28 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 3480

Pemkab Langkat Serahkan LKPD TA 2020

SERAHKAN: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA menyerahkan LKPD TA 2020 kepada BPK RI Perwakilan Sumut, Senin (29/3). ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) tahun anggaran 2020 kepada BPK RI Perwakilan Sumut, Senin (29/3).

SERAHKAN: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA menyerahkan LKPD TA 2020 kepada BPK RI Perwakilan Sumut, Senin (29/3). ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

Penyerahan LKPD tersebut langsung diserahkan Bupati Langkat, Terbit Rencana PA kepada Kepala BPK RI Sumut, Eydu Oktain Panjaitan di aula auditorium BPK Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Terbit Rencana PA berharap mendapat pembinaan dari BPK RI perwakilan Sumut, agar Pemkab Langkat nantinya dapat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2020.

“Saya harapkan, ada masukan dan saran dari Kepala BPK RI Sumut beserta tim, dalam menyiapkan Laporan Keuangan kami. Agar Pemkab Langkat kembali meraih WTP, seperti tahun sebelumnya,” ujar Bupati.

Laporan Keuangan, sebut Bupati, telah sesuai dengan standarisasi seperti yang diharapkan. Bupati juga menjelaskan, penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini, didasari Peraturan Pemerintah No.12 tahun 2019, tentang pengelolaan keuangan.

“Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, harus disampaikan kepada BPK RI, paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya TA,” ungkapnya. Sebab itu, hari ini kami berupaya memenuhi ketentuan tersebut, guna mentaati aturan yang berlaku,” sambung Bupati.

Sementara itu, Eydu Oktain, mengapresiasi Bupati Langkat dan jajarannya yang telah menyerahkan LKPD sesuai aturan. “Usai diserahkan, kami akan segera memeriksa Laporan Keuangan ini, selama 2 bulan ke depan. Terhitung dari 29 Maret – 29 Mei 2021,”kata Eydu Oktain.

Setelah itu, kata Eydu Oktain, hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada Pemkab Langkat guna dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam administrasinya. “Semoga Pemkab Langkat kembali mampu, mempertahankan opini predikat WTP, seperti tahun lalu,”katanya.

Penyerahan itu, juga ditandai penandatanganan Berita Acara, sekaligus penyerahan Berita Acara dari Kepala BPK RI kepada Bupati Langkat. Disaksikan Kepala Sub Auditorat Sumut 1, Nugroho Heru Wibowo, dan Pengendali Teknis Auditorat Sumut 1, Rekson Pangaribuan.

Turut mendampingi Bupati, Staf Ahli Bupati Bupati H.Muliono, Inspektur H.Amril, Kepala BPKAD Iskandarsyah, Kadis Kominfo H.Syahmadi, Staf Khusus Bupati Sedar Sembiring, dan Kabag Prokopim Mahardika Sastra Nasution. (yas/han)

Komitmen BRI Membangun Negeri Tak Terhalang Pandemi

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh perusahaan, demi menjaga kesinambungan kinerja pelaku bisnis dengan kondisi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Ada banyak cara yang bias dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, di antaranya yakni mengalokasikan dana dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Dalam menjalani perannya sebagai perusahaan BUMN selama ini, Bank BRI, berkomitmen untuk selalu memerhatikan dan mewujudkan penerapan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan. Salah satu caranya yakni melalui pelaksanaan program BRI Peduli, yang alokasi dananya selalu meningkat dari tahun ketahun.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di masa mendatang kondisi perekonomian diprediksi akan semakin dinamis. Untuk itu BRI memperkuat landasan kinerja perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. “Sebagai salah satu ‘First Mover on Sustainable Finance’, BRI telah mengimplementasikan secara bertahap strategi keberlanjutan yang diharapkan dapat berdampak positif dalam mendorong percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia,” ujarSunarso.

BRI menurut Sunarso, bertujuan menciptakan value kepada shareholder dalam bentuk kinerja keuangan yang baik dan berkelanjutan, memberikan layanan kepada nasabah diatas ekspektasi dan menyediakan tempat kerja yang kondusif untuk menumbuh kembangkan karir sesuai potensi karyawan. Dan bagi masyarakat BRI bertekad membawa CSR BRI Peduli melalui program 3P (pro planet, pro profit dan pro people). “Ini sesuai dengan komitmen kami bahwa kehadiran BRI dapat menciptakan value dan men-deliver value untuk masyarakat secara luas,” tambahSunarso.

