.

DELISERDANG, SUMUTPOS.CO – PLN berhasil menghadirkan listrik bagi masyarakat di 2 dusun yang berada di Kaki Bukit Barisan. Kedua dusun tersebut adalah Negeri Gugung dan Negeri Suah, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Guna melistriki 80 pelanggan di kedua dusun tersebut, PLN menginvestasikan Rp1,6 miliar. Dengan kata lain, PLN menginvestasikan Rp20 juta per pelanggan.

ALIRI: Petugas PLN sedang melakukan pemasangan aliran listrik di salah satu dusun di kaki Bukit Barisan.

Kepala Desa Negeri Gugung, Enda Temanta Sembiring, menyampaikan bahwa sebelum mendapatkan layanan listrik PLN, masyarakat Dusun Negeri Gugung dan Negeri Suah menggunakan listrik dari kincir air konvensional dengan daya terbatas. 

“Sebelum ini kami memakai listrik dari kincir air sederhana sehingga pemakaiannya terbatas, tidak bisa menggunakan alat-alat listrik berdaya besar. Kami ucapkan terimakasih kepada pemerintah dan PLN atas masuknya listrik ke Dusun kami ini,” papar Enda.

Diketahui, Dusun Negeri Gugung dan Negeri Suah terletak 56KM di selatan Kota Medan dengan kondisi geografis perbukitan melewati jalan tanah perkebunan sejauh 8KM. 

Untuk melistriki 80 pelanggan di kedua dusun tersebut, PLN membangun Jaringan Tegangan Menengah (JTM) sepanjang 2,66 kilometer sirkuit (kms), 2,62 kms jaringan Tegangan Rendah (JTR) serta dua buah gardu distribusi dengan daya total 150 kilo volt ampere (KVA).

General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara (UIW Sumut), Pandapotan Manurung mengatakan, bahwa penyalaan listrik tersebut merupakan bagian dari langkah PLN dalam mewujudkan keadilan energi di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. 

“Sebagai badan usaha pengelola kelistrikan nasional, PLN terus menjalankan anamah negara untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh penjuru Indonesia. Salah satunya penyambungan listrik di daerah yang sulit terakses melalui program Listrik Pedesaan,” paparnya.

Pada periode Januari hingga Mei 2021, PLN telah berhasil melistriki 13 Desa di Sumatera Utara. “Sejak awal tahun hingga Mei 2021 PLN UIW Sumut telah berhasil melistriki 13 desa, dan secara total hingga Mei 2021, sebanyak 6029 di Sumatera Utara telah menikmati listrik PLN,” terang Pandapotan.

Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk dapat turut menjaga keandalan pasokan listrik yang tersedia dengan cara menjaga aset atau jaringan listrik PLN dari gangguan berupa tanaman atau pepohonan. (ila)

Pemkab Langkat Gelar Rakor P4GN dan PN

RAKOR: Bupati Langkat, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung foto bersama tim P4GN Kabupaten Langkat dalam kegiatan rakor. ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat, melalui Badan Kesbangpol menggelar rapat koordinasi (Rakor) terpadu pencegahan, penanggulangan, penyalahgunaan, peredaran gelap dan prekursor narkotika (P4GN dan PN), di Ruang Pola kantor Bupati Langkat, Stabat, Kamis (3/6).

RAKOR: Bupati Langkat, diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung foto bersama tim P4GN Kabupaten Langkat dalam kegiatan rakor. ILYAS EFFENDY/SUMUT POS.

Kegiatan ini dibuka langsung Bupati Langkat Terbit Rencana PA diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, H. Rudi Kinandung.

Turut hadir Kepala BNNK Langkat AKBP H. Ahmad Zaini, Kasat Narkoba Polres Langkat AKP Kusnadi, Kepala Kesbangpol Langkat Faisal Badawi, Kabag Hukum Alimat Tarigan, Perwakilan Denpom dan Tim P4GN dan PN Langkat.

