ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabuapaten Asahan memberikan sosialisasi tentang pendirian rumah ibadah kepada 125 tokoh agama di 25 Kecamatan. Sosialisasi bertujuan untuk memberikan pehaman kepada tokoh agama dan masyarakat terkait pendirian rumah ibadah.

“Semoga dengan sosialisasi ini tidak ada lagi perselisihan tentang rumah Ibadah,” ujar Ketua FKUB Asahan H Humaidy Syamsuri Pane di kantor FKUB Kabupaten Asahan, Rabu (17/3). 

Selain itu, sosialisasi juga memberikan pemahaman peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/wakil kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama pemberdayaan FKUB dan pendirian rumah ibadah.

“Dengan sosialisasi ini mari kita tingkatkan kerukunan umat beragama bersama pemerintah. Dan kami juga punya moto, Kerukunan terjalin dan akidah terjamin,” ungkap Humaidy.

Sosialisasi dilakukan secara bertahap selama 5 hari. Hal ini karena masih dalam masa pandemi covid-19.

“Sosialisasi tetap mematuhi prokes dan materi diisi oleh narasumber dari FKUB Asahan dan Kemenag Asaha dan sekaligus dilakukan diskusi,” pungkasnya. (mag-9/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dampingi Kadis Kominfo Dedi Parulian Siagian, Sekretaris BPKPAD Sri Imbang Jaya Putra, menerima kunjungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama kota Tebingtinggi di Ruang Kerja Lantai IV Gedung Balai Kota Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Selasa (16/3).

Dalam kesempatan itu Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Tebingtinggi berupaya agar para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tebingtinggi segera menyelesaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.

“Kita selalu melakukan kompetitif, kompetisi dengan daerah lain, orang lain bisa kenapa kita tidak. Alhamdulillah pelayanan publik Dukcapil sudah tingkat 5 besar nasional. Kalau kita mau, kita bisa, ini karena Covid-19, penghargaan belum diberikan, karena nilai kita A. Saya yakin kita bisa, asal kita mau. Kalau kita mau dan serius mudah mudahan semua bisa,” tegas Umar.

Dijelaskan Umar, kepada setiap wajib pajak Kota Tebingtinggi sebagai wajib pajak telah menyampaikan laporan wajib pajak, untuk itu kita mengimbau dan mengajak kepada seluruh warga kota Tebingtinggi, baik ASN maupun swasta ataupun badan yang ada, agar menyampaikan laporkan wajib pajaknya secara tertib, jangan tunggu sampai lama lama lagi dan berakhirnya waktu, pajak kuat Indonesia maju.

Sedangkan Kepala KPP Pratama Kota Tebingtinggi Wantimer Sinaga menjelaskan kunjungan audiensi ini dilakukan sebagai rangka pekan panutan pelaporan SPT tahunan kepada Wali Kota Tebingtinggi beserta seluruh jajarannya.

“Harapan kami, setelah Wali Kota Tebingtinggi melakukan kewajiban pelaporan SPT tahunannya, seluruh ASN yang ada di Pemerintah Kota Tebingtinggi dan seluruh pengusaha, masyarakat wajib pajak sudah harus melaporkan kewajiban perpajakannya, terutama SPT tahunan 2020, jangan sampai lewat tanggal 31 Maret 2021 untuk orang pribadi dan 30 April untuk Badan Usaha,” pungkasnya. (ian/azw)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan membuka kegiatan koordinasi, sosialisasi, dan pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), yang diprakarsai Dinas Sosial Kota Tebingtinggi di Gedung Hj Sawiyah Nasution, Jalan Sutomo Kota Tebingtinggi, Rabu (17/3).

Umar Zunaidi Hasibuan menyatakan bahwa kampung menjadi tujuan utama karena pada hakikatnya landasan pertama dari kehidupan ini dari rumah tangga. Aman rumah tangga, aman lingkungan, aman kelurahan, aman kecamatan, dan aman kota. Maka ketahanan dan pertahanan yang utama itu adalah keluarga dan lingkungan. 

“Dalam menghadapi bencana. Kita harus siap data, contohnya di Nias ketika terjadi gempa, satu data base diperlukan perkelurahan, berapa jumlah warga dan berapa kepala keluarganya, ini basis data kampung, harus jelas data ada yang lahir, meninggal serta pindah,” bilangnya.

