24 C
Medan
Saturday, December 20, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 3616

Salurkan Pupuk Bersubsidi, Aceh Tamiang Bagikan 12.566 Kartu Tani

ACEH TAMIANG, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 12.566 orang petani aktif dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang memperoleh Kartu Tani untuk pupuk bersubsidi tahun 2021. Aceh Tamiang sendiri mendapat alokasi pupuk bersubsidi sebesar 4.731 ton.

Mentri Pertanian Syahrul Yasin Iimpo.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kebijakan e-RDKK dan Kartu Tani guna memperketat penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga tidak diselewengkan dan mencegah duplikasi penerima pupuk. Selain itu, untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini, para petani nantinya diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK.

“Kartu Tani berisi kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. Tujuannya agar tepat sasaran,” jelas Mentan SYL, Jumat (5/2).

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, data e-RDKK juga menjadi referensi bagi pembagian kartu tani yang akan digunakan untuk pembayaran pupuk bersubsidi. Melalui program tersebut, petani membayar pupuk subsidi melalui bank, sesuai dengan kuota dan harga pupuk subsidi. 

“Distributor dan kios adalah kunci keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai dengan mekanisme yang ada, yaitu melalui RDKK,” jelas Sarwo Edhy.

Tidak hanya itu saja, nantinya untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini para petani diharuskan memiliki kartu tani yang terintegrasi dalam e-RDKK. Kartu Tani tersebut berisi mengenai kuota yang sesuai dengan kebutuhan petani. Untuk jumlah kuota ini tergantung dari luas lahan yang dimiliki setiap petani. 

“Akan tetapi, kartu tani tidak bisa diuangkan dan hanya bisa dilakukan untuk penukaran pupuk saja,” tambahnya.

Bupati Aceh Tamiang, Mursil dalam sambutannya pada kegiatan lauching Kartu Tani pupuk bersubsidi tahun 2021 di aula Sekdakab mengatakan, pemerintah daerah sangat apresiasi dan menyambut baik program ini. Terutama upaya meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap petani untuk mengakses perbankkan yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman guna pembiayaan pertanian.

“Kartu Tani merupakan bagian program Indonesia Maju yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” ujarnya.

Bupati Mursil mengatakan, penerbitan Kartu Tani adalah wujud nyata upaya pemerintah untuk membantu petani yang bermuara pada meningkatkan kesejahteraan petani. Kartu Tani merupakan media penyaluran subsidi sarana produksi pertanian (Saprodi), terutama pupuk bersubsidi.

“Penyalurannya dilakukan dengan menggunakan kartu multifungsi yang dikeluarkan perbankan dan berbasis tabungan (deposit) serta data penerima akan terekam dalam kartu tersebut,” jelasnya.

Dijelaskannya, Kartu Tani berfungsi sebagai tabungan dan dompet/e-wallet untuk belanja alokasi (kuota). Selain memberikan kemudahan, penggunaan Kartu Tani diharapkan menjadi jaminan keamanan bahwa subsidi akan tepat sasaran, distribusi pupuk akan lebih aman karena mengacu pada e-RDKK yang dibuat sesuai NIK, nama dan alamat pemegang kartu dimaksud.

“Kartu Tani diberikan kepada para petani, bukan berbentuk uang, melainkan bantuan langsung berupa kuota atau alokasi pupuk subsidi yang di dapat petani pemegang kartu,” terang Bupati Mursil.

Dirinya meminta kepada para Kepala Balai Penyuluhan Pertanian dan PPL agar memberikan pendampingan dan pengawalan optimal dalam kerja-kerja pembangunan pertanian, terutama pada penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).

Tentunya hal ini bertujuan agar target di tahun depan pengguna
Kartu Tani dan alokasi subsidi yang diberikan bertambah sesuai dengan usulan RDKK tersebut.

“Begitu halnya juga bagi para ketua, pengurus dan anggota kelompok tani, kami minta supaya aktifkan kegiatan kelompok sesuai dengan peran dan fungsi kelompok tani yakni, kelas belajar, wahana kerjasama unit produksi pertanian,” pinta Bupati Mursil.

