RAKER:
Komisi 3 DPRD Dairi, raker bersama Kadis Kesehatan, Direktur RSU Sidikalang serta asisten 1 dan 3 bahas nasib 12 THL nakes RSU Sidikalang sudah dipecat.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Komisi 3 DPRD Kabupaten Dairi, meminta manajemen Rumah Sakit Umum (RSU) Sidikalang, kembali mempekerjakan 12 tenaga harian lepas (THL) bidan serta perawat yang dipecat awal bulan April 2021 lalu.
RAKER:
Komisi 3 DPRD Dairi, raker bersama Kadis Kesehatan, Direktur RSU Sidikalang serta asisten 1 dan 3 bahas nasib 12 THL nakes RSU Sidikalang sudah dipecat.
Permintaan disampaikan Ketua Komisi 3, Togar Pasaribu didampingi Sekretaris Komisi, Markus Sinaga serta anggota Komisi, Bona Tindaon, Lamasi Simamor dan Hadisuarno Panjaitan serta lainya saat menggelar rapat kerja dengan Kepala Dinas Kesehatan, Ruspal Simarmata, Direktur RSU Sidikalang, Sugito Panjaitan dihadiri asisten 1, Jonny Hutasoit serta asisten 3, Sudung Ujung diruang Komisi 3, Senin (14/6).
Dalam rapat kerja, Komisi 3 mengundang ke 12 THL tenaga kesehatan (Nakes) yang sudah dipecat itu. Selain membahas nasib 12 THL, Togar Pasaribu dan kawan-kawan, mempertanyakan standart operasional prosedur (SOP) penanganan orang yang terpapar Covid-19.
Dimana, ditemui ada warga Sitinjo istrinya terpapar corona tetapi suaminya bebas berkeliaran tidak diisolasi. Hal sama disampaikan Bona Tindaon, ada keluarga pasien terkonfirmasi covid-19, dibiarkan naik angkot pulang ke rumah tanpa diantar naik ambulance.
Kembali terkait Nakes, legislator menagih janji Bupati Eddy Keleng Ate Berutu terkait solusi terhadap 12 THL yang sampai sekarang tidak ada solusi. “Ketua Komisi 3 mendorong Pemkab Dairi, jika memang mereka tidak bisa lagi masuk / bekerja di rumah sakit bisa dicarikan solusi mereka ditugasi sebagai THL di Puskesmas atau Pustu disesuaikan dwngan alamat masing-masing, ucap Togar.
Sementara Bona Tindaon dan Lamasi Simamora mendesak managemen RSU Sidikalang, kembali menampung 12 THL. Keduanya, mengajak legislatif untuk mengajukan anggaran pada perubahan anggaran pendapatan belanja daerah (P-APBD) tahun 2021 ini, supaya anggaran ditampung sehingga 12 THL bisa masuk kembali.
Terkait usulan Dewan, Asisten 1, Johnny Hutasoit serta Kadis Kesehatan, Ruspal Simarmata dan Direktur RSU Sidikalang mengatakan, usulan legislafif akan disampaikan kepada pimpinan. Sementara itu, Marta Nainggolan dan Limbong THL Nakes yang dipecat kepada wartawan mengaku, tidak setuju jika mereka ditempatkan di Puskesmas.
Marta mengaku, sebelumnya bertugas di ruang Melati. Dia sudah 6 tahun mengabdi. Menurutnya, tenaga dia masih dibutuhkan disana karena kalau hanya 10 orang bertugas dengan 2 ship, masih kurang tenaga. Tetapi entah kenapa dia dipecat. Hal sama disampaikan, Anisa. Ia mengatakan, sudah 6 tqhun juga bekerja di rumah sakit dan 1 tahun pas awal THL tidak digaji (sukarela). Mereka berharap bisa kembali bekerja di rumah sakit. Karena mereka berharap, bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). (rud).
NIAS UTARA, SUMUTPOS.CO – Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Nias Utara, mendesak Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada Kepala Desa Silimabanua, Yafeti Gea.
Ketua DPC ABPEDNAS Nias Utara,
Helpianus Gea.
Kepala Desa Silimabanua Yafeti Gea dinilai sudah tidak mampu lagi menjalankan tugasnya, sebab Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPDes) dari tahun 2017 hingga 2020, serta laporan realisasi pertanggungjawaban dana desa tahun 2020 belum disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“ LKKPDes itu merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus disampaikan kepada BPD paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran,” Ungkap ketua DPC ABPEDNAS Kabupaten Nias Utara Helpianus Gea kepada Sumut Pos, Jumat (11/6).
“Jika tidak disampaikan maka telah ada penegasan pada Pasal 28 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yakni teguran lisan/tertulis dan sanksinya bisa pemberhentian sementara atau pemberhentian secara permanen,” tambanya.
Tidak hanya itu, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan perangkat desa, beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana perintah undang-undang, juga permasalahan di Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dan bantuan ternak kepada kelompok tani serta persoalan lainnya.
Menyikapi persoalan itu, maka 14 Mei 2021, BPD Silimabanua menyurati Bupati Nias Utara melalui Camat Tuhemberua tentang usulan pemberhentian kepala Desa Silimabanua atas nama Yafeti Gea. Dan hal itu sudah ditindaklanjuti oleh Pemda Nias Utara, dengan dilakukannya klarifikasi antara kedua belah pihak pada tanggal 3 Juni 2021.
Helpi mengatakan, pihaknya akan mengawal setiap proses yang dilakukan dalam mengusut persoalan yang terjadi di pemerintahan Desa Silimabanua, terlebih yang ada kaitannya dengan tugas dan fungsi BPD.
“Camat Tuhemberua sudah dua kali memberikan teguran, namun tidak di indahkan. Dan informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan BPD Silimabanua surat pengusulan pemberhentian Kades Silimabanua ini sudah diajukan kepada bapak Bupati Nias Utara pada bulan Mei yang lalu,” Beber Helpi.
“Maka kami mendesak bapak Bupati Nias Utara, untuk segera mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Yafeti Gea dari jabatannya, karena sudah tidak bisa lagi dibina,” Tegas Helpi.
