PEMUSNAHAN: Wakapolres Binjai, Kompol N.Panjaitan bersama Forkompimda memusnahkan 10,2 kg sabu, ganja dan ekstasi dengan cara di bakar dan direbus.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Satuan Reserse Narkoba Polres Binjai melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 10,2 kilogram, Senin (15/3).
PEMUSNAHAN: Wakapolres Binjai, Kompol N.Panjaitan bersama Forkompimda memusnahkan 10,2 kg sabu, ganja dan ekstasi dengan cara di bakar dan direbus.
Sebelum dilakukan pemusnahan, Tim Laboratorium Forensik Polda Sumut melakukan pengujian keaslian barang bukti tersebut dengan menggunakan cairan Marquise dan Alat Trunarc.
Wakapolres Binjai, Kompol N Panjaitan mengatakan, pemusnahan dilakukan secara terbuka untuk meminimalisir tanggapan miring dari sejumlah kalangan. “Barang yang disita prinsipnya, semakin cepat dimusnahkan, semakin baik. Hal ini dilakukan dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan,” ujar Wakapolres didampingi Kasatres Narkoba, AKP Rian Permana.
“Kegiatan pemusnahan barang bukti sebagai komitmen Polres Binjai dalam memerangi narkoba yang masih marak. Pemberantasan peredaran narkoba perlu dukungan dari masyarakat,”sambung Kompol N.Panjaitan.
Medio Januari hingga Februari 2021, sambung dia, Polres Binjai mengungkap perkara tindak pidana narkoba sebanyak 45 kasus dengan 64 orang tersangka. “Disita barang bukti ganja seberat 1.012,78 gram, sabu seberat 10.152,62 gram dan ekstasi 169 butir,”ungkapnya. (ted/han)
SERAHKAN: Anggota DPRD Sumut, H. Rizqi Yonanda, STP menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 15 Kepala Keluarga (KK) yang rumahnya musnah dilalap api pada akhir pekan lalu, mendapat bantuan sembako dan tali asih dari anggota DPRD Sumut, H. Rizqi Yonanda, STP.
SERAHKAN: Anggota DPRD Sumut, H. Rizqi Yonanda, STP menyerahkan bantuan sembako kepada keluarga korban kebakaran di Kelurahan Sei Bilah, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Anggota DPRD Sumut, H. Rizqi yang juga Ketua KNPI Langkat mengatakan, semoga bantuan yang diberikan dapat meringankan beban derita para keluarga korban yang rumahnya terbakar.
Adapun bantuan yang diberikan berupa beras, supermie, gula, mie instan dan uang tali asih.
Sementara sebelumnya, para keluarga korban juga mendapat bantuan dari mantan Gubsu, H.Syamsul Arifin SE, Bupati Langkat Terbit Rencana PA yang diserahkan oleh Wakil Bupati Langkat, H. Syah Affandin, SH, dan para dermawan yang ada di Pangkalanbrandan serta Sei Lepan.
Mewakili para keluarga korban kebakaran, Evi selaku Lurah Sei Bilah menyampaikan terimakasih atas bantuan yang diberikan. “Hingga saat ini masyarakat sudah melakukan perbaikan yang dipelopori tokoh masyarakat,”timpal Camat Sei Lepan, M. Iqbal. (yas)
DIVAKSIN: Salah seorang perwira di Satlantas Polres Karo mendapat suntikan vaksin Covid-19. SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polres Tanah Karo mengikuti vaksinisasi Covid-19 di Aula Pur Pur Sage Mapolres, Senin (15/03) sekira pukul 09.00 WIB. Vaksinisasi ini dibadiri Waka Polres Karo Kompol Aron T. T. M. Siahaan S.H, Kadis Kesehatan Pemkab Karo, Para PJU Polres Tanah Karo,Para Kapolsek/Ta Sejajaran Polres Tanah Karo,Para Perwira Polres Tanah Karo, Para Brigadir Polres Tanah Karo,Personil Unit Pelayanan,Personel Bhabinkamtibmas,Personel Polsek/Ta Sejajaran.
