MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ahli Hukum Tata Negara dari Universitas HKBP Nomensen Sumatera Utara, DR Janpatar Simamora SH MH, mengharapkan dapat dikaji ulang dalam pengangkatan 85 ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbang Hasundutan menjadi Penjabat Kepala Desa yang hanya sementara untuk mengisi transisi.

“ Pertama, karena keputusan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor tidak sesuai kompetensi siapa PNS yang diangkat, dan tidak dibebaskan dari jabatan,” ujar Janpatar melalui oesan WhatsApp, Jumat (15/4).

Janpatar menjelaskan, karena dalam hukum adminitrasi negara jika mengacu ke Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara bernomor 4/SE/XI/2019 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Diangkat Menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Apabila terdapat PNS yang dipilih/diangkat menjadi kepala Desa atau perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Desa/perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

“Dipilih berarti bagi PNS yang mencalonkan diri dan menang sebagai kepala desa. Diangkat dapat dipahami ditujukan bagi PNS yang mengisi sisa masa jabatan kepala desa. Artinya, baik yang definitif maupun yang melanjutkan sisa masa jabatan sepanjang pejabatnya bersumber dari PNS,” ucap Janpatar.

Kemudian, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil harus dapat memenuhi salah satu syarat pemberian kenaikan gaji berkala, penilaian kerja Pegawai Negeri Sipil yang dipilih atau diangkat menjadi Kepala Desa atau perangkat desa diberikan oleh pejabat pengawas seksi Pemerintahaan pada kecamatan.

Selain itu, lanjut Janpatar, juga jika mengacu pada PP 11 tahun 2017, penjabat kades dari PNS dibebaskan sementara. Karena tugas penjabat kades sama dengan kades definitif yang tugasnya secara penuh mengurus Pemerintahan Desa.

“Jadi, sebaiknya PNS yang diangkat sebagsi Kades, mestinya dibebaskan sementara dari jabatan. Selain itu, harus dipahami bahwa PNS itu jabatan karier, kades jabatan politik, maka sebaiknya tidak dicampuradukkan, demi fokus kinerja,” imbuhnya.

Janpatar mengatakan, bahwa secara aturan tentu wewenang Bupati untuk mengangkat pegawai sipil negaranya yang hanya sementara untuk mengisi transisi.

Namun, ia melihat dalam keputusan Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor tidak sesuai kompetensi siapa PNS yang diangkat, dan tidak dibebaskan dari jabatan.

Seharusnya, lanjut dia, jika pun ada PNS yang diangkat jadi penjabat kades semestinya harus punya pengatahuan yang cukup mengenai pemerintahan desa. Punya visi, misi membangun desa.

Karena, hal ini didasarkan pada wewenangnya yang sama dengan kades definitif. “ Artinya perlu dipikirkan aspek keadilannya, jika wewenangnya sama, maka semestinya kewajibannya juga sama, harus paham betul mengenai desa yang dipimpinnya. Kalau hal itu tidak dijalankan, maka pemerintahan desa rentan stagnan dibawah kepemimpinan penjabat desa dan hanya terkesan formal semata,” jelasnya.

Janpatarpun menegaskan, seharusnya Bupati jika ingin mengangkat PNS jadi penjabat kades seperti ini harus melalui proses terlebih dahulu.

Sebab, ia menilai dalam filosofi membangun pemerintahan desa agar desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Seharusnya, diisi orang yang betul-betul memiliki pengatahuan yang cukup mengenai pemerintahan desa.

“Jadi, kalau desa dipimpin oleh orang-orang yang tidak berkompeten. Maka, hal demikian justru menghambat masa depan pembangunan desa. Kalau penjabat kepala desa diisi sembarangan, tanpa mempertimbangkan kompetensi, hal ini justru menimbulkan tanda tanya,” tandasnya. (des/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menghadiri acara Silaturahmi Anggota DPR RI Fraksi Golkar bersama Pengurus Partai Golkar Sumut dan unsur Forkopimda di Hotel Adimulia Medan, Jumat (16/4). Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyebutkan bahwa pihaknya akan berupaya memperjuangkan aspirasi pembangunan dari provinsi ini ke pemerintah pusat.

