MEDAN, SUMUTPOS.CO – INDONESIA Maritime Pilots’ Association (Inampa) yang merupakan organisasi profesi di bidang kemaritiman, mampu mendorong atau berkontribusi terus dalam meningkatkan kinerja bisnis di bidang kepelabuhanan, Inampa yang lahir pada 11 Maret 2017, kini genap berusia 18 tahun. Inampa telah mendapat pengakuan sebagai anggota International Maritime Pilots’ Association (IMPA) yang berpusat di London, Inggris.

“Sebagai organisasi profesi, Inampa saat Ini telah melakukan transformasi menjadi world class maritime pilots’ organization, sekaligus menjadi marine/maritime advisor di Indonesia, kawasan regional, bahkan di dunia, guna mendorong industri maritim internasional,” ungkap President Inampa, Pasaoran Herman Harianja, dalam jumpa pers dengan sejumlah wartawan, tengah pekan lalu.

Saat ini, lanjut Pasaoran, di bawah kepemipinannya sejak 2017, Inampa telah memiliki anggota sedikitnya 1.200 orang di Indonesia, termasuk mereka yang bertugas atau bekerja di luar negeri. Dan telah memberikan 4 manfaat utama kepada para anggotanya, yakni keuntungan sosial, pendapatan, profesionalisme, dan kemakmuran.

Kehadiran Inampa, akan terus melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota perwira pandu untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan bisnis dan teknologi di pelabuhan.

“Hal ini kami lakukan untuk penguatan teknologi informasi kemaritiman dan Bahasa Inggris, guna kelancaran arus keluar atau masuk kapal di pelabuhan, maupun yang sedang berlayar di perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Pasaoran, Inampa bersama Kantor Utama Kesyahbandaran (KSU) Belawan dan Pelindo 1, telah menyelerenggarakan tes uji kemampuan Bahas Inggris maritim bagi perwira pandu di Pelabuhan Belawan, termasuk pembekalan soft skill untuk meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa.

“Kegiatan yang kami laksanakan diikuti nakhoda dan ABK kapal pandu serta kapal tunda, petugas VTS Navigasi Belawan, nakhoda dan ABK Kapal Patroli KPLP Pelabuhan Belawan,” beber Pasaoran.

Dalam meningkatkan bisnis kemaritiman di Indonesia, sambung Pasaoran, diperlukan ide kolaborasi berkompetitif terhadap seluruh sektor maritim dengan adanya peran pemerintahan, badan usaha negara, swasta, organisasi yang bergelut di bidang kepelabuhanan dan kemaritiman di Indonesia, maupun dunia internasional.

“Perlu diketahui, peran maritime pilots dalam memajukan sektor kemaritiman Indonesia harus jelas. Makanya, Inampa hadir untuk mendukung seluruh sektor pengembangan bisnis kemaritiman di Indonesia,” sebutnya.

Menurut Pasaoran, adapun bentuk kolaborasi yang telah dicapai, telah dibuktikan oleh Inampa dalam kegiatan webinar dengan tema ‘Peran Maritime Pilots Memajukan Sektor Kemaritiman Indonesia’, yang dihadiri hampir 700 peserta dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Webinar yang dilaksanakan tersebut, dibuka secara resmi oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, juga diikuti Kepala Staf Angkatan Laut RI Laksamana TNI Yudo Margono, Capt Simon Pelletier dari Kanada sebagai President IMPA, Kepala Bakamla Laksamana Madya Aan Kurnia, dan para Dirut Pelindo 1, 2, 3, dan 4.

“Webinar ini adalah kontribusi Inampa secara nyata untuk negeri, melalui sharing session mengenai literasi kemaritiman tentang tugas dan tanggung jawab, serta kontribusi perwira pandu maritim di Indonesia, dalam meningkatkan kinerja sektor industri kemaritiman, sehingga lebih efisien dan efektif. Serta memberi nilai tambah kepada seluruh stakeholder yang berkepentingan,” pungkasnya. (fac/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah masyarakat Kota Medan kerap mengeluhkan belum terdaftarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara online. Akibatnya, sejumlah pengurusan berbasis data online kependudukan, jadi terhambat dalam proses validasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Zulkarnain mengatakan, data yang belum masuk dalam data kependudukan online, terjadi karena data yang bersangkutan masih tertinggal dalam konsolidasi data yang dilakukan di pusat.

“Sebagian memang masih terjadi seperti itu. Itu terjadi karena terdapat sebagian kecil yang tertinggal dalam konsolidasi data pusat,” ungkap Zulkarnain, Minggu (4/4).

Lebih lanjut Zulkarnain mengaku, ada solusi dalam permasalahan tersebut. Menurutnya, pihaknya di Disdukcapil Kota Medan siap menampung keluhan masyarakat tersebut dan membantu mengonlinekan data kependudukannya.

“Solusinya, bawakan (datanya) ke sini (Kantor Disdukcapil Medan) untuk dimintakan konsolidasi data. Untuk konsolidasi data ini tidak bisa ke kantor kecamatan, karena database-nya diolah di Kantor Disdukcapil Medan,” tuturnya.

Pun demikian, Zulkarnain menjelaskan, pekerjaan konsolidasi data tersebut bukanlah tugas pihaknya. Sebab, fungsi Disdukcapil Kota Medan hanya mengirim data yang dimaksud ke pusat.

“Nantinya, pusatlah yang mengonlinekan data tersebut. Servernya ada di pusat, bukan di kita,” jelasnya lagi.

Walaupun begitu, Disdukcapil Kota Medan tetap berkomitmen memudahkan masyarakat untuk mengurus segala keperluannya dalam kepengurusan maupun keluhannya, terkait dokumen kependudukan dimaksud, termasuk dalam konsolidasi data. Untuk itu, selain datang ke Kantor Disdukcapil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda Medan, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan dilakukannya konsolidasi data secara online, lewat website kepengurusan dokumen kependudukan yang disiapkan Disdukcapil Kota Medan.

“Dan bisa juga melalui permintaan secara online melalui sibisa.pemkomedan.go.id. Jadi masyarakat tidak harus datang, bisa dimohonkan dari situ saja,” beber Zulkarnain.

Zulkarnain juga mengatakan, tidak butuh waktu yang terlalu lama dalam mengonlinekan data NIK yang ada, setelah dilakukan pengajuan atau permohonan, baik secara manual dengan datang ke Kantor Disdukcapil Kota Medan, maupun melalui online lewat sibisa.pemkomedan.go.id.

“Berdasarkan SOP dari pusat, itu 3 kali 24 jam sudah selesai. Tapi biasanya lebih cepat dari itu,” ujarnya.

Seperti diketahui, sejumlah masyarakat mengeluhkan belum terdaftarnya NIK secara online. Misalnya saja Vira. Kepada Sumut Pos, mahasiswa satu universitas swasta di Kota Medan ini, mengaku tidak dapat mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik ibunya akibat NIK yang dimiliki belum terdata secara online.

“Waktu diurus online, dilayar komputer malah muncul tulisan ‘validasi NIK gagal, NIK dan KK tidak sesuai dengan data kependudukan’. Kenapa bisa tak sesuai? Belum online KTP-nya, padahal kan KTP-nya sudah elektronik,” keluhnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO -Persatuan Wartawan Indonesia Sumatera Utara (PWI Sumut) menggelar penerimaan anggota tingkat muda dengan menggelar ujian anggota muda bagi 76 peserta di Kantor PWI Gedung Parada Harahap, Jalan Adi Negoro No 4 Medan, Sabtu (3/4) lalu. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, PWI Sumut juga menggelar ujian kenaikan tingkat dari anggota muda ke anggota biasa.

Sebelum membuka kegiatan tersebut, Ketua PWI Sumut, H Hermansjah mengatakan ujian anggota muda yang dilakukan pihaknya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para wartawan di Sumut yang belum tergabung dalam organisasi wartawan, agar bergabung dalam sebuah organisasi.

“Setiap wartawan wajib untuk tergabung dalam satu organisasi wartawan, itu tertuang dalam UU No 40 Tahun 1999, tentang Pers. Alhamdulillah, PWI merupakan organisasi wartawan terbesar, dan diakui oleh Dewan Pers,” ungkap Hermansjah.

Sedangkan untuk peserta yang mengikuti ujian anggota biasa, pelaksanaannya dilakukan untuk meningkatkan soliditas antar wartawan yang tergabung dalam PWI Sumut. Setelah 2 tahun menjadi anggota PWI tingkat muda, setiap anggota berkesempatan menaikkan tingkat keanggotaannya menjadi anggota biasa.

“Kami ucapkam selamat datang kepada para peserta. Kami gembira karena antusias peserta luar biasa. Saya sudah sampaikan ini ke (PWI) pusat. Apalagi seperti diketahui, PWI merupakan satu penyelenggara UKW di bawah naungan Dewan Pers. Jadi mungkin, ada beberapa materi yang tidak jauh berbeda dengan UKW,” jelas Hermansjah.

Dalam kesempatan itu, Hermansjah juga mengingatkan kepada setiap wartawan yang ingin menjadi anggota PWI Sumut, maupun menaikkan tingkatannya menjadi anggota biasa, agar terus meningkatkan integritas dan kompetensinya sebagai seorang wartawan. Misalnya, ketika seorang wartawan menerima rilis berita dari humas satu instansi atau narasumber tempatnya bertugas, seorang wartawan tidak boleh menerima informasi yang masuk dengan begitu saja. Tugas seorang wartawan untuk mengklarifikasi setiap informasi yang diterima.

