Amir Hamzah Bakal jadi Plt Wali Kota Binjai

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai terpilih, H Juliadi meninggal dunia sebelum dilantik, akibat terpapar Covid-19. Meski begitu, Wakil Wali Kota Binjai terpilih, Amir Hamzah akan tetap dilantik, menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Setelah itu, Amir Hamzah bakal menjabat sebagai Pelaksanan Tugas (Plt) Wali Kota Binjai.

“Mekanismenya nanti, (Amir Hamzah) dilantik dulu menjadi wakil wali kota, baru kemudian menjadi pelaksana tugas,” kata Koordinator Divisi Hukum KPU Kota Binjai, Arifin Saleh ketika dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (10/2).

Baca juga: Terpapar Covid-19, Wali Kota Binjai Terpilih Tutup Usia

Menurut Arifin, pelantikan Amir Hamzah sebagai Wali Kota Binjai, akan merujuk pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri. Regulasi dan mekanisme ini tertuang pada Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal 173 ayat (1) mengatur, dalam hal Gubernur, Bupati, dan Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan, maka wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota menggantikan gubernur, bupati, dan wali kota.

“Tahapan pelantikan kami tidak punya wewenang. Jadwal pelantikan menjadi ranah Kementerian Dalam Negeri,” kata Arifin.

Sementara Ketua KPU Kota Binjai, Zulfan Effendi mengatakan, pihaknya sudah mengusulkan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Juliadi-Amir Hamzah, ke DPRD Kota Binjai. “Sesuai regulasi, kita (KPU) sudah selesai tugasnya, dan selanjutnya DPRD mengusulkan nama tersebut untuk dilantik Mendagri melalui gubernur,” kata Zulfan.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai terpilih periode 2021-2024 tinggal menunggu pelantikan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) dari Kemendagri. Namun, Juliadi meninggal dunia. Menurut Zulfan, keputusan ada di pemerintah pusat. “Apakah wakilnya saja dilantik, kemudian ada Pj (Penjabat) atau Plt (Pelaksana tugas) dari Kemendagri ditugaskan ke wakilnya untuk dilakukan pergantian,” ucapnya.

Kemendagri belum menentukan jadwal pelantikan calon kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri sudah menyurati gubernur untuk menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) masing-masing daerah sebagai Pelaksana harian (Plh) kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada 17 Februari 2021. “Termasuk Binjai,” tandas Zulfan.

Sementara, warga sekitar rumah H Juliadi hingga sejumlah tokoh politik di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, memadati kediamannya di Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, untuk bertakjiah dan memanjatkan doa. Sementara jenzah almarhum sudah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum tak jauh dari rumahnya, Rabu (10/2) dinihari. Isak tangis menyelimuti rumah duka. Pelayat yang bertakziah juga menggelar Salat Gaib.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Langkat, Surialam, masih tak percaya akan kepergian almarhum. Dia menilai, sosok almarhum adalah seorang politisi Partai Golkar yang santun dan bersahabat.

Bahkan, kata dia, almarhum juga sangat menghargai orang di sekelilingnya. Dia menambahkan, Juliadi adalah kader yang militan dan mencintai organisasi partai yang berlambang pohon beringin tersebut. Selama mendapat perawatan di Rumah Sakit Bunda Thamrin Medan, Surialam sempat menjenguknya. “Namun, kami di sana tidak dapat bertemu dengan beliau dan kami juga tidak dapat informasi tentang kesehatannya,” beber dia.

Lebih jauh, dia bilang, kondisi kesehatan Juliadi berangsur membaik saat dirawat di rumah. Namun belakangan, kondisi memburuk yang akhirnya almarhum dirujuk ke RS Bunda Thamrin Medan, Sabtu (30/1) lalu. “Kemarin sore (9/2), saya dapat kabar kalau kondisi almarhum kritis. Rasanya saya tidak percaya mendengar hal ini yang pada malam harinya sudah meninggal dunia. Allah berkehendak lain, semoga husnul khatimah,” harapnya.

Juliadi merupakan seorang pengusaha yang terjun ke dunia politik. Lahir di Tandam, 19 Juli 1975. Menikah dengan Juliati. Almarhum yang merupakan alumnus S2 UISU meninggalkan tiga orang anak, dua putra dan seorang putri.

