REMBUK: Pemkab Labuhanbatu melaksanakan rembuk stunting tahun 2021.fajar/sumut pos.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Labuhanbatu melaksanakan Rembuk Stunting (Aksi 3) tahun 2021, di ruang Data dan Karya Kantor Bupati Labuhanbatu, Jumat(26/3). Kegiatan itu bertujuan membuat suatu komitmen bersama dalam upaya pencegahan dan penanganan desa lokus stunting tahun 2021-2022.
REMBUK: Pemkab Labuhanbatu melaksanakan rembuk stunting tahun 2021.fajar/sumut pos.
Asisten I Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, Sarimpunan Ritonga mewakili Plh Bupati Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian berpesan agar seluruh OPD pemangku kepentingan bertanggungjawab dengan komitmen yang dihasilkan.
“Sehingga desa lokus mendapatkan anggaran untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Labuhanbatu,” ucap Sarimpunan.
Rangkaian acara tersebut diisi dengan pemaparan oleh tim Leader Bina Bagun Daerah Regional I Provsu diwakili Dirjen Bina Bangda Kemendagri, dan penandatanganan komitmen bersama lokus stunting, yang dihadiri Asisten I Pemerintahan dan Kesra, Kepala Dinas Kesehatan, Kaban BAPPEDA, Para Kepala OPD terkait, Camat, Kapus dan Kades terdata lokus stunting. (fdh)
DILANTIK: Lima DPC PKS se-Kota Binjai melantik kepengurusan di Kecamatan masing-masing pada Sabtu (20/3) dan Minggu (21/3).
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Lima DPC PKS se-Kota Binjai melantik struktur kepengurusan di kecamatannya masing-masing pada Sabtu (20/3), dan Minggu (21/3) lalu. Hal ini sebagai upaya konsolidasi partai dalam upaya memenangkan PKS di Pemilu 2024.
DILANTIK: Lima DPC PKS se-Kota Binjai melantik kepengurusan di Kecamatan masing-masing pada Sabtu (20/3) dan Minggu (21/3).
Ketua DPD PKS Kota Binjai, Muhty Ardiansyah mengajak seluruh kader untuk terus berbuat kebaikan bagi umat.
“Insya Allah dengan niat yang tulus dan khidmat kepada rakyat, kita dapat memenangkan Pemilu 2024, “ kata Muhty yang juga alumni Universitas Negeri Medan ini saat menghadiri pelantikan di DPC PKS Binjai Barat.
Dia kembali menekankan, dua misi yang harus dicapai oleh PKS ke depan. “Kerja besar kita selama lima tahun ke depan ada dua, yaitu penambahan jumlah kader dan penambahan perolehan suara partai,” tegasnya.
Kegiatan pelantikan ini sengaja digelar selama dua hari, Sabtu dan Minggu. DPC PKS Binjai Kota dan Binjai Selatan dilantik pada Sabtu pagi dan malam. Sedangkan pada Hari Minggu (21/3), giliran struktur DPC PKS Binjai Timur, Binjai Utara, dan Binjai Barat yang dilantik secara marathon pada pagi, siang dan malam. Keseluruhan rangkaian pelantikan DPC/ DPRa PKS Kota Binjai tersebut ditutup dengan pembacaan ikrar dan penandatanganan pakta integritas. (adz)
ARAHAN: Ketua TP PKK Langkat, Ny.Tiorita Terbit Rencana PA memberikan arahan di Desa Bukit Lawang.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Tim Penggerak PKK Kabupaten Langkat, yang diketuai Tiorita Terbit Rencana PA melakukan pembinaan terhadap Desa Bukit Lawang yang diikutkan dalam lomba Desa Percontohan tingkat Provinsi Sumut dengan kategori Lingkungan Bersih, dan Sehat (LBS).
ARAHAN: Ketua TP PKK Langkat, Ny.Tiorita Terbit Rencana PA memberikan arahan di Desa Bukit Lawang.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Tiorita turun langsung dikegiatan pembinaan Desa Percontohan, kategori Lingkungan Bersih dan Sehat (LBS) di Desa Perkebunan Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (24/3) sore.
Tiorita mengatakan, Desa Perkebunan Bukit Lawang memiliki potensi yang sangat luar biasa, masyarakatnya pun kompak untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar. “Kami yakini, desa ini mampu memenuhi 11 indikator penilaian LBS di tingkat Sumut nantinya,”ujarnya saat memberi pembinaan di Desa Perkebunan Bukit Lawan, kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Rabu (24/3).