Sunarso menegaskan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19, BRI mengedepankan upaya penyelamatan UMKM nasional ketimbang mengejar laba, dan meyakini program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemerintah akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

“Saat ini proses pemulihan ekonomi tengah dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti vaksinasi, perpanjangan penyaluran stimulus PEN dan bansos tunai bagimasyarakat. BRI akan selalu siap untuk mendukung UMKM kembali bangkit dan mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif perusahaan, termasuk melalui program CSR BRI,” paparnya.

Sepanjang 2020, dana program CSR BRI Peduli yang disalurkan perusahaan mencapai Rp264 miliar. Jumlah ini naik disbanding nilai program setahun sebelumnya yang mencapai Rp226 miliar. Anggaran tersebut dialokasikan perusahaan untuk eksekusi program dan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan/renovasi infrastruktur, rumah ibadah, pemeliharaan kelestarian ekosistem laut dan lingkungan, serta membantu korban bencana.

Sepanjang 2020, ada dana senilai Rp69,71 miliar yang dialokasikan BRI untuk masyarakat terdampak bencana alam dan nonalam melalui program Indonesia Peduli. BRI juga sudah menyalurkan bantuan untuk program Indonesia Cerdas senilai Rp52,61 miliar sepanjang 2020, yang digunakan demi meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta beasiswa bagi lebih dari 5 ribu pelajar. Kemudian, ada dana senilai Rp45,91 miliar yang disalurkan BRI untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menyalurkan bantuan melalui Program Indonesia Sehat.

Sementara untuk menjaga lingkungan, BRI aktif melakukan penanaman bibit bakau, bersih-bersih sungai, dan program lain secara berkala dengan biaya total Rp4,43 miliar. Dalam memberikan sumbangsihnya pada masyarakat, perusahaan tak lupa turut membantu pembangunan/renovasi rumahi badah yang sepanjang tahun lalu memakan biaya hingga Rp34,95 miliar.

BRI juga menyalurkan bantuan untuk pengembangan prasarana dan/atau sarana umum melalui program Indonesia Membangun senilai Rp32,16 miliar dan penyaluran program bantuan social kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan melalui program Indonesia Sejahtera senilai Rp24,37 miliar.

Berbagai program dan bantuan yang disalurkan BRI selama ini menjadi bukti nyata dukungan perusahaan untuk menciptakan kinerja berkelanjutan dan menerapkanprinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sebagai bentuk implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentangPenerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik.

Komisi III DPRD Medan Sesalkan Peristiwa Lepasnya ‘Siti’ dari Medan Zoo..

MEDAN, SUMUT POS.CO – Ketua Komisi III DPRD Medan, M.Afri Rizki Lubis, menyesalkan peristiwa lepasnya Siti dari Kebun Binatang Medan (Medan Zoo) pada Selasa (30/3/2021) lalu. Siti sendiri merupakan seekor Gajah koleksi Medan Zoo, ia telah menjadi penghuni Medan Zoo selama 15 tahun terakhir.

Ketua Komisi III DPRD Medan, Rizki Lubis saat memberi makanan kepada Siti di Medan Zoo, (17/6/2020) yang lalu.

Atas kejadian itu, Rizki pun menilai hal tersebut sebagai bentuk kelalaian PD Pembangunan Kota Medan sebagai pengelola Medan Zoo.

“Jujur saja kita prihatin dengan insiden ini. Harusnya Medan Zoo lebih serius dalam memelihara, merawat dan mengawasi setiap koleksi (satwa) yang ada disana. Apalagi hewan besar seperti gajah ini, harusnya tidak boleh luput dari perhatian,” ujar Rizki kepada Sumut Pos, Kamis (1/4/2021).

Untuk itu, Rizki mengaku akan meminta PD Pembangunan Kota Medan selaku counterpartnya di Komisi III agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari.

Hal itu bukan hanya berlaku untuk satwa Gajah yang ada disana, tetapi untuk semua jenis koleksi satwa yang ada di Medan Zoo. Selain menjaganya agar tidak lagi terlepas ke lingkungan warga, PD Pembangunan juga diminta untuk memperhatikan secara baik kondisi kesehatan semua satwa yang ada disana.

