MEDAN, SUMUTPOS.CO – Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kota Medan diminta untuk berlaku adil kepada setiap masyarakat yang didapati sebagai orang yang terkonfirmasi positif Covid-19. Pasalnya, selama ini, Satgas Covid-19 dinilai memberikan perlakuan yang berbeda, khususnya kepada si kaya dan si miskin.

Hal itu terungkap dalam Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) No 4 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, yang digelar Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Afri Rizki Lubis di Jalan Eka Rasmi, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Sabtu (22/5) lalu.

Seorang warga Jalan Eka Rasmi, Ulfa mengatakan, masyarakat Kecamatan Medan Johor beberapa kali melihat adanya petugas Satgas Covid-19 yang datang dan memasang garis pengaman di depan rumah warga miskin yang terkonfirmasi positif. Akibatnya, warga miskin tersebut menjadi perhatian masyarakat lainnya. Padahal tanpa diperlakukan seperti itu, warga bersedia menjalani isolasi mandiri.

“Tapi kalau orang-orang kaya yang terkonfirmasi positif, tak ada petugas datang ke rumahnya, apalagi masang-masang garis di depan rumahnya, kayak gak ada kejadian. Di mana keadilan untuk masyarakat miskin. Toh semuanya sama-sama berpotensi untuk menularkan,” tegas Ulfa, dalam kegiatan yang mematuhi protokol kesehatan (prokes) tersebut.

Tak cuma itu, warga lainnya, Syaiful Harefa juga menyampaikan aspirasinya di hadapan Kasi Trantib Medan Johor Rustam Harahap, Sekretaris Lurah Gedung Johor Sri Surya Ningsih, dan Perwakilan Dinkes Kota Medan Akhyar Lubis, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Syaiful berharap, Pemko Medan melalui Satgas Covid-19, juga dapat berfokus dalam meningkatkan pengawasan terhadap tempat-tempat berkumpulnya masyarakat, seperti cafe-cafe yang kerap kali diramaikan pengunjung usia muda, baik siang maupun malam hari.

“Saya ini seorang guru, sudah lebih satu tahun anak didik kami belajar daring. Mereka berkorban belajar dari rumah, tapi anak-anak muda justru banyak nongkrong-nongkrong di cafe sampai larut malam, tanpa ada prokes. Kami minta Satgas Covid-19 untuk mengawasi ini secara tegas. Pak Rizki sebagai wakil kami di DPRD Medan, mohon sampaikan keluhan kami ini kepada pemerintah,” harapnya.

Menjawab berbagai keluhan tersebut, Rizki pun mengaku, akan meneruskannya kepada Satgas Covid-19 Kota Medan. Dia mengatakan, saat ini Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution memang tengah berfokus dalam menangani penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Satu langkah nyatanya, Wali Kota Medan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) agar tempat-tempat hiburan di Kota Medan ditutup sejak 18-31 Mei 2021.

“Itu sebabnya Sosialisasi Perda No 4 Tahun 2012, tentang Sistem Kesehatan Kota Medan ini, saya nilai sangat perlu untuk dilakukan, agar kita mengerti apa-apa saja hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini,” tutur Ketua Komisi III DPRD Medan tersebut.

Dalam kesempatan yang turut dihadiri Ketua PK Golkar Medan Johor Nurmaida Silaban tersebut, Rizki juga meminta masyarakat Kota Medan, khususnya para lansia, untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19. Satu di antaranya, dengan memanfaatkan pelayanan vaksinasi drive thru di Lanud Soewondo.

“Silakan bawa orangtua kita yang lansia untuk divaksinasi, dan kita pun sebagai pendamping akan divaksinasi. Mari gunakan kesempatan ini. Dan yang pasti, vaksinasi ini tanpa biaya, alias gratis,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur tentang teknis Pedoman Pembentukan Lingkungan dan Pengangkatan serta Pemberhentian Kepala Lingkungan, akhirnya diteken Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, pada 18 Mei 2021 lalu. Dengan telah diterbitkannya Perwal Nomor 21 Tahun 2021 tersebut, diharapkan tidak terjadi lagi transaksional dalam pengangkatan kepala kingkungan, serta dinasti kepemimpinan di tingkat lingkungan.

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Burhanuddin Sitepu menyambut positif dengan telah diundangkannya Perwal yang menjadi turunan dari Perda Nomor 9 Tahun 2017, tentang Pedoman Pembentukan Lingkungan serta Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan tersebut. Namun menurutnya, penebitan Perwal ini molor setahun dari komitmen awal Wali Kota Medan sebelumnya, saat masih dijabat Dzulmi Eldin.

