MEDAN, SUMUTPOS.CO – Untuk kedua kalinya, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memperpanjang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Jika sebelumnya PPKM berlaku mulai 1-14 Februari, diperpanjang hingga 28 Februari. Kini kembali diperpanjang hingga 14 Maret 2021.

“Perpanjangan PPKM ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar di Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41 Medan, Senin (1/3).

Perpanjangan PPKM tersebut dituangkan dalam Instruksi Gubernur Sumut Nomor 188.54/5/INST/2021 tentang Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Sumut.

Disebutkan, hingga tanggal 28 Februari 2021 angka kematian (Case fatality rate/CFR) Sumut masih di atas rata-rata nasional yaitu 3,41%, recovery rate 86,5 dan positivity rate 7,2%. Untuk itu masih diperlukan langkah sistematis, strategis, cepat, tepat, fokus, dan terpadu untuk mengendalikan penyebaran pandemi Covid-19, dengan memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat secara tepat dan terukur.

“Berdasarkan penularan yang masih terjadi, Gubernur Sumut kembali memperpanjang PPKM hingga Covid-19 di Sumut terkendali,” ujar Irman yang juga Koordinator Informasi Satgas Penanganan Covid-19 Sumut.

Instruksi Gubernur tersebut berisi, pertama, mengenai pembatasan tempat kerja dengan menerapkan kerja dari rumah sebesar 50 persen dan kerja dari kantor sebesar 50 persen, dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat.

Kedua, usaha yang berkaitan dengan bahan pokok masyarakat diizinkan 100 persen. Jenis usaha kontruksi juga diizinkan beroperasi 100 persen. Namun kedua usaha itu tetap diminta mengatur jam operasional dan protokol kesehatan yang ketat.

“Pengaturan kegiatan restoran masih diberlakukan. Kapasitas dibatasi sebesar 50 persen. Jam operasional juga dibatasi hanya sampai pukul 21.00 WIB saja,” kata Irman.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00 WIB. Pembatasan jam operasional untuk tempat hiburan lainnya (klab malam, diskotik, pub/live music, karaoke keluarga, karaoke executif, bar, griya pijat, SPA, bola gelinding, bola sodok, mandi uap, seluncur dan area permainan ketangkasan) sampai dengan pukul 22.00 WIB.

Mengizinkan tempat ibadah untuk digunakan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, serta mengizinkan kegiatan sosial kemasyarakatan maupun keagamaan lainnya dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan prokes dan bila perlu diupayakan dilakukan secara daring/online.

Meski begitu, Tim Monitoring Satgas Penanganan Covid-19 Sumut masih menemukan pelanggaran jam operasional yang ditentukan sesuai Instruksi Gubernur. Saat dirazia, ada beberapa pelaku usaha yang masih membuka usahanya hingga melewati batas diizinkan yakni pukul 22.00 WIB.

“Kita harapkan para pelaku usaha mematuhi Instruksi Gubernur dan peraturan kepala daerah di masing-masing tempat, ini dilakukan semata untuk kepentingan bersama, yakni mengendalikan Covid-19,” kata Irman.

Senada, Juru Bicara Satgas Covid-19 Sumut, Aris Yuhariansyah, menyebutkan surat perpanjangan PPKM itu akan segera ditandatangani Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Memang akan diperpanjang, masih menunggu diteken gubernur surat edarannya,” katanya menjawab wartawan, Senin (1/3).

Selain terkait batas waktu yang telah berakhir, adapun latar belakang rencana PPKM kembali diperpanjang, lantaran masih tingginya kasus Covid-19 di Sumut di mana 28 Februari 2021 mencapai 24.528 kasus.

Kemudian pula, dalam satu hari ada terjadi penambahan sebanyak 110 kasus pasien positif Covid-19. Di mana 97 kasus diantaranya berasal dari Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang sebanyak 12 kasus. “Bakal ada evaluasi. Di mana permasalahan yang harus dibenahi, bagaimana progres PPKM selama ini,” ungkapnya.

Sasaran Vaksinasi 300 Ribu

Selain itu, tentang vaksinasi Covid-19 tahap II, Satgas Penanganan Covid-19 Sumut akan memberikan vaksin kepada pekerja publik. Di antaranya personel TNI/POLRI, guru, jurnalis, hingga lansia di atas 60 tahun. Sasaran vaksin pada tahap II sekitar 300.000 orang.

Selain vaksinasi, cara jitu untuk mengurangi penularan Covid-19 adalah dengan penerapan 5M oleh masyarakat. Gerakan 5M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi.

