KARO, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah Kabupaten Karo, Kamperas mengajak Pers untuk menyosialisasikan larangan mudik Lebaran 2021. Kamperas mengimbau warga di Kabupaten Karo, melaksanakan mudik virtual dan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dalam melaksanakan ibadah Ramadan 1442 Hijriah dan perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah.

Ditegaskannya, Pemkab Karo terus berupaya menekan kasus Covid-19. Tidak bisa kita sukseskan pelarangan (peniadaan) mudik ini bila kita tidak bersama dan saling mendukung menyebarkan informasi. Karena ini tak bisa dikerjakan sendiri, dan wartawan adalah salah satunya petugas cipta kondisi yang sesungguhnya,” ujar Kamperas Terkelin Brahmana didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekdakab Karo Frans Leonardo Surbakti, kepada wartawan, Kamis (6/5).

Menyoal Ramadhan dan perayaan Idul Fitri 1442Hijriah, Sekda Karo mengingatkan agar dilaksanakan dengan menaati Surat Edaran Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 1442 H.

Kamperas menekankan, agar organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Karo memperketat mobilitas kendaraan umum dan pribadi di pintu masuk dan keluar Kabupaten Karo sebagaimana Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 tahun 2021 tentang Larangan Mudik Hari Raya Idul Fitri dan Pengendalian Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadan 1442 H.

“Agar melaksanakan pengetatan dalam memberikan persyaratan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan keluar kota, dan juga meningkatkan optimalisasi fungsi posko Covid-19 dengan lemah lembut dan santun sesuai dengan etika budaya Karo di Pospam yang sudah ditentukan,” tegasnya.

Kabag Humas dan Protokol Sekdakab Karo Frans Leonardo Surbakti mengatakan, dengan sinergisitas yang baik antara Pemda Karo dengan wartawan akan lebih mempercepat terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Karo. “Jangan dulu mudik, kalau kangen dengan keluarga bisa melalui telepon ataupun video call. Lebih baik mudik melalui online, selain irit biaya terhindar virus pandemi. Tetap patuhi anjuran protokol kesehatan, pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak serta hindari kerumunan,” kata Leo. (deo)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Imam Suyudi mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kelurahan Limau Mungkur, Binjai Barat, Sabtu (8/5). Dia datang didampingi Kepala Divisi Pemasyarakatan, Anak Agung Gede Krisna, memberi pujian terhadap pelayanan publik Lapas Binjai, setiba di lokasi.

Kedatangan Kakanwil disambut Kalapas Binjai, Maju Siburian dan jajaran. Kedatangan Kakanwil dan rombongan dalam rangka melihat sekaligus melakukan monitoring lingkungan perkantoran, blok hunian, program pembinaan hingga kondisi kamtib di Lapas Binjai.

“Bayangan saya pertama, Lapas Binjai tidak seperti ini. Ternyata, luar biasa,” kata Kakanwil usai melihat seisi Lapas Binjai.

Dia pun mengapresiasi Kalapas Binjai dan jajaran. “Begitu masuk di depan, banyak hal-hal baru yang menarik perhatian. Dan memberi ruang gerak yang sangat cukup bagi pengunjung,” beber dia.

“Ini sebagai tanda diawal saja. Di depan saja, layanan Lapas Binjai sudsh memperhatikan layanan kepada masyarakat. Tetap semangat, pertahankan yang baik ini,” seru Kakanwil.

Imam merasa puas usai berkeliling Lapas Binjai. “Lingkungan kantor dan blok hunian bersih dan terawat, pejabat petugas PAM, JFT dan JFU siaga, kegiatan pembinaan berjalan lancar,” ujar dia.

Begitu juga dengan wargabinaan. Kata dia, Lapas Binjai terus membuat kegiatan positif. Misalnya, program rehabilitasi wargabinaan, program pembinaan kemandirian bersertifikat, pembinaan band dan pramuka.

Karenanya, seru dia, Lapas Binjai dinilai mendukung percepatan pemenuhan hak-hak wargabinaan. Kakanwil juga melihat fasilitas layanan self service wargabinaan pada pojok Informasi Lapas Binjai, persisnya di ruang kunjungan depan. (ted)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama pemerintah menata Kota Binjai, agar dapat menarik minat wisatawan. Baik itu lokal maupun internasional.

“Berikan kesan dan citra positif, sehingga mereka yang telah berkunjung ke kota ini akan selalu berkeinginan untuk datang kembali,”kata Amir saat peletakan batu pertama pembangunan desa wisata di Kelurahan Cengkehturi, Binjai Utara, belum lama ini.

Amir mengatakan, kawasan ini nantinya akan menjadi destinasi wisata terbaru di Kota Binjai. Dengan adanya destinasi wisata ini, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Buat pengunjung merasa nyaman berada di sini, dengan sendirinya perekonomian masyarakat sekitarnya akan membaik. Dan akan menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung kembali,” kata Amir.

Penggagas kawasan ini Ide Ahmadi. Dia mengatakan, ada tiga destinasi di desa wisata tersebut. Yakni mencakup agro wisata, UMKM foodmarket dan kuliner.

“Tujuan pembangunan ini salah satunya untuk memberi ruang bagi anak-anak muda berkreasi, berbisnis sambil menikmati pemandangan sekitar dan nantinya kita akan berkontribusi dengan UMKM Kota Binjai,” tukasnya. (ted/han)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untuk meningkatkan sarana dan prasarana air bersih, Dirut PDAM Tirta Wampu, Herman Sukandar akan membangun Boster (alat penampungan air bersih).

Dijelaskan Herman, rencana pembangunan Boster tersebut segera direalisasikan setelah berhasil negosiasi dengan pinjam pakai lahan HGU milik PT Mirabilis Tunggal Tualang (PT.MTT) seluas 30X30 M2.

“Alhamdulillah PT. MTT telah menyepakati usulan kita ini,” ungkap Herman di ruang kerjanya, Kantor PDAM Tirta Wampu, Stabat, Jumat (7/5).

Dikatakan Herman, lahan yang dipinjamkan untuk pembangunan Boster penampungan air yang akan disalurkan kepada warga di Kecamatan Pangkalan Susu dan Besitang.

“Upaya ini sesuai instruksi Bupati Langkat Terbit Rencana PA, yakni masyarakat Langkat dipelosok desa harus mendapatkan fasilitas air bersih dengan baik,”bilang Herman.

Herman menambahkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum PT MTT memberikan lahannya untuk dipinjam pakaikan. Di antaranya, melakukan perpindahan lokasi dari titik koordinat awal yang dimohonkan N4.00.659.E98.11.955 ke titik kordinat baru N=4.012899 E=98.199225. Serta PDAM bersedia memberikan discount untuk pemasangan fasilitas saluran air bersih di perumahan kebun PT.MTT.

“Kita sepakat, titik koordinat juga sudah ditetapkan dengan melakukan join survei. Jadi tinggal menunggu proses selesainya pembangunan, Boster langsung dioperasikan tahun ini,” kata Herman.

Sementara Direktur PT MTT, Paul BM Siahaan, mengatakan pada prinsipnya PT MTT mendukung program pemerintah untuk percepatan pelayanan air bersih di Kecamatan Besitang dan sekitarnya. Jadi permohonan dari PDAM diterima, dan perjanjian yang disepakati telah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(yas/han)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – LARANGAN mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah yang dikeluarkan pemerintah beberapa waktu lalu, masih menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut, Destanul Aulia mengatakan, sejumlah media telah menyoroti adanya kebocoran dalam membatasi layanan mudik lebaran tahun 2021.

Karena itu, dikhawatirkan kebocoran ini justru akan meningkatkan penularan kasus baru Covid-19 di daerah masing-masing jika tidak diantisipasi. “Semakin disekat, semakin kuat daya orang untuk melakukan mudik. Jadi, ketika mudik dibatasi atau dilarang mulai tanggal 6 Mei, ternyata banyak yang mudik sebelum tanggal tersebut. Ini menjadi suatu bukti masih sulitnya secara budaya dan psikologis untuk merayakan lebaran tetapi menghindari kerumunan,” kata Destanul pada webinar yang digelar IAKMI Sumut, Sabtu (8/5) sore.

Menurutnya, merayakan kemenangan saat lebaran itu ada interaksi antara manusia dengan manusia. Nah, hal ini jelas berlawanan dari makna untuk menghindari kerumunan. “Kalau menghindari kerumunan itu sama saja dengan kesepian. Artinya, kita harus mempelajari karakteristik masyarakat sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan implementasinya didukung,” kata Destanul.

Dia menyebutkan, periodik menjelang lebaran merupakan momen yang berpotensi untuk terjadinya lonjakan kasus Corona lantaran tingginya mobilitas orang. Karena itu, mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan kasus Covid-19 tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk membatasi mobilisasi tersebut. “IAKMI mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah terkait larangan mudik. Akan tetapi, perlu juga memikirkan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, dengan semangat gotong-royong diharapkan dampak tersebut bisa diatasi dengan didukung oleh berbagai pihak selain pemerintah,” ujarnya.

Destanul juga mengatakan, wajar saja jika di negara India terjadi peningkatan yang signifikan kasus Covid-19 karena kedisiplinan dan kepatuhan masyarakatnya rendah. “India sudah melakukan berbagai upaya penanganan Covid-19, seperti lock down dan vaksinasi Corona yang cukup tinggi. Namun, lantaran masyarakatnya tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan secara ketat terjadi ledakan kasus penularan virus Corona,” jelas dia.