“Kita minta jangan lagi ada (satwa) yang lepas, apalagi sampai merugikan masyarakat. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan warga, kita minta PD Pembangunan untuk betul-betul serius dalam memelihara semua satwa yang ada di Medan Zoo. Saling berkolaborasi lah satu sama lain, untuk kemajuan Medan Zoo itu sendiri” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, seekor Gajah betina bernama Siti yang merupakan salah satu satwa koleksi Medan Zoo, luput dari pengawasan pihak pengelola, sehingga gajah masuk ke perkebunan milik warga sekitar.

Belakangan, hewan berbelalai panjang dengan usia 58 tahun dan berat 3 ton itu diketahui masuk ke kebun warga karena terlepas dari ikatannya.

Kepada wartawan, Kepala urusan Kesehatan Hewan dan Konservasi Medan Zoo, drh Yona Dumaica, menuturkan jika Siti masuk ke ladang warga yang berjarak sekitar 50 meter dari pinggiran sungai, tempat biasanya Siti mandi.

“Ikatannya lepas. Gajah kan suka jalan, biasanya dia main di pinggiran sungai, tempat dia mandi, maka jalannya ke situ (kebun warga). Kebetulan di areal kita ada ladang warga dan di ladang warga itu mungkin ada buah lain yang ditemukannya, jadi dia (Siti) masuk ke ladang warga,” kata Yona Dumaica, Rabu (31/3/2021).

Ia menjelaskan, pihak pengamanan (sekuriti) Medan Zoo baru mengetahui bahwa Siti tidak ada di kandangnya pada pagi hari. Setelah dilakukan pencarian, Gajah pun ditemukan di ladang masyarakat sekitar, proses evakuasinya pun berlangsung cukup cepat.

Sebelumnya viral di media sosial, akun facebook milik Debora Simalango yang mengunggah video pendek yang sedang memperlihatkan seekor gajah berkeliaran di perladangan warga tak jauh dari permukiman. Video tersebut berdurasi 30 detik.
(Map)

Tempat Hiburan Malam di Perbatasan Binjai: Masyarakat Diminta Jangan Mau Ditunggangi

Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional, Ahmad Zulfikar (kiri) saat beri keterangan.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kota Binjai belakangan dihangatkan persoalan keberadaan tempat hiburan malam (THM) di wilayah perbatasan. Karena itu, Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat meminta agar masyarakat jangan mau ditunggangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.

Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional, Ahmad Zulfikar (kiri) saat beri keterangan.

“Kalau saya lihat, usaha hiburan tersebut bukan berada di wilayah Binjai. Itu wilayah Kabupaten Deliserdang,” kata Ketua LSM Peduli Politik, Pemerintahan dan Hukum Sumut, Jaspen Pardede, baru-baru ini.

“Jadi kita masyarakat Binjai, jangan mau terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” sambungnya.

Jaspen menyatakan hal tersebut karena melihat perkembangan di Kota Binjai maupun media sosial. Adalah, penggiringan opini yang dilakukan untuk mengajak ataupun menghasut masyarakat terkait keberadaan tempat hiburan malam di kawasan perbatasan Kota Binjai.

“Ini sudah terlalu jauh melangkahnya ke daerah lain. Sementara daerah kita sendiri, banyak yang harus dibersihkan,” seru dia.

Ketua DPC LSM Pemantau Kinerja Aparatur Negara Pembaharuan Nasional, Ahmad Zulfikar menambahkan, pihaknya mendukung program kerja pemerintah untuk memberantas narkoba. Karenanya, dia meminta, agar masyarakat tidak terprovokasi terkait hal tersebut.

“Mari kita berikan kepercayaan penuh kepada penegak hukum. Baik itu kepolisian atau BNN,” ujar dia.

Jika masyarakat terprovokasi, kata dia, hal tersebut dapat menimbulkan potensi konflik. “Kita ingin Kota Binjai kondusif. Jangan sampai ada keributan yang dipancing oleh pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan situasi ini,” seru dia.

