MEDAN, SUMUTPOS.CO – HAMPIR seminggu berlaku pengetatan kembali kegiatan masyarakat lewat Instruksi Gubernur Sumut yang ditindaklanjuti masing-masing bupati dan wali kota, namun pelaksanaannya belum efektif.

Masih banyak yang melanggar, khususnya pengelola usaha kafe, tempat hiburan malam maupun kolam renang. Gubsu Edy Rahmayadi pun mengungkatkan, ada dampak hukum dari setiap pelanggaran yang dilakukan.

Gubsu mengakui, masih banyak masyarakat yang tak mematuhi protokol kesehatan di tengah kasus pandemi Covid-19 yang terus meningkat di Sumut. Padahal kata Edy, dirinya telah mengeluarkan instruksi Gubsu terbaru terkait PPKM dalam rangka pengendalian kasus covid.

Karenanya, ia meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk berani menegur warga yang sulit disiplin prokes, bersama melakukan pengawasan di lapangan. “Susah untuk mendisiplinkan. Karena kalau tanpa disiplin, virus tak pernah berkurang. Karena kita tak disiplinn

menjadikan kita kesulitan. Instruski gubernur kan sudah. Inilah kita, saling mengingatkan. Jangan semua hanya berharap kepada gubernur. Gubernurnya lama-lama bisa kena covid. DPRD juga kontrol, ikut turun, wartawan juga kasih tau di mana yang tak patuh,” ujarnya.

Edy mengingatkan, satu-satunya tindakan paling mujarab dalam mengantisipasi Covid-19 adalah menerapkan prokes secara ketat. Tidak ada istilah jenuh dalam melaksanakan prokes, selama pandemi Covid-19 masih melanda Sumut. “Pertama, orang ini masih menganggap enteng dengan adanya covid. Kedua, dia itu paham atau tidak, virus ini satu-satunya obat yang sudah pasti terbukti ampuh adalah protokol kesehatan,” ungkap mantan ketua Umum PSSI itu.

Bila masyarakat tetap masih mengabaikan instruksi gubernur tersebut, maka Edy tak segan untuk bertindak secara hukum. “Itukan ada Pergub dan Perda. Nanti akan kita tegaskan kembali. Pergub dan Perda kan bersangkutan dengan hukum, arahnya ke ranah hukum. Apabila itu tidak melakukan, itu dampaknya ke ranah hukum. Apabila harus kita lakukan, kita lakukan nanti,” tegasnya.

Edy juga mengaku kecewa karena masih banyak pengelola usaha yang terjaring razia pengetatan kegiatan masyarakat itu, tidak menunjukkan sikap patuh dalam pengendalian lonjakan kasus Covid-19 di Sumut. “Jadi orang ini masih menganggap enteng dengan adanya Covid,” kata Edy.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, menerbitkan Instruksi Nomor Nomor 188.54/14/INST/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 17 Mei 2021. “Tidak diizinkan operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, Santre Par Aqua (SPA), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan 31 Mei 2021,” demikian bunyi diktum Kesatu poin C3 instruksi gubernur itu.

Selain itu, operasional saha restoran, kafe, angkringan, dan pusat perbelanjaan/mall, dibatasi sampai pukul 21.00 WIB. Instruksi itu diterbitkan karena kasus covid-19 naik tajam di wilayah Sumut, usai libur Lebaran kemarin.

Lagi, Dua Tempat Hiburan Malam Ditutup

Sementara, Polrestabes Medan menutup dua tempat hiburan malam di Medan karena melanggar protokol kesehatan (prokes). Kedua tempat hiburan malam tersebut juga mengabaikan surat edaran Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang melarang tempat hiburan malam beroperasi hingga 31 Mei 2021 untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko mengatakan, dua lokasi tempat hiburan malam yang ditutup yakni KTV Scorpio di Jalan Adam Malik dan Resto Bar Lounge High Five Jalan Abdullah Lubis Kota Medan. Kedua lokasi hiburan malam itu, digerebek petugas setelah mendapatkan informasi terkait kedua tempat hiburan tersebut masih tetap buka.

