JABAT: Bupati Sergai, Darma Wijaya ketika menjabat sebagai Koordinator Apkasi periode 2021-2026.
SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Bupati Serdang Bedagai (Sergai) Darma Wijaya dikukuhkan sebagai Koordinator wilayah Sumatera Utara Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) masa bakti 2021-2026 oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pengukuhan sekaligus Rapat Koordinas Nasional (Rakornas) ini dilaksanakan di Pecatu Ballroom, BNDCC, Nusa Dua Bali Kawasan Pariwisata Nusa Dua Lot MW/01, Nusa Dua Bali, Sabtu(19/6) lalu.
JABAT: Bupati Sergai, Darma Wijaya ketika menjabat sebagai Koordinator Apkasi periode 2021-2026.
“Ini merupakan suatu kehormatan karena saya dikukuhkan sebagai koordinator wilayah Sumut. Ke depannya saya tentu berharap Apkasi dapat memiliki peran untuk menjembatani aspirasi dan sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” terang Darma Wijaya, Senin (21/6).
Ungkap Darma, sesuai dengan pesan Mendagri Pak Tito Karnavian, menyebut, jika pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud ketika mampu mengendalikan pandemi Covid-19 yang merupakan pandemi global. Kemendagri sebagai pelayan pemerintah daerah akan terus memonitor dan memberikan evaluasi terhadap daerah-daerah.
Masih kata Darma, dalam penyampaian dari Luhut Panjaitan, bahwa kondisi ekonomi di indonesia terbilang masih dalam batas aman dan akan terus tumbuh. Kendati kasus aktif Covid-19 kembali meningkat, penularan masih dalam tahapan bisa dikendalikan dalam dua minggu ke depan agar pergerakan masyarakat dan kegiatan ekonomi bisa kembali berjalan.
Sedangkan dipilihnya Bali sebagai lokasi kegiatan ini sesuai dengan arahan presiden sebagai langkah untuk pemulihan ekonomi Pulau Dewata. Kita berharap, Indonesia secara umum dan terkhusus Kabupaten Sergai juga dapat segera menuntaskan berbagai tantangan yang ada dan lewat sinergitas, visi Sergai yang maju terus yaitu mandiri, sejahtera dan religius bisa terwujud. (ian)
TIMANG: Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus menimang anak angkatnya.
LABURA, SUMUTPOS.CO – Bupati Labuhanbatu Utara (Labura) Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus mendapat anak angkat dari pasangan suami istri (Pasutri) Hubbal Khoir Hasibuan dan Tuti Alawiyah Pohan.
TIMANG: Bupati Labuhanbatu Utara, Hendriyanto Sitorus bersama istri Rama Dhona Hendriyanto Sitorus menimang anak angkatnya.
Bayi cantik berasal dari kecamatan Kualuh Hilir itu bernama Abidah Mikayla Hasibuan. “Alhamdulillah saya dan istri bersyukur diberi kepercayaan untuk menjadi orangtua angkat dari putri Abidah Mikayla Hasibuan,” tulis Hendriyanto dalam akun facebooknya, Minggu (20/6).
Namun, dikarenakan bayi Mikayla masih menyusui, Hendriyanto menitipkannya kepada kedua orangtuanya untuk dirawat.
“Penuh rasa haru dan bangga saya diberi amanah untuk menjadi ayah angkatnya. Namun karena masih bayi dan menyusui, saya meminta kepada kedua orangtuanya untuk menjaga, merawat dan membesarkan Mikayla secara baik,” katanya.
Dia berpesan, setiap anak kita lahir ke dunia dalam keadaan belum mempunyai ilmu apapun, belum mengetahui sesuatu apa pun. Karena itu, sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak kita.
“Mari kita rawat dan didik anak kita sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai dia lemah pemikiran, lemah agamanya dan lemah akhlaknya,” ulasnya.
Dia berpesan kepada kedua orangtua Mikayla, agar menghubungi mereka jika membutuhkan hal penting dalam kebutuhan putri tersebut.
“Sebelum pamit, saya sampaikan kepada orangtua Mikayla, Jika ada hal yang berkaitan dengan tumbuh kembangnya, jangan ragu atau sungkan hubungi kami. Kami siap untuk ikut serta dalam membesarkannya,” tandasnya.
Di akun facebooknya Hendriyanto mengupload poto putri cantik tersebut. Status itu mendapat perhatian netizen.(fdh)
LAPORAN: Dedi Suheri SH selaku kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menunjukkan surat bukti laporan ke Polrestabes Medan, Senin (21/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Merasa nama baiknya dicemarkan, Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan melalui kuasa hukumnya Dedi Suheri SH, melaporkan dua ketua LSM berinisial RS dan ASL ke Mapolrestabes Medan dengan Nomor STTLP/B/1222/VI/Yan 2.5/2021/SPKT Polrestabes Medan.
LAPORAN: Dedi Suheri SH selaku kuasa hukum Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menunjukkan surat bukti laporan ke Polrestabes Medan, Senin (21/6).