Dijelaskannya, yang punya daerah adalah kampung, karena kampung atau kelurahan inilah yang membentuk Kecamatan, maka kita lakukan ini berbasis kampung. Selanjutnya, mendekatkan pelayanan yang lebih cepat, lebih tepat kepada masyarakat dan yang ikut bekerja disini adalah masyarakat. 

Menurut Umar, kampung siaga nencana harus ada partisipasi dari masyarakat untuk membantu mengurus suadara saudaranya yang ada disitu, maka dalam hal ini diperlukan koordinasi secara baik dan sinergitas secara baik antara warga di kampung, jadi basis kita di kampung atau lingkungan itu kuat. Karena sudah solid berdasar ikatan emosional, contoh ada pengajian, ada partangiangan, tinggal kepala lingkungan mengumpulkan tokoh tokoh ini supaya mau bekerja sama mencapai tujuan.

“Jadi, konsep kampung siaga bencana sudah melakukan pemetaan terhadap daerahnya. Bencana alam tidak hanya bencana karena alam saja, tetapi karena penyakit seperti sekarang pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerjasama partisipasi dan diperlukan kesadaran masyarakat,” bilangnya.

Umar berharap kepada seluruh Lurah dan kepada Kepala Lingkungan agar kiranya berswadaya untuk menggerakan masyarakat supaya bisa mau ikut di Kampung Siaga Bencana ini, karena sebelumnya Pemko Tebingtinggi telah menghimbau melalui rumah ibadah agar masyarakat memantau lingkungannya apa bila ada terdampak Covid-19.

“Kampung Siaga Bencana bukan hanya untuk mematuhi secara ketentuan hukum yaitu mengindahkan peraturan Menteri Sosial tapi memang merupakan kebutuhan masyarakat karena basis yang utama dari pada Kota itu adalah desa atau Kelurahan. kalau Desa atau Kelurahan itu baik, maka baiklah Kota atau Kabupaten itu,” jelasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kota Tebingtinggi, Sahbana menyampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari DPA SKPD tahun 2021 dan program kerja Dinas Sosial kota Tebingtinggi tahun 2021 dengan maksud dan tujuan kegiatan adalah memahamkan pentingnya Kampung Siaga Bencana. Sedangkan peserta mengikuti 100 orang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Sekdako Muhammad Dimiyathi, Kepala Seksi Bencana Alam Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sumatera Utara Lihat Silalahi, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), kecamatan dan kelurahan se Kota Tebingtinggi, Tagana Tebingtinggi. (ian/azw)

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin bersama Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, terus menyibukkan diri, mendorong pembangunan Kabupaten Langkat yang sejahtera, maju, berbudaya, dan religius.

Seperti Rabu (17/3), Rencana dan Afandin membuka Musrenbang RKPD 2022 di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat. Dilanjutkan dengan menyerahkan santunan klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan kepada ahhli waris tenaga honorer di lingkup Pemkab Langkat. Sekaligus menghadiri peringatan Isra Mikraj di Jentera Malay Rumah Dinas Bupati Langkat. Dan terakhir bersilaturahim dengan pengurus MUI Kabupaten Langkat di Rumah Dinas Bupati Langkat.

Pada Musrembang, Rencana mengingatkan, pada 2022 merupakan tahun ketiga bagi Pemkab Langkat, melaksanakan proses perencanaan mempergunakan RPJMD 2019-2024. Jadi penyusunan RKPD 2022 ini, diharapkan lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Langkat, secara tepat dan strategis.

Selanjutnya, Rencana menyerahkan santunan klaim JKM BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris tenaga honorer. Pertama kepada ahli waris dari almarhum Ari Firdaus, pegawai honorer Satpol PP Kabupaten Langkat, yang mengalami musibah kecelakaan tenggelam di Waduk Wampu Kabupaten Langkat. Serta menyerahkan klaim sejenis kepada ahli waris 2 tenaga honorer Pemkab Langkat, masing-masing almarhum Iriadi dari Dinas PUPR Kabupaten Langkat, dan almarhum Suyadi, yang merupakan perangkat Desa Timbang Jaya, Kecamatan Bahorok. Yang masing-masing ahli waris menerima Rp42 juta.

Selain itu, juga menyerahkan kepada ahli waris dari seorang nelayan, almarhum Rusli dari Sei Lepan, Kabupaten Langkat, yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Program Bukan Penerima Upah (BPU), juga menerima manfaat yang sama dari BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian, saat menghadiri peringatan Isra Mikraj, Rencana mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Langkat, menjelang memasuki Ramadan, agar bersama menguatkan doa, agar wabah Covid-19 dapat segera berakhir.