Mengawali pembicaraanya, Gubernur menyampaikan beberapa kondisi yang memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama para wakil rakyat di DPR RI. Di antaranya seperti infrasruktur jalan provinsi yang panjangnya sekitar 3.000,5 Km dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) terbatas, hanya bisa membangun sepanjang 30 Km setiap tahun.

“Provinsi lain yang lebih besar, jalan provinsinya tidak sepanjang di Sumut. Makanya ini menjadi persoalan, bahkan kami sudah menghadap ke berbagai tempat, termasuk menggunakan dana pinjaman yang nanti dicicil setiap tahun. Setidaknya kita butuh Rp3 triliun untuk 500 Km. Agar ini bisa jalan, kami mohon bantuannya dari DPR RI khususnya Komisi V,” jelas Edy.

Selanjutnya adalah keberadaan Keramba Jaring Apung (KJA) di Danau Toba yang kini telah diupayakan pengurangannya dibantu TNI/Polri, dimana sebanyak 20% sudah bisa diatasi di daerah Simalungun. Kemudian untuk pengalihan mata pencaharian, juga tengah diupayakan dengan permohonan bantuan ke pusat.

“Ini juga masalah perkebunan, memang itu banyak milik negara (BUMN), ada PTPN II, III dan IV serta swasta juga. Ini kan memakai fasilitas jalan provinsi juga. Ada Undang-undang menyatakan bahwa itu akan kembali berupa DAK dan DAU, tetapi persoalannya pakai hitungan populasi (jumlah penduduk). Kalau dibanding provinsi besar lainnya, perbedaannya terlalu jauh,” sebutnya.

Karena itu melalui para anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Edy berharap aspirasi tersebut bisa diperjuangkan. Mengingat hasil perkebunan yang begitu besar didapat dari Sumut, harusnya bisa berbanding lurus dengan dana perimbangan yang diturunkan dari pusat.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsudin menyampaikan bahwa aspirasi yang disampaikan akan menjadi catatan bagi pihaknya untuk dibahas di legislatif sesuai tupoksi dari tiap komisi terkait. Pihaknya menyarankan agar setiap usulan yang disampaikan pemerintah provinsi (Pemprov) melalui dinas terkait, juga disampaikan kepada DPR RI untuk diketahui.

“Mengenai jalan provinsi, kami harus hati-hati jangan sampai nanti dianggap ada interest (kepentingan tertentu) di situ. Kami akan bicarakan ini, termasuk jalan provinsi dengan ruas yang panjang, bisa saja menghubungkan dua sampai tiga kabupaten/kota, kita tarik jadi jalan nasional, sehingga target bisa terbantu,” kata Aziz Syamsudin.

Untuk itu, Aziz menegaskan agar Pemprov melalui dinas terkait bisa berkoordinasi dengan DPR RI khususnya fraksi Partai Golkar sesuai komisi yang membidangi. “Dengan segala kemampuan, kami akan berjuang untuk Sumatera Utara,” pungkasnya.

Dalam silaturahim tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Sumut yang juga Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menyampaikan bahwa silaturahmi ini dalam rangka memperkuat komunikasi dan koordinasi. Karenanya mereka juga sudah mengunjungi partai politik lain sebagai perkenalan kepengurusa baru.

“Karena membangun Sumut tidak bisa hanya satu partai saja, tetapi harus bersama. Walaupun ada kepentingan politik, kita harap mudah-mudahan Golkar bisa membawa suasana nyaman dan tenteram, karena politik yang kami bangun adalah politik beretika, tidak menghalalkan segala cara,” sebut Ijeck sapaan akrab Musa Rajekshah.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, dan Kajati Sumut IBN Wiswantanu, Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus, serta sejumlah anggota DPR RI dan pengurus DPD Partai Golkar Sumut.(prn/ram)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kegiatan apel kendaraan dinas yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumut telah selesai dilakukan. Adapun hasilnya, sebanyak 183 unit mobil dinas tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB), 67 unit membayar dengan nilai Rp167.369.327, dan sisa 116 unit sama sekali belum membayar.