Saat Sumut Pos menghubungi Kepala Desa Silimabanua Yafeti Gea melalui telfon selularnya untuk konfirmasi, Senin (14/6), meski nada tersambung namun tidak diangkat. Begitu juga pesan singkat (SMS) yang dikirim, juga tak dibalas.
Sementara Camat Tuhemberua Sama’aro Gea saat dihubungi Sumut Pos melalui telepon selular, Senin (14/6) mengatakan, surat BPD Silimabanua kepada Bupati Nias Utara tentang permohonan pemberhentian Kepala Desa Silimabanua, sudah diterima.
“Surat BPD yang dialamatkan kepada bapak Bupati Nias Utara melalui Camat sudah kami terima, dan surat itu sudah kami sampaikan kepada bapak Bupati,” kata Camat.
Sama’aro Gea menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari surat BPD Silimabanua itu, maka pada tanggal 3 Juni 2021, tim dari Kabupaten Nias Utara terdiri dari Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektorat dan Dinas PMD melakukan klarifikasi di aula kantor Camat Tuhemberua dengan dihadiri oleh BPD dan Kades Silimabanua.
“Tim dari Kabupaten sudah turun ke Kecamatan untuk melakukan klarifikasi. Hasil klarifikasi dari tim itu diserahkan kepada bapak Bupati. Dan sampai saat ini belum ada keputusan bapak Bupati,” Jelas Camat.
Terkait persoalan di Desa Silimabanua, Sama’aro Gea mengaku sudah tiga kali memfasilitasi dengan mempertemukan BPD dan Kepala Desa Silimabanua. “Sebelumnya sudah tiga saya fasilitasi mempertemukan kedua belah pihak, namun sampai saat ini Kepala Desa belum memenuhi kepada BPD,” pungkasnya. (adl)
Foto : Ketua DPC ABPEDNAS Nias Utara, Helpianus Gea
SUMUTPOS.CO – Duel raksasa bakal tersaji di laga pembuka grup F Euro 2020 di Allianz Arena, Munchen, Rabu (16/6) dini hari. Tim favorit juara, Prancis akan menghadapi tim unggulan, Jerman.
Tak sedikit yang mengunggulkan Prancis untuk jadi juara Euro 2020 ini. Salah satu alasannya, skuad mereka yang dihuni pemain-pemain top, seperti Raphael Varane, N’Golo Kante, Paul Pogba, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe, dan Karim Benzema.
Juara Piala Dunia 2018 ini berada di grup neraka bersama Jerman, Hungaria, dan juara bertahan Portugal. Die Mannschaft yang akan menjadi lawan pertama mereka.
Jerman cukup percaya diri menatap turnamen terakhir mereka bersama pelatih Joachim Loew ini. Meski tak sementereng Prancis, skuad Jerman masih tergolong salah satu yang terbaik. Ada Toni Kroos, Manuel Neuer, Marco Reus, dan sejumlah bintang baru seperti Kai Havertz dan Timo Werner.
Dari catatan itu, banyak yang mengunggulkan Timnas Prancis untuk meraih kemenangan atas Jerman dalam laga pembuka Grup F EURO 2020 nanti.
Gelandang timnas Jerman, Toni Kroos, juga mengunggulkan Timnas Prancis, namun bukan sekadar memenangkan duel pembuka Grup F melainkan juga memenangkan EURO 2020. Toni Kroos merasa demikian karena menurutnya Timnas Prancis, yang menyandang status juara Piala Dunia 2018, memilki skuad berisikan pemain hebat yang terus berkembang dan memiliki pengalaman. “Saya ingat betul pertandingan terakhir kami melawan mereka di EURO 2016,” ujar Kroos seperti dikutip dari dfb.de.
“Mereka sekarang adalah juara dunia dan telah meningkatkan permainan mereka sejak saat itu, tetapi kami juga mengalami beberapa perubahan.”
“Mereka adalah salah satu favorit mutlak untuk turnamen ini,” ucap Kroos menambahkan.
Kendati demikian, Kroos mengaku dirinya dan Timnas Jerman enggan menyerah begitu saja walau lawan mereka di fase grup itu difavoritkan oleh banyak pihak. Pasalnya, menurut Kroos, timnas Jerman mungkin saja mengimbangi kekuatan Prancis karena Der Panzer memiliki skuad yang sama bagusnya dengan tim yang dibesut oleh Didier Deschamps tersebut. “Akan tetapi, kami tidak punya alasan untuk menyembunyikan diri,” tutur Kroos.
“Kami memiliki skuad yang sangat bertalenta, sama seperti Prancis. Kami harus melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Kami tidak peduli dengan siapa yang dianggap favorit dalam turnamen ini,” kata gelandang berusia 31 tahun itu.
Bek Jerman, Antonio Rudiger pun mengakui ketajaman para striker Prancis. Karenanya, dia mengaku siap melakukan segala cara agar bisa mengantongi tiga poin berharga dari pertandingan kali ini. “Tentu saja, mereka memiliki penyerang yang bagus. Kami harus siap untuk memenangkan tantangan satu lawan satu. Kami harus sedikit bermain kotor, tidak selalu menjadi baik,” ujar Rudiger, dikutip dari Metro.co.uk.
Rudiger dan bek-bek Jerman nampaknya cukup yakin kalau kemampuan fisiknya lebih baik ketimbang barisan penyerang Prancis. Kendati demikian, ancaman itu tidak membuat Kylian Mbappe selaku penyerang Les Blues ketakutan. “Senjata kami adalah bermain bersama. Kalau itu adalah senajat mereka, maka mereka akan memainkan senjatanya, kami akan memainkan senjata kami,” kata Mbappe.
“Dan kami tetap berfokus pada persiapan, menganalisis dengan baik apa kekuatan beserta kelemahan mereka dan mencoba untuk memulai turnamen ini dengan baik,” ucapnya tenang. (bbs)
SELEBRASI: Pemain Republik Ceko, Patrik Schick merayakan golnya ke gawang Skotlandia yang dikawal Marshall pada pertandingan perdana di grup D, Senin (14/6) malam.