Rencana pun mengharapkan bimbingan dari  Ketua MUI Kabupaten Langkat, H Zulkifli Ahmad Dian, dan alim ulama, serta para ustad ustadah di Kabupaten Langkat. Bimbingan itu dimaksudkan untuk menjalankan amanah, memimpin Kabupaten Langkat, bersama Wakil Bupati Langkat.

“Mohon doakan kami, untuk tetap amanah. Dan mohon ingatkan kami jika lupa ataupun kurang peka, terhadap situasi yang berkembang di masyarakat,” harapnya.

Dia juga berharap, para alim ulama dapat bersama menguatkan visi masyarakat religius. Yakni masyarakat yang jauh dari buruk sangka, yang lebih melihat ke dalam sebelum memberikan penilaian ataupun komentar.

Turut mendampingi Bupati dan Wakil Bupati, Sekdakab Langkat H Indra Salahudin, para Asisten dan Staf Ahli Bupati, para pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya. (yas/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Polsek Binjai Utara menjalankan perintah Polri terkait pelaksanaan PPKM skala mikro. Kapolsek Binjai Utara, AKP Teuku Fathir, yang menjalankan pelaksanaan PPKM Mikro kepada masyarakat, bersinergi dengan unsur Pemko Binjai dan TNI.

“Kami berharap, masyarakat dapat mengikuti pelaksanaan PPKM Mikro di Binjai, khususnya Binjai Utara,” ungkap Fathir, Rabu (17/3). Pelaksanaan PPKM Mikro merupakan seruan dari Presiden Joko Widodo yang diteruskan ke jajaran Polri. Dalam pelaksanaannya, diharapkan berjalan baik dan lancar.

“Polsek Binjai Utara bersama TNI juga memberikan imbauan sekaligus pembagian masker, dan membubarkan kerumunan masyarakat serta operasi yustisi,” tutur Fathir lagi.

Fathir juga menjelaskan, langkah ini diambil untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sebab saat ini Indonesia masih di tengah masa pandemi.

“Langkah ini kami lakukan untuk mengajak dan memunculkan kesadaran masyarakat agar tidak mengendurkan protokol kesehatan (prokes),” jelasnya.

Selain itu, sambung dia, Polsek Binjai Utara juga menggandeng tokoh agama pada pelaksanaan PPKM Mikro. Peran tokoh agama untuk menyampaikan tausyiah di tempat keramaian agar tidak kendur menerapkan prokes.

“Kami mengimbau masyarakat, agar tetap mematuhi prokes, untuk masyarakat sehat dan terhindar dari Covid-19. Pelaksanaan PPKM Mikro berlaku pada 9 Maret sampai 22 Maret 2021,” pungkas Fathir. (ted/saz)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Rabu (17/3), ada sebanyak 3 warga Kabupaten Asahan yang dinyatakan sembuh dari Covid-19. Dari data yang dipaparkan kepada wartawan, total ada 672 warga Kabupaten Asahan yang terkonfirmasi, dengan rincian 55 orang dalam perawatan, 584 orang dinyatakan sembuh, dan 33 orang meninggal dunia.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Asahan, yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Asahan, Rahmat Hidayat Siregar mengatakan, hasil tersebut berdasar data surveilans dari seluruh Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Asahan, sebagaimana dikelola Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan, per 17 Maret 2021, hingga pukul 12.00 WIB.

Rahmat juga mengaku akan terus menyampaikan imbauan dari Ketua Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten Asahan, yang juga Bupati Asahan H Surya, yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Asahan, agar tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

“Kami tak bosan-bosannya terus mengimbau warga untuk tetap mematuhi segala imbauan dari pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan. Mari bersama berharap agar angka penyebaran Covid-19 dapat ditekan dan hilang dari Asahan,” pungkasnya. (mag-9/saz)

KISARAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya, memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) di Halaman Kantor Bupati Asahan, Rabu (17/3).

Pada upacara yang juga diikuti Wakil Bupati Asahan, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, OPD, camat se-Kabupaten Asahan, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Asahan ini, Surya menyampaikan, ASN harus mampu mengisi kemerdekaan dengan sebaik mungkin, karena kemerdekaan yang dinikmati saat ini, merupakan pengorbanan dari para pendahulu. Para pendahulu merebut kemerdekaan ini dengan mengorbankan nyawa, darah, harta, keluarga dan tenaga.

