BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pengadilan Negeri Kelas 1B Binjai telah mengatur jadwal persidangan pidana maupun perdata selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Ini dilakukan mengikuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja pada Ramadan 1443 Hijriah bagi ASN.
Palu Hakim-Ilustrasi
“Ya, kami sudah mengatur jadwal sidang perdata maupun pidana selama jam kerja pada bulan puasa,” kata Humas PN Binjai, David Simare-mare, Selasa (20/4).
Selama bulan suci Ramadan, jam kerja ASN di PN Binjai pada Senin sampai Kamis mulai pukul 8.00 WIB hingga 15.00 WIB. Sementara pada Jum’at, pukul 8.00 sampai 15.30 WIB.
“Untuk jam istirahat pada Senin sampai Kamis, jam 12 sampai 12.30 siang. Pada Jum’at, jam istirahat jam 11.30 sampai 12.30 WIB,” ujar dia.
Mengenai jam sidang, kata dia, majelis di PN Binjai sepakat memajukan jadwalnya. Tujuannya, kata dia, agar tidak terjadi penumpukan tahanan lantaran saat ini masih di tengah pandemi.
Umumnya jadwal sidang perdata digelar pukul 10.00 WIB. Karena bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, sidang perdata digelar pukul 9.00 WIB.
“Untuk jadwal sidang pidana selama bulan suci Ramadan digelar pukul 12.00 WIB sampai 15.00 WIB. Sedangkan kalau tidak bulan puasa, sidang pidana digelar pukul 13.00 WIB. Bahkan mau molor juga jam 14.00 WIB, baru mulai sidang pidana,” urai dia.
Dia menambahkan, majelis hakim PN Binjai menggelar belasan sidang perkara pidana selama bulan suci Ramadan.
Hingga kini, jadwal sidang dimajukan berjalan efisien dan efektif.
“Kami juga berharap kerjasamanya dari jaksa dalam proses persidangan agar datang tepat waktu yang sudah dijadwalkan. Supaya tidak terjadi molor waktu sidang lagi, kami mohon kerjasamanya,” tukasnya. (ted)
TANDATANGANI: Wabup Langkat, H.Syah Afandin saat menandatangi berita acara penyampaian LKPJ Bupati Langkat TA 2020, belum lama ini.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat telah menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Langkat Tahun Anggaran 2020.
TANDATANGANI: Wabup Langkat, H.Syah Afandin saat menandatangi berita acara penyampaian LKPJ Bupati Langkat TA 2020, belum lama ini.
Dengan diterimanya LKPJ tersebut, merupakan rekomendasi untuk Pem-kab Langkat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemkab Langkat untuk bekerja lebih optimal.
Ketua DPRD Langkat, Surialam, mengatakan, rekomendasi yang diberikan berupa catatan strategis yang berisi saran, masukan, koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu, dan tugas umum pemerintah. “Sebagai bahan perbaikan terhadap kinerja penyelenggaraan Pemkab Langkat,” katanya.
Dengan begitu, Bupati Langkat Terbit Rencana PA pada sidang paripurna DPRD Langkat, mengucapkan terima kasih kepada Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota dewan, serta kepada Ketua Fraksi, Ketua Komisi, juga anggota komisi dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Langkat, telah menyelesaikan pembahasan LKPJ TA 2020.
Bupati Langkat meyakini, tanggapan dan rekomendasi tersebut guna penyempurnaan dan perbaikan, untuk memberhasilkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan pelayanan masyarakat di tahun berikutnya.(bbs)
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – PDAM Tirta Wampu Kabupaten Langkat, ingin melakukan gebrakan peningkatan sarana dan prasarana air bersih kepada masyarakat Langkat.
Hal itu disampaikan Dirut PDAM Tirta Wampu Langkat, Hermansyah Sukendar didampingi PPK Air Minum SKPPP Wilayah I Sumut, Ade Basyarat, saat beraudiensi dengan Wabup Langkat, Syah Afandin di Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (19/4)
Gebrakan tersebut dengan melakukan pembangunan Boster tampung, yang nantinya akan digunakan untuk pembagian air bersih di wilayah Kecamatan Pangkalansusu dan Kecamatan Besitang.
Selain itu, lanjut Hermansyah, PDAM Tirta Wampu merencanakan pembangunan perpipaan di wilayah Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padangtualang. Hal itu dilakukan juga untuk meningkatkan penyaluran air bersih bagi masyarakat setempat.
Menanggapi rencana tersebut, Wabup Langkat H.Syah Afandin mengapresiasi rencana PDAM Tirta Wampu dan mendukung program-program yang disampaikan Dirut PDAM Tirta Wampu.