SUMUTPOS.CO – REPUBLIK Ceko berhasil meraih tiga poin di laga perdana Grup D Euro 2020 usai mempermalukan Skotlandia di Hampden Park, Senin (14/6) malam, dengan skor 2-0. Dua gol kemenangan Ceko dicetak oleh Patrik Schick di menit 42 dan 52. Dengan kemenangan tersebut, Ceko yang mengantongi tiga poin, menggeser Inggris dari puncak klasemen sementara Grup D.
SELEBRASI: Pemain Republik Ceko, Patrik Schick merayakan golnya ke gawang Skotlandia yang dikawal Marshall pada pertandingan perdana di grup D, Senin (14/6) malam.
Berlaga di Hampden Park, Skotlandia langsung menekan Republik Ceko di awal babak pertama. Di sepanjang 10 menit pertama, Ceko masih kesulitan keluar dari tekanan tuan rumah.
Memasuki menit 16, Skotlandia yang berada di atas angin justru nyaris kecolongan. Berawal dari kesalahan McGinn, Jankto yang berhasil merebut bola menusuk ke pertahanan Skotlandia dan melepaskan tembakan ke tiang jauh. Beruntung bagi tuan rumah, bola berhasil ditepis oleh David Marshall.
Skotlandia langsung bereaksi. Kerja sama Andrew Robertson dan Stuart Armstrong berhasil membuat pertahanan Ceko kalang kabut, meski pada akhirnya bola masih jauh dari sasaran. Di menit 32, giliran Ryan Christie yang mendapat peluang. Sayang, bola hasil tembakannya masih mampu dibendung oleh penjaga gawang Ceko Tomas Vaclik.
Ceko yang terus tertekan, justru berhasil memecah kebuntuan lebih dulu. Memanfaatkan kemelut yang terjadi di depan gawang tuan rumah, Patrik Schick mengubah papan skor menjadi 0-1 yang bertahan hingga turun minum.
Ceko nyaris menggandakan keunggulan ketika bola baru dua menit bergulir di babak kedua. Beruntung, bola yang dilepaskan Schick dari ujung kotak penalti berhasil ditepis keluar oleh Marshall.
Di menit 48 dan 49, dua peluang didapat Skotlandia. Namun dua peluang yang didapat Robertson dan Armstrong berhasil dipatahkan Vaclik.
Keasyikan menyerang, Skotlandia kembali kecolongan di menit 52. Lewat serangan balik cepat Shick kembali mencatatkan namanya di papan skor. Ceko unggul 0-2.
Tertinggal dua gol, para pemain Skotlandia tidak patah semangat. Anak-anak asuh Steve Clarke justru semakin gencar mencari peluang.
Peluang untuk memangkas jarak di dapat di menit 61. Lolos dari kawalan pemain belakang Ceko, Armstrong melepaskan tembakan ke tengah gawang. Sayang bola mengenai kaki pemain lawan dan melambung melewati mistar gawang.
Dua menit berselang, ancaman kembali ditebar para pemain Skotlandia. Berawal dari umpan silang Robertson, bola yang dikontrol adam berakhir di kaki Dykes. Nama terakhir melepas tendangan ke sudut gawang, namur laju bola terlalu lemah sehingga berhasil diamankan Vaclik.
Penyelamatan gemilang kembali dilakukan Vaclik. Berhadapan satu lawan satu dengan Dykes, Vaclik yang tampil impresif mampu membaca arah sepakan pemain Skotlandia itu dan menjauhkan bola dari gawangnya. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 0-2 untuk keunggulan Republik Ceko tetap bertahan. (bbs)
ILUSTRASI:
Seorang peserta CPNS menunjukan buku kisi kisi testing CPNS belum lama ini. Saat ini proses verifikasi berkas pendaftar CPNS di jajaran Pemko Medan telah rampung. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan menunggu pengumuman verifikasi tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) .
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB) telah menerbitkan tiga peraturan terkait penyelenggaraan seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2021. Aturan tersebut yakni Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) No. 27/2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), PermenPANRB No. 28/2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021, serta PermenPANRB No. 29/2021 tentang Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional.
Ilustrasi.
Pemko Medan telah menerima salinan ketiga peraturan tersebut. Adapun salah satu syaratnya, yakni mengenai umur maksimal pelamar pada tiga skema rekrutmen tersebut. Untuk CASN, maksimal usia pelamar dibatasi hingga 35 tahun. PPPK untuk guru maksimal 59 tahun dan paling rendah 20 tahun saat pendaftaran. Sedangkan pelamar PPPK jafung maksimal usia 21 tahun pada saat pendaftaran.
Masing-masing persyaratan itu, tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB RI Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional; Permen PANRB RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan PPPK Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun 2021; dan Permen PANRB RI Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, adapun persyaratan lainnya berlaku umum seperti tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara dua tahun atau lebih. Lalu tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis,
“Serta memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan, memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, dan persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK,” katanya menjawab Sumut Pos, Senin (14/6).
Begitupun untuk jadwal pendaftaran CASN dan PPPK ini, Muslim sebelumnya mengaku pihaknya masih menunggu petunjuk lanjutan dari Kemenpan RB. “Belum. Sampai sekarang kita belum terima jadwalnya sampai kapan pendaftaran ditunda dan kapan akan dibuka. Itukan semua keputusannya ada di (pemerintah pusat), jadi kita ya menunggu saja kapan pendaftarannya akan dibuka,” katanya, Rabu (9/6).
Pihaknya juga tidak dapat memastikan, apakah penundaan itu akan memakan waktu yang lama atau tidak, begitu juga dengan alasannya yang konkrit. “Intinya kita siapkan saja apa yang bisa kita persiapkan,” ujarnya.
Seperti misalnya lokasi ujian, kata Muslim, pihaknya telah mengusulkan dua lokasi ujian kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui BKN Regional VI Medan, yakni gedung BKN Regional VI Medan di Jalan TB Simatupang dan gedung SMP Negeri 1 Medan di Jalan Bunga Asoka.
Pun demikian, Muslim meyakini jika penundaan tersebut hanya terkait soal waktu dan teknis pelaksanaan tahapan penerimaan CPNS dan PPPK. Apalagi, seluruh tahapan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK digelar dalam kondisi pandemi Covid-19. “Kalau soal jumlah formasi CPNS dan PPPK, saya pikir itu sudah final, karena kan sudah ada surat Kemenpan RB Nomor 873 Tahun 2021. Di situ kan jelas tertulis, formasi yang disetujui pemerintah pusat ada 2.527 format, 2.324 formasi untuk PPPK dan 203 formasi untuk CPNS,” ungkapnya.
