MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perayaan Tahun Baru Cina atau Tahun Baru Imlek tahun 2021 atau 2572 menandai masuknya tahun untuk shio Kerbau Logam. Imlek tahun ini akan jatuh pada hari Jumat (12/2) besok. Sedangkan Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) akan melakukan patroli dan pengamanan di tempat-tempat ibadah Imlek di Sumut. Ada 155 Vihara atau klenteng akan menjadi obyek pengamanan. Hal itu dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi kepada Sumut Pos di Medan, Rabu (10/2).

“Untuk perayaan Imlek, Poldasu dan stakeholder terkait akan melakukan pengamanan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) menjadi prioritas utama. Pengamanan dilakukan oleh seluruh pihak Kepolisian Resor (Polres) Jajaran. Sebanyak 155 Vihara atau klenteng akan menjadi obyek pengamanan dengan berbagai skala prioritas,” katanya.

Terpisah, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda menambahkan, perayaan Imlek tahun ini sesuai perintah dari Ro Ops Polda tidak ada Ops Liong. “Jadi Poldasu dan jajaran tetap melaksanakan pengamanan, tetapi tidak dikemas dalam bentuk Operasi, karena masih dalam situasi dan kondisi pandemi Covid-19. Memang semua dihimbau untuk melaksanakan kegiatan lebih banyak di rumah atau sesuai prokes,” ujarnya.

Namun, kata Valentino, Poldasu tetap melakukan pengamanan tempat ibadah atau Vihara dan semua giat masyarakat, namun sambil mengimbau agar 5M, yakni mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas lebih diutamakan,” pungkasnya.

Jumlah Umat Beribadah Dibatasi 50 Persen

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, Imlek tahun ini diimbau untuk dilakukan secara sederhana, mengingat tahun ini merupakan Imlek Pertama di Indonesia yang dirayakan ditengah pandemi Covid-19. “Makna perayaan Imlek tidak akan berkurang hanya karena dilakukan secara sederhana. Untuk itu, saya mengimbau kepada warga Kota Medan, khususnya bagi yang merayakan Imlek untuk merayakan Imlek di tahun ini secara sederhana dengan mengikuti protokol kesehatan,” ucap Ketua DPRD Kota Medan Hasyim SE, kepada Sumut Pos, Rabu (10/2).

Dikatakan Hasyim, hal itu harus dilakukan untuk memutus mata rantai pandemi Covid-19 di Kota Medan. Sebab pertanyaan identik dengan kerumunan, dan hak itu jelas melanggar protokol kesehatan. 

“Kalau bisa cukup dirayakan di rumah masing-masing saja, pagi-pagi tidak harus ke Vihara seperti biasanya, kita harus bisa saling menjaga, ini demi kebaikan kita bersama. Saya sendiri dan Keluarga, tahun ini akan beribadah dan merayakan Imlek di rumah saja,” ujarnya.

Apalagi untuk perayaan Imlek tahun ini, pemerintah sudah memberikan banyak imbauan kepada Instansi terkait agar perayaan Imlek dapat dilakukan secara sederhana saja.

“Untuk Imlek tahun ini agar dilakukan secara sederhana juga dikeluarkan anjuran dari pemerintah ,termasuk imbauan para tokoh Tionghoa hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), Paguyuban Sosial Marga Tinghoa Indonesia (PSTMI), Indonesia Tionghoa (Inti) ,” ucap Hasyim.

Hasyim juga mengaku, jika ia dan keluarga kecilnya tidak akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah keluarga di tahun ini. Hal itu dilakukan karena semata-mata ingin saling menjaga satu sama lain.

“Alat komunikasi saat ini sudah cukup canggih, kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga walaupun tidak tatap muka dan berjabat tangan,” katanya.

Namun begitu, Ketua DPC PDIP Kota Medan itu menegaskan, dirinya bukan melarang warga Kota Medan untuk beribadah ke Vihara di saat Imlek. Hanya saja saat ini, beribadah di rumah masing-masing adalah hal yang paling baik.”Kalau mau tetap ke Vihara, silahkan. Kita imbau untuk tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan 5M,” tuturnya.

Menurut Hasyim, kebiasaan saling mengunjungi keluarga dan kerabat sebaiknya ditunda dulu. Ia pun mengajak semua pihak untuk saling mendoakan agar semuanya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan walaupun masih berada ditengah pandemi Covid-19.

“Mari bersama kita saling mendoakan, serta dengan bijak saling menjaga kesehatan dan keselamatan diri sendiri maupun keluarga di rumah. Semoga kita semua diberi selalu kesehatan dan penyertaan Tuhan dalam melewati pandemi ini,” ungkapan.

Menurut Hasyim, Imlek memang harus dilaksanakan secara sederhana. Apalagi saat ini, banyak terjadi bencana. Jika ada masyarakat yang punya rejeki berlebih, akan lebih baik bila disalurkan untuk membantu sesama yang membutuhkan.

“Sehingga bisa bermanfaat untuk saudara kita. Covid -19 juga bisa diambil hikmahnya, untuk lebih fokus pada keluarga inti. Bisa membantu tetangga yang membutuhkan, dan belajar membantu tanpa harus membedakan agama dan etnis, artinya rasa solidaritas bernegara kita juga ditingkatkan lagi ,” katanya.

Dijelaskan Hasyim, secara tradisi biasanya sebelum adanya pandemi, untuk kegiatan saat perayaan tahun baru Imlek yang utama pada 11 Februari 2021 yaitu, mendoakan leluhur keluarga. Kemudian, pada malam harinya makan bersama keluarga.

Sedangkan tanggal 12 Februari 2021, atau saat hari Imleknya, biasanya dimanfaatkan untuk ajang silahturahmi, saling berkunjung antara saudara, dan berlangsung selama satu pekan. “Dan malam harinya, makan bersama biasanya bertempat di rumah keluarga yang dituakan. Jadi ini sebuah tradisi yang sudah turun temurun,” jelas Hasyim .

Hasyim juga tak lupa menyampaikan ucapan Imlek kepada seluruh masyarakat Tionghoa, khususnya warga Kota Medan yang merayakannya. “Go Xi Fat Chai kepada seluruh saudaraku,” pungkasnya. (mag-1/map/ila)

Terpisah, Kepala Badan Penangulangan Becana Daerah (BPBD) Kota Medan, Arjuna Sembiring, mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran tentang tata cara beribadah di rumah-rumah ibadah.

“Tak cuma di Vihara, di semua rumah ibadah sudah diatur tentang taya cara. beribadah ditengah pandemi, sala satunya bahwa maksimal yang masuk ke rumah ibadah hanya 50 persen dari total kapasitas rumah ibadah itu. Alhamdulillah, semua rumah ibadah kooperatif. Dan kita yakin, vihara-vihara di Kota Medan juga akan menerapkan hal itu,” kata Arjuna kepada Sumut Pos, Rabu (10/2).

Arjuna juga mengaku, sejauh ini, pihaknya juga belum ada menerima permintaan penyemprotan disinfektan ke vihara-vihara di Kota Medan.

“Karena rata-rata mereka sudah punya alat sendiri dan saat ini sudah tidak sulit untuk mendapatkan disinfektan. Tapi begitu pun, kalau dibutuhkan, kita siap menyemprotkannya,” pungkasnya.

(Map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tenaga Kesehatan (Nakes) RSUD dr Pirngadi yang melayani pasien Covid-19, menggelar unjukrasa di RS milik Pemko Medan tersebut, Rabu (10/2).Mereka menuntut uang insentif melayani pasien Covi-19 yang belum dibayar selama 9 bulan.

Dengan memakai alat pelindung diri lengkap, para nakes mengelilingi seluruh akses rumah sakit. Mereka berkeliling sambil membawa spanduk yang bertuliskan Tolong Bayar Gaji Covid-19. Spontan, aksi tersebut sempat mengundang kehebohan pasien dan keluarga pasien yang keluar dari kamar untuk menyaksikan.

Menurut salah seorang perawat, B Zendrato, insentif mereka yang belum dibayar sejak bulan Mei hingga sekarang. Kata dia, seharusnya setiap bulan menerima penghasilan sekitar Rp7 juta.

“Kami sudah 9 bulan tidak dibayarkan intensif yang seharusnya sudah kami terima, seperti kabupaten lain yang sudah cair. Bahkan, SK (Surat Keputusan) kami juga tidak ada di tangan kami. Mana hati nurani, kami garda terdepan,” ungkapnya sambil berteriak di depan ruangan Direktur Utama RSUD Pirngadi Medan.

Ia menyatakan, sejauh ini pihak manajemen rumah sakit hanya memberikan janji akan dibayarkan insentif para perawat. Namun, kali ini sudah habis kesabaran. “Kami semua lakukan dengan tulus, tapi apa yang kami dapatkan? Kami sudah berkorban tidak bertemu dengan keluarga selama bertugas, kalau telat satu atau dua bulan masih kami maklumi. Tapi, ini sudah 9 bulan,” keluhnya.

Setelah hampir 1 jam berunjuk rasa, keluhan para perawat ditanggapi pihak rumah sakit. Kabid Pelayanan Medis RSUD dr Pirngadi Medan, dr Risma Sinaga mengaku, terkait insentif Covid-19 bukan ranah pihaknya, melainkan Dinas Kesehatan Kota Medan. “Tidak ranah kami, kami sudah usahakan bahkan sudah ke anggota dewan,” katanya.

Sementara, Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan, Edison Perangin-angin menyatakan, sudah disampaikan berkas insentif para perawat Covid-19 ke Dinkes Medan. Karena itu, Edison mempersilahkan untuk menanyakan langsung. “Sudah kita kirimkan berkasnya ke Dinkes Medan, tanyakanlah ke dinas,” ucapnya dikonfirmasi wartawan.

Dia membantah kalau berkas insentif yang dikirimkan tidak lengkap. “Jangan mendahului, tanyakan dulu ke Dinas Kesehatan Medan. Sebelumnya sudah dibilang sama mereka, tanyakan ke dinas,” cetusnya.

Menurut Edison, pihak rumah sakit sudah mengusulkan ke Dinkes Medan. “Coba dipertanyakan di sana dimana kendalanya. Uangnya dikirim ke rekening masing masing itu. Petugas yang diusulkan ada 100 -an lebih,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinkes Medan, dr Edwin Effendi mengaku, persoalan insentif perawat yang belum dibayarkan merupakan permasalahan internal. “Itu urusan internal Pirngadi. Harusnya manajemen Pirngadi lah yang menjelaskan semua,” kata Edwin.

Dikatakan Edwin, manajemen rumah sakit tahu persis bagaimana prosedurnya. Mulai dari kelengkapan berkas, pengusulan, hingga kesiapan untuk insentif bagi nakes tersebut. “Kalau kita tinggal meneruskan saja. Jadi mengenai kelengkapan itu, pengaturan dan siapa-siapa saja (penerima) kan internal Pirngadi,” tegasnya saat dihubungi wartawan.

Terpisah, Sekretaris Dinkes Kota Medan, drg. Irma Suryani mengatakan, Dinkes Kota Medan mengaku segera membayarkan gaji para Nakes di RSUD dr Pirngadi Medan yang sudah menunggu selama 9 bulan.

Menurut Irma, uang jasa Covid-19 untuk Nakes akan segera dibayarkan di 2021 ini. Sedangkan keterlambatan pembayaran honorarium/insentif nakes bukan hal yang disengaja, melainkan disebabkan oleh info penambahan anggaran honorarium/insentif dari Kementerian Keuangan yang baru datang di menit-menit terakhir. “Kita mau tutup buku, enggak mungkin dibayarkan di menit-menit terakhir. Intinya Insyaallah dibayarkan. Mohon bersabar,” ucapnya.

Disebutkannya juga, proses pengajuan uang jasa Covid-19 untuk Nakes juga berubah-ubah. Awalnya, Dinas Kesehatan Medan mengajukan berkas Nakes penerima honorarium yang menangani Covid-19 ke Kementerian Kesehatan.

“Awalnya usulan disampaikan ke Kemenkes untuk diverifikasi kembali oleh mereka. Lama tidak ada kabar tentang hasil verifikasi. Belakangan baru dapat info bahwa aturannya berubah, verifikasi dikembalikan ke daerah masing-masing,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Irma, Dinas Kesehatan Medan melakukan verifikasi sesuai aturan yang baru. Setelah selesai verifikasi, pihaknya baru akan melakukan pembayaran ke Nakes RS Pirngadi untuk bulan Maret dan April melalui sistem transfer bank ke rekening masing-masing Nakes.

“Sedangkan untuk pembayaran bulan Mei dan bulan berikutnya, kita minta RSUD untuk melengkapi berkas usulan untuk kita proses pembayaran sesuai dengan anggaran yang tersedia. Namun pada akhir Desember 2020, kita mendapat info ada penambahan anggaran untuk honorarium/insentif Nakes yang menangani COVID yang ditransfer langsung ke kas daerah oleh pusat,” jelasnya.

Saat ini, kata Irma, uang honorarium/insentif Nakes yang menangani COVID-19 sudah tersedia, tinggal mekanismenya saja yang masih berproses. Karena saat ini sudah masuk Tahun 2021, maka pihaknya menunggu proses DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) selesai.

“Uangnya sudah ada. Tapi mana mungkin kita kerja tanpa DPA. Jadi intinya, uangnya ada, hanya proses pencairannya harus sesuai dengan mekanisme pencairan keuangan daerah. Jadi tolong bersabar,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan, M Afri Rizki Lubis meminta Pemko Medan, dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk segera membayarkan insentif atau uang jasa Covid-19 bagi par Nakes di RSUD Pirngadi Medan. Ia menilai, bahwa keterlambatan pembayaran sampai 9 bulan bukanlah hal yang bisa ditoleransi lagi.

“Saya rasa kalau terlambat 2 atau 3 bulan saja, itu sudah terlalu lama. Apalagi kalau terlambatnya itu sampai 9 bulan, bagaimana Nakes bisa memberikan toleransi? Saya saja secara pribadi menilai ini sangat miris, sungguh memprihatinkan,” kata Rizki Lubis kepada Sumut Pos, Rabu (10/2).