“Saya mewakili Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan, menyikapi berita yang terbit di media online maupun cetak, yang menuding klien kami menyalahi wewenang atau memalsukan stempel Ketua DPRD Deliserdang untuk kepentingan pribadi atau kelompok terhadap beberapa perusahaan pabrik. Maka dari itu, kami yang dikuasakan telah melaporkan kasus ini ke Mapolrestabes Medan,” kata Dedi Suheri SH dalam keterangan tertulisnya, Senin (21/6).
Menurut Dedi, laporan tersebut dilakukan di Polrestabes Medan karena lokasi foto di mana konfrensi pers tersebut, dilakukan di Kota Medan. “Yang perlu kita jelaskan adalah, foto dalam konfrensi pers yang kita maksud menuduh langsung nama H Nusantara Tarigan, bukan jabatannya. Bahwa di situ juga menyebutkan pemalsuan stempel. Jika ada palsu, pasti ada yang asli. Harusnya ada pembanding, namun aslinya stempel dipegang oleh Sekretariat Dewan, di mana surat-surat melalui prosedur,” jelasnya.
Dedi juga mengungkapkan, sesuai tata tertib Pimpinan DPRD Deliserdang Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas peraturan DPRD Deliserdang No 1 Tahun 2018 dimana tugas dan fungsi Wakil DPRD Deliserdang bisa menggantikan tugas Ketua DPRD Deliserdang. “Namun konfrensi pers, background berupa spanduk yang menyatakan bahwa Wakil Ketua DPRD Deliserdang H Nusantara Tarigan menyalahgunakan wewenang harus dibuktikan mereka. Kedua, memalsukan stempel Ketua DPRD Deliserdang, mana stempel yang dipalsukan dan mana stempel yang palsu? Dalam pasal 263, stempel itu harus dibuktikan ‘identik dan nonidentik’. Dan kami sudah melaporkan dua orang Ketua LSM berinisial RS dan ASL,” ungkapnya.
Dedi juga mengingatkan, tindakannya ini bukan untuk membungkam suara aktivis, namun untuk menegakkan kebenaran, jangan membuat opini yang belum pasti. “Cara memasang spanduk sebagai background konfrensi pers jelas berusaha menjatuhkan nama baik H Nusantara Tarigan selaku Wakil Ketua DPRD Deliserdang,” tegasnya.
Dia pun berharap laporan ini cepat ditindak lanjuti pihak Polrestabes Medan, agar tidak lagi terjadi hal-hal seperti ini. “Mari sama-sama kita memerangi berita-berita hoaks dan berita bohong,” tandasnya.
Ketika dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Martuasah Tobing mengaku belum menerima laporan tersebut. Namun dia berjanji akan mengecek laporan itu. “Akan kita cek laporan tersebut,” singkatnya. (rel/adz)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah menunda mengumumkan hasil lelang jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Binjai, dengan alasan Tim Panitia Seleksi belum mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Ilustrasi
Terlebih, Tim Pansel juga masih menunggu persetujuan dari Kemendagri untuk dilakukan sekaligus pelantikan Sekda dan Kepala Bappeda Binjai.
“Kita tinggal menunggu persetujuan dari Mendagri untuk melantik Sekda dan Kepala Bappeda,” kata Pelaksana Tugas Kepala BKD Kota Binjai, Rahmad Fauzi Salim, Senin (21/6).
Dia mengatakan, seleksi terhadap dua jabatan tersebut sudah dilakukan. “Ujian dan wawancara sudah dilakukan,” tukasnya.
Satu nama kuat yang mengisi jabatan Sekda Kota Binjai. Disinyalir, Wali Kota Binjai, Amir Hamzah telah jatuh hati kepada Irwansyah Nasuiton, untuk mengisi jabatan tersebut.
Sebab beberapa waktu lalu, beredar isu bahwa Amir Hamzah meminta Irwansyah Nasuiton, untuk ikut seleksi lelang jabatan. Selain Sekda, Pemko Binjai juga membuka lelang jabatan Kepala Bappeda.
Informasi sementara, Kepala Bappeda akan diisi oleh Majid Ginting yang saat ini sebagai Sekretaris Bappeda sekaligus Plt Kepala Bappeda. Diketahui, kekosongan pejabat terjadi pada sejumlah jabatan strategis di jajaran Pemerintah Kota Binjai.
Karenanya, Pemko Binjai melakukan lelang jabatan. Informasi dirangkum, tujuh jabatan kepala dinas dan satu jabatan sekretaris daerah masih diisi oleh pelaksana maupun penjabat.
Adalah, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Inspektur, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Sekda. (ted/han)
LAUNCHING: Bupati Karo Corry S Sebayang melaunching call center Karo Siaga 112.
KARO, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya menangani keadaan gawat darurat. Pemerintah Kabupaten Karo melaunching layanan call center Karo Siaga 112.
LAUNCHING: Bupati Karo Corry S Sebayang melaunching call center Karo Siaga 112.
Launching layanan call center Karo Siaga 112 ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Bupati Karo Cory S Sebayang di Jambur Pemkab Karo, Senin (21/6).