“Menerapkan 5M adalah upaya jitu mengurangi penularan. Bukan hanya melindungi diri sendiri, melainkan juga melindungi orang lain,” kata Irman. (prn/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Setelah dua kali menjalani operasi pemisahan, bayi kembar siam yang diberi nama Adam dan Aris dinyatakan sehat dan diperbolehkan untuk pulang. Anak dari pasangan Supono (32) dan Nur Rahmawati (26) segera dibawa pulang ke kampungnya Dusun Sei Kelapa II, Desa Tanjung Haloban, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Untuk memastikan prosesnya berjalan dengan baik, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi kembali mengunjungi Adam dan Aris yang kini berusia dua tahun lebih di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) H Adam Malik, Jalan Bunga Lau, Kemenangan Tani, Kecamatan Medan Tuntungan, Senin (1/3).

Gubernur gembira melihat perkembangan kondisi kesehatan Adam-Aris yang sangat baik. “Alhamdulillah semua berjalan lancar, dan anak-anak (Adam-Aris) pun sekarang terlihat lebih sehat,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Sumut Alwi Mujahit Hasibuan.

Gubernur juga mengapresiasi tim dokter yang telah berhasil melakukan pemisahan hingga dua kali operasi. Dan perkembangan kesehatannya sangat baik hingga saat ini.

“Saya ke sini ingin melihat keberhasilan tim dokter melakukan pemisahan bayi kembar siam, Adam dan Aris. Waktu saya datang ke mari, mereka terlihat masih kecil, dan saat itu masih direncanakan dilakukan observasi, apakah bisa dipisahkan atau tidak. Alhamdulillah semua berjalan lancar,” ujar Edy Rahmayadi, sembari mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) akan tetap melakukan pemantauan, setelah bayi kembar siam dibawa pulang ke rumahnya.

Direktur Utama RSUP H Adam Malik, Zainal Safri, mengatakan walau nanti Adam-Aris sudah boleh pulang, namun mereka tetap harus menjalani kontrol ke RSUP Adam Malik. “Hari Rabu ini, Adam dan Aris direncanakan akan pulang ke kampung halamannya, kondisinya pun sudah 100% sehat. Nantinya mereka akan tetap melakukan kontrol setiap tiga bulan sekali, untuk memantau kesehatan mereka,” jelasnya.

Sebelumnya, Nur Rahmawati yang merupakan orang tua Adam-Aris mengaku senang atas perhatian yang diberikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi. “Bapak Gubernur memberikan perhatian lebih kepada kami, tiga kali mengunjungi kami. Bahkan saat operasi beliau datang untuk memastikan semua prosesnya berjalan dengan baik, inginnya bisa jumpa lama dengan Bapak Gubernur. Namun karena waktu beliau sangat sibuk, kami pun memakluminya,” ujarnya.

Ia bercerita, awal mula saat mengandung Adam dan Aris tidak ada pertanda apa-apa, seperti pada kehamilan pada umumnya. Namun saat usia kandungan berusia 5 bulan, baru ketahuan banyinya kembar siam setelah melihat hasil USG. “Kami pun sempat bingung dan mencari dokter untuk menolong anak kami,” ungkapnya.

Namun, kata Nur, sedari awal mereka sudah ikhlas dan berserah diri pada Allah SWT. Prinsipnya, bila memang diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk membesarkan Adam dan Aris, pasti Allah akan memudahkannya. Keyakinan itu yang membuat mereka kuat, hingga akhirnya usaha yang mereka lakukan pun membuahkan hasil.

“Sudah tidak terbilang lagi bagaimana bahagianya saya saat ini, anak-anak bisa melalui operasi tanpa kendala, dan sekarang kondisinya pun dalam keadaan baik. Terima kasih kepada Bapak Gubernur Edy Rahmayadi dan tim dokter yang telah membantu kami sekeluarga,” ujarnya. (rel/prn)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dari sekian banyak tenaga kesehatan (nakes) dan pejabat publik di Sumatera Utara (Sumut) yang divaksin Covid-19, dua orang diduga terkonfirmasi positif corona usai divaksin. Keduanya saat ini menjalani perawatan atau isolasi.

Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengakui ada dua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 dari sekian banyak yang divaksin tahap pertama. “Ada dua orang yang dirawat (karena positif Covid-19), padahal sudah divaksin,” ujar Edy diwawancarai wartawan usai menjenguk bayi kembar siam Adam dan Aris di RSUP H Adam Malik Medan, Senin (1/3).

Menurut Edy, belum bisa dipastikan kedua orang tersebut positif corona usai divaksin atau sebaliknya. “Saat ini sedang diteliti, apakah dia terkena virus corona sebelum divaksin atau sesudah divaksin. Jadi, itu belum bisa dipastikan,” katanya.

