MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan karyawan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Medan melakukan unjukrasa di depan gedung Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2, Selasa (20/4). Adapun kedatangan mereka, yakni untuk menuntut pembayaran tunjangan hari raya (THR) Natal tahun 2020 yang belum kunjung dibayarkan hingga saat ini. “THR Natal tahun 2020 lalu belum dibayarkan sampai hari ini.

Kami sudah mengadu ke direksi tapi tidak ditanggapi, makanya kami aksi ke sini,” ucap salah seorang pegawai PD Pasar Kota Medan, Maludin Sidebang saat aksi.

Selain itu, Maludin juga mengatakan, jika para pegawai PD Pasar juga telah melaporkan masalah ini kepada mantan Dirut PD Pasar Kota Medan sebelumnya, yakni Rusdi Sinuraya dan Benny Sihotang. Menurut Maludin, THR tahun 2020 untuk karyawan yang beragama Islam saja, baru dibayarkan bulan lalu. “Ini sudah mau lebaran lagi, artinya teman-teman yang beragama Islam sudah mau terima THR lagi. Kami yang Natalan, THR kami tahun lalu belum juga diberikan sampai sekarang,” ketusnya.

Selain menuntut pembayaran THR Natal, Maludin juga mengeluhkan besaran gaji karyawan PD Pasar Kota Medan yang masih di bawah upah minimum kota (UMK), yakni sekitar Rp3,2 juta.”Tahun ini UMK Medan nilainya Rp3,2 juta. Saya sendiri sudah bekerja 32 tahun di PD Pasar, tapi gaji saya di bawah itu,” ujarnya.

Bahkan, katanya, masih ada pekerjaan harian lepas (PHL) PD Pasar Kota Medan yang gajinya hanya sekitar Rp1,7 juta per bulan atau hanya setengah dari nilai UMK Medan tahun 2021.

“Contohnya tukang sampah di pasar itu, mereka gajinya hanya Rp1,7 juta,” katanya.

Saat massa sedang berorasi, Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman pun tiba dengan mobil dinasnya. Politikus Partai Gerindra itu pun meminta perwakilan pegawai PD Pasar Kota Medan untuk bertemu dan menyampaikan aspirasinya secara langsung. “Perwakilan 4 orang naik ke atas, kita bicara di ruangan saya saja,” kata Aulia singkat.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Wali Kota Medan H.Aulia Rachman berjanji akan membayarkan THR tersebut dalam waktu dekat. Untuk itu, pegawai PD Pasar yang belum menerima THR Natal tahun 2020 diminta untuk bersabar. Hanya saja, Aulia belum bisa menjanjikan kapan hak karyawan tersebut akan dibayarkan.

“Tadi aspirasi kami diterima Pak Aulia Rachman. Beliau menjanjikan pembayaran THR dilakukan dalam waktu dekat. Kami diminta bersabar. Begitu juga masalah pergantian direksi, katanya akan ditindaklanjuti,” pungkas para perwakilan yang bertemu dengan Aulia diruangannya.

Sementara itu, Komisi III DPRD Medan meminta Ketua Badan Pengawas (Banwas) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Medan, sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Wiriya Alrahman untuk campur tangan dalam menyelesaikan masalah ini.

Kepada Sumut Pos, Anggota Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin meminta agar Ketua Banwas segera memberikan solusi dari permasalahan tersebut. “Di situ lah fungsi Banwas. Harusnya kalau ada masalah seperti ini, mereka juga ikut menyelesaikan. Panggil itu direksi PD Pasar, lalu segera cari solusi dan cairkan segera THR Natal mereka,” kata Duin kepada Sumut Pos, Selasa (20/4) di ruang kerjanya.

Selain itu, lanjut Duin, selaku Ketua Banwas, Wiriya juga harus segera menanyakan kesiapan para PD yang ada di Kota Medan, baik PD Pasar, PD Pembangunan, maupun PD RPH tentang kesiapan mereka dalam membayar THR Idul Fitri yang tinggal menghitung minggu.

