SERAHKAN: Ketua Komisi 1 dari fraksi PDIP DPRD Dairi, Hendra Tambunan (2kiri) serahkan bantuan 3 unit meain perontok jagung kepada petani disaksikan Kades Sosorlontung, kecamatan Siempat Nempu, Budi Manullang, Senin (8/2).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Hendra Tambunan memberikan bantuan mesin perontok jagung kepada petani Desa Sosorlontung, Kecamatan Siempat Nempu.
SERAHKAN: Ketua Komisi 1 dari fraksi PDIP DPRD Dairi, Hendra Tambunan (2kiri) serahkan bantuan 3 unit meain perontok jagung kepada petani disaksikan Kades Sosorlontung, kecamatan Siempat Nempu, Budi Manullang, Senin (8/2).RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Penyerahan bantuan 3 unit mesin perontok jagung tersebut disaksikan Kepala Desa Sosorlontung, Budi Manullang di Kantor Desa Sosorlontung, Senin (8/2).
Hendra menjelaskan, ketiga mesin perontok jagung diserahkan kepada 3 orang petani antaralain, Guido Joni Saing, Togar Siahaan dan Ramses Sinaga.
Hendra menyebut, bantuan diserahkan secara pribadi kepada ketiga petani itu. “Namun, nantinya petani lainnya bisa memakai alat itu dengan cara menyewa kepada sipenanggungjawab dengan harga sewa yang lebih murah,” ujarnya.
Ketua Komisi 1 DPRD Dairi itu mengatakan, penyaluran bantuan sebagai kepedulian atas dampak Covid-19 kepada petani. Kami berharap, para petani jagung kita bisa terbantu untuk mengurangi / memotong biaya sewa perontok jagung.
Anggota DPRD Dairi daerah pemilihan (Dapil) 2 mengungkapkan, harga jagung saat ini di pasar Dairi lagi bagus. “Kami mendukung petani untuk terus mengembangkan komoditas dimaksud sebagai penopang ekonomi masyarakat Dairi, ujar Sekretaris fraksi PDIP tersebut.
Sementara itu, Kepala Desa Sosorlontung, Budi Manullang menyampaikan terimakasih karena sudah memperhatikan masyarakat petani di daerahnya. Begitu juga para petani, Guido Joni Saing, Togar Siahaan serta Ramses Sinaga mengaku senang dan berterimakasih kepada Hendra Tambunan sudah memberikan bantuan mesin perontok jagung. “Kepedulian legislator terhadap petani patut kita apresiasi,” ujar Budi Manullang. (rud)
TERTIBKAN: Petugas Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu mengimbau pemilik toko pecah belah Bintang Baru Rantauprapat terkait dagangannya hingga ke trotoar.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu menertibkan para pedagang yang menjajakan dagangannya sampai ke trotoar dan badan jalan di seputaran Kota Rantauprapat, Selasa (9/2).
TERTIBKAN: Petugas Satpol PP Kabupaten Labuhanbatu mengimbau pemilik toko pecah belah Bintang Baru Rantauprapat terkait dagangannya hingga ke trotoar.
Kasatpol PP Labuhanbatu, M Yunus menjelaskan, penertiban dilakukan berawal dari adanya keluhan sejumlah warga terkait pedagang menjajakan dagangannya hingga trotoar.
Berkaitan dengan itu, dilakukan penertiban dan imbauan agar tidak menjajahkan barang dagangannya melewati bangunan ruko.
“Ya, kita imbau dulu agar dagangannya jangan sampai ke trotoar atau bahu jalan,” terang Yunus.
Menurut sejumlah warga kepada mereka, sambungnya, akibat adanya dagangan diletakkan di atas trotoar, masyarakat sedikit khawatir ketika harus melintasi badan jalan.
“Menurut warga, mereka harus berjalan di badan Jalan Jenderal Sudirman atau Ahmad Yani, karena padatnya arus kendaraan. Apalagi jika membawa anaknya, takut akan kecelakaan, karena tidak bisa lewat dari trotoar,” ujar Yunus menirukan keluhan warga kepadanya.
Amatan di lokasi, sejumlah pemilik ruko di bilangan Jalan Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani Rantauprapat, memang memanfaatkan trotoar dan badan jalan untuk menggelar dagangannya, termasuk salah satu toko pecah belah Bintang Baru yang sempat diimbau personel Satpol PP. (fdh/han)
TERANGKAN: Direktur Utama PD Pasar Dairi, Jhon Toni Sidabutar (2 kiri), Direktur Umum, Lumpin Pangaribuan, Direktur Operasional, Roy Chandra Simanjuntak serta Dewan Pengawas, Franky Aritonang menerangkan aksi mogok kerja karyawan. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Puluhan karyawan Perusahaan Daerah Pasar (PD Pasar) Kabupaten Dairi, melakukan aksi mogok kerja, Selasa (9/2). Aksi itu mereka lakukan karena pihak manajemen melakukan rotasi pekerjaan.
