MEDAN, SUMUTPOS.CO – Turunnya kinerja APBD Sumut 2021 sebagai dampak pandemi Covid-19 —dari total Rp13,4 triliun menjadi hanya Rp3,4 triliun saja yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat—, membuat Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengambil langkah tegas. Ia berencana membubarkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprovsu.
KELIMA OPD tersebut yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH), Dinas Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan.
“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Dinas TPH rencananya akan digabung dengan Dinas Harpangnak (Ketahanan Pangan dan Peternakan, Red). Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan akan masuk ke Dinas Pertanian. Ada juga Dinas Lingkungan Hidup yang akan kita likuidasi,” ujar Gubsu dalam Musrembang RKPD Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2022, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (8/4).
Dengan likuidasi sejumlah OPD tersebut, Gubsu optimis akan menghemat anggaran, sehingga anggaran bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah. “Dengan likuidasi, kita bisa menambah PAD sebesar Rp600 miliar. Ini yang akan kita fokuskan untuk pembangunan ke depan,” ujarnya.
Selain itu, Edy juga mengungkapkan upaya peningkatan Pendapatan Asli Derah (PAD) Sumut dengan menaikkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Menurut Gubsu, angkanya masih tergolong kecil bila dibandingkan dengan sejumlah provinsi lain yang mencapai 10%, atau lebih besar dari yang ditetapkan di provinsi ini (7,5%).
Untuk diketahui, saat ini Pemprov Sumut memiliki 47 OPD. Dengan likuidasi sekitar 5 OPD, diharapkan anggaran daerah bisa dihemat dan digunakan untuk sejumlah program pembangunan yang menjadi fokusnya di 2022. Beberapa program tersebut antara lain infrastruktur yang sempat terhenti di 2021 dan akan dilanjutkan di 2022. Kemudian sektor pendidikan serta sektor pertanian, yang juga menjadi fokus Gubsu tahun depan.
Kebijakan Gubsu membubarkan sekitar lima OPD tersebut, diungkapkan menyusul pernyataan Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Hamdani, yang menyebutkan kinerja APBD Sumut 2021 terdampak pandemi Covid-19.
“APBD Sumut juga terdampak belanja Covid-19. Yang mana dari total Rp13,4 triliun, hampir Rp10 triliun untuk penanganan dan penanggulangan Covid. Adapun Rp3,3 triliun bersumber dari dana BOS, itu pun numpang lewat saja tidak. Adalagi melalui DAK di luar dana BOS senilai Rp1,3 triliun, yang jika diakumulasi sudah habis Rp10,4 triliun. Nah, sisanya itu hanya Rp3,4 triliun saja yang dapat dipergunakan untuk belanja modal (pembangunan dan kesra),” urai dia.
Mencermati kondisi itu, Hamdani menyarankan tiga opsi sebagai solusi atas keterbatasan anggaran, yang dapat dipergunakan untuk pembangunan daerah maupun bidang kesra. Yakni selain dari pendanaan APBN, bisa melalui skema dukungan kabupaten dan kota dalam kaitan kerjasama antardaerah. Misalkan dalam penyusunan DED, pembebasan lahan, ataupun program kerjasama sejenisnya.
“Kemudian bisa juga dengan pinjaman dana Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), yang tidak tergantung masa bakti kepala daerah yakni 8-10 tahun. Bidangnya pun melingkupi kerjasama antardaerah seperti infrastruktur, aset, dan lainnya. Dan itu pun akan dipertimbangkan lagi oleh Kementerian Keuangan, dengan melihat kemampuan PAD masing-masing daerah,” terangnya.
Tak Capai Target PAD
Sementara itu, sekitar 23 dari 33 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Utara, diketahui belum mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) hingga tahun anggaran 2021 ini. Adapun target PAD untuk lingkup daerah sebesar 11 persen, sedangkan nasional sebesar 15 persen.
Daerah-daerah yang hanya mampu mencapai di bawah 11 persen target PAD-nya meliputi; Kabupaten Asahan (10,65%), Padangsidimpuan (10,51%), Simalungun (10,45%), Serdang Bedagai (10,29%), Tapanuli Utara (9,81%), Tapanuli Tengah (9,44%), Langkat (9,18%), Tapanuli Selatan (8,40%), Nias (7,88%), Padanglawas (7,74), Samosir (7,69%), Labuhanbatu Selatan (7,63%), Humbang Hasundutan (7,60%).
Selanjutnya Kabupaten Karo (7,51%), Dairi (7,44%), Mandailing Natal (6,10%), Labuhanbatu Utara (5,83%), Toba (5,21%), Padanglawas Utara (4,16%), Nias Selatan (3,98%), Gunungsitoli (3,95%), Pakpak Bharat (3,86%), dan Nias Barat (2,84%).
