23 C
Medan
Wednesday, April 8, 2026
Home Blog Page 3544

Wargabinaan Lapas Binjai Ikuti Rehabilitasi

IKUTI: Wargabinaan Lapas Binjai saat mengikuti tanya jawab kepada Tim Mentoring dari Kanwil Kemenkumham Sumut. TEDDY/ SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Ketua Mentoring Rehabilitasi Narkoba dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumut, Kriston Napitupulu didampingi anggota terdiri Suherdi, Bintang Juwita Oktavia P, Rahmah Sari Novia Bancin, Epriana Tarigan, Mulyadi Sitepu dan Muhammad Syarif Hidayat mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Binjai, Senin (5/4) pagi.

IKUTI: Wargabinaan Lapas Binjai saat mengikuti tanya jawab kepada Tim Mentoring dari Kanwil Kemenkumham Sumut. TEDDY/ SUMUT POS.

Dalam kunjungan ini terungkap, pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas Binjai berjalan sukses.

Bahkan, wargabinaan yang telah mengikuti program tersebut mengucapkan puji syukur seraya berterima kasih. “Pertama dan yang paling utama, saya menjadi lebih bertanggungjawab. Kemudian lebih disiplin, jujur dan saya lebih hidup sehat,” tambah dia.

Kegiatan mentoring diawali dengan pemberian penguatan kepada wargabinaan oleh Ketua Tim, Kriston Napitupulu. Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab terkait kegiatan rehabilitasi dan testimoni dari wargabinaan. Mereka yang mengikuti rehabilitasi terdiri dari medis, sosial dan narkotika ini merasa senang. Bahkan mereka juga menunjukan kreativitas mereka dengan menyanyikan yel-yel.

Tim mentoring juga mengunjungi blok rehabilitasi dan monitoring berdasarkan instrumen penilaian kesesuaian penyelenggaraan layanan rehabilitasi di pemasyarakatan. Hasilnya, cukup memuaskan.

Standarisasi rehabilitasi di pemasyarakatan mencakup SDM, sarana dan prasarana, sistem, mekanisme serta prosedurnya. Juga terkait dengan ketepatan penggunaan anggaran dan terkahir, tim mentoring melakukan rapat dengan Pokja Rehabilitasi dan Bendahara Lapas Binjai. (ted)

Plt Wali Kota Binjai Minta Pejabat Tak Loyal Undur Diri

APEL: Plt Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memimpin apel di halaman Balai Kota, Senin (5/4).

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Pelaksana Tugas Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah mempersilahkan para pimpinan OPD atau pejabat untuk mengundurkan diri, yang tak menerima dirinya sebagai pemimpin. Apalagi, bagi pejabat yang tidak dapat bersinergi dan loyal terhadap pimpinannya.

APEL: Plt Wali Kota Binjai, H Amir Hamzah saat memimpin apel di halaman Balai Kota, Senin (5/4).

Demikian diucapkan Amir saat pimpin apel gabungan di halaman Balai Kota Binjai, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Kartini, Binjai Kota, Senin (5/4). Apel gabungan diikuti oleh pejabat dari eselon II dan III.

Amir menyatakan, adalah takdir Tuhan yang maha kuasa karena telah menempatkannya sebagai orang nomor dua di Kota Binjai. Bahkan saat ini, Amir sedang dalam proses administrasi untuk pengusulan sebagai Wali Kota.

Sayang, kata dia, sudah hampir dua bulan sejak dilantik, masih ada pimpinan OPD yang belum menerima takdir tersebut.

“Hampir 2 bulan sudah saya dilantik, saya merasa ada beberapa dari bapak/ibu belum bisa menerima takdir saya menjadi Wali Kota Binjai, khususnya para pimpinan OPD. Terlihat dari beberapa kegiatan yang saya lakukan dalam menjalankan tugas, pejabat tersebut cuek, tidak antusias mendampingi dan membantu saya,” kata mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Binjai ini.

Karenanya, Amir membuka pintu lebar-lebar untuk pejabat yang tak bersedia dipimpin olehnya untuk undur diri, mengikuti jejak Sekretaris Daerah, M Mahfullah Daulay yang kini menjabat Sekretaris BPBD Sumut. Amir yakin, masih banyak ASN di Binjai yang layak dan berkompeten untuk menggantikan pejabat tersebut. “Saya butuh ASN atau pimpinan yang pekerja keras, bertanggungjawab, punya dedikasi tinggi dan loyalitas kepada pimpinan yang tidak diragukan,” tukas Amir.

Apel gabungan ini merupakan yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2021. Apel digelar untuk penyampaian arahan dari Plt Wali Kota kepada ASN yang diwakili pejabat eselon II dan III.

Sejak merebaknya pandemi Covid-19, apel gabungan di lingkungan Pemko Binjai, memang ditiadakan. Dia menambahkan, sejumlah program kerja kedepannya.

Diantaranya untuk penanganan covid -19 kepada posko agar menindaklanjuti kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku, penataan dan pendataan aset Pemko Binjai, dan realisasi PAD. Selanjutnya tertib ASN dan pegawai honorer, reformasi birokrasi serta pemulihan ekonomi. (ted)

Keramba Jaring Apung di Tongging akan Ditertibkan

TINJAU: Bupati dan Wakil Bupati Karo didampingi Kapolres dan Dandim meninjau Keramba Jaring Apung di Tongging.

KARO, SUMUTPOS.CO – Masih maraknya Keramba Jaring Apung (KJA) di DTW Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo, mendapat perhatian serius dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

TINJAU: Bupati dan Wakil Bupati Karo didampingi Kapolres dan Dandim meninjau Keramba Jaring Apung di Tongging.

Apalagi Kemenko Masves sudah berkali-kali melakukan peninjauan untuk mengidentifikasi jumlah KJA milik masyarakat dan perusahaan di Danau Toba sekitarnya, dan menjadi persoalan serius yang harus ditertibkan.

Hal ini ditegaskan Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH saat mengajak Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo, Sik, Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto dan Camat Merek Juspri Nadeak, mengunjungi DTW Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo, Kamis (1/4).

Menurut Bupati Karo, sejumlah kebijakan terkait Keramba Jaring Apung (KJA) antara lain melaksanakan penertiban perizinan usaha KJA sesuai dengan daya dukung, tidak mengizinkan perusahaan budi daya KJA untuk memperluas usaha, serta penertiban KJA yang tidak memiliki izin usaha dan lokasi kegiatan yang tidak sesuai dengan Pepres 81/2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Danau Toba dan Sekitarnya.

“Salah satu masalah yang terjadi saat ini adalah jumlah produksi KJA telah melebihi standar yang ditetapkan Pemprov Sumut melalui SK Gubernur Nomor 188.4/213/KPTS/2017 tentang daya tampung beban pencemaran dan daya dukung Danau Toba,” paparnya.

Bahkan Dewan Riset Daerah Sumatra Utara menilai operasional KJA di Danau Toba saat ini sudah melanggar sejumlah aturan yang ditetapkan pemerintah provinsi dan pusat.

Selain itu, menurut Bupati Karo Terkelin Brahmana, daya dukung air danau dan kualitas air diakibatkan oleh banyaknya aktivitas budi daya perikanan di Danau Toba, serta operasional KJA telah berkembang di luar dari zona yang telah ditentukan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan sekitarnya.

Untuk itu, lanjutnya lagi, Pemkab Karo akan melakukan penertiban dan mengurangi usaha perikanan KJA di kawasan Tongging, Kecamatan Merek Kabupaten Karo.

“Sesuai data, usaha KJA ikan nila dan ikan mas total 458 KJA, nah ini sudah menyalahi ketentuan dan peraturan yang ada,” tegas Bupati.

Selanjutnya, tutur Terkelin Brahmana, Pemkab Karo akan menyerahkan sepenuhnya tekhis penertiban kepada Forkopimda yang mana pelaksanaan untuk verifikasi bulan April – Juni 2021, sedangkan hari “H” penghapusan KJA dengan batas waktu, Juni – Desember 2021.

Sementara Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, mengatakan akan menjalankan program penertiban KJA ini, seterusnya, sebagai Bupati terpilih dalam menjalankan estafet kepimpinan yang baru.

Sedangkan Kapolres Tanah Karo AKBP Yustinus Setyo dan Dandim 0205/TK Letkol Kav Yuli Eko Hadyanto menyebutkan bahwa saat ini masyarakat pengelola KJA sangat akomodatif dalam program pemerintah.

“Polri dan TNI siap bersinergi dan bergandengan tangan dalam menjalankan visi misi pemerintah, agar kawasan Danau Toba menjadi objek wisata bertaraf internasional bebas pencemaran dan kerusakan . Hal ini, sekaligus mendukung penataan dan pembangunan bagian utara pariwisata superprioritas Danau Toba,” tegasnya. (deo)

Real Madrid vs Liverpool, Lagi, Tanpa Ramos

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane.

SUMUTPOS.CO – Real Madrid bakal kembali tak diperkuat sang kapten, Sergio Ramos, pada laga Babak Perempat Final Liga Champions 2020-2021 saat menjamu Liverpool di Stadion Santiago Bernabeu, Rabu (7/4) dini hari WIB.

Pelatih Real Madrid, Zinedine Zidane.

Jelang laga ulangan Final Liga Champions 2018 itu, El Real dihantui situasi buruk yang menimpa mereka dalam 2 musim terakhir keikutsertaan di kompetisi ini. Ya, hal itu terkait ‘tradisi’ absennya Ramos. Jika dia tidak bermain, Los Blancos akan tersingkir dari kompetisi.

Dalam 2 musim terakhir, hal itu memang jadi sebuah fakta. Pertama di musim 2018-2019 ketika Ramos absen, Madrid didepak oleh Ajax Amsterdam di Babak 16 Besar dengan agregat skor 5-3. Musim lalu, giliran Manchester City yang meneruskan ‘tradisi’ itu. Tanpa Ramos, El Real tak berdaya hingga kalah 4-2 secara agregat di babak yang sama seperti musim sebelumnya.

Dengan 2 musim beruntun gugur di Babak 16 Besar, tentu adalah noda bagi tim yang dalam 3 musim sebelumnya selalu menjadi juara. Maka bisa pula dikatakan, ini jadi peluang bagus bagi The Reds untuk menjadi tim ketiga yang menyingkirkan Madrid tanpa Ramos. Apalagi tim asuhan Jurgen Kloppini, pastinya ingin balas dendam atas kekalahan di Final Liga Champiosn 2018 lalu, dengan skor 3-1.

“Baru 2 musim lalu kami berhadapan dengan mereka di sebuah malam yang sangat sulit bagi kami. Jadi bisa mendapatkan kesempatan untuk menghadapi mereka lagi adalah hal yang bagus,” ungkap Klopp, seperti dilansir laman resmi UEFA.

Klopp boleh yakin dengan kemampuan anak asuhnya. Terutama karena telah kembalinya Diogo Jota yang langsung bersinar dengan mencetak 3 gol dalam 2 laga terakhir bagi Liverpool. Bersama Mohamed Salah dan Sadio Mane, ketiganya bisa menjadi mimpi buruk bagi pertahanan tim asuhan Zinedine Zidane.

Meski sebaliknya, Liverpool pun juga masih apa adanya di sektor belakang. Duet bek tengah yang kemungkinan bakal diisi Ozan Kabak dan Nathaniel Phillips tentu butuh dukungan lebih, ketika menghadapi penyerang seperti Karim Benzema. Total 23 gol dan 6 assits telah dibuat sang striker asal Prancis itu, musim ini.

Sementara itu, dari catatan head to head 5 pertandingan terakhir, Madrid unggul tipis dengan 3 kemenangan berbanding 2 bagi The Reds. Fans Liverpool tentu berharap pertemuan 2009 lalu di Santiago Bernabeu, bisa terulang kala mereka menang tipis 0-1 lewat gol Yossi Benayoun. (tid/saz)

Pemerintah Izinkan Salat Tarawih dan Idulfitri di Masjid

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pemerintah mengizinkan pe-laksanaan salat Tarawih dan salat Idulfitri secara berjamaah di masjid dengan tetap mengacu protokol kesehatan yang ketat.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy.

“Khusus kegiatan ibadah selama ramadan dan Idulfitri, yaitu tarawih dan salat id, pada dasarnya dibolehkan, yang harus dipatuhi adalah protokol kesehatan dilaksanakan dengan sangat ketat,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dalam konferensi pers, Senin (5/4).

Muhadjir menjelaskan, untuk salat berjamaah tarawih dan Idulfitri boleh dilaksanakan di luar rumah dengan catatan, jamaah harus dari lingkungan yang sama.

“Cuma terbatas pada komunitas, di lingkup komunitas, jamaah harus saling kenal. Jamaah dari luar mohon tidak diizinkan. Salat jamaah juga dibuat sesimpel mungkin, sehingga waktunya tidak panjang, mengingat masih darurat,” ujar dia.

Ia juga mengingatkan agar para jamaah tak berkerumun saat akan menuju tempat salat, baik di masjid maupun di lapangan. “Supaya menjaga tidak terjadi kerumunan, terutama saat menuju tempat salat jamaah, di lapangan, maupun di masjid, maupun ketika bubar dari salat jamaah,” ucapnya.

“Pada prinsipnya, khusus untuk kegiatan ibadah selama Ramadhan dan yakni tarawih pada dasarnya diperkenankan atau diperbolehkan,” tambahnya.

Diketahui, dalam upaya menekan penyebaran Covid-19, pemerintah sebelumnya memperluas penerapan PPKM skala mikro dari 15 provinsi menjadi 20 provinsi. Lima daerah tambahan yakni Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua.

“Secara keseluruhan ikut PPKM ada 20 provinsi untuk periode 6-19 April. Perpanjangan PPKM tahap berikutnya atau kelima untuk dua minggu ke depan,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) Airlangga Hartarto. (cnn)

E-Tilang Tahap Kedua Mulai 28 April

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) atau e-Tilang di Sumut akan diterapkan mulai 28 April 2021. Sumut masuk ke dalam tahap kedua penerapan e-Tilang ini. Kota Medan menjadi proyek percontohan pertama,.

“Sumut masuk tahap kedua, dan akan launching 28 April mendatang. Titik percontohan penerapan e-Tilang adalah Kota Medan, yakni di persimpangan lampu merah, Jalan Putri Hijau, di dekat Lapangan Merdeka, Medan,” kata Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, diwakili Kasi STNK Ditlantas Polda Sumut, Kompol Anggun Andhika Putra, kepada Sumut Pos di Medan, Senin (5/4).

Adapun teknis penindakan hukumnya, lanjut dia, yakni menggunakan kamera (CCTV) dengan cara meng-capture (memfoto) plat kendaraan yang melanggar rambu-rambu lalulintas. Seperti tidak pengendara/penumpang sepeda motor menggunakan helm, pengemudi mobil tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar rambu-rambu lalulintas (marka jalan), dan seterusnya.

“Setetelah di-capture, pemberitahuannya akan dikirim ke alamat orang yang terkena tindakan hukum tersebut. Konfirmasinya 10-15 hari. Jika tidak ada konfirmasi, kendaraannya akan terblokir dengan sendirinya,” terangnya.

Jika kendaraan sudah terblokir, maka si pemilik kendaraan tidak bisa (tidak layak, Red) beroperasi menggunakan kendaraannya di jalan raya. “Selama tidak meregistrasi kendaraannya, maka si pemilik kendaraan tidak dapat melakukan pengurusan semua surat-surat kendaraannya. Seperti membayar pajak dan pengurusan-pengurusan terkait kendaraan lainnya, sampai ia menyelesaikan sanksi hukumnya tersebut,” ungkapnya.

Sebelum launching e-Tilang, pihaknya akan menyosialisasikan terlebih dahulu ke semua media, seperti medsos dan selebaran. “Sosialisasi dilakukan agar masyarakat tahu penerapan e-Tilang ini,” pungkasnya. (mag-1)

Diperluas jadi 20 Provinsi, PPKM Mikro Diperpanjang hingga 19 April

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) kembali memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 6 kabupaten/kota, yaitu Medan, Binjai, Pematangsiantar, Deliserdang, Simalungun, dan Langkat.

Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah.

“Sumut kembali memperpanjang penerapan PPKM bagi 6 kabupaten/kota hingga 14 hari ke depan. Persisnya, mulai tanggal 5 hingga 19 April mendatang,” kata Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Senin (5/4).

Aris berharap, perpanjangan PPKM ini dapat berkontribusi dalam upaya menekan angka penularan Covid-19 di Provinsi Sumut. “Diminta agar masyarakat mau mematuhi dan mengikuti imbauan pemerintah menerapkan protokol kesehatan 5M,” ucap dia.

Dia menambahkan, hingga kini angka kasus konfirmasi positif Covid-19 di Sumut telah mencapai 27.695 orang, setelah bertambah 74 kasus baru yang didapatkan dari Medan, Deliserdang, Karo dan Dairi.

“Untuk angka kesembuhan berjumlah 24.398, setelah bertambah 75 orang dari Kota Medan, Deliserdang, Karo, Batubara, Labura dan Labusel. Sedangkan angka kematian akumulasinya 919 orang, tidak ada penambahan kasus baru,” pungkasnya.

Diperluas Jadi 20 Provinsi

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro diperluas hingga ke 20 provinsi.

“Dengan data yang ada terkait kasus sembuh, meninggal, aktif, total kumulatif kasus, maka tambah lima daerah lagi, Kalimantan Utara, Aceh, Sumatera Selatan, Riau dan Papua. Secara keseluruhan yang ikut PPKM ada 20 provinsi,” tutur Airlangga melalui konferensi pers daring yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/4).

Airlangga mengatakan, PPKM mikro akan diberlakukan selama dua minggu sepanjang 6-19 April 2021 di 20 provinsi tersebut.

Pada penerapan sebelumnya, PPKM mikro hanya berlaku pada 15 provinsi meliputi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Airlangga menyebut penerapan PPKM mikro berhasil menekan kasus covid-19 di hampir semua provinsi, kecuali Banten. Ia mengklaim peningkatan disebabkan Banten baru mengikuti PPKM mikro dan melakukan testing secara masif.

“Tapi di provinsi lain, NTT, DKI, Jabar, Jateng, Yogya, NTB, Jatim, Bali, Sumut, Kalsel, Kalteng, seluruhnya turun,” tutur Airlangga.

Airlangga juga menyebut, pada PPKM jilid kelima ini pemerintah mengubah kriteria zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di lingkungan RT/RW.

Suatu RT/RW dikategorikan zona merah Covid-19 jika di lingkungan tersebut terdapat lebih dari 5 rumah yang warganya positif virus corona. Kemudian, zona oranye jika di lingkungan RT/RW terdapat 3-5 rumah yang positif Covid-19. Lalu, zona kuning jika di lingkungan RT/RW ada 1-2 rumah yang warganya terkonfirmasi virus corona.

Selanjutnya, suatu lingkungan dikategorikan zona hijau jika tidak ada satu rumah pun yang warganya positif Covid-19 di suatu RT/RW. “Kriteria ini diperbaiki karena kita ingin melihat bahwa yang terkait dengan penularan Covid lebih dicegah lagi,” kata Airlangga.

Sebelumnya, data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan terdapat lonjakan angka kematian di Banten. Kasus meninggal di provinsi itu pada Minggu (4/4) mencapai 338 dari keseluruhan kasus meninggal harian nasional yang mencapai 427 kasus.

Banten juga menyumbang kasus positif harian tertinggi, yakni 3.501 orang. Hampir setengah dari total kasus positif yang mencapai 6.731 orang. Meskipun angka kesembuhan di Banten juga tinggi, yakni 6.279 orang. (ris/cnn)

Varian Baru dari Jepang, Mutasi Corona Eek Masuk RI Februari

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Kesehatan menyatakan telah menemukan satu kasus varian corona eek atau E484K di Indonesia. Mutasi tersebut diduga berkembang dari Jepang. Kasus mutasi corona Eek didapati di DKI Jakarta, berdasarkan hasil tes spesimen pada Februari 2021.

“Ini kasus pertama untuk varian E484K ya. Di DKI Jakarta ya, dari spesimen bulan Februari. Kita sedang lakukan pelacakan kasus kontak,” tutur Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, Senin (5/4).

Nadia mengatakan, saat ini individu yang terkonfirmasi positif terpapar mutasi virus dari Jepang itu sudah sehat dan terus dipantau Kemenkes.

Menurut laporan Nadia, individu yang terpapar tidak habis bepergian ke luar negeri. Ia menyatakan penularan kasus terjadi secara lokal. “Nggak (habis bepergian). Iini kasus (penularan) lokal,” kata dia.

Namun begitu, Nadia menegaskan pihaknya masih melakukan pemantauan terhadap penularan kasus E488K. Hingga hari ini, belum ada kasus serupa yang didapati di lokasi lain. “Dan varian ini single mutasi ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan, tetapi diwaspadai karena ada mutasi yang lain muncul pada satu kasus,” tambah dia.

Nadia meminta masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dan membatasi mobilitas selama pandemi. “Segera vaksin sesuai waktunya dan prokes dan batasi mobilitas dan segera kenali deteksi dini dan obati segera kalau kita ada gejala Covid-19,” kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan virus E484K merupakan mutasi dari varian B117, mutasi corona dari Inggris. Mutasi virus E484K ini lebih mudah menular. Namun begitu, mutasi umum terjadi pada perkembangan suatu virus.

“Pada prinsipnya, mutasi adalah hal yang wajar, akan terus berlangsung. Sehingga dari masyarakat lah yang harus menekan peluang penyebarannya dengan peningkatan disiplin protokol kesehatan,” jelas Wiku.

Mulanya, penemuan kasus tersebut diungkap oleh Kepala LBM Eijkman Amin Soebandrio yang mengaku mendapati laporan satu kasus E484K di Indonesia melalui lembaga GISAID.

Untuk diketahui, lembaga tersebut rutin melakukan pemantauan dan melaporkan hasil pemeriksaan genome sequencing untuk melacak mutasi corona.

Kemampuan Vaksin mRNA Terbatas

Diberitakan News Medical, studi terbaru yang dilakukan peneliti di Swiss, China, dan Inggris menemukan bahwa kemanjuran vaksin mRNA Pfizer-BioNTech dalam mengidentifikasi mutated receptor-binding domain (RBDs) dari protein spike SARS-CoV-2 yang memiliki varian B.1.351 dan P.1, terbatas.

Untuk diketahui, protein spike yang berbentuk paku di permukaan virus corona adalah pintu masuk virus ke sel manusia. Varian B.1.351 pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan, dan varian P.1 di Brasil. Kedua varian tersebut memiliki mutasi E484K. Mutasi ini mampu menurunkan respons antibodi penetral yang dihasilkan oleh vaksin, terapi antibodi monoklonal, plasma pemulihan, dan infeksi alami.

Sementara itu, vaksin mRNA telah terbukti efektif melawan varian lain yang mengkhawatirkan seperti B.1.1.7. Varian B.1.1.7 pertama kali ditemukan di Inggris pada musim gugur lalu. Temuan studi mungkin berimplikasi pada umur panjang model vaksin saat ini, yang didasarkan pada galur nenek moyang virus.

“Kemanjuran (vaksin mRNA) dalam mengenali (virus) berkurang hingga 10 kali lipat untuk varian B.1.351 dan P.1. Menunjukkan bahwa perlu pengembangan vaksin baru,” tulis peneliti.

“Mutasi E484K adalah rintangan utama untuk pengenalan kekebalan tubuh, plasma penyembuhan, terapi antibodi monoklonal, serta tes serologis berdasarkan urutan tipe liar.” Studi ini tersedia sebagai laporan pracetak di laman bioRxiv dan masih menjalani tinjauan sejawat.

Varian ‘Eek’ Hebohkan Jepang

Mutasi E484K, yang dijuluki “Eek” oleh beberapa ilmuwan, ditemukan pada 10 dari 14 orang yang dites positif terkena virus di Rumah Sakit Medis Universitas Kedokteran dan Gigi Tokyo pada Maret.

Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan pada hari Minggu bahwa ia akan memperluas langkah-langkah darurat yang diperlukan untuk menahan gelombang baru infeksi virus korona, di tengah kekhawatiran penyebaran mutasi virus.

Sekitar 70 persen pasien virus COVID-19 yang dites di rumah sakit Tokyo bulan lalu membawa mutasi yang diketahui mengurangi perlindungan vaksin, kata penyiar publik Jepang NHK pada hari Minggu (4/4/2021).

Selama dua bulan hingga Maret, 12 dari 36 pasien COVID-19 membawa mutasi, disebutkan pula tidak ada dari mereka yang baru-baru ini bepergian ke luar negeri atau melaporkan kontak dengan orang yang mengalaminya.

Pada hari Jumat (2/4/2021), ada 446 infeksi baru dilaporkan di Tokyo, meskipun itu masih jauh di bawah puncak lebih dari 2.500 pada bulan Januari lalu.

Di Osaka, tercatat 666 kasus dilaporkan. Pakar kesehatan telah menyatakan keprihatinan tentang penyebaran di sekitar kota metropolitan barat itu dari galur mutan yang diketahui telah muncul di Inggris. (cnn/kps)

Vaksinasi Drive Thru Mulai 7 April, Target 1.000 Lansia per Hari

HARAM: Seorang petugas medis bersiap untuk menyuntikkan vaksin AstraZeneca kepada pasien. Vaksin buatan perusahaan farmasi Inggris itu dinyatakan haram oleh MUI karena mengandung enzim babi dalam pembuatannya, namun tetap boleh digunakan dengan alasan keadaan darurat.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mulai 7 April 2021 mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan menggelar vaksinasi Covid-19 kepada masyarakat Kota Medan dengan sistem drive thru prioritas masyarakat kalangan lanjut usia (lansia). Vaksinasi rencananya digelar di Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Soewondo Medan. Targetnya, 1.000 lansia divaksin tiap hari.

Ilustrasi.

KABAR BAIKNYA, vaksinasi sistem drive thru (layanan tanpa perlu meninggalkan mobil atau sepeda motor) untuk lansia ini, boleh diikuti keluarga atau pendamping lansia yang divaksin.

“Persyaratannya, masyarakat lansia yang akan divaksin minimal berusia 60 tahun. Keluarga sebagai pendamping juga boleh ikut divaksinasi. Pendamping minimal berusia 18 tahun,” ucap Juru Bicara (Jubir) Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan M.Kes kepada Sumut Pos, Senin (5/3).

Untuk itu, mulai 7 April mendatang, setiap warga lansia yang ingin divaksin Covid-19 tinggal datang ke lokasi vaksinasi.

Terpisah, Kadis Kesehatan Kota Medan, dr Edwin Effendi, menyebutkan dalam tahap awal, proses vaksinasi drive thru ini akan berlangsung selama satu bulan. Pemko Medan akan melihat respon dari masyarakat terhadap proses vaksinasi dengan sistem ini. Bila mendapatkan respon positif, akan diperpanjang.

“Awalnya sebulan dulu. Kalau tahap awal banyak (peserta) yang divaksinasi, maka akan dilanjutkan lagin

(vaksinasi drive thru),” kata Edwin, Senin (5/4).

Edwin menjelaskan, warga lansia yang akan divaksinasi hanya perlu mempersiapkan KTP Kota Medan. “Pendamping yang mau divaksin boleh siapa saja, asal sudah 18 tahun ke atas. Cukup membawa KTP saja dan mendaftar di aplikasi,” jelasnya.

Edwin menyebutkan, pihaknya menargetkan proses vaksinasi dapat dilakukan kepada 1.000 orang setiap harinya, baik untuk lansia maupun pendampingnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Penerangan Lanud Soewondo, Letda (Sus) Ahmad Soberun Jamil. Dia mengatakan, saat ini Lanud Soewondo tengah mempersiapkan tenda dan infrastruktur lainnya untuk mendukung kegiatan vaksinasi tersebut.

Untuk memudahkan proses vaksinasi, masyarakat mesti mengikuti beberapa persyaratan. Pertama, mendaftarkan diri dan memilih jadwal vaksinasi melalui aplikasi Halodoc di link Halodoc.com. Kedua, masyarakat yang divaksinasi harus memiliki KTP Kota Medan atau harus berdomisili di Medan.

Ketiga, bagi warga yang tidak memiliki KTP Medan, diwajibkan untuk membawa Surat Keterangan Domisili di Kota Medan. Keempat, pendaftar dalam satu akun Halodoc melakukan dua booking. Dalam artian, satu booking untuk lansia (minimal 60 tahun) dan satu booking lainnya untuk pendamping (minimal usia 18 tahun). Terakhir, peserta vaksin wajib membawa kendaraan berupa mobil atau sepeda motor saat datang ke lokasi vaksinasi.

Vaksin Bulan April Terbatas

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, mengamini kendala suplai vaksin yang di Indonesia untuk April 2021. Menurutnya, kebijakan embargo vaksin dari negara-negara di Eropa, membuat pengiriman ke Indonesia berkurang. Indonesia hanya dapat 20 juta dosis dari rencana 30 juta dosis.

“Jadi dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini, kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia, sebagian besar lansia,” kata Budi saat jumpa pers daring disiarkan channel Youtube Sekretariat Presiden, Senin (5/4).

Dia menambahkan, nantinya jika masih ada sisa dari dosis vaksinasi kepada lansia, kelompok guru akan segera disasar untuk mendukung terwujudnya program belajar tatap muka yang akan dilangsungkan pertengahan tahun ini.

“Kalau ada jatah sisanya, kita suntikkan ke guru, karena memang rencananya semua guru akan divaksinasi sampai Juni,” ungkap Budi.

Dia mengungkap, alasan lansia menjadi prioritas program vaksinasi nasional karena 10% lansia di atas 60 tahun sudah terkena Covid, dari total angka kasus sebanyak 1,5 juta orang. Namun dari angka 10% tersebut, hanya 50% lansia yang dapat sembuh. Sedangkan sisanya meninggal dunia.

“Jadi kelihatan sekali bahwa teman-teman kita yang di atas 60 tahun itu beresiko sangat tinggi,” jelas Budi.

Budi melanjutkan, berkurangnya suplai vaksin ke Indonesia dipicu lonjakan kasus di negara lain yang juga terdampak Covid-19. Seperti di India, Filipina, Papua Nugini dan beberapa negara di Amerika Selatan seperti Brasil diketahui mengalami lonjakan ketiga dari kasus aktif Covid-19. Sehingga produsen vaksin di negara-negara eropa mengalihkan peredaran vaksinnya ke negara-negara tersebut.

“Lonjakan ketiga atau third mempengaruhi ratusan negara di dunia termasuk di Indonesia (mendapat suplai vaksin),” jelas Budi.

Mengantisipasi hal ini, sambung Budi, Indonesia tengah mengusahakan mendapat suplai dari negara produsen vaksin lainnya. Harapannya, pada Mei 2021, pasokan dosis vaksin Indonesia kembali sesuai target. Sehingga program vaksinasi nasional tetap berjalan baik.

“Mudah-mudahan di bulan Mei bisa kembali normal sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya yang terus meningkat,” Budi menandasi.

Karena jumlah vaksin Covid-19 yang hanya 20 juta dosis, Menkes harus mengatur kembali laju vaksinasi. Laju vaksinasi pada April 2021 akan menjadi tidak cepat kenaikannya. “Akibatnya, laju vaksinasi, mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya tidak secepat sebelumnya. Karena memang vaksin yang berkurang jumlahnya,” ucapnya.

Pengaturan prioritas sasaran vaksinasi COVID-19 pun juga diatur, yang mana diprioritaskan kepada lansia di atas 60 tahun. Lansia menjadi prioritas utama karena rentan terpapar COVID-19.

Langkah memenuhi ketersediaan vaksin COVID-19, lanjut Menkes Budi, pihaknya sedang bernegosiasi dengan negara produsen vaksin. Diharapkan Mei 2021, pengiriman vaksin COVID19 ke Indonesia bisa dilakukan.

“Kami sedang negosiasi dengan produsen-produsen vaksin dan negara-negara produsen vaksin. Mudah-mudahan pada bulan Mei bisa kembali normal (pengiriman vaksin), sehingga kita bisa melakukan vaksinasi dengan rate seperti sebelumnya (500.000-750.000 dosis per hari),” lanjutnya.

Masker Medis Palsu Beredar

Sementara itu, terkait banyaknya masker medis palsu yang beredar di pasaran —baik online maupun offline—, Satgas Covid-19 Kota Medan masih menunggu instruksi dari pemerintah pusat guna melakukan razia.

Jubir Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan, mengaku pihaknya siap merazia penjual masker, bila memang ada intruksi dari pemerintah pusat. “Kalau sudah ada instruksi pasti kita razia. Banyak yang dijual di pinggir-pinggir jalan,” ujarnya melalui sambung seluler saat diminta tanggapan, Senin (5/4).

Ia juga mengaku, sampai saat ini pihaknya belum ada laporan dari masyarakat tentang adanya masker medis yang diduga palsu. Selain itu, belum ada laporan akibat dampak dari penggunaan masker medis diduga palsu tersebut seperti iritasi dan sebagainya. “Belum ada masyarakat yang merasa dirugikan mengadu,” ucapnya.

Menurut Mardohar, secara kasat mata cukup sulit membedakan masker medis asli dengan yang palsu. “Masker medis yang asli mungkin bisa dibedakan dari bahan ada tiga lapis. Kalau yang palsu kita belum dapat kriterianya seperti apa,” tandasnya.

Kadis Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan, enggan berkomentar. Kata Alwi, dugaan masker medis palsu itu bukan ranah mereka. “Itu bukan urusan kita. Itu urusan dagang (Dinas Perdagangan),” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes, Arianti Anaya mengingatkan masyarakat Indonesia untuk teliti sebelum membeli masker. Ia juga menyarankan agar selalu mengecek izin edar masker dari Kemenkes. Hal itu disampaikan dia untuk merespons banyaknya masker medis palsu yang beredar di pasaran, baik online maupun offline.

“Menghindari kesalahan pemilihan masker medis maka tenaga kesehatan dan masyarakat agar membeli masker medis yang sudah memiliki izin edar alat kesehatan dari Kemenkes dan izin edar ini juga bisa diakses melalui infoalkes.kemkes.go.id,” kata Arianti dalam diskusi daring, Minggu (4/4).

Arianti menjelaskan, setiap masker harus memiliki izin edar dari Kemenkes untuk memastikan masker mampu mencegah masuknya droplet atau virus dan bakteri. Ada beberapa persyaratan untuk mendapatkan izin masker. Di antaranya harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan manfaat. Karena itu, harus dilakukan uji bacterial filtration efficiency (BFE), particle filtration efficiency (PFE), breathing resistance, dan lainnya.

Terkait perdagangan masker palsu, Arianti mengatakan, Kemenkes bekerja sama dengan aparat hukum untuk menindaklanjutinya. Ia juga mengatakan pihak Farmalkes sudah melakukan penyitaan terhadap masker yang terbukti tak punya izin edar tersebut.

“Yang disebut sebagai tidak sesuai dengan peruntukannya adalah misalnya masker itu sebenarnya bukan masker alat kesehatan, tapi diklaim sebagai masker alat kesehatan. Ini akan ditindaklanjuti karena tentunya ini akan menyesatkan masyarakat,” ungkap dia.

Jika tenaga kesehatan atau masyarakat menemukan masker yang dicurigai tidak memenuhi standar, maka diminta untuk segera (adukan). “Kami punya jalur e-watch alkes itu bisa melalui pengaduan dan atau melalui Halo Kemkes 1500567,” imbuhnya. (map/ris/cnn)

Kasus Penembakan Pembalap Liar di Martubung, Belawan: Polda Sumut Periksa 16 Saksi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah memeriksa 16 saksi, guna mengungkap kasus penembakan yang menewaskan seorang warga di Martubung, Belawan, pada Minggu, 28 Maret 2021 lalu.

Bahkan, sejumlah barang bukti juga diamankan, termasuk selongsong peluru. Dan barang bukti tersebut masih dalam proses pengujian di Labfor.

“Proses penyelidikan masih terus dilakukan. Saat ini, sudah 16 orang dimintai keterangan sebagai saksi,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Hadi Wahyudi, kepada sejumlah wartawan di Mapolda Sumut, Senin (5/4).

Sebelumnya, Subdit III/Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, bersama Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan, telah mengolah tempat kejadian penembakan di Jalan KL Yos Sudarso Km 13, persis di depan SPBU Martubung, Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan.

Penembakan tersebut terjadi pada Minggu pagi. Kejadian itu pun merenggut nyawa seorang warga, M Ridho Gufa (37). Dalam kesempatan itu, Hadi menyebutkan, korban mengalami luka tembak pada bagian kepala belakang, tembus ke kening depan. Korban meninggal di tempat.

Berdasarkan hasil interogasi terhadap para saksi, diketahui sebelum terjadi penembakan, korban sedang balapan liar bersama beberapa orang temannya. Tiba-tiba terdengar 2 kali suara tembakan dari arah belakang, dan korban terjatuh di tempat kejadian. (mag-1/saz)