TERANGKAN: Direktur Utama PD Pasar Dairi, Jhon Toni Sidabutar (2 kiri), Direktur Umum, Lumpin Pangaribuan, Direktur Operasional, Roy Chandra Simanjuntak serta Dewan Pengawas, Franky Aritonang menerangkan aksi mogok kerja karyawan. RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.
Direksi baru dituding semena-mena merotasi karyawan. Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Dairi, Jhon Toni Sidabutar didampingi Direktur Operasional, Roy Chandra Simanjuntak, Direktur Umum, Lumpin Pangaribuan serta Ketua Dewan Pengawas PD Pasar, Franky Aritonang dikonfirmasi, membenarkan aksi mogok kerja karyawan tersebut.
Jhon Toni menerangkan, sebanyak 32 orang dari 44 orang karyawan PD Pasar menyampaikan surat mogok kerja dengan asalan tidak terima dirotasi. “Kami sudah minta mereka untuk membicarakan baik-baik, tetapi karyawan itu tidak mau dan tetap mogok kerja,” ucap Jhon Toni.
Dijelaskan Jhon Toni, pasca dilantik Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, 27 Januari 2021 lalu, pihaknya langsung melakukan evaluasi dan mempelajari situasi di tubuh PD Pasar, mulai dari manajemen hingga kesejahteraan (gaji) karyawan. Kami lihat pendapatan perusahaan sangat minim yang berdampak pada gaji karyawan dan jajaran.
Gaji karyawan masih jauh dibawah upah minimum kabupaten (UMK). Untuk mendobrak pendapatan PD Pasar dan gaji karyawan, kami harus melakukan penyegaran (rotasi) karyawan sebagai langkah meningkatkan kinerja. Sebelum dirotasi lanjut Jhon Toni, jajaran Direksi dan Dewan Pengawas telah melakukan rapat.
“Rotasi bersifat sementara untuk bahan evaluasi, ujarnya,”kata Jhon Toni. Pelayanan pasar (ILP) atau retribusi mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Jhon Toni mencontohkan, Pasar Sumbul sebelumnya raihan ILP hanya Rp 1,1 juta, jadi Rp1,5 juta, Pasar Tigabaru sebelumya Rp 500 ribu, jadi Rp 650 ribu.
Jhon Toni mengatakan, pasca aksi mogok kerja karyawan kita langsung undang dewan pengawas untuk membicarakannya. “Kami menunggu sampai pukul 14.00 WIB, mereka (karyawan) tidak datang. Kita masih menunggu sampai besok (hari ini-red). Jika mereka tidak mau datang kerja, akan diberikan surat peringatan tertulis,” ungkap Direktur Operasional, Roy Chandra Simanjuntak. (rud)
ASAL COVID: Pakar keamanan pangan dan penyakit hewan WHO, Peter Ben Embarek, mengatakan asal-usul Covid-19 bukan dari Laboratorium Wuhan.
WUHAN, SUMUTPOS.CO – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan telah menyelesaikan penyelidikan mengenai asal usul virus corona selama satu bulan di Wuhan, China. Pakar WHO menyebut, Covid-19 bukan berasal dari laboratorium Wuhan. Kemungkinan virus itu berasal dari hewan yang kemudian berpindah ke manusia.
ASAL COVID: Pakar keamanan pangan dan penyakit hewan WHO, Peter Ben Embarek, mengatakan asal-usul Covid-19 bukan dari Laboratorium Wuhan.
Pernyataan itu dibuat pada akhir kunjungan WHO ke Wuhan, China, untuk menginvestigasi asal muasal Covid-19.
Menurut laporan AP News, Selasa (9/2), WHO tidak terlalu percaya teori bahwa COVID-19 berasal dari laboratorium Wuhan yang bocor ke publik. “Penemuan-penemuan awal kita menunjukan bahwa pengenalan (COVID-19) melalui perantara sebuah spesies inang,” ujar pakar keamanan pangan dan penyakit hewan WHO, Peter Ben Embarek.
“Hipotesis insiden laboratorium sangatlah tidak mungkin untuk menjelaskan pengenalan virus itu ke populasi manusia,” lanjut Embarek.
WHO datang ke China lebih dari setahun usai virus itu dideteksi pada Desember 2019. Tim WHO terdiri atas ahli dari 10 negara. Mereka mengaku China relatif terbuka dalam memberikan akses yang diminta personel.
Duta Besar China untuk Amerika Serikat, Cui Tiankai, meminta agar tak ada politisasi terkait asal-muasal Covid-19. Ia berkata China mendukung penuh WHO yang sedang melakukan investigasi di Wuhan.
