MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa Gimin Simatupang (49), warga Tanjungbalai ini, dituntut pidana selama 14 tahun penjara. Dia dinilai terbukti atas kepemilikan 2.000 butir pil ekstasi logo kepala monyet, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (16/4).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novrika, dalam nota tuntutannya menyatakan, terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Gimin Simatupang dengan pidana penjara selama 14 tahun denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara,”ungkap Novrika di hadapan Hakim Ketua Dahlia Panjaitan.

Novrika menilai, hal yang memberatakan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika. Terdakwa sudah pernah dihukum dan berbelit-belit di persidangan.

“Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan,” jelasnya.

Sementara rekan terdakwa, Ahmad Dhairobi alias Robi (berkas terpisah), justru dituntut lebih ringan. Terdakwa Dhairobi dituntut pidana selama 11 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara. Usai mendengarkan tuntutan, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) kedua terdakwa, pada sidang pekan depan.

Mengutip surat dakwaan, pada 15 Oktober 2020, bermula saat 2 personel kepolisian yang menyamar menghubungi Dhairobi, untuk membeli 1.000 butir pil ekstasi. Robi kemudian bertemu dengan kedua polisi yang menyamar tersebut. Saat itu, petugas meminta agar terdakwa Robi menyiapkan 2.000 butir pil ekstasi dengan uang cash.

Tergiur dengan uang cash, terdakwa kemudian setuju dan ekstasi dijanjikan esok harinya. Setelahnya, Robi menghubungi Mukmin Mulyadi (DPO), dengan mengatakan ada calon pembeli yang memesan 2.000 butir pil ekstasi. Kemudian, Robi menemui Mukmin di sebuah gudang yang terletak di Jalan Sudirman Tanjungbalai. Dari hasil pembicaraan, 2.000 butir pil ekstasi ternyata milik terdakwa Gimin Simatupang. Setelah itu, Gimin menyerahkan 2.000 butir pil ekstasi itu kepada Mukmin di sebuah gudang.

Kemudian, petugas yang menyamar kembali menghubungi Robi dan sepakat untuk melakukan transaksi di Jalan Batu 7. Setelah bertemu, Mulyadi yang memegang barang haram tersebut, meminta agar Robi membawa calon pembeli itu ke sebuah tempat pembuangan akhir (TPA).

Setelah tiba di lokasi, Robi lantas menemui calon pembeli yang berada di dalam mobil. Sementata Mukmin dan Gimin meng ikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor. Setelah menyerahkan plastik berisikan pil ekstasi, petugas langsung menangkap Robi. Petugas kemudian melakukan pengejaran terhadap Mukmin dan Gimin, dan berhasil menangkap Gimin, sementara Mukmin berhasil kabur. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Korban pencemaran nama baik di media sosial (medsos), Josielynn Pinktjoe, meminta kepada jaksa agar menuntut terdakwa Marianty dengan hukuman berat. Hal itu disampaikannya menjelang sidang tuntutan, Senin (19/4) mendatang.

“Saya meminta agar Bu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Dwi Meily Nova, menuntut terdakwa Marianty dengan hukuman maksimal. Karena atas kasus ini, saya mengalami kerugian moral akibat postingan pencemaran nama baik yang dilakukan terdakwa terhadap saya,” ungkap Josielynn, Jumat (16/4).

Menurut Josielinn, gara-gara kasus ini, banyak orang berpandangan berbeda (negatif) terhadap dirinya.

“Banyak kerugian yang saya alami. Secara moril banyak. Keluarga, perasaan saya. Dan saya merasa, gara-gara kasus ini, banyak orang berpandangan negatif terhadap saya,” imbuhnya.

Selain itu, korban juga merasa rugi secara materiil, karena beberapa pekerjaan tertunda akibat masalah ini. Kendati demikian, wanita berparas cantik ini, juga merasa bersyukur masih banyak yang mendukungnya dan memberikan motivasi agar tidak larut terhadap permasalahan kasus yang mencemarkan nama baiknya.

