MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kegiatan apel kendaraan dinas yang diinisiasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumut telah selesai dilakukan. Adapun hasilnya, sebanyak 183 unit mobil dinas tercatat menunggak pajak kendaraan bermotor (PKB), 67 unit membayar dengan nilai Rp167.369.327, dan sisa 116 unit sama sekali belum membayar.

“Data ini kita dapatkan setelah petugas melakukan pengecekan. Di antaranya, pengujian kelayakan oleh Dinas Perhubungan, lalu pemeriksaan, pengendalian serta pemasangan logo oleh Inspektorat dan BPKAD, serta pemeriksaan kepemilikan berupa BPKB, STNK, plat kendaraan, dan pajak tertunggak oleh BP2RD dan BPKAD,” kata Kepala BPKAD Setdaprovsu, Ismael Sinaga menjawab Sumut Pos, Jumat (16/4).

Ismael mengungkapkan, terdapat pula kendaraan dinas berlebih dalam kegiatan yang telah dua tahun terakhir ini dilaksanakan. Kemudian kendaraan yang belum selesai pencatatan pada kartu inventaris barang (KIB) Pemprovsu, dan ada 21 unit kendaraan yang ditahan karena tidak memiliki STNK/BPKB dan tidak memiliki surat penunjukan pemakaian.

“Adapun untuk jumlah kendaraan yang hadir 883 unit, namun dalam kondisi yang baik 764 unit, kondisi kurang baik 97 unit dan rusak berat 10 unit,” kata Ismael.

Pada kegiatan tersebut pula, pihaknya turut lakukan pemasangan logo Pemprovsu di kendaraan dinas roda empat sekaligus upaya sosialisasi penanggulangan Covid-19 di wilayah Sumut. Ismael juga menerangkan, bahwa mekanisme pemeriksaan apel kendaraan dinas roda empat 2021 ini, dengan mengisi format Kartu Kendali Pemeriksaan Kendaraan Dinas milik Pemprovsu berupa nama organisasi perangkat daerah (OPD), nama pemakai, dan spesifikasi kendaraan.

Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah sebelumnya mengatakan, untuk efisiensi penataan aset Pemprovsu seperti kendaraan dinas, akan dilakukan lelang mulai tahun ini. Sebagai gantinya, para pejabat eselon II akan memakai kendaraan dinas rentalan sedangkan eselon III dan eselon IV akan diberikan uang transportasi.

“Kita harapkan tahun ini bisa berjalan. Terutama di sekretariat daerah bisa jalan tahun ini. Sebab ke depan kita tidak gunakan aset kendaraan. Untuk eselon II akak dirental. Untuk eselon III ke bawah dikasih uang transportasi,” katanya menjawab wartawan, Rabu (14/4). Aalasannya, kata Wagubsu, lebih efisien rental dibanding beli kendaraan. “OPD kita ini ada yang pandai merawat ada yang tidak pandai. Kalau rental kita tak perlu pikirkan biaya perawatan. Andai kata kecelakaan sudah ada asuransi dan dia wajib kasih mobil pengganti. Pajak kendaraan juga tidak ada. Jadi lebih menghemat,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Ijeck, sejak 2019 dirinya dan Gubernur Edy Rahmayadi sudah menginginkan program ini terealisasi. Pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terkait pengadaan kendaraan dinas melalui e-Katalog.

“Kita sebenarnya dari 2019 sudah minta dirental. Dan kita tanya juga ke LKPP untuk pengadaan rental kendaraan dan ada ternyata. Nanti ke depan kita buat melalui e-Katalog pengadaan rental kendaraan ini lagi. Dan untuk lelang kendaraan dinas, sudah kita serahkan ke balai lelang,” katanya.

Diungkapkan Ijeck, semasa kepemimpinan ia dan Gubernur Edy Rahmayadi, tidak pernah ada pengadaan kendaraan dinas dilakukan di jajaran Pemprovsu. Hanya saja diakuinya, masih ada beberapa pejabat ataupun mantan pejabat yang menguasai aset milik Pemprovsu ini, sehingga penting untuk dilakukan penataan.

“Akan kita surati kepala dinasnya. Minta fotonya dan lokasinya biar dicek jika memang (kendaraannya) ada di bengkel. Jika memang masih di tangan orang lain, harus dihadirkan. Kira” 100-an lagi yang belum ditampilkan saat apel kendaraan dinas kemarin,” kata Ijeck. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Guna mengantisipasi aksi tawuran yang bakal berkelanjutan, Polres Belawan bersama TNI, Muspika Medan Belawan, unsur organisasi masyarakat dan pemuda membentuk petugas gabungan. Pembentukan tim gabungan bertujuan menindak tegas dan memburu para pelaku terlibat tawuran yang terjadi di Belawan. Demikianlah hasil kesimpulan rapat koordinasi yang berlangsung di aula Kantor Camat Medan Belawan, Jumat (16/4) pukul 10.00 WIB.

Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP MR Dayan mengatakan, bulan suci Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan amalan bagi umat islam agar fokus melaksanakan ibadah, tetapi situasi ini malah tersita dengan menangani aksi tawuran.”Penanganan aksi tawuran sudah kita lakukan secara maksimal. Perlu kita ketahui, tawuran yang terjadi bukan tugas polisi atau aparat keamanan, namun tugas kita semua,” ungkap Dayan dalam rapat koordinasi.

Kapolres Pelabuhan Belawan mengajak semua pihak untuk turut serta menjaga kondusifitas di bulan suci ramadan. Secara bersama – sama mencari akar permasalahan tawuran tersebut, dan mencari solusi agar tawuran tidak terjadi lagi. “Pertemuan seperti ini sudah beberapa kali dilakukan, kita sebelumnya sudah membuka posko dan kegiatan patroli bersama. Saya berharap dalam pertemuan ini, mari kita aktifikan kembali pos-pos di lorong atau gang yang menjadi titik konflik tawuran,” ajak Dayan.

Dayan mengaku, selama ini pelaku-pelaku tawuran yang mereka amankan telah dilakukan pembinaan selama 3 hari, tujuannya untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih baik.

“Tindakan pembinaan kepada para pelaku terlibat tawuran sudah kita lakukan. Ke depannya, tindakan tegas harus dilakukan kepada para pelaku apabila tawuran terjadi lagi,” tegas Kapolres.

Dalam rapat koordinasi yang dhadiri Plt Camat Belawan, Subhan Fadli Harahap,

Mayor Mar Iwan Pebrianto perwakilan dari Lantamal I, Pasiops Yonmarhanlan I Belawan, Kapten Mar Santri MS Sitepu. Kemudian, Kapolsek Belawan Kompol Jefri Naibaho, SH, Koramil Belawan Kapten Inf Amran, Densub Den POM Belawan, Kapten CPM Arfa, para Lurah dan Kepala Lingkungan serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda telah disepaksati dibentuk tim gabungan.

Petugas gabungan yang dibentuk, berkomitmen akan melakukan patroli rutin dan melaksankan pam keamanan di Pos Kamling di setiap lingkungan. Kemudian, para pelaku tawuran akan ditindak tegas untuk diproses oleh kepolisian sesuai dengan aturan hukum. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelanjutan proyek pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang akan dilanjutkan pada pertengahan tahun ini. Kendati nilai proyeknya mencapai Rp9 miliar, namun proyek lanjutan perbaikan jembatan Titi Dua Sicanang Kecamatan Medan Belawan dimungkinkan akan melakukan sistem penunjukan langsung (PL) atau bukan melalui proses lelang kepada kontraktor yang mengerjakan pembangunannya di tahun lalu.

Terkait hal itu, Dinas PU Kota Medan mengaku sudah berkonsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKKP).

“Nilai proyeknya Rp9 miliar, tapi tidak akan ditender. Kontraktornya akan ditunjuk langsung kepada perusahaan (kontraktor) yang melaksanakan proyek di tahun 2020. Ada klausul di LKPP, kegiatan yang berkelanjutan bisa PL, artinya supaya kontraktor yang sebelumnya bertanggungjawab penuh atas pekerjaan sebelumnya,” tuturnya.

Namun, kata Zulfansyah, pihaknya masih menunggu balasan atas surat resmi yang mereka kirimkan beberapa waktu lalu ke LKPP. Dia menyebutkan, proses penunjukan langsung (PL) berbeda dengan kegiatan PL pengadaan langsung.

“Penunjukan langsung ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, kalau pengadaan langsung dibawah Rp200 juta, kerjaan syarat khusus, kontraktor sebelumnya bertanggungjawab atas pekerjaan sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi IV DPRD Medan berjanji akan terus mendorong dan mengawal proses pembangunan jembatan Titi Dua Sicanang Belawan. Pasalnya, hingga saat ini proses lanjutan pembangunan jembatan tersebut belum juga terealisasi hingga saat ini. Padahal, pembangunan jembatan titi dua Sicanang ditargetkan akan mulai pada bulan April 2021 ini.”Kami akan kejar terus Dinas Pekerjaan Umum (PU) Medan untuk membangun jembatan Titi Dua Sicanang. Jadi, kami harap masyarakat Sicanang dapat bersabar,” ucap Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Dedy Aksyari Nasution.

Dikatakan Dedy, pihaknya akan mengawasi Dinas PU Medan agar dapat terus menjalankan tugas pokok dan fungsi (tukpoksi) nya dalam menyelesaikan pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan tersebut.”Intinya kita akan kawal Dinas PU agar menjalankan tupoksinya,” katanya.

Dedy juga meminta kepada Dinas PU Kota Medan, untuk membuatkan jembatan darurat sementara sebagai pengganti jembatan sekarang, ketika pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang di bulan April ini berlangsung. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan wartawan kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.2 Medan. Kedatangan puluhan wartawan ke sana guna kembali memprotes sikap para petugas pengamanan di gedung kantor Wali Kota Medan yang terdiri dari Satpol PP, Kepolisian, hingga Paspampres yang mengusir dua orang wartawan yang menunggu di halaman depan gedung Balai Kota yang hendak mewawancari Wali Kota Medan, Muhammad Bobby Afif Nasution. Dalam orasinya, salah satu wartawan, Aray mengatakan keberatannya atas sikap oknum-oknum pengamanan di Balai Kota yang dinilai arogan.

“Kami bekerja dilindungi UU, apa alasan mereka mengusir dua orang wartawan yang hendak menjalani tugasnya untuk mewawancarai Wali Kota Medan,” ucap Aray di depan gedung Balai Kota Medan, Jumat (16/4).

Wartawan juga menolak alasan yang dikemukakan, jika pengusiran kedua oknum wartawan dilakukan karena dua oknum wartawan tersebut tidak menunjukkan kartu identitas. “Mana ada mereka minta tunjukkan id card, apalagi mana mungkin Satpol PP dan petugas pengaman di sini tidak tahu kalau kedua orang wartawan ini memang wartawan yang sehari-hari bertugas disini,” ujarnya.

Dalam aksinya, puluhan wartawan juga meminta Bobby untuk turun dan menemui mereka serta meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan oleh oknum-oknum pengamanan yang dimaksud. Wartawan juga menolak undangan Bobby Nasution untuk menghadiri acara buka puasa bersama di Rumah Tjong A Fie, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Jumat (16/4) sore.”Kami ini jurnalis. Jangan pikir setelah mengusir kami, lalu bisa mengajak kami makan bersama terus urusannya selesai. Gak bisa begitu, kami minta Wali Kota Medan turun ke sini, temui kami disini, dan minta maaf kepada para wartawan,” tegasnya.

Dalam orasinya, Array juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap orang-orang yang berada di sekeliling Bobby Nasution karena membuat postingan provokatif di media sosial usai aksi para wartawan pada Kamis (15/4). “Kita minta orang seperti itu dipecat, kerjanya memprovokasi. Kami akan terus aksi sampai Wali Kota Medan menyampaikan permohonan maaf,” ujarnya.

Sementara itu, Ilham Pradila, wartawan media lokal yang diusir oknum pengawal Wali Kota Medan menyebut jika Komandan Paspampres, Mayjen TNI Agus Subianto telah berbohong dan membuat pernyataan menyesatkan.

Ilham mengatakan, pernyataan Mayjen Agus yang menyebutkan pelarangan terhadap dua orang wartawan untuk mewawancarai Bobby karena kedua wartawan tidak mampu menunjukkan identitas.

Ia bercerita, pada Rabu 14 Maret 2021, sebelum dirinya dan rekannya Hani diusir dari Balai Kota Kota, petugas pengamanan Bobby Nasution sempat menghampiri dan menanyakan identitas mereka. “Itu bohong, kita ditanya medianya dari mana, setelah dijelaskan (mereka) tidak terima. Doorstop di suruh di luar, dan harus ada izin,” jelas Ilham saat berorasi didepan Balai Kota Medan, Jumat (16/4/2021).

Namun berdasarkan Pantauan Sumut Pos, hingga sekitar satu jam aksi dilakukan, Wali Kota Medan Bobby Nasution tidak tampak hadir untuk menemui puluhan wartawan yang menggelar aksi demonstrasi di depan gedung Balai Kota Medan. Puluhan wartawan pun membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan terus melabukan aksi yang sama sebelum Bobby Nasution menemui mereka dan meminta maaf. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua Depidar II Soksi Sumut Drs Freddy Sembiring menegaskan, pihaknya siap membantu Partai Golongan Karya (Golkar) meraih target 2 juta kader. Hal itu dikatakannya kepada sejumlah wartawan dalam temu pers di di sekretariat Depicap Soksi Kabupaten Deli Serdang Jalan Balai Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kamis (15/4).

Sebelumnya, Kader Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) II Sentral Organisasi Karyawan Swadiri (Soksi) Sumut telah menggelar diskusi sekaligus Temu Ramah bersama Dewan Pimpinan Soksi Kabupaten Deliserdang, guna memperkuat kedekatan dan kebersamaan, pada Senin (12/4) lalu.

Kegiatan yang dikomandoi langsung oleh Ketua Depidar II Soksi Sumut, Drs Freddy Sembiring itu dihadiri sekitar 50 orang. “Kegiatan tersebut digelar guna mencapai target 2 juta Kader Golkar di wilayah Sumut ini,” jelasnya.

Terpisah, Parmonangan Gultom selaku Ketua Depicab Soksi Deliserdang (Organisasi yang di bawahi Partai Golkar) menyatakan siap mendukung dan mengembangkan roda-roda dan panji-panji organisasi Soksi dari mulai tingkat Kabupaten Deliserdang, Kecamatan hingga tingkat desa, guna membesarkan dan menguatkan Partai Golkar di Deliserdang ini.

“Seperti yang sama-sama kita ketahui bersama, bahwa di DPD Golkar Deliserdang Musda Golkar di Kabupaten Deliserdang belum terlaksana. Jadi menyikapi hal yang terjadi ini, kami Soksi Depicab Deliserdang ke depannya siap mengawal Bapak Iskandar Sinaga selaku Plt ketua DPD Golkar Deliserdang,” tegas Monang Gultom.

Hal senada juga diungkapkan Ketua BALADHIKA Karya Soksi Deliserdang, Robert Pakpahan, “Saya sangat mengapresiasi positif kegiatan temu ramah tersebut, karena kedepannya sangat memiliki nilai positif tinggi dan dapat mengurangi angka penganguran, selain itu juga menurutnya tetap mengikuti protokol kesehatan,” ujar Robert Pakpahan.

Dalam kegiatan tersebut dihadiri Ketua Depidar II Soksi Sumut, Drs Freddy Sembiring, Sekretaris Depidar II Soksi Sumut, Kevin IH. Silalahi ST, Ketua OKK Depidar II Soksi Sumut, Firdaus Hutasuhut, Ketua Depicap Soksi Deliserdang, Parmonangan Gultom, Sekretaris Depicap Soksi Deliserdang, Jumonggur Ronald MP SE Bendahara, Sulaiman SAg, Ketua OKK Depicab Soksi, Yudi Tobing beserta seluruh pengurus Depicab Deli Serdang dan Ketua BALADHIKA Karya Deli Serdang, Robert Pakpahan.

Diakhir acara, Ketua Depidar II Soksi Sumut menyerahkan baju dinas Soksi kepada Ketua Depicab Soksi Deliserdang Parmonangan Gultom dan BALAHIKA Karya, Robert Pakpahan. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga lingkungan II, Kelurahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan kembali mempertanyakan realisasi pembongkaran portal yang menutup perlintasan kereta api di jalan Aloha oleh pihak PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

Padahal, rekomendasi pembongkaran portal dan pencabutan plang tersebut telah menjadi kesimpulan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi I DPRD Medan dengan pihak PT KAI dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan di awal April lalu.

Anggota Komisi I DPRD Medan, Mulia Syahputra Nasution mengaku heran kenapa portal yang menutup Jalan Aloha belum juga dibongkar.”Padahal saat RDP kemaren pihak Dishub Medan dan PT KAI sudah setuju untuk segera membongkarnya. Nanti kita akan konfirmasi lagi ke Dishub,” tuturnya.

Sama halnya dengan Wakil Ketua Komisi I DPRD Medan, Margaret MS. Ketika dimintai tanggapannya, Margaret menyebutkan, jika pihaknya akan melakukan rapat internal dalam menyikapi belum dibongkarnya portal.”Mungkin Senin akan kami rapatkan kembali,” pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar S.SiT MT ketika ditanya mengenai tindak lanjut hasil rapat di Komisi I DPRD Medan mengatakan, jika Dinas Perhubungan Medan sudah menyurati pihak PT KAI untuk membuka portal yang dimaksud.

“Begitu siap RDP di DPRD, besoknya langsung kita kirimkan surat ke PT KAI,” ujarnya.

Dari pantauan wartawan di lapangan, portal yang menutup badan jalan masih terpasang secara permanen. Akibat penutupan badan di Jalan Aloha, warga menjadi terganggu karena tidak bisa melewati jalan tersebut. Parahnya, akses menuju salah satu bengkel truk dan alat berat juga tertutup, sehingga bengkel tersebut harus tutup dan tidak bisa melakukan aktifitas.

Tak cuma itu, sebuah alat berat ekscavator juga terperangkap dan tidak bisa keluar karena ditutupnya jalan. Karena truk yang hendak masuk bengkel tidak bisa melintas, usaha bengkel di kawasan itu pun terpaksa ditutup.

Sementara itu, salah satu karyawan bengkel M Siregar kepada wartawan mengaku sudah 6 bulan usaha bengkel milik majikannya tutup karena tertutupnya akses jalan Aloha. Akibatnya, puluhan karyawan bengkel dirumahkan. Dampak penutupan portal, selain usaha bengkel ditutup, akses menuju warga juga menjadi terhambat, begitu juga akses menuju Vihara dan pekuburan Islam. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Bakti Sosial (Baksos) Keluarga Besar BPKAD Provinsi Sumatera Utara sekaligus menyemarakkan syiar Islam pada Ramadan 1442 H/2021 M, ditandai penyerahan bantuan kepada para anak yatim piatu dan kaum duafa di dua tempat terpisah, belum lama ini.

Baksos ini, kata Kepala BPKAD Provsu Dr. Drs. Ismael P. Sinaga M.S.i, sebagai menyahuti seruan Pemprovsu melalui Gubsu Edy Rahmayadi, agar jajaran pemerintah provinsi di antaranya BPKAD Provsu senantiasa ikut membantu warga kurang mampu dan pakir miskin serta anak yatim piatu.

Bantuan bahan pokok disalurkan berupa kebutuhan sehari-hari antara lain beras, minyak goreng, gula, mie instan dan telur serta sejumlah uang tersebut, diserahkan Tim BPKAD Provsu masing masing kepada anak yatim piatu di Yayasan Amal Sosial Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah Medan, dan bantuan untuk kaum dhuafa di Masjid Umar Bin Abdul Aziz Tembung – MUBAZZ. Bantuan tersebut berupa beras 800 kg, minyak goreng 240 liter, telur 1.900 butir, mie instan 46 kotak, dan gula 250 kg.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara, Dr. Drs. M. Ismael P. Sinaga, M.Si. yang memimpin langsung penyerahan itu didampingi sekretaris, para Kabid, serta seluruh staf BPKAD, menyebutkan bakti sosial ini dilaksanakan secara spontan. Bantuan itu sebagai bagian dari kepedulian seluruh staf dan pegawai. yang merasa terpanggil untuk berbagi membantu kelompok masyarakat yang belum beruntung selama Ramadan 1442 Hijriah.

“Penyerahan bantuan saat ramadan ini juga selain meningkatkan ukhuwah Islamiyah, juga tidak terlepas dari mengambil momentum pada bulan penuh rahmat ini, sebagai bagian dari upaya untuk peningkatan rasa taqwa dan iman kita sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT,” ujar Ismael P Sinaga.

Pimpinan Yayasan Amal Sosial Panti Asuhan Al Jamiyatul Washliyah, ketika acara penyerahan sekaligus menerima bantuan bakti sosial Keluarga Besar BPKAD Provsu, menyampaikan ucapan terimakasih dan Insya Allah bantuan ini akan membahagiakan beban anak anak yatim di sana.

“Bantuan ini memang sangat dibutuhkan anak anak, apalagi dalam masa pandemi sehingga dapat meringankan beban anak anak yatim di sini selama ramadan,” ujarnya, sembari mendoakan semoga dengan penyerahan bantun ini segenap pimpinan dan staf serta pegawai tergabung dalam Keluarga Besar BPKAD Provsu mendapatkan balasan berupa pahala berlipat dari Allah SWT. (rel/mea)