MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) se-gera membahas terkait Peraturan Daerah (Perda) perlindungan konsumen dengan DPRD Sumut. De-ngan tujuan disahkan sebagai Perda di Sumut ini.

“Pemprov Sumut sebenarnya sudah memulai menyusun naskah akademis Perda Perlindungan Konsumen di Sumatera Utara tahun 2020. Langkah ini patut diapresiasi, karena tidak lebih dari 5 provinsi yang memiliki aturan Perlindungan Konsumen,” ujar Ketua LAPK, Ibrahim Nainggolan, Selasa (20/4).

Ibrahim mengatakan, dorongan pemangku kepentingan diperlukan untuk percepatan lahirnya Perda Perlindungan Konsumen. Harapannya tahun ini atau tahun depan sudah masuk Prolegda dan dapat disahkan oleh DPRD Sumut. Idealnya momentum hari konsumen nasional, perlindungan konsumen di Sumut diharapkan lebih baik.

“Pemprov Sumut harus memiliki kebijakan yang mengatur aktivitas perdagangan yang dapat melindungi masyarakat dan menjamin iklim usaha yang sehat. Kebijakan perlindungan konsumen dan perdagangan di level nasional harus diturunkan dalam kebijakan level daerah yang lebih teknis untuk mengatur perlindungan konsumen,” kata Ibrahim.

Indek Keberdayaan Konsumen (IKK) masih kategori mampu patut diduga minimnya pengetahuan konsumen akan hak dan kewajibannya. Pengetahuan konsumen terhadap produk sudah tinggi disebabkan banyak media informasi baik media mainstream atau media online. “Tetapi di sisi lain, perkembangan media juga ikut mempengaruhi perilaku dan metode konsumen dalam membeli atau memakai produk. Sementara kemampuan konsumen memproteksi dirinya dari ekses negatif produk masih rendah, termasuk budaya komplain, kritis dan mengadu ke lembaga konsumen masih rendah,” tutur Ibrahim.

Keberadaan berbagai Lembaga Konsumen dan BPSK yang ada di 4 kabupaten/kota sepertinya belum optimal menjalankan peran untuk menyelesaikan keluhan konsumen. Hal ini terkonfirmasi rendahnya pengaduan yang ada, kalaupun ada konsumen yang mengadu tetapi pengaduan ke YLKI Jakarta dan BPKN banyak berasal dari Sumut. “Idealnya keluhan konsumen di Sumatera Utara harus diselesaikan lembaga konsumen di Sumatera Utara atau konsumen dapat mengadu ke BPSK yang ada di Medan, Pematang Siantar, Sibolga dan Asahan,” jelas Ibrahim.

Motto Hari Konsumen Nasional tahun ini Konsumen Berdaya Pulihkan Ekonomi Bangsa tentu sejalan dengan harapan Pemprov Sumut. Ibrahim menjelaskan bagaimana produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan nyaman digunakan, serta bagaimana pelaku usaha dalam negeri atau UMKM dapat berkembang. “Tentu karakteristik yang berbeda dibandingkan daerah lain, provinsi Sumatera Utara harus segera memiliki Perda Perlindungan Konsumen karena produk yang masuk ke Sumatera Utara banyak berasal dari luar provinsi dan luar negeri, maka mendesak kebijakan level provinsi dilahirkan yaitu Perda Perlindungan Konsumen,” kata Ibrahim.

Selain itu, lanjutnya, Perda Perlindungan Konsumen dapat memperkuat peran lembaga konsumen dan BPSK yang ada di Sumut. Karena, garda terdepan penyelesaian keluhan konsumen berada pada lembaga konsumen dan BPSK. “Keterlibatan dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan pemerintah juga penting dilakukan dan pembagian peran dalam Perda Perlindungan Konsumen akan mengoptimalkan perlindungan terhadap masyarakat dan produk pelaku usaha yang berkualitas,” pungkasnya.(gus/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Jelang pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang II hasil Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Utara, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setdaprovsu, Hendra Dermawan Siregar, diminta jangan sampai mempermalukan Gubernur Edy Rahmayadi untuk ketiga kali.

Catatan Sumut Pos, dalam dua edisi pelantikan kepala daerah sebelumnya, sempat terjadi miss dalam momen sakral tersebut. Yang pertama terjadi saat pelantikan kepala dan wakil kepala daerah gelombang I, tepatnya di sesi II, pada 26 Februari lalu. Adapun miss yang terjadi cukup krusial, di mana tidak dihadirkannya pengambil sumpah dari agama Kristen Katolik.