Dari 2.324 formasi PPPK, 2.276 diantaranya untuk tenaga guru dan sisanya 48 formasi ditujukan untuk tenaga kesehatan. “Sedangkan untuk CPNS, 203 formasi itu untuk tenaga teknis. Tapi walaupun tenaga teknis, tenaga teknisnya untuk ditempatkan di rumah sakit. Artinya, tenaga teknisnya juga untuk ditempatkan di bidang kesehatan,” pungkasnya. (prn)
WAWANCARA: Gubsu Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan wartawan di depan rumah dinasnya.
DOK DISKOMINFO SUMUT.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) melalui instruksi Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Nomor 188.54/23/INST/2021 kembali memperpanjang pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) sejak 15 Juni 2021 sampai 28 Juni 2021.
WAWANCARA: Gubsu Edy Rahmayadi menjawab pertanyaan wartawan di depan rumah dinasnya.
DOK DISKOMINFO SUMUT.
Perpanjangan PKM ini kembali dilaksanakan mengingat penyebaran Covid-19 masih terus terjadi. Hingga 14 Juni 2021 tercatat angka kematian (Case Fatality Rate/CFR) masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,3%, Positivity Rate masih tinggi di atas 6,1% dan angka keterisian tempat tidur isolasi 43,6%, dan ICU Covid-19 sebesar 40,88%.
“Gubernur menginstruksikan kepada seluruh Bupati/Walikota se-Sumut agar melakukan langkah-langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur serta mengaktifkan posko-posko Satgas sampai di tingkat Dusun/Lingkungan, Desa dan Kelurahan,” ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut Irman Oemar, Senin (14/6).
Instruksi tersebut yakni membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% dan Work From Office (WFO) sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat. Sektor penting yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
Meningkatkan testing, memperkuat sistem dan manajemen tracing, dan meningkatkan kualitas treatment, serta wajib meningkatkan fasilitas kesehatan yaitu ruang isolasi dan ruang Intensive Care Unit (ICU) sebesar 30% dari kapasitas. Bagi seluruh rumah sakit melakukan perawatan kasus suspect/probable/konfirmasi Covid-19 di wilayahnya masing-masing, menyiapkan tempat isolasi/karantina terpusat di Kabupaten/Kota serta melakukan pengawasan dan pelaporan isolasi mandiri.
Melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, secara berkala untuk melakukan pembahasan dan upaya-upaya lain, serta jika diperlukan dapat membuat Peraturan Bupati/Walikota yang mengatur secara spesifik pembatasan dimaksud sampai dengan pengaturan penerapan sanksi.
“Mengoptimalkan kembali posko Satgas Covid-19 tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Dusun/Lingkungan. Khusus untuk wilayah desa dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan dan bertanggung jawab,” kata Irman, yang juga Koordinator Bidang Data dan Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.
Selain itu, kata Irman, kabupaten/kota juga diminta membatasi kegiatan restoran, rumah makan, kafe, warung/kedai makan minum, angkringan, swalayan, pedagang makanan minuman kaki lima dan tempat makan minum lainnya. Untuk makan minum di tempat sebesar 50% dari kapasitas tempat dan untuk layanan makanan/minuman melalui pesan antar/dibawa pulang diizinkan sampai dengan pukul 21.OO WIB.
Begitu pula pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall, tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live musik, karaoke keluarga, karaoke executive, bar, griya pijat, SPA (Santre Par Aqua), bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan sampai dengan pukul 21.00 WIB.
Mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat serta diupayakan dilakukan secara daring/online pada daerah zona hijau dan kuning, dan memastikan tempat-tempat wisata di zona oranye dan merah ditutup.
Ke depan, menurut Irman, Pemprov Sumut akan mengevaluasi kembali pelaksanaan PKM tersebut, untuk membuat kebijakan berikutnya. “Karena itu kita meminta kepala daerah agar melakukan monitoring ketat, berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan secara berkala untuk mengendalikan Covid-19 di daerah. Setelah itu, kita akan evaluasi kembali untuk membuat kebijakan selanjutnya,” tambah Irman.
Perlu Dilakukan Pemetaan
Mobilisasi masyarakat dapat menyebabkan potensi penyebaran virus Corona semakin meluas. Pemerintah sudah tepat menerapkan strategi karantina wilayah tingkat RT/RW untuk memitigasi penularan. Agar tidak terjadi klaster di lingkungan sekitar, masyarakat juga perlu memetakan anggota keluarga mana saja yang berpotensi sebagai carrier di dalam rumah. Hal ini baiknya dilakukan, sebab lebih bagus mencegah daripada mengobati.
Tim Pakar Satgas Covid-19 Dewi Nur Aisyah menuturkan, mereka yang berpotensi tertular adalah yang sering beraktivitas di luar rumah. Meskipun saat ini pemerintah terus menggencarkan vaksinasi, hal ini juga perli diantisipasi. “Tiap keluarga punya potensi siapa yang punya potensi penularan (karena aktivitas di luar),” ujar Dewi beberapa waktu lalu.
Kemudian, tamu yang datang ke rumah pun juga perlu diwaspadai dan diberikan pengertian yang halus bahwa diri kita ingin meminimalisir penyebaran virus. “Ketika ada tamu ke rumah kita tetap lakukan protokol keehatan, jaga jarak dijaga,” tuturnya.
Jadi, menurut dia ada baiknya tidak keluar rumah jika tidak penting. Apabila mengharuskan untuk keluar rumah, maka harus dipastikan penerapan protokol kesehatan 3M, yaitu wajib memakai masker, wajib mencuci tangan, serta wajib menjaga jarak. “Hanya untuk kumpul-kumpul jangan keluar, gunakan masker, kurangi kegiatan sosial di masyarakat. Jangan piknik di penuh keramaian,” imbuhnya. (prn)
CEK SUHU TUBUH: Petugas mengecek suhu tubuh peserta UTBK-SMBPTN di USU sebelum mengikuti ujian.