“Jadi bukan hanya untuk yang sudah tertunggak seperti THR Natal pegawai PD Pasar. Bahkan sudah bisa lah Banwas juga menanyakan, sudah ada kah direksi ketiga BUMD itu menyiapkan anggaran untuk pembayaran THR Idul Fitri dalam waktu dekat? Di sini peran Banwas kan harus ada juga. Direksi ketiga BUMD ini pun harus aktif juga, berkolaborasi lah dengan Banwas nya,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Duin, pihaknya di Komisi III DPRD Medan berencana untuk memanggil para direksi PD Pasar, Banwas dan para pegawai yang belum dibayarkan THR nya dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Medan. “Kita usahakan supaya kita di Komisi III segara menggelar RDP terkait belum dibayarkannya THR Natal pegawai PD Pasar ini. Kita mau ini segera ada solusinya, jangan berlarut-larut,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar angkat bicara terkait pengusiran dua jurnalis di Balai Kota Medan. Dimana, pengamanan Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution dinilai berlebihan Sedangkan wartawan harus menjalani tugas sesuai dengan Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Saya melihat masalah ini dari tiga sudut pandang. Pertama, dari sisi Bobby Afif Nasution sebagai menantu presiden mendapatkan pengamanan sebagaimana diatur dalam PP No 59 tahun 2013,” kata Abyadi kepada wartawan, Selasa (20/4).

Kedua, Abyadi mengatakan, Bobby sebagai pejabat publik, yakni Walikota Medan yang dalam jabatannya terdapat hak-hak publik. Kemudian, ketiga, wartawan yang menjalankan tugas pers sebagaimana diamanahkan UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. Bobby sebagai bagian dari keluarga presiden, memang dijamin pengamanannya sebagaimana diatur dalam PP Nomor 59 tahun 2013 tentang Pengamanan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden Beserta Keluarganya. Pada Bagian Ketiga di PP No 59 ini, secara khusus disebut pengamanan anak dan menantu presiden dilaksanakan Paspampres dan Satuan Komando Kewilayahan.

“Jadi, ketika Paspampres melaksanakan tugasnya mengamankan menantu presiden, itu adalah bagian dari amanah ketentuan peraturan. Dan harus diingat, pasal 12 menyebutkan, pengamanan anak dan menantu itu dilakukan selama masih menjabat sebagai presiden. Dan, bentuknya adalah pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan dan pengawalan,” kata Abyadi.

Meski Bobby Nasution berstatus menantu Presiden Joko Widodo, menurut Abyadi, saat menjadi Wali Kota Medan sebagai pejabat publik yang memiliki hak-hak publik untuk dikonsumsi masyarakat luas di Kota Medan. “Karena itu, sebagai pejabat publik, ada kewajiban untuk memberi layanan atas hak-hak publik atau masyarakat dimaksud. Setidaknya, memberi layanan kepada masyarakat atas informasi,” kata Abyadi.

Salah satu bentuk pemberian layanan informasi kepada masyarakat itu, kata Abyadi, dilakukan melalui pers sebagaimana diatur dengan jelas dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers. “Melalui wartawan yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik, pers menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat dari pejabat publik,” tutur Abyadi.

Dalam pasal 6 UU No 40 tahun 1999 tentang Pers menjelaskan, pers nasional hadir guna memenuhi hak-hak masyarakat untuk mengetahui. Kemudian, pers juga berperan mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. “Artinya, saya ingin mengatakan bahwa, teman-teman wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik itu, juga dilindungi oleh undang-undang. Mereka menjalankan tugas mencari dan mengolah informasi, untuk memenuhi hak publik atau masyarakat,” jelas Abyadi.?

Di tengah kondisi itu, Abyadi menilai, Pemko Medan yang seharusnya mengambil langkah bijak agar kedua kepentingan itu bisa dilaksanakan. Di satu sisi pengamanan Bobby sebagai menantu presiden dapat dilaksanakan sesuai PP No 59 tahun 2013, tapi di sisi lain Bobby sebagai pejabat publik tetap bisa memberikan layanan atas hak-hak publik atau masyarakat.

“Dan, yang paling penting lagi adalah, bagaimana agar teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya guna memenuhi hak publik sebagaimana amanah UU No 40 tahun 1999 tentang Pers, dapat dilaksanakan. Ini yang sangat penting. Di sinilah pentingnya peran fasilitasi yang dilakukan Pemko Medan,” jelas Abyadi.

