MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bobby juga mencopot Hermanto dari jabatan Lurah Sidorame Timur dan Dina Simanjuntak dari jabatan Kepala Seksi (Kasi) Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur. Hal itu dilakukan saat Bobby melakukan sidak ke kantor Kelurahan Sidorame Timur, Jumat (23/4) kemarin. Saat itu juga, Bobby langsung mencopot lurah setempat karena diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada warga.

Saat itu, Bobby Nasution datang bersama rombongannya ke Kelurahan Sidorame Timur setelah mendapatkan laporan warga soal adanya pungli yang dilakukan oknum kelurahan Sidorame Timur. Tampak Bobby masuk dan menjumpai Lurah Hermanto serta Kasi Pembangunan Dina Simanjuntak. Bobby langsung menanyakan soal laporan warga tersebut kepada Lurah. “Ada kutipan-kutipan, Pak?” tanya Bobby.

Hermanto mengelak. Ia mengaku tak ada pungli yang dilakukan di kelurahan yang dipimpinnya. “Nggak ada,” jawab Hermanto.

Bobby menjelaskan kepada Hermanto, jika dirinya menerima laporan adanya kutipan liar yang terjadi di kelurahan tersebut. “Masyarakat melapor ke saya ada kutipan-kutipan katanya,” ujar Bobby yang kemudian tetap dibantah Hermanto jika tidak ada pungli di kelurahannya.

Bobby pun kesal dan memutar rekaman bukti pungli yang diterimanya dari masyarakat. “Saya sudah terima loh Pak, saya ini ada rekamannya, kalian itu minta-minta uang,” ucap Bobby.

“Nggak ada Pak, saya minta-minta uang,” jawab Hermanto lagi.

Bobby kembali menjelaskan, jika pihak Kelurahan Sidorame Timur telah memerintahkan kepala lingkungan (kepling) untuk meminta uang kepada masyarakat dengan nilai nominal yang bervariasi. Namun, Hermanto masih tidak mengakuinya.

Tak lama kemudian, salah satu kepling tiba di kantor kelurahan dan langsung menjelaskan persoalan pungli itu di depan Bobby dan Lurah. Kepling tersebut mengakui, jika selama ini lurah meminta uang di atas Rp50 ribu untuk mengurus perihal surat-menyurat.

Mendengar pengakuan salah satu keplingnya, Hermanto pun mulai terbuka. Namun, dia tetap mengaku tidak pernah meminta nilai nominal tersebut. “Saya nggak pernah minta sampai segitu,” akunya.

“Berarti pernah, kan?” tanya Bobby.

“Seikhlasnya Pak kalau dikasih. Saya jujur Pak, kalau dikasih saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah. Bukan saya patok-patok,” jawab Hermanto lagi.

Bobby yang mendengar itu langsung memerintahkan stafnya untuk menghubungi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Medan. Dia pun memerintahkan agar Lurah serta Kasi Pembangunan di Kelurahan Sidorame Timur langsung dicopot. “Suruh ganti saja bapak ini, suruh berhentikan lurahnya sama ibu ini (Kasi Pembangunan) juga. Kok seperti itu kinerjanya,” sebut Bobby.

Saat diwawancarai, Bobby menyebutkan jika kejadian tersebut sangat membuatnya kesal. Dia mengatakan, perbuatan itu tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh para pelayan masyarakat. “Ini luar biasa loh ini tadi. Lurahnya menyatakan langsung nggak minta segitu, tapi ya kalau dikasih (diambil). Itu nggak boleh, mana boleh. Kita sebagai pelayan sudah (digaji negara), sudah jelas semuanya. Sudah kita berhentikan lurahnya tadi. Nggak ada cerita yang minta-minta uang, kita berhentikan,” ujar Bobby.

Sementara itu, Hermanto mengaku mendukung program Bobby. Dia tetap berkeras mengaku tak melakukan pungli. Meski demikian, dia mengaku menerima keputusan Bobby.

“Saya mendukung sih program Pak Wali untuk buat Medan supaya lebih maju. Tapi kalau saya yang dituduhkan saya yang meminta kepada masyarakat, saya keberatan. Kalau memang saya meminta kepada masyarakat, nggak mungkin saya delapan tahun jadi lurah di sini,” kata Hermanto.