“Tujuannya bagus, untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat Langkat, dalam memenuhi kebutuhan air bersih,”pungkasnya. (yas/han)
KARYA TANGAN: Mimbar gereja hasil karya tangan warga binaan Lapas Binjai yang digunakan pengurus GBI Salapian, Langkat.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Binjai secara terus menerus melakukan inovasi, dan mempromosikan produk produk yang dihasilkan oleh warga binaan.
KARYA TANGAN: Mimbar gereja hasil karya tangan warga binaan Lapas Binjai yang digunakan pengurus GBI Salapian, Langkat.
Salah satunya menitipkan produk makanan kepada keluarga yang sedang berkunjung, dan mengajak ke galeri hasil karya warga binaan. Promosi ini juga dilakukan dalam rangka menyambut Hari Bhakti Pemasyarakatan ke-57 tahun 2021 pada 27 April mendatang.
“Sejak awal April kemarin sudah kami ayo-ayokan pengunjung untuk melihat sekaligus membeli produk wargabinaan,” kata Kepala Seksi Kegiatan Kerja Lapas Binjai, Raymond Andika Girsang, Selasa (20/4).
Dia menjelaskan, maksud dan tujuan mengajak pengunjung untuk singgah ke galeri hasil karya wargabinaan, untuk memberikan dukungan kepada wargabinaan agar semakin semangat berkarya, memberi dukungan untuk meningkatkan pembinaan di Lapas Binjai dan memberi dukungan pembinaan di Lapas,” seru Raymond.
Adapun daftar produk hasil karya wargabinaan Lapas Binjai yakni, sayuran hidroponik labin yang merupakan pilot project lapas produktif di Binjai. Kemudian jenis sayuran hidroponiknya yakni, samhong, khailan, sawi botol, bayam, kangkung, selada, timun dan melon.
Sementara hasil karya pelatihan keterampilan pada program kemandirian berupa sandal jepit, tas rajutan, meubel. Kemudian ada juga mengungkapkan karya seninya berupa lukisan dan miniatur becak mesin, sepeda motor, dan lain lain.
“Kami jajaran kegiatan kerja juga menerima orderan meubel sesuai pesan masyarakat. Seperti pesanan Gereja Bethel Indonesia Salapian, yang turut mendukung produksi wargabinaan dengan pesan meubel berupa Mimbar Gereja,” ujar dia.
“Mereka (pengurus GBI Salapian) mengatakan senang sekali membeli produk napi. Mimbarnya cantik dan bagus,” tambah Raymond menirukan ucapan salah satu pengurus GBI Salapian.
Karenanya, dia dan jajaran Giatja Lapas Binjai mengajak masyarakat untuk mempublikasikan produk yang dibeli dari galeri hasil karya wargabinaan ke media sosial pribadi dengan hastag #AkuBeliProdukNapi. “Hal tersebut dinilai sebagai wujud dukungan mempromosikan hasil karya wargabinaan dan juga puncaknya, Lapas Binjai akan menggelar kegiatan One Day One Prison’s Product pada 23 Maret 2021,” ujar dia.
Sementara, Kasubbid Pembinaan PI dan Kerjasama Kemenkumham Sumut, Pariaman Saragih mendukung hasil karya wargabinaan Lapas Binjai. “Saya turut mendukung produk hasil karya wargabinaan dengan membeli sayur Hidroponik Labin.,” tukasnya. (ted)
SAMBANGI: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai, Edy Surya, saat menyambangi rumah Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (20/4). Darmawan/Sumut Pos.
TANJUNGBALAI, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, Selasa (20/4). Penggeledahan rumah orang nomor satu di Tanjungbalai itu dilakukan sekitar pukul 08.30 WIB. Penggeledahan itu disebutkan dalam rangka pengumpulan bukti.
SAMBANGI: Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai, Edy Surya, saat menyambangi rumah Wali Kota Tanjungbalai, Selasa (20/4). Darmawan/Sumut Pos.
Kabar beredar di kalangan wartawan, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan suap yang melibatkan Syahrial, ketika dirinya menjabat sebagai Ketua DPRD Tanjungbalai tahun 2014-2016 silam.
Pantauan di lapangan, sejumlah petugas yang mengenakan rompi bertuliskan KPK terlihat mendatangi rumah pribadi Wali Kota di Jalan Sriwijaya, Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai. Petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi untuk mengawal proses pemeriksaan.
Pukul 13.05 WIB, sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai tampak mendatangi rumah wali kota. Tiga orang pejabat OPD yang masuk ke rumah Wali Kota yakni: Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai, Yusmada, Kepala Bagian Umum Kota Tanjungbalai, Humayni Nasution, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Tanjungbalai, Edy Surya.