Menurut Abyadi Pemko harus memfasilitasi dengan menyiapkan tempat atau ruangan untuk wartawan yang dapat melakukan wawancara doorstop kepada Wali Kota Medan baik saat pagi masuk kantor maupun saat sore pulang kantor. “Bila ruang atau tempat yang selama ini digunakan teman teman wartawan menunggu walikota saat ini sudah harus disterilkan, maka Pemko Medan yang seharusnya segera menyiapkan tempat/ruangan baru buat teman-teman wartawan. Bila memungkinkan, posisinya bisa mengakses walikota untuk wawancara/doorstop,” harap Abyadi.

Selain itu, pola lain adalah, dengan mengefektifkan peran Humas. “Jadi, Humas harus bisa menjelaskan setiap isu-isu public yang menjadi pertanyaan teman-teman media,” jelas Abyadi.

Terlepas dari semua itu, Abyadi mengharap agar miskomunikasi ini dapat segera diselesaikan. Karena menurut saya, kedua-duanya saling membutuhkan. Wartawan butuh keterangan Wali Kota sebagai pejabat publik. Tapi, walikota sebagai pejabat publik juga paling membutuhkan wartawan. “Saya menyarankan agar masalah ini segera diakhiri. Sehingga permasalahan dapat selesai dan komunikasi antara wartawan dan Bobby Nasution dapat kembali berjalan dengan baik. Demi kebaikan bersama, sebaiknya didatangi teman-teman jurnalis itu. Diajak ngobrol ringan di ruangan. Saya yakin, teman-teman jurnalis itu akan dewasa. Mereka orang orang cerdas,” pungkasnya.

FJP Desak Perbaiki SOP Pengamanan

Ketua FJP Sumut, Lia Anggia Nasution mengatakan dengan tegas, jika Wali Kota Medan sebaiknya bersedia meminta maaf dan mau memperbaiki standar operasional prosedur (SOP) pengamanan yang ada disekitarnya.

Dia pun sangat menyayangkan adanya pelarangan dan pengusiran oleh petugas pengamanan Wali Kota Medan terhadap dua wartawan yang akan melakukan wawancara doorstop dengan Bobby Nasution selaku Wali Kota Medan.”Seharusnya Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai pejabat publik menyadari bahwa jurnalis dilindungi UU Pers No.40 tahun 1999. Sehingga tidak sampai terjadi tindakan yang menghalangi jurnalis mendapatkan informasi dari Wali Kota Medan,” kata Anggi, Selasa (20/4).

Anggi juga menyebutkan, pihaknya tidak mempersoalkan sistem pengamanan terhadap Bobby Nasution sebagai keluarga presiden secara pribadi. Akat Tetapi, Wali Kota sebagai pejabat publik juga harus memiliki SOP pengamanan khusus atau tersendiri untuk para jurnalis yang menjalankan tugas-tugas jurnalistik yang dilindungi undang-undang.

“Wali Kota Medan Bobby Nasution harus terbuka terhadap jurnalis. Bobby harus meminta maaf atas kejadian yang dilakukan pihak pengamannya. Selanjutnya ke depan, jelaskan SOP pengamanan yang tidak mengganggu dan bernuansa menghalang-halangi tugas jurnalis,” ucapnya.

Menurut Anggi, hal ini sangat lah penting. Sebab, jika maaf dan perubahan SOP tidak dilakukan, kondisi riuh bisa terus bergulir terkait ketersinggungan wartawan. Walaupun sebelumnya, sudah ada pertemuan makan malam atau buka puasa bersama Wali Kota Medan dengan insan pers di Kota Medan. (gus/map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) se-gera membahas terkait Peraturan Daerah (Perda) perlindungan konsumen dengan DPRD Sumut. De-ngan tujuan disahkan sebagai Perda di Sumut ini.

“Pemprov Sumut sebenarnya sudah memulai menyusun naskah akademis Perda Perlindungan Konsumen di Sumatera Utara tahun 2020. Langkah ini patut diapresiasi, karena tidak lebih dari 5 provinsi yang memiliki aturan Perlindungan Konsumen,” ujar Ketua LAPK, Ibrahim Nainggolan, Selasa (20/4).

Ibrahim mengatakan, dorongan pemangku kepentingan diperlukan untuk percepatan lahirnya Perda Perlindungan Konsumen. Harapannya tahun ini atau tahun depan sudah masuk Prolegda dan dapat disahkan oleh DPRD Sumut. Idealnya momentum hari konsumen nasional, perlindungan konsumen di Sumut diharapkan lebih baik.

“Pemprov Sumut harus memiliki kebijakan yang mengatur aktivitas perdagangan yang dapat melindungi masyarakat dan menjamin iklim usaha yang sehat. Kebijakan perlindungan konsumen dan perdagangan di level nasional harus diturunkan dalam kebijakan level daerah yang lebih teknis untuk mengatur perlindungan konsumen,” kata Ibrahim.

Indek Keberdayaan Konsumen (IKK) masih kategori mampu patut diduga minimnya pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya. Pengetahuan konsumen terhadap produk sudah tinggi disebabkan banyak media informasi baik media mainstream atau media online. “Tetapi di sisi lain, perkembangan media juga ikut mempengaruhi perilaku dan metode konsumen dalam membeli atau memakai produk. Sementara kemampuan konsumen memproteksi dirinya dari ekses negatif produk masih rendah, termasuk budaya komplain, kritis dan mengadu ke lembaga konsumen masih rendah,” tutur Ibrahim.

Keberadaan berbagai Lembaga Konsumen dan BPSK yang ada di 4 kabupaten/kota sepertinya belum optimal menjalankan peran untuk menyelesaikan keluhan konsumen. Hal ini terkonfirmasi rendahnya pengaduan yang ada, kalaupun ada konsumen yang mengadu tetapi pengaduan ke YLKI Jakarta dan BPKN banyak berasal dari Sumut. “Idealnya keluhan konsumen di Sumatera Utara harus diselesaikan lembaga konsumen di Sumatera Utara atau konsumen dapat mengadu ke BPSK yang ada di Medan, Pematang Siantar, Sibolga dan Asahan,” jelas Ibrahim.

Motto Hari Konsumen Nasional tahun ini Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa tentu sejalan dengan harapan Pemprov Sumut. Ibrahim menjelaskan bagaimana produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan nyaman digunakan, serta bagaimana pelaku usaha dalam negeri atau UMKM dapat berkembang. “Tentu karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, provinsi Sumatera Utara harus segera memiliki Perda Perlindungan Konsumen karena produk yang masuk ke Sumatera Utara banyak berasal dari luar provinsi dan luar negeri, maka mendesak kebijakan level provinsi dilahirkan yaitu Perda Perlindungan Konsumen,” kata Ibrahim.

Selain itu, lanjutnya, Perda Perlindungan Konsumen dapat memperkuat peran lembaga konsumen dan BPSK yang ada di Sumut. Karena, garda terdepan penyelesaian keluhan konsumen berada pada lembaga konsumen dan BPSK. “Keterlibatan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah juga penting dilakukan dan pembagian peran dalam Perda Perlindungan Konsumen akan mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat dan produk pelaku usaha yang berkualitas,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang II hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, Hendra Dermawan Siregar, diminta jangan sampai mempermalukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk ketiga kali.

Catatan Sumut Pos, dalam dua edisi pelantikan kepala daerah sebelumnya, sempat terjadi miss dalam momen sakral tersebut. Yang pertama terjadi saat pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang I, tepatnya di sesi II, pada 26 Februari lalu. Adapun miss yang terjadi cukup krusial, di mana tidak dihadirkannya pengambil sumpah dari agama Kristen Katolik.

Kesalahan itu diketahui, setelah Gubsu Edy Rahmayadi mengecek ulang kehadiran para pengambil sumpah saat membacakan sumpah dan janji jabatan dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama peserta pelantikan. Seketika, protokoler acara terlihat sibuk untuk mencari tau nomor pemuka agama Katolik dari pemuka agama Protestan, yang lebih dulu hadir di pelantikan. Alhasil, acara sakral itu pun menjadi kurang hidmat.

Seperti diketahui, dalam sesi II tersebut, terdapat lima pasangan calon yang diambil sumpah janji jabatan oleh Gubsu. Sedangkan sesi I, terdapat enam paslon yang dilantik dengan total keseluruhan ada 11 paslon kepala daerah.

Tak hanya itu, miss lainnya masih terulang pada momen sakral pelantikan tiga penjabat (Pj) kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Samosir pada 31 Maret 2021. Yakni saat Gubsu membacakan pidato usai pengambilan sumpah janji jabatan bagi ketiga pejabat eselon II Pemprovsu tersebut. Mereka dilantik adalah; Mulyadi Simatupang (Pj Bupati Labuhan Batu/Kadis Kelautan dan Perikanan); Alfi Syahriza (Pj Bupati Labusel/Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang); Harianto Butarbutar (Pj Bupati Samosir/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan).

Adapun Gubsu sempat terlihat kebingungan atas teks yang ia bacakan itu. Usai acara, Gubsu kemudian memanggil Hendra Dermawan untuk menanyakan isi teks yang ia bacakan tadi. Ternyata diketahui, cukup banyak coretan-coretan berupa kode pada teks dimaksud, sehingga membingungkan Gubsu saat membacakannya.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Misno Adi Syahputra, mengatakan kesalahan ini cukup fatal dan tidak boleh lagi terulang untuk selanjutnya. “Ibarat lagu jangan sampai ketiga kalilah. Malu nanti pak gubernur kita sebab itu momen sakral. Sama artinya itu mempermalukan pemimpin kita,” katanya.

Apalagi rekam jejak Hendra Dermawan pernah menjadi Kabag Protokol di masa Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini urusan keprotokolan memang. Nah ini yang disayangkan, latar belakang dia orang protokol masa bisa salah dalam mengatur acara yang begitu sakral tersebut,” katanya.

Kepada pria yang sebelumnya menyabet predikat doktor sangat memuaskan di USU pada 6 November 2020, disarankan Misno untuk belajar lagi bidang keprotokolan. “Perlu belajar lagi saya kira dia dan jajaran terkait yang memang tugasnya dalam bidang keprotokolan. Karena sebelum acara dimulai, biasanya ada gladi resik dan gladi bersih dan di situ seharusnya dipastikan betul agar tidak ada kesalahan berarti,” pungkasnya.

Sementara menyangkut jadwal pelantikan kepala daerah gelombang II ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengungkapkan, sesuai rencana akan digelar pada 26 April mendatang.

“Tetap kami jadwalkan tanggal 26 April ini meski belum turun sampai sekarang SK (surat keputusan) dari Kemendagri. Kamis besok kami ada rapat koordinasi lagi dengan kabupaten/kota untuk menentukan acara digelar virtual, dicampur atau dilakukan secara langsung. Kami masih usulkan tujuh daerah itu untuk dilantik pada gelombang II nanti,” kata Kabag Otda Ahmad Rasyid Ritonga.

Adapun ketujuh daerah tersebut antara lain, sebutnya, Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Samosir. “Direncanakan Samosir dan Nisel jika berkasnya rampung. Memang SK belum ada ditandatangani Mendagri. Lima daerah sudah kita usulkan sebelumnya,” kata Rasyid. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah sehat merupakan indikator bagi kota sehat. Rumah sehat itu merupakan perumahan yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan harus memenuhi syarat kesehatan agar penghuninya tetap sehat.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Lita Sri Andayani SKM MKes mengatakan, rumah yang sehat tidak lepas dari sarana dan prasarana yang baik. Penyediaan air bersih, sanitasi, pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.

“Untuk mewujudkan rumah sehat, bukan hanya dari Dinas Kesehatan atau orang-orang ahli kesehatan masyarakat saja. Melainkan, semua pihak termasuk juga peran aktif masyarakat,” ujar Lita pada webinar yang digelar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut baru-baru ini.

Menurut Teori Hariyanto (2007), Lita menyebutkan, pengadaan perumahan dari pemerintah dan swasta hanya 15 persen. Sedangkan 85 persennya dihuni oleh masyarakat secara swadaya tetapi tanpa pengaturan yang terkonstruksi dan terdesain dengan baik, sehingga pertumbuhan perumahan itu tidak terkontrol. “Tumbuhnya pemukiman-pemukiman yang tidak terkendali yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pemukiman. Ini tentunya akan memunculkan masalah fisik lingkungan dan kerawanan sosial,” sebutnya.

Lebih jauh Lita menggambarkan, rumah sehat dan sanitasi di Kota Medan. Sebagai contoh, di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun hanya 55% masyarakat memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian, 45,8% memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang masih banyak tidak standar.

Contoh lain, di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun, 35% masih membuang sampah ke Sungai Deli sehingga menyebabkan banjir. Di samping itu, 59,6% masih buang air besar (BAB) di Sungai Deli dan buang air kecil. Bahkan, parahnya 71,2% penggunaaan sungai yang tidak baik, sungai itu menjadi tepat mandi cuci kakus.

Sementara itu, di Kecamatan Medan Marelan, 70% jamban yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi jamban sehat. Mereka punya jamban tapi tidak sesuai jamban sehat, dan hanya 3,3% balita yang menggunakan jamban. “Bayangkan ini sangat menjadi masalah, ditambah lagi saat ini bayi itu dipakaikan pampers. Jika BAB di pampers, BAB-nya langsung dibuang begitu saja ke sungai, sehingga sungai kini menjadi toilet terbuka,” paparnya.

Lain lagi di Kecamatan Medan Belawan, yang memiliki hambat sehat hanya 30%. Sedangkan di Kecamatan Medan Denai 95,5% sarananya tidak milik sendiri, sehingga tidak memiliki syarat kualitas kesehatan.

Lita menuturkan, kendala dan tantangan yang ditemukan saat ini terkait rumah sehat, akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah masih belum sesuai. Sedangkan akses pemilikan rumah untuk menengah ke atas tidak ada masalah. “Selain terbatasnya pemerintah dalam menyediakan perumahan, lalu peran serta perusahaan yang bisa dioptimalkan. Selain itu, kurang koordinasi dan keterpaduan antara kebijakan perumahan dan pemukiman dengan SKPD,” tutur dia.

Diutarakan dia, berdasarkan riset pihak pemerintah, masyarakat dan swasta, kota yang sehat adalah kota yang tidak ada polusi, bersih teratur dan indah. Namun, pemahaman ini tidak sama satu dengan yang lain. Begitu juga pemerintah, lebih mengedepankan bahwa rumah sehat itu urusan masing-masing.

Padahal, sesuai aturan rumah sehat itu, diatur oleh pemerintah dalam arti pemerintah memberikan edukasi apa syarat rumah sehat. Karena itu, pada saat membuat perizinan harus sesuai dengan konsep rumah sehat. “Medan belum layak sebagai kota sehat karena masih sering banjir, parit tumpat dan tumpukan sampah,” tegasnya.

Lita berharap, dari pemaparan yang disampaikan bisa memberikan rekomendasi kepada walikota Medan untuk meletakkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah serta jangka pendek. Artinya, dapat memasukkan program kota sehat dan rumah sehat dalam pembangunan.

Sementara, Ketua IAI Sumut Boy Brahma Sembiring yang ikut pada webinar menyampaikan tentang konsep rumah kekinian yang respon terhadap pandemi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyiapkan lahan atau melaksanakan pembangunan dengan swasta, membuat bangunan rumah susun 3 atau 4 lantai. Rumah di tepian sungai dipindahkan, tetapi tidak harus dipindahkan ke lokasi yang jauh yang mereka tidak tahu-menahu.

“Kalau bisa di sekitar situ juga dibebaskan lahannya. Kalau rumah itu dekat mereka itu akan baik secara psikologi mereka. Karena di kawasan itu banyak memori mereka yang harus dipertahankan. Namun dengan adanya bangunan yang baru penataan akan bisa lebih baik dilakukan,” jelasnya.

Dia menyarankan, rumah sehat itu tidak lagi harus seperti dulu paradigmanya. Jangan rongganya terlalu sempit, harus ada halaman. Masih memungkinkan bangunan itu ada hidroponik aquaponik yang disediakan, sehingga ada aktifitas baru. “Di-join-kan antara rumah dan city farming. Tanaman itu selain bisa menghasilkan Ekonomi juga bisa memberikan oksigen. Artinya rumah akan menjadi sehat,” pungkasnya. (ris/ila)