MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi peningkatan Covid-19 di daerah, Gubernur Sumatera Utara mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 360/1076/2021 yang mengatur sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Dalam SE yang terbit 7 Februari 2021 tersebut tertulis, seluruh komponen masyarakat ikut memutus transmisi dan menekan penyebaran Covid-19 dengan cara sosialisasi dan melaksanakan gerakan 5 M. Yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas.

Warga juga diminta untuk melakukan operasi serentak disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara masif di wilayah masing-masing, dengan mengaktifkan peran para camat maupun kepala desa, termasuk dukungan puskesmas dalam melaksanakan 3 T (testing, tracing dan treatment).

Pembelajaran tatap muka di sekolah belum diizinkan, masih melihat perkembangan pandemi Covid-19 yang masih belum terkendali dan kasus penyebaran virus Corona yang masih tinggi.

Penanggulangan wabah dan penegakan prokes wajib ditaati setiap Warga Negara Indonesia sesuai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ada juga beberapa peraturan/ketentuan yang harus dipatuhi yakni UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Pasal 14 ayat (1) yang berbunyi; barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah, diancam dengan Pidana Penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda Rp 1 juta.

Pasal 14 ayat (2) yakni barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya penanggulangan wabah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500 ribu.

Lalu UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 93 yang berbunyi; setiap orang yang tidak mematuhi dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100 juta.

Gubsu Edy saat dikonfirmasi wartawan, Senin (8/2), berharap seluruh pemilik usaha maupun masyarakat tanpa terkecuali agar tidak memandang remeh SE No. 360/1076/2021 itu. Menurutnya pandemi Covid-19 merupakan wabah serius yang harus diperangi bersama, dengan cara selalu menerapkan protokol kesehatan 5 M.

Sehingga pihaknya akan meminta kepada jajarannya untuk menutup segala bentuk usaha yang melanggar prokes maupun yang masih beroperasi di atas pukul 21.00 WIB. “Perusahaan yang melanggar, ke depan saya beri sanksi tutup betul itu. Tapi maunya jangan sampai begitu. Jadi ikutin aturan, terapkan 5 M dan jam 21.00 WIB tutuplah,” katanya.

Harapan serupa ia sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat Sumut. “Masyarakat maunya juga menaati. Kalian juga tolong berikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ini untuk mencegah penyebaran Covid-19, ada di tangan masyarakat. Hari ini ada 164 kasus, jadi cukup besar, karena kita yang tak disiplin,” ajaknya.

PPKM hingga 14 Februari

Sementara Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Sumut kembali diperpanjang mulai 1-14 Februari 2021.

Adapun isinya yakni, pertama mengatur pemberlakuan work from home (WFH). Membatasi tempat kerja perkantoran dengan menerapkan WFH sebesar 50 persen dan work from office (WFO) sebesar 50 persen dengan memberlakukan prokes secara ketat.

Kedua, usaha yang berkaitan dengan bahan pokok masyarakat diizinkan 100 persen. Jenis usaha konstruksi juga diizinkan beroperasi 100 persen. Namun kedua usaha itu tetap diminta mengatur jam operasional dan prokes ketat.

Selanjutnya tempat usaha makan dan minum seperti restoran maupun cafe diizinkan dengan membatasi pengunjung sebanyak 50 persen. Untuk mal dan tempat hiburan malam diminta untuk membatasi jam operasional.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klub malam, diskotik, pub/live music, karaoke keluarga, karaoke executif, bar, griya pijat, SPA, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Mengizinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan prokes secara lebih ketat, serta mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan prokes dan bila perlu diupayakan dilakukan secara daring/online.

Kerumunan Wajib Ada Rekomendasi

Terpisah, Pemko Medan secara tegas tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi terhadap kegiatan masyarakat yang sifatnya dapat menimbulkan dan memicu timbulnya kerumunan di tengah pandemi Covid-19 yang masih melanda. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan sekaligus mencegah meningkatnya angka kasus penyebaran Covid-19 di Kota Medan.

“Melalui Satgas Penanganan Covid-19 hingga di tingkat kecamatan, kami tidak dengan mudah mengeluarkan surat rekomendasi terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat yang akan digelar. Apalagi sifatnya dapat memicu kerumunan yang berpotensi menyebabkan terjadinya penyebaran Covid-19,” kata Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi diwakili Asisten Administrasi Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat, ketika menghadiri Rapat Koordinasi Antisipasi Kerumunan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 di Mapolrestabes Medan, Jalan HM Said Medan, Senin (8/2).

Selain koordinasi, rapat yang dipimpin Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko diwakili Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Alimuddin Sinurat bertujuan untuk memperkuat visi misi dan menyamakan persepsi dalam mengantisipasi terjadinya kerumunan kegiatan masyarakat. Selain Kota Medan, rapat koordinasi juga diikuti Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Deliserdang yang juga masuk dalam wilayah hukum Polrestabes Medan.

Dalam rapat yang dihadiri sejumlah OPD terkait di antaranya Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan dan BPBD dari Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, mewakili Dandim 0201/BS dan jajaran Polsek Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang, Asmum mengaku Pemko Medan telah menekankan kepada satgas kecamatan agar tidak mudah memberi surat rekomendasi. Jika memang ada surat rekomendasi yang dikeluarkan, tentu sudah pasti dengan mengikuti syarat dan aturan yang berlaku.

“Artinya kita berpedoman pada Instruksi Gubernur Sumut No.188.54/2/INST/2020 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumut. Selain itu juga, Perwal Medan No.27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dan Surat Edaran Wali Kota Medan No. 556/8906 tentang Penutupan Sementara dan Pembatasan Jam Operasional Tempat Usaha Jasa Pariwisata di Kota Medan,” jelasnya.

Untuk mendapatkan surat rekomendasi, lanjut Asmun, ada alur yang harus diikuti. “Jika masyarakat akan menggelar kegiatan, maka harus menyurati Dinas Pariwisata. Nantinya, akan ada tim yang yang diturunkan untuk memantau mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Namun jika pada pelaksanaannya jelas melanggar protokol kesehatan (prokes), maka satgas akan membubarkannya. Maka dari itu, yang tidak kalah penting adalah pengawasan,” pungkasnya.

Agar pengawasan berjalan efektif, Asmum pun meminta dukungan dan bantuan dari semua pihak termasuk unsur pengamanan dari TNI-Polri. “Kita tidak boleh alergi terhadap koordinasi. Sebab, dengan koordinasilah semua dapat berjalan baik dan efektif. Lewat koordinasi ini mari kita perkuat pendisiplinan prokes di masyarakat demi kebaikan semua,” harapnya.

Sebelumnya, Kabag Ops Polrestabes Medan AKBP Alimuddin Sinurat menyampaikan harapannya agar seluruh komponen terkait semakin meningkatkan koordinasi dan kerja sama terutama dalam mencegah terjadinya kerumunan di masyarakat. Sebab, hingga saat ini Covid-19 belum dapat dipredikasi kapan akan berakhir.

“Kami imbau kepada satgas pemerintah daerah untuk tidak mudah mengeluarkan surat rekomendasi penyelenggaraan kegiatan masyarakat. Lakukan koordinasi intens dengan pihak keamanan untuk mencegah kerumunan terjadi. Apalagi tidak jarang, banyak di antara masyarakat yang mengaku mendapatkan surat rekomendasi. Tujuan kita adalah menekan laju dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Sumut terutama di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang,” ungkap Kabag Ops.

Medan Kembali Zona Merah

Sementara itu, penyebaran Covid-19 di Kota Medan kembali masuk kategori zona merah (risiko tinggi), dari sebelumnya zona oranye (risiko sedang). Status zona merah berdasarkan hasil pembobotan skor dan zonasi risiko seluruh daerah di Indonesia per tanggal 7 Februari, yang disampaikan pada website covid19.go.id, Senin (8/2).

Sedangkan zona oranye terdapat 17 daerah. Selebihnya, zona kuning (risiko rendah) 12 daerah yaitu Tapanuli Selatan, Simalungun, Labuhanbatu, Karo, Asahan, Dairi, Labuhanbatu Selatan, Humbang Hasundutan, Padang Lawas, Nias Selatan, Tanjung Balai, dan Padang Sidimpuan. Sementara zona hijau (tidak ada kasus), 3 daerah yakni Nias, Nias Utara, dan Nias Barat.

Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah menyebutkan, angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Medan saat ini berjumlah 10.888 orang. Jumlah tersebut setelah bertambah 94 kasus baru. Sedangkan angka kesembuhan 9.518 orang, bertambah 63 kasus baru. Untuk angka kematian 363 orang. “Angka penderita Covid-19 aktif di Medan saat ini 1.007 orang, baik yang isolasi di rumah sakit maupun secara mandiri,” ungkap Aris, Senin sore.

Aris mengimbau, dengan kembalinya Kota Medan ke zona merah maka masyarakat lebih taat lagi melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Hal tersebut harus terus ditingkatkan terus menerus, sebab tidak ada yang tahu kapan pandemi ini akan berakhir.

“Hanya upaya menjalankan protokol kesehatan yang bisa dilakukan saat ini, salah satunya bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Apabila setiap keluarga saling mengingatkan dan menjaga, maka upaya untuk menurunkan jumlah pasien positif dan memutus rantai penyebaran Covid-19 pasti bisa dilakukan,” ujarnya.

Lebih lanjut Aris mengatakan, akumulasi angka positif Covid-19 di Sumut kini jumlahnya 21.888 orang, setelah bertambah 146 kasus baru dari laporan 9 kabupaten/kota. Antara lain, Medan 94 orang, Tapanuli Tengah 16 orang, Toba 13 orang, Deli Serdang 6 orang, Labuhanbatu Utara 6 orang, Langkat 5 orang, Humbang Hasundutan 3 orang, Tapanuli Utara 2 orang, dan Serdang Bedagai 1 orang.

Kendati demikian, angka kesembuhan juga bertambah yakni sebanyak 121 orang dari 12 kabupaten/kota. Di antaranya, Medan 63 orang, Deli Serdang 18 orang, Langkat 10 orang, Pematangsiantar 8 orang, Binjai 5 orang, Humbang Hasundutan 4 orang, Serdang Bedagai 4 orang, Simalungun 2 orang, Tapanuli Tengah 2 orang, Batu Bara 2 orang, Tebing Tinggi 1 orang, Asahan 1 orang, dan Dairi 1 orang.

“Untuk angka kematian juga kembali diperoleh penambahan sebanyak 3 kasus baru dari Deli Serdang 2 orang dan Tapanuli Tengah 1 orang, sehingga akumulasinya kini menjadi 765 orang. Oleh karena itu, jumlah penderita Covid-19 di Sumut kini ada 2.153 orang yang sedang melakukan isolasi mandiri 1.404 orang dan isolasi di rumah sakit 749 orang,” pungkasnya. (prn/ris/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pascaterbitnya izin darurat dari BPOM, vaksinasi Covid-19 untuk lanjut usia (lansia) dimulai. Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM) memberikan vaksinasi Covid-19 dosis 1 untuk tenaga kesehatan (nakes) senior berusia di atas 60 tahun, mulai Senin (8/2) pagi.

“Hari ini (kemarin, red) kita telah melakukan vaksinasi nakes umur lebih dari 60 tahun. Mari kita vaksinasi semua tenaga kesehatan agar kita sebagai pelayan utama terhadap pasien bisa lebih aman, dan juga buat keluarga di rumah akan lebih aman,” kata Direktur Utama RSUP HAM, dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP (K) didampingi jajaran direksi.

Zainal menyebutkan, sebanyak 4 nakes lansia menerima suntikan vaksin Covid-19 tahap pertama. Yakni Prof dr Hj Bidasari Lubis SpA(K) (67 tahun), Prof dr Bachtiar Surya SpB-KBD (75 tahun), dr Zulfikar Lubis SpPK (K) (64 tahun), dan dr Zuhrial SpPD-KAI (63 tahun). “Secara bergiliran mereka menerima suntikan vaksin Covid-19,” ucap Zainal.

Prof dr Hj Bidasari Lubis SpA(K) yang menjadi nakes lansia pertama menerima suntikan vaksin Covid-19 mengaku tidak ada merasa apa-apa setelah divaksin. “Sampai saat ini, alhamdulillah saya tidak merasakan gejala apapun. Insyaallah saya masih dilindungi Allah untuk dapat vaksin yang kedua nanti,” ungkap Prof Bidasari sembari mengajak nakes lansia lainnya untuk segera mendaftarkan diri agar menerima vaksinasi Covid-19.

Sebelumnya, RSUP HAM telah melaksanakan vaksinasi Covid-19 tahap pertama pada 19-31 Januari 2021 yang diikuti sebanyak 2.304 nakes. Selain pegawai, sejumlah dokter PPDS (Program Pendidikan Dokter Spesialis) dan dokter coass yang sedang menempuh pendidikan kedokteran di RSUP HAM, serta sejumlah nakes dari luar juga turut menerima vaksin Covid-19 periode ini.

Vaksinasi Covid-19 tahap kedua juga telah dimulai sejak tanggal 2 Februari 2021, sesuai dengan prosedur setelah 14 hari mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 tahap pertama. Sementara, vaksinasi Covid-19 tahap kedua bagi lansia akan diberikan 28 hari kemudian setelah menerima suntikan vaksin tahap pertama.

Cukup Aman bagi Lansia

Menurut ahli gerontologi (ilmu penuaan) dari FKUI/RSCM dr Siti Setiati, SpPD-KGer, vaksin Sinovac cukup aman, tapi tetap harus memerhatikan beberapa catatan.

“Catatannya adalah, tidak diberikan kepada mereka yang sudah rapuh, itu ada ukurannya. Contohnya, tidak sedang memiliki penyakit kronik yang sedang akut. Misal punya jantung koroner dan sedang serangan jantung, itu kan enggak bisa ya,” ujar Siti, Senin (8/2).

Contoh kondisi lain yang membuat lansia tidak dianjurkan menjalankan vaksinasi adalah ketika penyakit ginjal yang dialami sedang akut, sedang menjalani kemoterapi kanker ganas, dan sedang mengonsumsi obat-obatan steroid.

“Pada umumnya, kalau lansia itu sehat dan tidak memiliki kondisi-kondisi akut saat hendak divaksin, tentunya itu cukup aman.”

Pada masyarakat umum, jeda vaksinasi yang diberikan adalah 14 hari. Namun, pada lansia jeda tersebut bertambah dua kali lipat menjadi 28 hari.

Menurut Siti, hal ini berkaitan dengan kondisi imunitas lansia yang tidak sebaik kelompok masyarakat usia produktif. “Respons imun lansia itu tidak sebaik pada orang muda. Jadi, tubuhnya butuh waktu untuk bisa membentuk antibodi yang cukup, jadi enggak bisa diburu-buru.”

Di usia lanjut, setiap manusia dapat mengalami penurunan respons imun terhadap apapun yang masuk ke dalam tubuhnya. Jadi, lanjut Siti, lansia membutuhkan waktu untuk bisa merespons dengan baik terhadap vaksin yang diberikan.

Siti menegaskan, semakin sehat lansia maka semakin layak mendapatkan vaksinasi. Ia juga memberikan beberapa kiat bagi para lansia yang hendak mendapatkan vaksinasi. “Tentu olahraga, makan yang bergizi, tidur yang cukup itu sangat penting untuk membuat mereka (lansia) lebih bugar. Tubuh kita bisa merespons vaksin dengan baik jika dalam keadaan sehat.”

Olahraga yang dapat dipilih oleh lansia adalah olahraga ringan dengan tujuan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, makan makanan sehat dan istirahat yang cukup juga memiliki manfaat yang baik terhadap imunitas.

“Juga jangan stres, semua itu kan dalam rangka memperbaiki imunitas agar vaksin diterima dengan baik oleh tubuh dan membentuk antibodi yang cukup,” pungkasnya.

WHO: Setiap Kehidupan Berharga

Terpisah, World Health Organization (WHO) kembali mengingatkan negara-negara di dunia untuk memprioritaskan lansia dalam program vaksinasi COVID-19.

“Ada narasi meresahkan di beberapa negara yang menyebut bahwa tidak masalah apabila orang yang lebih tua meninggal,” kata Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam konferensi persnya Jumat pekan lalu waktu setempat.

“Ini tidak baik. Tidak ada yang boleh disingkirkan. Setiap kehidupan berharga, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status hukum, etnis, atau apa pun,” ia melanjutkan seperti dikutip dari laman resmi WHO pada Senin (8/2).

Maka dari itu, Tedros pun menegaskan bahwa sangat penting bagi lansia untuk diprioritaskan dalam pemberian vaksin COVID-19.

Tedros mengatakan bahwa mereka yang paling berisiko akibat penyakit parah dan kematian karena COVID-19, termasuk tenaga kesehatan dan lansia, harus didahulukan untuk mendapatkan vaksin. “Mereka harus didahulukan di mana pun.”

Di kesempatan yang sama, Tedros melaporkan bahwa jumlah vaksinasi di dunia telah melampaui jumlah infeksi COVID-19 yang dilaporkan.

“Di satu sisi itu adalah kabar baik dan pencapaian luar biasa dalam jangka waktu sesingkat itu,” ujarnya. “Namun lebih dari tiga perempat dari vaksinasi tersebut ada di 10 negara yang menyumbang hampir 60 persen dari PDB (produk domestik bruto) global.”

Menurut Tedros, hampir 130 negara, dengan 2,5 miliar penduduknya, bahkan belum mendapatkan dosis pertama.

Ia pun menegaskan bahwa semua pemerintah punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Apabila suatu negara telah memvaksinasi tenaga kesehatan dan lansia, cara terbaik untuk melindungi orang lain adalah dengan membagi vaksinnya ke negara lain agar mereka bisa melakukan hal serupa.

“Karena semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk vaksinasi mereka yang paling berisiko di mana pun, semakin besar kesempatan kita memberikan virus untuk bermutasi dan menghindari dari vaksin,” katanya. (ris/lp6)