Almarhum juga pernah menjadi konstentan pada pesta demokrasi 2015. Namun, dia gagal menjadi orang nomor satu di Kota Binjai yang berpasangan dengan H Muhammad Tulen. Pada pesta demokrasi 2020, Juliadi berpasangan dengan Amir Hamzah yang diusung Partai Golkar, Demokrat dan PPP kembali bertarung dan meraih kemenangan dengan torehan suara sekitar 66 ribu. Namun belum lagi dilantik, Juliadi lebih dulu tutup usia.

Kader Terbaik yang Religius

Ucapan belasungkawa terus mengalir atas meninggalnya Wali Kota Binjai terpilih, Juliadi pada Selasa (9/2). Antara lain datang dari sejumlah partai politik pengusung dan pendukung, Golkar dan Demokrat Sumut.

Di Golkar, Juliadi merupakan kader partai. Di mata partai berlambang pohon beringin tersebut, Juliadi merupakan sosok pemimpin rendah hati dan taat beragama. “Ya, nyaris sempurna. Figur kader Partai Golkar dan tepat mengemban amanah sebagai pemimpin,” kata M Hanafiah Harahap, Korbid Kepartaian Partai Golkar Sumut menjawab Sumut Pos, Rabu (10/2).

Secara pribadi, Juliadi dinilai sudah mumpuni sebagai calon pemimpin masa depan. Ia juga sangat bersahabat dengan banyak kalangan. “Sebagai sahabat, saya merasa kehiangan atas wafatnya beliau. Almarhum tidak membedakan siapa-siapa yang disapa dan sebaliknya menyapa beliau. Begitupun dihubungi siapapun, beliau respon dan berbaik sangka,” katanya.

Sikap rendah hati almarhum Juliadi, lanjut Hanafiah, adalah ikhtiibar buat semua kalangan. Pihaknya percaya, di tangan pasangan Juliadi dan Amir Hamzah, Binjai mampu membangun imej sebagai kota religi seperti visi misi dan program kerja keduanya. “Kuasa Alllah SWT beliau tadi malam wafat dan kembali ke sisi Allah SWT. Selamat jalan Pak Juliadi, saya saksi beliau orang baik,” tutupnya.

Hal senada juga disampaikan Partai Demokrat Sumut. “Ya, kami tentu sangat berduka atas wafatnya Pak Juliadi, Wali Kota Binjai terpilih di Pilkada Binjai 2020 lalu. Beliau adalah sosok pemimpin bersahaja, visioner, dan religius,” kata Plt Ketua Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain.

Pihaknya berharap Amir Hamzah yang ke depan menjadi wali kota, mampu memfokuskan penanganan Covid-19 di Binjai. Sebab jika pandemi tak terkendali dan kunjung berakhir, maka akan sulit dalam merealisasikan seluruh program pembangunan di kota rambutan. “Kan sudah banyak korban akibat covid ini. Bahkan korbannya terlihat di depan mata kita. Pak Juliadi dari informasi yang kita ketahui meninggal karena terpapar Covid-19. Tentu langkah pengendalian covid di Kota Binjai ke depan mesti jadi fokus utama pemerintahan Bapak Amir Hamzah sebagai wali kota,” katanya. (ted/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – VAKSINASI Covid-19 terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Sumut sudah dilakukan oleh dinas kesehatan di 33 kabupaten/kota. Kini, jumlah nakes yang divaksin dosis 1 sebanyak 34.978 orang. Sedangkan 8.996 nakes tunda dan batal vaksin.

Jumlah tersebut berdasarkan data vaksinasi Covid-19 perkabupaten/kota Sumut di dashboard Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) tertanggal 10 Februari. “Capaian vaksinasi nakes dosis 1 sudah 49,2 persen atau 34.978 orang dari sasaran vaksinasi yang terdaftar 71.058 nakes,”.

ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Rabu (10/2)..

Menurut Aris, dari 34.978 nakes yang sudah divaksin dosis 1 terbanyak dari Kota Medan 12.261 orang dan Deliserdang 3.441 orang. Sementara paling sedikit Gunungsitoli 11 orang dan Nias 12 orang. Di sisi lain, terdapat dua kabupaten yang data vaksinasinya belum masuk yaitu Nias Selatan dan Nias Barat. “Selain dosis 1, terdapat 3 daerah yang sudah vaksin dosis 2 yaitu Medan (5.508 nakes), Deliserdang (1.255 nakes), dan Binjai (601 nakes),” sebutnya..

2.175 Nakes di Medan Divaksinasi Massal.

Sementara, 2.175 nakes dari sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan klinik di Kota Medan, mendapat vaksinasi Covid-19 dosis 1 secara massal di Pendopo USU, Rabu (10/2). Vaksinasi massal tersebut digelar Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dengan beberapa rumah sakit dan instansi terkait. Tujuannya untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi Covid-19 kepada para dokter dan tenaga kesehatan di daerah ini..

Tim Satgas Covid-19 Sumut, dr Restuti Hidayani Saragih mengatakan, nakes yang mendaftar hingga pukul 17.00 WIB totalnya 3.170 orang. Namun, dari jumlah tersebut yang datang hanya 2.575 nakes. “Untuk nakes yang divaksin berjumlah 2.175 nakes. Jadi, selebihnya sebagian nakes tidak lolos skrining dan sebagian lagi tidak datang,” ujarnya..

Kepala Dinas Kesehatan Sumut, dr Alwi Mujahit Hasibuan mengatakan, vaksinasi massal ini dilakukan meningkatkan angka persentase nakes di Sumut yang divaksin. Sebab, dari 81 ribu lebih nakes Sumut yang terdata saat ini (termasuk nakes lanjut usia), yang sudah divaksin (dosis 1) baru sekitar 21 ribu lebih atau sekira 24 persen. “Karena terasa agak lambat (vaksinasi terhadap nakes), maka kita dorong dengan pekan vaksinasi massal,” kata Alwi..

Alwi menuturkan, vaksinasi massal di Pendopo Kampus USU ini hanya digelar satu hari saja. Rencana pelaksanaan berikutnya melihat perkembangan ke depan. “Dinas kesehatan kabupaten/kota diminta untuk gencar melakukan vaksinasi terhadap nakes. Dengan begitu, target keseluruhan nakes di Sumut divaksin dapat tercapai pada bulan ini,” pungkasnya..

Sekretaris Satgas Covid-19 Arsyad Lubis mengatakan, Pencanangan Pekan Vaksinasi ini dibuat untuk para dokter, tenaga kesehatan atau pun pembantu tenaga kesehatan. “Ini adalah upaya percepatan vaksinasi, karena kita melihat proses pemberian vaksianasi belum sesuai harapan,” ujarnya..

Arsyad juga menjelaskan, ada dua sektor yang menjadi fokus utama Satgas Covid-19 Sumut. Pertama, pertumbuhan ekonomi dan kedua adalah penekanan penyebaran Covid-19. Saat ini pertumbuhan ekonomi Sumut lebih baik dari provinsi lain, namun belum membaik untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. “Saat ini setiap harinya rerata bertambah 175 orang positif,” terangnya..

Setelah pencanangan ini, diharapkan setiap kabupaten/kota yang ada di Sumut dapat mengikuti dan memulai vaksinasi terhadap tenaga kesehatan. “Pekan Vaksinasi Covid-19 ini akan berlangsung mulai 11 hingga 17 Februari 2021, data terakhir sudah ada 3.000 orang tenaga kesehatan di Sumut yang sudah mendaftar,” tambahnya..

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkes RI, Oscar Primadi mengatakan, penyuntikkan vaksin secara massal kepada para nakes ini merupakan upaya percepatan akselerasi vaksinasi tahap pertama yang ditargetkan selesai tahun ini. Sebab, Oscar mengaku, capaian nakes di Sumut yang divaksin belum menggembirakan. “Indonesia sendiri sudah 50 persen, dan kita berharap Sumut yang baru 30 persen dapat didongkrak lagi,” pintanya..

Dia menyatakan, setelah nakes termasuk lansia, vaksinasi akan dilanjutkan terhadap tenaga pelayanan publik dan kemudian masyarakat umum. “Ini akan kita capai dalam waktu tidak akan lama, paling lama rencana kita 15 bulan bisa terkejar,” katanya..

Disinggung sistem pendaftaran menjadi kendala sehingga masih banyak nakes yang belum divaksin, menurut Oscar, sistem yang dilakukan secara online sudah sangat baik. Alasannya, seluruh nakes bisa mengakses dan yang penting identitasnya jelas. “Sistemnya terus dimaksimalkan, yang tadinya membatasi tapi sekarang tidak lagi. Jadi, nakes di manapun dapat disuntikkan vaksin namun asalkan jelas identitasnya,” sebutnya..

Terkait adanya nakes yang menolak divaksin, Oscar berharap semua pihak harus mendukung kegiatan vaksinasi ini. Vaksinasi Covid-19 adalah upaya yang sangat strategis dalam rangka mengendalikan dan mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Karenanya, vaksinasi merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam membentuk kekebalan tubuh. “Saya meyakinkan, siapapun dalam konteks tidak menyukseskan vaksinasi ini tentunya harus diberikan pemahaman, kesadaran yang betul dengan sungguh-sungguh. Sebab, karena kalau kita tidak mau (divaksin) maka tidak berkontribusi untuk mengendalikan pandemi ini. Untuk sanksi menjadi pilihan terakhir,” tukasnya..

Sementara itu, Rektor USU Dr Muryanto Amin mengatakan, dari sisi teknis kesehatan Rumah Sakit USU serta nakes kedokteran dan juga laboratorium telah mendukung kegiatan yang berkaitan dengan penghentian penyebaran Covid-19. Menurut dia, universitas berperan membuka wawasan masyarakat agar bagaimana komitmen pemerintah mengendalikan penyebaran Covid-19 lewat vaksinasi ini. Di samping itu, universitas wajib memberikan edukasi bagi masyarakat sehingga persepsi terkait Covid-19 sama..

“Peran USU dalam membantu pemerintah mencegah Covid-19 akan ditingkatkan. Untuk itu, akan membentuk satgas yang bertugas memberikan informasi berkala kepada media sehingga informasi tentang Covid-19 dan bisa sampai ke masyarakat,” tandasnya..

.

Sesak Napas Pasca Divaksin.

Pekan vaksinasi massal terhadap tenaga kesehatan (nakes) yang digelar di Pendopo Kampus USU sempat dihebohkan dengan insiden satu nakes pria mengalami sesak napas pasca-divaksin, Rabu (10/2) sekitar pukul 10.30 WIB. Nakes tersebut kemudian dibawa ke halaman Pendopo dan mendapat perawatan emergency..

Dokter penanggung jawab KIPI Rumah Sakit USU, dr Irfan Hamdani menyebutkan, nakes yang mengalami sesak napas itu merupakan seorang dokter yang bertugas di Dinas Kesehatan Sumut. Pasien mengalami gejala sesak napas pada menit ke-22 pascapenyuntikan vaksin. “Dia mengeluhkan susah bernapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan dan pertolongan emergency, kita pantau dan kondisi kesadaran baik, oksigen baik, kemudian tekanan darah sedikit meningkat. Jadi, kondisinya sebenarnya baik,” kata dr Irfan..

Menurutnya, hasil analisis dan anamnesis diketahui nakes tersebut mengalami gangguan kecemasan saat berada di keramaian. Selain itu, pasien juga mengalami hipertensi dalam pemakaian dua dosis obat. Karena itu, pada menit ke-22 pasca-divaksin timbul rasa cemas yang meningkatkan tensi. Kemudian menyebabkan pasien Syncope (perasaan ingin pingsan) secara tiba-tiba. “Rasa cemas yang berlebih, susah bernapas, seolah-olah ini bagian dari efek tambahan atau reaksi ikutan pasca-imunisasi,” ungkap Irfan..

Ia menyebutkan, pasien sudah menjalani perawatan. Dari rekam elektrokardiogram (EKG), kondisi kesadaran pasien baik. Namun demikian, dilakukan pemantauan selama 1 hingga 2 jam ke depan. Ketika tidak ada gejala ikutan yang muncul, maka pasien diperbolehkan pulang. “Tapi, dengan catatan tetap melaporkan gejala ikutan yang muncul setelah pulang ke rumah,” jelasnya..

Irfan mengaku, sebelum dilakukan vaksinasi, nakes yang mengalami gejala sesak napas itu telah menjalani prosedur pemeriksaan. Mulai dari screening maupun pemeriksaan awal, apakah layak divaksin atau tidak. “Tapi memang kalau untuk gangguan kecemasan, itu kan tidak ada ukurannya. Makanya, tidak termonitor saat dilakukan screening,” tukasnya. (ris/gus/prn).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) saat ini, sepertinya dalam kondisi serius. Sebab dalam sehari terjadi lonjakan signifikan, bahkan jumlahnya mencapai 224 orang yang terkonfirmasi sebagai kasus baru.

JUBIR Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, penambahan itu diperoleh dari laporan 14 Kabupaten/Kota. Penambahan angka terbesar diperoleh dari 4 kabupaten/kota, yakni Kota Medan dengan 98 orang, Simalungun 41 orang, Batubara 26 orang dan Deliserdang 19 orang. “Sehingga akumulasinya kini menjadi 22.286 orang,” kata dr Aris kepada wartawan, Rabu (10/2).

Bahkan jelas Aris, untuk Kota Medan sendiri, saat ini masih ada 440 orang lagi yang berstatus suspek menunggu hasil pemeriksaan swab. Kemudian di Batubara ada 115 orang, Simalungun ada 13 orang, namun Deliserdang kasus suspek untuk sementara nol. “Total kasus suspek di Sumut saat ini ada 705 orang yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota,” jelasnya.

Sementara angka kesembuhan, Aris menuturkan, diperoleh penambahan 104 kasus dari laporan 12 kabupaten/kota, sehingga kinin

akumulasinya mencapai 19.212 orang. “Penambahan terbanyak dari 3 kabupaten/kota, yakni Medan dengan 49 orang, Pematangsiantar 14 orang dan Batubara 10 orang,” bebernya.

Selanjutnya, untuk kasus kematian, tambah Aris, diperoleh peningkatan 4 kasus, masing-masing dari Pematangsiantar, Deliserdang, Pakpak Bharat dan Batubara. Oleh karena itu, sambung dia, sejauh ini sudah ada 771 pasien Covid-19 yang meninggal di provinsi ini. “Dari data itu diketahui kasus aktif di Sumut kini ada 2.303 orang, meningkat 116 orang dari hari sebelumnya,” ungkapnya.

Sedangkan Kota Medan yang merupakan satu-satunya daerah berada zona merah di Sumut, imbuh Aris, kasus aktifnya saat ini ada 1.058 orang. Angka ini didapatkan dari kasus akumulasi sebanyak 11.072 orang dengan 9.650 diantaranya sembuh dan 364 lainnya meninggal.

Pelanggar Prokes Bakal Disanksi

Menyikapi terus meningkatnya kasus baru Covid-19 di Kota Medan, Satgas Covid-19 Kota Medan akan memberi sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan (Prokes) sesuai surat edaran Gubernur Sumatera Utara Nomor 360/1076/2021 tentang antisipasi peningkatan Covid-19 di daerah dan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Kepada Sumut Pos, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Kota Medan, dr Mardohar Tambunan MKes mengatakan, dalam waktu dekat sanksi bagi para pelanggar prokes akan segera diterapkan kepada masyarakat.

“Tentu kita akan beri sanksi, sebab memang bukan cuma karena surat edaran saja, tapi memang karena kasus Covid-19 terus meningkat. Jadi, ini merupakan upaya kita untuk menurunkan jumlah kasus tersebut,” katanya.

Menurut Mardohar, secara resmi dirinya belum mendapatkan surat edaran dari Gubsu tersebut. Namun begitu, kata Mardohar, kemungkinan Pemko Medan sudah mendapatkannya atau akan mendapatkannya dalam waktu dekat. Dia juga mengaku, hingga saat ini belum ada surat edaran resmi dari Pemko Medan baik mengenai perpanjangan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) ataupun terkait pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Hanya saja, tim gabungan, baik dari Satgas Covid-19, khususnya Satpol PP, pihak Kepolisian dan TNI sudah mulai bergerak melakukan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Kota Medan. “Tapi kita sudah mulai melakukan operasi yustisi lagi, karena penerapan protokol kesehatan tidak boleh longgar. Hanya saja nanti sanksinya seperti apa akan kita bicarakan terlebih dahulu,” terangnya

Menurut Kabid Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Medan tersebut, sejak beberapa minggu lalu hingga saat ini, tim gabungan masih terus memastikan penerapan protokol kesehatan untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh warga Kota Medan. “Sampai hari ini masih ada razia masker, pembubaran kerumunan juga masih terus dilakukan. Intinya memang kita harus tetap jaga diri, jangan sampai longgar protokol kesehatan itu,” katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Medan, Robi Barus SE menilai, pengetatan prokes dengan pemberian sanksi kepada masyarakat, memang sudah seharusnya dan sebaiknya dilakukan. Sebab tidak ada langkah yang lebih ampuh dalam memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 selain meningkatkan penerapan prokes.

“Ya kita setuju sekali kalau ada pemberian sanksi tegas bagi pelanggan prokes. Justru kita di DPRD selalu mendorong Pemko Medan untuk melakukan itu sejak dulu, bukannya justru baru sekarang. Kalau tidak menerapkan proses secara ketat, jangan harap pandemi ini bisa segera berakhir. Gak akan ada itu. Kita semua harus disiplin, itu kuncinya,” tegasnya.

