MEDAN, SUMUTPOS.CO – Muhammad Jefri Suprayudi didampingi kuasa hukumnya, Sipayung Panggabean dan Partners, kembali mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumut di Mapolda Sumut, Rabu (10/2).

Kedatangan mereka bertujuan mengonfirmasi kepada penyidik Ditreskrimum Polda Sumut, terkait saksi-saksi dalam penyerahan uang dan saksi-saksi proses penangkapan korban Jefri oleh pihak Polsek Medan Helvetia.

Baca Juga : Dugaan Pemerasan Polsek Medan Helvetia, Kuasa Hukum Korban Lapor ke Divpropam Poldasu

“Pihak Polsek Medan Helvetia telah mengembalikan uang yang diminta dulu kepada korban Jefri. Namun tidak genap Rp200 juta. Uang yang dikembalikan sebesar Rp199 juta, dengan rincian, Rp100 juta secara cash (tunai) dan Rp99 juta secara transfer,” ungkap Jefri, didampingi tim kuasa hukumnya, Jhon Feryanto Sipayung, Roni Prima Panggabean, dan Irvan Viktor Gultom, kepada sejumlah wartawan dalam temu pers, usai menemui penyidik Ditreskrimum Polda Sumut.

Baca juga: Dugaan Pemerasan Rp200 Juta, Mantan Wakapolsek Medan Helvetia Diperiksa Propam

Tapi, lanjut Jefri, mobil dan handphone miliknya belum dikembalikan oleh pihak Polsek Medan Helvetia. Dia mengaku, total kerugian (mobil dan handphone) yang dialaminya atas kasus pemerasan tersebut, sedikitnya mencapai Rp500 juta.

“Jika ditotalkan kerugian saya, yakni uang Rp200 juta, mobil dan handphone sedikitnya Rp500 juta,” bebernya.

Sementara itu, kuasa hukum korban, Roni menjelaskan, dengan dikembalikannya uang tersebut, maka diindikasikan, dugaan penangkapan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan dugaan pemerasan itu terbukti, artinya dengan telah dikembalikannya uang itu dan telah diterima korban dari oknum Polsek Medan Helvetia.

“Hal ini juga telah disampaikan ke Paminal Propam Polda Sumut,” jelasnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, mobil milik korban yang ditahan kondisinya tidak lagi berada di Mapolsek Medan Helvetia, tapi sudah berada di Mapolda Sumut. Namun, tidak tahu apa statusnya.

Baca juga: Dugaan Pemerasan oleh AKP Dedi Jurniawan, Jefri Penuhi Panggilan Propam Polda Sumut

“Itu juga menjadi bukti bagi kita, bahwasanya dugaan perampasan itu kuat kebenarannya, mobil itu memang ada di sini (Mapolda Sumut, red),” kata Roni.

Menurut Roni, pihaknya percaya Polda Sumut mampu menangani kasus kliennya secara profesional, dan menindak tegas oknum-oknum nakal tersebut.

“Kami juga sedang menunggu jadwal DPR RI, terkait dugaan perbuatan pidana yang telah terjadi, dengan bukti pengembalian uang itu, supaya Polda Sumut bersih dari oknum-oknum nakal,” ujarnya lagi.

Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan, penyelidikan kasus tersebut masih terus berjalan di Propam Polda Sumut. “Semua masih terus berjalan,” jelasnya singkat. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa perkara kerusuhan tolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law), Khairi Amri, didakwa menyampaikan ujaran kebencian pada sidang dakwaan yang digelar secara teleconference di Ruang Cakra 2 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/2).

Sidang ini pun dibanjiri interupsi. Pasalnya, tim penasihat hukum terdakwa menilai, persidangan tidak siap.

“Bagaimana ini ketua, kenapa tidak dari tadi cek sound sebelum sidang dibuka? Lihatlah itu (layar monitor), terdakwa tidak bisa mendengar suara kita,” ungkap seorang penasihat hukum terdakwa.

Mendengar ucapan tim penasihat hukum terdakwa, Hakim Ketua Tengku Oyong, lantas menanggapi dengan nada tinggi.

“Ini kan belum dibuka lagi sidangnya. Bukan hanya kalian saja pencari keadilan yang mau sidang, ribuan perkara yang kami sidangkan ini secara online,” tegas Oyong.

Baca juga: Gugatan Prapid Ditolak, Hakim: Penangkapan Ketua KAMI Medan Sesuai Prosedur

Tak mau berdebat dengan tim penasihat hukum terdakwa, akhirnya majelis hakim tetap melanjutkan dengan agenda pembacaan dakwaan dari tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Medan.

Dalam dakwaan JPU Arif Susanto, Khairi Amri selaku Ketua KAMI Medan, menjadi pelopor terbentuknya komunitas yang dideklarasikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantiyo, pada 11 Oktober 2020. Kemudian dia membentuk komunitas grup WhatsApp, dengan jumlah anggota lebih dari 70 orang, yang terdiri dari elemen masyarakat, mahasiswa, buruh, dan ibu rumah tangga. Pada 8 Oktober, dia mendukung aksi penolakan Omnibus Law di depan Kantor DPRD Sumut.

Baca juga: Terkait Kerusuhan Aksi Tolak Omnibus Law di Medan, Ketua KAMI Medan Ditangkap

Kahiri pun turut serta dalam aksi, dan menyampaikan kebenciannya terhadap institusi kepolisian yang diposting di grup WhatsApp KAMI Medan. Adapun kalimat yang disampaikan, yakni ‘Gawat x ah… Wercok ini… Baru lagi saya dapat telepon mengingatkan, kalau KAMI dan PETA jangan turun aksi… Paranoid ini saya pikir… Bahkan melarang saya hadir ke sana… Saya jawab… Kelen sajalah yang jangan ke sana… Aku kerja dan cari makan di Gedung DPRD Sumut sejak 2004…’. Kalimat ini kemudian diteruskan dengan tambahan sebuah kalimat dari orang lain ke dalam grup, yang bunyinya, ‘Yg penting KAMI dan PETA tdk ikut2an’, yang diikuti postingan dari kalimat terdakwa.

Postingan pesan kalimat tersebut, telah ditujukan kepada seluruh anggota grup WhatsApp KAMI Medan, dengan maksud agar seluruh anggota grup, turut membenci atau memusuhi anggota Kepolisian Republik Indonesia, yang disamakan penyebutannya oleh Khairi dengan ‘wereng cokelat’ yang disingkat ‘wercok’.

Dalam kasus ini, terdakwa didakwakan pasal berlapis, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A Ayat (2) UU No 19 Tahun 2016, tentang Perubahan atas UU No 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau Pasal 14 Ayat(1) Lampiran UU No 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kemudian Pasal 14 Ayat (2) Lampiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana jo, atau Pasal 64 ayat (1) KUHP atau Pasal 160 KUHP, jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus yang sama, tim JPU juga membacakan dakwaan terhadap terdakwa Wahyu Rasasi Putri. Usai pembacaan dakwaan, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda keterangan saksi. (man/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Hengki Marzuki (31) warga Jalan Turi, Kecamatan Medan Kota, dihukum selama 9 tahun 6 bulan penjara. Dia dinilai terbukti bersalah mengedarkan 45 butir ekstasi berlogo LV, dalam sidang virtual di Ruang Cakra 9 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Rabu (10/2).

Dalam nota tututan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anwar Ketaren, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

“Mengadili, menjatuhkan terdakwa Hengki Marzuki oleh karenanya dengan pidana penjara selama 9 tahun 6 bulan, dan denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara,” ungkap Hakim Ketua, Denny Lumbantobing.

Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan di persidangan,” jelas Denny lagi.

Atas putusan tersebut, Anwar maupun penasihat hukum terdakwa, menyatakan terima. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU, yang semula menuntut terdakwa dengan pidana selama 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar, subsider 6 bulan penjara.

Mengutip surat dakwaan, pada 7 Juli 2020 terdakwa menghubungi Dendi (DPO) menanyakan ekstasi. Setelahnya terdakwa menuju kerumah Dendi, dan menerima sebanyak 45 butir ekstasi dengan harga Rp120 ribu per butirnya. Kemudian, terdakwa menjual seharga Rp125 ribu, dengan keuntungan Rp5 ribu per butir.

Setelah terdakwa mendapatkan pil ekstasi tersebut, terdakwa langsung kembali dan menjumpai calon pembeli di satu pos satpam. Setelah berjumpa, terdakwa langsung menyerahkan ekstasi tersebut kepada pembeli, maka saat itulah terdakwa langsung ditangkap oleh calon pembeli yang merupakan petugas kepolisian yang sedang menyamar.

Dari terdakwa ditemukan satu bungkus plastik tembus pandang yang berisikan 45 butir pil ekstasi warna merah jambu berlogo LV. Terdakwa kemudia digelandang ke Polda Sumut, untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. (man/saz)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan mengapung di Sungai Belawan, Dusun 4, Gang Mawar, Desa Klumpang Kampung, Kecamatan Hamparanperak, Kabupaten Deliserdang, Rabu (10/2) siang.

Penemuan mayat dengan ciri-ciri kulit kuning langsat, berambut lurus, dengan tinggi diperkirakan 168 centimeter, dan mengenakan celana jeans warna biru, pertama diketahui warga sekitar, Kimok, saat menuju ke landangnya.

“Tadi saya mau ke ladang, saya lihat seperti mayat. Setelah saya pastikan, ternyata benar mayat, dan langsung saya laporkan ke warga lain,” ungkap Kimok di lokasi penemuan mayat.

Polisi yang menerima laporan itu, langsung turun ke lokasi. Mayat yang mengapung langsung dievakuasi dari sungai ke pinggiran. Dari identifikasi yang dilakukan petugas, tidak ada ditemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, kemudian mayat dibawa ke RS Bhayangkara Medan. Kanit Reskrim Polsek Hamparanperak, Iptu HD Simanjuntak mengatakan, pihaknya sudah menangani penemuan mayat tersebut, dari tubuh korban tidak ada tanda kekerasan dan identitasnya belum diketahui.

“Dari pemeriksaan awal tidak tanda-tanda kekerasan. Jenazah sudah dievakuasi untuk divisum. Bagi masyarakat yang merasa ada kehilangan anggota keluarganya, dapat menghubungi pihak kepolisian atau datang ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan,” imbau HD. (fac/saz)