JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Rizieq Shihab dan kuasa hukum menolak persidangan secara virtual. Jika terus seperti itu, Rizieq lah yang akan rugi.
“Bila RS (Rizieq Shihab) tidak mau hadir di persidangan, maka justru merugikan diri RS yang akan kehilangan hak membela diri yang diberikan oleh hukum,” kata pakar hukum pidana Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).
Pengadilan Negeri Jakarta Timur mengadakan sidang secara virtual kasus kontroversi tes usap (swab test) di Rumah Sakit Ummi, Bogor, dengan terdakwa Rizieq Shihab, siang tadi. Sidang berlangsung ricuh.
Kuasa hukum menolak Rizieq mengikuti sidang secara virtual dari kantor Bareskrim Polri. Munarman, kuasa hukum Rizieq, mengatakan, kliennya tidak setuju sidang secara virtual. Jika ini dilanjutkan, menurut Munarman, hakim melawan prinsip hukum.
Sedangkan majelis hakim berpijak pada Perma Nomor 4 Tahun 2020 bahwa persidangan selama pandemi Covid-19 dijalankan secara online. Ini sudah berlangsung sejak Juni. Hakim yakin sidang berjalan lancar karena teknis persidangan sudah disiapkan dengan baik.
Indriyanto berpendapat tidak ada aturan yang hakim langgar karena memang persidangan secara virtual sudah diatur Perma. “Semua ini justru untuk mencegah penyebaran pandemi dan meminimalisasi kerumunan berdampak paparan Covid-19,” ujar Indriyanto.
Indriyanto justru menilai keputusan Rizieq dan kuasa hukum menolak sidang virtual merupakan bentuk tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan. Dia menduga kubu Rizieq diselimuti kekhawatiran dalam menghadapi persidangan. “Ini memang merupakan Obstruction of Justice dalam bentuk Misbehaving in Court (tidak berkelakuan baik dalam proses pengadilan),” tegas Indriyanto.
Kasus yang menjerat Habib Rizieq ini berawal dari laporan Satgas Covid-19 Kota Bogor terhadap manajemen Rumah Sakit Ummi. Pihak rumah sakit diduga menghalangi upaya Satgas melakukan swab test terhadap Rizieq.
Setelah gelar perkara, penyidik Bareskrim Polri menetapkan Rizieq, Direktur Utama Rumah Sakit Ummi Andi Tatat, dan menantu Rizieq, Hanif Alatas sebagai tersangka. Mereka diduga melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. (bbs/adz)
Foto: Istimewa PANELIS: (searah jarum jam) Raditya Wibowo – Chief Transport Officer Gojek, Yudo Anggoro – Director Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Teuku Parvinanda – Vice President Corporate Affairs Gojek.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sebagai penyedia layanan transportasi on-demand terdepan di Asia Tenggara, Gojek, secara aktif turut serta dalam upaya pengendalian pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan investasi dan inovasi untuk memperkuat protokol Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan (J3K).
Sejak diterapkannya diawal pandemi, protokol J3K Gojek kini bahkan dinilai sebagai protokol kesehatan terlengkap dengan standar tertinggi dibandingkan dengan 12 pemain serupa di 10 negara berdasarkan hasil riset Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) tahun 2020. Dalam riset ini, SBM ITB membandingkan kebijakan protokol kesehatan tiap pelaku industri dalam memberikan keamanan lebih bagi mitra driver dan pelanggan.
Raditya Wibowo, Chief Transport Officer Gojek menyampaikan, “Kami percaya bahwa kita semua memiliki peran dalam menjaga kesehatan, kebersihan, dan keamanan satu sama lain. Oleh karena itu, kami menghadirkan gerakan #PesanDariRumah yang terinspirasi dari aspirasi keluarga mitra driver untuk selalu mengingatkan dan meningkatkan kedisiplinan serta tanggung jawab bersama antara pelanggan serta mitra driver dalam menerapkan protokol J3K selama berkendara.”
“Dengan melibatkan keluarga mitra driver dalam gerakan #PesanDariRumah, kami berharap kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol J3K terus terjaga dan dapat berkontribusi dalam upaya menekan angka penyebaran COVID-19.”
“Keseriusan Gojek dalam mengimplementasikan protokol J3K difokuskan pada tiga pilar utama, yakni pilar Edukasi, Teknologi, dan Infrastruktur yang saling melengkapi. Tiga pilar ini berfungsi untuk terus mendorong kebiasaan taat protokol kesehatan yang telah terbentuk di masyarakat dapat terus dijalankan secara ketat.”