Edy Surya terlihat datang naik minibus hitam. Ia mengatakan, datang karena ada urusan dengan Wali Kota. Saat ditanya apakah dipanggil KPK, ia membantah. “Nggak ada yang manggil aku. Aku datang sendiri,” kata Edy sembari memasuki gerbang rumah Syahrial.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kota Tanjungbalai, Walman Riadi P Girsang, membenarkan sejumlah petugas KPK melakukan penggeledahan di rumah pribadi wali kota. “Iya (penggeledahan) lagi di sini. Cuma dalam perihal ada apa saya belum dapat informasi,” kata Wilman, Selasa (20/4).
Walman juga memastikan, hingga Selasa siang, Wali Kota Tanjungbalai masih berada di rumah pribadinya. “Di rumah pribadinya (wali kota). Cuma dalam hal apa mereka (KPK) turun dan periksa belum tahu,” ucapnya.
Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri, membantah ada OTT terhadap Wali Kota Tanjungbalai. “Informasi yang kami terima, tidak ada OTT (Operasi Tangkap Tangan). Namun demikian, benar ada kegiatan tim KPK di sana dalam rangka pengumpulan bukti,” kata Plt. Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (20/4).
Berdasarkan kebijakan baru pimpinan KPK, penetapan tersangka berikut konstruksi perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya penangkapan ataupun penahanan. “Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut,” tambah Ali.
Gubsu Edy: Saya Cek Dulu
Terkait kabar penggeledahan rumah Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengatakan belum mendapat informasi valid . Karenannya, ia enggan berkomentar banyak.
“Saya barusan tau ini. Nanti salah saya jawab. Nanti saya cek dulu. Saya belum tau persoalan apa. Belum tau,” aku Edy menjawab wartawan di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Medan.
Begitupun ia mengatakan, jika komisi antirasuah mulai bertindak, pasti ada sesuatu hal yang salah dalam hal kelola pemerintahan di Pemko Tanjungbalai. “Kalau ada asap, pasti ada api. Untuk itu nanti ya, saya baru tau juga,” ujarnya.
Karenanya ia kembali mengimbau kepada seluruh kepala daerah maupun pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada di Sumut, untuk tidak coba mengambil keuntungan dalam menjalankan program pembangunan dan pemerintahan yang dananya bersumber dari APBD daerah masing-masing.
“Ikuti aturan yang benar, mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, laporan hingga pertanggungjawaban. Ikutin. Ini uang rakyat, untuk membangun, untuk kesejahteraan rakyat. Lakukan ini semua,” tegasnya.
Hingga kemarin belum ada keterangan resmi dari KPK ihwal dugaan kasus yang menjerat Wali Kota Tanjung Balai, M Syahrial, termasuk soal penggeledahan. (mag-09/prn)
REKOR: Seorang wanita menangis di India karena keluarganya kena Covid-19. Kasus harian Covid-19 di India tembus rekor tertnggi di dunia.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – India menembus rekor kasus harian Covid-19 tertinggi dunia pada Selasa (20/4) dengan angka kematian paling banyak selama pandemi melanda negara itu. Kementerian Kesehatan India melaporkan 259.170 kasus infeksi baru, rekor tertinggi di dunia. Selain itu, India juga mencatat rekor angka kematian harian terbesar di negara itu, yaitu mencapai 1.761.
REKOR: Seorang wanita menangis di India karena keluarganya kena Covid-19. Kasus harian Covid-19 di India tembus rekor tertnggi di dunia.
Secara keseluruhan, India sudah melaporkan 15,32 juta kasus Covid-19 sejak pandemi melanda. Dengan angka ini, India menempati urutan kedua setelah Amerika Serikat sebagai negara dengan kasus Covid-19 tertinggi di dunia.
Sebagaimana dilansir Reuters, negara dengan populasi terbesar kedua di dunia itu pun terjerumus dalam situasi darurat kesehatan publik terbesar.
Kamar-kamar rumah sakit dilaporkan penuh dengan laporan kekurangan obat di berbagai daerah, sementara pusat-pusat kremasi juga kewalahan melayani permintaan yang mendadak melonjak.
Para warga di salah satu negara bagian terpadat di India, Uttar Pradesh, pun meminta bantuan melalui berbagai jejaring sosial untuk mencarikan rumah sakit bagi anggota keluarga mereka yang terinfeksi Covid-19.
Pemerintah Ibu Kota India, New Delhi, pun memutuskan memberlakukan lockdown selama enam hari penuh mulai Senin (19/4).
