JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Persidangan dengan terdakwa Habib Rizieq Shihab disarankan kembali digelar secara virtual atau online. Sebab ketika sidang secara offline, massa pendukung Rizieq membuat kericuhan di luar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur, hari ini.

Polisi mengamankan sejumlah simpatisan Rizieq karena dinilai memprovokasi. Beberapa orang memaksa masuk gedung pengadilan hingga berujung perdebatan dengan polisi. Kerumunan pun tak bisa dihindari.

“Keputusan awal untuk mengadakan sidang secara online sudah pasti mempertimbangkan hal-hal seperti ini. Dan nyatanya kejadian,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).

Sidang kasus Rizieq sempat digelar secara virtual untuk menghindari kerumunan di masa pandemi. Kubu Rizieq protes. Majelis hakim akhirnya mengabulkan keinginan Rizieq dan kuasa hukum agar sidang secara offline. Artinya, Rizieq hadir langsung di ruang pengadilan.

“Namun ternyata memang berakhir rusuh, sehingga saya rasa tidak ada lagi alasan untuk menggelar sidang secara offline,” tegas Sahroni.

Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi mengaku menyayangkan keputusan hakim yang mengabulkan permintaan Rizieq untuk sidang secara offline. Menurut dia, ketika massa berkerumun, maka alat kontrolnya sudah tidak ada. FPI sudah dibubarkan pemerintah. Kemudian, garis komando mantan FPI sudah tumpul.

“Nah sekarang kalau sudah begini, kita minta pertanggungjawaban siapa, pada akhirnya kembali lagi polisi yang disalahkan karena dianggap mungkin tidak bisa mengendalikan massa dan sebagainya,” ungkapnya.

Islah mengaku sejak awal sudah curiga dengan permintaan sidang offline untuk mengerahkan kekuatan massa dan menekan keputusan hakim.

“Supaya hakim terintimidasi. Ini kan sudah terbukti ketika sidang Ahok. Mereka ingin mengulangi lagi pada sidang Rizieq Shihab kali ini. Seharusnya majelis hakim mempertimbangkan ulang itu,” katanya.

Dia mengingatkan bahwa keputusan hukum harusnya antisipatif terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. “Ini kan seharusnya sudah jadi pertimbangan hakim, toh wibawa negara dengan hukum negaranya seharusnya bisa ditegakkan,” ujarnya.

Islah meyakini pihak Rizieq akan berkilah jika dimintai pertanggungjawaban atas kericuhan di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Terkait dengan diamankannya sejumlah orang simpatisan Rizieq Shihab dalam kericuhan itu, dia menilai pada akhirnya polisi juga yang jungkir balik. Simpatisan Rizieq yang berkerumun di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah tidak punya cantolan organisasi.

“Pihak pengacara yang menjadi penjamin kepada hakim waktu itu, waktu eksepsi permohonan sidang offline, seharusnya mereka lah yang bertanggungjawab. Kalau memang ingin didakwa secara hukum dengan pasal-pasal baru, saya kira dia lah yang harus diberi tindakan,” kata Islah.(bbs/adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Kantor Wilayah I Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ramli Simanjuntak menyoroti persekongkolan tender di Aceh. Sebab, dalam dua tahun ini ada banyak perkembangan perkara di Aceh terkait dengan persekongkolan tender, baik yang berasal dari APBD Provinsi maupun APBD Kota yang ditangani KPPU. “Baru-baru ini kasus persekongkolan tender di RS Rujukan Regional Langsa telah diputus bersalah oleh KPPU. Untuk itu perlu ada perhatian dari Pemerintah Provinsi Aceh agar jangan lagi terjadi pelanggaran UU no 5 tahun 1999,” ujar Ramli.

Dikatakan Ramli, pemerintah harus ikut serta dalam pencegahan terhadap pelaksanaan tender yang terindikasi persengkongkolan. Untuk itu, perlu edukasi dan sosialisasi pencegahan dilakukan kepala daerah kepada internal dan jajarannya.

Dalam sosialisasi dan pencegahan tersebut, Kanwil I KPPU bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh dan melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Ir H. Nova Iriansyah MT di Rumah Dinas Gubernur Aceh, Banda Aceh, kemarin.

Dalam audiensi tersebut, Ramli menyampaikan KPPU mempunyai tugas dalam memberikan saran pertimbangan dan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 5 tahun 1999. “Pada prinsipnya, KPPU lebih mengutamakan fungsi pencegahan dan siap bersinergi dengan pemerintah Aceh untuk mencegah terjadinya pelanggaran persaingan usaha tidak sehat,” bilang Ramli.

Ramli menyebutkan dari sisi kebijakan, KPPU juga melakukan evaluasi terhadap regulasi atau kebijakan agar inline dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Mengingat kekhususannya, KPPU juga mendorong adanya qanun yang khusus mengatur persaingan usaha di Aceh. “Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008, KPPU diberi kewenangan untuk mengawasi kemitraan, misalnya kemitraan di sektor perkebunan,” jelas Ramli.

Selain itu, sesuai dengan Rakornas TPID, Presiden memerintahkan KPPU untuk terlibat dalam kegiatan TPID. Untuk itu KPPU siap dilibatkan dalam kegiatan TPID di Provinsi Aceh.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah menyambut baik pertemuannya dengan KPPU. Gubernur sendiri juga sudah sangat memahami UU No 5 Tahun 1999. Pencegahan ini, dapat menghindari jajarannya melakukan tindak pidana korupsi. Ada tiga point yang disampaikannya. Pertama, gubernur sangat mendukung upaya pencegahan dalam penegakan hukum yang dilakukan KPPU, khususnya terkait dengan proses lelang yang dilakukan pemerintah.

Kedua, pertemuan ini sebagai pertemuan awal yang nantinya dapat ditindaklanjuti dalam bentuk MoU antara Pemerintah Aceh dengan KPPU. Ketiga, untuk hal-hal yang lebih teknis, gubernur akan menyesuaikan dari hasil koordinasi antara KPPU Kanwil I dengan dinas teknis terkait. “Pemerintah Aceh berharap KPPU dapat menjadi ruang konsultasi bagi SKPD Pemprov Aceh, khususnya Dinas PUPR ,” ujarnya. (gus/ila)

terkait upaya-upaya pencegahan persekongkolan tender. Apalagi akhir-akhir ini gubernur selalu dikaitkan dengan permasalahan tender di Aceh. Namun apabila ada bukti persekongkolan, silakan KPPU tindaklanjuti sesuai dengan aturan,” ujar Nova. (gus/ila)

Teks foto: Pertemuan Kanwil I KPPU dengan Gubernur Aceh.(ist)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu Prakerja resmi membuka Prakerja gelombang 16. PMO telah membuka pendaftaran kepesertaan Kartu Prakerja sebanyak 2,7 juta orang. Seluruh peserta ini tersebar dari gelombang 12 sampai 16. Setiap peserta ada kewajiban untuk membeli program pelatihan dari dana yang telah diberikan ketika terpilih sebagai peserta.

Head of Communication PMO Kartu Prakerja, Louisa Tuhatu, dalam aturan yang berlaku, batas waktu membeli program pelatihan berlaku selama 30 hari setelah penetapan. Jika dana pembelian program tidak digunakan dan melewati batas waktu yang ditentukan maka konsekuensinya status kepesertaannya dicabut. “Untuk gelombang 12 batas akhir pembelian pelatihan pertama adalah 1 April 2021 pukul 23.59 WIB. Kami masih memantau kemajuan para penerima Kartu Prakerja dalam membeli pelatihan pertama,” kata Louisa, Kamis (25/3).

Dengan demikian, Louisa mengatakan ada potensi pihak PMO untuk membuka pendaftaran gelombang 17 jika terbukti ada peserta yang statusnya dicabut karena tidak membelanjakan dana untuk program pelatihan.”Bila tidak maka kepesertaannya akan dicabut. Nanti kami mungkin akan membuka gelombang tambahan untuk menampung ini,” ungkapnya.

Melalui program Kartu Prakerja, pemerintah memberikan insentif kepada para pesertanya. Setiap peserta bisa mendapat sebesar Rp 3.550.000. Dari angka tersebut, Rp 1.000.000 tidak bisa diuangkan karena untuk dana pelatihan, jika tidak mengikuti pelatihan maka kepesertaan akan hangus dan uang akan dikembalikan ke kas negara.

Sisanya yakni Rp2.550.000 bisa dipegang masyarakat jika mengikuti pelatihan Kartu Prakerja. Nantinya, manfaat itu diberikan setelah mengikuti pelatihan yang akan ditransfer Rp600.000 selama empat bulan, dan jika mengisi survei sebanyak 3 kali akan dapat insentif tambahan sebesar Rp 150.000. (dtc/ila)