MEDAN, SUMUTPOS.CO – KEPALA Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, pengalihan pencatatan meteran dari pencatatan manual ke aplikasi android, disebut menjadi penyebab membengkaknya tagihan air pelanggan PDAM. ”Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi yang digunakan dalam pencatatan meteran pelanggan tersebut belum didaftarkan ke Kominfo sehingga belum lulus uji kualitas,” ungkap Abyadi usai menyerahkan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) atas laporan pelanggan PDAM ke Ombudsman, karena membengkaknya tagihan air kepada Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi di kantornya, Selasa (4/5).

Menurut Abyadi, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, pasal 6 ayat 1 dan 2 memuat bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran. Kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan.

“Karenanya, Ombudsman meminta PDAM Tirtanadi untuk membatalkan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirtanadi Nomor PER-05/DIR/HBL/2021 tentang perubahan Peraturan Direksi Nomor 05/DIR/HBL/2020 tentang pencatatan meteran air pelanggan dengan menggunakan smartphone android di PDAM dan menerbitkan peraturan direksi yang baru sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan,” ujarnya..

Lantaran belum didaftarkan dan belum melewati uji kualitas, lanjut Abyadi, diminta penghentian penggunaan aplikasi Baca Meter PDAM Tirtanadi. ”Kita minta gubernur agar mengevaluasi pencatatan meteran melalui aplikasi android dan melakukan pendampingan,” cetusnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, James Panggabean menambahkan, Ombudsman juga merekomendasikan dan meminta agar Tirtanadi melakukan tera ulang meteran air pelanggan. Tera ulang adalah proses uji ulang terhadap semua alat ukur dan timbangan oleh Badan Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 tahun 2018 tentang tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, tambang dan perlengkapannya, masa berlaku tera meter air sebagaimana meter air PDAM memiliki masa berlaku 5 tahun. ”Menurut data di kita itu baru 4 ribuan meteran pelanggan yang di tera ulang sejak 2019 dari 500 ribuan pelanggan. Dan, tentang kerugian pelanggan itu kita meminta supaya itu dihitung ulang sesuai dengan standar pemakaian mereka per bulan itu,” kata James.

Sementara itu, Dirut PDAM Tirtanadi Kabir Bedi menyebut akan segera menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan Ombudsman. “Kita akan menindaklanjuti laporan tersebut secepatnya,” aku Kabir Bedi tanpa merinci lebih jauh. (ris)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) tampaknya bertahan tak mau membuka portal yang menutup Jalan Aloha, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Meski sudah direkomendasikan DPRD Medan dan disurati Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan (Dishub), namun portal tersebut tak juga dibuka.

Menyikapi hal ini, Dishub Medan pun tak bisa berbuat apa-apa. Kepala Dishub Medan, Iswar Lubis mengaku tidak bisa mengintervensi PT KAI yang hingga kini belum mengindahkan hasil rekomendasi rapat di Komisi I DPRD Medan tersebut. “Kenapa belum dibuka juga? Ya kita nggak tahu. Mungkin lebih tepat kalau ditanya langsung ke PT KAI. Harus kita luruskan, itu kewenangan PT KAI, bukan Dishub Medan. Apalagi PT KAI itu tidak berada di bawah Dishub, mereka mitra Dishub. Jadi tidak ada hak Dishub mengintervensi PT KAI untuk membuka portal itu,” ungkap Iswar Lubis saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (4/5).

Namun begitu, Iswar menjelaskan, jika Dishub Medan telah beberapa kali menyurati PT KAI terkait hal itu. “Terakhir kita surati, sehari setelah RDP bersama Komisi I dan PT KAI. Jadi begitu selesai RDP, rekomendasinya portalnya kan dibuka, ya besoknya langsung kita surati PT KAI (untuk membuka portal). Kalau saat ini belum dibuka juga, itu kewenangan PT KAI lah menjawabnya,” jelasnya.

Begitupun, Iswar berharap adanya komunikasi yang baik antara PT KAI dengan masyarakat, agar masalah tersebut bisa segera terselesaikan.

Sebelumnya, Anggota DPRD Medan Janses Sombolon yang juga tokoh pemuda Medan Utara menyebutkan, jika warga sekitar telah rela dan bersedia dalam mendirikan palang pintu kereta api buka-tutup untuk menggantikan portal permanen.

Bahkan secara pribadi, Janses mengaku sudah melakukan koordinasi dengan pihak PT KAI dan menyatakan kesiapannya untuj melakukan musyawarah dengan warga.

“Tinggal menunggu momen yang pas, pihak PT KAI tidak ada masalah. Tapi sebaiknya difasilitasi Dishub Medan dan disaksikan pihak Kepling, lurah dan camat untuk membuat kesepakatan demi kepentingan umum,” katanya.

Seperti diketahui, pada Minggu (2/5) lalu, warga Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, bergotong-royong secara swadaya dalam mendirikan pos jaga palang pintu di Jalan perlintasan kereta api yang berada di Jalan Aloha. Tak cuma itu, warga juga mengaku siap untuk menjaga pos palang buka tutup dalam mengatur perlintasan KA guna menghindari kecelakaan.