Dia mengharapkan, kelompok tani yang ada dapat berkembang, kuat dan mandiri serta segala kemudahan, fasilitas dan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah dapat menjadi pemicu kuat dan mandirinya kelompok tani.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan ( Distanbunnak) Aceh Tamiang, Yunus menyampaikan, Kartu Tani adalah kartu yang dikeluarkan oleh Perbankan kepada petani untuk digunakan dalam transaksi penebusan pupuk bersubsidi melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) di pengecer resmi.

Kartu tani merupakan sarana akses layanan perbankan yang terintegrasi (simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman), kata Yunus

Menurutnya, 12.566 penerima Kartu Tani adalah anggota kelompok tani aktif yang ada di Aceh Tamiang, mereka tergabung dan aktif dalam kelompok tani, terdaftar dalam e-RDKK (meliputi NIK, Nama, Alamat, Luasan lahan usahatani/kepemilikan ternak).

“Penyaluran Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap, melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai unit kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan yang berada di 11 kecamatan,” ungkap Yunus.

Lanjutnya, alokasi pupuk bersubsidi bidang pertanian Tahun Anggaran 2021 untuk Kabupaten Aceh Tamiang berjumlah 4.731 ton dengan rinciannya yaitu pupuk urea 2.305 ton, SP-36 600 ton, ZA 326 ton, NPK 1.000 ton, dan pupuk organik 500 ton.

“Penyaluran pupuk disesuaikan dengan jadwal tanam dan rencana kebutuhan yang telah disusun oleh kelompok tani bersama penyuluh pertanian serta sudah dimasukkan ke sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani secara elektronik (e-RDKK), ” pungkas Yunus.(*)

PGN CARE, Tingkatkan Kesadaran tentang Keamanan di Lingkungan Rumah

KESEHATAN: Kegiatan PGN CARE di Batam menerapkan protokol kesehatan yaitu menggunakan masker dan, menjaga jarak dan mencuci tangan.

BATAM, SUMUTPOS.CO- Dalam rangka memperingati Perayaan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional 2021, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Sales Operation Region (SOR) I berpartisipasi dengan melaksanakan kegiatan yang dinamakan PGN CARE (Charity, Appreciation, Repsonsibility, Education). Kegiatan tersebut dilaksanakan di 2 Area, Medan dan Batam, (05/02/2021), dengan topik Safety at Home : Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Lingkungan Rumah.

PGN telah melayani 32.515 sambungan Rumah di wilayah Kota Medan dan 4.665 Sambungan Rumah di wilayah Kota Batam, sehingga pada pelaksanaan PGN CARE melibatkan pelanggan rumah tangga khususnya ibu-ibu rumah tangga. Keamanan di lingkungan rumah menjadi isu yang terus menjadi perhatian. PGN sebagai penyedia layanan gas bumi yang mengutamakan kehandalan dan keamanan, tergerak untuk membantu pelanggan maupun masyarakat sekitar wilayah operasi agar kesadaran akan potensi risiko dan bahaya di lingkungan rumah semakin meningkat.

Sosialisasi diberikan langsung oleh Health, Safety, Security, & Environment (HSSE) PGN, di mana pada kesempatan ini HSSE menyampaikan agar pelanggan melakukan tindakan-tindakan keamanan seperti menyediakan APAR, menambah ventilasi pada dapur, mengatur jarak barang-barang mudah terbakar di dapur. Kegiatan ini dilakukan secara terbatas dan tetap menerapkan protokol kesehatan, mengingat kondisi Covid-19.

“Kegiatan PGN CARE diharapkan dapat meningkatkan penerapan keselamatan di lingkungan rumah tangga. Nantinya ibu-ibu yang hadir maupun peserta lainnya bisa menerapkan di rumah dan info tentang keamanan dibagikan dengan keluarga, sehingga satu sama lain dalam keluarga memiliki pemahaman yang sama mengenai keamanan di rumah,” ujar Group Head PGN Sales Operation Region 1 Sumatera, Afdal.