“Kami dapat informasi kalau KTV Scorpio dan Resto Bar Lounge High Five masih buka. Padahal, saat ini masih PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat),” kata Riko diwawancarai di Mapolrestabes Medan, Senin (24/5).

Dari informasi tersebut, sambung Riko, petugas kemudian melakukan penggerebekan ke lokasi. Setiba di lokasi, petugas mendapati ratusan pengunjung sedang berada di tempat hiburan malam dan melanggar protokol kesehatan (prokes). “Pengelola dengan sengaja tetap beroperasi, meskipun ada larangan. Pengunjung tidak mematuhi prokes Covid-19, sehingga karyawan dan pengunjung diamankan ke Mapolrestabes Medan,” ujarnya.

Riko mengatakan, dari tempat hiburan malam High Five petugas mengamankan 165 orang. Sedangan dari Scorpio 37 orang. Mereka selanjutnya diboyong petugas ke Kantor Polrestabes Medan. “Kami menjalin koordinasi dengan Satgas Covid-19 Medan untuk penyelidikan lebih lanjut. Kedua lokasi tempat hiburan malam tersebut juga sudah ditutup dan dipasangi police line,” tukasnya. (prn/ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Persentase bed occupancy rate (BOR) atau pemakaian kamar di rumah sakit yang menangani pasien Covid-19 semakin tinggi. Kondisi ini diduga karena masih banyak RS yang belum mau menangani pasien Covid-19. Karenanya, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi bakal memaksa pihak RS agar mau menangani pasien Covid jika ketersediaan kamar semakin sedikit.

MENURUT Gubsu, di Kota Medan misalnya, dari 76 rumah sakit yang bisa menangani pasien Covid-19, baru 42 RS yang terlibat menangani pasien Corona. Sedangkan 34 rumah sakit lainnya belum ikut menangani. Padahal sesuai ketentuan, seharusnya semua rumah sakit menyiapkan 30 persen fasilitasnya untuk menangani Covid.

“Padahal rumah sakit itu harus mengikuti aturan. Aturannya, 30 persen kapasitas rumah sakit harus dialokasikan melayani pasien Covid-19. Ini sekarang seharusnya semua sadar. Harusnya kita hukum itu. Selama ini diimbau, statement, tidak dia dilakukan,” tegas Edy Rahmayadi menjawab wartawan, Senin (24/5).

Mantan Pangkostrad ini menyebutkan, persoalan ini akan menjadi perhatiannya. “Kalau ini terus menjadi beban, apa boleh buat, kita akan paksa lakukan. Kalau enggak, BOR ini tinggi jadinya,” ujarnya.

Dengan fakta ini pula, ia menilai persoalan sebenarnya bukan BOR yang tinggi. “Persoalannya belum memaksimalkan kapasitas,” kata Edy.

Begitu pun, Edy Rahmayadi, mengatakan optimismenya bahwa Sumut masih siap melayani pasien Covid. Hanya saja, ia berharap agar masyarakat turut menekan pertambahan kasus, yakni dengan ketat menerapkan protokol kesehatan.

Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, Arsyad Lubis kepada wartawan menyampaikan, usai libur Lebaran terjadi peningkatan kasus Covid-19 dari biasanya di angka 70-an menjadi 80-an kasus saat ini per hari. “Selain terjadi peningkatan kasus harian, saat ini BOR atau tingkat keterisian kamar RS di Sumut memang sudah diatas 50 persen,” sebutnya.

Positif Covid Tambah 99 Kasus Baru

Sementara, berdasarkan data dari Satgas Penangan Covid-19 Sumut, angka kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 kembali naik, Senin (24/5). Padahal, sebelumnya penambahan angka kasus baru sempat turun.

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumatera Utara (Sumut) dr Aris Yudhariansyah mengatakan, penambahan jumlah kasus baru bertambah 99 orang yang diperoleh dari laporan 10 kabupaten/kota. “Akumulasi positif saat ini naik menjadi 31.375 orang,” ungkapnya.

Aris menjelaskan, 99 kasus baru positif tersebut terbanyak didapatkan dari Kota Medan 35 orang, Deliserdang 23 orang, Simalungun 10 orang. Kemudian Karo 7 orang, Labusel 6 orang, Tanjung Balai dan Padangsidimpuan masing-masing 5 orang, Dairi 4 orang, Taput 3 orang dan Madina 1 orang.