“Maka itu kami bermohon kepada pihak PT KAI agar berkenan membongkar portal permanen dengan mengganti pos palang buka tutup. Karena dengan portal buka tutup, maka bebas dilewati angkutan dengan tertib. Bukan seperti sekarang ini, portal permanen yang menutup akses jalan telah mematikan usaha ekonomi kami,” ujar salah satu warga, Herlian.

Dikatakannya, sudah 6 bulan Jalan Aloh ditutup portal oleh pihak PT KAI. Akibatnya, akses warga dalam melakukan aktivitas sehari-hari menjadi terhambat.

“Kami juga sangat mengharap agar persoalan ini dapat difasilitasi DPRD Medan dan Pemko Medan, sehingga pihak PT KAI dapat membuka portal demi kepentingan umum,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – BUS Trans Metro Deli BK 7631 UA dilempar orang tak dikenal (OTK) di Jalan KL Yos Sudarso, tak jauh dari simpang Sicanang, Kecamatan Medan, Selasa (4/5) pagi. Pelemparan itu mengakibatkan kaca bagian kiri bus milik pemerintah pecah. Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan.

Informasi diperoleh menyebutkan, pagi itu bus yang disopiri Dodi Gazali melintas dari Medan menuju Belawan. Pada saat melewati lokasi, tiba-tiba seorang pria tidak dikenal melempar bus tersebut.

Peristiwa itu membuat sopir berusia 28 tahun bersama sewa lainnya terkejut. Mereka sempat melihat pelaku yang melempar bus, tidak sempat dikejar pelaku itu langsung kabur ke lorong pemukiman warga.

“Tadi pagi sekitar jam 7.30. Sopir kami sempat melihat yang melempar, tapi langsung kabur dia (pelaku), tadi saksi mata juga ada yang tahu dengan pelakunya. Kasus ini sudah kami laporkan ke Polres Pelabuhan Belawan,” kata Staf Operasional, L br Tarihoran saat ditemui di pangkalan Belawan.

Diakui wanita berusia 35 tahun ini, kejadian serupa pernah juga terjadi beberapa bulan lalu. Salah satu bus mereka juga dilempar OTK di Jembatan Kembar Labuhan. Pelemparan itu tidak diketahui dari mana arahnya dan siapa pelakunya.

“Kejadian waktu itu, tidak ada saksi dan tidak tahu pelakunya, makanya tidak dilaporkan kasusnya ke polisi. Semoga kasus yang ini pelakunya segera ditangkap,” ucap L br Tarihoran.

Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP I Kadek Hery Cahyadi dikonfirmasi melalui telepon dan whatsapp belum menjawab. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Medan melalui Komisi II telah merekomendasikan agar PT Anugrah Prima Indonesia (API) menghentikan sementara operasionalnya, hingga pencemaran udara dapat diatasi. Ternyata, rekomendasi DPRD Medan tersebut tak dihiraukan. Perusahaan yang bergerak di bidang pakan ternak tersebut tetap beroperasi.

Pantauan wartawan di lokasi pabrik yang beralamat di Jalan Pulau Nusa Barung, Blok I, KIM I, Kelurahan Mabar, Medan Deli, masih terlihat aktivitas di sana.

Sejumlah pekerja masih terlihat mengepak pakan ternak ke goni di dalam gudang itu. Aroma tak sedap pun sangat terasa tercium di sekitar pabrik tersebut.

Seorang sekuriti di pos jaga menyapa kru koran ini untuk menanyakan perihal kedatangan ke pabrik. Setelah mendengar penjelasan maksud dan tujuan kedatangan kru koran ini, sekuriti pun memanggil staf dari perusahaan tersebut.

Seorang pria bernama Anwar, mengaku sebagai staf administrasi mengatakan, pihaknya belum ada menerima arahan untuk tutup sementara dari pimpinannya. Sehingga, mereka tetap memproduksi pakan ternak seperti biasa.

“Saya ada semalam di RDP. Tapi, soal tidak boleh beroperasi sementara, setahu saya tidak ada dibilang. Buktinya, Dirut kami Pak Indra Gunawan belum ada memerintahkan kami untuk berhenti beroperasi hari ini,” ucap Anwar.

Memang diakuinya, pabrik di tempatnya bekerja selama ini terus dikomplain masyarakat. Sehingga, aktivitas pabrik selalu buka tutup. Bahkan, pabrik sempat tutup selama setahun akibat diributi masyarakat sekitar. “Ini saja baru dua bulan beroperasi lagi, setelah sempat tutup setahun. Kami sudah beroperasi tiga tahun, yang kami oleh bulu ayam jadi makanan ternak,” katanya.

Mengenai adanya rekomendasi tutup sementara yang dikeluarkan DPRD Medan, Anwar menyarankan agar mengkonfirmasi langsung ke direkturnya. “Coba tanya aja ke direktur, biar jelas,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, Komisi II DPRD Medan rekomendasikan agar PT Anugerah Prima Indonesia (API) di Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli memberhentikan operasionalnya sebelum pencemaran udara yang ditimbulkan perusahaan dapat dihilangkan. “Rekomendasi kami agar operasional PT API dututup sementara, sebelum pencemaran udara dapat dihilangkan. Boleh beroperasi kembali asal jangan bau lagi. Kita prihatin dengan penderitaan warga,” kata Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Sudari ST.