MEDAN- Sebanyak 54.584 peserta telah mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2021 di Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Negeri Medan (Unimed). Dari jumlah tersebut, hanya 6.212 peserta yang dinyatakan lulus.
CEK SUHU TUBUH: Petugas mengecek suhu tubuh peserta UTBK-SMBPTN di USU sebelum mengikuti ujian.
Berdasarkan informasi yang diperoleh Sumut Pos, Senin (14/6) sore, dari 6.212 calon mahasiswa baru itu, 2.463 di antaranya lulus di USU dan 3.749 lainnya lulus di Unimed. Bagi calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus, selanjutnya dapat melakukan tahapan pengisian data UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang dilakukan secara online melalui laman USU dan Unimed.
Rektor USU, Dr Muryanto Amin mengucapkan selamat kepada peserta SBMPTN yang lulus di Kampus beralamat di Jalan Dr Mansyur, Kota Medan. Ia berharap agar para mahasiswa baru tersebut dapat menjalani masa perkuliahannya dengan baik meskipun di bawah pandemi Covid-19 yang masih belum mereda.
“Pandemi adalah kesempatan bagi kita semua dalam mengeksplorasi seluruh kemampuan yang dimiliki dan dibarengi dengan upaya meningkatkan kemampuan serta kompetensi keilmuan secara terus-menerus. Maka saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat atas kelulusan dan selamat bergabung kepada anak-anak kami para mahasiswa/i baru USU dari jalur SBMPTN. Semoga apa yang kalian cita-citakan dapat segera tercapai,” sebut Muryanto, kemarin petang.
Untuk program studi favorit yang tinggi peminatnya pada tahun ini di kelompok saintek terdiri dari; Prodi Teknik Industri, Ilmu Keperawatan dan Teknik Mesin. Sementara untuk kelompok soshum yakni Prodi Ekonomi Pembangunan, Sastra Inggris dan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
Nilai tertinggi yang diraih oleh para peserta UTBK SBMPTN 2021 berdasarkan prodi diurutkan teratas diraih oleh Prodi Pendidikan Dokter, Pendidikan Dokter Gigi, Teknik Industri, Teknologi Informasi dan Manajemen. Keketatan persaingan UTBK-SBMPTN di tingkat program studi yang ada di USU berada pada wilayah Prodi Farmasi, Ilmu Komputer, Teknologi Informasi, Pendidikan Dokter dan Pendidikan Dokter untuk kelompok Saintek. Sedangkan di kelompok saintek berada di wilayah Prodi Ilmu Komunikasi, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis, Manajemen dan Psikologi.
Sementara itu, Rektor Unimed, Dr Syamsul Gultom mengatakan, jumlah pendaftar SBMPTN Tahun 2021 yang ikut ujian UTBK di Unimed sebanyak 21.134. Sedangkan pendaftar yang dinyatakan Lulus Jalur SBMPTN di Unimed tahun ini berjumlah 3.749 orang yang tersebar dalam 54 Program Studi S1.
Lima Prodi favorit di Unimed jalur SBMPTN 2021 yang peminatnya tertinggi antara lain : PGSD, Pend. Matematika, Akuntansi, Manajemen dan Pendidikan Bahasa Inggris. “Kami sangat senang anak Bapak/Ibu telah menjadi bagian dari keluarga besar Unimed, karena sudah bergabung menjadi warga Unimed. Kami sampaikan kepada kedua orang tua/wali untuk mensyukuri nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan dapat lulus jalur SBMPTN ke Unimed,” ucapnya.
Syamsul mengungkapkan, bagi peserta SBMPTN yang lulus di Unimed, diharapkan bisa menjadi duta pencegahan Covid-19 di tengah masyarakat. Untuk menekan penyebaran virus Corona yang masih melanda di tanah air ini. “Kami juga harapkan saudara semua tetap dapat menjadi Duta Pencegahan Covid-19 di Masyarakat. Tetap jaga diri, terapkan protokol kesehatan secara maksimal. Jangan lupa tetap terapkan 5M,” pungkas Syamsul.
313 Didiskualifikasi
Sementara secara nasional, dari 732.704 peserta yang mengikuti UTBK-SBMPTN 2021, hanya 184.942 peserta yang dinyatakan lulus. “Total diterima di UTBK-SBMPTN ini sebanyak 184.942 peserta,” kata Ketua Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) Mohammad Nasih, dalam Telekonferensi Pers Pengumuman Hasil SBMPTN 2021, Senin (14/6).
Adapun untuk rinciannya, sebanyak 92.963 peserta lulus di program studi sains dan teknologi (saintek). Sementara yang lulus di prodi sosial dan humaniora (soshum) sebanyak 91.979 peserta.
Dirinya pun menuturkan, angka kelulusan 184.942 ini masih belum memenuhi daya tampung UTBK-SBMPTN. Di mana kursi yang disediakan untuk peserta SBMPTN 2021 adalah sebanyak 197.657.
“Dengan begitu jumlah daya tampung tidak terpenuhi 12.715. Yang diterima ini nilainya yang lebih bagus,” imbuhnya.
Pengumuman UTBK-SBMPTN telah diumumkan pada Senin (14/6) sekira pukul 15.00 WIB. Pengumuman tersebut dapat diakses pada laman LTMPT, yakni https://pengumuman-sbmptn.ltmpt.ac.id/. Selain itu peserta dapat juga mengakses pengumuman di 29 laman mirror milik perguruan tinggi.
Pihaknya menyebut siswa harus memastikan menggunakan perangkat dan koneksi yang stabil ketika mengakses pengumuman serta tidak perlu dalam waktu yang bersamaan. “Bagi yang belum lulus masih sangat banyak peluang yang lain,” pungkasnya.
Sementara, LTMPT juga mencatat adanya kecurangan dalam pelaksanaan UTBK-SBMPTN 2021. Akibat hal tersebut 313 peserta didiskualifikasi.
“Kita ingin informasikan, pada UTBK-SBMPTN kita masih dapati adanya kecurangan. Sehingga total karena ada pelanggaran yang harus kita diskualifikasi, ada 313 peserta yang dalam proses pelaksanaan ujian,” terang Nasih.