Lebih lanjut, Afdal menjelaskan bahwa kebakaran dapat berpotensi terjadi di lingkungan rumah tangga, di mana kaebakaran bisa terjadi dari berbagai sumber diantaranya listrik dan gas yang biasa dipakai di dapur. Maka dari itu, perlu dilakukan edukasi pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

“Dengan sosialiasi tentang keamanan ini, dapat meningkatkan penerapan keselamatan di lingkungan rumah tangga. Serta apabila terjadi kebakaran dapat dilakukan penanggulangan secara cepat dan aman,” imbuh Afdal.

Terkait keamanan gas bumi, PGN juga mengajak pelanggan maupun masyarakat untuk peduli terhadap kehandalan jaringan pipa gas di lingkungan sekitar. PGN juga siap berkoordinasi dan berjaga apabila terjadi insiden pada jaringan gas rumah tangga seperti kebocoran. Apabila terjadi kebocoran, tidak akan menimbulkan ledakan tetapi hanya akan memunculkan nyala api yang dapat ditangani dengan mudah.

Gas bumi juga diberi aroma agar mudah terdeteksi apabila terjadi kebocoran. Maka apabila tercium bau menyengat sebagai indikasi kebocoran pipa, dihimbau untuk melakukan tindakan dengan menutup keran gas. Selanjutnya, segera membuka jendela atau ventilasi agar gas segera keluar dan menguap di udara terbuka dengan cepat. Secara massa jenis, gas bumi lebih ringan daripada udara sehingga lebih mudah menguap.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelanggan menggunakan gas bumi PGN, serta kepada kepedulian dan kewaspadaan masyarakat terhadap keamanan jaringan pipa gas. Apabila ada kekawatiran dalam pemakaian gas bumi atau terjadi insiden pada infrastruktur gas bumi, siapa saja dapat melapor ke Contact Center PGN di 1500645,” tutup Afdal. (rel/ram)

Aktivis Milenial Soroti Surat AHY ke Jokowi soal Kudeta Demokrat

Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik antara Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jenderal (Purn) Moeldoko terus bergulir. Aktivis Milenial Indonesia, Hengky Primana pun angkat bicara. Ia menyoroti perihal surat yang dilayangkan AHY kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hengky Primana menyayangkan sikap anak Presiden RI keenam itu yang tidak bisa membedakan urusan pribadi dan negara. Sebagaimana diketahui, AHY menuding ada beberapa pihak yang mencoba mendongkel posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Salah satunya tudingan diarahkan kepada Moeldoko yang merupakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP).

“Perseteruan antara Mas AHY dan Pak Moeldoko harusnya tidak dilibatkan sampai ke presiden. Jikapun Pak Moeldoko memang Ikut andil di sana, itu urusan pribadi beliau dan tidak bisa digabungkan dengan urusan antara presiden dan KSP,” ujar Hengky, Jumat (5/2/2021).

Dari hasil pengamatannya, Hengky menilai memang ada beberapa kader ataupun simpatisan yang ingin menggulingkan AHY. Mestinya, hal itu dijadikan bahan evaluasi oleh AHY atas kepemimpinannya di Partai Demokrat.

“Seharusnya Mas AHY selaku ketua umum lebih bijak menanggapi isu ini. Ini beritanya sudah heboh ke mana-mana. Berarti Mas AHY kurang bisa meredam sampai orang awam tahu urusan internal partai dan reaksi yang berlebihan tersebut malah memperlihatkan kelemahan dari Demokrat di bawah Mas AHY,” tambah Hengky.

Hengky mengimbau kepada seluruh kader partai di Tanah Air untuk tidak melibatkan urusan internal partai dengan urusan kenegaraan. “Saya mengimbau kepada para kader partai agar tetap bijak membedakan urusan internal partai dan kenegaraan,” tutup Hengky. (rel)

Bank bjb Raih Penghargaan Indonesia Good Corporate Governance Award 2021

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bank bjb membuka lembaran awal tahun 2021 dengan raihan prestasi gemilang. Bank bjb dinobatkan sebagai peraih penghargaan 1st The Best Indonesia GCG Award VI 2021 Category BPD BUKU 3 Public Company dalam ajang bergengsi Indonesia Good Corporate Governance Award 2021.

Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan bank bjb Agus Mulyana yang diserahkan secara virtual via aplikasi ZOOM Cloud Meetings dalam momen penganugerahan yang diselenggarakan berbarengan dengan zoominar “Standardization of the implementation of sustainable GCG after the pandemic Covid-19” pada Jumat (5/2/2021).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah penanda awal yang baik yang akan menjadi bekal bagi bank bjb dalam mengarungi dunia usaha sepanjang tahun 2021. Penghargaan pada bidang GCG ini akan menjadi pelecut semangat bagi seluruh insan perseroan untuk terus mempertahankan kinerja terbaik sekaligus berinovasi demi mengakselerasi pertumbuhan bank bjb sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

“Penghargaan ini merupakan bekal penting yang akan digunakan perusahaan dalam mengarungi cakrawala dunia usaha industri keuangan nasional sepanjang tahun 2021. Kami percaya, penerapan prinsip GCG yang konsisten dan terjaga baik akan memberikan dampak kepada upaya untuk terus memperbaiki kualitas dan membentuk karakter perusahaan yang kuat dan adaptif untuk menghadapi tantangan yang diperlukan ada dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan usaha,” kata Widi.

Indonesia Good Corporate Governance Award merupakan ajang penghargaan yang diselenggarakan oleh Economic Review sejak 2015. Ajang ini merupakan penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang dinilai telah menerapkan prinsip GCG secara konsisten dan sangat baik sehingga mampu menghantarkan perusahaan untuk terus bertumbuh dan berkembang.

Bank bjb sendiri telah membuktikan dirinya sebagai salah satu perbankan yang konsisten mengalami pertumbuhan meskipun industri keuangan nasional tengah berada dalam kecamuk badai pandemi COVID-19. Sepanjang tahun 2020, bank bjb sukses mempertahankan tren pertumbuhan usaha yang positif. Tren positif ini diikuti pula oleh keberhasilan bank bjb dalam mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui penyaluran dan PEN yang melampaui target.

“Pencapaian positif yang diperoleh bank bjb sepanjang tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari peranan penerapan prinsip GCG secara konsisten. Penerapan prinsip tata kelola yang baik menjadi salah satu instrumen mitigasi risiko yang berfungsi sebagai jaring pengaman sehingga bank bjb dapat memiliki rasa aman dalam melakukan ekspansi di setiap lini usaha,” ujar Widi . (rel/sih)

DPRD Medan Usulkan Pemko Tarik Pajak Tiang Listrik

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar jutaan tiang PT PLN berdiri di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan, namun Pemko Medan tak juga mengambil kebijakan memungut pajak atas kekayaan daerah.

Atas kealpaan itu, anggota Komisi III DPRD Medan T Edriansyah Rendy menyarankan kepada Pemko Medan untuk memungut pajak daerah dari PLN. Rendy sapaan Politisi Nasdem ini mengungkapkan, PT PLN merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan bisnisnya dengan memungut dan memasang tarif kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu Pemko Medan membuat kajian agar tiang-tiang PLN dipungut pajak atau restribusinya.

 Dia menyampaikan, PT PLN di Medan selama ini sudah banyak dibantu oleh Pemko Medan melalui aset-asetnya, seperti memberikan kemudahan dalam memasang instalasi ataupun tiang-tiang listrik di trotoar jalan, tak jarang saat ini PT PLN melakukan penggalian kabel di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Sehingga keberadaannya mengambil hak pengendara dan pejalan kaki, ataupun ada juga yang merusak estetika kota.

“Atas kerugian itu, Pemko Medan harusnya sudah membuat kajian untuk mengambil kebijakan menarik restribusi ataupun pajak pendirian tiang listrik. Masa urus tower saja ditarik IMB, kenapa ini tiang listrik tidak ditarik IMB nya,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

 Rendy menambahkan, Pemko Medan melalui  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Restribusi dan Pajak Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu hendaknya duduk bersama untuk melakukan kajian pemungutan Restribusi ini. Sehingga, tiang-tiang PT PLN, yang sudah mengambil hak pejalan kaki serta mengganggu estetika kota ini bisa dipungut pajak atau restribusinya, yang mana hasil pungutannya akan dikembalikan untuk menggantikan hak pejalan kaki dan memperindah kota ini.

Politisi muda ini juga mengkritisi, tiang-tiang PLN ada yang berdiri langsung di bibir parit, sehingga rentan tumbang. “Untuk itu, kami dari Komisi III DPRD Medan kepada PT PLN agar terus meningkatkan pelayanannya, baik sebagai penyalur listrik maupun menjaga instalasinya,” katanya.

Rendy menambahkan, bisnis yang dijalankan PT PLN ini merupakan bisnis pelayanan oleh perusahaan negara, yang pasarnya sudah pasti dari individual, dan instansi swasta maupun negeri, tapi tak kunjung memberikan gratis kepada rumah ibadah. Jadi, sudah seharusnya PT PLN merawat pasar dengan kepatutan dan kepatuhan mengikuti aturan yang berlaku di setiap wilayah kerjanya.(adz)

Jalan Penghubung Antar Desa Harus Segera Diperbaiki

NYARIS PUTUS: Badan jalan menghubungkan Desa Lae Luhung ke Desa Pardomuan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, nyaris putus akibat longsor beberapa waktu lalu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

Nyaris Putus Akibat Longsor di Dairi Beberapa Waktu Lalu

NYARIS PUTUS: Badan jalan menghubungkan Desa Lae Luhung ke Desa Pardomuan, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, nyaris putus akibat longsor beberapa waktu lalu.RUDY SITANGGANG/SUMUT POS.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Ratusan kepala keluarga di Desa Lae Luhung, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, mengeluhkan kondisi badan jalan yang rusak parah akibat longsor yang terjadi beberapa waktu lalu. Longsor sedalam 2 meter yang terjadi itu, merusak separuh badan jalan yang menghubungkan sejumlah desa di Kabupaten Dairi.

Badan jalan yang menghubungkan Desa Lae Luhung, Desa Pardomuan, dan Desa Lae Itam itu, kini nyaris terputus. Pengendara mobil ataupun sepeda motor, harus ekstra hati-hati saat melintasi kawasan bekas longsor itu. Adapun lokasi badan jalan yang longsor berada di Dusun Lae Bahbah.

Warga Dusun Lae Logan I, Desa Lae Luhung, Anton Sitanggang (50) dan Bariel Simbolon (62), belum lama ini menyampaikan, badan jalan yang rusak karena longsor itu, sudah lama terjadi. Awalnya, badan jalan yang longsor masih sedikit. Tapi, karena tidak langsung ditangani untuk diperbaiki, badan jalan yang longsor semakin melebar pada 2020 lalu, tepatnya saat musim penghujan melanda wilayah tersebut.

Kedua warga itu mengaku, jalan tersebut merupakan satu-satunya akses masyarakat menuju Pekan Pardomuan. Kendaraan hanya bisa melintas satu jalur. Sehingga, jika melintasi kawasan longsor dengan panjang sekitar 50 meter itu, harus saling bergantian.

“Dan kondisi jalan yang rusak itu sangat mengancam keselamatan pengendara mobil maupun sepeda motor, khususnya saat malam hari, karena medan jalan menanjak serta bertikungan,” ungkap Anton didampingi Bariel.

Menurut mereka, jika jalan itu akhirnya terputus, maka warga Desa Lae Luhung di 4 dusun, akan terisolir. Warga juga tidak akan bisa lagi membeli bahan pangan maupun menjual hasil pertanian ke Pekan Pardomuan.

Selain di Dusun Lae Bahbah, badan jalan longsor juga ada selepas Pekan Pardomuan. Jika tidak sehera ditangani, tidak tertutup kemungkinan badan jalan terputus total, dan warga akan terisolir.Dengan adanya kondisi ini, warga pun meminta Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, untuk memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Dairi, agar segera melakukan perbaikan.

Sekretaris Dinas PUTR Kabupaten Dairi, Frianto Naibaho mengaku, belum mengetahui badan jalan yang longsor tersebut. Namun dia mengatakan, akan segera melakukan pengecekan.

Ditanya soal apakah tahun ini ruas jalan yang rusak itu akan diperbaiki? Frianto mengatakan, akan mengecek kondisi realnya. “Kami lihat dulu. Jika memang longsor, nanti akan kami koordinasikan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), supaya segera ditangani,” pungkasnya. (rud/saz)

10 Tokoh Labura Divaksin anti Covid-19

LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 10 publik figure Kabupaten Labuhanbatu Utara mendapat vaksinasi Covid-19 di acara pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Labuhanbatu Utara, Jumat (5/2) di Aula Ahmad Dewi Syukur Aek Kanopan.