Dikatakan Robi, memang saat ini pihak Satgas Covid-19 Kota Medan sedang gencar-gencarnya melakukan pengawasan. Tapi kembali lagi, Robi menilai, jika pengawasan yang dilakukan Satgas Covid-19 seringkali tidak tepat sasaran. Pada akhirnya, pengawasan yang dilakukan hanya terkesan lips service. “Yang pasti melanggar prokes itu tempat hiburan, tapi hanya segelintir tempat hiburan yang di razia. Yang kita lihat, justru yang sering di razia itu pedagang-pedagang kaki lima dipinggir jalan. Bukan mereka tak boleh di razia, silahkan saja, tapi yang ada tempat yang lebih berpotensi untuk di razia malah jarang di razia. Silakan razia, tapi jangan cuma lip service,” jelasnya.

Tak cuma itu, Robi juga menilai, jika pengawasan hanya terkesan terjadi si inti kota. Faktanya, Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan dan kelurahan tidak berjalan secara maksimal bahkan terkesan acuh ataupun tidak aktif. “Karena kalau Satgas di kecamatan dan kelurahan berjalan, tidak akan ada itu pesta-pesta tanpa prokes yang ketat. Katanya Satgas akan melakukan razia ke pesta-pesta, tapi yang saya lihat saat ini ada banyak sekali pesta di lingkungan masyarakat yang digelar tanpa prokes dan malah dibiarkan saja. Pertanyaan saya, dimana Satgas kecamatan dan kelurahan? Tolong lah jangan main-main lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, dalam surat Gubsu itu, seluruh komponen masyarakat diminta untuk memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara sosialisasi dan melaksanakan gerakan 5M. “Yakni memakai masker dengan benar, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas,” ungkapnya.

Selanjutnya, daerah diminta melakukan operasi serentak disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara masif di wilayah masing-masing, serta mendorong lebih aktif peran camat dan kepala desa termasuk dukungan fungsi Puskesmas dalam pelaksanaan 3T (testing, tracing dan treatment). Aris mengatakan, dalam Surat Edaran ini, Gubsu juga menyinggung tentang belum diizinkannya pembelajaran secara tatap muka untuk dilaksanakan. Selain itu melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Sumut yang masih belum terkendali dan masih tinggi, oleh karena itu daerah diminta agar Surat Gubernur Nomor 420/001/2021 tanggal 4 Januari 2021 dapat dipedomani.

Belajar Tatap Muka Belum Izinkan

Pemprov Sumut sampai saat ini belum mengizinkan pembelajaran tatap muka diberlakukan. Pasalnya, perkembangan penularan Covid-19 yang belum membaik di daerah ini.

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut Fitriyus yang mewakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut R Sabrina saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19, di Aula Binagraha, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Rabu (10/2).

Menurut Fitriyus, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut juga telah meminta saran dan pendapat dari berbagai kalangan terkait pembelajaran tatap muka. Termasuk ahli kesehatan, ahli epidemiologi, ahli pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan lain sebagainya. “Ini semua setelah melakukan peninjauan lapangan, setelah melakukan pertemuan minta saran dan pendapat dari berbagai pihak terkait seperti ahli kesehatan, ahli epidemiologi, ahli pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia, dan lain sebagainya, jadi keputusan yang diambil itu dari ahli dan saran pendapat dari kalangan yang berkompeten, makanya Gubernur sebagai Ketua Satgas belum memperkenankan adanya sekolah tatap muka,” ujar Fitriyus.

Selain itu, secara nasional juga belum memperbolehkan dibukanya sekolah secara tatap muka. Menurut Fitriyus, telah banyak peraturan dan instruksi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat dan Pemprov Sumut terkait penanganan Covid-19. Antara lain, pada 7 Februari 2021, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengeluarkan surat edaran mengenai antisipasi peningkatan Covid-19 di daerah dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan. Dalam surat edaran tersebut, pada poin kedua, disebutkan penyelenggaraan secara tatap muka belum diizinkan untuk dilaksanakan, melihat perkembangan pandemi Covid-19 di Provinsi Sumut masih belum membaik.

Selain itu, Pemprov Sumut meminta Pemkab/Pemko agar senantiasa selalu berkoordinasi terkait dengan rencana pembelajaran tatap muka. “Kita harus selalu berkooridnasi, karena kita punya regulasi dan aturan, paling tidak kalau ada masalah di lapangan itu nanti jadi tanggung jawab kita bersama,” kata Fitriyus. (ris/map/prn)