Adapun, dari total 313 peserta, terdapat 191 orang yang digugurkan akibat membawai perangkat telekomunikasi, bahkan memotret soal UTBK-SBMPTN.
“Jumlahnya ada 191 peserta, termasuk penggunaan foto dan lain-lain, melakukan kecurangan atau ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, termasuk adalah ngomong-ngomong dengan tetangga peserta sebelah, termasuk membawa alat komunikasi dan lain-lain,” ujarnya.
Untuk sisanya sebesar 122 peserta karena identitasnya tidak tidak bisa diidentifikasi. Di mana mereka tidak menyertakan foto identitas yang jelas dalam kartu ujiannya.
“Ada 122 peserta yang fotonya itu tidak memenuhi kualifikasi. Ada macam-macam kan, ada yang foto selfie, ada yang foto keluarga, foto lagi pacaran, ada yang foto lagi makan bareng, macam-macam yang itu kemudian dimunculkan dalam foto untuk ujian yang sangat strategis dan sangat serius,” terang dia.
Sebagai informasi, jumlah peserta UTBK-SBMPTN 2021 berjumlah 777.858 orang. Kemudian, tingkat kehadiran peserta dalam ujian tercatat 732.704 orang atau 94,2 persen.
Untuk peserta yang lulus sebanyak 184.942 peserta atau 23,78 persen. Di mana hasil kelulusan dapat dilihat hari ini jam 15.00 WIB. (gus/jpnn)
DIABADIKAN: Ketua Ikatan Alumni STM Persiapan Binjai Angkatan 88/89 Kapten Czi Imran Efendy (kiri) dan Pembina Joko Basuki (tengah) bersama beberapa pengurus saat diabadikan bersama.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Sumatera Utara (Sumut) pada Bulan Juli mendatang, dinilai perlu dipertimbangkan kembali. Hal ini mengingat masih tingginya angka penyebaran kasus baru Covid-19 di Sumut.
Ilustrasi.
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, Keumala Dewi mengatakan, meski secara resmi PKPA tidak memiliki data jumlah anak usia sekolah terdampak Covid-19, namun saat PKPA diundang menghadiri rapat Satgas Covid-19 untuk rapat persiapan PTM, pihaknya menilai masih sangat perlu pertimbangan kembali pelaksanaan PTM. Terlebih, berdasarkan data Satgas Covid-19 Pusat, Kota Medan masih zona merah (risiko tinggi) penyebaran virus corona. “Ini jelas menimbulkan risiko bagi anak-anak, khususnya yang bersekolah menggunakan transportasi umum,” ujarnya kepada wartawan, Senin (14/6).
Karena itu, dia menyarankan, pertama agar pembelajaran dari rumah tetap dilakukan dengan menyesuaikan bahan pembelajaran dengan kebutuhan dan kapasitas anak. Kedua, melibatkan orangtua dan komunikasi proaktif antara orangtua dan guru harus ditingkatkan. Sebab, orangtua juga butuh diarahkan dalam membantu anak belajar di rumah. “Saya memahami orangtua mengalami kejenuhan dan kebingungan mengajari anak belajar dari rumah. Akan tetapi, risiko ini tidak lebih berat daripada risiko kehilangan anak karena tertular Covid-19,” jelas Dewi.
Selain itu, lanjut Dewi, guru juga perlu diberikan penguatan, baik kapasitas dalam mengajar. Bahkan, harus diberikan fasilitas dan sarana agar bisa melakukan pembelajaran daring dan luring. “Masalahnya, semua ini belum bisa dipastikan dipenuhi oleh dinas pendidikan. Tapi, wacana PTM sudah diputuskan, sayang sekali,” cetusnya.
Dewi juga menyarankan, Pemprovsu agar melakukan kajian dan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua satuan pendidikan tatap muka, apakah cuci tangan pakai sabun tersedia? Kemudian, apakah sumber air ada? Apa ruangan cukup untuk murid bisa jaga jarak? Selanjutnya, ketersediaan tenaga pendidik yang sudah divaksin bagaimana? Di sisi lain, perlu melaporkan dan evaluasi berkala situasi dan kondisi di satuan pendidikan kepada Satgas Covid-19 Provinsi.
“Ketika PTM sudah dilakukan, lalu ternyata harus ditutup lagi karena ada kasus tertular, ini akan mempengaruhi psikologi dan tumbuh kembang anak. Memang ada beberapa wilayah masuk zona hijau, tapi ternyata fasilitas cuci tangan dan sumber air di sekolah sangat minim. Jadi anak tidak bisa cuci tangan secara rutin, lah ini kan risiko baru,” pungkasnya.
Kasus Positif Kembali Melonjak
Kekhawatiran Pusat Kajian Perlindungan Anak (PKPA) Sumut tampaknya cukup beralasan. Pasalnya, berdasarkan data Satgas Covid-19 Sumut, hingga Senin (14/6), kasus positif Covid-19 kembali melonjak. Sebanyak 193 orang di Sumut dipastikan positif terinfeksi Covid-19 berdasarkan hasil pemeriksaan swab PCR dan 9 orang lainnya meninggal dunia dalam perawatan.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, berdasarkan update harian yang mereka lakukan, penambahan 193 kasus baru konfirmasi itu didapatkan dari 8 Kabupaten/KotaKota di Sumut. Sehingga total kasusnya sampai naik menjadi 33.506 orang.
Aris memaparkan, Kota Medan menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 61 orang dan Simalungun 48 orang. Kemudian Karo 29 orang, Deliserdang 17 orang, Taput 11 orang, Dairi 9 orang, Padangsidimpuan dan Batubara 7 orang, serta Tanjungbalai 4 orang. “Untuk Kota Medan sendiri dengan penambahan 61 kasus baru itu, akumulasinya meningkat menjadi 16.965,” jelasnya, Senin (14/6).
Aris melanjutkan, untuk 9 kasus kematian baru, membuat akumulasinya naik menjadi 1.111 orang. Ke-9 pasien Covid-19 yang meninggal itu, 3 orang di antaranya dari Batubara, serta masing-masing 2 orang dari Medan, Deliserdang dan Dairi.