Ia pun menduga, jika ada oknum masyarakat yang tidak menyukainya. “Mungkin ya, mungkin masyarakat nggak suka lagi, sama saya nggak masalah. Saya nggak pernah minta duit. Kalau dikasih, saya terima. Kalau nggak dikasih, ya sudah,” pungkasnya.

SKU Jadi Sarang Pungli

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution mengapresiasi langkah yang dilakukan Wali Kota Medan, Bobby Nasution. “Kita Apresiasi Wali Kota Medan dalam menindak pungli yang ada, khususnya di kalangan ASN,” kata Mulia.

Hal ini, kata Mulia, sekaligus sebagai bukti nyata bahwa praktik-praktik pungli di Kota Medan masih sangat marak terjadi. Ia berharap, kejadian ini menjadi contoh bagi aparatur Pemerintah Kota Medan agar tidak lagi melakukan pengutipan dalam bentuk apapun, khususnya dalam masa pandemi yang saat ini telah memukul perekonomian masyarakat. “Masyarakat sudah susah, jangan lagi ditambahkan kesusahannya,” cetusnya.

Ia pun kemudian turut menyoroti soal pendataan UMKM yang hingga hari ini terus digulirkan dan tergolong lambat dalam pendataannya. Apalagi dalam salah satu syarat, masyarakat harus memiliki surat keterangan usaha (SKU) dari Kelurahan. Hal ini pun menjadikan pengurusan SKU di Kelurahan menjadi sarang pungli.

“Ternyata sekarang ini yang menjadi persoalan. Itu adanya, pengutipan untuk mengeluarkan surat keterangan usaha. Untuk itu, kita meminta kepada seluruh element, untuk mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, terkhusus untuk bantuan UMKM, karena ini jalan satu-satunya untuk menggerakan roda ekonomi dalam masa pandemi,” tutupnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Saat ini siswa sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Medan, memasuki masa libur bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Meski libur, namun para siswa tetap dibebani tugas secara daring oleh gurunya.

Hal ini menuai protes dari orangtua siswa Fahrul, orangtua siswa di SD Negeri 064037 Medan Tembung, mengaku heran dengan sistem pendidikan di sekolah saat ini. Pasalnya, meski anaknya sedang menjalani libur puasa Ramadan, namun guru masih saja memberikan tugas secara daring kepada anaknya.

“Katanya libur Ramadan dari tanggal 13 April sampai Hari Raya Idul Fitri. Tapi kok masih ada saja di kasih tugas daring? Berarti namanya bukan liburlah, tapi belajar daring. Ya sama saja seperti hari-hari sekolah, belajar daring juga, di kasih tugas, di kasih materi pelajaran juga melalui grup WA,” kata Fahrul.

Berbeda dengan sebelum adanya pandemi Covid-19, saat siswa libur sekolah, para siswa tidak diberikan tugas ataupun materi pelajaran. Adapun tugas yang dibebankan kepada siswa selama libur, diberikan sebelum memasuki masa liburan untuk dikumpulkan saat masa belajar kembali aktif usai masa libur. “Tapi ini, waktu liburan pun di kasih tugas, alasannya disuruh kasek (kepala sekolah). Jadi dimanalah peran Disdik dalam hal ini? Kok ada kasek yang suka-suka hatinya menyuruh gurunya memberi tugas ke siswa di saat siswanya libur. Orangtua siswa kan juga butuh libur di masa libur Ramadan begini, bukan enak mengajari anak pakai sistem daring selama ini,” cetusnya.

Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Adlan SPd MM tak bersedia dikonfirmasi. Berkali-kali Sumut Pos menghubunginya via seluler, Adlan tak kunjung mengangkat sambungan telepon.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajuddin Sagala mengaku heran dengan kebijakan yang diambil kepala sekolah dengan menyuruh para guru untuk memberikan tugas atau materi pelajaran kepada para siswa di saat mereka sedang menjalani libur Ramadan. Dia juga mempertanyakan peran Dinas Pendidikan dalam hal ini.