Selain itu, Surya juga mengatakan, sebagai ASN yang diberikan amanah oleh pemerintah dan masyarakat, tentu harus menjalankan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan Panca Prasetya KORPRI, yang selalu dibacakan setiap Upacara HKN.

Surya menjelaskan, pada Maret ini diperingati Hari Jadi ke-75 Kabupaten Asahan, karena itu dia mengimbau untuk bersama-sama membangun Kabupaten Asahan menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya.

Di akhir upacara, Surya bersama Wakil Bupati Asahan dan Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, memberikan plakat kepada Camat Sei Kepayang Timur Nijaruddin, yang akan memasuki masa pensiun. Selain itu, memberikan penali kasih kepada 11 PNS yang pensiun dan memberikan bantuan duka cita kepada 10 ahli waris anggota KORPI yang meninggal dunia. (mag-9/saz)

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Binjai, tak mengetahui siapa-siapa saja pejabat atau ASN yang eksodus ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut. Berdasarkan informasi yang dirangkum, ada 2 pejabat diketahui eksodus ke Pemprov Sumut, pasca Pemilihan Kepala Daerah 2020 lalu.

Adapun mereka, yakni Sekretaris Daerah Kota Binjai Mahfullah Daulay, yang mutasi ke Pemprov Sumut, dan sudah dilantik sebagai Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Serta Tengku Amri, yang kini sudah menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut, sebelumnya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Binjai.

Baca juga: ASN Binjai ‘Eksodus’ Ramai-ramai Pindah Tugas, BKD: Kan Boleh Saja Kalau Orang Mau Pindah

Kepala Bidang Kepegawaian dan Mutasi BKD Kota Binjai, Hendra Januar mengaku, tak tahu soal eksodus ASN.

“Abang (wartawan) yang buat beritanya, kami tidak tahu. Malah pertanyaan kita sama,” ungkap Hendra, Rabu (17/3).

Menurut Hendra, BKD Kota Binjai belum sempat menanyakan soal eksodus tersebut ke Pemprov Sumut. Alasannya, pihaknya tengah banyak kegiatan di Kota Binjai.

Baca juga: ASN Binjai Ramai-ramai ‘Eksodus’ ke Pemprovsu

“Kami belum sempat ke provinsi. Kami baca juga (berita Sumut Pos), makanya kami mau nanya ke provinsi. Secara administrasi, kami tidak ada pegang suratnya. Makanya kami mau menanyakan ke provinsi,” tuturnya.

Begitupun, dia menilai, mutasi pegawai dapat dilakukan. Sah-sah saja pejabat Pemko Binjai pindah ke Pemprov Sumut.

“Kalau mendapat izin dari kepala daerah di sini (Binjai), dan di sana (Pemprov), ya sah-sah saja. Sudah ada kesepakatan dari keduanya,” kata Hendra lagi.

Begitu juga jika jabatan yang diemban di Pemprov Sumut mengalami penurunan. Bagi Hendra, hal tersebut merupakan pilihan dan seleksi yang dilalui oleh pejabat bersangkutan.

“Selagi tidak melanggar PP 11 tentang Manajemen ASN, sah-sah saja. Itu secara norma administrasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto meminta Inspektorat Sumut mengusut oknum di BKD Setdaprov Sumut yang diduga membantu melempangkan ‘eksodus’ sejumlah ASN Pemko Binjai ke Pemprov Sumut. Hal ini guna menjaga keseimbangan antara jumlah ASN dan beban kerja di lingkungan kerja Pemprov Sumut.

“Nah, kami meminta kepada Inspektorat Sumut untuk mengusut dengan jelas dan terang benderang. Kenapa mereka minta pindah? Berarti ada indikasi yang patut dicurigai. Sehingga bisa memberikan efek jera, jika ada oknum BKD Sumut yang memuluskan perpindahan tersebut,” tegasnya.

Permintaan ini, diakui Susanto, telah disampaikan langsung pihaknya saat mengundang Inspektur Sumut, Lasro Marbun, dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini.

“Sebenarnya saya sudah mendeteksi dan mewanti-wanti hal ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah peringatkan Sekda, BKD, dan juga Inspektorat. Kami menduga selain Pak Mahfullah, ada beberapa ASN atau pejabat Pemko Binjai ramai-ramai pindah ke provinsi,” pungkasnya. (ted/saz)