MUDIK: Calon penumpang bersiap memasuki Kereta Api di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Lebaran tahun ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak menerapkan kebijakan pelarangan mudik seperti tahun lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Meski tidak melayani angkutan Lebaran tahun 2021, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumatera Utara (Sumut), tetap melayani penumpang antarkabupaten/kota di Sumut, pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Namun layanan perjalanan tersebut bukan untuk penumpang mudik Hari Raya Idul Fitri 2021.
Ilustrasi.
“Betul, KAI akan mengoperasikan KA antar kota. Namun bukan untuk orang-orang dengan keperluan mudik,” ungkap Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono saat dikonfirmasi Sumut Pos, Selasa (4/5).
Ia menjelaskan, larangan mudik lebaran pada tanggal 6-17 Mei adalah kebijakan dari Pemerintah Indonesia. Namun ada peraturan angkutan umum bagi masyarakat atau non mudik.
“Yang boleh menggunakan KA antar kota pada masa peniadaan mudik, tanggal 6-17 Mei 2021, adalah orang-orang dengan keperluan mendesak sesuai aturan pemerintah,” jelas Mahendro.
Adapun kategori non mudik yakni: mereka yang bekerja/perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, ibu hamil, persalinan, dan orang dengan kepentingan tertentu non mudik.
Selama mengurangi angkutan lebaran, Balai Teknik Perkeretaapian Sumut melakukan pengecakan dan perawatan bulanan untuk seluruh sarana dan prasaran yang dimiliki kereta api.
“(Perawatan dan pengecekan) tidak ada yang khusus. Karena ‘kan jumlah perjalanan berkurang, tidak seperti angkutan lebaran biasanya. Jjadi hanya ada perawatan dan pengecekan rutin yang sudah terjadwal,” jelas Mahendro.
Ia mengakui, larangan mudik Lebaran tahun ini sangat berimbas pada jumlah penumpang kereta api, yang sebenarnya sudah anjlok sejak tahun 2020 lalu pascapandemi Covid-19. Pasalnya, banyak penumpang yang membatalkan keberangkatan.
“Sebenarnya, jumlah penumpang KAI sudah mulai naik sejak awal 2021, meski belum kembali ke angka normal. Pandemi ini sangat berdampak pada angkutan KAI, “ katanya.
Bus RAPI Tidak Beroperasi
Terpisah, menurunnya jumlah penumpang juga dirasakan di pool bus PT RAPI di Jalan SM Raja, Kota Medan. Menyusul larangan mudik oleh Pemerintah Indonesia untuk menekan penyebaran Covid-19, banyak bus yang tidak dioperasikan.
“Bus tidak ada yang jalan (saat ini) sampai 18 Mei 2021. Surat edaran larangan mudik juga sudah kita terima dari pemerintah,” sebut Pengawas (Mandor) Bus PT RAPI, S Simarmata saat dikonfirmasi Sumut Pos, kemarin.
Simarmata menjelaskan, selama pandemi Covid-19, jumlah penumpang yang diangkut PT RAPI turun drastis. Ditambah lagi, adanya larangan mudik selama dua tahun belakangan belakangan ini.
“Bus yang jalan bawa penumpang biasa-biasa aja, malah berkurang. Biasanya bus yang berangkat hingga 15 bus. Ini 10 bus aja sudah mantaplah,” sebutnya.
Simarmata mengatakan, penumpang pun banyak takut untuk mudik. Karena takut nanti disuruh karatina bila ketahuan oleh petugas. “Orang takut di jalan ada razia dan takut karantina. Keluarga nggak di sini. Jadi, orang takut dan pilih nggak mudik,” ungkapnya.
Dengan kondisi ini, Simarmata berharap ada kepedulian pemerintah kepada karyawan dan sopir-sopir bus. Karena pemasukan mereka mengalami penurunan. “Harapan kami… cemmana saya bilang ya? Intinya, kami hanya bisa menunggu perhatian pemerintah sambil mengikuti peraturan,” tandasnya. (gus)
BUS: Penumpang bersiap menaiki bus ALS untuk mudik, beberapa waktu lalu. Dua hari terakhir, pool-pool bus di Medan terpantau sibuk dengan aktivitas mudik dini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Larangan mudik Lebaran 2021 yang diberlakukan pemerintah mulai 6-17 Mei, tampaknya disiasati sejumlah warga yang ngotot mudik, dengan melakukan mudik dini.
BUS: Penumpang bersiap menaiki bus ALS untuk mudik, beberapa waktu lalu. Dua hari terakhir, pool-pool bus di Medan terpantau sibuk dengan aktivitas mudik dini.
Amatan Sumut Pos sejak Senin (3/5) malam hingga Selasa (4/5), pool-pool mobil travel di Jalan SM Raja Medan terpantau sibuk. Aktivitas cukup sibuk terlihat di dua titik, yakni di dekat Pasar Simpang Limun dan sebelum Ramayana Teladan.
Sejumlah mobil travel berbaris rapi menunggu penumpang. Tak sedikit pula barang bawaan maupun paket dari penumpang yang memadati area depan loket. Sementara dari pinggir jalan, pekerja travel terdengar berteriak untuk mencari penumpang.
Disinggung mengenai kondisi ini, Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Sumut, Darwin Purba, tidak menampiknya. Menurutnya, aturan masih memperkenankan untuk melakukan pergerakan antar kabupaten dan kota sebelum 6 Mei besok.
“Jika ini tanggal 4, bagi yang mau jalan seperti ke Pekanbaru atau Palembang, itu nanti di perbatasan sudah disekat dan dijaga oleh petugas. Tapi kalau dalam satu wilayah, saya kira masih bisalah. Jadi wajar apabila terlihat kepadatan di pool-pool bus itu,” katanya menjawab Sumut Pos, Selasa (4/5).
Dia menyebut, di terminal-terminal juga akan didirikan posko penjagaan mudik. Posko itu akan melengkapi 73 posko yang ada sesuai rencana yang telah disusun. “Sebelum tanggal 6 tim sudah turun juga ke pool-pool bus atau perusahaan otobus (PO) di Kota Medan untuk memberikan edukasi tentang prokes. Namun nanti ketika sudah masuk tanggalnya, kita harap semua pihak dan masyarakat mematuhinya,” katanya.