Sebab katanya, Dinas Pendidikan harus mengetahui kebijakan yang diambil oleh setiap kepala sekolah, khususnya bila berbeda drngan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan. “Ke mana ini dinas pendidikannya? Tolong Kadisdik kasih tahu itu kepala-kepala sekolah. Mereka harus bisa membedakan mana libur yang betul-betul libur, dan mana belajar daring. Kalau begini caranya ya bukan libur namanya, tapi belajar dari rumah atau daring. Tolonglah, Disdik jangan plin-plan. Kalau libur ya libur, kalau belajar ya belajar,” tegasnya.

Rajuddin juga meminta kepada setiap kepala sekolah agar dapat memperhatikan nasib para guru yang ada di sekolahnya, khususnya para guru honorer. Sebab, bila para guru tetap harus memberikan materi pelajaran kepada para siswa di saat libur, maka bisa disebutkan jika sekolah telah merampas hak libur para guru.

“Khususnya bagi mereka yang hanya guru honorer, di saat libur Ramadan seperti ini biasanya mereka menyempatkan diri untuk mencari penghasilan tambahan seperti menerima tempahan kue lebaran, dan banyak pekerjaan lainnya. Mengingat mereka ini kan tidak punya THR maupun gaji ke-13 seperti PNS, masak kesempatan seperti ini pun tidak diberikan kepada mereka,” tambahnya.

Selain itu, Rajuddin juga meminta kepada Disdik untuk memberikan sanksi tegas kepada setiap sekolah yang mewajibkan para guru untuk datang ke sekolah setiap harinya du saat libur Ramadan seperti saat ini.

Ditegaskannya, Surat Edaran Sekda Kota Medan 800/560 tentang ‘Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kota Medan’ tidak dapat diberlakukan bagi para guru Non ASN ataupun para guru Honorer.

“Judul suratnya saja sudah jelas sekali, yaitu penetapan jam kerja pada Bulan Ramadan 1442 H bagi ASN. Sekali lagi bagi ASN, artinya pegawai Non ASN tidak wajib untuk mematuhi surat edaran itu. Apalagi disisi lain, guru ASN pun biasanya dibedakan dengan ASN lainnya. Sebab, guru ASN mengikuti jadwal libur pada kalender pendidikan, bukan pada kalender umum,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 507 Aparatur Sipil Negara (ASN) di jajaran Pemko Medan mengikuti ujian tertulis sebagai bagian dari tahapan seleksi lelang 72 jabatan Eselon III dan Lurah se-Kota Medan. Ujian tertulis itu di lakukan diGedung Pusat Informasi Universitas Sumatera Utara (USU) sejak Rabu (21/4) pagi.

Para peserta yang ujian tertulis ini merupakan peserta yang sebelumnya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi, sebagai tahap seleksi awal. “Iya, tadi pagi sudah berlangsung ujian tertulis, ujian Psikotest di USU ini juga masih berlangsung. Peserta yang hadir 507 orang, belum tahu kita apakah semuanya hadir atau ada yang tidak hadir,” ucap Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Rabu (21/4) siang.

Ujian tertulis ini, kata Muslim, akan digelar dalam 4 gelombang. Gelombang pertama dimulai pada Pukul 08.00 – 09.30 WIB, Gelombang II Pukul 10.30 – 12.00 WIB, Gelombang III Pukul 13.30 – 15.00 WIB, dan terakhir Gelombang IV Pukul 15.30 – 17.00 WIB. “Jadi untuk ujian tertulis atau ujian Psikotes ini hanya akan berlangsung satu hari, jadi hari ini (kemarin) juga akan tuntas ujiannya, tidak berhari-hari,” ujarnya.

Sedangkan untuk tahap ujian selanjutnya, yakni proses wawancara, direncanakan akan digelar pada Senin (26/4) atau Selasa (27/4) mendatang. Untuk tempat, Muslim belum dapat memastikannya.

“Kalau makalah kan sudah selesai itu dibuat. Nanti hari Senin atau Selasa ya dilanjutkan lah dengan tahap presentasi (makalah) dan wawancara,” katanya.

Nantinya selesai proses presentasi dan wawancara, lanjut Muslim, hasil test lelang akan disampaikan kepada Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, untuk selanjutnya dikirimkan ke pusat dan dilakukan pelantikan untuk para pejabat eselon III dan lurah yang terpilih.

“Kalau soal kenapa jadwal ujiannya agak terlambat dari waktu yang telah ditentukan? Itu karena ruang ujian di USU dipakai untuk SBMPTN. Itu kan nasional, makanya kita ya mengalah la dengan jadwal nasional dan baru kita buat ujiannya hari ini,” jawabnya.

Terpisah, kepada Sumut Pos, Kabag Humas Pemko Medan, Arrahman Pane mengatakan, proses ujian dilakukan tim panitia seleksi dari USU. Ujian kali ini, berlaku untuk jabatan Kepala Bagian (Kabag) Setdako Medan, Kepala Bidang (Kabid) sejumlah OPD Pemko Medan, dan sejumlah jabatan Lurah di Kota Medan. “Ada juga untuk jabatan Sekcam, dan Sekretaris Dinas. Totalnya ada 72 jabatan yang dilelang,” tuturnya.

Ditegaskan mantan Camat Medan Labuhan itu, semua peserta yang mengikuti lelang kali ini adalah para ASN yang sehari-hari bertugas di lingkungan Pemko Medan. Dalam artian, tidak ada ASN di luar Pemko Medan yang mengikuti lelang Eselon III dan Lurah tersebut. “Hanya ASN yang berada di Pemko Medan saja. Yang ikut dari berbagai macam ASN, mulai dari eselon lll, lV, termasuk non jabatan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) terhadap kebudayaan dinilai masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari APBD Sumut yang belum mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

Hal ini terungkap dalam Dialog Kebudayaan bertajuk ‘Kesenian Etnik Sebagai Ekspresi Kebudayaan Nasional’ yang digelar Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut di Aula Bung Karno, Jalan Jamin Ginting, Rabu (21/4) petang. Hadir dalam dialog tersebut, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Djarot Saiful Hidayat MS Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu, dan penggiat budaya Triwahyuono Haryadi.

“Nenek moyang kita tidak pernah mengajarkan budaya mencuri atau yang disebut korupsi. Karena budaya memiliki cakupan yang luas,” kata Djarot dalam acara yang dimoderatori Juhendri Chaniago selaku Wakabid Strategis dan Analisis DPD PDIP Sumut.

Dijelaskan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut, Bung Karno pernah mengatakan, sebuah bangsa akan unggul bila memiliki karakter yang kuat. Oleh karena itu, sewaktu Djarot menjadi Wali Kota Blitar, Djarot kerap melakukan program bedah rumah dalam konsep gotong-royong sebagai budaya bangsa Indonesia.

Dalam dialog itu, Kepala Badan Kebudayaan Nasional PDIP Sumut, Idris Pasaribu memaparkan, suku Jawa di Provinsi Sumatera Utara mencapai 47 persen, tentunya angka itu menjadikan suku jawa sebagai suku mayoritas di Sumut. Hanya saja, APBD Pemprov Sumut tidak mengakomodir dana pembinaan untuk kebudayaan dan kesenian di Sumut.

“Di saat orde baru ada beberapa kegiatan kebudayaan yang dihentikan kegiatannya, yaitu ketoprak door, opera Batak dan opera Melayu. Tapi saat ini mulai bangkit kembali,” ungkapnya sembari meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat memberikan perhatian lebih kepada kebudayaan.

Di Eropa, kata Idris, kegiatan seni sangat diapreasi. Sangat berbeda dengan di Sumut yang sangat mengkhawatirkan, karena kurangnya kepedulian pemerintah maupun para stakeholder, salah satunya dengan pameran lukisan.

Sementara itu, dalam penjelasannya, penggiat budaya Triwahyuono Haryadi menyampaikan, budaya Jaran Kepang telah menjadi tradisi sebagai interaksi sosial masyarakat lintas etnis di Kota Medan, termasuk di kawasan Sunggal. “Grup Jaran Kepang di sebuah daerah bisa mencapai puluhan dan melibatkan banyak keluarga. Dan saat ini kasus, di itu sudah ditangani oleh pihak Kepolisian,” pungkasnya. (map)