Tiorita berpesan, agar seluruh elemen masyarakat di Desa Perkebunan Bukit Lawang, dapat bekerjasama menjaga kebersihan dan kesehatan, baik di rumah maupun lingkungan sekitar.
Ia juga mengajak masyarakat untuk selalu mendukung program pemerintah, memutuskan mata rantai penyebaran covid 19.Salah satunya, menggalakan gerakan 5 M,” ajaknya.
Sementara Kades Perkebunan Bukit Lawang, Sugeng Maharto, mengucapkan terimakasih atas bimbingan yang diberikan Ibu Bupati Langkat. Menurutnya, baru kali inilah ada seorang pemimpin yang peduli dan selalu hadir di tengah tengah masyarakatnya.(yas)
TINJAU: Wakil Bupati Sergai, Aldin Umar Yusri Tambunan didampingi OPD melakukan peninjaun Pasar Rakyat Perbaungan.SOPIAN/SUMUT POS.
SEI RAMPAH, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Kabupaten Serdangbedagai, Adlin Umar Yusri Tambunan dan beberapa OPD meninjau kondisi Pasar Rakyat di Kecamatan Perbaungan, Kamis(25/3) sore.
TINJAU: Wakil Bupati Sergai, Aldin Umar Yusri Tambunan didampingi OPD melakukan peninjaun Pasar Rakyat Perbaungan.SOPIAN/SUMUT POS.
Aldin menyoroti pengelolaan sampah, sarana prasarana, lahan parkir, area kios, hingga penerapan protokol kesehatan (prokes). “Hari ini kita meninjau kondisi Pasar Rakyat untuk melihat dan mendengar secara langsung di lapangan, bagaimana aktivitas perekonomian masyarakat di pasar ini. Ada beberapa aspek yang menjadi catatan, salah satunya masalah pengelolaan sampah yang masih belum maksimal. Bisa dilihat dari sampah yang menumpuk di banyak titik,” kata Adlin.
Menurutnya, permasalah sampah mesti ditanggapi secara serius dari pihak pihak yang berwenang termasuk OPD terkait. Aldin ingin masalah sampah, seperti halnya perparkiran, kondisi sarana prasarana dan yang lainnya, dapat ditanggulangi secepat mungkin.
“Baiknya sarana prasarana penunjang, kebersihan lingkungan pasar, keamanan serta kenyamanan, diharapkan mampu memajukan perekonomian saudara saudara pedagang di Sergai, karena masyarakat akan merasa nyaman dan tenang berbelanja di sini,” bilang Aldin.
Sedangkan untuk penerapan prokes sudah tampak dilakukan di Pasar Rakyat, namun harus diakui hasilnya belum maksimal. Kita harus giatkan terus sosialisasi penerapan prokes agar dapat meminimalisir penyebaran Covid-19 dan Kabupaten Sergai. (ian/han)
SERAHKAN: Kepala BPTD Wilayah II Sumut, Batara menyerahkan penyerahan dokumen berita acara ke Bupati Karo, Terkelin Brahmana.
KARO, SUMUTPOS.CO – Terhitung sejak 30 Desember 2020, Pelabuhan Tongging di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat), Kementerian Perhubungan.
SERAHKAN: Kepala BPTD Wilayah II Sumut, Batara menyerahkan penyerahan dokumen berita acara ke Bupati Karo, Terkelin Brahmana.
Hal ini disampaikan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah II Provsu, Batara saat menyerahkan berita acara serah terima barang milik daerah (BMD) dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana didampingi Wakil Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang, Rabu (24/3) di Kantor Bupati Karo, Kabanjahe.
Dijelaskannya, aset berupa tanah dan bangunan Pelabuhan Tongging tertanggal 30 Desember 2020 menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Kepala BPTD Wilayah II Sumut, Batara, menjelaskan penyerahan dokumen tersebut kepada Pemkab Karo sebagai pertanggungjawaban administratif.
“Sebab, sejak penyerahan aset ditandai BAST (berita acara serah terima) barang milik daerah terkait pengelolaan tanah dan bangunan serta Pelabuhan Tongging menjadi tanggung jawab Ditjen Hubdat Kemenhub,” katanya.
Dijelaskannya, ini menjadi prioritas BPTD Wilayah II Sumut, ke depan akan berkoordinasi dengan Badan Otoritas Danau Toba (BODT) agar ada konsep paket pariwisata dalam melayani tamu wisata lewat Pelabuhan Tongging.
Bupati Terkelin Brahmana mengapresiasi BPTD Wilayah II Sumut, yang telah menyerahkan dokumen barang milik daerah (BMD) dan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai arsip Pemkab Karo.
Terkelin berharap, ke depan Pemkab Karo dan BPTD Wilayah II Sumut terus berkolaborasi dalam menata dan memajukan wisata Tongging menjadi pintu utama bagian sektor utara kawasan Danau Toba, menjadi daya tarik wisatawan lokal dan mancanegara.
Wabup Karo Cory Sebayang menegaskan, siap mendukung sepenuhnya pengelolaan Pelabuhan Tongging bertujuan demi kemajuan pariwisata di Kabupaten Karo. “Ini menjadi catatan bagi saya, bagaimana pariwisata lebih dikagumi dan menjadi daya tarik seperti dermaga Tongging yang merupakan salah satu pintu masuk berwisata ke kawasan Danau Toba,”pungkasnya. (deo/han)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Syahrin (38) warga Jalan Balai Desa Gang Masjid, Kampung Lalang, Medan Sunggal diadili secara virtual di Ruang Cakra 3 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Jumat (26/3). Dia didakwa atas kasus penganiayaan yang nekad merampas senjata api (senpi) petugas kepolisian.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nelson Victor menghadirkan saksi korban Ipda Batara N Tampubolon, Iptu Jhonny N Pardede dan Bripda Wira Hardianto dari Ditres Narkoba Polda Sumut, JPU menguraikan dalam dakwaannya, pada 18 Oktober 2020 saksi Bripda Wira Hardianto bersama informan melakukan undercover buy (penyamaran) dengan bandar narkotika Suriandi alias Jeri, di Jalan Kelambir V Gang Pantai.
“Saksi Iptu Jonny Pardede, Ipda Batara Tampubolon, Bripda Wira Hardianto beserta tim pada saat itu masih berada di lokasi penangkapan bermaksud meninggalkan TKP,” ujarnya dihadapan Hakim Ketua Eliwarti.
Tiba-tiba, lanjutnya, datang terdakwa Syahrin beserta warga kurang lebih 100 orang yang tidak dikenal diantaranya yaitu Tama, Topan, Kingkong, Juntak, Heri (belum tertangkap) menghampiri para saksi.
“Kalian polisi? Mana surat perintah tugas kalian?, mana KTA?,” kata JPU, menirukan ucapan terdakwa. Kemudian, Iptu Jonny memperlihatkan surat perintah tugas kepada semua orang di lokasi penangkapan. Akan tetapi, terdakwa bersama rekan-rekannya tidak percaya lalu balik menuding petugas tersebut adalah begal.
Lalu, terdakwa mencoba merampas senpi dinas milik korban Ipda Batara dengan cara menarik sehingga terjadi tarik menarik yang mengakibatkan jari telunjuk tangan sebelah kanan saksi korban mengalami luka.(man/azw)
Akan tetapi saksi korban berhasilkan mengamankan senpi miliknya.
Karena tidak berhasil menguasai senpi milik korban, terdakwa Syahrin Cs selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap Ipda Batara, dengan cara memukul dan menendang tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan dan kaki.
Para pelaku yang sudah anarkis tidak menghiraukan imbauan petugas lainnya, hingga saksi korban yang terdesak memberikan perlawanan dengan cara memberikan tembakan kearah kaki terdakwa. Mendengar suara letusan, para pelaku berusaha melarikan diri. Selanjutnya, saksi korban bersama tim pergi meninggalkan TKP dan membawa korban ke rumah sakit terdekat.
“Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (2) dan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana. (man/azw)
TERSANGKA: Empat dari lima tersangka pembobol kantor PT Budi Gadai Indonesia dipaparkan Polsek Medan Timur, Jumat (26/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Lima komplotan pembobol kantor PT Budi Gadai Indonesia di Jalan HM Yamin No 534/380 Kelurahan Seikera Hulu Medan Perjuangan, dibekuk Polsek Medan Timur dari tempat dan waktu terpisah. Satu dari lima pelaku ditembak kakinya oleh polisi karena berusaha merampas senjata api dengan modus berpura-pura buang air besar.
TERSANGKA: Empat dari lima tersangka pembobol kantor PT Budi Gadai Indonesia dipaparkan Polsek Medan Timur, Jumat (26/3).
Kelima pelaku yang ditangkap, masing-masing Hari Fahrizal (38) warga Jalan Sei Kera Gg Seri, Medan Perjuangan yang ditembak betis kanannya. Kemudian, Romiansyah (34) warga Jalan Sei Kera Gang Aren, Muhammad Irfan (38) warga Jalan Marindal Pasar 12, Irwansyah (40) warga Jalan Sei Kera Gang Aren, dan Riki (25) warga Jalan Gorila Gang Anyelir Medan Perjuangan.
Kapolsek Medan Timur Kompol M Arifin menjelaskan, para pelaku melancarkan aksi pembobolan tersebut diduga pada Sabtu (20/3) dini hari. Sebabnya, aksi pembobolan diketahui oleh pegawai kantor gadai tersebut pada pagi hari saat datang sekira pukul 07.00 WIB. “Pegawai PT Budi Gadai Indonesia atas nama Awi yang tiba di kantor pertama kali, melihat pintu kantor sudah terbuka dengan keadaaan engsel pintu dan gembok rusak,” ujar Arifin, Jumat (26/3).
Kemudian, pegawai memeriksa ke dalam dan ternyata pintu masuk ke dalam menuju lantai dua juga sudah terbuka. Selanjutnya, menuju tempat penyimpanan barang gadaian milik nasabah yang juga di lantai 2 dan melihat sebagian barang gadaian telah hilang. Pegawai itu, lalu melaporkan kepada pimpinannya dan diarahkan membuat pengaduan ke Polsek Medan Timur.
“Dalam laporannya, korban mengaku mengalami kerugian 1 Unit DVR & HDDD CCTV seharga Rp7 juta, 77 unit handphone android & iPhone berbagai merk senilai Rp96,95 juta, dan 21 unit laptop senilai Rp39,9 juta dengan total kerugian Rp143,85 juta,” sambung Arifin.
Dari laporan korban, sebut dia, diturunkan tim ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Diketahui, modus pelaku masuk dari pintu depan dengan merusak gembok dan engsel pintu. “Tim melakukan olah TKP dan mencari petunjuk tentang pelaku pencurian, sehingga diperoleh gambaran bahwa pelaku berjumlah 4 orang. Selanjutnya dilakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti maupun petunjuk dari CCTV seputaran TKP dan hasil keterangan saksi-saksi,” ujarnya.
Arifin mengaku, Kamis (25/3) sekira pukul 21.00 WIB, tim mendapatkan informasi keberadaan satu pelaku atas nama Muhammad Irfan sedang berada di rumahnya Jalan Marindal Pasar 12. Tanpa buang waktu, tim langsung menuju lokasi dan menangkap tersangka dengan barang bukti 3 unit handphone. “Hasil keterangan, tersangka Irfan berperan mencari pembeli handphone dan laptop hasil curian atas permintaan tersangka Hari Fahrizal,” jelasnya.
Lanjut Arifin, tim melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan terhadap tersangka Irwansyah dan Romiansyah pada Jumat dini hari sekira pukul 00.00 WIB. Dari kedua tersangka ini, ditemukan barang bukti 2 unit handphone. Kemudian, dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka Hari Fahrizal sekira pukul 00.55 WIB dengan barang bukti 1 unit sepeda motor jenis Mio GT warna merah putih BK 3636 ADQ dan1 unit handphone hasil curian. Sedangkan tersangka Riki ditangkap pada pukul 05.30 WIB saat berada di rumahnya.
“Saat pengembangan tersangka Hari Fahrizal berpura-pura buang besar ternyata mau mencoba merampas senjata api.Tersangka ditindakan tegas terukur dengan menembak kakinya,” tandas Arifin. (ris/azw)
sembari menambahkan, tersangka Hari merupakan seorang resedivis yang pernah ditahan di Rutan Tanjung Gusta selama 3 tahun dalam kasus pencurian dan baru bebas pada Agustus 2020. (ris/azw)
SUMUTPOS.CO – Portugal akan bertandang ke markas Serbia di Stadion Rajko Mitic, pada laga kedua Grup A Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Eropa, Minggu (28/3) dini hari WIB. Ini bakal jadi sebuah laga yang cukup berat untuk Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan.
Cristiano Ronaldo, pemain Portugal.
Portugal memang telah mengawali langkah dengan kemenangan. Namun, kemenangan itu jauh dari kata meyakinkan. Menjamu tim sekelas Azerbaijan di Turin, Italia, tim besutan Fernando Santos tersebut, hanya menang 1-0 lewat gol bunuh diri pemain lawann
Dengan skuad yang dihuni pemain-pemain seperti Ronaldo, Bernardo Silva, Joao Moutinho, Ruben Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, hingga Joao Felix, Portugal harusnya bisa menang telak atas Azerbaijan. Namun mereka tak mampu melakukannya. Ronaldo bahkan tak sanggup menjebol gawang lawan meski punya total 8 tembakan.
Sementara itu, Serbia di partai sebelumnya sukses mencetak 3 gol untuk menjinakkan sang tamu Republik Irlandia dengan skor 3-2. Dusan Vlahovic mencetak satu gol, sedangkan Aleksandar Mitrovic menyarangkan 2 gol.
Di atas kertas, level Serbia berada di atas Azerbaijan. Terlebih lagi Dusan Tadic dan kawan-kawan akan kembali main kandang.
Jika melawan Azerbaijan saja Portugal kesulitan, maka mereka sepertinya bakal dihadapkan pada laga yang jauh lebih berat saat menantang Serbia di Beograd. (bln/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Sumatera Utara (Sumut) melanjutkan pembahasan nama-nama tokoh yang akan diusulkan mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Kali ini, giliran tokoh Mangaradja Hezekiel (MH) Manullang yang dibahas dan disepakati diusulkan menjadi Pahlawan Nasional.
MH Manullang.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina, yang juga Ketua TP2GD Sumut langsung memimpin sidang pembahasan usulan calon Pahlawan Nasional yang dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai 2, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Kamis (25/3) malam.
Peserta sidang terdiri dari Tim Pengusul yakni Pusat Studi Humaniora Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Medan(Unimed), perwakilan dari unsur TNI, kepolisian, pejuang, pakar, akademisi, dan sejarawan.
Sabrina meminta seluruh peserta sidang dapat menyampaikan masukan terkait penyiapan data pengusulan MH Manullang sebagai Pahlawan Nasional. Sehingga usulan tersebut dapat segera diproses dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
“Tuan MH Manullang sebelumnya sudah diakui Pemerintah Pusat sebagai perintis kemerdekaan tahun 1967 dalam menentang kolonialisme, khususnya di Tanah Batak. Karena itu, saya rasa beliau ini layak kita ajukan sebagai calon Pahlawan Nasional Tahun 2021 dari Sumut,” ujar Sabrina.
Sabrina mengatakan, sidang tersebut bukanlah merupakan ujian. Melainkan bagian dari persipan untuk pengajuan gelar pahlawan ke Kementerian Sosial (Kemensos). Untuk itu para peserta sidang harus memiliki pemahaman yang sama agar usulan ini lebih mantap.
“Masalah kelengkapan dokumen saya pikir berkasnya harus lebih sempurna kita siapkan. Jangan terlalu tergesa-gesa, sehingga dokumen yang kurang lengkap kita paksakan untuk diusulkan. Ini yang tidak boleh. Karena pengusulan ada batasan, yakni hanya boleh tiga kali,” terang Sabrina.
Tuan MH Manullang lahir di Tarutung, 20 Desember 1887 dan meninggal di Jakarta, 20 April 1979. Berjuang secara konsisten sejak tahun 1906 menentang kolonialisme di Tanah Batak, maupun lewat media yang didirikannya, yaitu Sinondang Baru dan Soara Batak. Tidak sampai di situ, beliau juga berjuang lewat organisasi HKB tahun 1917.
Ketua tim pengusul yang merupakan Ketua Pusat Studi Humaniora LPPM, Ichwan Azhari, memaparkan alasan kenapa MH Manullang diusulkan untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional. “Beliau sangat konsisten berjuang melawan kolonialisme di Tanah Batak, beliau merupakan pejuang agraria dan juga berjuang melalui media (pers) yang didirikannya (Sinondang Baru, Soara Batak) maupun lewat organisasi HKB (1917),” ujarnya.
Ichwan mengatakan, penelitian dan seminar membahas tentang MH Manullang sudah dilakukan sejak tahun 2008. Seminarnya pun sudah dilakukan sebanyak empat kali, yakni tahun 2009, 2020 dan dua kali di tahun 2021. Hasil seminarnya juga sudah dijadikan buku biografi tentang MH Manullang.