Edy menyatakan, kekebalan tubuh tidak bisa begitu saja menyelesaikan pandemi virus corona. Oleh sebab itu, walaupun sudah divaksin maka tetap harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat. “Protokol kesehatan itu menjadi hal yang mutlak. Vaksinasi sifatnya hanya sementara untuk memutus penyebaran virus,” ungkap dia.

Lebih lanjut Edy mengatakan, vaksinasi Covid di Sumut berjalan cukup baik. Kendati demikian, tetap dievaluasi untuk prioritas daerah yang terdampak paling besar. “Tidak dibagi rata semua alokasi vaksin yang diberikan dari Pemerintah Pusat kepada 33 kabupaten/kota. Medan, Binjai, dan Deliserdang sebagai penyangga. Selanjutnya, Simalungun, dan Pematangsiantar. Sejumlah daerah tersebut menjadi prioritas,” jelasnya.

Ia berharap, dengan memetakan daerah prioritas vaksinasi corona tersebut, bisa menekan angka penularan corona di Sumut. “Mudah-mudahan bisa mengurangi dan menghambat penyebaran Covid-19,” ucap Edy.

Dia menambahkan, terkait vaksinasi tahap kedua, saat ini sedang diatur sasarannya. Selain pekerja ASN, TNI, Polri, pekerja publik, dan guru, vaksinasi juga menyasar kepada kalangan sektor perekonomian. “Kalau pelaku ekonomi sakit, maka berdampak terhadap roda perekonomian sehingga tak jalan. Maka dari itu, mereka juga perlu divaksin dan bahkan termasuk juga kalangan wartawan,” tukasnya.

Terpisah, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Sumut dr Aris Yudhariansyah menyampaikan, vaksinasi Covid-19 dosis 1 terhadap nakes di Sumut sudah mencapai 90,3 persen atau 64.158 nakes dari 71.058 sasaran. Sedangkan nakes yang ditunda divaksin kini jumlahnya 12.893 orang.

“Dari 33 kabupaten/kota yang telah melaksanakan vaksinasi dosis 1, paling banyak adalah nakes di Medan 20.103 orang. Kemudian, disusul Deliserdang 4.813 orang, Langkat 3.065 orang, Pematangsiantar 2.514 orang, dan Simalungun 2.314 orang. Sementara paling sedikit ialah Pakpak Bharat 425 orang, dan Nias Barat 502 orang,” ungkap Aris.

Untuk nakes yang sudah disuntik vaksin dosis 2, sambung Aris, jumlahnya kini mencapai 38.797 orang. Jumlah ini meliputi 32 kabupaten/kota, karena Nias Barat belum ada mengirim datanya. “Jumlah terbanyak dosis 2 juga Medan 13.065 nakes, Deliserdang 3.951 nakes, Langkat 2.177 nakes, Simalungun 2.090 nakes, dan Pematangsiantar 2.078 nakes,” bebernya.

Terkait kasus baru Covid-19, dia menyebutkan, hingga Senin sore akumulasi kasus positif telah mencapai 24.666 orang. Angka ini kembali meningkat, setelah didapatkan 138 kasus baru dari 9 kabupaten/kota. Begitu juga dengan angka kesembuhan, jumlahnya kini 21.314 orang usai bertambah 100 kasus baru dari 4 daerah. Untuk angka kematian Covid-19 hanya bertambah 1 kasus baru dari Medan, saat ini akumulasinya menjadi 838 orang.

“Dari data-data tersebut, diketahui terdapat 2.514 orang, sedikit meningkat dibanding hari sebelumnya 2.477 orang. Dari jumlah itu, 631 orang isolasi di rumah sakit dan 1.883 orang isolasi mandiri,” tandasnya.

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis

Terpisah, Ketua Dewan Pakar Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Menaldi Rasmin mengatakan, vaksinasi Covid-19 yang sedang dilaksanakan adalah cara paling etis untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas.

“Kalau enggak etis, gampang kok, biarin aja nanti siapa yang tahan. Yang enggak tahan ya enggak tahan, tapi itu enggak etis. Cara yang paling etis adalah seperti yang dilakukan oleh pemerintah dengan memvaksin,” kata Menaldi dalam diskusi secara virtual, Senin (1/3).

Menaldi mengatakan, untuk mencapai kekebalan komunitas minimal 70 persen masyarakat Indonesia harus disuntik vaksin.