DIVAKSIN: Salah seorang perwira di Satlantas Polres Karo mendapat suntikan vaksin Covid-19. SOLIDEO/SUMUT POS.
Adapun jumlah personel Polres Tanah Karo yang dilakukan vaksinasi sebanyak 407 personel yang berdinas di pelayanan masyarakat, Bhabinkamtibmas dan Polsek/Ta Sejajaran. Vaksinisasi ini dilakukan secara bertahap selama tiga hari, mulai hari Senin 15-17 Maret 2021 mendatang.
Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 itu dipimpin oleh Ketua Team Vaksinator, dr. Lapan Tarigan (Kepala Puskesmas Kabanjahe) didampingi Kadis Kesehatan Karo drg. Irna Safrina S. Meliala, M. Kes. Denga tahapan pendaftaran peserta vaksin,screening / pemeriksaan kesehatan terhadap peserta,pemberian vaksin Covid-19 dengan cara di suntik, pencatatan register serta pemberian sertifikat vaksin Covid-19,observasi pasca vaksin selama 30 Menit.
Waka Polres Tanah Karo, Kompol Aron T Siahaan,SH adalah orang yang pertama penerima vaksin, yang selanjutnya diikuti oleh Para PJU Polres Tanah Karo, hingga Para Kapolsek/Ta yang diteruskan ke seluruh anggota Polres dan jajarannya dengan tetap melaksanakan Protokol Kesehatan.
Kasubbag Humas Polres Karo, Iptu M Sahril Lubis mengatakan, pelaksanaan vaksinasi tersebut untuk personel Polres Tanah Karo sebanyak 126 personel. Dimana pada saat screening kesehatan ditemukan 5 orang penerima vaksin Covid-19 yang terjadwal tidak memenuhi kriteria dan tidak diizinkan karena tensi tinggi. Ditambahkannya, jumlah vaksin Covid-19 yang telah disuntik oleh Vaksinator kepada Personil Polres Tanah Karo sebanyak 13 vial (dosis) vaksin Sinovac. (deo/han)
DIAMANKAN: Petugas kehutanan saat mengamankan salah seorang pelaku perambahan hutan.SOLIDEO/SUMUT POS.
KARO, SUMUTPOS.CO – Sorot pengusutan penyerobotan dan perusakan hutan di Puncak 2000 Siosar, Desa Kacinambun, Kabupaten Karo, hari ini Selasa (16/3) pagi, DPC Projo Kabupaten Karo akan menggelar aksi.
DIAMANKAN: Petugas kehutanan saat mengamankan salah seorang pelaku perambahan hutan.SOLIDEO/SUMUT POS.
Perbuatan melawan hukum ini dituding dilakukan PT Bibit Unggul Karobiotek.”Kita akan menggelar aksi dan membuat laporan pengaduan ke Polres Tanah Karo, atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan PT Bibit Unggul Karobiotek di Puncak 2000 Siosar,” kata Lloyd Reynold Ginting Munthe, Ketua DPC Projo Kabupaten Karo.
Ditemui di Sekretariat DPC PROJO Kabupaten Karo, Jalan Sinabung Nomor 9 Komplek Ruko Kabanjahe Plaza, Kelurahan Gung Leto, Lloyd mengungkapkan, adapun rute aksi diawali dari Kedai Kopi Cahaya Jalan Bambu Runcing Kabanjahe, Jalan Kapten Bangsi Sembiring, Polres Tanah Karo, Pengadilan Negeri Kabanjahe, Kantor Bupati Karo, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Karo.
“Surat Pemberitahuan aksi dengan Nomor 01/III/PRO/A-2021 ke Polres Tanah Karo, ini sudah kita berikan,” ujar Lloyd, sembari menyerahkannya kepada Lontas Subandi agar diteruskan ke Polres Tanah Karo.