Dengan adanya nomor 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat dapat memudahkan masyarakat dalam menghadapi kondisi kegawat daruratan. Nomor 112 ditetapkan sebagai nomor tunggal panggilan darurat, agar dapat mempermudah masyarakat dalam mengingat dan menghubungi layanan darurat. Akan ada petugas yang menerima laporan, lalu meneruskannya pada pihak-pihak yang dapat menangani kondisi gawat darurat dan layanan ini bebas pulsa.
Bupati Karo Cory S Sebayang menyebutkan, layanan panggilan darurat 112 di Kabupaten Karo disebut merupakan bentuk dan upaya Pemerintah Kabupaten Karo dalam mengoptimalkan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya untuk menangani keadaan gawat darurat.
Karo Siaga 112 di Kabupaten Karo merupakan inovasi dan terobosan pemerintah Kabupaten Karo dalam memberikan pelayanan atas pengaduan dari masyarakat yang bersifat darurat, untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik untuk mengurangi resiko terhadap gangguan dan dampak bahaya yang timbul dari keadaan darurat,” ungkap Bupati Karo.
Selain itu, Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang telah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten Karo untuk menyelenggarakan layanan nomor tunggal panggilan darurat 112.Kegiatan launching Karo Siaga 112 ini dilaksanakan dengan tetapa mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, mencuci tangan/ hand sanitizer, serta menjaga jarak. (deo/han)
KARO, SUMUTPOS.CO – Danbrigif 7 Rimbaraya Kolonel Inf. Muhammad Faizal Nasution, SIP memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Danyonif Simbisa di Aula Markas Yonif 125 Simbisa, Kabupaten Karo, Kamis (17/6).
Danyonif Simbisa, Letkol Inf. Ajuanda Pardosi digantikan oleh Letkol Inf. Budianto Hamdani Damanik. Danyonif 125 Simbisa yang baru, Letkol Inf Budianto Hamdani Damanik sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Pam Sinteldam I/BB.
Sedangka Letkol Inf. Ajuanda Pardosi akan menjabat sebagai Komandan Kodim (Dandim) 1705/ Nabire. Dalam amanatnya, Komandan Brigade mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Letkol Inf. Ajuanda Pardosi, atas dedikasi dan pengabdian serta kerja kerasnya selama menjabat sebagai Danyonif 125 Simbisa, sehingga pelaksanaan tugas dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses.
“Selamat kepada Letkol Inf. Ajuanda Pardosi bawa terus semangat dan totalitas dedikasi dalam mengemban amanah yang baru dan selamat kepada Danyonif 125 Simbisa Letkol Inf Budianto Hamdani Damanik dapat meneruskan semangat juang Yonif 125 Simbisa,” tambah Danbrigif.
Sertijab yang dilaksanakan masih dalam pandemi, mewajibkan seluruh tamu undangan dan peserta acara mengikuti protokol kesehatan. Semua yang hadir diwajibkan menggunakan masker dan harus melewati pengecekan suhu tubuh serta mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasuki wilayah Markas Yonif 125 Simbisa. (deo/han)
TINJAU SIMULASI PTM: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution Afif Nasution didampingi Kadis Pendidikan Medan Adlan meninjau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – KASUS penyebaran Covid-19 di Sumut, termasuk Kota Medan, masih terus mengalami peningkatan. Namun begitu, Wali Kota Medan, Bobby Nasution optimis sekolah tatap muka dapat digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022, Juli mendatang.
TINJAU SIMULASI PTM: Wali Kota Medan Muhammad Bobby Nasution Afif Nasution didampingi Kadis Pendidikan Medan Adlan meninjau simulasi pembelajaran tatap muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
Menurut Bobby, PTM sangat diperlukan meskipun saat ini Kota Medan masih dilanda Pandemi Covid-19. Sebab Bobby menilai, berdasarkan keluhan yang didapati dari para orangtua siswa, belajar jarak jauh ataupun daring membuat para siswa jenuh, tak cuma itu, para siswa yang tidak mengenal teman-teman sekolahnya akan mempengaruhi siswa secara psikis.
“Ini tentunya psikologis anak yang perlu kita perhatikan. Artinya, selain melihat bagaimana menyelesaikan permasalahan Covid-19, tapi permasalahan pendidikan anak bukan hanya materi pelajaran, melainkan bagaimana mengembangkan bagaimana cara dia berkomunikasi, bersosialisasi ini yang penting. Namun Pemko Medan tidak akan memaksa seluruh siswa harus mengikuti sekolah tatap muka di tengah pandemi. Artinya, pilihan untuk ikut belajar tatap muka di sekolah ada pada orang tua siswa,” kata Bobby usai meninjau simulasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di SMP Negeri 1 Medan, Jalan Bunga Asoka, Asam Kumbang, Medan Selayang, Senin (21/6).