“Data ini kita dapatkan setelah petugas melakukan pengecekan. Di antaranya, pengujian kelayakan oleh Dinas Perhubungan, lalu pemeriksaan, pengendalian serta pemasangan logo oleh Inspektorat dan BPKAD, serta pemeriksaan kepemilikan berupa BPKB, STNK, plat kendaraan, dan pajak tertunggak oleh BP2RD dan BPKAD,” kata Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab Sumut Pos, Jumat (16/4).

Ismael mengungkapkan, terdapat pula kendaraan dinas berlebih dalam kegiatan yang telah dua tahun terakhir ini dilaksanakan. Kemudian kendaraan yang belum selesai pencatatan pada kartu inventaris barang (KIB) Pemprovsu, dan ada 21 unit kendaraan yang ditahan karena tidak memiliki STNK/BPKB dan tidak memiliki surat penunjukan pemakaian.

“Adapun untuk jumlah kendaraan yang hadir 883 unit, namun dalam kondisi yang baik 764 unit, kondisi kurang baik 97 unit dan rusak berat 10 unit,” kata Ismael.

Pada kegiatan tersebut pula, pihaknya turut lakukan pemasangan logo Pemprovsu di kendaraan dinas roda empat sekaligus upaya sosialisasi penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumut. Ismael juga menerangkan, bahwa mekanisme pemeriksaan apel kendaraan dinas roda empat 2021 ini, dengan mengisi format Kartu Kendali Pemeriksaan Kendaraan Dinas milik Pemprovsu berupa nama organisasi perangkat daerah (OPD), nama pemakai, dan spesifikasi kendaraan.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah sebelumnya mengatakan, untuk efisiensi penataan aset Pemprovsu seperti kendaraan dinas, akan dilakukan lelang mulai tahun ini. Sebagai gantinya, para pejabat eselon II akan memakai kendaraan dinas rentalan sedangkan eselon III dan eselon IV akan diberikan uang transportasi.

“Kita harapkan tahun ini bisa berjalan. Terutama di sekretariat daerah bisa jalan tahun ini. Sebab ke depan kita tidak gunakan aset kendaraan. Untuk eselon II akak dirental. Untuk eselon III ke bawah dikasih uang transportasi,” katanya menjawab wartawan, Rabu (14/4). Aalasannya, kata Wagubsu, lebih efisien rental dibanding beli kendaraan. “OPD kita ini ada yang pandai merawat ada yang tidak pandai. Kalau rental kita tak perlu pikirkan biaya perawatan. Andai kata kecelakaan sudah ada asuransi dan dia wajib kasih mobil pengganti. Pajak kendaraan juga tidak ada. Jadi lebih menghemat,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Ijeck, sejak 2019 dirinya dan Gubernur Edy Rahmayadi sudah menginginkan program ini terealisasi. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terkait pengadaan kendaraan dinas melalui e-Katalog.

“Kita sebenarnya dari 2019 sudah minta dirental. Dan kita tanya juga ke LKPP untuk pengadaan rental kendaraan dan ada ternyata. Nanti ke depan kita buat melalui e-Katalog pengadaan rental kendaraan ini lagi. Dan untuk lelang kendaraan dinas, sudah kita serahkan ke balai lelang,” katanya.

Diungkapkan Ijeck, semasa kepemimpinan ia dan Gubernur Edy Rahmayadi, tidak pernah ada pengadaan kendaraan dinas dilakukan di jajaran Pemprovsu. Hanya saja diakuinya, masih ada beberapa pejabat ataupun mantan pejabat yang menguasai aset milik Pemprovsu ini, sehingga penting untuk dilakukan penataan.