Terkhusus PO dengan rute Pulau Jawa, sejak kemarin sudah berhenti operasional mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi. “Oh sudah pasti tidak jalan lagi. Mana mungkin bisa dia bergerak sementara di perbatasan sudah disekat? Tentu dia akan disuruh putar balik itu. Namun Mebidangro kan masih diperbolehkan selama rentang 6-17 Mei tersebut,” pungkasnya.
Masih pantauan Sumut Pos, jalur Jalan Sisingamangaraja selama dua hari terakhir Senin-Selasa, mulai macet karena meningkatnya aktivitas di sejumlah pool bus. Bus-bus besar terlihat masuk dan keluar dari pool, menyebabkan arus lalu-lintas dipaksa melambat hingga menyebabkan macet, meski tidak sampai lama.
Pintu Keluar Tol Dijaga
Bukan hanya penyekatan dan penjagaan antarwilayah saja, pintu keluar tol Tebing Tinggi pun bakal diterapkan hal serupa. Petugas gabungan pada titik itu siap menyuruh kendaraan bermotor untuk putar balik, sebagai dampak aturan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah.
“Ada petugas nanti di situ. Seperti pintu keluar tol Tebing dan Sei Rampah, sampai di sana juga nanti penyekatannya. Sehingga harus putar balik,” kata Darwin Purba.
Pelarangan mudik tahun ini, sebenarnya masih memperkenankan mobilitas orang terkhusus di wilayah aglomerasi. Di Sumut sendiri misalnya, aglomerasi itu antara lain seperti Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo (Mebidangro) masih boleh melakukan pergerakan dalam masa larangan mudik Lebaran 6-17 Mei mendatang.
Menurut Darwin, pada aglomerasi dimaksud, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 masing-masing daerah tetap akan bekerja untuk memantau protokol kesehatan (prokes). Petugas akan melakukan edukasi hingga pemberian sanksi jika kedapatan adanya pelanggaran terhadap prokes.
“Itu satgas Covid di lokasi-lokasi wisata juga akan mengawasi prokes. Tetap standby (siaga) petugas gabungan di beberapa titik yang berpotensi adanya keramaian. Jika ada yang kerumunan, akan diingatkan untuk jaga prokes. Begitupun yang tak bermasker akan diimbau pakai masker,” katanya.
20,8 Persen Bakal Nekat Mudik
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi mengatakan, animo masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021, melakukan kunjungan pada sanak saudara, atau pergi ke tempat wisata di tengah pandemi Covid-19 masih tinggi. Yakni mencapai sebanyak 20,8 persen.
“Ini angka 20,8 persen itu cukup tinggi, harus menjadi pusat perhatian,” ungkap dia dalam rilis survei bertajuk Persepsi Ekonomi dan Politik Jelang Lebaran, Selasa (4/5).
Sedangkan 38,6 persen masyarakat mengaku kecil untuk melakukan kegiatan Mudik Lebaran 2021 maupun berwisata. Selanjutnya 34,2 persen menyatakan memiliki kemungkinan sangat kecil untuk melakukan kegiatan pulang kampung maupun pelesiran di tengah pandemi Covid-19. “Sebanyak 6,5 persen masyarakat lainnya memilih tidak menjawab,” bebernya.
Adapun alasan masyarakat masih ngotot melakukan mudik maupun berwisata di tengah pandemi Covid-19 ialah berkunjung ke rumah keluarga, rindu keluarga, dan bisa menggunakan protokol kesehatan. Lalu, bosan di rumah, acara tahunan, hingga penularan dianggap Covid-19 sudah melandai.
“Sementara alasan bagi mereka yang memilih tidak melakukan mudik lebaran maupun berwisata yakni untuk mengurangi penyebaran virus Covid-19, agar pandemi segera berakhir, dan mematuhi aturan pemerintah,” terangnya.
Minta Respon Pemerintah
Lebih lanjut, Burhanuddin meminta pemerintah untuk menindaklanjuti serius temuan survei ini. Merespon masih tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan kegiatan Mudik Lebaran tahun ini.
“Jadi, ini masukan buat pemerintah termasuk buat komite penanganan Covid-19. Bahwa larangan itu kalau hanya sekedar indah di atas kertas, itu mudah sekali dilanggar karena potensinya besar,” tekannya.
Perlu diketahui, Survei Indikator Politik Indonesia digelar pada 13-17 April 2021. Survei dilakukan melalui sambungan telepon terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak. Dengan tingkat kekeliruan kurang lebih 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.
Satgas Tegaskan Mudik Dilarang
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menegaskan, pemerintah sepakat melarang segala bentuk mudik selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2021, termasuk mudik lokal. Hal ini sebagai upaya mencegah penularan Covid-19.
“Pemerintah sepakat untuk meniadakan mudik apa pun bentuknya,” kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (4/5).
Hal ini disampaikan Wiku menanggapi Surat Edaran tentang mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah di masa pandemi Covid-19 yang diterbitkan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Zulkieflimansyah. Dalam suratnya, Gubernur NTB mengizinkan masyarakat setempat melakukan mudik lokal antarkabupaten/kota.
Wiku menyampaikan, kegiatan mudik untuk bertemu sanak saudara berpotensi menimbulkan interaksi fisik. Kondisi inilah yang dikhawatirkan sebab virus dapat bertransmisi lebih cepat baik melalui bersalaman ataupun berpelukan. “Kejadian (interaksi fisik) ini seringkali tidak dapat dielakkan bahkan kepada orang yang sudah memahami pentingnya protokol kesehatan sekalipun,” ujarnya.
Dia pun meminta pemerintah daerah untuk tak berbeda narasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan pelarangan mudik Lebaran 2021. Sebab, kebijakan ini dibuat agar tidak terjadi ledakan kasus Covid-19 seperti Lebaran 2020.
“Pada prinsipnya, pemerintah berupaya untuk terus mampu menjaga kondisi yang terkendali ini dan selalu siap siaga serta antisipatif terhadap berbagai kondisi yang ada,” jelas Wiku.
Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menginginkan perjalanan mudik Lebaran 2021, termasuk mudik lokal juga dilarang. Momen tradisi mudik Lebaran kental dengan saling silaturahmi dan bersalam-salaman sehingga rentan terjadinya penularan virus Corona antar sesama.
“Covid-19 ditularkan oleh manusia, karenanya mudik lokal pun kita harapkan tetap dilarang. Jangan dibiarkan terjadi mudik lokal,” tegas Doni saat Rapat Koordinasi Satgas Nasional pada Minggu, 2 Mei 2021.
Pengertian mudik lokal, menurut Dinas Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan adalah mudik selama berada di wilayah aglomerasi. Wilayah aglomerasi sebagai pengumpulan atau pemusatan dalam lokasi atau kawasan tertentu.
Dalam satu wilayah aglomerasi, warga melakukan mudik lokal atau perjalanan antarkota atau kabupaten yang saling terhubung. Misal, di kawasan Jabodetabek, warga Jakarta atau sebaliknya pergi ke Bogor, Depok, Tangerang maupun Bekasi. (prn/kps)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, di tiga lokasi berbeda kawasan Jakarta Selatan pada Senin (3/5) dua hari lalu.
Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.
Dalam penggeledahan itu, penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti diduga berkaitan dengan perkara dugaan suap penyidik KPK, AKP Stepanus Robin Pattuju, dan Wali Kota Tanjungbalai, M. Syahrial.
“Tim Penyidik telah selesai melaksanakan penggeledahan rumah kediaman pribadi milik milik AZ (Azis Syamsuddin) di 3 lokasi berbeda di wilayah Jakarta Selatan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (4/5).
Ali menyampaikan, sejumlah barang bukti yang diamankan akan divalidasi dan diverifikasi guna dilakukan penyitaan. “Selanjutnya bukti ini akan segera dilakukan validasi serta verifikasi untuk segera diajukan penyitaan sebagai bagian dalam berkas perkara dimaksud,” ucap Ali.
KPK juga telah mencegah Azis Syamsuddin serta dua pihak unsur swasta Agus Susanto dan Aliza Gunado untuk bepergian ke luar negeri. Pelarangan ke luar negeri itu dilakukan untuk enam bulan ke depan.
Dalam perkara dugaan suap penanganan perkara di Pemkot Tanjungbalai, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni penyidik asal kepolisian, Stepanus Robin Pattuju (SRP), Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Syahrial (MS), dan pengacaranya Maskur Husain (MH). KPK menduga, penyidik Stepanus Robin menerima suap untuk mengurus perkara yang menjerat Syahrial.
Stepanus bersama Maskur Husain menyepakati agar perkara dugaan korupsi yang menjerat Syahrial di KPK tidak lagi dilanjutkan. Kesepakatan uang Rp 1,5 miliar ini, setelah Stepanus bertemu Syahrial di rumah Azis Syamsuddin pada Oktober 2020. Dalam pertemuan itu Azis mengenalkan Robin sebagai penyidik KPK kepada Syahrial, yang meminta Robin untuk membantu mengurus perkara Syahrial di KPK.
Syahrial lantas menyanggupi permintaan uang itu, dengan kesepakatan kasusnya tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan. Terlebih KPK juga sampai saat ini belum mengumumkan sejumlah pihak yang ditetapkan tersangka dalam kasus lelang jabatan di Kota Tanjungbalai.
Syahrial memberikan uang itu secara bertahap sebanyak 59 kali melalui rekening bank milik Riefka Amalia (RA) teman dari Stepanus. Uang itu baru diserahkan dengan total Rp 1,3 miliar.
Stepanus dan Maskur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 dan Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Sedangkan Syahrial disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
MKD Terima 3 Laporan
Terpisah, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Habiburokhman mengatakan sudah ada tiga laporan yang masuk dan diterima terkait dugaan pelanggaran kode etik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.
Adapun pelaporan tersebut terkait dugaan keterlibatan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, dalam perkara dugaan suap antara penyidik KPK Stephanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.
“Sampai saat ini kita sudah terima tiga laporan. Kemungkinan pemeriksaan akan kita satukan kalau ketigamya memenuhi syarat administratif formal,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/5).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menambahkan, pihaknya membutuhkan waktu 14 hari untuk melanjutkan laporan terhadap Azis Syamsuddin. Sampai saat ini MKD masih dalam tahap pemeriksaan berkas laporan.
“Setelah 14 hari baru kami mengadakan rapat internal, dibahas secara kualitatif kasus ini kira-kira bagaimana. Setelah rapat baru dimulai proses penyelidikan. Di penyelidikan nanti kita akan memulai memproses pengadu, para saksi, teradu berikut bukti-buktinya,” katanya.
Habiburokman mengatakan, proses pengusutan pelanggaran dugaan etik terhadap Azis Syamsuddin membutuhkan waktu yang panjang. Sebab mesti melewati tahap-tahap yang ada. “Jadi prosesnya memang agak panjang tapi itu lah aturan yang ada di sini,” ungkapnya. (jpc)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Universitas Sumatera Utara (USU) tengah mempersiapkan diri untuk mengaktifkan kembali perkuliahan secara hybrid, yakni menggabungkan antara perkuliahan tatap muka dengan perkuliahan daring. Perkuliahan secara hybrid direncanakan mulai dilaksanakan bulan Agustus-September 2021 mendatang.
Rektor USU , Dr Muryanto Amin.
“Kapasitas kelas (untuk kuliah tatap muka) yang kita miliki untuk melakukan kegiatan ini sebanyak 50 persen dari jumlah mahasiswa keseluruhan,” ungkap Rektor USU, Dr Muryanto Amin, kepada wartawan usai meninjau langsung pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 Tahap II Bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan (tendik)/Pegawai USU, di Gedung Pancasila USU, Selasa (4/5).