Dijelaskan Bobby, selain memastikan Prokes di sekolah, ke depannya Pemko Medan juga bakal memastikan prokes pada angkutan umum agar benar-benar mengikuti protokol kesehatan untuk para siswa yang akan mengikuti PTM di Sekolah. “Angkutan umum untuk siswa juga akan kita simulasikan. Artinya, kita juga akan menyiapkan angkutan umum agar benar-benar mengikuti prokes. Apalagi kita juga sudah zonasi, ini jarak maksimal (rumah siswa) hanya 3,7 km dari sekolah. Nanti akan kita lihat bagaimana kegiatan angkutan umum di sekitar sekolah,” jelasnya.
Menurut Bobby, setelah dirinya melihat langsung pelaksanaan simulasi PTM, SMPN 1 Medan telah menerapkan prokes standar, mulai dari seluruh siswa mencuci tangan sebelum masuk ke sekolah, melewati pengecekan suhu tubuh dan selama jam belajar dan saat berada di lingkungan sekolah, guru dan siswa serta para pegawai di sekolah diwajibkan memakai masker dan faceshiled.
“Saya sudah melihat simulasi mulai dari siswa diwajibkan mencuci tangan, di depan sebelum masuk ke area sekolah. Setelah masuk ke area sekolah masuk ke dalam kelas, para siswa sebelum mulai belajar mengajar diputarkan video bagaimana tetap mengikuti protokol kesehatan,” katanya.
Kemudian Bobby menambahkan, sesuai petunjuk pemerintah pusat, dalam 1 hari, siswa hanya mengikuti 2 jam pelajaran tatap muka dan hanya berlaku 2 kali dalam seminggu. Dipaparkannya sebagai contoh, di SMPN 1 Medan, jumlah siswa kelas VII 352 siswa. Oleh karena itu, dirinya meminta agar jumlah itu bisa dibagi lagi dalam 2 gelombang.
“Saya minta ke Dinas Pendidikan dan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 dibuat dua shift PTM, yakni jam 08.00 WIB sampai jam 10.00 WIB, kemudian nanti jam 11.00 WIB sampai jam 13.00 WIB. Ini agar semua siswa yang diizinkan dapat mengikuti PTM,” paparnya.
Terkait dengan persiapan lainnya dalam rencana dibukanya PTM pada Juli mendatang, Pemko Medan mengaku akan terus meningkatkan jumlah guru yang di vaksinasi. Hingga saat ini dari total guru yang mencapai hampir 20 ribu orang di Kota Medan, vaksinasi para guru telah mencapai 84 persen. “Kedepannya jumlah ini akan kita tingkatkan dengan meminta Dinas Pendidikan untuk mengirimkan tenaga pendidik ke Vaksinasi massal yang digelar di Ex Bandara Polonia Medan,” pungkasnya.
Sementara itu, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan mengatakan, pihaknya siap menggelar PTM pada Bulan Juli mendatang. “Seperti intruksi presiden melalui Menteri Pendidikan dam Kebudayaan, kita akan menggelar PTM dengan batasan-batasan yang ada. Tadi teknisnya sudah dijelaskan, dan kita akan ikuti,” kata Adlan.
Adlan juga menuturkan, PTM dengan batasan tersebut tidak hanya berlaku untuk sekolah-sekolah negeri di Kota Medan, melainkan juga berlaku untuk sekolah-sekolah swasta. “Untuk swasta juga berlaku, untuk semua sekolah, dan akan terus kita sosialisasikan,” tandasnya.
Disdik Binjai Simulasi PTM
Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Binjai juga mengaku siap menjalani proses pembelajaran tatap muka di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, Disdik Binjai menggelar uji coba pembelajaran tatap muka di SMP Negeri 15 Kota Binjai.
Kadisdik Kota Binjai, Sri Ulina Ginting mengatakan, seluruh siswa menerapkan prtokol kesehatan saat menjalani uji coba tersebut. Seperti mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, wajib dilakukan. “Dua minggu yang lalu kita telah melakukan uji coba belajar-mengajar di sekolah,” ujar dia, Senin (21/6).
Dia menjelaskan, uji coba belajar tatap muka dilakukan untuk mengetahui apakah murid-murid dan para tenaga pendidik sudah siap jika pemerintah mengizinkan sekolah dibuka pada Juli 2021 mendatang. “Kita ingin tahu, apakah murid sudah dan guru juga siap, bila sekolah bulan Juli dibuka,” kata wanita yang akrab disapa Lina ini.
Kata dia, uji coba yang dilakukan dengan meminta izin kepada Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Binjai Amir Hamzah. Dalam uji coba, kata dia, setiap siswa menjaga jarak antara sesama, dan jam pelajaran dikurangin. “Hanya dua jam belajar dan masuk pada tahap kedua,” bebernya.
Untuk saat ini, Dinas Pendidikan Kota Binjai masih menunggu petunjuk dan teknis dari pemerintah pusat. Itu terkait bagaimana nantinya sekolah akan dibuka pada Juli mendatang. “Kita Menunggu imbauan dari pemerintah mengenai teknis, berapa jumlah dalam satu kelas,” jelasnya.
Dia menambahkan, seluruh pengelola sekolah yang ada di Kota Binjai menyatukan suara agar mempercepat proses belajar mengajar secara tatap muka. “Pengelola sekolah sudah siap, saya menyarankan setiap depan kelas ada tempat pencuci tangan,” ungkapnya.
Dirinya menyarankan kepada seluruh pengelola sekolah di Kota Binjai, bila sekolah buka Juli, agar meniadakan kegiatan luar mengajar, seperti ekstrakurikuler. Selain itu, ia juga meminta agar tidak ada pun datu kantin buka, sebelum instruksi dari pemerintah pusat dan provinsi. “Kemudian, kegiatan luar belajar ditiadakan dulu. Juga kantin jangan dibuka dulu, sebelum Pemerintah pusat memberikan izin,” tukasnya.
Kemenag Sumut Siapkan PTM Terbatas
Bidang Pendidikan Madrasah (Penmad) Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Sumatera Utara, juga tengah mempersiapkan kemungkinan akan dilaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas di masa pandemi. Kabid Penmad Kemenagsu, H Erwin Pinayungan Dasopang mengatakan, akan segera melakukan urun rembuk kepada kepala sekolah madrasah se Sumut khususnya terkait persiapan yang harus diprioritaskan guna kelancaran PTM andaikan jadi dilaksanakan Juli 2021 mendatang.
“Musyawarah tersebut juga akan melibatkan segenap stakeholder terkait sehingga persiapan akan lebih komprehensif,” kata Dasopang, Sabtu (19/6).
Dia menegaskan, kesiapan pihaknya untuk menggelar PTM tersebut, akan tetapi untuk kepastian pelaksanaannya masih menunggu izin resmi dari Tim Gugus Tugas Covid 19 Provinsi Sumatera Utara, yaitu Gubsu Edy Rahmayadi. “Tentunya kami berharap Gubsu dapat segera menerbitkan izin untuk pelaksanaan PTM secara terbatas dimaksud,” ujarnya.
Mengenai standard prosedur apa yang dibutuhkan seperti kesiapan mematuhi protokol kesehatan, standar operasional prosedur (SOP) telah dirancang dan akan segera disosialisasikan ke sekolah madrasah negeri dan swasta. Kesiapan itu, ungkap Erwin juga didukung tenaga pendidik dan guru yang sudah hampir seluruhnya divaksin corona.
Disebutkannya, sampai saat ini sudah lebih 80 persen guru dan tendik di madrasah yang telah selesai divaksin. Dengan demikian, ungkap dia kesiapan madrasah untuk dilaksanakannya kegiatan PTM sudah hampir rampun, karena itu akan dilaksanakan musyawarah dan urun rembuk guna lebih memantapkan persiapan. “Mekanismenya tentu akan sejalan dengan penekanan yang diberikan Mendikbud beberapa waktu yang lalu, yakni 25 persen jumlah siswa,” imbuhnya.
Sedangkan teknis pelaksanaannya, sebut Dasopang akan dimatangkan pada urun rembuk yang akan segera dilaksanakan tersebut. Hal itu dimaksudkan agar kepatuhan madrasah terhadap SOP dan protokol kesehatan yang ditetapkan bisa terlaksana maksimal. Dengan begitu, kata Erwin diharapkan proses pembelajaran dapat tetap berlangsung dan diharapkan tidak menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. (map/ted/man)
DARING: PPDB tingkat SMP Kota Medan berlangsung secara online atau daring.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan secara resmi telah membuka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk tahun ajaran baru 2021/2022 sejak 21 Juni hingga 3 Juli 2021 mendatang. Belajar dari gangguan teknis PPDB online tingkat SMA yang dikelola Pemprovsu, Wali Kota Medan Bobby Nasution berharap, hal itu tidak sampai terjadi di PPDB online tingkat SMP.
Ilustrasi.
“Saya sudah sampaikan itu servernya. Saya minta Dinas Pendidikan untuk berkomunikasi dengan Dinas Kominfo, servernya harus betul-betul jangan sampai down,” kata Bobby saat ditanya Sumut Pos, Senin (21/6).
Bobby meyakini, jika untuk tahun ini PPDB Online tingkat SMP di Kota Medan akan banyak peminat. “Kita yakin, ini peminatnya pasti sangat banyak sekali. Oleh karena itu siapkan servernya, siapkan jangan sampai down, kalau tidak mampu saya katakan itu, komunikasikan dengan Kominfo dan itu sudah dilakukan,” ujarnya.
Bobby juga menuturkan, dirinya telah mengecek langsung kesiapan Dinas Pendidikan dalam melaksanakan PPDB Online tingkat SMP. Hasilnya sampai kemarin, Bobby menegaskan jika persiapannya sudah dapat dinyatakan layak. “Saya juga sudah cek. Kemarin pagi, saya sudah tanya ke Pak Kadis Pendidikan, bagaimana persiapannya, dan saya rasa sampai hari ini sudah bisa dikatakan layak. Tapi apabila nanti terjadi kendala-kendala, akan kita evaluasi lagi,” katanya.
Menyikapi instruksi Wali Kota Medan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan mengatakan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Dinas Kominfo Kota Medan terkait pelaksanaan PPDB di Kota Medan untuk tahun ajaran baru 2021/2022 agar kesalahan maupun gangguan teknis tidak terjadi atau dapat di minimalisir. “Sudah kita jalin kerjasama, MoU (Memorandum of Understanding) dengan Dinas Kominfo untuk itu,” jawab Adlan kepada Sumut Pos.
Adlan mengatakan, pihaknya tidak hanya telah menjalin kerjasama dengan Dinas Kominfo, melainkan juga telah berkoordinasi dengan OPD terkait, salah satunya dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan. “Kita juga sudah berkoordinasi dengan OPD lainnya, khususnya dengan Disdukcapil, karena ini juga terkait dengan pendataan domisili dan zonasi,” pungkasnya.
Pemprovsu Buntung, Vendor Untung
Terkait kekacauan sistem informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat SMA/SMK sederajat di Sumatera Utara tahun ini, akademisi Universitas Islam Negeri Sumut (UINSU), Dr Muhammad Furqan Amal Mcomp menilai, jika masalah sistem informasi yang dibangun vendor kacau, artinya sistem itu tidak andal.
“Maka vendor harus dimintai pertanggungjawaban terhadap sistem yang dibangun. Di mana kesalahan atau error dari sistem yang dibangun? Itu hak sebagai user atau konsumen,” ujarnya menjawab Sumut Pos, Senin (21/6).
Hemat dia, ada standarisasi metode dan tahapan dalam pembangunan rekayasa perangkat lunak secara umum seperti analisis kebutuhan-sistem desain-implementasi-integrasi dan pengujian-operasi dan pemeliharaan. “Terkait permasalahan sistem dan teknologi yang dibangun itu bisa dari sisi server, sisi aplikasi, sisi jaringan yang tentunya analisis kebutuhan dan desainnya dilakukan oleh ahlinya,” katanya.
Furqan menyebut Pemprovsu harus memastikan sistem informasi ini berjalan baik dengan mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusinya sesegera mungkin. Karena ini menyangkut pelayanan publik yang digunakan pada periode waktu yang ditentukan. Sebab selain masalah server dan bandwidth, ada pula kepemilikan ganda pada Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
Informasi yang diperoleh, adapun Disdik Sumut untuk PPDB online 2021 menjalin kerjasama dengan PT Telkom selaku vendor. Padahal Pemprovsu melalui Dinas Kominfo, diketahui ada mengelola mengenai server ataupun perangkat lunak tersebut. Disinggung soal ini, Furqan mengatakan itu tergantung kerjasamanya seperti apa.
“Dari perspektif IT, ada kajian dan analisis untuk menentukan ini. Tergantung perangkat keras, perangkat lunak dan SDM yang tersedia dan dibutuhkan dalam pembangunan sistem,” kata pria yang juga aktivis Alumni Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) tersebut.
Apakah dengan carut marut PPDB online ini Pemprovsu malah buntung dan vendorlah yang untung? “Soal itu kita harus tau kompleksitas masalahnya lebih dulu,” pungkas dia.
Vendor dan Disdik Harus Bertanggungjawab
Hal senada juga disuarakan Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta. Ia bahkan menyebut indikasi bahwa pemprov buntung dan vendor malah untung dalam hal ini, bisa saja terjadi. “Bisa saja begitu. Semua indikasi dan kemungkinan bisa saja terjadi. Namun sejauh ini kami belum sampai ke sana. Termasuk soal anggaran untuk PPDB dan vendor ini,” katanya.
Satu hal yang pasti dalam kekacauan ini, menurutnya, adalah perencanaan dan persiapan yang kurang matang dari Disdik Sumut selaku penyedia program. “Mestinya dalam waktu tiga bulan ada sosialisasi yang dilakukan Disdik ke sekolah-sekolah terkhusus bagi anak kelas IX yang mau tamat dan lanjut ke menengah atas. Sehingga dijelaskan bagaimana teknis penggunaan aplikasi tersebut dan peserta didik pun paham memanfaatkannya,” katanya.
Ketua Fraksi PAN DPRDSU ini juga bilang, ada keanehan jika masih terdapat NISN ganda saat calon murid ingin mendaftar melalui PPDB. “Iya ini aneh, gak mungkin ada NISN ganda. Apalagi semua NISN itu sudah ada dalam database Dapodik pemerintah,” katanya.