Sementara itu, untuk angka kesembuhan, Aris menyampaikan terjadi penambahan 96 orang yang didapat dari 5 kabupaten/kota. Masing-masing dari Deli Serdang 54 orang, Medan 19 orang, Labusel 12 orang, Karo 10 orang dan Humbahas 1 orang. “Total pasien Covid-19 yang dinyatakan sehat kini berjumlah 27.947 orang,” ujarnya.

Untuk kasus kematian, Aris menyebutkan, jumlahnya naik menjadi 1.028 orang setelah bertambah 2 kasus baru. Kedua kasus itu masing-masing satu dari Medan dan Tanjung Balai. “Dari data-data tersebut, maka diketahui saat ini kasus aktif Covid-19 Sumut 2.400 orang. Jumlah ini naik 1 kasus dari sehari sebelumnya yakni 2.399 orang,” sebut dia sembari menuturkan, untuk kasus suspek Covid-19 terjadi penurunan 56 kasus menjadi 963 orang.

Dia menambahkan, diimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan konsisten melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. “Protokol kesehatan harus melekat dalam setiap aktivitas kita. Tidak boleh lengah menjalankan 5M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas,” tukasnya.

Satgas Lemah Edukasi Masyarakat

Menyikapi adanya penolakan warga terhadap jenazah pasien Covid-19 dengan melakukan aksi bakar ban di tempat pemakaman umum (TPU) Lingkungan I, Kelurahan Aek Tampang, Padangsidimpuan, Sabtu (22/5) malam, serta pemblokiran Jalan Imam Bonjol, Kota Padangsidimpuan pada Senin (24/5) dini hari, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, kondisi tersebut lantaran masih banyak masyarakat yang belum paham. Dan sudah selayaknya menjadi perhatian bersama agar kejadian serupa tidak terulang. “Itulah persoalan kita bersama. Sudah setahun empat bulan ini kita menangani Covid-19. Gubernur pun sudah keliling ke kabupaten dan kota, memberikan pemahaman,” katanya.

Ia berharap edukasi kepada warga tentang Covid-19 harus gencar dilakukan oleh satuan tugas (satgas) di tiap daerah, sehingga masyarakat paham dalam menghadapi situasi pandemi virus Corona.

Kapolres Padangsidimpuan, AKBP Juli Prihatini sebelumnya menyebutkan, peristiwa bermula dari keberatan soal adanya pemakaman jenazah pasien Covid-19 di TPU pada Sabtu (22/5) sekitar pukul 19.00 WIB. Keberatan itu warga sampaikan ke pihak kecamatan dan kemudian dilakukan komunikasi di kantor camat setempat.

Hadir pihak kecamatan, polres, BPBD, dan tokoh agama. Namun, sekitar pukul 23.00 WIB dapat laporan adanya pembakaran di depan makam.

Kapolres pun menuju ke lokasi bersama anggota dan langsung memadamkan api. Lalu, dilakukan komunikasi dengan masyarakat yang diinisiasi polisi. Turut hadir Satgas Covid-19 setempat yang diwakili BPBD Padang Sidimpuan.

“Di situ dijelaskan apakah pemakaman di situ bisa menimbulkan penularan atau tidak. Atau terkait pemakaman bisa atau tidak, Sampai saat ini warga tetap berharap kalau bisa dipindahkan,” terang Juliani. “Terkait apakah makam itu dipindahkan atau tidak, hal itu menjadi wewenang BPBD,” tambahnya.

Sedangkan peristiwa blokade jalan pada Senin (24/5) dini hari berlangsung selama dua jam. Disebut warga kurang puas dengan penjelasan sebelumnya dan masih takut tertular akibat adanya pemakaman jenazah Covid-19.

Sehingga kembali dilakukan komunikasi dan mediasi dengan memberikan edukasi bersama tokoh masyarakat berupa pemahaman kepada warga. Akhirnya dijelaskan bahwa jenazah Covid-19 yang dimakamkan di TPU tersebut, telah melalui prosedur protokol kesehatan. Warga pun kemudian membubarkan diri. (prn/ris)