“Kita sebagai wartawan, harus mengklarifikasi berita-berita yang ada, tidak boleh diambil bulat-bulat. Tugas wartawan itu satu di antaranya mengkritisi, wartawan harus mengklarifikasi, dan wartawan harus memberitakan hal yang benar. Selamat melaksanakan ujian untuk seluruh peserta,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Ujian, Khairul Muslim menjelaskan, ujian tersebut diikuti lebih dari 100 peserta. Rinciannya, total untuk anggota muda sebanyak 76 orang, dan untuk anggota biasa ada 35 orang.

“Saya belum lihat, apakah semuanya tadi sudah registrasi atau belum. Tapi berdasarkan data, itulah jumlah peserta. Alhamdulillah, PWI masih dipercaya oleh banyak wartawan sebagai organisasi yang baik. Kita melihat, ada banyak wartawan yang sangat antusias ingin menjadi anggota PWI,” sebutnya.

Usai pelaksanaan ujian, Khairul juga menegaskan, ujian yang digelar PWI bukanlah ujian formalitas. Ujian benar-benar dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan setiap peserta sebagai seorang wartawan yang profesional dalam melakukan tugas-tugasnya sesuai UU Pokok Pers.

“Semoga semua yang mengikuti ujian kali ini dapat dinyatakan lulus. Ke depannya, jadilah profesional dan memiliki integritas sebagai seorang wartawan,” harapnya.

Seperti diketahui, sebagai moderator ujian dipandu secara langsung oleh Wakil Ketua PWI Sumut Rizal R Surya, serta diawasi oleh Ketua Pokja PWI Kota Medan Rifki Warisan, dan sejumlah pengurus PWI Sumut lainnya. Dalam kesempatan itu, PWI Sumut menghadirkan Kepala Pimpinan Pemasaran Konsumer Kantor Pusat PT Bank Sumut, Ramadhan Muda Siregar, sebagai narasumber bagi para peserta. (map/rud/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelantikan kepala daerah terpilih gelombang II hasil Pilkada Serentak 2020, dijadwalkan akan digelar pada 26 April mendatang. Meski surat keputusan dari Kementerian Dalam Negeri belum turun, Pemprov Sumut optimis dapat melantik tujuh pasangan calon kepala daerah.

“Ya, direncanakan 5 sampai 7 daerah. Yakni Kabupaten Simalungun, Karo, Nias Barat, Nias Utara, Gunungsitoli, Nias Selatan, dan Samosir pada 26 April 2021,” kata Kepala Bagian Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga menjawab Sumut Pos, Minggu (4/4).

Diakui dia, lima kabupaten dan kota sebelumnya telah diusulkan ke Kemendagri guna mendapat SK pengangkatan kepala daerah. Saat ini, Pemprovsu melalui Biro Pemerintahan dan Otda, tengah mengupayakan usulan tambahan, agar pelantikan kepala daerah pada gelombang II nanti menjadi tujuh pasangan calon.

“Direncanakan Samosir dan Nisel jika berkasnya rampung. Memang SK belum ada ditandatangani Mendagri. Lima daerah sudah kita usulkan sebelumnya. Dua daerah lagi sedang proses sampai saat ini. Mengingat masih ada lagi kekurangan berkas dari Samosir dan Nisel. Nanti kita lihat lagi dan jika sudah lengkap akan dikirimkan secara online ke Kemendagri,” terangnya.

Masih terdapat dua pilihan dalam pelantikan nanti, yakni secara virtual atau tatap muka. Pemprovsu dalam hal ini juga masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemendagri. Begitupun permintaan dari seluruh pemda di Kepulauan Nias, telah diterima Pemprovsu yang meminta kalau bisa pelantikan digelar tatap muka.

“Begitupun akan kita lihat pula situasionalnya dan dikomunikasikan ke Kemendagri. Sebab kalau Nias kita laksanakan secara daring, kemungkinan akan sulit sekali lantaran jaringan internet,” pungkasnya.

Seperti diketahui, gelombang I pelantikan kepala daerah telah digelar pada 26 Februari lalu. Gubsu Edy Rahmayadi melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap 11 pasangan calon kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020. Adapun 11 daerah tersebut yaitu; Medan, Binjai, Sibolga, Tanjungbalai, Asahan, Tapanuli Selatan, Serdangbedagai, Labuhanbatu Utara, Humbang Hasundutan, Toba, dan Pakpak Bharat.

Sementara di antara tujuh daerah yang akan dilantik pada gelombang II nanti, hanya Samosir yang akhir masa jabatan (AMJ) kepala daerahnya habis pada 17 Februari 2021. Selebihnya AMJ kepala daerahnya berakhir pada April ini. Adapun serupa Samosir, yaitu Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan telah dilantik penjabat (Pj) dari eselon II Pemprovsu, mengingat kedua daerah mesti melakukan pemungutan suara ulang (PSU) sesuai instruksi Mahkamah Konstitusi (MK). (prn)