Ada dua penyebab kenaikan penularan corona di India. Pertama, abai protokol. Hampir semua negara bagian India mengalami lonjakan penularan corona. Namun, ribuan warga India tetap menghadiri ritual umat Hindu yakni mandi di sungai alias Kumbh Mela yang berlangsung di beberapa sungai besar di India, seperti Sungai Allahabad di Prayagraj, Ganges-Yamuna Sarasvati, Haridwar di Ganges, Nashik di Godavari, dan Ujjain di Shipra dalam beberapa waktu terakhir.
Dikutip AFP, para peserta ritual tersebut sama sekali tak mengindahkan protokol kesehatan seperti tak memakai masker dan tidak menjaga jarak. Ribuan orang di India lantas dinyatakan positif Covid-19 setelah perayaan Kumbh Mela.
Kedua, varian baru corona. Para ahli kesehatan masyarakat khawatir bahwa varian virus corona baru yang dinilai lebih ganas memperparah penularan Covid-19 di negara Asia Selatan itu.
Varian baru corona India ini disebut B1617 yang berasal dari mutasi ganda E484Q dan L452R. Varian corona baru ini terdeteksi pertama kali pada tahun lalu. “Ini adalah varian corona yang kami tinjau terus. Memiliki dua mutasi virus ini mengkhawatirkan,” kata Maria Van Kerkhove, pejabat teknis utama WHO pada Jumat pekan lalu.
Indonesia Was-was
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin berharap Indonesia tak akan mengalami lonjakan penularan virus corona (Covid-19) seperti dialami India dalam beberapa waktu terakhir.
Budi mengatakan lonjakan kasus di India terjadi saat tren pertambahan kasus menurun. Di saat yang sama, ia menganggap vaksinasi Covid-19 India berjalan lancar.
Selain Menkes, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy juga mengaku waswas atas kondisi lonjakan eksponensial kasus Covid-19 yang melanda India. Dengan kondisi global itu, ia menyebut pemerintah tengah waspada agar kasus serupa tidak terjadi di Indonesia.
Muhadjir lantas menyoroti menurunnya protokol kesehatan 3M di masyarakat yang dikhawatirkan dapat menjadi pemantik kembali meningkatnya penularan kasus virus corona yang tinggi di Indonesia.
“Ini yang sangat mengkhawatirkan kita sekarang, pemerintah sangat waspada jangan sampai apa yang terjadi di India itu terjadi juga di negara kita,” kata Muhadjir dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal Youtube Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Selasa (20/4).
Muhadjir juga berharap mudik Lebaran mendatang tidak menjadi sumber peningkatan kasus corona di Indonesia. Sebab menurutnya, meski pemerintah telah melarang mudik, namun ia meyakini banyak masyarakat yang masih ‘nakal’ pulang kampung di tengah pandemi.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lantas merefleksikan angka pemudik pada Lebaran tahun lalu yang berjumlah 73-83 juta orang. Untuk itu, ia tak bisa membayangkan bila pemerintah tidak melakukan rem mudik. Puluhan juta orang bakal berpotensi menciptakan penularan kasus Covid-19 di kampung halaman.
“Tentu saja kita tidak ingin hari raya Lebaran nanti menjadi pemicu utama dari naiknya kasus. Bahwa kemungkinan akan ada kenaikan itu biasanya tak terhindarkan, karena bagaimanapun tingkat ketidakpatuhan untuk mematuhi larangan mudik itu juga tidak 100 persen,” ungkapnya.
Dengan potensi kenaikan kasus itu, maka Muhadjir mewanti-wanti kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menahan kemauan diri untuk mudik pada Lebaran mendatang. Ia menyayangkan apabila kasus Covid-19 yang sudah berminggu-minggu relatif turun, kemudian bakal melonjak akibat aktivitas pemudik.
“Ini yang sangat mengkhawatirkan kita. Sekarang angka kematian kita relatif landai. Naik tidak, tapi turun juga belum. Ini harus kita syukuri, tetapi juga terus harus punya waspada tinggi,” kata Muhadjir. (cnn)
TKI: TNI AL mengmankan 20 TKI yang pulang dari Malaysia, beberapa waktu lalu. Libur Lebaran tahun ini, sejumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri diprediksi akan pulang ke tanah air. Pemerintah Provinsi Sumut mewaspadai kepulangan para perantau itu, dengan melakukan pemeriksaan di berbagai pintu masuk Sumut. Para pekerja migran wajib karantina selama 5 hari. fachril/sumut pos.
SUMUTPOS.CO – Menjelang libur Idul Fitri 2021, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ekstrawaspada akan peningkatan signifikan penyebaran Covid-19. Pasalnya, saat ini dunia memasuki gelombang ketiga penyebaran virus Corona. Sementara arus mobilitas penduduk diperkirakan akan meningkat signifikan karena libur Lebaran. Termasuk arus kepulangan para perantau khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari luar negeri.