Pilar Edukasi merupakan upaya kolektif untuk meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan saat beraktivitas sekaligus melawan pandemi bersama-sama, antara lain:
Edukasi secara berkelanjutan terkait kewajiban penerapan protokol kesehatan selama pandemi bagi mitra driver dan pelanggan (jaga jarak, penggunaan masker, hand sanitizer, desinfektan)
Edukasi manfaat vaksin melalui kanal komunikasi yang sesuai dengan karakteristik mitra driver: aplikasi mitra driver (GoPartner), KOPDAR, mengajak figur kompeten dan terpercaya seperti yang baru dilakukan bersama dr. Reisa Broto Asmoro, juru bicara Satgas Covid-19 Nasional
Gerakan #PesanDariRumah dengan melibatkan keluarga dari mitra driver untuk mengingatkan pentingnya saling menjaga antara mitra driver dan pelanggan dengan mematuhi protokol J3K di perjalanan
Pengoperasian Mobil #PesanDariRumah di 14 kota besar di Indonesia sebagai pengingat bagi seluruh pengguna jalan untuk secara disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti penggunaan masker dengan benar, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan
Pilar Teknologi menghadirkan ragam inovasi dalam bentuk fitur teknologi di aplikasi mitra driver maupun pelanggan terkait kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, di antaranya:
Status suhu tubuh mitra driver dan kebersihan kendaraan di aplikasi pelanggan
Fitur “Komitmen Keamanan terhadap Protokol J3K” di aplikasi pelanggan
Fitur Ceklis Protokol J3K dan Selfie Verifikasi Masker di aplikasi mitra driver
Fitur Geofencing yang membantu mitra driver untuk tetap menjaga jarak aman (physical distancing) saat sedang tidak berkendara
Fitur “Laporan Kepatuhan Protokol Kesehatan” yang membantu pelanggan dan mitra driver untuk memberikan laporan terkait penerapan protokol kesehatan selama berkendara untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab bersama
Pilar Infrastruktur terdiri dari elemen-elemen fisik penunjang berjalannya protokol kesehatan, seperti:
Pengoperasian Posko Aman J3K yang wajib dikunjungi mitra driver secara rutin apabila ingin beroperasi
Penerapan kewajiban penggunaan Alat Pelindung Diri (masker, hand sanitizer, J3K Shield atau extension kaca helm mitra driver GoRide)
Penggunaan sekat pelindung pada armada GoRide dan GoCar
Pengoperasian Zona NyAman J3K (titik tunggu atau pemesanan GoRide dan GoCar Instan)
Layanan Drive-Thru Vaksin dan Vaksinasi Mitra
* Halodoc dengan dukungan Gojek menjadi satu-satunya mitra resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam menghadirkan Pos Pelayanan Vaksinasi COVID-19 secara drive thru yang tersedia hingga akhir tahun 2021 di PRJ Kemayoran, dimana Gojek mengikutsertakan ratusan mitra driver lansia dalam kegiatan vaksinasi ini.
Raditya menambahkan dari ketiga pilar tersebut, pilar Edukasi memiliki peran paling besar dalam membentuk kebiasaan positif para pengguna ekosistem. “Data internal kami bahkan menunjukkan ada lebih dari 700.000 penolakan order yang dilakukan mitra driver kepada pelanggan yang tidak memakai masker. Kami juga menemukan bahwa mayoritas mitra driver Gojek bersedia untuk divaksinasi setelah mengikuti kegiatan edukasi mengenai vaksin yang diselenggarakan oleh Gojek. Beberapa temuan tersebut menjadi bukti bahwa inisiatif J3K Gojek berdampak sangat positif bagi perubahan kebiasaan di dalam ekosistem kami,” tutur Raditya.
Pada kesempatan yang sama, Yudo Anggoro selaku Director Center for Policy and Public Management Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) mengatakan, “Tidak dipungkiri lagi, layanan transportasi Gojek telah mendapat tempat spesial di hati masyarakat Indonesia. Bahkan, protokol J3K Gojek telah dikenal sebagai protokol kesehatan berstandar tinggi untuk layanan angkutan online. Dikatakan berstandar tinggi karena aspek keamanan Gojek tidak seperti para pemain lainnya di industri yang hanya diterapkan saat penumpang bersama mitra driver, tetapi bahkan sejak sebelum penumpang bersama mitra driver.”
Yudo menambahkan, “Sebagai wadah dari populasi besar mitra driver, Gojek memiliki kesempatan untuk membantu pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19 lewat inisiatif yang dijalankan. Gerakan #PesanDariRumah dari Gojek mendukung upaya kolektif pelanggan serta mitra driver agar dapat tetap produktif sekaligus berperan aktif dalam menanggulangi penyebaran COVID-19.” (rel)
Director & General Manager Agency Kevin Kwon, dalam siaran pers Selasa (16/3/2021) menjelaskan, pandemi telah memberikan pembelajaran, salah satunya mempersiapkan finansial bagi kebutuhan saat ini maupun masa depan dengan baik.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Manulife Indonesia kembali menegaskan komitmennya menyediakan layanan perlindungan premium dengan meluncurkan MiPreparation Legacy for Our Assurance (MiPrecious).
MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa yang dirancang memberikan manfaat perlindungan jangka panjang untuk mempersiapkan Dana Masa Depan sesuai kebutuhan nasabah khususnya mereka dengan segmentasi The High Net-Worth (HNW).
Saat ini, Manulife Indonesia didukung beragam jalur distribusi telah menjangkau dan melayani nasabah yang mencapai hingga lebih dari 2 juta jiwa.
Nasabah tersebut terdiri atas berbagai lapisan masyarakat, mulai kalangan mapan atau dikenal dengan sebutan High Nett Work (HNW) hingga kalangan bawah.
Jumlah nasabah HNW Manulife Indonesia tercatat sebanyak lebih dari 4.500 yang memiliki produk dari kanal agency sementara lebih dari 3.000 nasabah HNW lainnya tersebar di kanal bancassurance.
Director & General Manager Agency Kevin Kwon, dalam siaran pers Selasa (16/3/2021) menjelaskan, pandemi telah memberikan pembelajaran, salah satunya mempersiapkan finansial bagi kebutuhan saat ini maupun masa depan dengan baik.