“Jadi target PAD dari 33 kabupaten dan kota di Provinsi Sumut, ada 23 daerah yang tidak mampu mencapainya. Baik target (PAD) secara nasional 15% dan daerah 11%. Kita pahami bersama bahwa hal ini juga diakibatkan karena pandemi Covid-19,” kata Dr Hamdani, dalam Musrembang RKPD Pemprov Sumut 2022 dimaksud.
Menyikapi kondisi ini, secara khusus pihaknya meminta Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mendorong peningkatan inovasi para kepala daerah, yang bertujuan mendongkrak PAD di wilayah kerjanya masing-masing. Melalui inovasi yang dilakukan para kepala daerah, diharapkan sektor yang selama ini belum tergali, mampu menjadi PAD baru untuk daerah dimaksud.
“Pemerintah kabupaten/kota diminta fokus pada peningkatan sektor yang potensial dan unggulan daerahnya. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama, sebab dari peningkatan PAD itu akan mampu menambah APBD masing-masing pemda yang ada di Sumut,” katanya.
Merespon permintaan Staf Ahli Mendagri tersebut, Gubsu mengakui pandemi Covid-19 telah memengaruhi sendi kehidupan masyarakat, terutama pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi di semua sektor.
Untuk langkah pemulihan, Gubernur meminta pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk aktif, agar alokasi anggaran yang diberikan melalui Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) dimanfaatkan secara maksimal dan efektif.
“Kita tidak lagi seperti membagi roti. Jadi siapa (daerah) yang membutuhkan pembangunan sesuai potensi daerahnya, akan kita akomodir. Tidak ada tempat bagi daerah yang apatis, karena hasilnya bukan hanya untuk daerah itu saja, tetapi untuk Provinsi Sumatera Utara,” jelas Edy.
Pun begitu, Edy tetap meminta semua pihak khususnya DPRD Sumut memberikan dukungan penuh guna mencapai cita-cita pembangunan menuju Sumut Bermartabat. Mengingat beberapa rencana besar seperti Islamic Center, areal peternakan dan pertanian baru, pembangunan bandara di Madina, serta infrastruktur wilayah perbatasan antar provinsi.
Sport Centre Belum Prioritas
Sementara dalam paparannya, Staf Ahli Menteri Bidang Ekbang Kemendagri, Hamdani menyebutkan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan yang diusulkan oleh Pemprovsu, terdapat 11 usulan yang diakomodir pemerintah pusat tahun ini.
Yakni, Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan proses asuhan gizi puskesmas; Peningkatan kapasitas SDM surveilans gizi; Peningkatan kualitas SDM guru/tenaga pengajar kejuruan/vokasi/SMK, khususnya pertanian, pariwisata, perikanan, industri, otomotif dan IT sesuai transformasi industri 4.0; Peningkatan kualitas SDM guru SMA melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan.
Berikutnya bantuan teknis peninjauan kembali RTRW Provinsi Sumut, peningkatan kompetensi tenaga pendidik jenjang pendidikan khusus (SLB) melalui pelatihan di LPTK atau Fakultas Pendidikan Khusus, Peningkatan kapasitas kader/LS kabupaten/kota dan SDM pengelola posyandu, pembangunan jalan akses KSPN Danau Toba (Humbang Hasundutan dan Samosir); Pengembangan Desa Wisata (Tapanuli Utara, Karo, Simalungun, Dairi, Toba, Humbahas, dan Samosir); Pembangunan jalan akses Kek Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Simalungun dan Batu Bara); Penyediaan sistem air minum di kawasan strategis KEK Sei Mangkei dan Kuala Tanjung (Simalungun); Jalan Tol Trans Sumatera Medan-Pekanbaru (Junction Akses Bahorok, Junction Akses Berastagi, Junction Akses Exit Tol di KEK Sei Mangkei ) (Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhan Batu, Batu Bara, Labuhan Batu Selatan, dan Labuhan Batu Utara).
“Sebenarnya arah pembangunan Provinsi Sumut sudah on the track. Termasuk dalam penyusunan dan penyesuaian RKPD dan capaian serta sasarannya pun sudah baik. Namun memang dalam dua tahun ini, kita sama-sama menghadapi tantangan pandemi Covid-19 di tengah rencana pembangunan daerah dan nasional yang kita lakukan,” kata Hamdani.
Dengan upaya pemulihan ekonomi di seluruh daerah, katanya, rencana pembangunan di Sumut diarahkan kepada refokusing memperkuat infrastruktur pelayanan dasar seperti fasilitas kesehatan, penunjang kesehatan, energi dan telekomunikasi, serta ketahanan pangan. Sedangkan untuk asumsi pandemi dapat dikendalikan pada tahun depan, sektor ekonomi yang bisa diperkuat adalah pariwisata, industri, perdagangan, kelautan dan perikanan.