TKI: TNI AL mengmankan 20 TKI yang pulang dari Malaysia, beberapa waktu lalu. Libur Lebaran tahun ini, sejumlah pekerja migran Indonesia di luar negeri diprediksi akan pulang ke tanah air. Pemerintah Provinsi Sumut mewaspadai kepulangan para perantau itu, dengan melakukan pemeriksaan di berbagai pintu masuk Sumut. Para pekerja migran wajib karantina selama 5 hari. fachril/sumut pos.
“ADA PENINGKATAN (Covid-19) yang signifikan di dunia, Eropa, Amerika, bahkan Thailand. Ini perlu kita antisipasi secara serius. Karena di negara kita mudik saat Lebaran sudah menjadi tradisi kuat. Bukan hanya dari Sumut, tetapi juga dari luar negeri,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, usai Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 dan Mitigasi Bencana Wilayah Sumut, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Selasa (20/4).
Karena itu, kepulangan pekerja migran ini menjadi perhatian Pemprov Sumut. Di mana sejak pandemi Covid-19, Sumut menjadi salahsatu pintu masuk kedatangan dari luar negeri, baik PMI legal maupun PMI ilegal. Total sejak 2 Januari hingga 18 April 2021, terdapat 9.983 WNI dari luar negeri yang masuk ke Sumut. Jumlah ini diperkirakan akan meningkat jelang Idul Fitri.
“Kita akan segera membentuk tim yang terdiri dari semua instansi terkait, karena ini butuh koordinasi kuat. Termasuk bandara, pelabuhan, imigrasi, TNI, Polri dan lainnya. Kita akan betul-betul mem-filter WNI yang masuk ke Sumut (Wajib) karantina selama lima hari untuk yang negatif tes PCR. Sedangkan yang positif kita rawat bila butuh perawatan,” tegas Edy Rahmayadi.
Kekhawatiran kedatangan WNI dari luar negeri meningkat karena saat ini penyebaran mutasi Covid-19 meningkat. Menurut keterangan Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 dr Dwi Bur Aisyah, ada enam varian yang terdeteksi di Indonesia. Yakni D6144G (1048 mutasi April 2020), Q677H (40 mutasi April 2020), L18F (56 mutasi September 2020), N439K (245 mutasi November 2020), N501Y (12 mutasi Jan 2021) dan E484K (2 mutasi Februari 2021).
“Berdasarkan data GISAID (Global Initiative on Sharing ALL Influenza Data), ada 6 mutasi varian yang ditemukan di Indonesia. Ini bisa jadi bertambah dengan kedatangan orang dari luar negeri. Kita tidak ingin itu terjadi, karena semakin banyak variannya tentu akan semakin sulit penanganannya,” kata Dwi melalui teleconference.
Selain mewaspadai kedatangan perantau dari luar negeri, Sumut juga mengantisipasi arus mudik antar kota, serta kemungkinan kerumunan masyarakat di tempat-tempat wisata karena adanya larangan mudik.
Kasus Covid-19 di Sumut sendiri selama dua bulan terakhir cukup datar. Bulan Februari rata-rata penambahan 131 kasus per hari, dan Maret 91 —bahkan tiga bulan sebelumnya— berada di angka 80-an.
Menurut Gubsu Edy, tren positif ini perlu ditingkatkan dan dipertahankan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak mudik dan menjauhi kerumunan terutama di tempat-tempat wisata.
Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid-19, mobilitas penduduk Sumut meningkat signifikan ke taman dan tempat wisata pada libur panjang Februari 2020 hingga April 2021. Pada saat Idul Adha 2020 ada peningkatan mobilitas 20%, saat libur kemerdekaan 29%-99%, Maulid Nabi 41%, Natal dan Tahun Baru 23%-85%, Imlek 21% dan Isra Mikraj 24%.
Satgas: Mudik Bisa Berakibat Buruk
Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, juga mengingatkan mudik ke kampung halaman bisa berakibat buruk kepada daerah-daerah yang masih berstatus zona hijau.
Di Sumut dari 12 April – 18 April 2021 tidak ada kabupaten/kota yang berstatus risiko tinggi, 10 kabupaten kota risiko sedang, 20 risiko rendah, 3 tanpa kasus dan 0 yang tidak terdampak. Capaian ini menurut Doni tidak akan bertahan lama atau malah makin memburuk, bila tingkat kepatuhan masyarakat rendah.