Kesalahan itu diketahui, setelah Gubsu Edy Rahmayadi mengecek ulang kehadiran para pengambil sumpah saat membacakan sumpah dan janji jabatan dengan menggunakan kitab suci masing-masing agama peserta pelantikan. Seketika, protokoler acara terlihat sibuk untuk mencari tau nomor pemuka agama Katolik dari pemuka agama Protestan, yang lebih dulu hadir di pelantikan. Alhasil, acara sakral itu pun menjadi kurang hidmat.

Seperti diketahui, dalam sesi II tersebut, terdapat lima pasangan calon yang diambil sumpah janji jabatan oleh Gubsu. Sedangkan sesi I, terdapat enam paslon yang dilantik dengan total keseluruhan ada 11 paslon kepala daerah.

Tak hanya itu, miss lainnya masih terulang pada momen sakral pelantikan tiga penjabat (Pj) kepala daerah Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, dan Samosir pada 31 Maret 2021. Yakni saat Gubsu membacakan pidato usai pengambilan sumpah janji jabatan bagi ketiga pejabat eselon II Pemprovsu tersebut. Mereka dilantik adalah; Mulyadi Simatupang (Pj Bupati Labuhan Batu/Kadis Kelautan dan Perikanan); Alfi Syahriza (Pj Bupati Labusel/Kadis Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang); Harianto Butarbutar (Pj Bupati Samosir/Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan).

Adapun Gubsu sempat terlihat kebingungan atas teks yang ia bacakan itu. Usai acara, Gubsu kemudian memanggil Hendra Dermawan untuk menanyakan isi teks yang ia bacakan tadi. Ternyata diketahui, cukup banyak coretan-coretan berupa kode pada teks dimaksud, sehingga membingungkan Gubsu saat membacakannya.

Wakil Ketua DPRD Sumut, Misno Adi Syahputra, mengatakan kesalahan ini cukup fatal dan tidak boleh lagi terulang untuk selanjutnya. “Ibarat lagu jangan sampai ketiga kalilah. Malu nanti pak gubernur kita sebab itu momen sakral. Sama artinya itu mempermalukan pemimpin kita,” katanya.

Apalagi rekam jejak Hendra Dermawan pernah menjadi Kabag Protokol di masa Gubsu Gatot Pujo Nugroho. “Ini urusan keprotokolan memang. Nah ini yang disayangkan, latar belakang dia orang protokol masa bisa salah dalam mengatur acara yang begitu sakral tersebut,” katanya.

Kepada pria yang sebelumnya menyabet predikat doktor sangat memuaskan di USU pada 6 November 2020, disarankan Misno untuk belajar lagi bidang keprotokolan. “Perlu belajar lagi saya kira dia dan jajaran terkait yang memang tugasnya dalam bidang keprotokolan. Karena sebelum acara dimulai, biasanya ada gladi resik dan gladi bersih dan di situ seharusnya dipastikan betul agar tidak ada kesalahan berarti,” pungkasnya.

Sementara menyangkut jadwal pelantikan kepala daerah gelombang II ini, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengungkapkan, sesuai rencana akan digelar pada 26 April mendatang.

“Tetap kami jadwalkan tanggal 26 April ini meski belum turun sampai sekarang SK (surat keputusan) dari Kemendagri. Kamis besok kami ada rapat koordinasi lagi dengan kabupaten/kota untuk menentukan acara digelar virtual, dicampur atau dilakukan secara langsung. Kami masih usulkan tujuh daerah itu untuk dilantik pada gelombang II nanti,” kata Kabag Otda Ahmad Rasyid Ritonga.

Adapun ketujuh daerah tersebut antara lain, sebutnya, Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Samosir. “Direncanakan Samosir dan Nisel jika berkasnya rampung. Memang SK belum ada ditandatangani Mendagri. Lima daerah sudah kita usulkan sebelumnya,” kata Rasyid. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rumah sehat merupakan indikator bagi kota sehat. Rumah sehat itu merupakan perumahan yang layak untuk menjadi tempat tinggal dan harus memenuhi syarat kesehatan agar penghuninya tetap sehat.

Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat USU Dr Lita Sri Andayani SKM MKes mengatakan, rumah yang sehat tidak lepas dari sarana dan prasarana yang baik. Penyediaan air bersih, sanitasi, pembuangan sampah, transportasi dan tersedianya pelayanan sosial.

“Untuk mewujudkan rumah sehat, bukan hanya dari Dinas Kesehatan atau orang-orang ahli kesehatan masyarakat saja. Melainkan, semua pihak termasuk juga peran aktif masyarakat,” ujar Lita pada webinar yang digelar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Sumut baru-baru ini.