Karenanya Komisi E dalam waktu dekat akan memanggil pihak Disdik maupun vendor guna meminta klarifikasi secara komprehensif atas masalah ini. “Semua pihak sudah menyampaikan pandangannya soal ini, termasuk Ombudsman. Itu tandanya PPDB setiap tahunnya selalu bermasalah. Padahal seharusnya program ini dapat ditingkatkan mengingat persoalannya itu-itu juga. Begitupun kami akan panggil lagi nanti jajaran Disdik Sumut, meminta agar hal ini dievaluasi secara menyeluruh,” pungkasnya. (map/prn)
dr Aris Yudhariansyah,
Plt Kepala Dinas
Kesehatan Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) mengalami lonjakan signifikan, Senin (21/6). Tercatat, dalam sehari, terdapat 280 orang dinyatakan positif melalui hasil pemeriksaan swab PCR. Sehingga, kenaikan kasus Covid-19 harian kembali memecahkan rekor dibanding hari sebelumnya. Jumlah itu lebih tinggi dari Minggu (20/6), sebanyak 108 orang, dan Sabtu (19/6), sebanyak 122 orang dalam sehari.
dr Aris Yudhariansyah,
Plt Kepala Dinas
Kesehatan Sumut.
“Hari ini penambahan kasus memang sangat banyak, mencapai 280 orang, sehingga totalnya meningkat drastis menjadi 34.571 orang,” ungkap Plt Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
Aris memaparkan, jumlah itu didapatkan dari laporan 9 Kabupaten/Kota dengan Kota Medan sebagai daerah penyumbang kasus terbanyak, yakni 91 orang. Kemudian Kabupaten Simalungun 77 orang, Karo 40 orang, Deliserdang 34 orang, Tapanuli Utara 16 orang, Labuhanbatu Utara 11 orang, Tanjungbalai 6 orang, Padang Lawas 3 orang dan Toba 2 orang. “Untuk Kota Medan dengan penambahan itu, maka total kasusnya naik menjadi 17.556 orang, Simalungun 1.050 orang, Karo 937 orang dan Deliserdang 5.513 orang,” paparnya.
Kendati begitu, Aris menjelaskan, angka kesembuhan harian yang didapatkan juga masih terbilang tinggi. Sebab dalam sehari ini, sebut dia, diperoleh penambahan 139 orang, sehingga totalnya meningkat menjadi 30.625 orang.
Aris menuturkan, 139 orang itu berasal dari 9 Kabupaten/Kota dengan terbanyak adalah Medan berjumlah 75 orang. Lalu diikuti Deliserdang 35 orang, Karo 17 orang, Labuhanbatu Selatan 4 orang, Simalungun 3 orang, Dairi 2 orang serta Toba, Batubara dan Labuhanbatu Utara masing-masing 1 orang. “Untuk Kota Medan total warga yang sudah sembuh dari Covid-19 berjumlah 15.808 orang, Deliserdang 5.001 orang dan Karo 722 orang,” terangnya.
Sementara itu, terhadap kasus baru kematian karena infeksi Covid-19 tambah Aris, didapatkan penambahan 3 orang menjadi 1.148 kasus. Di mana 2 diantaranya dari Labuhanbatu Selatan dan 1 dari Deliserdang. “Oleh karena itu, saat ini kasus aktif Covid-19 Sumut meningkat menjadi 2.798 orang. Dari jumlah itu, 1.184 diantaranya dari Medan dan 332 lainnya dari Deliserdang,” tandasnya.
Total Covid-19 Nasional Tembus 2 Juta Orang
Sementara secara nasional, kasus positif Covid-19 bertambah 14.536 orang dalam sehari. Jumlah itu lebih tinggi dari Minggu (20/6), sebanyak 13.737 kasus Covid-19 dalam sehari.
Kasus hari ini, Senin (21/6), menyentuh rekor tertinggi usai libur Lebaran. Rekor ini lebih tinggi juga dari Sabtu (19/6) yakni 12.906 kasus. Dan Jumat (18/6) yakni 12.990 kasus.
Dengan pertambahan tersebut, sejak diumumkan presiden Joko Widodo pada Maret 2020 lalu, kini total yang terinfeksi Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 2.004.445 orang.
DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak dalam sepekan terakhir. Pada Selasa (15/6) 1.502 kasus. Rabu (16/7) 1.502, Kamis (17/6) 2.376 kasus, Jumat (18/6) 4.144 kasus, Sabtu (19/6) 4.895 kasus dan Minggu (20/6) 5.582. Dan hari ini, Senin (21/6) sebanyak 5.014.
Sebaran positif harian tertinggi selain di DKI Jakarta yakni Jawa Tengah 3.252 kasus. Jawa Barat 2.719 kasus. Jawa Timur 719 kasus. Jogjakarta 662 kasus.
Ada 84.418 spesimen yang diperiksa. Dan ada 62.361 orang yang diperiksa dalam sehari dengan metode TCM, PCR, dan antigen.
Pemeriksaan berpengaruh pada angka positivity harian. Angka positivity rate yaitu jumlah positif kumulatif dibagi jumlah orang yang dites lalu dikali 100.
Angka positivity rate orang harian sebesar 23,31 persen. Dan positivity rate PCR yakni 43,74 persen. Padahal standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) adalah harus di bawah 5 persen. Artinya Indonesia sudah melebihi standar WHO.