“Sumut sudah bekerja keras untuk menangani Covid-19. Tetapi bila tidak ada kepatuhan capaian ini tidak akan lama. Tahan kerinduan Anda kepada orang tua di kampung, karena bila Anda memaksakan mudik dan membawa Covid-19 ke kampung itu bisa menjadi kisah tragis karena di kampung fasilitas kesehatan kemungkinan minim. Secara tidak langsung mungkin Anda menjadi pembunuh orang tua-orang tua di kampung bila memaksakan mudik,” tegas Doni seperti dikutip dari siaran pers BNPB, Selasa (20/4).
Karena itu, kata Doni, dibutuhkan kerelaan masyarakat untuk mengajak perantau agar tidak pulang ke kampung halaman. Karena aktivitas mudik sangat berpotensi menyebabkan penularan virus COVID-19. “Apabila hal itu terjadi, maka dapat berakibat fatal dan berujung kematian, khususnya bagi penderita komorbid,” tutur Doni yang juga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini.
Doni menuturkan, pada momentum libur nasional 2020 Data Satgas Penanganan COVID-19 menunjukkan bahwa kasus aktif Covid-19 naik secara signifikan pasca-liburan. Hal itu disebabkan adanya mobilitas penduduk yang sangat berpeluang menjadi perantara, baik yang menularkan maupun tertular Covid-19. Akibatnya, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit mengalami peningkatan dan beberapa di antaranya bahkan penuh. (prn/kps)
RAKOR:
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama Kepala BNPB RI Doni Monardo, melaksanakan rakor terkait perkembangan dan penekanan penyebaran Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan, Selasa (20/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang keluar dari zona merah (risiko tinggi) Covid-19. Kedua daerah tersebut kini berstatus zona oranye (risiko sedang). Status zonasi itu berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia per tanggal 18 April, seperti dikutip dari website covid19.go.id.
RAKOR:
Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, bersama Kepala BNPB RI Doni Monardo, melaksanakan rakor terkait perkembangan dan penekanan penyebaran Covid-19 di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan, Selasa (20/4).
Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan. Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya.
Kemudian indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20% jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.
Kabupaten/kota di Sumut dengan status zona oranye berjumlah 10 daerah, menurun dari pekan sebelumnya dengan jumlah 18 daerah. Ke-10 daerah zona oranye selain Medan dan Deliserdang, yakni Tebingtinggi, Dairi, Sibolga, Batu Bara, Gunungsitoli, Labuhanbatu Utara, Karo, serta Tapanuli Utara. Sedangkan daerah zona kuning terdapat 20 kabupaten/kota, meningkat 10 daerah. Sementara, zona hijau 3 daerah yakni Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, di Kota Medan kasus terkonfirmasi positif Covid-19 telah mencapai 15.105 orang, bertambah 30 kasus baru. Kemudian angka kesembuhan 13.701 orang, bertambah 42 kasus baru. Angka kematian akibat Covid-19 457 orang dan suspek 726 orang, bertambah 21 kasus baru.
“Sedangkan di Deliserdang, 4.067 orang positif (tambah 19 kasus baru), 3.254 orang sembuh (tambah 5 kasus baru), 135 orang meninggal, dan nol kasus suspek,” ungkap Aris, Selasa (20/4).
Lebih lanjut Aris mengatakan, akumulasi kasus positif di Sumut saat ini mencapai 28.741 orang, bertambah 67 kasus baru. Sementara angka kesembuhan 25.513 orang, bertambah 66 kasus baru. Dan, meninggal 951 orang, bertambah 2 kasus baru serta suspek 851 orang dengan penambahan 21 kasus baru.
“Angka penderita Covid-19 aktif di Sumut kini 2.277 orang, dengan rincian 875 dirawat di rumah sakit dan 1.402 orang isolasi mandiri. Sementara di Medan 947 orang dan Deliserdang 678 orang,” tandasnya.
Diketahui, sebelumnya Medan dan Deliserdang masuk zonasi risiko tinggi penyebaran virus corona. Status zona merah tersebut berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia per tanggal 11 April yang disampaikan pada website covid19.go.id.
Seluruh RS Diminta Terima Pasien Covid
Terpisah, Komisi II DPRD Medan meminta Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan tetap tegas melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Kota Medan. Sebab kasus baru positif Covid-19 masih terus bertambah. “Meski pun vaksinasi terus berjalan, namun vaksin tidak bisa menjamin masyarakat yang sudah divaksin tidak bisa terinfeksi. Karena itu, Satgas harus tetap tegas,” ucap anggota Komisi II DPRD Medan, Afif Abdillah, kepada Sumut Pos, Selasa (20/4).