Keberadaan tempat hiburan malam, dia menilai, tidak hanya berdampak pada sisi buruk saja. “Misalnya dari sisi ekonomi, masyarakat sekitar terbantu atas keberadaan usaha hiburan ini. Kita serahkan hal ini sepenuhnya kepada penegak hukum,”pungkasnya. (ted/han)

14.000 Pekerja Binjai, Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan

Audiensi BPJS Ketenagakerjaan, 14 Ribu Pekerja di Binjai Terdaftar.teddy/sumut pos.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 14.000 pekerja di Binjai, telah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Demikian diungkapkan Plt Kepala Kantor BPJS TK Kota Binjai, Budi Pramono ketika audiensi kepada Plt Wali Kota Binjai, H. Amir Hamzah, Selasa (30/3).

Audiensi BPJS Ketenagakerjaan, 14 Ribu Pekerja di Binjai Terdaftar.teddy/sumut pos.

Dalam audiensi tersebut, Budi Pramono juga mengungkapkan sekitar 900 orang tenga honorer di lingkungan Pemko Binjai juga sudah terdaftar di BPJS TK. “Dan beberapa waktu lalu Kepala Dinas BKKBN mendaftar sekitar 300 orang kader KB ke BPJS Ketenagakerjaan,”kata Budi Pramono.

Sementara itu, Amir Hamzah mengucapkan terimakasih kepada BPJS TK. Dia juga memberi apresiasi setinggi-tingginya atas pertemuan tatap muka tersebut.

“Kami senang dan bangga atas kehadiran BPJS Ketenagakerjaan. Sama-sama kita sharing, kita kerja sama dan bersinergi untuk meningkatkan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang ada di kota Binjai ke depannya. Kami siap mendukung semua program-program pemerintah yang menyangkut masalah ketenagakerjaan,” ujar Amir Hamzah. (ted/han)

Perlu Sinkronisasi Tata Ruang Antardaerah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penataan Ruang yang merupakan aturan teknis dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law), memberikan batasan waktu yang ketat terhadap proses Peraturan Daerah tentang Tata Ruang. Hal ini dinilai Anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Muhammad Nuh dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi daerah.

H Muhammad Nuh (kanan) bersama KH Ir Abdul Hakim MM, wakil ketua BULD, senator asal Lampung.

Dampak positifnya, kata Muhammad Nuh, Panitia Khusus (Pansus) Perda Tata Ruang di daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan Kota, dapat bekerja secara efektif dan efisien. “Tapi dampak negatifnya, bisa jadi kerja Pansus terburu-buru. Sehingga tidak sistematis, asal-asalan dan memungkinkan tidak matang,” kata Muhammad Nuh dalam rapat kerja Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI yang dihadiri DR IR Abdul Kamarzuki, MPM selaku Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Rabu (31/3).

Padahal, kata Nuh, dibutuhkan sinkronisasi antara tata ruang satu daerah dengan daerah lain, sehingga pembahasannya tidak bisa dilakukan secara terburu-buru.Dia mencontohkan tata ruang Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang. “Medan Johor dalam tata ruang Kota Medan merupakan kawasan pemukiman. Sementara di Namorambe, Deliserdang banyak pabrik. Akibatnya Jalan Karya Jaya selalu rusak karena banyak kendaraan berat melintasi pemukiman padat penduduk tersebut,” ungkap Nuh.

Dalam pembahasan tata ruang dan kajian perencanaan, kata Nuh, sering mengemuka tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) yang membagi daratan menjadi daerah hulu, tengah, dan hilir. Di daerah hulu, tidak jarang didapati pembangunan villa atau perumahan, sehingga menyebabkan terjadinya pengrusakan hutan. Di daerah tengah, banyak pabrik didirikan. Akibatnya, terjadilah perusakan dan pencemaran lingkungan yang dampaknya dirasakan masyarakat yang tinggal di hilir, seperti banjir bandang dan lainnya.

“Kita menginginkan adanya upaya saling menguatkan antara pusat dan daerah. Aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dijadikan masukan yang penting dan berarti bagi kebijakan yang digulirkan Pemerintah Pusat.
Semoga harapan kita semua, Indonesia yang lebih baik dapar terwujud,” harapnya.

Selain itu, Nuh juga menyebutkan, ada kesan, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Omnibus Law  mengarah pada resentralisasi. Padahal semangat reformasi mendorong terwujudnya desentralisasi dengan otonomi daerah. (adz)

Hasil KLB Ditolak, Ketua DPC Demokrat Medan Terharu dan Berterima Kasih ke Masyarakat

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua DPC Partai Demokrat Medan Burhanuddin Sitepu SH terharu atas banyaknya ucapan selamat yang ia terima dari lintas elemen masyarakat di Kota Medan dan Sumatera Utara, setelah pemerintah menolak hasil KLB Sibolangit, Deliserdang. Ucapan selamat tersebut banyak ia terima secara langsung maupun melalui telepon, SMS, dan WhatsApp.