Untuk mendukung protokol kesehatan, Muryanto mengatakan, pihaknya akan membangun infrastruktur yang dibutuhkan. Seperti ruangan kelas yang sesuai, area dan fasilitas mencuci tangan, serta menyediakan masker, hand sanitizer, dan lain-lainn
“Semua fasilitas akan didata kembali dan dibuat rambu-rambu untuk larangan berkumpul,” tutur Muryanto.
Selain itu, Muryanto mengimbau para dosen untuk melaporkan masalah kesehatannya secara periodik. USU sudah menunjuk tim satgas Covid-19 yang akan bertindak untuk mengawasi pelaksanaan tatap muka secara hybrid. Menurut rektor, sistem hybrid itu nantinya akan digunakan untuk kebutuhan kampus merdeka.
“Sistem hybrid ini merupakan salah satu kekuatan dalam implementasi kampus merdeka, yang peraturan rektornya sedang disusun. Ini akan memudahkan para mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan kampus merdeka, sehingga bisa memilih untuk mengambil kuliah daring di universitas lain misalnya,” jelasnya.
Muryanto menjelaskan, pandemi Covid-19 ini memberikan banyak peluang dan manfaat bagi para dosen dan mahasiswa untuk mempelajari berbagai platform digital yang mendukung perkuliahan.
“Mereka jadi dipaksa untuk belajar sehingga dapat menggunakannya. Padahal sebelum pandemi, disuruh-suruh untuk mempelajari platform digital susahnya minta ampun. Sekarang karena kebutuhan, mau tidak mau jadi harus belajar,” sebut Muryanto.
Ia juga menyatakan, pandemi ini membawa berkah bagi tiap orang untuk belajar memelihara kesehatannya. Saat ini, orang-orang mulai terbiasa untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer.
“Meskipun begitu, pandemi ini juga membawa dampak psikologis bagi manusia karena jarang bertatap muka. Tidak bertemu orang, tidak bersosialisasi dan tidak bisa menuangkan ide-idenya secara langsung kepada orang lain itu juga akan membawa gangguan emosional. Ini kelemahannya,” jelas Muryanto.
Ia berjanji akan melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk perkuliahan sepanjang pandemi yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2025. ý”Dari kelebihan dan kelemahan tersebut, kita bisa ambil jalan tengahnya, tetap hybrid 50:50. Serta menyiapkan dan memberdayakan ruang konsultasi psikologi untuk memberikan layanan bagi dosen dan mahasiswa,” jelasnya.
Untuk diketahui, ýVaksinasi Massal Covid-19 Tahap II Bagi Para Dosen dan Tenaga Kependidikan (tendik)/Pegawai USU selama dua hari, yakni tanggal 4-5 Mei 2021 Vaksinasi ini merupakan periode lanjutan dari vaksinasi tahap I yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2021.
Muryanto menyatakan, terhitung dari pelaksanaan vaksin tahap pertama, para dosen dan tenaga pendidik (tendik) di lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sudah divaksin sebanyak 3 ribuan peserta.
Pada peninjauan tersebut, rektor menyempatkan diri berbincang dengan beberapa peserta vaksinasi dan menyaksikan jalannya penyuntikan vaksin.
“Kebutuhan vaksinasi bagi para dosen, tendik, bahkan mahasiswa USU, secara periodik akan dievaluasi. Baik dari keberadaan para dosen dan mahasiswa yang belum divaksin, serta ketersediaan vaksin yang dimiliki oleh RS USU,” pungkasnya. (gus)
TINJAU: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau dua Rumah Sakit (RS), yakni RS Martha Friska Jalan Multatuli Medan dan RS Haji Jalan RS Haji Nomor 47, Deliserdang, Selasa (4/5). Gubsu mengkonsolidasikan rumah-rumah sakit di Sumut, mengantisipasi peningkatan pasien Covid-19 pascaLebaran.Dinas Kominfo Provinsi Sumut/Veri Ardian.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi terjadinya peningkatan kasus kematian karena Covid-19 serta ketersediaan tempat tidur (Bed Occupancy Rate/BOR), Gubernur Edy Rahmayadi mengonsolidasikan seluruh rumah sakit yang ada di Sumatera Utara (Sumut). Diketahui saat ini, angka kematian akibat Covid-19 sudah mencapai 3,3%, sedangkan BOR sudah melampaui 60%.
TINJAU: Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi meninjau dua Rumah Sakit (RS), yakni RS Martha Friska Jalan Multatuli Medan dan RS Haji Jalan RS Haji Nomor 47, Deliserdang, Selasa (4/5). Gubsu mengkonsolidasikan rumah-rumah sakit di Sumut, mengantisipasi peningkatan pasien Covid-19 pascaLebaran.Dinas Kominfo Provinsi Sumut/Veri Ardian.
“ANGKA KEMATIAN harus diturunkan. Untuk itu, sinergi antar-rumah sakit dan pihak terkait sangat diperlukan. Mengenai ketersediaan tempat tidur, saya harapkan agar penanganan pasien tidak tertumpuk di satu tempat, melainkan tersebar di sejumlah rumah sakit yang tersedia. Apabila diperlukan, kita akan menyiapkann
cadangan isolasi,” kata Gubernur Edy Rahmayadi saat memimpin rapat koordinasi terkait penanganan Covid-19 dengan Rumah Sakit se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Selasa (4/5).
Menanggapi Gubsu, Ketua Tim Penanganan Penyakit Infeksi Emerging Satgas Covid-19 Provinsi Sumut, Restuti Hidayani Saragih, mengatakan ada faktor yang menyebabkan peningkatan angka kematian dan ketersediaan kamar isolasi. Antara lain faktor penerapan protokol kesehatan masyarakat. “Penerapan protokol kesehatan adalah faktor dari eksternal rumah sakit,” katanya.
Menurut Restuti, saat ini semakin banyak varian virus Covid-19. Untuk itu, penyekatan wilayah diperlukan guna membatasi mobilitas warga, terutama saat libur Lebaran.
Senada, Direktur Operasional Rumah Sakit Murni Teguh, Jong Khai, mengatakan kapasitas kamar di rumah sakit tersebut untuk isolasi Covid-19 saat ini sudah penuh. Karena itu, ia mengharapkan sinergi antar-rumah sakit guna mengantisipasi pasien yang tidak tertampung. Sehingga seluruh pasien Covid-19 dapat ditangani dengan baik.
Direktur Utama Rumah Sakit Haji Adam Malik, Zainal Safri, mengatakan kematian yang tinggi bisa disebabkan oleh keterlambatan pasien dibawa ke rumah sakit. “Ada pasien yang datang ke rumah sakit, memang yang kondisinya sudah berat. Ada juga kiriman dari luar Kota Medan,” ujar Zainal
Ia mengusulkan ada sebuah grup atau tim besar dari berbagai rumah sakit yang berisikan bermacam dokter spesialis mulai dari paru-paru hingga penyakit dalam. Gunanya untuk saling membantu dalam menangani pasien yang kritis dan membutuhkan pertolongan segera.
RS Martha Friska Tak Lagi Rujukan
Sementara itu terhitung sejak Selasa (4/5) kemarin, Rumah Sakit Martha Friska di Jalan Multatuli Medan, bukan lagi sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19, baik kategori sedang dan berat. Rumah sakit yang berada di Jalan Multatuli Nomor 1 ini akan dikembalikan fungsinya sebagai rumah sakit umum.
Ini terungkap saat Gubernur Sumut (Gubsu) Edy Rahmayadi bersama pejabat Pemprovsu dan Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, berpamitan sekaligus menyampaikan terimakasih kepada pemilik RS Martha Friska beserta para relawan tenaga medis di halaman rumah sakit tersebut, Selasa (4/5).
Menurut Gubsu, penghentian kerjasama ini lantaran RS Martha Friska ingin mulai mengelola dan mengoperasikan sendiri RS tersebut. “Untuk itu, provinsi harus tahu diri dan harus mendorong, dengan menggeliatnya perusahaan-perusahaan yang di luar provinsi ini. Perusahaan provinsi itu ‘kan BUMD. Inilah yang menjadi alasan. Tetapi sebenarnya kita masih sangat memerlukan rumah sakit ini,” katanya.
Edy pun menceritakan, awalnya kerja sama Pemprovsu dengan RS Martha Friska hanya berlangsung selama enam bulan. Namun karena pandemi Covid-19 belum juga berakhir, Pemprovsu kembali memperpanjang pengelolaan RS Martha Friska hingga kemarin.
“Kebetulan kita meminjam tempat untuk pasien kita. Pertama, hanya enam bulan. Karena kita prediksi selama enam bulan Covid-19 itu selesai. Lanjut menjadi satu tahun. Begitu mau ditutup, pasien masih begitu banyak,” ungkap mantan Pangdam I Bukit Barisan itu.
Edy berharap, meski tak lagi dikelola Pemprovsu, RS Martha Friska diminta tetap beroperasi sehingga para relawan tenaga kesehatan yang bertugas merawat pasien Covid-19, masih memiliki wadah untuk bekerja.
Walau RS Martha Friska tidak lagi menjadi RS rujukan Covid-19, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi memastikan tenaga kesehatan (nakes) yang selama ini bertugas di RS ini akan tetap bekerja. Menurutnya, para nakes tersebut merupakan pahlawan di masa pandemi Covid-19 yang harus dihargai jasanya.
“Saya tidak akan lupakan pengabdian kalian semua, saya sangat mengapresiasi keberadaan kalian. Saya pastikan kalian akan tetap bekerja setelah ini. Kita akan sebar di rumah sakit-rumah sakit yang ada. Intinya, kalian akan tetap bekerja,” kata Edy Rahmayadi, di depan ratusan tenaga medis di halaman RS Martha Friska, Selasa (4/5).
Selanjutnya, sebut Edy, bagi pasien Covid-19 kategori berat dan sedang akan dirujuk ke RS Adam Malik, RS Haji, RS FL Tobing, RS Royal Prima dan lainnya.
Ia mengungkapkan saat ini jumlah tempat tidur yang terisi merawat pasien Covid-19 sebanyak 64 persen. “Berarti 36 persen lagi siap menampung pasien, saudara-saudara kita. Untuk pasien khusus ibu dan anak ada sembilan room di Rumah Sakit Haji,” sebutnya.
Direktur RS Martha Friska, dr Fransiscus Ginting menyebutkan, pascaberakhir kerjasama dengan Pemprovsu, owner RS Martha Friska akan mengelola rumah sakit, salahsatunya untuk menangani pasien Covid-19.
Begitu juga bagi para relawan tenaga medis, bila akhirnya RS tersebut kembali beroperasi, maka akan menjadi prioritas untuk diperkerjakan oleh manajemen RS Martha Friska. “Kalaupun nanti tidak dikelola oleh pemprov, pemilik berencana akan melanjutkan khususnya pelayanan Covid-19 dengan kapasitas 200 tempat tidur. Nantinya perawat atau relawan yang ingin bekerja di sini, silakan,” katanya.
Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 20 April, rumah sakit yang difungsikan sebagai tempat khusus pelayanan Covid-19 ini juga sudah tidak lagi menerima rujukan pasien.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah membenarkan penghentian layanan Covid-19 di rumah sakit tersebut. Karena itu, saat ini Pemerintah Provinsi Sumut tinggal memiliki satu rumah sakit khusus Covid-19 yakni RS GL Tobing. “Resmi tutup hari ini (kemarin, red). Pasiennya juga sudah tidak ada lagi, karena pasien terakhirnya sudah sembuh,” ungkap Aris.
Jika suatu saat terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Sumut, Aris mengatakan, hal itu sudah bisa diantisipasi dengan telah bertambahnya ruang isolasi baru di rumah sakit swasta. Misalnya, RSU Royal Prima, saat ini juga telah dilakukan penambahan sebanyak 20 ruang isolasi baru. “Jadi seharusnya tidak ada dampak berarti dengan tutupnya layanan Covid-19 di Martha Friska,” kata dia.
Aris juga mengatakan, kabupaten/kota di Sumut diharapkan tidak lagi mengirimkan pasiennya ke Medan. Terkecuali, dengan kondisi-kondisi khusus. “Daerah juga harus siap menangani pasien Covid-19. Sehingga pasien bisa dirujuk bila memiliki kondisi-kondisi yang khusus,” pungkasnya.