Lloyd menambahkan, dalam aksi damai itu, mereka membuka lebar seluas-luasnya, bagi siapa pun, termasuk LSM, jurnalis, OKP dan seluruh lapisan masyarakat yang ingin bergabung. “Tapi, aksi damai ini harus tetap mengikuti protokol kesehatan (prokes), pakai masker, menjaga jarak, juga membawa hand sanitizer,”tegasnya.
Lloyd menegaskan bahwa rencana aksi dan membuat laporan pengaduan adalah sebentuk perlawanan terhadap ketidakadilan terhadap mereka yang diduga melakukan perlawanan hukum, diduga melakukan penyerobotan dan perusakan hutan negara.
Perambah Hutan Ditangkap
Terduga pelaku perambah di kawasan hutan Puncak 2000 dan kawasan hutan Siosar diamankan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara di bawah komando Kasi Pengamanan Hutan Sumatera Utara, Rudolf Sagala, yang juga dikawal masyarakat Desa Suka Maju, DPC Dewan Pimpinan Cabang Pro Jokowi (Projo) Kabupaten Karo serta DPD IPK Kabupaten Karo.
Penangkapan berlangsung Jumat (12/3) sekitar pukul 16.00 WIB. Pada penangkapan tersebut, petugas mengamankan seorang diduga pelaku bernama Yudi yang berpropesi sebagai operator alat berat beserta satu unit alat berat buldozer sebagai barang bukti.
“Kita sangat berharap perambahan hutan di Tanah Karo Simalem ini harus segera diungkap dan pelakunya ditangkap. Pelaku juga harus dijerat hukuman seberat-beratnya. Jangan ada pembiaran, jangan nanti habis hutan kita ini dibabat, efek dan dampaknya kepada kita semua. Ini harus tuntas,” ujar Lloyd yang Juga salah satu pengurus PDI Perjuangan Kabupaten Karo ini.
Disebutkan, tidak hanya di kawasan Siosar dan Puncak 2000, tapi perambahan hutan lainnya juga harus dituntaskan.
“Kami sebagai DPC Projo Kabupaten Karo siap mendampingi dan mengawal penangkapan seperti ini, dan kita juga berharap kepada seluruh masyarakat agar melaporkan atau sama-sama menggerebek bila ada melihat hutan dirusak atau dirambah,” tegasnya. (deo)
TINJAU: Kadis PUPR Tapanuli Selatan Chairul Rizal saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tapanuli Selatan.ist/SUMUT POS.
TAPSEL, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan melalui Dinas PUPR sudah mulai merakit jembatan bailey yang akan di pasang untuk menghubungkan akses jalan antar desa yang sempat terputus akibat banjir bandang, di Tapanuli Selatan tepatnya di Desa Sitaratoit.
TINJAU: Kadis PUPR Tapanuli Selatan Chairul Rizal saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tapanuli Selatan.ist/SUMUT POS.
“Mudah-mudahan Kamis atau Jumat, pekan ini akses jalan menuju 4 kampung Lembah Lubuk Raya, Desa Sitaraoit sudah dapat normal kembali,” kata Kadis PUPR Tapanuli Selatan Chairul Rizal di Sipirok, Senin (15/3).
Sementara masyarakat Desa Sitaratoit secara umum mengapresiasi respon cepat Pemkab (Bupati) Tapanuli Selatan yang telah mulai merakit besi baja jembatan untuk nantinya di letakkan di atas badan jalan yang hanyut bersama gorong-gorong di hantam banjir bandang beberapa waktu lalu.
“Kami masyarakat pantas mengucapkan terimakasih kepada Pak Bupati Dolly Putra Parlindungan Pasaribu yang telah turun langsung ke lokasi sekaligus merespon pemasangan jembatan agar akses jalan menghubungkan 4 kampung di Desa Sitaratoit dapat lancar kembali,” kata Mansyur Rambe.
Menurut Kadis PUPR Tapsel, Chrairul Rizal jembatan bailey yang tengah di rakit itu berukuran panjang 12 meter dan lebar 4 meter. Usai perakitan, jembatan akan di pasang untuk menghubungakan akses jalan yang terputus.
Sebelumnya, akibat hujan deras pada Rabu, (10/3) telah mengakibatkan badan jalan putus total sepanjang 7 meter dengan lebar 5,5 meter dan menyebabkan arus transportasi serta angkutan hasil pertanian/kebun warga menjadi terganggu. (ant/ram)
BERSAMA: Anggota DPR-RI Komisi XI Sihar Sitorus bersama dengan KPw BI Sumut, Soekowardojo, KPw BI Sibolga, Aswin Kosotali, pengurus Koperasi Guna Satwa Mandiri Taput saat menerima bantuan dari BI berupa rumah produksi pengolahan susu di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
TAPUT, SUMUTPOS.CO – Bank Indonesia menyalurkan bantuan untuk mendukung UMKM di wilayah Sumatera Utara. Kali ini bantuan yang diberikan berupa rumah produksi pengolahan susu Morrah Farm di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
BERSAMA: Anggota DPR-RI Komisi XI Sihar Sitorus bersama dengan KPw BI Sumut, Soekowardojo, KPw BI Sibolga, Aswin Kosotali, pengurus Koperasi Guna Satwa Mandiri Taput saat menerima bantuan dari BI berupa rumah produksi pengolahan susu di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
Ada pun anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan rumah produksi pengolahan susu ini bersumber dari dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan diserahkan kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri selaku pengelola.
Demikian disampaikan Kepala KPw BI Sibolga, Aswin Kosotali kepada wartawan di Sibolga, Senin (15/3).
Dikatakan Aswin, penyerahan bantuan dari BI itu dilaksanakan pada hari Minggu, (14/3) di Desa Bahal Batu I, Kecamatan Siborongborong yang dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Perwakilan (KPw) BI Sumut, Soekowardojo, dan anggota DPR-RI Komisi XI, Sihar Sitorus, yang diterima Sekretaris Koperasi Guna Satwa Mandiri, Sondang Magdalena Pane.
Sondang Pane menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan BI atas pemberian bantuan rumah produksi dan kandang ternak komunal kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri selaku pengelola. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Sihar Sitorus selaku anggota DPR-RI yang telah memberikan dorongan.
Ia menjelaskan, bahwa rumah produksi dan kandang komunal telah beroperasi. Dan setiap harinya mampu memerah susu sebanyak 80-90 liter dari ternak kerbau yang mereka pelihara di kandang komunal. Hanya saja pengolahannya masih dalam bentuk fresh milk karena belum memiliki peralatan pengelolaan susu menjadi keju mozarella.
“Kami berharap, BI tidak berkesudahan untuk mendukung dan membantu kami supaya pengelolaan susu sesuai dengan target kami menuju pembuatan keju mozarella,” harap Sondang.
Sementara itu Kepala KPw BI Sumut, Soekowardojo menerangkan, pemberian dan penyerahan bantuan PSBI berupa rumah produksi dan kandang ternak komunal kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri Taput, merupakan bagian dari program PSBI, terkait pengembangan ekonomi dan Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah.
Diungkapkan Seokowardojo, dari hasil analisa identifikasi dan verifikasi serta evaluasi yang ketat yang dikoordinir oleh BI Sibolga, Koperasi Guna Satwa Mandiri salah satu koperasi yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan program PSBI. Karena Koperasi Guna Satwa Mandiri ini memiliki kelengkapan persyaratan yang dinilai memiliki potensi dan keinginan untuk maju.
“Jadi, untuk mendapatkan program PSBI ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Harus melalui identifikasi, verifikadi, analisa, dan evaluasi sesuai persyaratan BI. Hal ini mengingat sumber dana PSBI terbatas, sehingga harus dibuat skala prioritas mana UMKM yang berpeluang besar mendapatkan program PSBI,” beber Soekowardojo dalam kegiatan itu.
Untuk itulah dia berharap kepada daerah lain yang belum mendapatkan PSBI untuk pengembangan UMKM di 16 Kabupaten/Kota Wilayah Kerja BI Sibolga, supaya jangan pesimistis. Bank Indonesia bukan lah satu-satunya lembaga yang memberikan bantuan bagi pembangunan UMKM, tetapi lembaga lainnya juga bisa melakukan hal yang sama.
Sedangkan kepada Koperasi Guna Satwa Mandiri Taput, Soekowardojo berpesan, agar ke depannya dapat memanfaatkan bantuan BI dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan dan kemandirian usaha. “Bantuan ini kiranya dapat memberikan gairah dan semangat maju dan mandiri dalam pengelolaannya. Sehingga ke depan BI sudah dapat melepas,” harapnya.
Hal senada juga disampaikan Anggota DPR RI dari Komisi XI, Sihar Sitorus. Ia juga berharap kepada pihak Koperasi Guna Satwa Mandiri agar memanfaatkan bantuan BI dengan sebaik-baiknya dan dapat mewujudkan harapannya menjadi penghasil keju mozarella berbahan baku susu kerbau pertama di Indonesia.(ant/ram)
ARAHAN: Wabup Nias Barat, Khenoki Warueutu saat membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kab. Nias Barat TA 2021.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Wakil Bupati Nias Barat sekaligus Bupati Terpilih, Khenoki Waruwu menghadiri dan membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kabupatèn Nias Barat Tahun 2021 di Ruang Afo Bappeda Nias Barat, Senin (15/3).
ARAHAN: Wabup Nias Barat, Khenoki Warueutu saat membuka secara resmi Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah Kab. Nias Barat TA 2021.
Kegiatan yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias Barat yang bertujuan untuk memadu-serasikan usulan perangkat daerah, hasil usulan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di masing-masing Kecamatan se-Kabupaten Nias Barat untuk menghasilkan rancangan RKPD yang akan dibahas lebih lanjut pada Musrenbang tingkat Kabupaten Nias Barat. Forum Perangkat Daerah tersebut diselenggarakan secara mulai dari tanggal 15 hingga 17 Maret 2021.
Dalam arahan tugasnya Wakil Bupati mengatakan bahwa Forum Perangkat Daerah Lintas Perangkat Daerah ini adalah momen dimana seluruh perangkat daerah dapat menyusun dokumen Rencana kegiatannya termasuk biaya operasional untuk selanjutnya menjadi bahan pembahasan pada Rapat Penyusunan RPJMD Kabupatèn 2021-2026 dan tahun 2021 ini.
“Tahun ini di mana kita melakukan penyusunan RPJMD RKPD Tahun 2022, kami berharap bahwa penyusunan dokumen RPJMD RKPD Tahun 2022 tersebut tetap memperhatikan Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Terpilih. Kita pahami bahwa untuk terwujudnya Visi & Misi Pemerintah Daerah, harus kerjasama semua pihak sehingga Nias Barat yang Bersih, Unggul dan Maju menjadi harapan kita bersama. Pada sisi pelayanan publik, hendaknya kita tingkatkan agar masyarakat mendapat pelayanan yang baik dari penyelenggara pemerintahan, masyarajat harus dihargai dan dilayani jangan dipersulit,” tandas Wabup.
Lebih lanjut, Khenoki Waruwu mengatakan hal yang paling sangat penting diperhatikan adalah mengembangkan ekonomi masyarakat agrominawisata, baik pertanian, perikanan dan sektor ekonomi lainnya.
“Meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan dan pembangunan infrastruktur dasar adalah bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, mari kita benar-benar bekerja dengan baik, transparansi dan objektif,” harap Wabup.
Forum ini turut dihadiri Sekda Nias Barat Bapak Prof. Dr. Fakhili Gulö, Ketua DPRD Nias Barat Drs. Evolut Zebua, Asisten, Staf Ahli dan segenap Pimpinan OPD/Kabag serta Camat se-Kabupaten Nias Barat. (mag-11/ram)
TIDAK LAYAK: Kondisi SMK Negeri 2 Ulu Moro’o Kabupaten Nias Barat tidak layak dengan keadaan beralaskan tanah, beratap rumbia.
NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Salah satu sekolah yang ada di desa Hilisangawola, yakni SMK Negeri 2 Ulu Moro’o Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara telah berdiri sejak beberapa tahun yang lalu, serta telah berhasil menamatkan puluhan siswa-siswi. Namun, kondisi sekolah tersebut ternyata sangat tidak layak untuk tempat belajar mengajar.
TIDAK LAYAK: Kondisi SMK Negeri 2 Ulu Moro’o Kabupaten Nias Barat tidak layak dengan keadaan beralaskan tanah, beratap rumbia.
Dari hasil kunjungan ke sekolah, kondisinya sangat memprihatinkan seperti beratap daun Rumbia dan dinding papan serta berlantai tanah.
Kepala Sekolah SMK 2 ulu Moro’o, Serius Gulo menyatakan tempat belajar mengajar siswa-siswi adalah merupakan hasil swadaya masyarakat dan komite sekolah serta para guru.
“Kita hanya khawatir saat hujan. Karena jelas akan becek dan terkena hujan,” ujarnya.
Walaupun keadaan tempat belajar sekolah hanya darurat dan apa adanya, Seius Gulo menyatakan bahwa antusias para siswa dan guru untuk beraktivitas tetap tinggi. Guru tetap semangat dan aktif menjalanlan tugas dan tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik para siswa -siswi dengan baik.
Serius Gulo berharap, pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat memberikan perhatiannya pada sekolah yang dipimpinnya. Hal ini demi kenyamanan siswa untuk belajar, sehingga mereka dapat meraih cita-cita yang mereka impikan.
Ketua Komite Sekolah juga menyatakan hal yang sama, bahwa pembangunan gedung sekolah SMK Negeri 2 Ulu Moro’o sudah ada waktu dihibahkan oleh masyarakat.
“Tentu kami mengharapkan Gedung sekolah yang baru demi anak-anak kami, supaya ke depan tidak seperti biasanya,” tuturnya.
Sementara masyarakat setempat mengharapkan perhatian dari pemprovsu yaitu pembangunan ruang kelas serta ruang laboratorium untuk prioritas pembangunan. (mag-11/ram)
TINJAU: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau objek wisata Aek Natonang di Pulau Samosir, Minggu (14/3). Diskominfo Sumut.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Aek Natonang, danau di atas Pulau Samosir yang tengah Danau Toba, kerap dijuluki danau di atas danau. Dari kawasan wisata Tuktuk Siadong, waktu tempuhnya sekitar 40 menit melalui jalan lingkar Samosir. Minggu (14/3) kemarin, ditinjau oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah.
TINJAU: Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah meninjau objek wisata Aek Natonang di Pulau Samosir, Minggu (14/3). Diskominfo Sumut.
“Aek Natonang ini sangat indah. Pada siang hari terik begini saja, cuacanya masih dingin. Kita dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berterima kasih kepada Pak Presiden Joko Widodo atas perhatian besarnya terhadap kawasan wisata super prioritas Danau Toba,”n
kata Wagub Musa Rajekshah yang kerap disapa Ijeck, saat meninjau Aek Natonang yang terletak di Desa Tanjungan, Kecamatan Simanindo.
Sesuai namanya, Aek Natonang yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut memiliki air yang tenang. Keindahan danau seluas 42 hektare ini dilengkapi dengan pemandangan hutan pinus yang mengelilinginya.
Selain Aek Natonang, Wagubsu juga mengunjungi Aek Sidihoni, di Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Danau Sidihoni juga dijuluki danau danau di atas danau, karena terletak di atas Pulau Samosir, yang berada di tengah-tengah Danau Toba.
Wagubsu juga mengagumi keindahan dan keasrian danau tersebut. Menurutnya, kedua danau tersebut berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata jika dikelola secara maksimal. Untuk itu, ia mengimbau dan mengajak wisatawan lokal untuk tetap berwisata di daerah Sumut. Hal tersebut akan membantu bangkitnya kembali perekonomian masyarakat di daerah wisata, di tengah pandemi Covid-19.
“Bantu wisata daerah kita. Kehadiran wisatawan yang membutuhkan kuliner, menginap, dan membeli produk UMKM setempat, akan membantu perputaran roda ekonomi,” ujarnya.
Wagub juga mengajak seluruh masyarakat dan berbagai pihak terkait, untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan kelestarian alam di sekitar Danau Toba, termasuk di kawasan Danau Aek Natonang dan Danau Sidihoni.
“Yang paling penting kita harapkan kepada seluruh pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan alam kita. Danau Aek Natonang dan Danau Sidihoni ini sangat indah dan bersih. Janganlah kehadiran pengunjung mengotori lingkungan yang sudah baik tersebut,” harap Musa Rajekshah.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Samosir, Dumosch Pandiangan, menyampaikan Pemkab Samosir sudah membangun berbagai infrastruktur di kawasan tersebut, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aek Natonang.
“Kalau untuk Aek Natonang, infrastruktur seperti toilet, dermaga, jalan, gajebo sudah dibangun. Namun saat ini wisatawan memang lebih banyak ke Danau Sidihoni. Untuk Danau Sidihoni sendiri ratusan pengunjung setiap harinya hadir. Danau Sidihoni sudah banyak family camp. Ke depan kita akan terus berinovasi mengembangkan objek-objek wisata di kawasan Pulau Samosir,” tutur Dumosch. (rel)
NOTA PEMBELAAN: Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, terdakwa kasus suap ketok palu membacakan nota pembelaan, Senin (15/3).Agusman/Sumut Pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Teringat anak dan cucu, Japorman Saragih menangis saat membacakan nota pembelaan (pledoi), dalam sidang virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (15/3). Ia mengaku menyesali perbuatannya menerima suap ketok palu dari Gubernur Gatot Pujo Nugroho, saat menjadi anggota DPRD Sumut periode 2009-2014.
NOTA PEMBELAAN: Mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, terdakwa kasus suap ketok palu membacakan nota pembelaan, Senin (15/3).Agusman/Sumut Pos.
“Saya sangat menyesal atas perbuatan yang saya lakukan. Saya tak pernah meminta kue (ketok palu) pada saat menjabat waktu itu,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua, Immanuel Tarigan.
Dalam pledoinya, ia memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan hukuman seringan-seringannya. Terlebih dirinya telah mengembalikan uang yang diberikan M Alinafiah kepada KPK.
“Saya memohon karena saya sudah tua dan punya penyakit asam lambung. Saya malu dengan anak dan cucu saya. Saya ingin bermain dengan mereka,” ucapnya.
“Saya seorang kakek. Sekali lagi saya bermohon agar majelis hakim memberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga saya sebelum saya menghadap Tuhan,” pinta Japorman sambil menangis.
Sementara, Mada Hekopung SH selaku penasihat hukum Japorman, mengajukan Justice Collaborator (JC) dalam kasus ini. Menanggapi pledoi terdakwa dan penasihat hukumnya, Tim Jaksa KPK mengatakan, tetap pada tuntutannya. Demikian pula penasihat hukum terdakwa, tetap pada pembelaannya.
Sebagaimana diketahui, Japorman Saragih dituntut Jaksa KPK selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Japorman juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp427 juta subsider 1 tahun penjara.
Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung ia selesai menjalani pidana pokoknya.
Sebelumnya jaksa KPK mengungkapkan, 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut menerima ‘uang ketok palu’ terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2009-2014 dan 2014-2019 dengan angka bervariasi mulai dari Rp400-700 juta.
Para terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014, yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain, membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat itu.
Para terdakwa dikenai dugaan menerima suap atau hadiah terkait fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sumut, yakni Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015. (man)