Maka dari itu, diharapkan kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat di Indonesia khususnya Sumut terhadap 5M protokol kesehatan juga menjadi penting. Penerapan 5M berupa memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas bisa dimulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. “Harus diakui kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat Indonesia masih sangat rendah sekali. Oleh karena itu, mari kita dorong agar masyarakat meningkatkannya sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Corona,” pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Psikolog Irna Mirnauli menyampaikan, perilaku atau attitude manusia terdiri dari kognitif, afektif dan konatif. Makanya, isi kognitif atau pikiran menjadi sangat penting untuk dipengaruhi. “Saat ini banyak sekali terjadi disonansi kognitif (anggapan atau asumsi dasar dari informasi yang simpang siur, sehingga kita tidak tahu mana yang harus diikuti. Oleh sebab itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah harus ditingkatkan,” ungkap Irna.

Ia melanjutkan, bukan malah sebaliknya, menakut-nakuti. Sebagai contoh, ada yang menyampaikan bahwa mudik itu sama saja membunuh orang tuamu di kampung. “Kalau itu terbukti, maka ada proses pembelajaran. Tapi, kalau tidak terbukti maka orang akan semakin tidak percaya, sekalipun itu disampaikan oleh pejabat publik,” sambung dia.

Dikatakan Irna, pada dasarnya perilaku manusia itu ada trial and error. Jadi, ketika mudik tidak terjadi masalah apapun terhadap keluarganya, maka akan cenderung mengulangi lagi. Namun, jika ada masalah misalnya ada anggota keluarganya yang meninggal dunia karena Covid-19 tentu akan berpikir untuk tidak mengulanginya.

Akan tetapi, hal itu sepertinya tidak banyak terjadi sehingga orang cenderung tidak khawatir untuk mudik. Artinya, kenapa mereka harus mengorbankan waktu atau momen bertemu keluarga saat lebaran. Terlebih, dari sisi agama, belum tentu juga tahun depan bisa ketemu orangtuanya. “Jadi, ini yang disebut menyangkut aspek afektif atau perasaan. Ini yang terkadang kurang diperhatikan oleh para pejabat, bagaimana menangani perasaan masyarakat kita,” terangnya.

Menurut Irna, apabila seseorang itu sudah memiliki pengetahuan yang bagus tentang dampak dari Covid-19 ini, maka perilakunya tentu cenderung positif. Nah, ini yang perlu disinkronkan antara satu informasi dengan informasi yang lain sehingga tidak terjadi disonansi kognitif. “Selama ini bisa dibilang kacau, misalnya pengetahuan yang ada tidak membuat orang memiliki perasaan tertentu. Jadi, tugas pemerintah saat ini barangkali mengatur informasi-informasi yang ada. Di samping itu, menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sehingga masyarakat tidak lagi mendengar informasi yang hoaks atau tidak jelas,” paparnya.

Kemudian, konsistensi pemerintah dan ini sering tidak terjadi sehingga orang kemudian merasakan ketidakadilan. Misalnya, kenapa pada saat hari raya Idul Fitri dilarang mudik? Akan tetapi, pada hari raya lain tidak ada larangan. Lalu, kenapa si anu dihukum karena kasus kerumunan? Namun, dalam kasus kerumunan lain ada yang tidak dihukum. Hal ini bentuk ketidakadilan dalam perilaku yang juga menjadi faktor ketidakpercayaan.

“Kondisi masyarakat saat ini sedang marah, bosan, capek, karena sudah 2 tahun tidak boleh mudik. Kalau informasi atau kebijakan yang disampaikan tidak tepat, maka menimbulkan kemarahan atau suatu bentuk agresivitas. Contohnya, kita lihat di media sosial adanya mobil yang berani menerobos blokade petugas. Tidak mustahil ini akan menjadi suatu contoh yang akan diikuti,” imbuhnya.

Sementara, Jubir Satgas Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah yang juga mengikuti webinar menyampaikan, sudah jelas disampaikan dan diatur terkait larangan mudik. Mulai tanggal 6 Mei dan berlanjut hingga 17 Mei mendatang, masyarakat dilarang melakukan perjalanan antar kota/kabupaten/provinsi/negara untuk tujuan mudik. Untuk itu, masyarakat diminta mematuhinya demi menekan penularan Covid-19. “Selain mudik, takbir keliling serta perayaan yang membuat kerumunan pada idul fitri tahun ini juga dilarang,” ujarnya.

Aris mengakui, memang sulit melarang masyarakat agar tidak mudik. Meski begitu, kebijakan tersebut harus benar-benar diterapkan sehingga pengawasan mesti dilakukan sungguh-sungguh dalam rangka menempatkan keselamatan masyarakat dari penyebaran virus corona. “Penyebaran Covid-19 harus diwaspadai. Berkaca dari luar negeri seperti India, angka penyebaran Covid-19 melonjak tinggi karena masyarakat lengah menerapkan protokol kesehatan. Karenanya, masyarakat Sumut jangan sampai lengah menerapkan setidaknya 5 M,” ucap Aris. (ris)