“Kalau saya lihat malah banyak mendukung. Mereka malah mengerti kalau saya adalah korban pencemaran nama baik,” imbuh Josielynn.

Josielynn berharap, agar JPU dan majelis hakim dapat menghukum terdakwa seberat-beratnya, karena perbuatan terdakwa telah mencoreng nama baik, serta harkat dan martabatnya telah tercemar.

“Saya mohon kepada JPU dan hakim mengadili terdakwa dengan seadil-adilnya. Karena apa yang telah terdakwa lakukan kepada saya, sudah sangat merendahkan harkat dan martabat saya. Terdakwa harus dipenjara, agar dapat memberikan efek jera,” harapnya.

Sebelumnya, di dalam persidangan, terdakwa Marianty yang merupakan warga Jalan Timur, Kecamatan Medan Timur ini, mengaku menyesal, atas perbuatannya. Hal itu disampaikan Marianty dalam sidang lanjutan yang beragendakan keterangan terdakwa di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Senin, 29 Maret lalu.

“Saya menyesali perbuatan saya majelis, saya meminta maaf kepada korban atas posting-an saya. Yang mana posting-an saya telah mencemarkan nama baik dan menjatuhkan harkat martabat korban,” katanya.

Sebelumnya, JPU Dwi Meily Nova menghadirkan saksi ahli bahasa. Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim yang diketuai Denny Lumbantobing, Imran, dari Balai Bahasa Sumut (saksi ahli bahasa) menjelaskan, narasi bahasa dalam posting-an yang diunggah terdakwa di medsos Facebook, memenuhi unsur penghinaan dalam perkara tersebut.

Mengutip surat dakwaan, kasus bermula pada Selasa, 10 Maret 2020 lalu. Terdakwa mengirimkan foto dengan kalimat yang bermuatan penghinaan terhadap korban dengan menuding sebagai pelakor melalui akun medsos miliknya di Insta Story Instagram dan Cerita Facebook.

Akibat perbuatannya, terdakwa melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008, tentang ITE Subs Pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016, tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Arifuddin (39) dan Muhammad Furqan (18), yang merupakan warga Aceh, dituntut masing-masing dengan pidana selama 15 tahun penjara. Mereka dinilai terbukti menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram di Terminal Keberangkatan Kualanamu Internasional Airport (KNIA).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abdul Hakim Harahap, dalam nota tuntutannya menyatakan, kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Arifuddin dan M Furqan dengan pidana penjara selama 15 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan,” ungkap Abdul di hadapan Hakim Ketua Dahlia Panjaitan, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (15/4) lalu.

Sementara, dalam pembelaan (pledoi) penasihat hukum terdakwa, meminta agar majelis hakim menghukum seringan-ringannya. Usai mendengarkan pledoi terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda putusan.

Diketahui, pada 5 Oktober 2020, dua petugas Aviation Senior Security selaku pemeriksa barang X-Ray KNIA, yang sedang bertugas di X-Ray No 03, memeriksa barang bawaan setiap calon penumpang. Sekira pukul 05.50 WIB, 2 calon penumpang bernama Arifuddin dan Muhammad Furqan, akan berangkat tujuan Kendari transit di Jakarta, dengan nomor penerbangan ID 6883/ID 6772.

Lebih lanjut, pada saat barang bawaan terdakwa Arifuddin dan Muhammad Furqan tersebut dilakukan pemeriksaan melalui X-Ray, kedua terdakwa diduga membawa narkoba di dalam tas miliknya. Setelah melewati X-Ray tersebut, 2 petugas langsung memanggil kedua terdakwa, dan kembali memeriksa secara manual isi di dalam tas bawaannya.

Benar saja, saat dilakukan pemeriksaan dari dalam tas milik Arifuddin ditemukan satu bungkus plastik bening tembus pandang yang berisi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dari tas milik Muhammad Furqan yang data tiketnya bernama Putra Ardian, juga ditemukan satu bungkus plastik bening tembus pandang yang juga berisi narkotika jenis sabu-sabu.

Saat itu juga, kedua petugas bandara tersebut, langsung melapor kepada atasan dan selanjutnya memerintahkan untuk membawa kedua terdakwa ke security building untuk pemeriksaan lebuh lanjut. Tak berapa lama, petugas dari Ditres Narkoba Polda Sumut tiba, dan langsung membawa kedua terdakwa beserta barangbukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 kilogram untuk diproses lebih lanjut. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dekan Fakultas Pertanian dan Kepala Program Studi (Prodi) Magister Agribisnis Universitas Sumatera Utara (USU), dilaporkan oleh 2 mahasiswanya FSP dan HMJ, ke Polda Sumut atas tuduhan penipuan. Kedua mahasiswa tersebut, membuat laporan polisi yang ditandatangani dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/408/II/2021/SUMUT/SPKT ‘I’ pada 24 Februari 2021.

Adapun yang menjadi terlapor atas perkara ini, yakni Dekan Fakultas Pertanian, HSN, Kepala Prodi Magister Agribisnis TA 2015-2017, TS, dan seorang pegawai Tata Usaha, IS.

Atas laporan tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, pun telah meminta klarifikasi kepada Rektor USU, serta sejumlah nama terlapor, seperti Dekan Fakultas Pertanian, HSN, Wakil Dekan III, TS, Sekretaris Prodi Magister Agribisnis, SFA, Dosen, ISK, serta Ketua Prodi Magister Agribisnis, RM.

Menanggapi adanya laporan tersebut, Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja mengatakan, masih akan melakukan pengecekan terhadap kasus tersebut.

“Oke. Saya cek dulu kaporannya,” tulis Tatan, lewat aplikasi pesan WhatsApp, Kamis (15/4) sore.

Sebelumnya, FSP dan temannya HMJ, menempuh jalur hukum pasca pihaknya merasa dirugikan, karena usai sidang tesis meja hijau, mereka yang merupakan mahasiswa Prodi Magister Agribisnis USU, Stambuk 2015 tersebut, tidak dapat diwisuda dan menerima ijazah. Padahal, keduanya telah mengikuti ujian meja hijau. Itu terjadi karena keduanya tak terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDT) Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti).

Kedua mahasiswa yang sudah menamatkan akademik serta menyelesaikan sidang tesis meja hijaunya ini, yakni HMJ dengan NIM 2015199981303 serta FSP dengan Nim 201519998195.

Selama menjalankan akademik di Prodi Magister Agribisnis USU, keduanya memiliki catatan dan rekam jejak yang baik, dibuktikan tidak mendapatkan teguran atau sanksi administrasi maupun lisan. Begitu juga berkaitkan dengan administrasi pembiyaan, keduanya tidak mengalami tunggakan.

FSP menceritakan, pada 2015 lalu dia mendaftarkan diri sebagai mahasiswa Prodi Magister Agribisnis di USU. Menjalani studi dan tugas-tugas, semua telah diikuti hingga waktunya sidang tesis. Sidang meja hijau usai, inilah sebuah bukti akademik sudah selesai dan kewajiban administrasi pembiayaan juga sudah dicek oleh Tata Usaha Fakultas Pertanian Prodi Magister Agribisnis, melalui IS.

“Kami sama seperti mahasiswa magister lainnya, membayar sesuai kewajiban, dan kami juga memiliki nomor induk mahasiswa (NIM),” ungkap FSP, saat ditemui di Jalan Amir Hamzah Medan.

Masih menurut FSP, mahasiswa yang sudah menjalankan studi dan telah selesai sidang meja hijau ini, maka diwajibkan membayar uang wisuda Rp600 ribu.

Semuanya sudah dibayarkan, tapi saat waktu wisuda pada Februari 2020, mereka tak kunjung ada undangan, hingga selesainya waktu wisuda di USU.

“Saat saya tanyakan, di sinilah baru ketahuan, saya dan beberapa teman tidak terdaftar di Kemendikti. Kami sangat terkejut. Akhirnya kami minta pertanggungjawaban karena tidak selesai pertanggungjawabannya. Kami pun sudah laporkan ke polisi,” pungkasnya. (mag-1/saz)