Dubes Cui berkata, menuduh tanpa alasan adalah hal yang berlawanan dengan spirit kemanusiaan. Ia meminta agar hati-hati dalam membuat tuduhan terkait Covid-19.
“Saya pikir ketika orang-orang membuat tuduhan, mereka harus membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut, dan mengucapkan hal-hal itu ketika kita masih menghadapi pandemi adalah hal yang berlawanan dengan spirit kemanusiaan,” ujar Dubes Cui kepada CNN, seperti dikutip Xinhua, Senin (8/2).
Lebih lanjut, Dubes Cui memuji tim WHO yang sedang berada di Wuhan untuk memeriksa asal virus corona. WHO baru datang ke Wuhan sekitar setahun setelah pandemi merebak. “Mereka bekerja sangat keras. Mereka mencoba untuk melihat semua fakta. Kita sangat mendukung mereka,” ujar Dubes Cui.
Ia pun meminta agar masyarakat melihat pandemi dari sudut pandang ilmuwan, bukan politikus.
Selain memuji ilmuwan WHO, Dubes Cui turut menyarankan agar tracking (pelacakan) serupa dilakukan di berbagai negara. Ia mengacu pada laporan-laporan media bahwa sebelumnya ada kasus-kasus Covid-19 di berbagai negara.
“Jadi supaya umat manusia bisa bersiap lebih baik ketika dihadapi virus lain lagi. Tolong jangan mempolitisasi seluruh isunya. Tolong biarkan ilmuwan melakukan pekerjaan profesional mereka,” jelasnya.
Pertama kali COVID-19 dideteksi di Wuhan pada Desember 2019. Dr. Li Wenliang mencoba mengumumkan kasus itu ke orang-orang terdekatnya, tapi akhirnya ditegur oleh otoritas di China.
Peringatan Dr. Li ternyata benar dan virus Corona menyebar di Wuhan dan seluruh dunia. Pada 7 Februari kemarin adalah tepat setahun usai Dr. Li meninggal akibat Covid-19. (cnn)
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Kabar duka datang dari Kota Binjai. Wali Kota Binjai terpilih periode 2021-2024, H Juliadi mengembuskan nafas terakhir di salah satu rumah sakit swasta di Kota Medan, usai dirawat dan menjalani isolasi sebagai pasien terpapar Covid-19.
H Juliadi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Binjai, dr Sugianto membenarkan kabar tersebut saat dikonfirmasi, Selasa (9/2) malam.
Saat ini, dia tengah berkoordinasi dengan manajemen RS yang merawat Juliadi. “Ya, saya baru dengar kabar. Jam berapanya, saya masih pastikan dulu. Benar, kabar Pak Juliadi meninggal dunia. Saya mau koordinasi jam berapanya ke rumah sakitnya ini,” katanya.
Tak lama berselang, Sugianto menjelaskan, Juliadi tutup usia di Ruang ICU tepat pukul 22.44 WIB. Kata dia, H Juliadi mendapat perawatan di RS tersebut selama sebelas hari sejak 30 Januari 2021.
“Tadi saya sudah koordinasi dengan direktur RS, dapat kabar Pak Juliadi meninggal dunia pukul 22.44 WIB di ruang ICU di RS Bunda Thamrin,” tukasnya.
Wali Kota Binjai terpilih, H Juliadi sempat batal menghadiri rapat paripurna pleno penetapan kepala daerah terpilih periode 2021-2024 di Gedung Sementara Ovany, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara. Belakangan diketahui bahwa Juliadi terkonfirmasi positif Covid-19.
Juliadi terpapar Covid-19 sebelum resmi dilantik menjadi Wali Kota. Namun, hingga kini belum ada jadwal resmi kapan Wali Kota Binjai dan Wali Kota Binjai terpilih akan dilantik.
Informasi beredar Juliadi yang terpapar Covid-19 menjalani perawatan di Rumah Sakit (RS) Bunda Thamrin Medan. Dia ditangani Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumatera Utara.
Diketahui, Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai resmi menetapkan pasangan Juliadi-Amir sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai terpilih periode 2021-2024. Penetapan ini merupakan hasil Rapat Pleno yang digelar di Graha Kardopa, Jalan Sultan Hasanuddin, Binjai Kota, Kamis (21/1/2021) silam.
Penetapan ini berdasarkan PKPU No:5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU No:15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Penetapan juga berdasarkan PKPU No:9 Tahun 2018 Tentang Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Pimpinan Daerah. (ted)
Akhyar Nasution akan dilantik sebagai Wali Kota Medan defenitif.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Akhirnya, kabar pelantikan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan defenitif sisa periodesasi 2016-2021, mendapat kepastian. Setdaprov Sumut telah menerima surat keputusan (SK) dari Kementerian Dalam Negeri soal pendefinitifan jabatan Wali Kota Medan.
Akhyar Nasution akan dilantik sebagai Wali Kota Medan defenitif.
“Iya, SK Akhyar sudah keluar. Per tanggal 8 Februari dan baru kami terima hari ini (Selasa),” kata Kabag Otonomi Daerah pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu, Ahmad Rasyid Ritonga, kepada wartawan, Selasa (9/2).
Pelantikan Akhyar, imbuh dia, direncanakan akan berlangsung pekan ini. Hanya saja tinggal menyesuaikan jadwal Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Mungkin kita jadwalkan minggu ini juga pelantikannya. Tinggal kesempatan pak gubernur sama tempat nantinya. Artinya tak akan lewat minggu ini,” katanya.
Sebelumnya pada Selasa (22/1) lalu, DPRD Medan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda pengusulan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan Akhyar Nasution menjadi Wali Kota Medan defenitif.
Dalam rapat paripurna itu, Plt Sekretaris DPRD Medan, Alida membacakan SK Pengadilan Negeri Medan tentang pemberhentian Dzulmi Eldin sebagai Wali Kota Medan secara tidak hormat pada 15 Oktober 2020 lalu.
Sidang juga membacakan surat keputusan DPRD Medan tentang pengusulan pengangkatan Akhyar Nasution sebagai Wali Kota Medan dan pemberhentian jabatannya sebagai Plt Wali Kota Medan.
SK dari DPRD Medan itu lalu diproses oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu untuk ditandatangani Gubernur Edy Rahmayadi. Usai ditandatangi gubernur, Pemprov Sumut mengirimkan surat tersebut ke Kemendagri untuk disahkan. (prn)
DI WARKOP: Wagub Sumut Musa Rajekshah merayakan HPN Tahun 2021 bersama insan pers di Warkop Jurnalis di Jalan KH Agus Salim, Medan, Selasa (9/2).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan akan memberikan 5.000 vaksin Covid-19 kepada para jurnalis di Tanah Air, pada akhir Februari hingga awal Maret 2021.
DI WARKOP: Wagub Sumut Musa Rajekshah merayakan HPN Tahun 2021 bersama insan pers di Warkop Jurnalis di Jalan KH Agus Salim, Medan, Selasa (9/2).
“Tadi saya sudah bisik-bisik ke Pak M Nuh (Ketua Dewan Pers), akhir Februari sampai awal Maret nanti untuk awak media sudah disiapkan kira-kira 5.000 orang agar bisa divaksin,” kata Jokowi saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 yang digelar secara virtual se Indonesia, Selasa (9/2).
Di Sumut, peringatan HPN dilaksanakan secara virtual di Rumah Dinas Gubernur Sumut yang dihadiri Wakil Gubernur, Musa Rajekshah, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Dadang Hartanto, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Wakajatisu) Jacob Hendrik Pattipeilohy, Ketua PWI Sumut, Hermansjah dan sejumlah pengurus, para perwakilan organisasi wartawan antara lain dari SMSI Sumut dan IJTI Sumut.
Vaksin yang akan diberikan kepada awak media adalah Coronavac dari Sinovac, yang saat ini sedang diolah oleh PT Biofarma sebanyak 12 juta bahan baku.
Ketua PWI Pusat, Atal S Depari dalam peringatan HPN 2021 dengan tema ‘Bangkit dari Pandemi, Pers Sebagai Akselerator Perubahan dan Pemulihan Ekonomi” berharap agar pemerintah segera mencairkan insentif bagi industri pers seperti yang sudah dijanjikan. Apalagi saat ini media massa sedang mengalami krisis.
“Ancaman bagi media konvensional muncul dengan semakin kuatnya platform digital. Perkembangan media sosial dan industri e-Commerce mengguncang media konvensional. Pendapatan iklan media berkurang. Dibutuhkan regulasi untuk ini,” paparnya.
Wagubsu Musa Rajekshah mengatakan, pandemi memang memberikan dampak bagi seluruh insan pers. Pria yang karib disapa Ijeck pun berharap, dalam suasana Covid-19 ini tidak mengurangi pemberitaan pers.
“Saya ucapkan selamat Hari Pers Nasional. Kehadiran pers sangatlah penting untuk informasi. Pers merupakan pusat informasi bagi masyarakat di negara kita ini. Saya berharap bisa kita lewati ini dengan sama-sama berjuang dan bisa eksis di masyarakat,” katanya.
Menurutnya perusahaan pers ke depan dapat berinovasi mengembangkan usahanya. Pers saat ini harus mampu menggali berita dan menyajikannya sesuai kode etik jurnalistik. Sebab keberhasilan suatu pembangunan oleh pemerintah tidak terlepas dari peran para insan pers yang selalu memberikan masukan bahkan kritikan. Sehingga pemerintah selaku lembaga eksekutif, khususnya Pemprov Sumut bisa merealisasikan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap sangat besar dengan pers. Pertama pers supaya bisa mengawasi, melihat bagaimana suasana pandemi Covid-19 ini anggaran-anggaran pembangunan sudah banyak terpotong dan anggaran kesehatan harus tepat sasaran. Pers bisa memberikan masukan untuk bagaimana keadaan di lapangan dan apa yang dibutuhkan masyarakat,” terangnya.
Terakhir ia berharap, pandemi Covid-19 yang hampir berlangsung setahun tidak membuat semangat insan pers surut dalam menghasilkan pemberitaan. Terlebih saat ini banyaknya informasi hoaks yang muncul di berbagai media sosial, membuat kehadiran pers sangat penting dalam meluruskan informasi yang sebenarnya terjadi.
“Kita berharap bisa kita lewati pandemi Covid-19 ini bersama-sama. Dan kawan-kawan pers baik secara perusahaan atau pribadi yang memang secara ekonomi berdampak, bisalah bersama berjuang mempertahankan eksistensinya di masyarakat,” pungkasnya.
Direncanakan Maret
Masih terkait HPN, Musa Rajeckshah juga berkunjung ke Warkop Jurnalis Medan, Jalan H Agus Salim, Medan Polonia, Selasa (9/2). Dalam kunjungan tersebut, Wagubsu menyampaikan rencana vaksinasi Covid-19 kepada wartawan yang direncanakan pada bulan Maret mendatang.
Dikatakannya, di masa pandemi Covid-19 ini peran pekerja pers sangat penting memberikan informasi kepada masyarakat. Oleh sebab itu, jurnalis tidak pernah berhenti untuk terus mencari berita. “Wartawan sangat rentan dengan penyebaran Covid-19, karena melakukan kontak langsung dengan masyarakat,” ujar Wagubsu yang akrab dipanggil Ijeck.
Dengan berisikonya tugas para jurnalis, sambung Ijeck, maka para pekerja pers perlu mendapatkan vaksinasi untuk meningkatkan daya tahan tubuh dari penularan virus corona. “Kita mengharapkan seluruh masyarakat Sumatera Utara mendapatkan vaksinasi. Namun karena keterbatasan, maka vaksinasi dilakukan secara bertahap. Saat ini vaksinasi masih tahap pertama, yang dilakukan untuk para tenaga kesehatan (nakes). Selanjutnya, kemungkinan vaksinasi untuk rekan-rekan jurnalis akan dilakukan sekitar bulan Maret 2021 ini,” ungkap dia.
Ijeck menambahkan, untuk mekanisme vaksinasi rekan-rekan jurnalis adalah dengan mendaftarkan diri ke organisasi PWI ataupun komunitas-komunitas persnya. Selanjutnya, data tersebut dikirim ke Satgas Covid-19 Kabupaten/Kota atau Dinas Kesehatan setempat.
Ketua PWI Sumut Hermansyah yang juga hadir di Warkop Jurnalis mengatakan, kedatangan Wagub Musa Rajekshah menandakan bahwa pemerintah hadir dan mau mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi para wartawan saat ini. Apalagi di masa pandemi Covid-19, pers merupakan salah satu yang terdampak.
“Akibat Covid-19 ikut membuat terpuruknya media dan wartawan, tidak hanya media cetak, media online pun terdampak pandemi Covid-19, untuk itu sesuai dengan arahan Pak Wagub, kita harus tetap berjuang di tengah pandemi ini, karena rakyat masih butuh informasi dari kita,” ujarnya.
Sebelumnya, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah mengatakan, vaksinasi tahap kedua akan diberikan kepada kalangan ASN, TNI-Polri dan kelompok yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Di samping itu, kalangan wartawan juga direncanakan akan diproyeksikan sebagai penerima suntik vaksin.
“Wartawan kan sering berhubungan dan berinteraksi dengan banyak orang, sehingga juga perlu untuk menerima vaksin,” ujar Aris diwawancarai belum lama ini.
Aris menyebutkan, syarat mendapatkan vaksinasi Covid-19 ini, sama halnya dengan nakes yaitu dengan mendaftar ke aplikasi KPC PEN (Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional). Setelah terdaftar, para jurnalis baru dapat menerima suntik vaksin Covid-19 di faskes yang ditentukan. “Syaratnya daftar dulu di aplikasi KPC PEN,” tukasnya.
Kunjungi Tokoh Pers Sumut
Musa Rajekshah juga mengunjungi Tokoh Pers Perjuangan Sumut, Muhammad TWH, yang juga pemilik Museum Perjuangan Pers di Jalan Sei Alas Nomor 6, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (9/2). Kunjungan silaturahmi ini dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2021.
Wagub Musa Rajekshah bersama rombongan berkeliling dan terpukau melihat berbagai koleksi surat kabar lama yang dipajang di museum tersebut. Juga berbincang dengan Muhammad TWH tentang berbagai hal mengenai perkembangn pers dan keberadaan Museum Perjuangan Pers.
“Ini rumah pribadi Bapak (Muhammad TWH) apa mau terus tetap dijadikan museum? Karena saya melihat tempat ini tidak akan cukup untuk menampung semua koleksi yang Bapak miliki. Nanti akan kita diskusikan dengan Pak Gubernur untuk mengupayakan lokasi yang bisa menampung koleksi Bapak, karena Bapak punya koleksi surat kabar yang sangat lengkap,” ujar Wagub di Museum Perjuangan Pers di Jalan Sei Alas
Menyahuti niat baik tersebut, Muhammad TWH terharu dan tidak mampu membendung air mata. Dengan terbata-bata ia menyampaikan, dari sejak pertama didirikan, museum tersebut tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.
“Saya akan tetap pertahankan museum ini Pak, anak-anak sekolah banyak datang, untuk mengetahui kisah dari pahlawan yang ada di Sumut. Di sini semua terekam jelas kisah perjalanan itu,” ujar tokoh pers Sumut berusia 88 tahun ini.
Menurutnya, di Jakarta dahulu ada museum pers yang kini telah berganti nama menjadi Monumen Pers Nasional. Ia pun optimis tempat ini satu-satunya museum pers yang paling lengkap koleksinya tentang surat kabar zaman dahulu, yang pernah ada di Indonesia. (prn/ris)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa memproyeksikan pandemi Covid-19 bisa terkendali pada September 2021. Menurutnya, ada beberapa syarat untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Salah satunya, menekan angka reproduksi efektif/penularan virus corona ke angka 0,9.
“HASIL ESTIMASI, wabah mulai terkendali di September 2021. Itu tercapai jika terjadi penurunan kasus baru secara konsisten. Harus di bawah satu, jadi 0,9, itu bisa dicapai September,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Bappenas, Jakarta Pusat, Selasa (9/2).
Sementara itu, cakupan vaksinasi yang diperlukan untuk menurunkan angka reproduksi efektif tersebut adalah 39 persen dari parameter jumlah penduduk yang harus divaksin yakni 182 juta jiwa.
Suharso menjelaskan, estimasi reproduksi efektif 0,9 tersebut dicapai dengan efikasi vaksin Sinovac yang sebesar 65 persen. Vaksinasi harus diberikan sebanyak 2 dosis per orang dengan jeda 14 hari, sehingga efek perlindungan optimal tercapai 14 hari setelah vaksinasi kedua.
Nantinya vaksinasi diberikan kepada masyarakat berumur 18 tahun ke atas mulai 1 Maret 2021. Vaksinasi dilakukan oleh 31 ribu vaksinator dengan asumsi tiap vaksinator bisa melakukan vaksinasi kepada 30 orang per hari. Dengan demikian jumlah masyarakat yang dapat divaksin mencapai 930 ribu orang per hari.
“Ini dilakukan untuk siapa saja kecuali ibu hamil dan orang yang pernah positif covid-19,” jelasnya.
Namun, Suharso menegaskan penurunan reproduksi efektif 0,9 per hari tersebut bukan berarti herd immunity bisa tercapai. Pasalnya, herd immunity baru bisa dicapai dalam waktu 15 bulan sejak penyuntikan vaksin pertama dilakukan pada Januari 2021 silam.
“Dengan demikian, herd immunity 70 persen di Indonesia akan dicapai pada Maret 2022,” sambungnya.
Di samping itu, menurut Suharso, pengendalian pandemi covid-19 dan pemulihan ekonomi bisa berjalan lebih cepat jika Indonesia memperoleh tambahan vaksin dari Pfizer, AstraZaneca, dan Novavak yang punya efikasi lebih tinggi.
Kemudian, pengendalian bisa dilakukan lebih cepat jika jumlah dan kapasitas vaksinator bisa ditambah, serta ada pelibatan swasta dan kapasitas cold chain.
“Yang sekarang kita perjuangkan haruslah semua daerah menekan memperlambat atau mengurangi laju pertambahan kasus. Kita harus tekan sedemikian rupa untuk tetap turun,” pungkas Suharso.
Perlu Kerja Sama TNI-Polri
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama yang dilakukan Kemenkes bersama TNI dan Polri dilakukan untuk memastikan pelaksanaan testing, tracing dan treatment (3T) dapat menjangkau hingga level RT/RW. Menurut Budi, kerja sama ini dilakukan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.
“Peperangan (melawan Covid-19) ini dibutuhkan jaringan level terbawah. Itu sebabnya kami bekerjasama dengan TNI dan Polri, karena TNI dan Polri lah yang mempunyai jaringan intelijen, jaringan penghubung sampai ke level-level terkecil di bawah bekerjasama dengan masyarakat,” kata Budi usai Apel Gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 di Mabes TNI, dalam laman resmi Kemenkes, Selasa (9/2).
Ia mengatakan, penanganan di sektor kesehatan perlu melibatkan TNI dan Polri untuk membantu sistem pertahanan bersama rakyat, sehingga generasi muda akan lebih siap melawan setiap potensi ancaman.
“Dan kita sekarang menghadapi ancaman seperti ini (Covid-19) tidak mungkin kami melakukan sendiri, kami harus melakukan bersama-sama, tidak mungkin kami secara eksklusif di Kementerian Kesehatan melakukan sendiri harus secara inklusif dibantu rekan-rekan sekalian,” ujarnya.
TNI akan mengerahkan sebanyak 27.866 Bintara Pembina Desa (Babinsa), 1.768 Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), dan 102 Bintara Pembina Potensi Dirgantara (Babinpot Dirga) di 7 provinsi di Jawa dan Bali yang melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, akan diberikan pelatihan menjadi pelacak Covid-19. Sehingga, disamping bertugas sebagai penegak protokol kesehatan, para prajurit TNI tersebut dapat melaksanakan 3T. “Para prajurit TNI nantinya dapat membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing Covid-19 di tengah masyarakat,” kata Hadi.
Untuk diketahui, TNI telah menyiapkan tenaga kesehatan dari anggota TNI sebagai vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang telah dicanangkan. Saat ini, TNI telah memiliki 1.008 vaksinator terverifikasi dan akan meningkatkan jumlah tersebut dengan melatih 10.000 vaksinator baru.
Selain itu, TNI telah menyiapkan perangkat rantai dingin berupa coolbox yang telah didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut, termasuk di 7 provinsi yang menjadi titik berat PPKM skala mikro.
Di Sumut, Kasus Baru 174 Orang
Sementara itu, dalam kurun waktu sekitar sepekan terakhir, tren kasus baru harian Covid-19 di Sumatera Utara (Sumut) terus mengalami kenaikan. Terkini, sebanyak 174 kasus baru terkonfirmasi positif Covid-19 dari laporan 15 kabupaten/kota.
“Kasus baru positif masih terus naik, saat ini akumulasinya telah mencapai 22.062 orang,” ujar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Selasa (9/2).
Aris menyebutkan, dari 15 daerah terdapat 4 kabupaten/kota yang melaporkan penambahan kasus baru terbanyak. Yaitu, Kota Medan 86 orang, Deli Serdang 22 orang, Tebing Tinggi 15 orang dan Binjai 13 orang.
Sementara, sambung dia, untuk angka kesembuhan didapatkan penambahan sebanyak 138 kasus baru. Jumlah ini diperoleh dari laporan 16 kabupaten/kota. “Untuk data kesembuhan terdapat 2 daerah yang laporan kasusnya tinggi, yakni Kota Medan 83 orang dan Deli Serdang 17 orang,” sebutnya.
Terkait angka kematian akibat Covid-19, kata Aris, diperoleh penambahan 2 kasus baru, sehingga total sementara menjadi 767 orang. Kedua kasus baru kematian tersebut, berasal dari Kota Medan dan Labuhanbatu Utara. “Jumlah kasus aktif atau penderita Covid-19 di Sumut saat ini 2.187 orang atau meningkat 34 kasus dari hari sebelumnya. Dari jumlah tersebut, 748 orang isolasi di rumah sakit dan 1.439 orang secara mandiri,” pungkasnya. (cnn/lp6/ris)
SIDANG PUTUSAN: Ade Saputra Ginting, terdakwa kasus sabu jalani sidang putusan secara virtual di PN Medan, Selasa (9/2).agusman/sumut pos.
Dihukum 5 Tahun Kepemilikan Sabu dan 8,5 Tahun Antar Sabu ke Tahanan
SIDANG PUTUSAN: Ade Saputra Ginting, terdakwa kasus sabu jalani sidang putusan secara virtual di PN Medan, Selasa (9/2).agusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Majelis hakim diketuai Dahlia Panjaitan, memvonis terdakwa Ade Saputra Ginting (34) selama 5 tahun penjara. Oknum petugas Polrestabes Medan ini, terbukti bersalah atas kasus kepemilikan sabu-sabu dalam sidang virtual di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (9/2). Dalam amar putusannya, terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, Ade Saputra juga divonis hakim 8,5 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, dalam kasus mengantarkan sabu-sabu ke tahanan Polrestabes Medan.
“Mengadili, menjatuhkan terdakwa Ade Saputra Ginting oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara denda Rp800 juta subsider 6 bulan penjara,” ucap Dahlia.
Menurut majelis hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika. Kemudian, terdakwa merupakan anggota Polri. “Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan,” katanya.
Atas putusan ini, majelis hakim memberikan waktu selama 7 hari kepada penuntut umum dan terdakwa untuk menyatakan terima atau banding. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anwar Ketaren, yang semula menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara denda Rp800 juta subsider 6 bulan penjara.
Sebelumnya, Selasa (2/2) lalu, terdakwa Ade Saputra Ginting juga telah divonis selama 8,5 tahun penjara denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara, dalam kasus sabu seberat 9 gram yang di selundupkan ke dalam makanan untuk tahanan di RTP Polrestabes Medan. Berdasarkan petunjuk itu polisi kemudian menggerebek kediaman Ade Saputra dan ditemukan 1 buah bong, botol aqua, dan dua buah pipa kaca yang berisikan sisa sabu dengan berat sekitar 2,32 gram. Dalam kasus itu pengadilan kemudian memvonis terdakwa selama 5 tahun penjara. (man/azw)
ACEH, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pemangku kepentingan di Aceh khususnya yang bergerak di bidang pertanian. Dalam sosialisasi ini, terungkap Aceh mendapat alokasi KUR sebesar Rp 3 triliun.
Serangkaian sosialisasi ini dilakukan Kementan dengan pihak Bank Syariah Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan beberapa koperasi serta perusahaan, Senin (8/2).
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, terobosan itu diimplementasikan tidak hanya dengan penyaluran bantuan fisik atau input produksi dan pendampingan tetapi juga fasilitas dana KUR yang benar-benar membantu permodalan dan kemajuan pertanian.
“KUR ini salah satu kekuatan di bidang pertanian sesuai yang Bapak Presiden jokowi minta. Negara benar-benar hadir memfasilitasi menumbuhkan kekuatan stok pangan nasional, dilakukan secara merata di seluruh daerah,” ujar Mentan SYL.
Mentan SYL mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan KUR demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir.
“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujar Mentan SYL.
KUR untuk sektor pertanian dialokasikan mencapai Rp 70 triliun. Dana ini bisa dimanfaatkan para petani di seluruh Indonesia. Dalam jangka pendek, penyaluran KUR juga diharapkan dapat menangkal dampak pandemi Covid-19.
“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat Covid-19. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani,” kata Mentan Syahrul.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kementan akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir, seperti untuk pembelian alat pertanian.
“Sektor hulu selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat,” ungkap Sarwo Edhy.
Realisasi serapan KUR 2020 tersebar di sejumlah Provinsi. Tertinggi serapannya adalah Jawa Timur sebesar Rp 114 triliun. Disusul Jawa tengah sebesar Rp 8,2 triliun, Sulawesi Selatan sebesar Rp 4 triliun, Jawa Barat Rp 3,2 triliun, dan Lampung Rp 2,8 triliun.
“Kami akan tingkatkan serapan di Provinsi yang lainnya. Karena belum semua petani tau proses mengakses KUR ini,” tambahnya.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP, Indah Megahwati mengatakan, dari jumlah tersebut Aceh mendapat alokasi dana sebesar Rp 3 triliun. Sebesar Rp 2 triliun dipergunakan untuk pengembangan tanaman pangan hortikultura dan peternakan, sementara Rp 1 triliun lagi untuk KUR alat dan mekanisme pertanian.
“Dalam waktu dekat Kementerian Pertanian akan mengeluarkan Permentan KUR 2021 yang merincikan secara teknis sistem pencairan KUR ini,” katanya.
Indah mengatakan, salah satu model yang akan diterapkan adalah adanya lembaga off taker yang menjembatani proses antara perbankkan dan petani. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi seluruh proses pencairan KUR Pertanian di Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Haizir Sulaiman, dalam pertemuan itu menyambut baik program ini, dan berharap ada margin subsidi dari pemerintah dari proses selama ini secara konvensional menuju syariah.
Dalam sosialisasi di Bank Aceh Syariah berhasil dilakukan perjanjian awal (MoU) antara pihak BAS dengan calon off taker, yakni Koperasi Produsen Maju Jaya Beusare, Aceh Agro Creatif Coops, dan PT Mitra Agro Kreatif.
“MoU ini ikut ditandatangani oleh Ibu Direktur Indah Megahwati. Kami berharap dana ini bisa segera dicairkan agar bisa segera dipergunakan untuk pengembangan pertanian di Aceh,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut juga hadir Bupati Simeulue Erly Hasyim. Erly meminta KUR untuk alsintan bisa segera dikucurkan.(*)