Plt Bupati Labura menjalani Vaksinasi di acara pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ke-10 penerima vaksinasi tersebut Plt Bupati Labuhanbatu Utara, Dwi Prantara. Dandim 0209 Labuhanbatu, Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu, Kumaedi. Kemudian dari Polres Labuhanbatu, Kompol Hendri Matondang.

Juga, Sekdakab Labura, Habibuddin Siregar, Kasatpoll PP Labura, Irwansyah Wijaya Pohan, Kapolsek Kecamatan Kualuh Hulu, AKP Syahrial Sirait. Kabag Kesra, Tasrip Harahap, Ketua MUI Labura, Aminurrasid dan Pendeta Labuhanbatu Utara, Anggiat Saut Simanullang.

Plt Bupati Labuhanbatu Utara, Dwi Prantara dikesempatan itu mengatakan keberhasilan program vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara ini akan sangat bergantung pada partisipasi dan dukungan seluruh masyarakat.

“Vaksin ini adalah alat untuk melindungi diri. Namun yang lebih penting bahwa vaksi ini juga digunakan untuk melindungi seluruh masyarakat Labuhanbatu Utara Khususnya dan melindungi peradaban umat manusia di seluruh dunia,” jelasnya.

Meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, kata Dwi perlu diingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan.

“Ini harus tetap terus dilakukan, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumuman. Dengan semboyan ‘Saya Siap untuk Divaksin’. Sukeskan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Labuhanbatu Utara,” bebernya.

Kepala Dnas Kominfo Labura, Sugeng mengatakan pencanangan Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Labuhanbatu dilakukan pihak Dinas Kesehatan Labuhanbatu Utara. Setelah tahap I vaksinasi dilakukan kepada 10 orang publik figur. Kemudian akan disusul, Minggu (6/2) dengan sasaran vaksinasi secara serentak terhadap 1687 orang tenaga kesehatan (Nakes) di 18 Puskesmas dari 8 Kecamatan se Labuhanbatu Utara. (fdh)

Respon Cepat Penanganan Kasus Anak, Polres Asahan Terima Penghargaan

TERIMA: Jajaran Polres Asahan saat menerima penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak.

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Guna memutus mata rantai kekerasan terhadap anak, Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak bersama Polda Sumut, menggelar kerja sama dalam memberikan pengharagaan kepada pelaku yang ikut menangani kasus kekerasan terhadap anak.

TERIMA: Jajaran Polres Asahan saat menerima penghargaan dari Komnas Perlindungan Anak.

Ajang pemberian penghargaan ini digelar di Aula Tribrata Polda Sumut, Kamis (4/2) sekira pukul 14.00 WIB.

Dalam arahan Kapolda Sumut, yang dibacakan Wadirkrimum Polda Sumut, AKBP Faisal Napitupulu mengatakan, anak merupakan aset bangsa. Karena itu, perlu dijaga demi berlangsungnya masa depan negara. Dan menurutnya, kejahatan terhadap anak adalah kejahatan yang masuk dalam kategori extra ordinary crime, alias kejahatan luar biasa.

Sementara Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, yang diwakili Sekjen Komnas Perlindungan Anak, Dhanang Sasongko menjelaskan, anak merupakan aset negara yang harus dijaga.

“Rawat dan jagalah mereka, karena kejahatan terhadap anak pasti dimulai dari perbuatan baik terhadap anak, yang mengakibatkan anak terbuai, dan anak tidak merasa pelaku akan melakukan kejahatan tersebut. Mari kita beri perhatian khusus untuk anak, apalagi pemerintah telah mengeluarkan PP No 70 Tahun 2020, yang memberikan hukuman kebiri kimia kepada pelaku kejahatan sexual terhadap anak,” ungkap Dhanang.

“Karena itu, mari kita jaga anak yang merupakan aset bangsa dan negara, sehingga nantinya Indonesia bisa jadi negara yang kuat dengan anak-anak bangsa yang sehat, kuat, serta cerdas,” imbuhnya.

Selanjutnya acara tersebut dilanjutkan dengan pemberian penghargaan oleh Komnas Perlindungan Anak terhadap 10 Polres di jajaran Polda Sumut, yang satu di antaranya Polres Asahan. Polres Asahan diberikan penghargaan atas respon cepatnya menangani kasus anak, yang berkonflik dengan hukum.

Penghargaan tersebut juga menitipkan harapan untuk terus menjalankan tugas dan pengabdian sebagai anggota Polri yang berintegritas, terhadap Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, Kasat Reskrim Polres Asahan AKP Rahmadani, dan Kanit PPA IPDA Rospita Nainggolan.

Setelah pemberian penghargaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi urun rembuk, dalam memutus matai rantai kekerasan terhadap anak di Sumut. (mag-9/saz)

6 Orang Warga Asahan Suspek Covid-19

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Total warga Kabupaten Asahan terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 545 orang, dan 6 orang dinyatakan berstatus suspek, 71 orang menjalani perawatan, 443 orang sembuh serta 31 orang meninggal dunia.

Kadis Kominfo selaku juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Asahan, Rahmat Hidayat Siregar, menjelaskan data tersebut merupakan hasil data surveilans dari seluruh puskesmas yang ada di wilayah Asahan pada Kamis (4/2).

Menurut Rahmat, suspek adalah deman di atas suhu 38 derajat celcius atau memiliki riwayat demam. Selain itu juga memiliki gejala gangguan sistem pernafasan (pilek, batuk, sakit tenggorokan) pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di daerah atau riwayat kontak dengan kasus pasien terkonfirmasi Covid-19.

Rahmat Hidayat dan tim terus mengimbau masyarakat Asahan agar tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) 3 M yaitu Menggunakan Masker setiap saat, Mencuci tangan dengan sabun serta Menjaga jarak.

“Hari kembali ada 2 warga lagi yang terkonfirmasi, namun ada 6 orang yang sembuh dan 1 orang meninggal dunia, jadi jumlah warga Asahan selama pandemi Covid sebanyak 545,”ungkap Rahmat Hidayat.

Optimalkan Hasil Pajak dan Retribusi Asahan

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan tahun 2021 berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu di antaranya dengan mengoptimalkan data transaksi usaha wajib pajak terhadap sektor hotel, restoran, hiburan dan parkir dengan bantuan tapping box.

Pengunaan alat Tapping Box yang dihibahkan Bank Sumut ini akan memperketat pengawasan terhadap berbagai jenis pajak untuk mengoptimalkan PAD, mempermudah wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang akan dibayar dan mempercepat laporan.

“Selain untuk peningkatan PAD, juga sebagai bentuk transparansi pembayaran pajak daerah,” kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Asahan, Sorimuda Siregar, Kamis (4/2).

Sorimuda juga menyampaikan, penggunaan alat tersebut juga dapat mengurangi interaksi langsung antara petugas pajak dengan wajib pajak di masa pandemi.

“Penerapan Tapping Box tersebut, berdasarkan peraturan Bupati Asahan nomor 24 tahun 2020 tentang pembayaran dan pemunggutan pajak daerah secara sitem online. Alat ini akan dipasang pada sistem yang dimiliki oleh wajib pajak dan terhubung dengan sistem online yang dimiliki oleh Bappenda, Bank Sumut dan KPK,” ujar Sorimuda, sembari mengatakan pihaknya yakin PAD Asahan akan meningkat.

Dijelaskannya, transaksi elektronik dari fungsi alat Tapping Box meliputi pelapor data transaksi usaha dan penyajian perekam data transaksi usaha.

“Untuk penerapan ini sudah kami sosialisasikan kepada pengusaha, dan kami sudah paparkan penjelasan mengenai sistem yang baru,” tambahnya.

Berdasarkan data yang diberikan, PAD Tahun 2020 Kabupaten Asahan sebesar Rp59,94 miliiar, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp55,1 miliar. Terlihat adanya peningkatan PAD sebesar Rp4,84 miliar. (mag-9)

1...3,6153,6163,617...15,733Page 3,616 of 15,733

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor