MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) telah menyerahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Hal itu dikatakan Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan kepada Sumut Pos, saat ditemui di ruangannya, di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (8/3).

“Sudah memasuki proses penyerahan tahap 1 terhadap berkas perkara, dan sekarang lagi menunggu petunjuk dari pihak JPU,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Nainggolan mengatakan, Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut, melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) di Jakarta. Pemeriksaan ini, terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) yang telah merugikan negara mencapai Rp10 miliar.

Kasus ini masih berjalan, tidak berhenti. Untuk menangani kasus ini, tim penyidik melakukan pemeriksaan sejumlah saksi di Jakarta,” ungkap Nainggolan di Mapolda Sumut, Kamis (7/1).

Diketahui, mantan Rektor UIN Sumut, berinisial SS, ditetapkan sebagai tersangka. SS merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pembangunan gedung kuliah terpadu pada Tahun Anggaran 2018, yang berada di Jalan Willem Iskandar, Pasar V, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang. SS ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumut.

Selain menetapkan SS sebagai tersangka, dua direktur perusahaan pemenang tender atau yang mengerjakan proyek itu, PT Multi Karya Bisnis Perkasa (MKBP) juga telah ditetapkan sebagai tersangka, mereka adalah JS dan SE. Penetapan ketiga tersangka ini, berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP Perwakilan Sumut Nomor: R-64/PW02/5.1/2020, tertanggal 14 Agustus 2020, dengan kerugian mencapai Rp10 miliar. (mag-1/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sempat buron seminggu lebih, maling belasan tas wanita yang mencuri di rumah P Lumbangaol (54) warga Jalan Cempaka Kelurahan Tanjunggusta Medan Helvetia, akhirnya ditangkap polisi.

Maling tersebut berinisial JSP (30), yang diringkus polisi tak jauh dari rumahnya di kawasan, Medan Helvetia, Ming gu (7/3). Dari pelaku pencurian itu, polisi menyita belasan tas wanita berbagai merek.

Kapolsek Medan Helvetia Kompol Pardamean Hutahaean mengatakan, semula pelaku menggasak belasan tas tersebut dari rumah korban P Lumbangaol pada Jumat (26/2) lalu sekira pukul 12.30 WIB.

“Pelaku masuk ke dalam rumah saat korban tidak berada di rumahnya. Namun, aksi pelaku sempat dipergoki korban yang kebetulan kembali ke rumahnya saat itu juga,” kata Pardamean, Senin (8/3).

Melihat aksinya ketahuan, pelaku JSP langsung melarikan diri dan membawa barang curian belasan tas korban yang dimasukkan ke dalam keranjang plastik pakaian. Korban berusaha mengejar dan berteriak maling, tetapi pelaku keburu pergi jauh. “Korban kemudian membuat laporan ke petugas kami. Selanjutnya, dilakukan olah TKP dan penyelidikan ke lapangan,” sambung Pardamean.

Dari penyelidikan yang dilakukan, sebut dia, petugas men dapat informasi terkait pelaku sedang berada tak jauh dari rumahnya. Kemudian, dilakukan pengejaran hingga meringkus pelaku tanpa perlawanan. “Dari tangan pelaku, disita barang bukti 13 tas bekas milik korban. Setelah itu, pelaku diboyong untuk proses hukum,” ungkapnya.

Ia menuturkan, saat ini pelaku dan barang bukti sudah diamankan di Mapolsek Medan Helvetia guna penyidikan lebih lanjut. Pelaku dijerat Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dengan ancaman hukuman 7 tahun kurungan penjara,” pungkasnya. (ris/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mantan Pjs Kantor Pos Cabang Sipiongot, Annur Siregar divonis selama 5 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Warga Desa Hambiri Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padanglawas Utara ini, terbukti bersalah melakukan korupsi dengan membawa kabur uang kas sebesar Rp367 juta.

“Benar, sudah divonis ini ming gu lalu. Putusan pokoknya 5 tahun. Kami pikir-pikir lah atas putusan ini,” ujar Sri Wahyuni, selaku penasihat hukum terdakwa kepada Sumut Pos, Senin (8/3).

Sebagaimana dikutip dari website Pengadilan Negeri (PN) Medan, selain kurungan badan Majelis hakim Tipikor Medan yang diketuai Sulhanuddin, terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp197 juta.

“Dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita. Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan,” ujarnya dalam amar putusannya.

Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yang semula menuntut terdakwa selama 6 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu membayar uang pengganti sebesar Rp197 juta subsider 2 tahun 9 bulan penjara.

Diketahui, pada 7 Mei 2018 di Kantor Pos Cabang Sipiongot terdakwa melihat Rado Alam Manulang, yang merupakan petugas pengantar surat telah menerima transaksi dengan password terdakwa. Pada hari itu, telah ada beberapa transaksi tunai yang dilakukan H Ahmad Sofyan Siregar, berupa pengiriman uang sebesar Rp395 juta.

Kemudian terdakwa memasukkan uang tersebut ke dalam laci kerja dan kembali melanjutkan pekerjaannya, kemudian untuk melayani transaksi lain terdakwa mengambil sebagian dari uang transaksi Ahmad Sofyan, sehingga totalnya menjadi Rp340 juta. Terdakwa kemudian memberitahukan Rado, bahwa terdakwa akan berangkat ke Gunungtua menyetorkan uang transaksi ke kantor pos cabang Sipiongot ke rekening pos KPRK Padangsidempuan sebesar Rp340 juta.

Namun sebelum terdakwa menyetorkan uang tersebut, terdakwa dihubungi oleh nasabah Kantor Pos Sipiongot atas nama Ahmadi Ritonga, yang akan menarik uang pada 8 Mei 2019 melalui wesel sebesar Rp100 juta.

Terdakwa memperkirakan bahwa Selasa akan banyak transaksi sehingga menyisihkan sebesar Rp50 juta. Sehingga saat itu, terdakwa hanya meyetorkan remise Kas Kantor Pos cabang Sipiongot sebesar Rp190 juta ke rekening KPRK Padangsidempuan.

Kemudian terdakwa mengirimkan pesan SMS ke Wahyu Prasetyorini yang menjabat sebagai Manajer Pengawasan UPL Kantor Pos Padangsidimpuan yang isinya sudah mengirim remise KPC SPO Rp190 juta.

Untuk mengelabui agar tidak ada tegoran kelebihan pagu kas yang terlalu banyak di Kan tor Pos Cabang Sipiongot, terdakwa kembali mengirimkan pesan kepada Wahyu, bahwa esok menyetor kembali.

Namun ternyata, terdakwa berangkat ke Pekanbaru dengan membawa uang kas tersebut. Dan, pada saat di per jalanan terdakwa ke luar dari grup PSP JAWARA yang merupakan grup pada Media Sosial Telegram untuk para KPC dan Manajer pada KPRK Padangsidimpuan.

Pada 12 Mei 2018, pihak Kantor Pos Padangsidimpuan melakukan pemeriksaan dan tertanggal 08 Mei 2018 ditemukan kekurangan fisik uang Kas Kantor Pos Cabang Sipiongot sebesar Rp.367.747.777. (man/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Go A Sen (61), warga Jalan Pinang Baris II, Gang Bahagia Kelurahan Kampung Lalang Medan Sunggal menuntut keadilan di Mapolda Sumut, Senin (8/3). Korban pembacokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh pria yang dikenalnya, berinisial WTS ditangguhkan setelah ditangkap Polsek Medan Sunggal.

“Saya kecewa dengan Polsek Sunggal dan Polrestabes Medan, mengapa pelaku ditangguhkan setelah tiga tahun buron. Dia terus meneror saya setelah tidak ditahan. Saya lapor ke Polsek Sunggal tapi tidak ditanggapi,” kata Go Asen dalam temu pers, usai dirinya membuat laporan, di Mapolda Sumut, Senin (8/3).

Menurut dia, penganiayaan dan pembacokan tersebut, terjadi pada tahun 2017 silam. Setelah berjalan tiga tahun dan berstatus daftar pencarian orang (DPO) oleh Polsek Sunggal, pelaku akhirnya ditangkap, pada 1 Februari 2021 lalu. Namun penahanannya ditangguhkan setelah 8 hari berada dijeruji besi, dengan alasan karena pelaku mengidap penyakit paru-paru.

Setelah penahanan pelaku ditangguhkan, korban pembacokan semakin cemas. Sebab, selama dia ditangguhkan, pelaku selalu mengancam keselamatan dirinya beserta keluarganya. Atas teror ancaman itu, korban melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sunggal, tetapi tidak ada tindakan.

Go A Sen menilai, sepertinya Polda Sumatera Utara (Sumut), Polrestabes Medan mau pun Polsek Sunggal belum menerapkan Prediktif, Responsibilitas, Transparan dan berkeadilan (Presisi) Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Atas ketidak profesionalan kinerja personel Polsek Sunggal ini, korban mengadukan nasibnya ke Bidpropam Polda Sumut. Dia menganggap Polsek Sunggal tidak profesional atau tidak menerapkan Presisi Kapolri yang baru dilantik. “Saya melaporkan penyidik Polsek Sunggal yang menangani kasus saya ini. Dia saya anggap tidak Presisi. Saya minta keadilan,” tuturnya.

Akan tetapi, korban pembacokan ini malah mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari Propam Polda Sumut. Niatnya melaporkan penyidik kandas dan tidak diterima.

“Saya awalnya datang ke Propam Polda Sumut dan diterima oleh penyidiknya. Pihak Propam mengarahkan agar saya harus ke Wasidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). Akan tetapi setelah saya ke Ditreskrimum, pihak Propam Polda Sumut malah menolak laporan saya. Mereka mengatakan bahwa prosesnya 14 hari setelah saya buat laporan ke Wasidik Ditreskrimum. Akhirnya saya ditolak, Propam Polda Sumut sepertinya belum menerapkan presisi,” ungkapnya.

Korban berharap agar pelaku ditangkap dan dijerat dengan pasal berlapis, sebab pelaku selalu mengancam dirinya dan keluarganya. “Saya cuma meminta penyidik Profesional dan pelaku pembacokan segera ditangkap,” pintanya.

Korban juga mengungkapkan, setelah Polsek Sunggal menangguhkan penahan pelaku pembacokan itu. Korban kemudian menjumpai penyidik Bripka JNS, di sana dia malahan dibentak dan disuruh pulang. Saat itu penyidik mengatakan bahwa pelaku ditangguhkan karena sakit paru-paru.

“Pelaku itu gak ada sakit paru, kami lihat dia sehat-sehat saja dan malah ikut lomba memancing,” terangnya sambil menunjukkan bukti foto pelaku memancing,” beber korban.

Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan mengungkapkan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu berkas pengaduan masyarakat (Dumas) tersebut.

“Karena ini Dumas, kita pelajari dulu laporannya ya,” katanya singkat. (mag-1/azw)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Suwandi (38) nekat menikam leher istrinya, Sri Wanti (40) di rumahnya Jalan Marelan 1, Pasar IV Barat Lingkungan 10, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Senin (8/3) pukul 13.30 WIB. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka tikam dibagian leher sebanyak dua liang dan dipipi dengan luka sayat. Korban telah dibawa warga ke Rumah Sakit Umum (RSU) Wulan Windi.

Keterangan diperoleh, saat itu pelaku pulang ke rumah dan meminta uang kepada istrinya namun tak diberi. Pelaku yang kalap langsung menikam korban yang sedang menemani tidur anaknya di dalam kamar dengan menggunakan pisau dapur.

Korban sempat melakukan perlawanan, namun kalah kuat dengan pelaku.

Korban langsung berlari ke luar rumah untuk menyelamatkan nyawanya. Sedangkan pelaku kabur sambil membawa pisau yang digunakannya.

Ibu korban, Wagiyem (60) mengatakan, dirinya hanya mengetahui anaknya sudah berlumur darah sambil minta tolong saat ke luar rumah.

“Aku tahu anakku teriak-teriak minta tolong, aku lihat pipi dan lehernya uda banyak darah. Sedangkan pelaku sudah gak ada didalam rumah,” ucapnya.

Dengan kondisi anaknya berlumuran darah, ia meminta tolong warga untuk dibawa ke rumah sakit. Warga pun langsung membawa korban ke rumah sakit dan pelaku pun kabur.

“Anak saya dan suaminya memang sering ribut, karena pelaku tak bekerja dan tahunya minta uang sama istrinya,” jelas Wagiyem.

Sementara itu, Kepala Lingkungan 10 mengatakan kalau pelaku dan korban sudah lama berumah tangga dan tinggal di lingkungannya. Ia tidak mengetahui permasalahan keributan pasangan suami istri tersebut.

Terpisah, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Edy Safari dikonfirmasi belum dapat dilakukan, sebab dihubungi via telepon tidak menjawab. (fac/azw)