Dijelaskan Rizki, gaji para Nakes di Kota Medan masih terbilang sangat kecil. Untuk itu, pemerintah pusat memberikan insentif atau uang jasa Covid-19 kepada para Nakes. Insentif tersebut diharapkan dapat menambah semangat para Nakes dalam melayani pasien Covid-19.

Terkait alasan mekanisme yang membuat proses pencairan uang insentif menjadi lama terbayarkan, Ketua Komisi III ini menyebutkan jika pernyataan itu tidak bisa dibenarkan sepenuhnya. “Ya itu tadi, kalau telat satu sampai tiga bulan, masih boleh lah kita bicara mekanisme. Tapi kalau telatnya sampai 9 bulan, saya rasa itu bukan soal mekanisme saja, tapi itu bukti buruknya koordinasi Pemko dengan pemerintah pusat,” tegasnya.

Fraksi Golkar DPRD Medan pun menentang mekanisme yang dijadikan alasan agar para Nakes bersabar untuk dibayarkan insentifnya. “Sebab mekanisme itu urusannya pemerintah, jangan malah nakes dibebankan dengan urusan mekanisme. Segera bayar insentif mereka, hargai perjuangan mereka. Kita mau pandemi ini segera berakhir, maka Pemko wajib memperhatikan nasib para nakes di Kota Medan, khususnya dalam kondisi Covid seperti saat ini, supaya pandemi ini bisa segera berakhir,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Diduga mengandung zat berbahaya seperti MCPD dan GE, minyak goreng (migor) kelapa sawit mengandung zat berbahaya sehingga berdampak buruk pada kesehatan.

Hal ini terungkap pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Perlindungan Hukum Warga dari Dampak Negatif Minyak Goreng Kelapa Sawit: Tantangan dan Solusinya di Indonesia, yang diselenggarakan Gerakan Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Geraham) Sumatera Utara, di Grandhika Hotel, Me-dan, Rabu (10/2).

Ketua Badan Pengurus Geraham Sumut, Eddy Suryanto mengatakan, minyak goreng kelapa sawit yang selama ini dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat Indonesia, diduga mengandung zat berbahaya seperti MCPD dan GE. Senyawa kimia ini terbentuk akibat proses penyiapan bahan pangan yang menggunakan suhu pemanasan tinggi (diatas 200o C). Kontaminan MCPD umumnya ditemukan dalam bentuk 3-monochloropropane-1,2-diol (3-MCPD), 2-monochloropropane-1,2-diol (2-MCPD) dan esternya (2- dan 3-MCPD Ester.

“Zat pencemar tersebut, yakni 3-MCPD dan Ester asam lemak lainnya, diketahui bersifat karsinogenik atau dapat memicu terjadinya penyakit kanker hingga memicu kerusakan DNA manusia. Peraturan Perudang-undangan saat ini, belum mampu memberikan perlindungan hukum yang maksimal akibat dampak buruk minyak goreng kelapa sawit,” ujar Eddy.

Undang-undang dan peraturan di bawahnya belum menentukan batas aman kandungan bahan pencemar berupa 3-MCPD dan Ester asam lemak untuk minyak nabati di Indonesia termasuk minyak goreng kelapa sawit. Padahal Uni Eropa menerapkan batas maksimum kandungan 3-MCPD dalam minyak sawit maksimal 2.500 µg/kg atau 2,5 ppm.

“Geraham Sumut siap untuk melakukan advokasi mengenai dampak negatif kandungan bahan berbahaya pada minyak goreng Kelapa Sawit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,” tegasnya.

Geraham Sumut juga akan terus mengkampanyekan mengenai dampak negatif minyak goreng kelapa sawit kepada publik dan menyiapkan langkah hukum. “Bentuknya bisa class action atau gugatan organisasi. Upaya hukum ditujukan kepada negara dan pihak terkait, untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkas Eddy.

Sementara itu, akademisi dari Fakultas Hukum USU, Dr. Rosmalinda, SH, LLM, yang tampil sebagai salah satu narasumber, mengatakan semestinya negara memberikan perlindungan hukum, termasuk menjamin produk pangan olahan yang aman dikonsumi. Sebab, selain minyak goreng banyak produk pangan olahan yang terkandung minyak kelapa sawit di dalamnya, dan ini dikonsumsi oleh anak-anak. “Negara harus memberikan jaminan perlindungan bagi generasi penerus bangsa, termasuk keamanan produk pangan.Karena ini adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak anak. Hukum adalah salah satu sarana yang dibutuhkan,” tegas Doktor Ilmu Hukum di bidang perlindungan HAM Anak ini. (tri/ila)