Diketahui, RS Martha Friska Multatuli telah menjadi rujukan utama penanganan pasien corona di Sumut sejak 2 April 2020. Rumah sakit itu memiliki 110 kamar dan mempekerjakan kurang lebih 220 tenaga medis. Gubernur Sumut Edy Rahmayadi langsung meninjau proses pengoperasian rumah sakit, yang ditandai dengan simulasi penanganan pasien Covid-19.
Direktur RS Martha Friska Fransiscus Ginting mengatakan, sebanyak 220 tenaga kesehatan di RS Martha Friska saat ini didominasi perawat 110 orang, kemudian dokter spesialis, apoteker, petugas laboratorium, kebersihan dan lainnya. Dia berharap RS Martha Friska bisa segera beroperasi kembali dan membantu pemerintah menyehatkan masyarakat Sumut.
“Paling banyak itu perawat, ada juga dokter spesialis, petugas lab, apoteker, petugas kebersihan dan lainnya. Kita berharap RS kami bisa segera beroperasi dan membantu pemerintah meningkatkan kesehatan masyarakat Sumut,” kata Ginting.
Usai meninjau RS Martha Friska, Edy Rahmayadi bersama rombongan bergerak ke RSU Haji Medan, Jalan Rumah Sakit Haji Nomor 47, Deliserdang. RSU Haji saat ini sedang disiapkan untuk menjadi RS rujukan pasien Covid-19 khusus ibu dan anak. “Di sini ada sembilan ruangan yang bisa digunakan untuk perawatan pasien Covid-19 khusus untuk ibu dan anak. Kesiapannya sudah bagus,” tambah Edy, di RSU Haji Medan.
Beberapa hari terakhir, tren kasus penyebaran Covid-19 di Sumut cenderung menurun. Rata-rata per minggu (26 April – 2 Mei) 64 kasus per hari, dibanding minggu sebelumnya (18-24 April) 66 kasus per hari. (prn/ris)
ACEH, SUMUTPOS.CO – Proses ganti rugi pembebasan lahan proyek PLTA Peusangan di Kabupaten Aceh Tengah, saat ini tengah diproses PLN.
RAPAT: Pihak PLN rapat bersama masyarakat dan Komisi A di kantor DPRK Aceh Tengah, Kamis (29/4/2021).
Pihak PLN sendiri sudah melakukan rapat pembahasan pembebasan lahan reservoir PLTA Peusangan bersama masyarakat yang didampingi Komisi A, di kantor DPRK Aceh Tengah pada Kamis (29/4/2021) lalu. Dalam rapat tersebut, masyarakat mengklaim bahwa bangunan/gubuk belum dibayar oleh PLN sedangkan tanah yg berada diatas gubuk tersebut telah dibayar oleh PLN.
PLN mengimbau agar berkas pembayaran pengadaan lahan pada tahun 1994 sampai tahun 2000 dilakukan pencarian kembali di BPN Kabupaten Aceh Tengah. (ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Beragam cara dilakukan BRI dalam memaknai keistimewaan bulan Ramadan 1442 H, antara lain melalui kegiatan-kegiatan positif seperti penyaluran bantuan kepada masyarakat sebagai bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan. Salah satunya adalah dengan penyaluran bantuan paket sembako kepada 200 Panti Asuhan dan 50 Panti Werdha yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia. Penyaluran bantuan ini merupakan dukungan BRI kepada masyarakat khususnya bagi Panti Asuhan dan Panti Werdha.
Setiap sembako yang diberikan berisi beras, minyak goreng, gula pasir, susu dan sembako lainnya. Penyaluran sembako dilakukan oleh perwakilan Kantor Wilayah BRI di 18 Wilayah di Indonesia yang secara keseluruhan, total bantuan sembako yang disalurkan tercatat mencapai Rp 5 Miliar. Dalam pelaksanaanya, bantuan sembako gratis diserahkan langsung oleh perwakilan BRI ke Panti Asuhan dan Panti Werdha dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan menghindari terjadinya penumpukan massa.
Wakil Direktur Utama BRI Catur Budi Harto secara langsung menyerahkan bantuan kepada Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah dan Panti Asuhan Umar Bin Khattab di Lubuk Pakam, Sumatera Utara pada Selasa (04/05) mengungkapkan bahwa BRI sebagai salah satu BUMN berkomitmen untuk terus menjalankan kewajiban sosial, memperkuat peran sebagai salah satu pilar ekonomi nasional, dan memberikan manfaat positif bagi lingkungan atau masyarakat sekitar. “Dengan bantuan yang kami salurkan, semoga dapat meringankan beban masyarakat terutama warga penghuni Panti Asuhan dan Panti Werdha ini,” ungkap Catur.
Di Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah BRI juga menyalurkan bantuan-bantuan lainnya selain paket sembako gratis, antara lain bantuan sarana pra sarana, santunan untuk anak yatim, bantuan untuk pengurus Panti dan bantuan-bantuan lainnya. Dengan sarana prasarana yang lebih baik, tentunya diharapkan dapat mendukung pola dan kualitas hidup lebih sehat untuk Panti Asuhan. Disamping itu, berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat memberi semangat kepada penghuni Panti dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dan merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama.
Selain menyalurkan sembako gratis kepada Panti Asuhan dan Panti Werdha, BRI juga telah menyalurkan 3.000 paket sembako gratis kepada masyarakat umum di Bendungan Hilir, Jakarta. Setiap sembako yang diberikan berisi Beras, Minyak Goreng, Gula pasir dan lain-lain. Dalam pelaksanaanya, bantuan sembako gratis untuk masyarakat didaerah tersebut didistribusikan oleh pihak RT/RW setempat dan langsung diserahkan ke masing-masing penerima dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.(*)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komunitas Peci Biru Indonesia menyalurkan 1.000 paket takjil di lima kecamatan se Kota Medan, yakni Medan Amplas, Medan Perjuangan, Medan Marelan, Medan Polonia dan Medan Johor. Penyaluran takjil ini berlangsung selama lima hari, dimulai Senin (3/5/2021) hingga Jumat (8/5/2021).
Adapun paket takjil yang disalurkan yakni, air mineral, bubur kacang hijau, kurma dan masker. Kordinator Penyaluran Takjil Peci Biru Indonesia, Muhammad Habibuddin Siregar mengatakan, sesuai keputusan dari kepengurusan Peci Biru Indonesia, penyaluran takjil ini dilaksanakan di hari ke-20 hingga 25 Ramadan dan dilaksanakan berpindah-pindah setiap harinya.
Pada Selasa (4/5/2021) ini, Peci Biru Indonesia memilih membagikan takjil di Jalan Prof HM Yamin/Serdang, Medan Perjuangan. “Kenapa sasaran kita pengendara, karena kita tidak tahu apakah para pengendara yang baru pulang kerja ini bisa berbuka di rumah atau tidak. Makanya kita berikan bekalnya agar mudah saat berbuka puasa,” katanya.
Sementara itu, Ketua Peci Biru Indonesia Risdianto menyampaikan, penyaluran takjil Peci Biru Indonesia ini ternyata mendapatkan respon yang baik dari penerima manfaat, dan donatur juga bersemangat menyalurkan bantuannya melalui Peci Biru Indonesia. “Semoga ke depannya, terus bertambah penyaluran paket takjil ini. Dalam penyaluran takjil tahun ini, kami ambil tema Berbagi Takjil untuk Sesama,” katanya didampingi Sekretaris Peci Biru Indonesia Chairil Huda dan Bendahara Herisiswan Sinaga.
Lebih lanjut, Risdianto mengatakan, Peci Biru Indonesia selaku komunitas baru, akan terus bergerak untuk kegiatan sosial kemasyarakat, dan ikut dalam mengkritisi kebijakan kekuasaan yang tidak pro kepada masyarakat. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO– Galaxy Movie Studio 2021 telah resmi meluncurkan trailer film pendek berjudul “Konfabulasi”. Film ini merupakan sebuah kolaborasi antara Samsung Electronics Indonesia dengan sutradara profesional Indonesia, Angga Dwimas Sasongko.
Angga yang telah berkecimpung lebih dari 15 tahun di industri perfilman ini, membuktikan bahwa film pendek bisa dibuat menggunakan smartphone unggulan Samsung, Galaxy S21 Ultra 5G. Tidak tanggung-tanggung, Galaxy Movie Studio menggandeng aktor kenamaan Indonesia Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian.
“Film pendek kami dibuat menggunakan Galaxy S21 Ultra 5G dengan tujuan untuk menghadirkan sebuah karya yang dapat diperhitungkan di dunia profesional, terutama untuk industri perfilman Indonesia,” kata Miranda Warokka, IT & Mobile Marketing Director, Samsung Electronics Indonesia dalam siaran persnya yang diterima SumutPos.co, Selasa (4/5/2021).
Menurut Miranda, sebuah smartphone bukan hanya menjadi teman kita untuk multitasking, namun ternyata dibuktikan dalam film yang kami garap ini, bahwa movie-like content yang pastinya wajib untuk ditonton seluruh masyarakat luas dan para pecinta film. “Kami juga memberikan pengalaman nyata kepada pemenang Galaxy Movie Studio 2021, yakni Kenza Lutfhiani untuk berkesempatan menjadi asisten sutradara Angga Dwimas Sasongko yang pastinya memberikan kesempatan epic bagi sineas muda berbakat seperti Kenza,” ucap Miranda.
Dalam film pendek Galaxy Movie Studio 2021 “Konfabulasi”, terlihat begitu banyak adegan menegangkan yang didukung dengan ambience yang cenderung gelap, memperlihatkan sisi lain dari seorang Dian Sastrowardoyo dan Reza Rahadian yang terekam jelas menggunakan Galaxy S21 Ultra 5G. Yuk, simak empat fitur epic dari Galaxy S21 Ultra 5G menghasilkan gambar-gambar yang cinematic di beberapa scene yang di dalam trailer resmi “Konfabulasi”:
Inspirasi dari POV Sang Sutradara Beberapa scene di trailer resmi “Konfabulasi” memiliki sudut pandang yang cukup menarik, hal ini dapat dengan mudah didapatkan dengan menggunakan fitur Galaxy S21 Ultra 5G yang terinspirasi dari sudut pandang seorang sutradara, yaitu Director’s View. Sebelum melakukan shooting, sutradara bisa melihat terlebih dahulu angle mana yang cocok untuk scene yang dikehendaki. Fitur ini bisa langsung terlihat melalui layar Galaxy S21 Ultra 5G, sehingga proses shooting juga semakin dimudahkan.
Kualitas Jernih Layaknya Film Layar Lebar Pertama kali hadir di lini seri S, seluruh kamera Samsung Galaxy S21 Ultra 5G baik itu kamera rear maupun front mampu menangkap gambar dengan kualitas 4K di 60fps. Kemampuan merekam video berkualitas tinggi tersebut mampu menghasilkan video jernih dan suguhkan pengalaman serupa menikmati film layar lebar. Tak heran, hasil film pendek “Konfabulasi” pun dirasa memiliki kualitas sama dengan film layar lebar.
Gambar Mulus Walau Banyak Pergerakan Film pendek “Konfabulasi” yang digagas oleh Angga Dwimas Sasongko merupakan film bergenre aksi dan drama, sehingga tak jarang pengambilan gambar kamera dituntut untuk banyak bergerak. Samsung Galaxy S21 Ultra 5G yang digunakan Angga memiliki kemampuan kamera 12 MP f/2.2 (Ultra-Wide) yang dilengkapi teknologi dual pixel PDAF dan fitur Super Steady video, sehingga video dapat ditangkap dengan baik dan stabil.
Hasil Cinematic di Keadaan Gelap Sekalipun Kesan dark yang tercipta sepanjang film pendek “Konfabulasi” tercipta karena adanya banyak scene yang tertangkap saat kondisi minim cahaya, demi mendapatkan situasi tegang serta mencekam. Meski minim cahaya, bukanlah hal sulit bagi Samsung S21 Ultra 5G untuk merekam adegan tersebut dengan jelas. Samsung telah meningkatkan sensor Bright Night pada kameranya sehingga pengguna memiliki pengalaman merekam di cahaya minim, lebih dari sebelumnya. Fitur Night Mode telah ditingkatkan, bersamaan dengan adanya noise reduction dan teknologi 12MP Nona-binning demi hasilkan bidikan yang menantang.
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G telah dilengkapi dengan Night Mode mampu mengurangi noise pada video. Disematkan juga teknologi Nona-binning 12MP yang akan mempermudah proses pembuatan movie-like content untuk menghasilkan kualitas video terbaik dalam kondisi low- light sekalipun. Kedua lensa Telephoto yang dimiliki Galaxy S21 Ultra 5G juga didukung teknologi Optical Image Stabilization (OIS) yang bisa membantu mengatasi gangguan kestabilan saat merekam video. Sudah penasaran dengan kemampuan Galaxy S21 Ultra 5G dalam membuat sebuah film pendek? Saksikan trailer official “Konfabulasi” – Memori yang Hilang di “https://www.youtube.com/watch?v=7nQXSz0cNPw” official “https://www.youtube.com/watch?v=7nQXSz0cNPw” YouTube Samsung Electronics Indonesia “https://www.youtube.com/watch?v=7nQXSz0cNPw” . Jangan sampai ketinggalan jadwal tayang film pendek Galaxy Movie Studio 2021 “Konfabulasi” pada tanggal 5 Mei 2021 dan terus follow Instagram Official Samsung Indonesia di @SamsungIndonesia #GalaxyMovieStudio2021. (rel)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk komitmen mengembangkan ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan, Telkomsel terus melakukan rangkaian pengembangan dan persiapan untuk mengimplementasikan teknologi terbaru yang dapat mentrasformasi kehidupan dan kegiatan industri di Indonesia. Salah satu wilayah yang saat ini menjadi prioritas penyelenggaraan implementasi teknologi baru adalah Kota Batam. Keseriusan tersebut ditandai dengan kunjungan yang dilakukan Telkomsel kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Rabu (28/04/2021).
Audiensi Manajemen Telkomsel bersama Walikota dan jajaran pemerintahan Kota Batam.
Executive Vice President West Area Sales Gilang Prasetya mengatakan, “Kunjungan Telkomsel ke Kota Batam kali ini untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi lebih jauh bersama Pemkot Batam mengenai potensi pembangunan ekosistem digital yang inklusif melalui implementasi penyelenggaraan teknologi baru yang akan di terapkan Telkomsel di Kota Batam. Dengan hadirnya teknologi baru Telkomsel di Batam, akan menjadi modal penting bagi Telkomsel untuk mendukung berbagai pembangunan proyek besar yang akan dikerjakan Pemkot Batam ke depan, di antaranya revitalisasi Bandara Internasional Hang Nadim, pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kesehatan di Sekupang yang akan menjadi pusat ekonomi baru.”
Kota Batam tidak akan pernah hilang dari sejarah Telkomsel. Sebab di kota inilah Telkomsel untuk pertama kalinya hadir untuk negeri. BTS pertama Telkomsel berdiri di Bukit Dangas pada tahun 1995. BTS tersebut kini sudah didukung dengan jaringan 2G hingga 4G. Kemudian di tahun 2019, Batam menjadi kota pertama kalinya Telkomsel dalam menggelar uji coba jaringan IMT-2020 (5G) yang berfokus pada kebutuhan industri dengan tema “Telkomsel 5G for Industry 4.0”.
Walikota Batam Muhammad Rudi mengatakan, “Dengan adanya silaturahmi ini, kami mengajak Telkomsel untuk ikut berperan bersama dalam membangun kota Batam, tentunya sesuai dengan bidang usahanya terkait dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Batam sendiri kedepannya akan ada sejumlah proyek besar yang di kerjakan oleh Pemko Batam dan BP Batam yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yang mana (TIK) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan sebuah kota. Oleh karena itu, diharapkan Telkomsel dapat ambil bagian dalam mendukung pembangunan Kota Batam.”
Sangat berartinya Batam bagi Telkomsel juga ditunjukkan dengan secara aktifnya leading digital telco company ini terus membangun akses infrastruktur di Batam. Saat ini, jumlah infrastruktur BTS yang berdiri di kota Batam sudah hampir 2.000 unit yang 1.500 di antaranya mendukung jaringan 3G dan 4G. Tahun ini, akan ada penambahan sekitar 45 BTS baru yang akan dibangun di wilayah Batam. Dengan jumlah tersebut, layanan Telkomsel mampu mencakup 98 persen wilayah Batam yang tercatat memiliki lebih dari 1 juta pelanggan Telkomsel.
Selain pembangunan infrastruktur jaringan di Batam, Telkomsel secara aktif menjalin kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di Kota Batam untuk menghadirkan solusi digital yang inklusif. Di antaranya pembangunan jaringan di RS Galang, menghadirkan Cloudx Hub bersama BP Batam untuk Mall Pelayanan Publik, program penyediaan kartu Merdeka Belajar Jarak Jauh (MBJJ) untuk para pelajar di Batam, paket Teamplan Revamp BP Batam Waduk dan Pengolahan Limbah, paket My Enterprise BP Batam Pengolahan Lahan, dan Data analisis bersama Pemkot Tanjung Pinang yang saat ini masih dalam proses trial.
“Sebagai operator terkemuka di Indonesia, Telkomsel yang mengedepankan prinsip customer-centric akan mengoptimalkan penggunaan teknologi terdepan untuk dapat bertransformasi meningkatkan kapabilitas demi membawa solusi digital yang mampu menjawab kebutuhan pengguna dengan mengedepankan kolaborasi. Batam merupakan kota industri yang memiliki banyak potensi. Dengan hadirnya teknologi baru Telkomsel di kota ini tentu akan membuka lebih banyak peluang ke depan untuk berinovasi dan berkolaborasi, bukan hanya bagi Telkomsel tapi juga lintas sektor untuk Batam yang lebih maju dan berkembang,” tutup Gilang.