Seiiring dengan kebutuhan tersebut, Manulife Indonesia telah berinovasi melalui MiPrecious untuk memberikan bekal, persiapan dana masa depan yang ditujukan orang-orang terkasih dalam menghadapi kondisi yang penuh dengan ketidakpastian.
“Kami berharap produk ini dapat menjadi solusi finansial yang komprehensif untuk kebutuhan perlindungan jiwa keluarga Indonesia di masa mendatang,” ujarnya.
Menurut Kevin, pandemi yang masih berlangsung telah memberikan dampak pada berbagai aspek kehidupan. Sementara kebutuhan nasabah Indonesia akan asuransi pun meningkat.
Dalam Survey Manulife Asia Care 2020, sebanyak 72% nasabah yang telah memiliki asuransi mengatakan, bahwa mereka berencana membeli tambahan asuransi dalam 18 bulan ke depan.
“Jauh lebih tinggi dari rata-rata di kawasan Asia yakni sebesar 62%. Keinginan responden di Indonesia untuk menambah perlindungan produk asuransi jiwa tercatat sebesar 30%,” jelasnya.
Manulife Indonesia memahami kebutuhan nasabah yang beragam tersebut, terutama perlindungan jiwa untuk menghindari risiko yang dapat terjadi kapan saja dan kepada siapa saja maupun untuk mempersiapkan peninggalan berharga bagi para anak maupun generasi-generasi seterusnya.
Sementara itu, Head of Product Manulife Indonesia Richard Sondakh, menambahkan, MiPrecious merupakan produk asuransi jiwa yang dilengkapi manfaat pembayaran tunai tahunan, manfaat pembayaran tunai 10 tahunan.
“Manfaat akhir pertanggungan (maturity) serta manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan serta membantu nasabah untuk menentukan pilihan Dana Masa Depan yang diinginkan,” bebernya.
Menurutnya, MiPrecious memiliki beragam keunggulan antara lain; Guaranteed Issuance Offer. Total hingga 550% Manfaat Tunai, Total hingga 342% Tambahan Manfaat Tunai, Multi Generation Polis dapat dilanjutkan ke Generasi Selanjutnya Perlindungan Jiwa mulai dari 30 hari dengan Masa Pertanggungan Hingga 50 tahun.
Selain berinovasi dengan produk, Manulife Indonesia menghadapi pandemi dengan terus melakukan kewajibannya melakukan pembayaran klaim terkait Covid-19 sebesar Rp 144 miliar hingga 16 Februari 2021.
Sementara itu, Manulife Indonesia juga membayarkan klaim per Desember 2020 (data un-audited) sebesar Rp5.5 triliun atau setara dengan Rp15 miliar per hari atau Rp631 juta per jam.
Komitmen Manulife Indonesia terhadap perlindungan Covid-19 semakin meningkat dengan memperluas perlindungan untuk para nasabah yang terdiagnosa Covid-19 dan menjalankan isolasi mandiri baik di rumah sakit, fasilitas kesehatan non-rumah sakit maupun di rumah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. (rel/ram)
PANEN: Petani saat panen padi di Kabupaten Simalungun, beberapa waktu yang lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Produksi beras di Sumatera Utara (Sumut), bila dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, pada Januari hingga Desember 2020 setara dengan 1,16 juta ton beras atau mengalami penurunan sebesar 21,91 ribu ton (1,85 persen) dibandingkan 2019, sebesar 1,18 juta ton.
PANEN: Petani saat panen padi di Kabupaten Simalungun, beberapa waktu yang lalu.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, Syech Suhaimi, mengatakan produksi beras tertinggi pada 2020 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 168,22 ribu ton. Sedangkan, produksi beras terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar 41,37 ribu ton.
“Sama halnya dengan produksi pada 2020, produksi beras tertinggi pada 2019 terjadi pada bulan Februari, yaitu sebesar 162,02 ton,” kata Syech.
Sementara itu, produksi beras pada Januari 2021 sebesar 124,71 juta ton beras, dan potensi produksi beras sepanjang Februari hingga April 2021 sebesar 419,93 ribu ton beras.
“Dengan demikian, potensi produksi beras pada subround Januari-April 2021 diperkirakan mencapai 544,64 ribu ton beras atau mengalami kenaikan sebesar 60,81 ribu ton (12,57 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada 2020 yang sebesar 483,83 ribu ton,” jelas Syech.
BPS juga mencatat luas panen padi di Sumut pada 2020 sebesar 388,59 ribu hektar atau mengalami penurunan sebanyak 24,55 ribu hektar atau 5,94 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 413,14 ribu hektar.
Syech menjelaskan untuk produksi padi pada 2020 sebesar 2,04 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami penurunan sebanyak 38,40 ribu ton atau 1,85 persen dibandingkan 2019 yang sebesar 2,08 juta ton GKG.