“Mempertimbangkan keterbatasan pendanaan yang ada, secara rasional perlu dilakukan reprioritasasi jenis proyek yang akan dibangun sehingga beban pembangunan tidak terlalu besar dan tidak menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” paparnya.
Pembangunan infrastruktur berbasis teknologi dan Informasi, lanjutnya, menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Serta pembangunan infrastruktur berbasis Teknologi dan Informasi menjadi krusial agar masyarakat tetap produktif dalam bekerja, memperoleh layanan publik yang lebih baik, dan tetap terintegrasi dalam aktivitas ekonomi berbasis digital.
Adapun proyek pembangunan sport centre Sumatera Utara, menjadi salahsatu program yang belum diakomodir pemerintah pusat melalui pembiayaan APBN tahun anggaran 2021. Selain sport centre, terdapat 15 program pembangunan lain di Provinsi Sumut yang masih akan dibahas lebih lanjut sebelum direalisasikan.
Yakni pembangunan dan peningkatan jalan provinsi dalam mendukung kawasan daerah tertinggal (jalan lingkar Pulau Nias), perkotaan (Mebidang), kawasan wisata, dan kawasan sentra produktivitas (industri dan pangan). Bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya. Penambahan kuantitas peralatan untuk pendidikan khusus (SLB) sesuai dengan tipelogi ketunaannya.
Kemudian peningkatan kapasitas petugas gizi kab/kota lokus stunting dalam menurunkan prevalensi stunting. Peningkatan advokasi GERMAS pembangunan kawasan olahraga terpadu (sport centre) dan fasilitas sarana prasarana pendukung untuk persiapan PON XXI/2024 di Sumut menuju Sea Games 2025 dan Olimpiade 2032 (Kabupaten Deli Serdang, Desa Sena).
Pengerukan di wilayah hilir Medan Belawan), lalu normalisasi Sungai Babura, normalisasi Sungai Belawan, normalisasi Sungai Percut, normalisasi Sungai dan pembangunan tanggul (Asahan).
Pengembangan kawasan kopi (Tapanuli Selatan, Karo, Dairi, Mandailing Natal, dan Humbang Hasundutan). Lalu pembangunan Spam Regional (Deliserdang dan Serdang Bedagai), pembangunan/revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dan pusat, pengembangan keahlian (Kabupaten Tapanuli Tengah, Deliserdang, Simalungun, Toba, Batu Bara, dan Gunung Sitoli). Dan terakhir, pembangunan TPA Persampahan Regional di STM Hilir, Deli Serdang.
Gubsu Akui Tidak Mudah
Merespon hal itu, Gubsu Edy Rahmayadi menyatakan, program yang pihaknya usulkan tersebut bukan menjadi mimpi semata, melainkan cita-cita menuju Sumut bermartabat. Ia mengamini tidak mudah dalam mewujudkan semuanya terlebih dalam masa pandemi saat ini.
Di samping program yang telah diusulkan itu pula, Edy menyebut pembangunan tol Medan-Berastagi juga akan difokuskan ke depan. “Jalan tolnya akan dibuat layang. Sekarang masih dalam proses, karena akan melalui tanah yang statusnya masih hutan lindung,” ucapnya.
Menurut dia pembangunan jalan tol Medan-Berastagi ini menjadi fokus, karena Berastagi merupakan daerah pertanian, pariwisata, dan peternakan, yang sangat menjanjikan untuk pertumbuhan ekonomi Sumut.
“Sebagaimana program Pemprovsu di masa pandemi tahun ini, sektor pertanian, peternakan, dan infrastruktur pendukung kedua sektor tersebut memang menjadi fokus kita. Karena dengan meningkatkan sektor-sektor tersebut pula, perekonomian masyarakat kita akan mampu bertahan bahkan harapannya ketahanan pangan di Sumut bisa tetap terjaga,” tegasnya.
Mewakili legislatif, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2022 kali ini. Pihaknya berharap, Pemprov Sumut bisa mengakomodir pokok-pokok pikiran yang merupakan aspirasi dari rakyat.
“Kami berharap forum Musrenbang ini benar-benar objektif dan menghasilkan program yang bisa menghapus keraguan dan pesimisme di masyarakat,” ujar Harun.
Turut hadir dalam Musrembang tersebut yakni Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Musa Rajekshah, Sekdprov R Sabrina, Wakil Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution dan Rahmansyah Sibarani, para Bupati/Walikota se-Sumut, Kepala Bappeda Hasmirizal Lubis, Kadis Kominfo Irman Oemar dan pejabat eselon II lainnya. s