Kasus aktif juga naik yakni drastis yakni 5.009 kasus. Jumlah pasien dengan status suspek sebanyak 124.845 orang. Sementara itu, pasien sembuh harian bertambah 9.233 orang. Paling banyak kasus sembuh terjadi di DKI Jakarta sebanyak 2.835 orang. Dan total angka kesembuhan saat ini sebanyak 1.801.761 orang.
Sedangkan, kasus kematian harian bertambah sebanyak 294 jiwa. Paling banyak kasus kematian harian terjadi di DKI Jakarta sebanyak 74 jiwa. Total kini sudah 54.956 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19.
Sudah 510 kabupaten kota terdampak Covid-19. Ada 8 provinsi di bawah 10 kasus harian. Dan ada hanya 1 provinsi dengan nol kasus.
Mal Tutup Jam 8 Malam
Lonjakan penularan kasus Covid-19 terpaksa membuat pemerintah kebijakan pembatasan yang lebih ketat. Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP-PEN) Airlangga Hartarto mengumumkan, seluruh pusat perbelanjaan seperti mal hingga pasar tutup lebih cepat yaitu hingga pukul 20.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 25 persen.
“Kegiatan mal dan pasar maksimal jam 20.00. Pembatasan pengunjung 25 persen dari kapasitas,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (21/6).
Selain itu, pembatasan makan di tempat seperti restoran, cafe, hingga pedagang kaki lima yaitu dibatasi hanya 25 persen. “Sisanya take away dan delivery sesuai dengan jam restoran. Dibatasi sampai jam 8 malam,” imbuhnya.
Airlangga menyampaikan, hal tersebut merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dipertebal dan diperkuat. Aturan ini akan berlaku mulai hari ini, 22 Juni hingga 5 Juli mendatang. “Terkait dengan penebalan dan penguatan PPKM mikro, arahan Presiden tadi untuk melakukan penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai 22 Juni-5 Juli, dua minggu ke depan, bahwa penguatan PPKM mikro akan dituangkan dalam instruksi Mendagri,” ujarnya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (21/6).
Selain jam operasional, pusat perbelanjaan yang dibatasi hanya sampai pukul 20.00 WIB, kegiatan belajar mengajar di zona merah juga kembali dilakukan secara daring. Adapun kegiatan belajar-mengajar dilakukan kembali secara daring untuk di zona merah, sementara untuk zona lainnya mengikuti peraturan dari Kemendikbudristek yang sudah ada. “Aturan tersebut juga diatur zona merah untuk dilakukan daring mengikuti PPKM,” ungkapnya.
Selanjutnya, kegiatan sektor esensial, baik itu industri pelayanan dasar utilitas publik, proyek vital nasional, kebutuhan masyarakat, supermarket, apotek juga berjalan degan regulasi dan akan beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan protokol kesehatan yang lebih ketat. “Sementara itu, kegiatan konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi penuh dengan protokol kesehatan ketat,” imbuhnya.
Kemudian untuk kegiatan di area publik seperti taman umum, tempat wisata dan area lainnnya, zona merah tutup sementara sampai aman. Zona lainnya dibuka dengan kapasitas 25 persen dengan pengaturan dari pemda dan dengan protokol kesehatan lebih ketat.
Airlangga menambahkan, kegiatan seni budaya sosial kemasyarakatan di lokasi seni dan budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan untuk zona merah juga akan ditutup sampai kondisi dianggap aman. Sedangkan zona lain dibuka 25 persen dan kapastias pengaturan dari pemda dan protokol kesehatna ketat.
Begitu pula dengan acara rapat, seminar, dan pertemuan yang dilakukan secara luring di zona merah akan ditutup sampai aman. Sementara zona lain diizinkan dengan 25 persen kapasitas. “Kegiatan hajatan kemasyarakatan paling banyak 25 persen kapasitas ruangan dan tidak ada makan di tempat,” pungkasnya. (prn/jpc)
TANDA: Ketua Daerah RAPI 02 Sumut Supriyanto menyematkan tanda jabatan kepada Ketua RAPI Simalungun Mayono.
PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) 02 06 Kabupaten Simalungun, Minggu (20/6), resmi dikukuhkan di Cafe Kebas, Kota Pematangsiantar.
TANDA: Ketua Daerah RAPI 02 Sumut Supriyanto menyematkan tanda jabatan kepada Ketua RAPI Simalungun Mayono.
Pelantikan yang tertunda hampir dua tahun akibat pandemi COVID-19, dihadiri pengurus dari Medan, Serdang Bedagai, Batubara, Tanjung Balai, Tebingtinggi, komunitas radio Kota Dumai Provinsi Riau, dan Bupati Simalungun diwakili Kadis Kominfo Wasin Sinaga SPd MH.
Bupati dalam sambutan tertulis mengucapkan selamat atas pelantikan dan menyatakan kesiapan Pemkab mendukung RAPI Simalungun.
Ketua Dearah RAPI 02 Sumut Supriyanto ST JZ 02 ANT berpesan kepada pengurus terpilih dapat menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya.
Ketua RAPI Simalungun Mayono JZ 02 06 SGI mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini terlaksana sesuai harapan. (ant/ram)