Lebih lanjut, Ichwan menjelaskan, MH Manullang merupakan pejuang yang bergerak di banyak sektor. Selain pejuang agraria, tokoh pers, Manullang juga pejuang yang humanis dalam bidang emansipasi perempuan.
Manullang juga berjuang lewat jalur politik sampai menemui Gubernur Jenderal Belanda di Jakarta. Di sana, ia meminta agar Tanah Batak dilindungi dari pengambilalihan lahan petani oleh pemodal perkebunan luar, di samping meminta Gubernur Jenderal menghapuskan Belasting, Kerja Rodi, serta penurunan pajak serta membangun fasilitas kesehatan.
Menurut Ichwan, MH Manullang yang terus berjuang pada masa pendudukan Jepang dan masa pendudukan sekutu atau NICA (Netherland Indies Civil Administration) sehingga juga dipenjarakan oleh kedua penjajah asing ini, layak diusulkan menjadi pahlawan nasional. Dengan pengusulan ini, tentu rakyat Sumut bangga semakin banyak tokoh tokoh penting yang mendapat penghormatan secara nasional yang berasal dari provinsi ini.
Sekretaris Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 (DHD 45), Eddy Sofyan, pada sidang tersebut memberikan beberapa masukan. Salahsatunya mengusulkan agar Tim Pengusul meminta surat rekomendasi dari HKBP untuk pengusulan MH Manullang. “Bila ada dukungan dari HKBP akan dapat memberikan dampak besar pada pengusulannya,”ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Sumut Rajali, mengajak agar Tim Pengusul memantapkan usulanya. “Apapun yang kita lakukan, adalah bentuk syukur pada Tuhan, hari ini dengan menggunakan pengetahuan dan kesehatan kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa, setelah ini kita saling komunikasi dan konsultasi akan tetap kita lakukan untuk memantapkan usulan kita,” ujarnya. (rel/prn)
Ketua Korbid Kepartaian DPD Partai Golkar Sumut, M Hanafiah Harahap.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Utara telah memilih dan menetapkan dua nama, sebagai calon wakil wali Kota Binjai pengganti.
Ketua Korbid Kepartaian DPD Partai Golkar Sumut, M Hanafiah Harahap.
Keduanya yakni Rizky Yunanda Sitepu dan Hamdani Syaputra. Kedua nama kader tersebut diusulkan ke DPP Partai Golkar untuk mendapatkan persetujuan.
“Kedua nama tersebut adalah
unsur wakil ketua Partai Golkar Sumut. Insyaallah dalam waktu dekat ini, kita akan mendapatkan surat keputusan dari DPP siapa dari kedua nama yang diusulkan itu yang dipilih,” kata Ketua Koordinator Kepartaian Partai Golkar Sumut, M Hanafiah Harahap, kepada Sumut Pos, Jumat (26/3).
Kedua nama tersebut informasinya telah disetujui oleh partai politik pendukung lain, yakni Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada perolehan kursi di legislatif Kota Binjai 2019 lalu, Golkar merupakan partai pemenang dengan enam kursi, Demokrat tiga kursi, dan PPP dua kursi.
“Pengusulan nama kedua kader itu merupakan hak dan kewenangan dari wakil wali kota (Amir Hamzah) yang segera diambil sumpah sebagai wali kota Binjai. Yang bersangkutan sebagai wali kota, mengusulkan nama-nama ke DPRD Binjai dan dipilih di forum paripurna nantinya,” terang Hanafiah.
Rizky Yunanda Sitepu, saat ini merupakan anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan Sumut 12 (Binjai-Langkat). Di Golkar Sumut, anak kandung Bupati Langkat periode 2014-2019, Ngogesa Sitepu ini menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah XII (Binjai dan Langkat).
Sedangkan Hamdani Syaputra adalah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah I (Medan-A).
Adapun mekanisme wakil kepala daerah pengganti ini, tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota.
Selanjutnya Pasal 176 ayat (1) disebutkan bahwa pengisian jabatan wakil wali kota akan dilakukan mekanisme pemilihan oleh DPRD setempat berdasarkan usulan dari partai politik pengusung. Sementara kewenangan pengaturan pelantikan menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri.
Mekanisme ini berlaku setelah Wali Kota Binjai terpilih H Juliadi meninggal dunia akibat terpapar Covid-19 pada 9 Februari 2021. (prn)