“Saya merasakan kemenangan Partai Demokrat dengan Ketua Umumnya AHY, ternyata bukan hanya dirasakan kader dan keluarga besar Partai Demokrat semata, tetapi juga dirasakan dan menjadi kegembiraan bagi masyarakat luas,” kata Burhanuddin Sitepu, Kamis (1/4).

Untuk itu atas nama partai dan Ketum AHY serta Ketua Dewan Pertimbangan SBY,  ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan dukungan dan doanya saat Partai Demokrat menghadapi badai KLB illegal. Politisi senior Demokrat yang sudah 3 periode duduk di DPRD Medan ini menyebut, dirinya mengamati banyaknya masyarakat termasuk pemerhati sosial politik yang tulus ikhlas tanpa pamrih berdinamika melalui medsos dan sarana lainnya menyuarakan perlawanan terhadap KLB abal-abal.

“Secara khusus di Medan beberapa waktu lalu dideklarasikan Aliansi Rakyat Pengawal Demokrasi dan diikuti dengan melakukan aksi penandatanganan Tolak Politik Culas dan Tolak KLB absl-abal. Semua peran serta masyarakat luas ini punya arti yang sangat besar bagi Partai Demokrat dalam menghadapi upaya perampokan partai,” tegasnya.

Untuk itu, kata Pak BS, sapaan akrab Burhanuddin Sitepu, seluruh pengurus DPC, PAC hingga ranting se Kota Medan diwajibkan senantiasa membangun kebersamaan dengan masyarakat sekelilingnya. “Saatnya kita mewujudnyatakan komitmen Partai Demokrat berkoalisi dengan rakyat dengan cara berada di tengah masyarakat, mendengar apa yang dikeluhkan rakyat dan ikut memperjuangkannya,” kata Wakil Ketua DPRD Medan periode 2014-2019 tersebut.

Berkaitan dengan sujud syukur atas  pengakuan PD AHY,  DPC PD Kota Medan akan menggelar Doa Syukuran sekaligus Punggahan menyambut Bulan Suci Ramadhan dengan mengundang anak yatim, penggali kubur dan bilal mayat, Jumat (9/4) di DPC PD Jl DI Panjaitan 14.

Sebagai Ketua FPD DPRD Medan Burhanuddin Sitepu juga mengingatkan rekan se fraksinya untuk membuka diri dan tanggap menyahuti kesulitan warga, khususnya yang terdampak ekonomi di masa Covid 19. “Anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat di DPRD Medan wajib membuka mata dan memasang telinga untuk menyahuti keluhan warga khususnya menyambut Bulan Suci Ramadhan,” tegasnya.(adz)

Tiga Penjabat Bupati Dilantik, Gubsu: Jaga Kondusifitas Labuhanbatu dan Labusel

LANTIK: Gubsu Edy Rahmayadi melantik Penjabat Bupati Samosir, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan, Rabu (31/3) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi secara khusus berpesan agar kedua Penjabat (Pj) Bupati Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan, menjaga kekondusifan iklim demokrasi di sana sampai terselenggara dan terpilihnya kepala daerah yang baru.

LANTIK: Gubsu Edy Rahmayadi melantik Penjabat Bupati Samosir, Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan di Aula Tengku Rizal Nurdin Jalan Sudirman Medan, Rabu (31/3) siang. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

Pesan ini disampaikan Gubsu Edy saat memberi arahan usai mengambil janji dan sumpah jabatan serta melantik tiga pejabat eselon II Pemprovsu sebagai Pj Bupati Samosirn Labuhanbatu, dan Labusel di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Medan, Rabu (31/3) siang. Adapun ketiga pejabat eselon II yang dilantik tersebut yakni; Kepala Balitbang Sumut, Harianto Butarbutar sebagai Pj Bupati Samosir, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut Mulyadi Simatupang sebagai Pj Bupati Labuhanbatu, serta Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Alfi Syahriza sebagai Pj Bupati Labusel.

“Jagalah proses demokrasi yang diulang di dua wilayah itu. Saya sama sekali mengingatkan, tidak ada urusan Anda memilih (pasangan calon) karena Anda tidak punya hak memilih di tempat itu. Tapi saya berharap, fasilitasi masyarakat yang akan melakukan pemilihan ulang di sana,” katanya.

Edy juga secara tegas meminta, agar Pj bupati segera merangkul seluruh stakeholder di kedua daerah tersebut guna suksesi, keamanan, dan kenyamanan dalam pemungutan suara ulang (PSU) di Kabupaten Labuhan Batu dan Labusel, sebagaimana instruksi atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ajak seluruh tokoh-tokoh baik masyarakat, adat, agama, dan pemuda untuk turut serta mengawal kejujuran, kebersihan dalam rangka terpilihnya kepala daerah yang diamanahkan rakyat. Ini yang perlu saya sampaikan, selamat bertugas walaupun pendek (masa jabatan) tetap jaga keharmonisan pada kedua wilayah itu. Lakukan yang terbaik,” tegas mantan Pangkostrad tersebut.

Pj Bupati Labusel, Alfi Syahriza menyatakan komitmen sesuai arahan dan instruksi Gubsu Edy. Ia juga menekankan siap untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam PSU pada 24 April mendatang, di mana untuk Labusel terdapat 16 tempat pemungutan suara (TPS) yang kembali digelar pemilihan. “Saya siap laksanakan. Sesuai arahan bapak gubernur, kita hanya menjaga keharmonisan, keamanan, netralitas termasuk ASN di Labusel agar demokrasi ulang berjalan lancar,” katanya.

Ia juga akan segera merangkul seluruh tokoh dan elemen masyarakat agar PSU di Labusel yang bertujuan terjaganya netralitas. “Yang pastinya kita di sana untuk menjaga netralitas,” pungkasnya.

Hal senada disampaikan Pj Bupati Labuhanbatu, Mulyadi Simatupang. Ia siap merangkul seluruh pihak dalam rangka suksesi PSU pada 9 TPS di Labuhanbatu. “Kita tentu akan rangkul semua elemen masyarakat dan stakeholder terkait di Labuhan Batu agar benar-benar PSU yang direncanakan 24 April nanti, berjalan lancar dan sesuai aturan,” kata pria yang juga Manajer PSMS Medan tersebut.

Ketiga Pj bupati tersebut diketahui akan menerima tunjangan, gaji sebagaimana seorang kepala daerah sesuai amanat Undang-undang dan ketentuan yang berlaku. Turut hadir dalam pelantikan, Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah, Ketua dan Wakil Ketua TP PKK Sumut, Nawal Lubis dan Sri Ayu Mihari, unsur Forkopimda Sumut, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah Pemprov Sumut, serta ketiga istri Pj bupati. (prn)

Terpidana Kasus ’Ketok Palu’ Meninggal

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-20214, Pasiruddin Daulay yang merupakan terpidana kasus korupsi suap “ketok palu” mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho, meninggal dunia saat menjalani masa hukumannya di Lapas Klas I Tanjunggusta Medan. Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumut, Anak Agung Gde Krisna mengungkapkan, Pasiruddin meninggal dunia pada, Selasa (30/3) pagi setelah beberapa kali sempat mengeluh sakit.

“Iya benar, sebagaimana informasi yang saya terima dari Kalapas, ada seorang wbb terpidana korupsi yang meninggal dunia karena sakit. Yang bersangkutan meninggal dunia Selasa setelah dirujuk oleh pihak emergency lapas ke RS Royal Prima Medan karena kesadaran menurun,” ujarnya kepada wartawan Rabu (31/3).

Berkaitan penyebab meninggalnya Pasiruddin, dia menjelaskan, berdasarkan rekam medis kondisi kesehatannya terpidana korupsi suap ketok palu yang divonis 4 tahun penjara denda Rp200 juta pada 2019 lalu itu sebelumnya memang memiliki riwayat sejumlah penyakit dan tercatat sebagai pasien di RS Royal Prima Medan. “Pada tanggal 8 dan 12 Februari lalu, yang bersangkutan juga diperiksa kesehatannya karena mengeluh mencret, batuk dahak dan sesak nafas,” pungkasnya.