“Untuk kasus kematian akibat Covid-19 terbanyak sejauh ini berasal dari Medan dengan 541 orang. Diikuti Deliserdang 173 orang, Langkat 38 orang, Simalungun 36 orang dan lainnya,” terangnya.
Namun untuk angka kesembuhan, Aris mengakui jumlah yang didapatkan juga cukup tinggi. Tercatat ada 119 orang yang didapatkan dari 5 Kabupaten/Kota, sehingga totalnya naik menjadi 29.811 orang.
Aris menjabarkan, dari jumlah tersebut, Dairi menjadi daerah penyumbang terbanyak dengan 40 orang. Kemudian Medan 32 orang, Deliserdang 24 orang, Batubara 15 orang dan Karo 8 orang.
“Maka dari itu, jumlah kasus aktif Covid-19 di Provinsi Sumut saat ini berubah menjadi 2.584 orang, di mana 989 di antaranya dari Medan dan Deliserdang 366 orang,” pungkasnya.
Vaksinasi Guru Dimasifkan
Plt Kepala Dinas Kota Kesehatan Medan Syamsul Arifin Nasution mengatakan, sejauh ini vaksinasi bagi guru telah melebihi target 73 persen. Kendati begitu, upaya vaksinasi ini tetap akan terus dimasifkan. “Sekarang ini yang kita utamakan sebagai penerima vaksin selain lansia, pelayan publik, tokoh masyarakat adalah guru, baik di negeri maupun swasta. Capaiannya sejauh ini sudah 83 persen, melebihi target yang sudah ditetapkan,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (14/6).
Kata Syamsul, sedikit lagi seluruh guru di Kota Medan dipastikan telah mendapatkan vaksin Covid-19. Meksi begitu, diakui sebelumnya sempat khawatir target tidak akan berhasil didapat. Namun, berkat bantuan Dinas Pendidikan dan PGRI bisa dicapai. “Orangtua kan ingin anaknya sekolah tapi juga pingin anaknya sehat. Untuk itu, bila nanti sekolah tatap muka sudah dijalankan, kita minta protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan,” jelasnya.
Syamsul menyebutkan, dalam pelaksanaan sekolah tatap muka nanti, pihaknya tetap akan melakukan pemantauan secara berkala. Akan tetapi, tambah dia, dinas-dinas terkait juga akan terlibat sesuai tupoksinya. “Kalau dari Dinas Kesehatan mungkin bidang Kesmas (Kesehatan Masyarakat) yang akan turun. Cuma itu akan koordinasi termasuk dengan Satgas Covid-19,” terangnya.
Menurut Syamsul, dibukanya sekolah tatap muka ini, berangkat dari asumsi para orangtua yang mengeluh dengan sekolah daring, serta anak-anak yang semakin bosan untuk belajar di rumah. Akibatnya anak-anak jadi lebih banyak bermain ketimbang belajar, sehingga ini yang dikhawatirkan para orangtua. “Itu lah nanti bagaimana teknis sekolahnya diatur. Bahkan kantin katanya juga tidak dibuka saat sekolah tatap muka berjalan,” tandasnya.
Seperti diketahui, Pemprov Sumut sudah mengkoordinasikan rencana PTM terbatas dengan beberapa ahli serta stakeholder terkait, Jumat pekan lalu. Antara lain dari Ikatan Dokter Anak Cabang Sumut (IDAI) Sumut, Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Sumut, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dan lainnya.
Sedangkan untuk stakeholder hadir Wali Kota Medan Bobby Nasution, Plt Sekda Binjai Irwansyah Nasution, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Deliserdang, Citra Effendi Capah, serta kepala Disdik dan kepala Dinkes di wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang).
“Keputusan sekolah tatap muka itu bukan keputusan Sumut, tetapi nasional, dengan catatan Standar Operasional Prosedur atau SOP-nya harus jelas. Bila dibuka ada syarat yang harus diikuti, bila zona merah tidak mungkin dibuka, bila menurut Satgas bisa dibuka kita buka, bila merah lagi mau tidak mau kita tutup,” kata Wagubsu Musa Rajekshah usai Rapat Koordinasi Persiapan PTM di sekolah, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Jenderal Sudirman Medan.
SOP dimaksud sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Nomor 23425/A5/HK.01.04/2021 tanggal 8 April 2021. Ia menyebut perlu tim khusus yang bertugas untuk melihat langsung kesiapan sekolah-sekolah menyelenggarakan PTM terbatas. Tim khusus ini terdiri dari Dinas Pendidikan setiap daerah sebagai leading sector (sektor pemimpin) dan Dinas Kesehatan sebagai support sector (sektor pendukung).
“Bila dibuka perlu ada pengawasan yang ketat terkait penyelenggaraan PTM terbatas di sekolah, pengawasan terkait SOP-nya. Kita tidak ada klaster-klaster baru yang timbul setelah membuka sekolah tatap muka,” kata pria yang karib disapa Ijeck. (ris)
SEKOLAH: MTSN Binjai di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dugaan kecurangan dalam proses penerimaan peserta didik baru secara online di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kota Binjai, belum diketahui pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama setempat. Kepala Kantor Kemenag Kota Binjai, H Ainul Aswad merasa kaget mendengar informasi yang disampaikan Sumut Pos.
SEKOLAH: MTSN Binjai di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan.teddy akbari/sumut pos.
Dia hanya memberikan jawaban normatif ketika disinggung dugaan kecurangan dalam PPDB di MTSN Binjai. “PPDB ini ada juknisnya. Ada panitianya. Mereka kepanitiaan yang tahu mekanismenya,” ujar Ainul, Senin (14/6).
Karenanya, dia meminta Sumut Pos untuk melakukan konfirmasi langsung kepada Kepala MTSN Binjai, Nikmahtussakdiah. Namun, Sumut Pos menjelaskan kalau Kepala MTSN Binjai sulit dikonfirmasi.
“Dalam hal ini lebih berkompeten itu ada di Panitia PPDB. Kita Kemenag memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam koridor penerimaan regulasi. Kita sudah sarankan dan arahkan untuk ikuti prosedur,” ujar dia.
Disoal sangsi jika memang terbukti, dia tak dapat memberikan penjelasan lebih jauh. “Seharusnya dengan pers bermitra. Coba langsung ke sekolah, karena kepanitiaan ini ada ketua dan tim seleksi. Mereka yang paling tahu,” ujar dia.
Pandangan senada juga diutarakan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Binjai, H Sembiring. Wanita berhijab ini mengatakan, proses PPDB yang dilakukan MTSN tidak ada berkoordinasi dengan Kemenag Binjai.
Pernyataan Kasi Penmad ini menunjukan bahwa Kemenag Binjai tidak dilibatkan dalam proses PPDB. “Ada penerimaan, tidak ada laporan kemari. Kami tidak terlibat dalam PPDB. Seharusnya, seluruh kegiatan di MTSN, Kemenag harus mengetahuinya,” ujar dia.
Sementara, Sumut Pos kembali mendatangi Sekolah MTSN Binjai di Jalan Pekanbaru Nomor 2A, Kelurahan Rambung Barat, Binjai Selatan, Senin (14/6). Sayang, Sumut Pos tidak berhasil bertemu dengan Kepala MTSN Binjai.
Namun, upaya konfirmasi yang dilakukan melalui WhatsApp ke nomor pribadi Nikmatussakdiah mendapat respon usai Sumut Pos meminta tanggapan Kakanmenag Binjai. “Saya masih ada kegiatan dalam beberapa hari ini,” jawab Nikmatussakdiah dari seberang telepon genggam.
Disoal dugaan kecurangan, dia buru-buru menjawab masih ada kegiatan. “Masih ada kegiatan ini, nanti saya kabari lagi ya,” tandasnya.
Sebelumnya, belasan siswa diduga siluman dinyatakan lulus yang diumumkan secara online, Kamis (10/6). Panitia PPDB MTSN Binjai telah membuka pendaftaran online sejak Rabu (5/5) hingga Selasa (11/5).
Serangkaian proses dilakukan seperti seleksi dan pengumuman berkas hingga peserta menjalani seleksi online akademik, Rabu (2/6). Kemudian tes praktik akademik Jum’at (4/6) sampai Sabtu (5/6).
Dugaan kecurangan kembali muncul dengan hasil yang diumumkan sebanyak 318 siswa dari kuota 320 siswa. Sementara jumlah pelamar yang masuk sebanyak 327 siswa.
“Kami mendapati temuan yang mencurigakan lainnya. Seperti calon peserta didik baru berinisial BS dengan nomor ujian 42. Namun yang diumumkan berinisial MPR pada nomor urut 165 dengan nomor ujian yang sama 42 dan memperoleh hasil nilai 80,” beber sumber wartawan koran ini sembari menunjukan dua daftar nama dari calon peserta didik baru dan kelulusan sebagai pembanding, di salah satu masjid di Kecamatan Binjai Kota.
Jumlah seluruhnya 16 siswa diduga siluman yang dinyatakan lulus sebagai siswa baru tahun ajaran 2021 di MTSN Binjai. “Praktik ini berjalan mulus setiap tahunnya. Sedih saya melihat sekolah keagamaan yang begini tingkah oknum-oknum di dalamnya,” sesalnya. (ted)
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, H Ainul Aswad.teddy akbari/sumut pos.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ditundanya keberangkatan haji pada tahun ini dikarenakan pandemi Covid-19, telah disampaikan kepada 300-an calon haji (Calhaj) asal Kota Binjai.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, H Ainul Aswad.teddy akbari/sumut pos.
Demikian disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai, H Ainul Aswad ketika dikonfirmasi Sumut Pos di ruang kerjanya, Senin (14/6).
“Sampai saat ini, belum ada calhaj yang melakukan pengambilan uang karena situasi pandemi Covid-19, yang memang keberangkatan haji ditunda. Jemaah asal Kota Binjai dapat memahaminya,” kata dia.
Namun demikian, sambung dia, ada juga keluarga Calhaj yang melakukan pengambilan uang karena yang bersangkutan meninggal dunia. “Memang sampai saat ini ada yang bertanya calhaj, mengenai peluangnya. Apakah bisa berangkat atau tidak,” urai dia.
Sejatinya, kata dia, yang akan berangkat menunaikan rukun Islam kelima ini adalah para calhaj tahun 2020. Sebab, pandemi mulai terjadi setahun lalu.
Karenanya, Kemenag sudah melakukan sosialiasi kepada Calhaj yang ditunda keberangkatannya. Dia mengucapkan puji syukur lantaran calhaj memahami kondisi yang tidak memungkinkan.
“Untuk kuota, tidak ada per kabupaten/kota. Kuota nasional itu untuk Sumut, ada 7000-8000 Calhaj yang berangkat. Sosialisasi yang kami sampaikan bahwa memang pelaksanaan haji ditunda karena situasi pandemi,” serunya.
Untuk Kota Binjai, kata dia, masih sama seperti tahun sebelumnya. Adalah sebanyak 300-an calhaj yang rencananya berangkat menunaikan ibadah haji.
“Mereka yang gagal berangkat tahun 2020 lalu masih setia menunggu keberangkatan haji tahun depan. Semoga pandemi ini segera berakhir,” tukasnya.
Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Agama (Kemenag) Labuhanbatu, menyatakan penundaan keberangkatan 354 Calon Haji (Calhaj) asal Kabupaten Labuhanbatu ke tanah suci.
Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Labuhanbatu, Safiruddin melalui Kasubbag TU, Ilham Hasibuan, Senin (14/6) juga mengaku telah melaksanakan sosialisasi penundaan keberangkatan calhaj pada penyelenggaraan musim ibadah haji tahun 1442 H/2021 M.
“Pembatalan sudah disosialisasikan kepada Calhaj,” jelasnya kepada wartawan.
Dijelaskan Kasubbag TU, penundaan merupakan keputusan pemerintah yang sudah melalui kajian mendalam bersama Komisi VIII DPR RI, MUI Pusat dan Ormas Islam lainnya, akibat sebaran pandemi Covid-19.
Batalnya keberangkatan, ujar Ilham, demi mengutamakan kesehatan, keselamatan jiwa para jemaah haji di tengah pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Calon jemaah haji diharapkan dapat memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (ted/fdh/han)