Namun ia mengingatkan, upaya menekan pandemi Covid-19 tak hanya bergantung pada vaksin, tetapi kedisiplinan terhadap protokol kesehatan. “ Vaksinasi adalah pencegahan tahap kedua, secondary prevention, yaitu untuk mencegah orang jangan sampai sakit, kalau sakit jangan sampai berat,” ujarnya.

Lebih lanjut Menaldi menyinggung terkait gejala yang dirasakan oleh para penyintas Covid-19. Ia mengatakan, 21 persen penyintas Covid-19 merasakan gejala long Covid-19. “Itu bisa menimbulkan gangguan anatomi struktur di parunya, sehingga dia gampang mengalami infeksi berulang, jadi harus berobat ulang,” pungkasnya. (ris/kps)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dua mantan anggota DPRD Sumut, yakni Syamsul Hilal dan Ramli, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman lebih berat dari 12 rekan-rekannya sesama anggota DPRD periode 2009-2014. Pasalnya, keduanya tidak mengakui perbuatannya menerima suap uang ketok palu dari Gubernur Sumut saat itu, Gatot Pujo Nugroho.

Syamsul Hilal dan Ramli dituntut hukuman selama 5 tahun penjara, dalam sidang dugaan suap uang ketok palu 14 mantan anggota DPRD Sumut yang digelar secara virtual di Ruang Cakra 8 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (1/3).

Tim JPU KPK menilai keduanya tidak mengakui perbuatannya sebagaimana dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana.

“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Hilal dan Ramli dengan pidana selama 5 tahun penjara,” ujar Hendra Eka Syaputra dalam nota tuntutannya yang dibacakan secara bergantian.

Selain itu, terdakwa Syamsul Hilal juga didenda sebesar Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Ia juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp477 juta, dengan ketentuan apabila dalam waktu satu bulan setelah putusan maka harta bendanya disita untuk negara.

“Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana selama 1 tahun 6 bulan,” ujarnya di hadapan Hakim Ketua, Immanuel Tarigan.

Untuk terdakwa Ramli, didenda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp497 juta subsider 1 tahun penjara.

Sementara 12 terdakwa lainnya di antaranya Megalia Agustina, Ida Budiningsih dan Mulyani dituntut masing-masing selama 4 tahun 6 bulan penjara denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa Megalia Agustina dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp540 juta subsider 1 tahun 6 bulan penjara.

Terhadap terdakwa Ida Budiningsih dan Mulyani, dibebankan membayar uang pengganti Rp452 juta subsider 1 tahun 6 bulan penjara.

Kemudian terdakwa Robert Nainggolan, Layari Sinubakan dan Japorman Saragih dituntut masing-masing selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Kemudian terdakwa Robert Nainggolan dan Japorman Saragih membayar uang pengganti sebesar Rp427 juta, Layari Sinukaban sebesar Rp377 juta subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Terdakwa Sudirman Halawa dan Irwansyah Damanik dituntut masing-masing selama 4 tahun 6 bulan denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Sudirman Halawa dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp417 juta, Irwansyah Damanik sebesar Rp602 juta subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Kemudian terdakwa Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan dan Ahmed Husen Hutagalung masing-masing dituntut selama 4 tahun penjara denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan. Terdakwa Nurhasanah dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp427 juta, Ahmad Husen sebesar Rp752 juta subsider masing-masing selama 1 tahun penjara.

Terakhir, terdakwa Rahmad Perdamean Hasibuan dituntut selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan.

Terdakwa Jamaluddin Hasibuan dan terdakwa Rahmad Perdamean Hasibuan tidak lagi dikenakan uang pengganti, karena sebelumnya sudah mengembalikan uang suap ke KPK.

Selain kurungan badan, ke 14 terdakwa juga dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung para terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya.

Tim JPU KPK menilai, hal yang memberatkan para terdakwa menyalahgunakan wewenangnya dengan menggunakan jabatan untuk melakukan kejahatan. Terdakwa juga dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan hal yang meringankan, para terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.

Usai mendengarkan tuntutan, Hakim Ketua Immanuel Tarigan memberikan kesempatan kepada penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan (pledoi) pada sidang 2 pekan mendatang.

Sebelumnya jaksa KPK, Ronald Ferdinan Worotikan mengungkapkan, 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut meminta “uang ketok palu” terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2009-2014 dan 2014-2019 dengan angka bervariasi mulai dari Rp400 juta-Rp700 juta.

Para terdakwa merupakan anggota DPRD Sumut periode 2009 sampai 2014 mempunyai tugas dan wewenang antara lain, membentuk Peraturan Daerah (Perda) Provinsi bersama Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho saat itu.

Para terdakwa dikenai dugaan menerima suap atau hadiah terkait fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sumut, yakni Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015. (man)