Menurut Teori Hariyanto (2007), Lita menyebutkan, pengadaan perumahan dari pemerintah dan swasta hanya 15 persen. Sedangkan 85 persennya dihuni oleh masyarakat secara swadaya tetapi tanpa pengaturan yang terkonstruksi dan terdesain dengan baik, sehingga pertumbuhan perumahan itu tidak terkontrol. “Tumbuhnya pemukiman-pemukiman yang tidak terkendali yang tidak terintegrasi dengan perencanaan pemukiman. Ini tentunya akan memunculkan masalah fisik lingkungan dan kerawanan sosial,” sebutnya.

Lebih jauh Lita menggambarkan, rumah sehat dan sanitasi di Kota Medan. Sebagai contoh, di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun hanya 55% masyarakat memiliki sarana pembuangan sampah yang memenuhi syarat kesehatan. Kemudian, 45,8% memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang masih banyak tidak standar.

Contoh lain, di Kelurahan Hamdan Kecamatan Medan Maimun, 35% masih membuang sampah ke Sungai Deli sehingga menyebabkan banjir. Di samping itu, 59,6% masih buang air besar (BAB) di Sungai Deli dan buang air kecil. Bahkan, parahnya 71,2% penggunaaan sungai yang tidak baik, sungai itu menjadi tepat mandi cuci kakus.

Sementara itu, di Kecamatan Medan Marelan, 70% jamban yang dimiliki masyarakat tidak memenuhi jamban sehat. Mereka punya jamban tapi tidak sesuai jamban sehat, dan hanya 3,3% balita yang menggunakan jamban. “Bayangkan ini sangat menjadi masalah, ditambah lagi saat ini bayi itu dipakaikan pampers. Jika BAB di pampers, BAB-nya langsung dibuang begitu saja ke sungai, sehingga sungai kini menjadi toilet terbuka,” paparnya.

Lain lagi di Kecamatan Medan Belawan, yang memiliki hambat sehat hanya 30%. Sedangkan di Kecamatan Medan Denai 95,5% sarananya tidak milik sendiri, sehingga tidak memiliki syarat kualitas kesehatan.

Lita menuturkan, kendala dan tantangan yang ditemukan saat ini terkait rumah sehat, akses masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah masih belum sesuai. Sedangkan akses pemilikan rumah untuk menengah ke atas tidak ada masalah. “Selain terbatasnya pemerintah dalam menyediakan perumahan, lalu peran serta perusahaan yang bisa dioptimalkan. Selain itu, kurang koordinasi dan keterpaduan antara kebijakan perumahan dan pemukiman dengan SKPD,” tutur dia.

Diutarakan dia, berdasarkan riset pihak pemerintah, masyarakat dan swasta, kota yang sehat adalah kota yang tidak ada polusi, bersih teratur dan indah. Namun, pemahaman ini tidak sama satu dengan yang lain. Begitu juga pemerintah, lebih mengedepankan bahwa rumah sehat itu urusan masing-masing.

Padahal, sesuai aturan rumah sehat itu, diatur oleh pemerintah dalam arti pemerintah memberikan edukasi apa syarat rumah sehat. Karena itu, pada saat membuat perizinan harus sesuai dengan konsep rumah sehat. “Medan belum layak sebagai kota sehat karena masih sering banjir, parit tumpat dan tumpukan sampah,” tegasnya.

Lita berharap, dari pemaparan yang disampaikan bisa memberikan rekomendasi kepada walikota Medan untuk meletakkan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah serta jangka pendek. Artinya, dapat memasukkan program kota sehat dan rumah sehat dalam pembangunan.

Sementara, Ketua IAI Sumut Boy Brahma Sembiring yang ikut pada webinar menyampaikan tentang konsep rumah kekinian yang respon terhadap pandemi. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menyiapkan lahan atau melaksanakan pembangunan dengan swasta, membuat bangunan rumah susun 3 atau 4 lantai. Rumah di tepian sungai dipindahkan, tetapi tidak harus dipindahkan ke lokasi yang jauh yang mereka tidak tahu-menahu.

“Kalau bisa di sekitar situ juga dibebaskan lahannya. Kalau rumah itu dekat mereka itu akan baik secara psikologi mereka. Karena di kawasan itu banyak memori mereka yang harus dipertahankan. Namun dengan adanya bangunan yang baru penataan akan bisa lebih baik dilakukan,” jelasnya.

Dia menyarankan, rumah sehat itu tidak lagi harus seperti dulu paradigmanya. Jangan rongganya terlalu sempit, harus ada halaman. Masih memungkinkan bangunan itu ada hidroponik aquaponik yang disediakan, sehingga ada aktifitas baru. “Di-join-kan antara rumah dan city farming. Tanaman itu selain bisa menghasilkan Ekonomi juga bisa memberikan oksigen. Artinya rumah akan menjadi sehat,” pungkasnya. (ris/ila)