Diketahui sebelumnya, Pasiruddin Daulay merupakan mantan anggota DPRD Sumut terpidana kasus korupsi suap ketok palu mantan Gubsu Gatot Pujo Nugroho dalam pengesahan rencana APBD Pemprov Sumut tahun anggaran 2012-2015 ini telah menjalani masa hukumannya selama dua tahun sejak 2019 lalu.

Dalam perkara kasus korupsi tersebut, Pasiruddin dinilai majelis hakim terbukti bersalah melanggar Pasal 12 huruf b juncto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 dan Pasal 64 ayat 1 KUHPidana. (man)

Medan Tak Lagi Zona Merah Covid-19, Kasus Aktif Turun Jadi 1.173 Orang

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan kembali keluar dari zona merah (risiko tinggi) penyebaran Covid-19. Ibukota Provinsi Sumatera Utara ini turun status menjadi zona oranye (risiko sedang).

Saat ini, kasus aktif Covid-19 di Kota Medan sebanyak 1.173 orang, baik yang isolasi di rumah sakit maupun secara mandiri. Jumlah ini menurun dibanding hari sebelumnya, 1.190 orang.

Zona oranye itu berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko daerah per tanggal 28 Februari yang disampaikan pada website covid19.go.id. Peta zonasi risiko daerah dihitung berdasarkan indikator-indikator kesehatan masyarakat dengan menggunakan skoring dan pembobotan.

Indikator yang digunakan adalah epidemiologi, yaitu penurunan jumlah kasus positif, suspek dan sebagainya. Kemudian, indikator surveilans kesehatan masyarakat, seperti jumlah pemeriksaan sampel diagnosis meningkat selama 2 minggu terakhir. Selanjutnya, indikator pelayanan kesehatan, yakni jumlah tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan mampu menampung sampai dengan lebih dari 20 persen jumlah pasien positif Covid-19 yang dirawat.

Selain Medan, terdapat beberada daerah yang juga zona oranye di antaranya Pematangsiantar, Binjai, Karo, Deliserdang, dan Dairi. Jumlah kabupaten/kota zona oranye tersebut mengalami penurunan dibanding seminggu sebelumnya yang mencapai 11 daerah. Sedangkan zona kuning (risiko rendah) meningkat menjadi 24 daerah dari sebelumnya 17 daerah. Peningkatan ini menyusul sejumlah daerah zona oranye turun menjadi zona kuning. Sementara zona hijau (tidak ada kasus) jumlahnya tetap sebanyak 3 kabupaten, yaitu Nias Barat, Nias Utara, dan Nias Selatan.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Medan saat ini berjumlah 14.345 orang (pertanggal 31 Maret) setelah bertambah 49 kasus baru. Sementara angka kesembuhan 12.736 orang, bertambah 64 kasus baru. Sedangkan angka kematian pasien Covid-19 berjumlah 436 orang dengan penambahan 2 kasus baru, dan suspek 616 orang setelah berkurang 1 kasus baru. “Angka penderita Covid-19 aktif di Medan saat ini 1.173 orang, baik yang isolasi di rumah sakit maupun secara mandiri. Jumlah ini menurun dibanding hari sebelumnya 1.190 orang,” ungkap Aris, Rabu (31/3).

Dia menyebutkan, sesuai data yang masuk, pasien positif corona di Medan yang isolasi di rumah sakit berjumlah 572 orang. Jumlah tersebut sedikit berkurang sebelumnya 576 orang. “Paling banyak pasien positif dirawata di RS Bunda Thamrin 166 orang, RS Royal Prima 81 orang, RS Martha Friska Multatuli 67 orang, RS Murni Teguh 57 orang, dan RS Columbia Asia 54 orang,” beber Aris.

Lebih lanjut Aris mengatakan, jumlah kasus positif corona di Sumut saat ini mencapai 27.358 orang setelah bertambah 95 kasus baru. Sedangkan angka kesembuhan 24.008 orang, dengan penambahan 90 kasus baru. Sementara angka kematian 912 orang, bertambah 3 kasus baru dan suspek tetap 792 orang. “Angka penderita Covid-19 aktif di Sumut kini 2.438 orang, dengan rincian 710 dirawat di rumah sakit dan 1.728 orang isolasi mandiri,” pungkasnya. (ris)

1...3,4793,4803,481...15,734Page 3,480 of 15,734

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor