26 C
Medan
Sunday, April 12, 2026
Home Blog Page 3499

Terkait Viral Video Kadis Perkim dan Kadistan, Pengamat Hukum Pertanyakan Kemampuan Polres Humbahas

HUMBAHAS, SUMUTPOS.CO – Sejak aparat kepolisian Polres Humbang Hasundutan melakukan penyelidikan video viral Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Rockeffeler Simamora dan Kepala Dinas Pertanian, Junter Marbun yang menerima sejumlah uang dari oknum tertentu. Hingga kini, mereka belum mampu mengungkap dibalik video tersebut. Bahkan, polisi hingga kini belum memajukan perkara video tersebut dari penyelidikan ke penyidikan.

Barrack Donggut Simbolon SH, salah satu pengamat hukum dari Sumatera Utara, mengatakan bahwa saat ini polisi hanya butuh saksi ahli dari viral video tersebut. Untuk bisa mengungkap dan menetapkan tersangka.

Namun, dia berharap polisi dalam melakukan pemeriksaan harus memiliki kemajuan dan menyampaikan masyarakat. Dan tidak harus ditutup-tutupi.

“Ya kalau katanya ada etika harus dijunjung tinggi, namanya itu tugas mereka. Jadi kalau saya melihat aparat kepolisian agak lambat dan terlalu banyak pemeriksaan, “ kata Barrack kepada wartawan saat disinggung soal video tak tersebut, Jumat (23/4).

Menurut Barrack, kepolisian harus mempublikasikan pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam video tersebut. Apalagi, dalam isi video tersebut satu dari orang yang memberikan uang telah melakukan keterangan pers, bahwasanya uang yang diterima kedua kepala dinas tersebut adalah uang fee proyek.

“Harus dibuka orang dibalik ini karena dari aspek uang yang diterima oleh kedua kepala dinas ada. Apalagi, sudah ada pengakuan dari salah satu orang yang memberi uang itu adalah katanya fee proyek,” kata dia lagi.

Barrack menambahkan, meskipun penerimaan uang di video tersebut sudah diketahui, namun potensi grafitasi sudah ada. Antara penerima uang dan si pemberi.

“Penerima adalah oknum PNS, sementara si pemberi masyarakat, berarti ada apa,” ujarnya.

Oleh karena itu, polisi harusnya sudah memajukan perkara tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. Sedianya juga, sambil meminta keterangan saksi ahli.

“Azas praduga, jelas mereka melakukan transaksi ada menerima ada memberi, berarti ada penyuapan,” ujarnya lagi.

Kapoldasu, dia berharap mengambil tindakan terhadap perkara tersebut. Dikarenakan, tergolong lamban dikarenakan belum ada penetapan tersangka.

“Kasus Ahok saja bisa dihukum, sementara videonya sudah diedit. Masa jelas-jelas sudah menerima uang tidak ditetapkan tersangka, “ tegasnya.

Sementara itu, Hotman Marbun warga Bakti Raja merupakan perekam dalam video itu telah dimintai keterangan oleh penyidik Polres Humbahas pada 13 November 2020 lalu. Hotman dimintai keterangan dan sebanyak 13 pertanyaan diajukan dan pemeriksaan itu sebanyak 2 jam dilakukan. Kepada wartawan, Hotman membantah klarifikasi yang dilakukan Rockeffeler. (des/ram)

Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Berakhir

SERAH TERIMA: Buapti Faduhusi Daely saat serah terima jabatan kepada Sekda Nias Baratm Fakhili Gulo.

NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat Periode 2016-2021 Faduhusi Daely dan Khenoki Waruwu berakhir pada tanggal 22 April 2021. Sedangkan untuk pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Khenoki Waruwu dan Era-Era Hia akan direncanakan pada 26 April 2021 oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi di Medan.

SERAH TERIMA: Buapti Faduhusi Daely saat serah terima jabatan kepada Sekda Nias Baratm Fakhili Gulo.

Untuk mengisi kekosongan, jabatan kepala daerah, Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat, Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Si, menjadi Pelaksana Harian Bupati. Acara seremonial Serah Terima Jabatan kepada Plh Bupati Nias Barat ini dilaksanakan di Alun-Alun Omo Sebua Nias Barat, Jumat (23/4).

Melalui Akun Facebooknya, Faduhusi menyampaikan syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan penyertaan Tuhan selama 5 Tahun memimpin Nias Barat.

“Finish, Eben Hezer sampai di sini Tuhan telah menolong kita, begitu banyak pertolongan Tuhan selama memimpin lima tahun di Kabupaten Nias Barat. Suka dan duka, tangis dan air mata, tantangan begitu dahsyat, perjalanan hidup yang sangat melelahkan. Tapi Kasih Tuhan yang sangat baik selalu menolong di setiap waktu, menuntun di setiap langkah hingga pada akhirnya Dia memberi kelegaan, keceriaan, sukacita senantiasa. EBEN HAEZER,” Tulis Faduhusi

Faduhusi juga menuliskan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, apabila selama memimpin banyak kelemahan dan mengucapkan selamat berpisah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.

“Kepada seluruh masyarakat Nias Barat dimanapun berada, kami menyampaikan permohonan maaf. Akhirnya selamat berpisah di lingkungan pemerintahan. Semoga Nias Barat ke depan tetap maju dan Jaya, Tuhan memberkati,” tutupnya. (mag-11/ram)

Sesuai Perpres No 81 Tahun 2014, Pemkab Dairi Sosialisasi & Inventarisasi KJA di Silalahi

Kadis Komimfo Dairi, Rahmatsyah Munthe.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi, sedang melakukan sosialisasi dan inventarisasi terhadap masyarakat dan pengusaha atau pemilik keramba jaring apung (KJA) di kawasan Danau Toba tepatnya di Desa Silalahi dan Paropo, Kecamatan Silahisabungan.

Kadis Komimfo Dairi, Rahmatsyah Munthe.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Rahmatsyah Munthe menerangkan, sosialisasi dan inventarisasi itu dilakukan sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014, salah satu poin penting di dalamnya bahwa kawasan Silalahi masuk zona A31 merupakan kawasan peruntukan penerapan teknologi alam dan atau buatan untuk pemulihan kualitas air Danau Toba.

“Artinya, kawasan pantai Danau Toba Silalahi harus bersih (zero) KJA,” ucap Rahmatsyah.

Diterangkan Rahmatsyah, jumlah pemilik/pengusaha KJA di Silalahi dan Paropo sebanyak 82 pemilik, dengan jumlah 2.273 kantong/petak. Hal itu sesuai hasil inventarisasi KJA dalam radius kedalaman kurang 30 meter.

Rahmatsyah mengatakan, sosialisasi dan inventarisasi melibatkan tim Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Pemerintah Kecamatan Silahisabungan.

“Untuk langkah selanjutnya, sekarang sedang berproses dan akan dilakukan bertahap,” katanya. (rud/ram)

Peringati Hari Bumi 2021: Komunitas Bumi Kampanye Pulihkan Kawasan Danau Toba

PERSIAPAN: Inisiator ToRS V 2021, Miduk Hutabarat memberi arahan kepada peserta kegiatan dalam rangka persiapan peringatan Hari Bumi ke KSPN Danau Toba selama tiga hari dua malam, di Taman Ahmad Yani Medan, Jumat (22/4) sore. Kegiatan dilaksanakan pada 23-25 April 2021. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Sebagai refleksi memperingati Hari Bumi 2021, Komunitas Bumi atau Earth Society (ES) Sumatera Utara memilih Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba untuk mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan mengembangkan pariwisata di kawasan tersebut, berbasis pada buatan dan lingkungan lokal.

PERSIAPAN: Inisiator ToRS V 2021, Miduk Hutabarat memberi arahan kepada peserta kegiatan dalam rangka persiapan peringatan Hari Bumi ke KSPN Danau Toba selama tiga hari dua malam, di Taman Ahmad Yani Medan, Jumat (22/4) sore. Kegiatan dilaksanakan pada 23-25 April 2021. PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.

“Tahun 2021 ini, Youth ES (anak-anak muda milenial) akan kembali berkreasi dengan mengusung tema lingkungan, dengan memberi afirmasi ‘Pulihkan Kawasan Danau Toba-Hariara Melekat di Pulau Samosir’. Damai bagi bumi dan semesta raya Tao Toba,” kata Inisiator Touring Off Road D Samosir/ToRS V, Miduk Hutabarat di sela-sela rapat persiapan kegiatan tersebut di Taman Ahmad Yani Medan, Jumat (22/4) sore.

Melalui kampanye ini, pihaknya berharap mampu memberikan harapan dan habitus baru bagi seluruh pemangku kepentingan di KSPN Danau Toba, dan masyarakat yang bermukim di sana.

“Kedamaian lewat kesejukannya dan keindahan kala memandang dari sudut-sudut bukit yang menjulang langit bukit-bukit kaldera Toba, akan memberi inspirasi yang unik dan menggairahkan bagi seluruh umat manusia. Inilah yang akan menjadi fokus peserta jelajah ToRS V tahun ini,” katanya.

Meratifikasi atau mengadopsi Piagam Bumi, peserta ToRS V siap membawa misi tersebut sepanjang perjalanan tiga hari dua malam mengendarai sepeda motor. Termasuk tentang perubahan iklim, pemulihan hutan, dan lainnya yang menyangkut soal ekosistem bumi.

“Untuk pemain lokal seperti kita, ini kita batasin untuk kawasan Danau Toba. Pesan Piagam Bumi sangat cocok dengan kawasan Danau Toba. Sesuai tema kita, hariara ini memang pohonnya orang Batak. Jadi kami ada sekitar 11 orang, enam sepeda motor, keliling tiga hari dua malam (keliling KSPN Danau Toba) membawa pesan Piagam Bumi. Selain itu kami tetap menjaga protokol kesehatan,” kata pria yang berprofesi seorang arsitektur itu.

Mereka pun akan membawa masing-masing bibit pohon. Bibit pohon yang akan diberikan itu bukan hanya ditanam lepas melainkan ada penunggunya.

“Artinya tetap ada penduduk yang menerima. Kami juga akan singgah dengan penduduk sampaikan pesan bagaimana menjaga air danau tetap bersih, tanah kita supaya tidak dijualin melainkan disewa, masalah KJA (Keramba Jaring Apung), dan lainnya. Jika tak ada kendala, kegiatan kami ini pada 23-25 (Jumat-Minggu)” terangnya.

Menurut dia, Danau Toba mesti terlihat dengan ciri dan karakteristiknya sendiri. Tidak bisa disamakan dengan wisata lain seperti Bali, Lombok, dan lainnya. Pihaknya juga berharap, melalui kegiatan di momen Hari Bumi 2021 ini, pemerintah mesti memperkuat peran serta masyarakat untuk membantu program pembangunan yang dicanangkan.

“Selama di sana juga kami akan melakukan pembacaan puisi, dan sepulang dari kegiatan akan menuliskan pengalaman tersebut melalui artikel serta bentuk lainnya. Video maupun foto-foto sebagai dokumentasi kami kali ini. Tetapi yang paling penting kami sampaikan, kegiatan kami ini dilakukan secara swadaya dan gotong royong, tidak ada sponsor dari manapun sehingga Komunitas Bumi terbebas dari intervensi,” katanya.

Komunitas Bumi dibentuk 2008, telah menggelar jelajah Tao Toba (mengeliling Pulau Samosir lewat air) dengan even Tour D Toba/TDT sejak 2008 yang lalu. Dan berbagai kegiatan lainnya. (prn/ram)

Ribuan Penerima BST di Sidikalang Tidak Dapat Undangan Pencairan

DEPAN: Kantor Dinas Sosial Dairi tampak dari depan.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ribuan penerima bantuan sosial tunai (BST) penanganan dampak Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dari Kementerian Sosial di Kabupaten Dairi, tidak mendapat undangan pencairan periode bulan Maret-April 2021.

DEPAN: Kantor Dinas Sosial Dairi tampak dari depan.

Informasi diperoleh dari sejumlah penerima bantuan di Desa Sitinjo II, Kecamatan Sitinjo dan Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang yang tidak bersedia namanya dipublikasi, pada Jumat (23/4).

Menurut para sumber, saat dicek ke data base data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos) nama mereka terdata sebagai penerima BST periode Maret-April 2021.

“Ya, kecewalah, karena tanpa alasan kami tidak mendapat undangan. Karena pencairan bulan Januari-Februari 2021, kami mendapat undangan dan sudah mencairkannya,” ujarnya keduanya.

Diperoleh informasi, ada ribuan masyarakat Dairi di 15 Kecamatan tidak menerima surat undangan sebagai syarat mutlak pencairan BST dari Kemensos dimaksud.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi, Parulian Sihombing ditemui wartawan di Kantornya, Jumat (23/4) tidak bersedia memberikan keterangan. Parulian mengaku, buru-buru karena mau rapat di DPRD.

“Ke Kepala Bidang (Kabid) aja ya ditanya, aku buru-buru mau ke kantor dewan”, ucap Parulian.

Ketika ditemui Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Kartini Deliana Padang, tidak berada di Kantornya. Salahseorang staf mengatakan, Kartini Deliana sedang kunjungan lapangan ke Desa Parbuluan 3, Kecamatan Parbuluan.

Pegawai di Dinas Sosial Dairi kepada wartawan mengakui ada masalah ini, ada masyarakat pada periode sebelumnya mendapat undangan pencairan BST Kemensos, tetapi pencairan bulan Maret – April, tidak dapat undangan pencairan.

“Informasinya bukan pengurangan atau penghapusan penerima. Namun, sekarang Kemensos sedang melakukan padan data DTKS dengan data kependudukan dan catatan sipil pusat. Kita belum memperoleh data berapa jumlah warga Dairi penerima BST yang tidak dapat undangan untuk pencairan,” tuturnya.

Dijelaskan sang sumber, sejumlah Kepala Desa sudah melaporkan masalah ini ke Dinsos Dairi.

“Data Kemensos, ada sekitar 21 juta lebih warga tidak menerima sudat undangan pencairan seluruh Indonesia. Kita tunggu saja, mudah-mudahan undangan pencairan bagi penerima BST Kemensos periode Maret – Aprik 2021 segera keluar,” tutupnya. (rud/ram)

Tingkatkan Kualitas UMKM, Perindag KAHMI Sumut Gelar Obrolan Bisnis Ramadan

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Sumut, melalui Bidang Perindustrian dan Perdagangan, diketuai Dr Ir H Riadil Akhir Lubis MSi dan Sekretaris H Achmad Tirmizi Hutasuhut ST MM, menggelar ‘Obrolan Bisnis Ramadan: Manajemen Mutu Produk UMKM’ di Triple S Cafe, Jumat (23/4/2021).

Wakil Ketua MW KAHMI Sumut Usman Hasibuan SAg saat memberikan sambutan dan membuka acara ‘Obrolan Bisnis Ramadan’ Bidang Perindag KAHMI.

Acara dibuka Wakil Ketua MW KAHMI Sumut, Usman Hasibuan SAg mewakili Ketua Umum H Rusdi Lubis SH MMA, yang tengah berada di luar kota menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Sumut. “Ketua umum mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya acara yang digelar Bidang Perindustrian dan Perdagangan MW KAHMI Sumut ini,” kata Usman mengutip pernyataan Rusdi Lubis.

Lebih jauh Usman mengatakan, pimpinan MW KAHMI Sumut sangat bangga sekaligus berharap kegiatan yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, utamanya kalangan pengusaha
kecil ini, bisa dilaksanakan secara berkesinambungan.

Melalui kegiatan ini, Usman meyakini akan dapat memberikan nilai tambah (value added) sekaligus meningkatkan keterampilan dan kemampuan para pegiat UMKM, dalam memajukan usahanya. Sebab, UMKM merupakan pilar pembangunan bangsa. “Kegiatan ini juga bernilai ibadah kepada Allah, karena akan menyelamatkan keluarga, bahkan orang lain dari
keterpurukan ekonomi,” harap Usman.

Dengan seringnya digelar kegiatan bermanfaat seperti ini, sebut Usman, insya Allah bisa membuat para pelaku UMKM kembali berada di zona aman dan selalu siap menghadapi
berbagai jenis ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) yang dihadapi.

Seperti diketahui, ATHG bisa membuat tindak kejahatan makin meningkat akibat memburuknya kondisi perekonomian masyarakat. “Karena itu, kita berharap melalui pemberdayaan UMKM, bisa menyelamatkan umat dari keterpurukan ekonomi,” kata Usman.

Sementara itu, Riadil Lubis mengajak KAHMI Sumut bekerjasama, karena
Disperindag akan menggelar sekolah ekspor UMKM, yang dimulai dari nol hingga bisa melakukan ekspor. “Karenanya, keberadaan UMKM harus ‘diboboti’ dengan kualitas produk yang semakin baik, supaya bisa lolos ke pasar ekspor nanti,” kata mantan Kepala BPBD Provsu ini.

Kemudian, UMKM juga perlu diberikan pelatihan manajemen dan kemasan lebel halal, supaya produk-produk UMKM bisa masuk ke pasar modern dan memenuhi kualitas ekspor. Terkait hal itu, sebut Riadil, yang notabene Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, pihaknya akan bersinergi dengan MW KAHMI Sumut dalam melakukan pendampingan terhadap UMKM.

Ia menambahkan, dalam dua tahun ini Disperindag Provinsi Sumatera Utara menargetkan lahirnya 1.000 eksportir. Selain itu, pihaknya juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Produk Aman dan Halal untuk UMKM.

Selain Riadil Akhir Lubis, kegiatan yang sebagian pesertanya mengikuti lewat zoom meeting ini juga menampilkan narasumber Achmad Tirmizi, Risdarwanto ST, dan sejumlah pelaku UMKM di Medan. Obrolan Bisnis Ramadan digagas Bidang Perindag KAHMI Sumut yang diakhiri buka bersama ini, berlangsung sukses dan disambut antusias para peserta, utamanya pelaku UMKM. (adz)

Pemko Susun Draf Perwal PPDB

DIVAKSIN: Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman memimpin rapat penyusunan draf Perwal PPDB tahun 2021/2022 di Balai Kota Medan, Jumat (23/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PEMKO Medan tak ingin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di tahun ini menimbulkan konflik di masyarakat, seperti tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu, dalam merumuskan penyusunan Perwal tentang penerimaan peserta didik baru perlu adanya kolaborasi antara OPD terkait.

DIVAKSIN: Wakil Wali Kota Medan Aulia Rachman memimpin rapat penyusunan draf Perwal PPDB tahun 2021/2022 di Balai Kota Medan, Jumat (23/4).

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman saat memimpin rapat pembahasan penyusunan draf Perwal tentang PPDB untuk tingkat TK, SD dan SMP di Balai Kota Medan, Jumat (23/04). Rapat tersebut dihadiri Plt Asisten Pemerintahan dan Sosial, Khairul Syahnan, Kepala Dinas Pendidikan, Adlan, Kepala Bappeda, Irwan Ritonga dan Kabag Sospen, Khoirudin Rangkuti.

Mengawali rapat tersebut, Aulia Rahman mengatakan, untuk merumuskan penyusunan Perwal tentang penerimaan peserta didik baru, perlu adanya kolaborasi antara OPD terkait. Sebab di setiap penerimaan peserta didik baru di tahun sebelumnya kerap terjadi konflik sosial di masyarakat mengenai peraturan zonasi yang telah ditentukan khususnya di tingkat SMP. Karena itulah Wakil Wali Kota Medan tidak ingin konflik sosial tersebut terjadi kembali.

“Kita dituntut untuk berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ini yang harus kita pikirkan agar tidak terjadi konflik sosial lagi di masyarakat.”kata Wakil Wali Kota Medan.

Dalam rapat itu juga Wakil Wali Kota Medan ingin agar masing-masing OPD terkait dapat menyampaikan masukan demi kesempurnaan Perwal yang akan di susun sehingga dapat diambil suatu putusan yang dapat mengurangi konflik sosial yang selama ini terjadi.

Rapat ini kemudian diisi dengan mendengarkan berbagai masukan dan saran yang disampaikan oleh OPD terkait guna kesempurnaan draf Perwal yang akan di susun.(map)

Warga Minta Perhatian Wali Kota, Portal PT KAI di Jalan Aloha tak Kunjung Dibuka

PORTAL: Sejumlah warga menunjukkan portal milik PT KAI yang menutup Jalan Aloha, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Jumat (23/4).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) hingga kini belum juga membuka portal yang menutup Jalan Aloha, Lingkungan II, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan. Akibatnya, usaha bengkel mobil milik warga terpaksa tutup karena tak ada mobil yang bisa melewati jalan tersebut. Bahkan, vihara di sekitar kawasan tersebut juga tidak dapat difungsikan lagi.

PORTAL: Sejumlah warga menunjukkan portal milik PT KAI yang menutup Jalan Aloha, Kelurahan Martubung, Medan Labuhan, Jumat (23/4).

“Mobil ke bengkel tak bisa keluar masuk, begitu juga ke vihara dan gedung pertemuan. Tepaksa usaha bengkel kami tutup total dan pekerja dirumahkan,” kata Herlian, pemilik bengkel kepada wartawan, Jumat (23/4).

Didampingi warga lainnya, Herlian meminta Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution untuk memperhatikan keluhan mereka. “Akibat penutupan jalan ini, mematikan perekonomian usaha rakyat,” keluh Herlian.

Warga lainnya, Aulia mengatakan, akibat penutupan Jalan Aloha, orang yang meninggal dunia pun jadi tidak bisa diantar dengan menggunakan ambulans menuju pekuburan Islam. “Kalau ada orang meninggal, terpaksa ditandu karena akses jalan ditutup,” terangnya.

Aulia bersama masyarakat lainnya pun menyayangkan PT KAI yang menutup secara permanen Jalan Aloha dengan portal besi hanya karena alasan sering terjadi kecelakaan lalu lintas. “Ini jalan umum. Maunya dipasang plang buka tutup dan dijaga petugas. Kalau mau bebas dan tidak terjadi kecelakaan, buat saja rel dari atas atau bawah tanah,” kesalnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Asri Rambe sangat menyayangkan PT KAI yang tidak mengindahkan hasil rapat Komisi I DPRD Medan beberapa waktu lalu. Padahal, hasil rapat Komisi I dengan PT KAI dan Dishub Medan sudah merekomendasikan pembongkaran portal tersebut.

“Kita berharap pimpinan di DPRD Medan berkenan menindaklanjuti hasil rapat, sehingga lembaga dewan punya marwah di lembaga lain. Pemko dan DPRD Medan harus mengayomi rakyatnya dari ketidakadilan,” tegas politisi Golkar yang akrab disapa Bayek ini.

Ditambahkannya, pihaknya dapat memahami penderitaan warga akibat dampak penutupan portal oleh PT KAI. Warga yang hendak melakukan aktivitas sehari-hari, menjadi terganggu akses keluar masuknya. “Yang sangat kita khawatirkan bila terjadi kebakaran atau warga sakit. bagaimana akses ke sana? Apa bisa PT KAI yang bertanggungjawab?” tandasnya. (map)

Bobby Teken Kontrak Pengadaan Aspal dan Beton Dinas PU, Masalah Jalan Tuntas 2 Tahun

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution kembali menargetkan, permasalahan jalan di Kota Medan dapat diselesaikan dalam tenggat waktu dua tahun. Tak hanya jalan rusak, lubang-lubang parah yang terdapat di sepanjang jalan di Kota Medan pun akan diselesaikan Pemko Medan dalam waktu tersebut.

Hal itu ditegaskan Bobby dalam acara penandatanganan kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan pengadaan aspal kemasan & beton ready mix pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2021 di Balai Kota Medan, Jumat (23/4) pagi.

“Saya sudah menargetkan permasalahan jalan di Kota Medan, termasuk masalah lubang, itu dapat kita selesaikan dalam kurun waktu dua tahun,” ucap Bobby didampingi Asisten Administrasi Umum Setdako Medan Renward Parapat, dan Kepala Dinas PU Kota Medan Zulfansyah Ali Saputra.

Penandatanganan tersebut dilakukan Wali Kota Medan bersama para pimpinan dari lima perusahaan pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix, yakni PT Raja Aspal Medan, PT Sanobar Gunajaya, PT Kiprah Multi Sarana, PT Rapi Arjasa dan PT Trimurti Perkasa.

Dalam kesempatan itu, dengan dilakukannya penandatanganan kontrak tersebut, Bobby mengapresiasi kerjasama yang dilakukan. Sebab dalam membangun Kota Medan, pemerintah membutuhkan dukungan dari para stakeholder, termasuk para pelaku usaha.

“Saya mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Dinas PU untuk membuat kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan dalam pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix ini. Tentunya ini menjadi awal untuk mewujudkan good governance,” ujarnya.

Dengan demikian, Bobby juga menginginkan agar pengerjaan infrastruktur jalan di Kota Medan dapat segera dilakukan, meskipun saat ini Kota Medan masih berada ditengah pandemi Covid-19. “Kita harus fokus menyelesaikan tugas kita, meskipun dalam kondisi pandemi Covid-19,” kata Bobby.

Namun, Bobby meminta agar proses perencanaan, pengerjaan, dan pengawasan, tetap harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Ia tidak ingin hanya karena mengejar waktu pengerjaan yang harus selesai dalam waktu dua tahun, proses pengerjaannya tidak mengutamakan kualitas. “Kalau perencanaannya sudah baik, maka pengerjaanya akan cepat selesai. Namun, harus tetap diawasi untuk menjaga kualitas aspal. Jangan sampai belum berganti tahun, jalan sudah kembali rusak.” tegasnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kepala Dinas PU Kota Medan, Zulfansyah Ali Saputra mengatakan, pihaknya dan para stakeholder, termasuk lima perusahaan yang telah menandatangani kontrak payung katalog elektronik lokal Kota Medan pengadaan aspal kemasan dan beton ready mix pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tahun 2021, akan bekerja keras dalam mengejar target pengerjaan jalan di Kota Medan dalam waktu dua tahun.

“Seperti yang disampaikan Pak Wali, tentu kita akan bekerja keras agar dalam waktu dua tahun, proses pengerjaan jalan di Kota Medan dapat dituntaskan. Saat ini kita siapkan perencanaan yang matang, agar nanti pengerjan dan pengawasannya dapat berjalan dengan baik,” kata Zulfansyah.

Dikatakan Zul, selain mengerjakannya dengan tepat waktu, pihaknya juga akan berusaha secara maksimal untuk mengerjakan jalan-jalan di Kota Medan dengan kualitas yang sebaik mungkin. “Tak hanya mengejar waktu yang ditargetkan, kita juga akan berkolaborasi agar kualitas yang dikerjakan juga maksimal. Jadi Pak Wali bukan hanya mau kuantitas jalan yang diperbaiki, tetapi juga kualitas yang maksimal. InsyaAllah, kita upayakan hal itu agar segera tercapai,” pungkasnya. (map)

Dinilai Lambat Tangani Covid-19 di Kota Medan, Bobby Copot Kadis Kesehatan

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution mencopot Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi dari jabatannya. Alasannya, Edwin lambat dalam merespon perintah perbaikan penanganan penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

Hal itu dibenarkan Bobby Nasution ketika ditanya wartawan saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kantor Lurah Sidorame Timur, Medan Perjuangan, Jumat (23/4). Menurut Bobby, pencopotan jabatan Kadis kesehatan ini sebagai langkah percepatan pengendalian Covid-19 di Kota Medan.

“Saya sudah ingatkan berkali-kali soal Covid-19 ini, dan telah jadi program utama kita untuk segera diselesaikan. Sejak awal-awal saya dilantik, masalah kesehatan juga sudah jadi persoalan yang menumpuk,” kata Bobby.

Menantu Presiden Joko Widodo ini mengaku, dirinya sudah berkali-kali meminta Edwin selaku Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan untuk melakukan pendataan dan penanganan yang baik terhadap penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Akan tetapi, permintaan yang telah disampaikannya berkali-kali itu tak kunjung diindahkan oleh Edwin Effendi.

Setelah ini, Bobby pun berharap para jajarannya bisa mengikuti kerja cepat yang dilakukannya. Bila tak sanggup, maka jabatan yang diemban masing-masing pejabat yang akan menjadi taruhannya. “Jadi ini untuk percepatan kita saja, agar persoalan kesehatan, terutama saat ini Covid-19 bisa lekas diatasi,” ucapnya.

Sedangkan untuk mengisi kekosongan jabatan yang ditinggalkan Edwin, Pemko Medan pun telah menunjuk Wakil Direktur RSUD Pirngadi, Syamsul Nasution sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kesehatan.