Dikatakan Afif, saat ini ruang isoalasi sejumlah RS yang menangani Covid-19 juga sudah penuh. Hal ini menunjukan bahwa saat ini kasus Covid-19 di Kota Medan terbilang darurat. Untuk itu, Pemko Medan tidak bisa lagi melakukan langkah-langkah dengan perencanaan seperti biasa.
Sebagai langkah penting ke depannya, Afif mengimbau Pemko Medan agar mewajibkan setiap RS di Kota Medan untuk menampung dan merawat pasien Covid-19 yang ada di Kota Medan. “Saya menekankan kepada Pemko Medan, terutama Dinas Kesehatan, agar mewajibkan setiap rumah sakit untuk menerima pasien Covid,” tegasnya.
Afif juga meminta Pemko Medan aktif membantu RS dalam memenuhi persyaratan sebagai RS yang menangani pasien Covid. Hal itu wajib dilakukan sebagai langkah antisipasi kenaikan kasus Covid-19.
“Permasalahan yang paling besar adalah jika RS sudah tidak sanggup lagi menampung pasien. Itulah yang nanti membuat pasien terpaksa dibiarkan di luar RS dan tidak ditangani secara maksimal. Akhirnya, angka penularan menjadi tidak terkendali. Jangan sampai hal ini terjadi di Kota Medan, baru kita heboh,” kata Ketua Fraksi NasDem DPRD Medan ini.
Sebenarnya, lanjut dia, dengan okupansi rumah sakit seperti sekarang, seharusnya Dinkes sudah ekstrawaspada. Kalau dalam minggu ini tidak ada juga tindakan, ia khawatir kondisinya semakin parah. “Kalau sempat sampai 100 persen terpaksa menolak, itu berarti kita membiarkan warga meninggal di tangan kita,” tuturnya.
Afif berharap, media turut berperan menjelaskan kepada masyarakat, bahwa saat ini kapasitas di rumah sakit sudah hampir penuh 100 persen. “Hal ini seharusnya menjadi cambuk bagi Dinas Kesehatan untuk mengantisipasinya,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, untuk mencegah penularan Covid-19 di Sumut, Pemprovsu kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro hingga 19 April mendatang. Jangkauannya juga diperluas dari enam menjadi delapan Kabupaten/Kota, yakni Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deliserdang, Simalungun, Langkat, Karo dan Dairi. (ris/map)
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Divisi Litbang PDAM Tirtanadi, berinisial AS, dilaporkan meninggal dunia terpapar Covid-19. Selain itu, puluhan pegawai terkonfirmasi positif corona. Karena itu, BUMD Pemprovsu ini memberlakukan kebijakan 50% pekerja WFH (work from home).
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut, dr Aris Yudhariansyah.
Kadis Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, membenarkan puluhan pegawai kantor PDAM positif corona dan satu orang meninggal dunia.
“Benar ada 28 orang pegawai PDAM positif corona, mereka sudah kita swab dan hasilnya positif. Sedangkan yang meninggal akibat Covid-19 hanya 1 orang,” ujar Alwi, Selasa (20/4).
Kata Alwi, para pegawai yang dinyatakan positif tengah menjalani isolasi. Sedangkan yang wafat telah dimakamkan sesuai penanganan covid. “Saat ini petugas masih melakukan tracing atau penelusuran guna memutus penularan virus corona tersebut. Ada semingguan juga mereka isolasi,” ungkapnya.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah mengatakan, pegawai PDAM Tirtanadi yang meninggal dunia diduga terpapar corona saat pulang dari Bogor. “Ada satu meninggal yang kepala divisi, dia baru pulang dari Bogor. Dia ada komorbid diabetes juga,” jelasnya.
Direktur Utama PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi, mengatakan pihakya hanya akan me-lock down sementara ruangan divisi keuangan. Sedangkan untuk pegawai divisi PDAM lainnya, 50% diatur untuk WFH. Setelah itu, nantinya akan terus dievaluasi “Ini berdasarkan hasil evaluasi dari Dinas Kesehatan Sumut, dan lockdown akan kita laksanakan selama 7 hari,” ujarnya kepada wartawan.
Kabir mengaku, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Dinkes Sumut untuk vaksinasi corona. Terkait permohonan vaksin itu, disebutkan dia, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi juga sudah menghubungi Dinkes Sumut. “Sejauh ini masih pemeriksaan dulu. Menurut Dinkes, setelah semua swab antigen, baru divaksin,” katanya.
Lokasi Swab di Dinkes Sumut Tak Layak
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah mengaku miris melihat kondisi tempat swab PCR atau polymerase chain reaction, di Kantor Dinas Kesehatan Sumut, di Jalan HM Yamin Medan. Lokasi swab test ini dinilai tidak memenuhi standar.
“Kemarin (Senin), saya dapat laporan dari masyarakat tentang kondisi tempat swab masyarakat di Dinkes. Karena tak mau dengar laporan sepihak, saya pun pergi ke sana. Tak laik… tempat untuk swab Covid-19 yang ada di Dinkes,” kata Wagubsu kepada wartawan, di Kantor Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Selasa (20/4).
Ijeck mengatakan, sudah memberikan teguran keras kepada Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan. Ia meminta kepada Dinkes Sumut agar menyediakan tempat yang laik ketika memberikan pelayanan masyarakat, termasuk tempat untuk swab.
Ke depan ia berharap kondisi serupa tidak ditemui lagi, baik di Dinkes Sumut maupun di kantor organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang menjadi tempat-tempat sentra pelayanan masyarakat. “Harusnya dengan kita sidak itu sudah dibenahi. Kalau tidak, itu kelewatan,” katanya.
Sebelumnya dalam sebuah video, Wagub Sumut Musa Rajekshah marah besar ke pejabat Dinkes Sumut. Saat itu Ijeck melakukan sidak ke kantor Dinkes dan menemukan ruang swab yang berantakan. “Seperti begitu (ruang swab). Laik itu begitu?” ucap Ijeck.
Ia melihat kondisi ruangan yang sangat ‘kacau’. Lokasi swab berada di lahan parkir dengan beberapa meja dan kursi dan hanya dikelilingi kain sebagai tirai. “Kayak gini provinsi punya tempat swab? Sementara kalian teriak-teriak di tempat orang lain, tempat sendiri aja kek gini berantakan,” sindirnya.
Ijeck meminta pejabat Dinkes berempati dan menempatkan posisi selayaknya penderita Covid-19. Hal ini agar pelayanan antisipasi penderita Covid-19 bisa lebih serius.
Tidak Ada Budget
Kadinkes Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan, saat dikonfirmasi, membenarkan kejadian sidak tersebut. “Iya benar, kemarin kejadiannya. Di situ sudah tidak ada pelayanan lagi, langsung ke Laboratorium Kesehatan Daerah (Kesda) nanti. Karena di situ tidak ada budget kita untuk membuat layak,” ungkapnya. (ris/prn)
SIDANG:
Dua terdakwa kurir sabu-sabu menjalani sidang dakwaan secara virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (20/4).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mihajir (23) dan Ridwan (23), keduanya warga Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Aceh Tamiang, disidang virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (20/4). Keduanya didakwa penuntut umum, karena nekad menjadi kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 kilogram.
SIDANG:
Dua terdakwa kurir sabu-sabu menjalani sidang dakwaan secara virtual di Ruang Cakra 7 Pengadilan Negeri Medan, Selasa (20/4).
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Fransiska Panggabean, menguraikan dalam dakwaannya, berawal pada 20 Oktober 2020, ketika kedua terdakwa berada di rumah Ridwan, lalu Herman (DPO) menghubungi terdakwa Muhajir, dengan menawarkan pekerjaan menjemput barang ke Kota Medan.
“Muhajir lalu setuju, dan mengajak terdakwa Ridwan untuk menemani ke Medan,” ungkap Fransiska di hadapan Hakim Ketua T Oyong.
Lebih lanjut, sore harinya, Herman kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh langsung ke Kota Medan. Keduanya pun langsung berangkat dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil sabu-sabu. Kedua terdakwa sampai di Kota Medan pada malam harinya, sembari menunggu arahan Herman.
Pada 21 Oktober, terdakwa Muhajir dihubungi oleh orang suruhan Herman, dan menyuruhnya untuk bertemu di Jalan Ringroad depan King Kopi. Tak berapa lama, orang suruhan Herman datang menemui kedua terdakwa, lalu menyerahkan 3 bungkus plastik teh bertuliskan Guanyinwang berisi 3 kilogram sabu-sabu.
Sabu-sabu kemudian disimpan terdakwa Muhajir ke dalam bagasi sepeda motor, lalu keduanya kembali pulang menuju Aceh. Keesokan dini hari, ketika berada di Jalan Lintas Sumatera-Banda Aceh, Kabupaten Langkat, sepeda motor yang dikendarai kedua terdakwa dihentikan oleh 2 petugas dari Ditresnarkoba Polda Sumut.
Kedua terdakwa lalu ditangkap petugas bersama 3 kilogram sabu-sabu yang diamanakan dari dalam jok sepeda motor. Terdakwa Muhajir mengakui, jika dia diupah Rp10 juta, apabila berhasil membawa sabu-sabu itu kembali kepada Herman.
“Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika,” pungkas Fransiska.
Usai membacakan dakwaan, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan 2 saksi dari kepolisian. (man/saz)