Staf Ahli Bupati Rudi Kinandung menyambut baik kegiatan ini, dan dengan adanya tim P4GN dan PN menjadi salah satu kekuatan bersama dalam menjaga Langkat dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Rudi Kinandung menambahkan, dampak dari penyalahgunaan narkoba tak hanya masalah hukum saja, namun bisa menimbulkan multidimensi seperti masalah kesehatan, sosial, kultur dan lainnya.

Tim P4GN dan PN Langkat juga diminta dapat menjadi penjuru dalam penanggulangan narkotika di tengah-tengah masyarakat, serta dapat memberikan wawasan dan edukasi kepada masyarakat. (yas/han)

Samsung Kenalkan Galaxy M62, Baterainya Penuh Tenaga

JAKARTA, SUMUTPOS.CO –  Samsung Electronics Indonesia (SEIN) secara resmi memperkenalkan varian Galaxy M Series terbaru, Samsung Galaxy M62, smartphone untuk #SobatMegangBanget yang mendambakan performa penuh tenaga untuk produktivitas tanpa kompromi.

Hadir dengan pilihan warna Black, Blue, dan Green, Samsung Galaxy M62 ditawarkan dengan harga rekomendasi retail Rp5.999.000. Selama Flash Sale 8-11 Juni 2021 di Samsung.com, Akulaku, Blibli, JD.ID, Lazada, dan Shopee, ada diskon sebesar Rp200.000 sehingga Samsung Galaxy M62 bisa didapat dengan harga Rp5.799.000, gratis Galaxy Buds Pro senilai Rp2.499.000 dan kuota internet XL sebesar 12GB+365GBselama 12 bulan. Total bonus langsungnya megang banget senilai Rp2,6 jutaan!

Ingin ekplorasi passion kamu tanpa batas? Atau punya daftar panjang rutinitas yang harus tuntas? Dibekali baterai7.000 mAh yang paling besar di kelasnya yang juga didukung Super Fast Charging 25W, chipset Exynos 9825 dan memori 8/256GB, Quad Camera (64+12+5+5), serta layar 6,7 inci FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O, Samsung Galaxy M62 adalah partner serba bisa #SobatMegangBanget untuk menuntaskan segala rutinitas, sekaligus bersenang-senang mewarnai hari tanpa batas.

“Galaxy M62 kami hadirkan dengan bateraimegang banget 7.000 mAh yang paling besar di kelasnya dan Super Fast Charging 25W. Ditenagai Octa-Core Exynos 9825 dengan fabrikasi 7nm EUV dan memori super besar RAM 8GB sertainternal memory 256GB, Galaxy M62 menjamin performa penuh tenaga namun tetap efisien. Ditambah lagi dengan Camera 64MP untuk kualitas foto dan video resolusi tinggi tanpa kompromi. Ini benar-benar powerful device untuk para #SobatMegangBanget yang tidak pernah ragu menghadapi setiap tantangan dan mengeksplor passion untuk maju,” ucap Ilham Indrawan, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Baterai 7.000mAh Paling Besar di Kelasnya

Samsung Galaxy M62 hadir dengan baterai super besar berkapasitas 7.000 mAh, paling besar di kelasnya. Smartphone ini juga dilengkapi dengan teknologi Fast Charging 25W, yang mampu mengisi daya dengan cepat di penghujung hari setelah kita beraktivitas.

Dengan baterai berkapasitas 7.000mAh, jangan ragu untuk tuntaskan beragam aktivitas seru dan kejar passion tanpa batasmu seperti long-run atau jogging tanpa takut GPS atau musik favoritmu tiba-tiba off. Saat mau santai, nikmati sensasi binge watching TV series atau drama Korea (drakor) selama lebih dari 33 jam non-stop, video call sampai 24 jam, ataupun gaming hingga 19 jam. Fitur Wired Power Share C-to-C Cable memungkinkan pengisian daya baterai perangkat lain, langsung dari Galaxy M62 yang megang banget ini!

Speedy Performance untuk Kejar Passion

Sebagai generasi yang memiliki segudang passion dan dituntut siap action setiap waktu, multitasking adalah hal wajib buat para #SobatMegangBanget. Tidak hanya bikin lancar semua urusan, prosesor Octa-Core Exynos 9825 dengan fabrikasi 7nm EUV yang dipadukan dengan memori super besar 8/256GB menjamin pengalaman menyelesaikan beragam aktivitas dengan Samsung Galaxy M62 juga jadi menyenangkan. Mulai dari meeting marathon, project bareng komunitas, dokumen laporan, sampai tugas kuliah dan push rank yang tertunda, semuanya bisa tuntas maksimal dan anti-lagging.

Galaxy M62 juga dilengkapi fitur NFC, Samsung Pay, Bixby, dan Samsung Pass untuk produktivitas lebih.

Kreasikan Konten Tanpa Batas

Samsung Galaxy M62  hadir dengan teknologi Quad Camera yang terdiri dari kamera utama 64MP, kamera Ultrawide 12MP, kamera Depth 5MP, dan kamera Macro 5MP yang serba guna untuk #SobatMegangBanget yang punya passion di bidang fotografi, kreasi konten kekinian, serta menangkap berbagai momen berharga setiap waktu dengan hasil yang sangat memuaskan.

Bebaskan diri berkreasi denganfitur Single Take yang menghasilkan beberapa foto dan video sekaligus dengan bermacam mode – hitam putih, vintage, boomerang dan efek visual lainnya – hanya dengan sekaliklik. Cocok untuk menjadikan momen bersama komunitasmu, keluarga maupun sahabat sebagai konten yang inspiratif di TikTok dan Instagram.

Layar Besar yang Megang Banget

Samsung Galaxy M62 menjadi semakin memuaskan #SobatMegangBanget karena dilengkapi layar super besar berukuran 6,7 inci FHD+ Super AMOLED Plus Infinity-O yang menjamin pengalaman berselancar di sosial media yang smooth memanjakan mata, megang banget buat streaming serial TV seharian, hingga nyaman buat main mobile games favorit bareng teman. (rel)

Pengungsi Erupsi Sinabung Tuntut Relokasi

UNJUKRASA: Warga pengungsi asal Desa Gurukinayan saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Karo.SOLIDEO/SUMUT POS.

KARO, SUMUTPOS.CO – Puluhan warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung asal Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, kembali menggelar aksi demo. Mereka menuntut janji Pemkab Karo terkait relokasi.

UNJUKRASA: Warga pengungsi asal Desa Gurukinayan saat berunjukrasa di depan kantor Bupati Karo.SOLIDEO/SUMUT POS.

Di Kantor Bupati, mereka menilai keadilan sudah mati di Kabupaten Karo. Pasalnya, sudah bertahun-tahun menanti, janji pemerintah untuk merelokasi mereka tak kunjung terwujud.

Pimpinan aksi, Alfian Gunanta Bangun dalam orasinya, menegaskan tuntutan masyarakat Gurukinayan ke Pemkab Karo tetap sama. Yakni merealisasikan relokasi yang sudah dijanjikan bagi pengungsi.

“Kami hadir dan datang menanyakan kepada Bupati Karo Cory S Sebayang mengenai kepastian terkait relokasi, kenapa sampai sekarang tidak ada solusi. Jangan abaikan kami, dan kapan ini ditepati dan dilaksanakan oleh Pemkab Karo,” kata Alfian dalam aksinya, Senin kemarin.

Lanjutnya, warga Desa Guru Kinayan sudah dua kali menanyakan masalah ini ke BNPB Pusat, tapi BNPB Pusat mengatakan kendala ada di Pemkab Karo. Karena dari awal sampai saat ini tidak ada laporan tugas dari BPBD Kabupaten Karo. “Kami sudah capek menunggu dan menunggu,” kesal Alfian diamini warga.

Sementara itu, Ketua Harian DPC Kambtibmas Indonesia Kabupaten Karo, Deka S.Surbakti menilai Pemkab Karo sangat lambat menangani masalah relokasi masyarakat terdampak erupsi,dan seperti ada pembiaran.

Hal senada dikatakan Marlon Brahmana selaku Ketua Bidang Organisasi. Dia berjanji pihaknya akan terus mendampingi warga Gurukinayan. “Kami akan sama-sama berjuang untuk kemerdekaan dan keadilan, masyarakat ini sudah terzholimi atas penderitaan yang dialami. Dimana kepedulian Pemkab Karo,”tegasnya.

Menanggapi tuntutan aksi itu, Pemkab Karo diwakili Kalak BPBD, Asisten 1 Kabupaten Karo dan yang membidangi tentang relokasi pengungsi mengaku akan berkordinasi dnegan BNPB Pusat untuk menemukan solusi terkait relokasi tersebut dan secepatnya direalisasikan ke warga. (deo)

Binjai Peringkat Dua Ajang STQH Sumut

FOTO BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah foto bersama dengan kafilah yang meraih juara di STQH tingkat Sumut 2021.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah menyambut khusus kedatangan para peserta Seleksi Tilawatil Quran dan Hadis XVII tingkat Sumut di Rumah Dinas, Jalan Veteran Nomor 9, Kelurahan Tangsi, Binjai Kota, Rabu (2/6). Sambutan khusus ini dilakukan lantaran Kota Binjai berhasil meraih peringkat kedua pada kompetisi tersebut.

FOTO BERSAMA: Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah foto bersama dengan kafilah yang meraih juara di STQH tingkat Sumut 2021.

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini terlihat bahagia dan bangga bercampur haru, atas prestasi yang ditorehkan generasi muda mendatang Kota Binjai tersebut. Bahkan, kata dia, torehan prestasi mereka adalah kado khusus untuk Pemerintah Kota Binjai yang merayakan hari jadi ke-149 tahun.

“Ucapan terima kasih saya untuk para peserta STQH yang telah membawa nama baik Kota Binjai. Keberhasilan yang kalian raih ini adalah hasil kerja keras, dibarengi juga dengan hati yang ikhlas,” kata Amir.

Dia menyampaikan, nantinya akan menambah anggaran untuk pembinaan para Qari/Qariah Hafidz/Hafidzah dengan catatan tidak melanggar norma-norma hukum yang berlaku. “Insya Allah, semoga semuanya berjalan dengan baik. Lakukan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. ATM (amati, tiru dan modifikasi) kota yang berprestasi, tapi sesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita,” serunya.

Dia juga mengajak seluruh unsur masyarakat untuk menyatu dan membesarkan nama Kota Binjai dengan kafilah-kafilah terbaik. “Saya yakin dan percaya, dengan ketulusan dan keikhlasan para pelatih akan membuahkan generasi Qori/Qariah Hafidz/Hafidzah terbaik yang mewakili Kota Binjai,” ujarnya.

“Lebih susah mempertahankan daripada meraih. Saya berharap kita dapat mempertahankan peringkat ini,” tambah dia.

Sementara, Pembina Kafilah Binjai, Zisperdi melaporkan, pihaknya mengirimkan 16 qori/qoriah pada ajang bergengsi tersebut. Dari jumlah kafilah yang dikirim, beberapa di antaranya meraih juara.

Yakni, Edo Richo Maulana cabang anak-anak putra dan Fika Amanda cabang tahfiz 20 juz putri, meraih juara pertama. Ahmad Khairi Novandra cabang dewasa putra dan Garal Habibi Sembiring cabang tahfiz 2 juz putra meraih juara dua.

Ade Fania Ramadhan cabang anak-anak putri raih juara tiga, Khafiatur Khairiah cabang 1 juz putri raih juara harapan satu dan Zahira Fatia cabang 10 juz putri raih juara harapan dua. “Sesuai ketetapan, Binjai ranking dua. Kota Medan ranking pertama, Deliserdang ranking ketiga, Langkat ranking keempat dan Padanglawas ranking lima,” pungkasnya. (ted)

Jamaah Indonesia Tak Berangkat Tahun Ini, Dana Haji Bisa Diambil

Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Lobi-lobi yang dilakukan pemerintah Indonesia agar jamaah Indonesia dapat berangkat haji tahun ini, tak berbuah hasil. Pemerintah melalui Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, memastikan Indonesia kembali tidak memberangkatkan jamaah haji tahun ini. Bagi jamaah yang sudah melunasi atau menyetorkan biaya haji, bisa mengambilnya kembali.

Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Agama.

PEMERINTAH menerbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 660 Tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi. Hal ini menjadi pertanda, Indonesia resmi tidak menyelenggarakan Ibadah Haji 2021.

“Kami pemerintah melalui Kementerian Agama menerbitkan KMA Republik Indonesia Nomor 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 Hijriah/2021 Masehi,” kata Menag, Yaqut dalam telekonferensi pers, Kamis (3/6).

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2021,” sambung Menag.

Di dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jamaah haji. Diantaranya, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Sementara, dalam ajaran Islam, menjaga jiwa harus dijadikan dasar pertimbangan utama dalam menetapkan hukum atau kebijakan oleh pemerintah.

Pertimbangan lainnya, yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021. Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Padahal, pemerintah Indonesia butuh waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan jamaah haji.

Selanjutnya, setelah mempertimbangkan keselamatan jamaah haji dan mencermati aspek teknis persiapan dan kebijakan yang diambil otoritas Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII DPR RI dalam rapat kerja masa persidangan ke-5 tahun sidang 2020/2021 tanggal 2 Juni 2021 menyatakan, menghormati keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 H/2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, akhirnya pemerintah memutuskan membatalkan penyelenggaraan Ibadah Haji 2021. “Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriyah atau 2021 masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya,” jelasnya.

Yaqut juga menjelaskan soal dana haji usai pembatalan keberangkatan haji tahun ini. Menurut Yaqut, ada dua pilihan yang bisa diambil para calon jamaah haji, baik reguler maupun khusus, terkait setoran pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih).

Kedua opsi itu adalah, calon jamaah haji bisa meminta kembali Bipih atau memilih Bipih untuk disimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). “Setoran pelunasan Bipih dapat diminta kembali oleh jamaah haji yang bersangkutan. Jadi uang jamaah aman,” ujar Yaqut.

Yaqut menyampaikan agar para jamaah tidak perlu khawatir terkait dana Bipih. Dia menyebut dana tersebut dikelola BPKH dan disimpan di bank-bank syariah dengan mengedepankan prinsip syariah yang aman.

Apabila memilih untuk tetap disimpan di BPKH, nantinya Kemenag akan melakukan perhitungan kembali untuk pemberangkatan tahun depan. Dia juga menjamin jemaah haji reguler dan haji khusus yang telah melunasi Bipih tahun 1441 Hijriah, akan menjadi jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah.

Untuk memudahkan akses informasi masyarakat, Kemenag menyiapkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Selain Siskohat, disiapkan juga posko komunikasi di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah serta WhatsApp Center yang akan dirilis dalam waktu dekat. “Keputusan ini pahit. Tapi inilah yang terbaik. Semoga ujian COVID-19 ini segera usai,” ujar Yaqut.

Sementara, Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, ada faktor besar mengapa Indonesia belum diizinkan ke Arab Saudi. “Pandemi yang masih sangat tinggi menjadi pertimbangan khusus pemerintah Arab Saudi belum memperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah,” kata Yandri.

Selain masih di-suspend dalam daftar penerbangan internasional Arab Saudi, kejelasan soal kuota juga tidak kunjung disampaikan. Adapun, Saudi membuka kuota 60 ribu jamaah haji, dengan rincian 15 ribu lokal dan 45 ribu luar negeri. “Termasuk kuota haji juga belum diberikan kepada Indonesia,” tutur dia.

Kata dia, pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas keputusan yang disampaikan pemerintah dengan membatalkan ibadah haji 2021. “Yang paling penting adalah keselamatan calon jamaah haji,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amirsyah Tambunan mengapresiasi Kementerian Agama (Kemenag). “Kita apresiasi Menag untuk pembatalan haji tahun ini dalam rangka mengutamakan keselamatan jiwa calon jamaah haji sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang berbahaya karena klaster virus ini terus berkembang,” terangnya.

Mengingat virus Covid-19 sudah bermutasi, seperti yang ada di India dan sudah menyebar ke berbagai penjuru dunia. Keputusan yang diambil merupakan suatu langkah yang bijak. Untuk itu, MUI menyampaikan tentang dana setoran jamaah haji dan waiting list untuk tidak digunakan. Begitu juga dengan pengembalian dana jamaah agar tidak dipersulit.

“Sesungguhnya ini merupakan kewajiban yang harus kita kembalikan pembiayaannya begitu juga kaitannya dengan daftar tunggu di mana peserta jamaah haji yang dananya di tasyarufkan untuk diinvestasikan kan untuk masa-masa lahat nanti kewenangan BPKH menjawab itu untuk kaitannya untuk maslahat,” ujarnya.

Jamaah Diminta Bersabar

Kepala Kanwil Kemenag Sumut, H Syahrul Wirda mengatakan, berdasarkan penundaan tersebut, ia meminta kepada calon jamaah haji Sumatera Utara untuk bersabar. Ia yakin, keputusan itu diambil berdasarkan pertimbangan pemerintah terhadap kondisi di Arab Saudi. “Jadi apapun yang telah diumumkan Menteri Agama itulah dia. Dan masyarakat kita harus bersabar memang ketentuannya seperti itu,” ujarnya kepada Sumut Pos, Kamis (3/6).

Jauh sebelumnya, kata Wirda, pihaknya telah menyampaikan sosialisasi kepada calon jamaah haji, bahwa pemerintah sedang menunggu kepastian keberangkatan dari pemerintah Arab Saudi. “Apapun keputusannya akan kita tunggu, dan jamaah tidak boleh berfikir sejauh itu. Yang jelas kalau ada yang diberangkatkan kita sudah siap. Itulah sebagian yang sudah di vaksin itu,” jelasnya.

Dengan kembali ditundanya pengiriman jamaah haji, lanjutnya, otomatis jamaah haji yang tertunda tahun 2020 menjadi perioritas keberangkatan haji tahun depan. “Tetap skala prioritas itu untuk haji 2020. Kita lihatlah semoga 2022 sudah normal lagi dengan kuota yang sama,” pungkasnya.

Terpisah, Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Medan, Ilyas Halim ikut mengomentari mengenai keputusan pemerintah yang kembali menunda pengiriman jamaah haji tahun 2021. Ia meminta kepada pemerintah agar serius dalam menangani masalah haji. “Jadi artinya, terlampau lama pemerintah itu memberikan statemannya kepada para jamah. Karena jamaah ini udah pada stres kan sebetulnya,” katanya.

Sebab kata Ilyas, jika tidak ada jaminan kesehatan dan jaminan keselamatan, juga tidak baik bagi jamaah. “Karna memang salah satu syarat haji itu istithaah. Artinya sanggup kesehatan dan aman di perjalanan. Haji itukan membutuhkan tenaga, pemikiran dan dan dana yang tidak sedikit,” pungkasnya. (jpc/kps/cnn/man)

Gubsu Kukuh Belum Izinkan PTM

PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi masih kukuh tak mengizinkan pembelajaran tatap muka (PTM) meski pemerintah pusat telah meluncurkan panduan penyelenggaraan pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (PAUD Dikdasmen) di masa pandemi Covid-19.

PAPARAN: Gubsu Edy Rahmayadi di sela paparan Kadis Pendidikan Sumut dan tim, terkiat proses PPDB online di Rumah Dinas Gubsu, Kamis (3/6).

“(PTM) bukan persoalan tawar-menawar. Persoalannya adalah kondisi riil daerah. Kalau itu mencelakai anak-anak kita, selama saya masih punya wewenang, anak sekolah tidak akan saya izinkan untuk sekolah,” kata Edy menjawab wartawan usai acara Musrembang Perubahan RPJMD Sumut 2019-2023 di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (3/6).

Edy menegaskan, keputusan itu bukan semata-mata dari dirinya, melainkan banyak orang berkompeten yang terlibat memberikan pandangan dalam situasi Sumut masih dilanda pandemi. “Perlu sebagai catatan, untuk menyampaikan anak-anak boleh kembali sekolah atau tidak, ada orang yang khusus dan kompeten seperti para dokter anak, ahli psikologi anak, tokoh-tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bahwa saat ini Sumut belum diizinkan membuka sekolah tatap muka,” katanya.

Di tempat terpisah, Gubsu kembali menyampaikan pandangannya soal proses belajar mengajar di sekolah kenapa belum ia perkenankan. Menurut dia, kondisi Covid-19 terutama dua pekan setelah Lebaran Idulfitri kemarin, terjadi peningkatan kasus hingga mencapai rata-rata 90 pasien per hari, dan turun di pekan ketiga hingga 80-an kasus.

“(Belajar) tatap muka belum saya izinkan, tergantung nanti situasi. Tidak mungkin anak sekolah kita korbankan hanya gara-gara kita mau menuntut pendidikan tatap muka. Untuk ini, dengan segala keterbatasan pembelajaran, guna menjaga kesehatan anak-anak kita,” ujarnya usai menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Prof Syaifuddun di Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan.

Begitupun, Pemprovsu akan mengkaji secara mendalam bagaimana langkah yang harus diambil. Untuk itu pihaknya tidak sendiri dalam memutuskan, tetapi bersama dengan para ahli yang kompeten di bidangnya, seperti psikologi anak, dokter, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dan tokoh adat serta lainnya. “Tentu secara ekonomi, tatap muka menjadi satu hal yang baik, karena mobilitas akan meningkat, secara ekonomi. Jadi bukan soal lain, tetapi bagaimana kondisi Covid-19 ini menurun,” tegasnya.

Kesempatan itu, Gubsu turut menyampaikan persiapan penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang SMA/SMK negeri dengan sistem daring, yang rencana dimulai 7 Juni mendatang. Bahwa Pemprovsu melalui Dinas Pendidikan telah menyiapkan skema penerimaan berdasarkan jalur yang ditetapkan. Yakni untuk SMA, jalur zonasi paling banyak 50 persen, jalur afirmasi 15 persen, jalur perpindahan orangtua 5 persen, dan jalur prestasi 25 persen.

Sedangkan jenjang SMK negeri jalur pendaftaran disiapkan untuk zonasi 10 persen, jalur afirmasi 20 persen, jalur perpindahan orantua/wali 5 persen serta jalur prestasi 65 persen. Persentase ini berbeda dengan SMA, karena jumlah sekolah kejuruan tidak banyak atau tersedia di setiap kecamatan seperti SMA.

Menurut Prof Syaifuddin, persiapan PPDB telah dilakukan sebelumnya dengan menjemput berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk DPRD dan pemerintah kabupaten/kota, serta membuat persyaratan pendaftaran tidak membuat calon pendaftar kesulitan. Adapun soal jalur khusus seperti afirmasi dimaksudnya untuk siswa dari keluarga kurang mampu, anak panti asuhan, atau anak dari tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Covid-19 serta penyandang disabilitas. Begitu juga jalur perpindahan orangtua, yang akan dipastikan kebenarannya.

“Pak gubernur minta kita hati-hati, karena pengalaman yang lalu ada beberapa catatan yang harus kita perbaiki,” kata dia didampingi Kabid SMA M Ichsan Lubis dan sejumlah pejabat Disdiksu lainnya.

Soal kemungkinan PTM, pihaknya tegaskan bahwa saat ini pelaksanaan vaksinasi bagi guru/tenaga pendidik hampir 60 persen, di mana targetnya sebesar 70 persen dari jumlah. Hal ini untuk menyiapkan segala sesuatu jika sekolah dibuka. Begitupun dengan persiapan di sekolah lanjut, pihaknya akan memperkuat unit kesehatan sekolah (UKS) seperti menambah personel mulai dari tenaga kesehatan dan guru bimbingan konseling (psikologis). Bahkan jika diperlukan, akan disiapkan perawat bekerjasama dengan puskesmas.

“Kita tetap berusaha untuk tahun ajaran baru dilaksanakan tatap muka dengan segala kesiapan. Tetapi itu terpulang kepada pak gubernur. Sekarang ini kita tetap melaksanakan kebijakan gubernur sesuai surat edaran (belajar daring). Kita berdoa semoga keadaan membaik,” pungkasnya.

Pemko Medan Fokus Vaksinasi Guru

Sementara, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan, saat ini Pemko Medan tengah fokus melakukan faksinasi terhadap pelayan publik termasuk para guru. Hal itu dilakukan sebagai salah satu bentuk persiapan Pemko Medan menghadapi sistem belajar tatap muka pada tahun ajaran baru 2021/2022 pada Juli mendatang.

“Guru-guru lagi kita push untuk divaksinasi karena bulan tujuh (Juli), seperti yang disampaikan, persiapan sekolah tatap muka. Kita ada hampir 20 ribu tenaga guru kita, yang sudah divaksinasi itu 11 ribu, itu baru dari guru saja, belum dari pelayan publik yang lain,” terangnya.

Dilanjutkan Bobby, selain vaksinasi, Pemko Medan juga tengah mempersiapkan infrastruktur dan persiapan lainnya menjelang wacana sekolah tatap muka di sekolah pada bulan Juli nanti. “Ke depannya di sekolah-sekolah ini disiapkan bagaimana (sarana) cuci tangan, dan pengetatan prokes lainnya,” lanjutnya.

Bobby juga mengaku telah menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan agar tidak hanya menjaga prokes kepada guru-guru, tetapi juga untuk para siswa dan lainnya. Apalagi, Dinas Pendidikan Kota Medan membawahi jenjang pendidikan tingkat SMP ke bawah.

“Disdik Medan cakupannya SMP ke bawah, lebih ke anak-anak, jadi penetapan prokesnya juga harus lebih ke anak-anak, jangan main tegur-tegur keras dan segala macem, tapi lebih seperti menegur anak-anak yang buat mereka tidak takut. Jadi salah satu infrastrukturnya, memberikan pengertian dulu kepada para petugas prokes agar anak-anak ini malah tidak mau atau takut sekolah tatap muka,” pungkasnya.

Ketua Komisi II DPRD Medan, Surianto, mengaku sangat setuju dan mendukung optimisme Wali Kota Medan Bobby Nasution yang akan membuka sekolah tatap muka di bulan Juli mendatang. Ia juga mengaku, Komisi II DPRD Medan juga sedang menyiapkan teknis dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan terkait persiapan belajar tatap muka di sekolah.

“Ya saya sangat yakin dan mendukung keoptimisan Pak Wali Kota Medan, karena kami semalam juga sudah diskusi juga sama Dinas Pendidikan Kota Medan terkait itu. Jadi yang kami diskusikan itu tentang mekanisme dan petunjuk teknisnya, tentang persiapan sekolah tatap muka,” terang Butong, Kamis (3/6).

Dikatakannya, salah satu teknis yang akan dibuat untuk belajar tatap muka, yakni membuat gelombang pelajar yang bisa ikut serta belajar tatap muka. Misalnya dalam satu kelas, siswa yang berjumlah 40 orang akan dibagi menjadi dua bahkan tiga kelompok dan gelombang. “Jadi jumlah satu kelas itu dibagi dua dan dibuat gelombang untuk mengikuti belajar tatap muka. Misalnya gelombang pertama, dibuat belajar tatap muka selama seminggu, kemudian gelombang berikutnya di minggu kedua. Jadi ini terus bergantian gelombangnya,” katanya.

Di samping itu, ia juga mengakui bahwa pihak Komisi II DPRD Kota Medan sudah merancang teknis penerapan protokol kesehatan secara ketat dengan Disdik Kota Medan. “Jadi, protokol kesehatan itu harus tetap ketat bila belajar tatap muka dimulai. Baik pada tenaga pendidik atau guru maupun pelajar atau muridnya juga. Baik dalam mematuhi protokol kesehatan untuk memakai masker dan mencuci tangan serta menjaga jarak,” tuturnya.

Selain itu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan ini juga berharap agar vaksinasi seluruh tenaga pendidik Kota Medan dapat segera diselesaikan. Dengan demikian, belajar tatap muka pun cepat diselenggarakan. “Kalau sudah selesai semua vaksinasi guru, kan belajar tatap muka jadi cepat diselenggarakan. Karena kasihan juga nanti anak-anak sekolah ini yang kurang bersosialisasi dengan teman-teman sekolahnya. Bahkan kasihan juga pada sebagian anak-anak yang tidak tahu menahu teman sekolahnya karena sudah lama tak belajar tatap muka,” ucapnya. (prn/map)