“Jika dilihat menurut subround, terjadi penurunan produksi padi pada subround Januari-April dan September-Desember 2020, yaitu masing-masing sebesar 11,57 ribu ton GKG (-1,35 persen) dan 54,47 ribu ton GKG (9,59 persen) dibandingkan 2019,” tandas Syech. (gus/ram)
VIRTUAL: Perayaan HUT PTPN Group ke-25 Tahun diselenggarakan secara virtual. Pada perayaan ini, PTPN III raih juara umum komoditi kelapa sawit.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Hari Ulang Tahun PTPN Group ke-25 yang jatuh pada 12 Maret 2021 kemarin, PTPN Group menggelar serangkaian kegiatan untuk memeriahkan HUT dengan mengusung tema “PTPN Solid, PTPN Maju”.
VIRTUAL: Perayaan HUT PTPN Group ke-25 Tahun diselenggarakan secara virtual. Pada perayaan ini, PTPN III raih juara umum komoditi kelapa sawit.
Tanpa mengurangi esensi dari peringatan ulang tahun tersebut, PTPN Group menyelenggarakan perayaan secara online maupun offline dengan tetap membatasi interaksi secara langsung kepada karyawan lainnya.
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengatakan bahwa dengan mengangkat tema “PTPN Solid, PTPN Maju” pada perayaan HUT tahun ini, dirinya berharap perusahaan dapat terus melaju dan beradaptasi meski dalam era post covid yang sedang melanda Indonesia maupun dunia.
“Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh insan perkebunan, teristimewa untuk para millenials yang kelak akan mengambil alih tongkat kepemimpinan PTPN bahwa planters perintis perkebunan dua abad yang lalu telah menggoreskan catatan indah peran perkebunan dalam membangun peradaban di Tanah Air. Saya berharap PTPN Group dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar perseroan dapat bersaing di kancah International,” ujar Ghani.
Pada acara tersebut juga dibacakan kinerja terbaik se-PT Perkebunan Nusantara Group, yang di bagi menjadi beberapa kategori yaitu: Pabrik Kelapa Sawit Terbaik – PKS Rambutan terbaik 1, PKS Sei Meranti terbaik 3 dan PKS Sei Silau terbaik 4, dan untuk kategori Kebun Kelapa Sawit terbaik yaitu Kebun Sei Meranti terbaik 2, Kebun Aek Raso terbaik 3 dan Kebun Sei Baruhur terbaik 4, untuk kategori Pabrik Pengolahan Karet PPK Sei Silau terbaik 2 ,PPK Sarang Giting terbaik 4, dan PTPN 3 (Persero) juga menjadi Juara Umum Komoditas Kelapa Sawit.
Dalam rangkaian kegiatan HUT ke-25 PTPN Group, PTPN III (Persero) memberikan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dengan berbagi kebahagian kepada sesama pada tanggal 8 Maret 2021. Penyerahan bantuan langsung diberikan oleh SEVP Business Support PTPN 3 Suhendri, kepada Panti Asuhan Pembangun Didikan Islam Indonesia dan Karya Murni masing-masing senilai Rp25.000.000.
Suhendri mengatakan, PTPN Group bersama dengan anak perusahaannya berkomitmen dalam menjalankan visi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai bentuk dukungan dalam menjalankan visi dan misi Perusahaan untuk masyarakat.
“Kami berharap semoga kegiatan ini mendapat berkah dan restu dari Tuhan yang Maha Kuasa serta mendapatkan doa juga dukungan dari seluruh Stakeholders, agar PTPN 3 semakin solid dan maju,” ujar Suhendri. (rel/ila)
RAPAT: RUPS Tahunan dan RUPS LB PT Bank Sumut saat digelar di Ballroom Lt 10 Gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No 18 Medan, Senin (15/3).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Di tengah tantangan pandemi Covid 19, PT Bank Sumut masih mampu menjaga pertumbuhan kinerja yang positif. Menutup Tahun Buku 2020, aset Bank Sumut sebesar Rp33,5 triliun, atau tumbuh 5,6 persen YoY, dibandingkan posisi Desember 2019 sebesar Rp31,7 triliun.
RAPAT: RUPS Tahunan dan RUPS LB PT Bank Sumut saat digelar di Ballroom Lt 10 Gedung Bank Sumut Jalan Imam Bonjol No 18 Medan, Senin (15/3).
Selain itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp26,9 triliun, atau meningkat 7,06 persen YoY, dibandingkan Desember 2019 sebesar Rp25,1 triliun. Sedangkan kredit yang disalurkan sebesar Rp23,6 triliun.
Rasio Non Performing Loan (NPL) juga mampu ditekan dari 4,36 persen menjadi 3,54 persen. Adapun laba Bank Sumut terkontraksi 5,54 persen menjadi Rp515 miliar. Terkoreksinya laba Bank Sumut lebih, karena perseroan memupuk cadangan (CKPN) sebagai antisipasi melonjaknya NPL, terkait program restrukturisasi kredit sebagaimana POJK 11/2020, tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Virus Covid 19.
Hal ini diketahui pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa PT Bank Sumut, yang digelar di Ballroom Lantai 10 Gedung Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No 18 Medan, Senin (15/3).
RUPS tersebut dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut) selaku Pemegang Saham Pengendali, dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, serta bupati dan wali kota pemegang saham Bank Sumut. Hadir juga jajaran Dewan Komisaris dan Dewan Direksi PT Bank Sumut, serta Direktur Pengawasan LJK OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Antonius Ginting.
Selain mengesahkan laporan keuangan PT Bank Sumut Tahun Buku 2020, RUPS Tahunan dan Luar Biasa tersebut, juga mengesahkan beberapa agenda lainnya. Di antaranya seluruh pemegang saham Bank Sumut sepakat menetapkan H Syaiful Azhar sebagai Komisaris Utama Independen PT Bank Sumut, yang mana sebelumnya jabatan tersebut lowong pasca berakhirnya jabatan Rizal Fahlevi Hasibuan. Dengan demikian, struktur Manajemen dan Komisaris Bank Sumut kini telah lengkap, dengan terpilihnya Komisaris Utama tersebut.
Adapun agenda lainnya adalah pemberian kewenangan bagi Dewan Komisaris untuk mengesahkan penerbitan saham triwulan II, III, dan IV 2021, dan triwulan I 2022, penetapan dana CSR, serta persetujuan untuk memulai proses pelaksanaan IPO (Initial Public Offering) PT Bank Sumut.
Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah menjelaskan, pemegang saham menerima laporan keuangan Bank Sumut Tahun Buku 2020. Selain itu, pemegang saham PT Bank Sumut juga menyetujui pelaksanaan IPO.
Ijeck, sapaan karib Musa Rajekshah, berharap, dengan terisinya posisi Komisaris Utama yang sebelumnya kosong, dapat mendorong kinerja jajaran Direksi Bank Sumut menjadi lebih baik.
Direktur Pengawasan LJK OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Antonius Ginting menjelaskan, sejak pandemi, melalui POJK 11, setiap perbankan dapat melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang terdampak.
OJK mengapresiasi, Bank Sumut dipercaya pemerintah pusat sebagai satu bank yang ditunjuk dalam pemulihan ekonomi nasional, melalui penyaluran Dana PEN. OJK juga mendorong pemegang saham PT Bank Sumut untuk senantiasa meningkatkan permodalan, karena permodalan yang kuat dapat meningkatkan ekspansi, serta mendukung berbagai rencana strategis Bank Sumut termasuk peningkatan IT.
Sementara itu, Dirut Bank Sumut Muchammad Budi Utomo, memaparkan progress IPO Bank Sumut yang sudah direncanakan sejak 2020, namun tertunda karena kondisi pandemi. Karena itu akan dimulai kembali pada 2021 ini.
“Insya Allah di kuartal 2 2022 mendatang, Bank Sumut sudah bisa melantai di bursa,” bebernya.
Komisaris Utama PT Bank Sumut yang baru saja terpilih, Syaiful Azhar menyampaikan, program kerja Dewan Komisaris nantinya tentu akan mendorong kinerja Direksi untuk lebih meningkatkan peran Bank Sumut, agar bermanfaat bagi masyarakat Sumut. Jajaran Dewan Komisaris Bank Sumut tentunya juga akan mendorong pelaksanaan IPO Bank Sumut, sebagaimana amanah RUPS. (rel/saz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Melanjutkan konsistensi dalam mendukung kelancaran proses belajar jarak jauh di masa penuh tantangan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini, Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi terdepan berkomitmen untuk mendukung kelanjutan program Bantuan Kuota Internet tahap dua dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI yang akan dilaksanakan selama tiga bulan, mulai Maret hingga Mei 2021.
Telkomsel berkomitmen untuk mendukung penuh kelanjutan penyaluran program Bantuan Kuota Data Internet tahap dua yang akan dilaksanakan mulai Maret hingga Mei 2021 oleh Kemendikbud RI. Penerima manfaat Bantuan Kuota Data Internet tahap dua ini disesuaikan dengan data yang terverifikasi pada sistem Kemendikbud RI, di mana pelanggan Telkomsel dapat melakukan pengecekan status pendaftaran nomor ponsel melalui UMB *363*844# .
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel terus berinisiatif untuk mengambil peran terdepan untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran masyarakat menjalankan aktivitas keseharian di masa pandemi COVID-19. Kami memahami, hal tersebut turut mendorong percepatan perubahan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru yang kini semakin mengadopsi pemanfaatan teknologi berbasis digital guna mendukung berbagai aktivitas, seperti proses pembelajaran jarak jauh. Telkomsel akan senantiasa mendorong upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan guna mendampingi masyarakat menjalani setiap fase kehidupan agar dapat membuka berbagai kemungkinan kemajuan kualitas hidup yang lebih baik ke depannya.”
a. Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar 7GB/bulan selama 3 bulan,
b. Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 10GB/bulan selama 3 bulan,
c. Pendidik Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah sebesar 12GB/bulan selama 3 bulan,
d. Dosen dan Mahasiswa sebesar 15GB/bulan selama 3 bulan.
Penyaluran Bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua ini akan dilakukan setiap tanggal 11–15 dalam periode tiga bulan, yakni dari Maret hingga Mei 2021, dan berlaku selama 30 hari sejak diterima. Keseluruhan bantuan kuota di tahun 2021 merupakan kuota umum yang dapat digunakan untuk mengakses seluruh laman dan aplikasi kecuali yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, termasuk pembatasan untuk akses platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan TikTok.
Penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua di Maret ini sendiri telah dilaksanakan secara berkala oleh Telkomsel selama 11–15 Maret 2020. Telkomsel pun memastikan seluruh penerima manfaat sudah sesuai dengan data yang telah terdaftar dan terverifikasi di sistem Kemendikbud RI. Untuk itu, Telkomsel mengimbau agar para penerima manfaat dapat memastikan nomor ponsel yang didaftarkan sejak penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap satu di 2020 masih dalam status aktif. Jika ada perubahan nomor ponsel, penerima manfaat dapat segera berkoordinasi dengan perwakilan sekolah atau institusi pendidikan yang telah ditunjuk.
Telkomsel turut mengajak masyarakat yang telah terverifikasi dan ternotifikasi secara resmi sebagai penerima manfaat untuk segera memanfaatkan fasilitas Bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua yang diterima dengan optimal dan bijak sesuai kebutuhan, guna menunjang kelancaran dan kenyamaan dalam menjalankan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Khusus pelanggan Telkomsel dapat melakukan pengecekan status pendaftaran nomor ponselnya dalam program bantuan paket Kuota Data Internet tahap dua dari Kemendikbud RI melalui UMB *363*844#, dan untuk mengetahui jumlah kuota data yang sudah masuk dan yang sudah digunakan dapat melakukan pengecekan secara berkala melalui UMB *888# atau aplikasi MyTelkomsel.
Bagi penerima manfaat yang belum terdaftar atau ingin memastikan proses verifikasi pendaftaran data dalam program ini, dapat segera menghubungi perwakilan sekolah atau institusi pendikan yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan mendaftarkan peserta didik dan pendidik melalui aplikasi DAPODIK Kemendikbud RI. Informasi lengkap mengenai petunjuk teknis penyaluran bantuan dapat diakses melalui https://kuota-belajar.kemdikbud.go.id/.
Setyanto lebih lanjut menjelaskan, pengadaan bantuan Paket Kuota Data Internet dari seluruh penyedia layanan telekomunikasi bergerak seluler, baik di tahap satu mapun tahap dua saat ini, menggunakan tarif yang diatur melalui kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kemendikbud RI, yang juga telah berkoordinasi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Telkomsel secara intensif terus berkoordinasi bersama Kemendikbud RI guna memastikan kelancaran penyaluran bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua di tiap bulannya.
Lanjutan dukungan terhadap penyaluran Paket Kuota Data Internet dari Kemendikbud RI ini sekaligus memperkuat peran Telkomsel dalam menghadirkan sejumlah inisiatif sejak pemberlakuan status darurat pandemi COVID-19, khususnya yang mendukung kelancaran dan kenyamanan kegiatan belajar jarak jauh. Sebelumnya, Telkomsel telah menjalankan program #DiRumahTerusMaju untuk menghadirkan ragam produk dan layanan penunjang aktivitas digital, termasuk di sektor pendidikan, antara lain melalui paket Ilmupedia, paket Conference, dan paket Ketengan Kuota Belajar..
Di samping itu, Telkomsel akan tetap melanjutkan pengembangan jaringan broadband 4G/LTE yang merata dan setara di seluruh pelosok negeri dengan fokus pada peningkatan pengalaman gaya hidup digital masyarakat, termasuk guna mendukung proses pembelajaran jarak jauh secara daring. Telkomsel juga telah berkomitmen untuk menggelar 1.500 BTS 4G/LTE di wilayah non-3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) sesuai amanat pemerintah melalui Kemenkominfo RI. Untuk pemerataan akses jaringan broadband 4G/LTE di wilayah 3T, Telkomsel telah menggelar lebih dari 2.000 BTS yang merupakan bagian dari proyek BTS Universal Service Obligation (USO), hasil kolaborasi bersama Badan Aksesibilitas dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo), guna mendukung usaha pemerintah untuk menyediakan jaringan 4G/LTE di seluruh desa pada 2022.
“Telkomsel akan melanjutkan upaya kolaboratif bersama para pemangku kepentingan, seperti kementerian terkait dan pemerintah daerah, guna memaksimalkan pemanfaatan bantuan Paket Kuota Data Internet tahap dua ini. Kami meyakini dan terus berharap, bersama seluruh elemen masyarakat, kita dapat menjaga semangat gotong royong dalam menjalani masa yang penuh tantangan ini, serta terus memperkuat pemanfaatan teknologi sebagai solusi yang lebih inklusif untuk percepatan adaptasi kebiasaan baru,” pungkas Setyanto.(rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Sumatera Utara (Sumut), Hidayati, mundur dari jabatannya. Sebagai gantinya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Nurlela, ditunjuk menjadi pelaksana tugas pada dinas dimaksud.
Ilustrasi
Kabar ini dibenarkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Setdaprov Sumut, Faisal Arif Nasution, saat dikonfirmasi Sumut Pos, Senin (15/3).
“Ya benar,” ungkap Faisal.
Faisal juga membenarkan, sebagai gantinya, Nurlela merangkap jabatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Sumut. Adapun tanggal mundurnya Hidayati dari jabatannya, menurut dia, sesuai dengan tanggal penunjukan Nurlela menjadi Plt.
“Sejak tanggal Plt Bu Lela (Nurlela), yakni 3 Maret 2021,” bebernya.
Informasi yang diperoleh wartawan, alasan Hidayati mundur dari jabatan yang hampir 2 tahun diamanahkan tersebut padanya, lantaran ingin fokus mengajar sebagai dosen di Universitas Sumatera Utara (USU). Sayangnya, mengenai kabar mundur ini, Hidayati, belum berkenan merespons konfirmasi wartawan.
Hidayati diketahui sudah malang melintang sebagai pejabat eselon II di lingkup Pemprov Sumut. Sebelum menjadi Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, dia pernah diamanahkan sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bahkan pada jabatan tersebut, Hidayati sukses membawa Danau Toba mendunia lewat raihan sertifikat UNESCO Geopark Global (UGG) pada 2020 lalu. Selain itu, Hidayati juga diketahui lama menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumut. (prn/saz)
KETERANGAN: Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution, memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup, terkait insentif nakes RSUD dr Pirngadi Medan yang belum dicarikan di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (15/3).M IDRIS/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan dinilai telah melakukan 3 maladministrasi, terkait insentif jasa penanganan Covid-19 tenaga kesehatan (nakes) RSUD dr Pirngadi Medan, yang ditunda pembayarannya. Maladministrasi itu berdasarkan Laporan Hasil Akhir Pemeriksaan (LHAP) Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara (Ombudsman Sumut), terhadap laporan nakes rumah sakit tersebut.
KETERANGAN: Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar bersama Wali Kota Medan Bobby Nasution, memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan tertutup, terkait insentif nakes RSUD dr Pirngadi Medan yang belum dicarikan di Kantor Ombudsman Sumut, Senin (15/3).M IDRIS/SUMUT POS.
LHAP diserahkan langsung oleh Kepala Ombudsman Sumut Abyadi Siregar kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution, yang datang ke Kantor Ombudsman Sumut, Senin (15/3). Penyerahan LHAP dilakukan dalam pertemuan secara tertutup.
“Kami sudah melakukan pertemuan dan menyerahkan LHAP kepada Wali Kota Medan, mengenai insentif para nakes RSUD dr Pirngadi Medan dan juga Puskesmas di Medan. Ada temuan 3 maladministrasi kasus ini,” ungkap Abyadi, dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan Bobby.
Lebih lanjut Abyadi menjelaskan, adapun 3 maladministrasi tersebut, yakni terjadinya penundaan berlarut karena insentif para nakes belum dibayarkan hampir sepanjang 2020. Kemudian, tindakan tidak kompeten, sebab sudah dicairkan anggarannya namun tidak disalurkankan kepada nakes. Selanjutnya, penyimpangan prosedur dalam konteks adanya pengutipan pajak terhadap para nakes. Pengutipan ini tidak dibenarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020.
“Dari temuan itu, kami punya saran kepada Wali Kota Medan, agar dana insentif para nakes segera dibayarkan. Di samping itu, menerbitkan Perwal (Peraturan Wali Kota), sebagai dasar pembayaran insentif kepada nakes. Lalu, melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumut, terkait pemotongan pajak terhadap insentif nakes,” tuturnya.
Dia juga menjelaskan, saran-saran tersebut menjadi penting untuk dilakukan Pemko Medan, sehingga tidak terjadi lagi penundaan pembayaran insentif nakes.
“Dalam pertemuan tadi, Wali Kota Medan menyatakan akan membayarkan tuntas insentif para nakes tersebut. Karena itu, kami memberi apresiasi sudah ada respons,” kata Abyadi.
Terbitkan Perwal
Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution, mengucapkan terima kasih kepada Ombudsman Sumut atas atensinya menangani kasus insentif nakes tersebut. Di sisi lain, dia memohon maaf kepada para nakes atas keterlambatan dana intensif dari Mei hingga September 2020, yang belum dibayarkan. Namun demikian, Bobby mengaku, bukan sekadar menyampaikan permohonan maaf saja, tanpa melakukan upaya. Karena itu, dia pun menerbitkan Perwal Kota Medan, demi mencairkan insentif para nakes RSUD dr Pirngadi Medan.
“Tidak lebih dari seminggu setelah saya dilantik sebagai Wali Kota Medan, 26 Februari 2021, saya meneken Perwal tentang penjabaran anggaran untuk insentif nakes, sehingga bisa dibayarkan dan bahkan tidak ada pemotongan pajak,” tutur Bobby, yang didampingi Kepala Dinkes Kota Medan Edwin Effendi, dan sejumlah pejabat Pemko Medan lainnya.
Bobby juga mengaku, insentif jasa Covid-19 nakes yang bertugas merawat pasien di rumah sakit milik Pemko Medan ini, akan dibayarkan dari Mei sampai September 2020. Termasuk, juga nakes Puskesmas. Tapi, menurutnya, memang seperti yang disampaikan oleh Ombudsman Sumut, ada maladministrasi di Dinkes Kota Medan. Karena, sempat dilakukan transfer ke rekening nakes, tetapi kemudian ditarik kembali karena ada kekeliruan.
“Pendataan ini masih selalu saja tidak sinkron, bagaimana nakes yang seharusnya menerima insentif dengan nomor rekening yang terdaftar di Bank Sumut. Ada 28 nakes yang namanya berbeda, tapi nomor rekeningnya sama. Makanya, seluruh nakes di Pirngadi yang sudah dibayarkan insentifnya pada pagi hari, 12 Mei 2020, terpaksa ditarik lagi pada sore atau malam hari, agar tidak terjadi kekisruhan,” beber Bobby.
Lantaran terjadi kekeliruan, Bobby meminta untuk dilakukan pendataan diulang, sehingga sampai saat ini lagi diproses pembayarannya.
“Mudah-mudahan hari ini (kemarin, red) pembayatan insentif untuk Mei sampai September bisa dituntaskan,” ujarnya.