“Akan kita surati kepala dinasnya. Minta fotonya dan lokasinya biar dicek jika memang (kendaraannya) ada di bengkel. Jika memang masih di tangan orang lain, harus dihadirkan. Kira” 100-an lagi yang belum ditampilkan saat apel kendaraan dinas kemarin,” kata Ijeck. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi tawuran yang bakal berkelanjutan, Polres Belawan bersama TNI, Muspika Medan Belawan, unsur organisasi masyarakat dan pemuda membentuk petugas gabungan. Pembentukan tim gabungan bertujuan menindak tegas dan memburu para pelaku terlibat tawuran yang terjadi di Belawan. Demikianlah hasil kesimpulan rapat koordinasi yang berlangsung di aula Kantor Camat Medan Belawan, Jumat (16/4) pukul 10.00 WIB.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP MR Dayan mengatakan, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan amalan bagi umat islam agar fokus melaksanakan ibadah, tetapi situasi ini malah tersita dengan menangani aksi tawuran.”Penanganan aksi tawuran sudah kita lakukan secara maksimal. Perlu kita ketahui, tawuran yang terjadi bukan tugas polisi atau aparat keamanan, namun tugas kita semua,” ungkap Dayan dalam rapat koordinasi.

Kapolres Pelabuhan Belawan mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga kondusifitas di bulan suci ramadan. Secara bersama – sama mencari akar permasalahan tawuran tersebut, dan mencari solusi agar tawuran tidak terjadi lagi. “Pertemuan seperti ini sudah beberapa kali dilakukan, kita sebelumnya sudah membuka posko dan kegiatan patroli bersama. Saya berharap dalam pertemuan ini, mari kita aktifikan kembali pos-pos di lorong atau gang yang menjadi titik konflik tawuran,” ajak Dayan.

Dayan mengaku, selama ini pelaku-pelaku tawuran yang mereka amankan telah dilakukan pembinaan selama 3 hari, tujuannya untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

“Tindakan pembinaan kepada para pelaku terlibat tawuran sudah kita lakukan. Ke depannya, tindakan tegas harus dilakukan kepada para pelaku apabila tawuran terjadi lagi,” tegas Kapolres.

Dalam rapat koordinasi yang dhadiri Plt Camat Belawan, Subhan Fadli Harahap,

Mayor Mar Iwan Pebrianto perwakilan dari Lantamal I, Pasiops Yonmarhanlan I Belawan, Kapten Mar Santri MS Sitepu. Kemudian, Kapolsek Belawan Kompol Jefri Naibaho, SH, Koramil Belawan Kapten Inf Amran, Densub Den POM Belawan, Kapten CPM Arfa, para Lurah dan Kepala Lingkungan serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda telah disepaksati dibentuk tim gabungan.

Petugas gabungan yang dibentuk, berkomitmen akan melakukan patroli rutin dan melaksankan pam keamanan di Pos Kamling di setiap lingkungan. Kemudian, para pelaku tawuran akan ditindak tegas untuk diproses oleh kepolisian sesuai dengan aturan hukum. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelanjutan proyek pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang akan dilanjutkan pada pertengahan tahun ini. Kendati nilai proyeknya mencapai Rp9 miliar, namun proyek lanjutan perbaikan jembatan Titi Dua Sicanang Kecamatan Medan Belawan dimungkinkan akan melakukan sistem penunjukan langsung (PL) atau bukan melalui proses lelang kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunannya di tahun lalu.

Terkait hal itu, Dinas PU Kota Medan mengaku sudah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP).

“Nilai proyeknya Rp9 miliar, tapi tidak akan ditender. Kontraktornya akan ditunjuk langsung kepada perusahaan (kontraktor) yang melaksanakan proyek di tahun 2020. Ada klausul di LKPP, kegiatan yang berkelanjutan bisa PL, artinya supaya kontraktor yang sebelumnya bertanggungjawab penuh atas pekerjaan sebelumnya,” tuturnya.