Sudari yang saat itu bertindak sebagai pimpinan rapat, juga meminta agar PT API mau menggunakan hati dalam menyikapi keluhan warga soal bau yang ditimbulkan pabriknya, dan tidak hanya mementingkan keuntungan pabrik pengelola bulu ayam menjadi bahan baku pakan ternak tersebut. Untuk itu, PT API juga diminta untuk segera melakukan perbaikan.

“Sekali lagi, jangan beroperasi dulu sebelum baunya hilang. Tolonglah pakai hati kita, bagaimana kalau kita yang jadi masyarakat dan merasa bau saat berada di rumah sendiri,” ujarnya. (fac)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dampak pandemi Covid-19 juga sangat dirasakan para pengelola pusat perbelanjaan di Kota Medan. Untuk itu, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Sumut meminta Pemko Medan untuk mengizinkan mall beroprasi kembali hingga pukul 22.00 WIB, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

HAL ini disampaikan Penasehat APPBI Sumut, Herri Zulkarnaen Hutajulu saat audiensi dengan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution di ruang rapat 1 Kantor Wali Kota Medan, Selasa (4/5). Menurut Herri, APPBI Sumut siap mendukung kegiatan Pemko Medan dalam meningkatkan perekonomian di Kota Medan.

Apalagi selama ini APPBI juga kerap bekerjasama dengan OPD dilingkungan Pemko Medan seperti menggelar great sale yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Medan guna menarik pengunjung baik dari Kota Medan maupun dari luar Kota Medan. “Selain itu, kami juga terus menjalin kerjasama dengan pelaku UMKM di kota Medan untuk mengembangkan UMKM yang ada,” kata Herri.

Selain menyampaikan dukungan, dalam kesempatan tersebut, Herri yang mewakili para pelaku usaha pusat perbelanjaan Mall ini juga menyampaikan beberapa permohonan kepada Wali Kota Medan seperti meminta dilakukannya vaksinasi covid-19 kepada para karyawan Mall. Di samping itu, juga meminta keringanan pengurangan pajak parkir, pajak reklame, dan pajak lainya yang dibebankan ke Mall. Serta meminta agar mall dapat kembali beroprasi hingga pukul 22.00 WIB dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. “Permohonan ini kami mintakan kepada Bapak Wali Kota Medan mengingat covid-19 juga menghantam sektor usaha seperti mall,” sebutnya.

Mendengar penjelasan penasehat APPBI Sumut tersebut, Wali Kota Medan menyambut baik saran dan masukan yang disampaikan oleh para pelaku usaha pusat perbelanjaan Mall, sehingga dapat diambil kebijakan yang lebih baik agar dapat meningkatkan perekonomian. “Dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pemko Medan harus menerima banyak masukan dari para pelaku usaha tujuanya agar dapat mengambil kebijakan yang tepat untuk menyelamatkan perekonomian,” kata Bobby.

Wali Kota Medan juga berpesan kepada para pelaku usaha pusat perbelanjaan agar tetap memperketat protokol kesehatan di mall dan memperhatikan jumlah pengunjung. “Jangan sampai lalai menerapkan prokes di dalam mall, perhatikan juga jumlah pengunjung yang datang, jangan sampai terjadi kerumunan di mall,” pesannya.

Terkait dengan vaksinasi terhadap para karyawan mall, Bobby menjelaskan, akan tetap melakukan vaksinasi terhadap karyawan mall, hanya saja saat ini vaksinasi masih diprioritaskan terhadap lansia yang memang memiliki resiko tinggi tertular covid-19. “Pemko Medan sudah menargetkan 75 persen masyarakat kota Medan harus divaksinasi. Namun ada beberapa masyarakat yang memang diprioritas untuk di vaksin salah satunya lansia. Meskipun begitu karyawan Mall juga akan tetap di vaksin untuk kategori ketiga.” jelasnya.

Terakhir, Bobby meminta kepada para pelaku usaha pusat perbelanjaan mall agar mendaftarkan seluruh karyawanya ke BPJS kesehatan, hal tersebut selaras dengan Program Pemko Medan yang ingin mengcover seluruh masyarakat kota Medan. “Pemko Medan sudah mencanangkan seluruh masyarakat kota Medan wajib tercover BPJS kesehatan, namun Pemko Medan hanya menampung masyarakat yang memang tidak memiliki penghasilan bulanan yang tetap, jadi saya minta para pelaku usaha pusat perbelanjaan harus memenuhi BPJS para karyawanya.”pesan Wali Kota Medan yang dalam audiensi tersebut turut didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Khairul Syahnan,ST.MAP, Kepala Dinas Perdagangan, Dammikrot,S.Sos,M.Si dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Dra. Edliati,MAP. (map)