Dia menegaskan, sudah disampaikan kepada Kepala Dinkes Kota Medan, sementara ini tidak bisa meminta lagi anggaran dari pemerintah pusat (Kemenkes) sebelum dana yang dikirim disalurkan kepada para nakes.
“Saya sudah sampaikan ke kepala dinas, kalau sekarang kita minta lagi sementara yang sebelumnya belum dibayarkan, kita malu. Jadi kita selesaikan dulu, dibayarkan dulu, baru kita bisa minta lagi. Jangan minta lagi, tapi yang kemarin saja belum disalurkan, itu tidak pas,” kata Bobby ketus.
Bobby optimis, setelah persoalan ini selesai nantinya, pembayaran insentif para nakes akan berjalan lancar, setelah memiliki sistem yang baik. Sejauh ini, sistem tersebut sedang dalam proses tahap uji coba yang terkoneksi dengan Kemenkes. Dengan begitu, ke depannya tidak terjadi lagi persoalan tersebut, dan dia berjanji tidak ada lagi penundaan pembayaran insentif nakes.
“Saya sudah minta kepada Kepala Dinkes harus berkolaborasi dengan RSUD dr Pirngadi Medan, apabila dalam pendataan ada kesulitan dengan aplikasi yang sudah ada dari Kemenkes. Kita di daerah masing-masing dibolehkan untuk membuat aplikasi, yang tentunya terkoneksi dan terlapor dari kementerian, dan saya minta sudah selesai aplikasinya,” pungkasnya. (ris/map/saz)
RDP: Komisi IV DPRD Medan saat RDP bersama Dishub Kota Medan dan Bank Sumut, Senin (15/3).istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi IV DPRD Medan memberikan apresiasi kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, yang telah menerapkan sistem pembayaran non tunai melalui sistem pembayaran berbasis Quick Responsive Code Indonesian Standard (QRIS), atau platform kode pembayaran berbasis QR, untuk setiap pembayaran uji KIR di Kota Medan.
RDP: Komisi IV DPRD Medan saat RDP bersama Dishub Kota Medan dan Bank Sumut, Senin (15/3).istimewa/sumut pos.
Pasalnya, sistem pembayaran non tunai tersebut, diharapkan dapatkan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dari retribusi pengujian KIR di 2021.
“Kami apresiasi. Ini terobosan yang dilakukan Dinas Perhubungan Medan sebagai upaya memaksimalkan peningkatan PAD dari sektor retribusi Uji KIR di 2021. Inovasi dengan melakukan kerja sama dengan pihak Bank Sumut melalui metode QRIS dan Platfom System QREN ini, kami nilai sangat tepat,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dishub Kota Medan dan Bank Sumut, Senin (15/3).
Dalam RDP yang di gelar di Gedung DPRD Medan itu, Hendra juga mendukung langkah yang akan diambil Dishub Kota Medan, dengan menerapkan sistem pembayaran yang sama untuk pembayaran parkir di Kota Medan. Sebab dengan adanya sistem pembayaran non tunai tersebut, retribusi parkir PAD dari sektor parkir diyakini akan meningkat tajam.
“Kami juga mengapresiasi Dishub Medan yang akan menggunakan metode QRIS dalam pelayanan parkir di Medan. Tentu ini akan memaksimalkan perolehan PAD dan pelayanan,” tutur Hendra lagi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi para anggota lainnya, seperti Dame Duma Sari Hutagalung, Renville Napitupulu, Antonius Tumanggor, Syaiful Ramadhan, David Sinaga, Edwin Sugesti Nasution, Dedy Aksyari Nasution itu, turut dihadiri Kepala Dishub Kota Medan Iswar Lubis, didampingi jajarannya. Sedangkan dari pihak Bank Sumut, RDP dihadiri Budi Anshari Nasution selaku Pemimpin Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut.
Dalam kesempatan itu, Hendra yang juga Ketua DPC Partai Hanura Kota Medan, berharap, dengan menggunakan sistem QRIS tersebut, target retribusi parkir senilai Rp30 miliar di 2021 dapat tercapai.
“Tak cuma tercapai, bahkan kami harapkan dapat over target,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, menyampaikan harapannya agar Dishub Kota Medan dapat terus melakukan perbaikan pelayanan dengan tujuan peningkatan PAD.
Menanggapi hal ini, Kepala Dishub Kota Medan, Iswar Lubis menegaskan, pihaknya mengaku optimis akan terjadi peningkatan PAD dari 2020, baik dari sektor retribusi Uji KIR yang telah menerapkan sistem tersebut sejak Senin (15/3), maupun dari sektor retribusi parkir yang akan menyusul untuk diterapkan sistem yang sama.
“Insya Allah, dengan pembayaran menggunakan sistem QRIS ini, kita akan mampu mencapai target. Insya Allah semua akan terlaksana di tahun ini,” bebernya.
Bahkan untuk pembayaran Uji KIR, lanjutnya, Dishub Kota Medan telah menerapkannya mulai Senin (15/3). Sistem pembayaran tersebut telah berlaku di 2 Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) Kota Medan, yakni unit Amplas dan Pinangbaris.
“Insya Allah, besok (hari ini, red) sistem pembayaran Uji KIR non tunai akan dilaunching di Amplas. Kegiatan ini akan dihadiri Pak Wali (Kota Medan),” pungkas Iswar. (map/saz)