“Seharusnya, Perwal ini sudah diterbitkan pada 2020 lalu. Jadi ini sudah molor setahun. Namun begitu pun, kami tetap mengapresiasi. Kami berharap, dengan adanya Perwal ini, transaksional dalam pengangkatan kepala lingkungan serta dinasti kepemimpinan di tingkat lingkungan tidak terjadi lagi,” tegas Burhanuddin, dalam Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2017 di Jalan Bunga Mawar, Kelurahan PB Selayang II, Kecamatan Medan Selayang, Sabtu (22/5) lalu.

Menurut Burhanuddin, semangat yang melatarbelakangi terbitnya Perda Nomor 9/2017 ini adalah kejenuhan yang terjadi di masyarakat, terhadap dinasti kepemimpinan di tingkat lingkungan. Jabatan kepala lingkungan ini bisa dijabat secara turun-temurun, dari bapak turun ke anak, dari suami turun ke istri, dan seterusnya.

“Kondisi inilah yang menimbulkan kejenuhan dan keresahan di masyrakat. Ditambah lagi kinerjanya yang tak maksimal dalam melayani masyarakat,” tutur Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan ini.

Untuk itu, lanjutnya, saat ini sudah ada aturan atau pedoman yang jelas dalam pengangkatan kepala lingkungan. Dalam Perda Nomor 9 Tahun 2017, disebutkan, pengangkatan kepala lingkungan berdasarkan usulan lurah kepada camat maksimal 3 calon, dengan mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat setempat, serta melakukan verifikasi dan pengujian dokumen persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Namun, Burhanuddin masih melihat ada celah transaksional bagi oknum lurah dan camat, dalam menentukan kepala lingkungan yang akan diangkat.

“Karena calon yang diusulkan maksimal 3 orang, bisa saja dari 3 calon ada yang berani membayar untuk menjadi kepala lingkungan,” jelasnya.

Dia juga mengatakan, jika oknum kepling sudah berani mengeluarkan uang untuk mendapatkan jabatannya, sudah otomatis oknum tersebut juga akan berupaya mengembalikan uang yang telah dikeluarkannya dengan segala cara, termasuk melakukan pungutan liar (pungli) kepada warganya. Karena itu, dia meminta kepada para camat, sebelum menentukan pilihan siapa calon kepala lingkungan yang akan diangkat, minta masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di lingkungan setempat, tentang latar belakang calon kepala lingkungan tadi.

“Jika ada latar belakangnya yang tidak baik, jangan diangkat. Jadi harus tetap mempertimbangkan saran dan masukan dari masyarakat,” tegas Burhanuddin.

Nainggolan dari Inspektorat Kota Medan, yang hadir dalam sosialisasi perda tersebut, mengakui, ada beberapa laporan dari masyarakat yang masuk ke pihaknya, terkait transkasional dalam pengangkatan kepala lingkungan ini.

“Bahkan sudah ada yang sampai ke telinga Wali Kota dan kami sudah punya datanya. Jadi kami ingatkan kepada lurah dan camat jangan coba-coba. Apalagi saat ini Wali Kota telah mengaktifkan kembali Tim Saber Pungli,” tegasnya.

Sebelumnya, Juliadi Lumbangaol dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Medan, mengungkapkan, seharusnya Perda Nomor 9/2017 ini, sudah berlaku dan menjadi pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian kepala lingkungan sejak 2020 lalu. Namun, Perwal yang mengatur secara teknis aturan tersebut baru diteken Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution pada 18 Mei 2021 lalu. Menurutnya, dengan terbitnya Perwal 21/2021 tersebut, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi penambahan jumlah lingkungan dan kepala lingkungan di Kota Medan. (adz/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberanian Bripka Irfansyah mendirikan Darul Tahfidz Asy-Syairun di Jalan Perjuangan Gang Cempaka, Dusun XIX, Klambir V, Hamparanperak, Deliserdang, diapresiasi Persatuan Wartawan (Pewarta) Polrestabes Medan saat bersilaturahim, Jumat (21/5) lalu.

Pendiri Darul Tahfidz Asy-Syairun, Irfansyah menjelaskan, motivasi mendirikan majelis tahfidz, dakwah, dan mudzakarah Islam ini, karena melihat di sekeliling masyarakat pada masa pandemi Covid-19 ini, anak-anak sekolah daring dari rumah. Tapi setelah diperhatikan, banyak yang bermain. Artinya pada Ramadan lalu, dia melihat sendiri anak-anak bermain tidak tentu arah. Berbuka puasa sebelum waktunya, bermain yang kurang bermanfaat.

“Jadi saya berbicara dengan istri ingin membuka Darul Tahfidz Asy-Syairun yang akhirnya terlaksana saat ini,” ungkap Irfansyah, polisi yang bertugas di Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sumut ini.

Pada Ramadan malam kesembilan, lanjut Irfansyah, dia membuka dan mencoba berani untuk mendirikan, dan anak-anak mulai terarah. Mereka mulai melaksanakan Salat Subuh berjamaah, sampai sahur dan berbuka puasa bisa dikoordinir dengan baik, atas bantuan dan sahabatnya, Ustad Surya.

Dia juga menjelaskan, nama Darul Tahfidz tersebut diambil dari nama ayahnya, sebagai bentuk rasa cinta terhadap almarhum ayahnya.

“Ini hidayah bagi saya dan tak luput dari nasihat sahabat,” imbuh Irfansyah.

Nantinya, siapapun yang akan belajar di Darul Tahfidz Asy-Syairun tidak dikutip biaya apapun alias gratis.

“Majelis tahfidz ini saya gratiskan untuk umat yang tidak mampu secara ekonomi,” kata Irfansyah.

Saat ini, sudah ada 18 santri yang belajar di Darul Tahfidz Asy-Syairun dengan rincian 10 menetap dan 8 pulang. Akan menyusul masuk lagi belajar di Majelis Tahfidz ini sekitar 11 santri.

Ketua Bapqah Sika (Badan Pembinaan Qari-Qariah Hafiz-Hafizah dan Seni Kaligrafi Alquran), Ustad H Lagut Sutan Pulungan sangat mengapresiasi dan mendukung berdirinya Darul Tahfidz Asy-Syairun, karena hal-hal seperti ini sangat jarang terjadi.

“Apalagi pendirinya seorang anggota polisi yang selalu berada di tengah-tengah masyarakat untuk urusan umum,” katanya.

“Hari ini dibukakan Allah Subhanahu wa Taala hatinya, untuk bersama dengan kami mengurus umat dalam hal memperbanyak tempat atau fasilitas pembelajaran Alquran. Jadi Bapqah Sika sangat mendukung dan merespon baik, serta ikut bertanggung jawab untuk membesarkan Darul Tahfidz Asy-Syairun,” imbuh Lagut.

Dalam tanggung jawab ini, lanjutnya, Bapqah Sika bertanggung jawab terutama untuk mempersiapkan tenaga-tenaga ahli pengajar.

“Karena lembaga ini tidak serta merta membutuhkan pendidikan yang tinggi, lembaga Alquran ini dididik oleh orang-orang yang profesional memiliki kemampuan ilmunya di bidang tajwid dan assoha yang sudah digariskan dalam tatanan Alquran,” jelasnya.

Ketua Pewarta Polrestabes Medan, Chairum Lubis, mengapresiasi Irfansyah yang mendirikan Darul Tahfidz Asy-Syairun untuk anak yatim dan piatu serta anak kurang mampu.

“Saya sangat mengapresiasi sekali, apalagi yang belajar di Darul Tahfidz Asy-Syairun ini tidak dikutip biaya apapun alias gratis,” kata Sekretaris Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Sumut itu.

Dalam acara silaturahim itu, Irfansyah memberikan bingkisan kepada pengurus dan anggota Pewarta Polrestabes Medan. Selain itu, Ketua Bapqah Sika memberikan cenderamata berupa kaligrafi kepada Irfansyah. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sepekan pasca Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Detasemen Gegana Sat Brimob Polda Sumut masih melaksanakan pengamanan Operasi Ketupat Toba 2021, dengan cara melakukan patroli di Kualanamu International Airport (KNIA), Deliserdang.

Kegiatan ini dipimpin oleh Ipda Patar Banjarnahor, satu tim dari Subden Jibom, dan satu tim Subden Anti Teror, menyisir bagian dalam dan luar KNIA, guna memastikan keamanan dan sitkamtibmas yang kondusif di satu kawasan objek vital tersebut.

Saat dikonfirmasi, Sabtu (22/5) lalu, Danden Gegana Sat Brimob Polda Sumut, Kompol Hendriyanto menjelaskan, saat ini masyarakat sudah mulai kembali beraktivitas menggunakan jasa angkutan udara (pesawat). Sehingga kehadiran personel Gegana ini, dimaksudkan guna membantu dan memback-up kewilayahan dan pihak Angkasa Pura, dalam pengamanan di objek vital bandar udara.

“Kegiatan ini juga dalam rangka Ops Ketupat Toba 2021. Patroli bersama dilakukan personel gabungan, baik itu TNI maupun dari pihak Angkasa Pura, secara berkala. Sekaligus mengecek sitkamtibmas di seputaran bandara,” ungkap Hendriyanto.

Hendriyanto berharap, dengan kegiatan patroli bersama yang dilakukan ini, masyarakat yang berada di KNIA dapat merasa nyaman melaksanakan aktivitasnya.

“Seperti slogan yang digaungkan oleh pimpinan, Negara Hadir dan Negara Tidak Boleh Kalah. Maka dari itu, dengan kehadiran personel Brimob di tengah masyarakat, diharapkan dapat membantu dan memberikan rasa aman serta nyaman kepada masyarakat, khususnya yang berada di Bandara Kualanamu,” pungkasnya. (mag-1/saz)