Namun, kata Zulfansyah, pihaknya masih menunggu balasan atas surat resmi yang mereka kirimkan beberapa waktu lalu ke LKPP. Dia menyebutkan, proses penunjukan langsung (PL) berbeda dengan kegiatan PL pengadaan langsung.

“Penunjukan langsung ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kalau pengadaan langsung dibawah Rp200 juta, kerjaan syarat khusus, kontraktor sebelumnya bertanggungjawab atas pekerjaan sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Medan berjanji akan terus mendorong dan mengawal proses pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan. Pasalnya, hingga saat ini proses lanjutan pembangunan jembatan tersebut belum juga terealisasi hingga saat ini. Padahal, pembangunan jembatan titi dua Sicanang ditargetkan akan mulai pada bulan April 2021 ini.”Kami akan kejar terus Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan untuk membangun jembatan Titi Dua Sicanang. Jadi, kami harap masyarakat Sicanang dapat bersabar,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution.

Dikatakan Dedy, pihaknya akan mengawasi Dinas PU Medan agar dapat terus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tukpoksi) nya dalam menyelesaikan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tersebut.”Intinya kita akan kawal Dinas PU agar menjalankan tupoksinya,” katanya.

Dedy juga meminta kepada Dinas PU Kota Medan, untuk membuatkan jembatan darurat sementara sebagai pengganti jembatan sekarang, ketika pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang di bulan April ini berlangsung. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan wartawan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan. Kedatangan puluhan wartawan ke sana guna kembali memprotes sikap para petugas pengamanan di gedung kantor Wali Kota Medan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian, hingga Paspampres yang mengusir dua orang wartawan yang menunggu di halaman depan gedung Balai Kota yang hendak mewawancari Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam orasinya, salah satu wartawan, Aray mengatakan keberatannya atas sikap oknum-oknum pengamanan di Balai Kota yang dinilai arogan.

“Kami bekerja dilindungi UU, apa alasan mereka mengusir dua orang wartawan yang hendak menjalani tugasnya untuk mewawancarai Wali Kota Medan,” ucap Aray di depan gedung Balai Kota Medan, Jumat (16/4).

Wartawan juga menolak alasan yang dikemukakan, jika pengusiran kedua oknum wartawan dilakukan karena dua oknum wartawan tersebut tidak menunjukkan kartu identitas. “Mana ada mereka minta tunjukkan id card, apalagi mana mungkin Satpol PP dan petugas pengaman di sini tidak tahu kalau kedua orang wartawan ini memang wartawan yang sehari-hari bertugas disini,” ujarnya.

Dalam aksinya, puluhan wartawan juga meminta Bobby untuk turun dan menemui mereka serta meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum pengamanan yang dimaksud. Wartawan juga menolak undangan Bobby Nasution untuk menghadiri acara buka puasa bersama di Rumah Tjong A Fie, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (16/4) sore.”Kami ini jurnalis. Jangan pikir setelah mengusir kami, lalu bisa mengajak kami makan bersama terus urusannya selesai. Gak bisa begitu, kami minta Wali Kota Medan turun ke sini, temui kami disini, dan minta maaf kepada para wartawan,” tegasnya.

Dalam orasinya, Array juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang-orang yang berada di sekeliling Bobby Nasution karena membuat postingan provokatif di media sosial usai aksi para wartawan pada Kamis (15/4). “Kita minta orang seperti itu dipecat, kerjanya memprovokasi. Kami akan terus aksi sampai Wali Kota Medan menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Sementara itu, Ilham Pradila, wartawan media lokal yang diusir oknum pengawal Wali Kota Medan menyebut jika Komandan Paspampres, Mayjen TNI Agus Subianto telah berbohong dan membuat pernyataan menyesatkan.

Ilham mengatakan, pernyataan Mayjen Agus yang menyebutkan pelarangan terhadap dua orang wartawan untuk mewawancarai Bobby karena kedua wartawan tidak mampu menunjukkan identitas.

Ia bercerita, pada Rabu 14 Maret 2021, sebelum dirinya dan rekannya Hani diusir dari Balai Kota Kota, petugas pengamanan Bobby Nasution sempat menghampiri dan menanyakan identitas mereka. “Itu bohong, kita ditanya medianya dari mana, setelah dijelaskan (mereka) tidak terima. Doorstop di suruh di luar, dan harus ada izin,” jelas Ilham saat berorasi didepan Balai Kota Medan, Jumat (16/4/2021).

Namun berdasarkan Pantauan Sumut Pos, hingga sekitar satu jam aksi dilakukan, Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak tampak hadir untuk menemui puluhan wartawan yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota Medan. Puluhan wartawan pun membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan terus melabukan aksi yang sama sebelum Bobby Nasution menemui mereka dan meminta maaf. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Depidar II Soksi Sumut Drs Freddy Sembiring menegaskan, pihaknya siap membantu Partai Golongan Karya (Golkar) meraih target 2 juta kader. Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan dalam temu pers di di sekretariat Depicap Soksi Kabupaten Deli Serdang Jalan Balai Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kamis (15/4).

Sebelumnya, Kader Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Sumut telah menggelar diskusi sekaligus Temu Ramah bersama Dewan Pimpinan Soksi Kabupaten Deliserdang, guna memperkuat kedekatan dan kebersamaan, pada Senin (12/4) lalu.

Kegiatan yang dikomandoi langsung oleh Ketua Depidar II Soksi Sumut, Drs Freddy Sembiring itu dihadiri sekitar 50 orang. “Kegiatan tersebut digelar guna mencapai target 2 juta Kader Golkar di wilayah Sumut ini,” jelasnya.

Terpisah, Parmonangan Gultom selaku Ketua Depicab Soksi Deliserdang (Organisasi yang di bawahi Partai Golkar) menyatakan siap mendukung dan mengembangkan roda-roda dan panji-panji organisasi Soksi dari mulai tingkat Kabupaten Deliserdang, Kecamatan hingga tingkat desa, guna membesarkan dan menguatkan Partai Golkar di Deliserdang ini.

“Seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, bahwa di DPD Golkar Deliserdang Musda Golkar di Kabupaten Deliserdang belum terlaksana. Jadi menyikapi hal yang terjadi ini, kami Soksi Depicab Deliserdang ke depannya siap mengawal Bapak Iskandar Sinaga selaku Plt ketua DPD Golkar Deliserdang,” tegas Monang Gultom.

Hal senada juga diungkapkan Ketua BALADHIKA Karya Soksi Deliserdang, Robert Pakpahan, “Saya sangat mengapresiasi positif kegiatan temu ramah tersebut, karena kedepannya sangat memiliki nilai positif tinggi dan dapat mengurangi angka penganguran, selain itu juga menurutnya tetap mengikuti protokol kesehatan,” ujar Robert Pakpahan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua Depidar II Soksi Sumut, Drs Freddy Sembiring, Sekretaris Depidar II Soksi Sumut, Kevin IH. Silalahi ST, Ketua OKK Depidar II Soksi Sumut, Firdaus Hutasuhut, Ketua Depicap Soksi Deliserdang, Parmonangan Gultom, Sekretaris Depicap Soksi Deliserdang, Jumonggur Ronald MP SE Bendahara, Sulaiman SAg, Ketua OKK Depicab Soksi, Yudi Tobing beserta seluruh pengurus Depicab Deli Serdang dan Ketua BALADHIKA Karya Deli Serdang, Robert Pakpahan.

Diakhir acara, Ketua Depidar II Soksi Sumut menyerahkan baju dinas Soksi kepada Ketua Depicab Soksi Deliserdang Parmonangan Gultom dan BALAHIKA Karya, Robert Pakpahan. (mag-1/ila)