BANTU: Ketua Dekranasda Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata (4kiri) didampingi Kadis Perindagkop, Oloan Hasugian menyerahkan bantuan benang dan alat tenun kepada penenun Silalahi, Kecamatan Silahisabungan.
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Serli Napitupulu, penjahit sekaligus desainer dari Kecamatan Sidikalang yang merupakan binaan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Dairi, meraih penghargaan pada perlombaan desain masker yang diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Pusat dalam rangka memperingati Hari Ibu dan Pemberdayaan Potensi Perempuan Indonesia.
BANTU: Ketua Dekranasda Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata (4kiri) didampingi Kadis Perindagkop, Oloan Hasugian menyerahkan bantuan benang dan alat tenun kepada penenun Silalahi, Kecamatan Silahisabungan.
Serli meraih penghargaan sebagai 25 peserta terbaik masker kategori fashion dari 300 orang peserta yang mengirimkan karya pada perlombaan memperebutkan piala Ketua Umum Dekranasda nasional.
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika Dairi, Rahmatsyah Munthe, Kamis (21/1) mengatakan, Ketua Dekranasda Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata mengapresiasi penghargaan yang diraih Serli Napitupulu.
Menurut Romy, awalnya Serli sempat ragu dan kurang percaya diri ikut lomba karena waktu yang sempit dan ketua dewan juri yang merupakan menteri.
Rumah Mode Tabitha, yang merupakan milik Serli mulai giat membuat masker sejak masa pandemi Covid-19. Tabitha secara konsisten terus memproduksi masker dengan kualitas yang semakin lama semakin baik.
“Dan semoga memberi inspirasi bagi kita semua,” ujar Serli.
Serli Napitupulu mengatakan, konsep desain masker yang diproduksi ramah lingkungan dengan menggunakan bahan kain tenun Ulos Silahisabungan.
“Bahan kain tenun Ulos Silahisabungan menggunakan bahan pewarna alami, di bagian masker saya gunakan motif bintang maratur. Untuk menambah bagian aksesorisnya, saya tambahkan aksen bagian kebaya untuk mempercantik tampilan masker,” jelasnya.
Serli menyampaikan terimakasih kepada Ketua Dekranasda Dairi, Ny Romy Mariani Simarmata atas dukungan serta pembinaan yang diberikan selama ini.
Seperti yang diketahui, di tengah pandemi Covid-19, Dekranasda Dairi terus mendukung para penenun Silalahi. Dekranasda melakukan pembinaan dan pelatihan tenun kain Silalahi dengan pewarna alami oleh kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) Marsipaihutan di Kantor Kepala Desa Silalahi I, Sabtu (16/1) lalu.
Pemkab Dairi melalui Dekranasda menyerahkan alat tenun Gedokan dan alat pewarna komplit.
Dinas Perindagkop juga memberikan bantuan berupa 185 kilogram benang yang terbagi menjadi 125 kg untuk penenun gelombang pertama dan 60 kg untuk petenun untuk Kelompok UPPKS Marsipaihutan.
Bantuan diserahkan untuk mendukung kegiatan penenun untuk melestarikan kain tenun Silalahi agar semakin dikenal. (rud/ram)
RAZIA: Aparat polisi Polsek Medan Baru merazia sebuah hotel di Kota Medan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengatasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru melakukan razia di sejumlah tempat hiburan, Spa, Panti Pijat, Hotel Melati, dan Karaoke yang ada di wilayah Hukum Polsek Medan Baru, Rabu (20/1) Malam.
RAZIA: Aparat polisi Polsek Medan Baru merazia sebuah hotel di Kota Medan.
Dalam razia tersebut, Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo SIK MH diwakili Wakapolsek Medan Baru, AKP Ully Lubis SH dengan didampingi Kanit Reskrim Iptu Irwansyah Sitorus SH MH, Kanit Intelkam AKP Siswoyo, Kanit Sabhara Iptu Carles Siregar, Panit Reskrim, Panit Intelkam, serta para personel Reskrim, personel Sabhara, dan personel Intelkam Polsek Medan Baru. Selain itu, personel Babinsa Koramil Medan Barat, Tim Kecamatan Medan Petisah, para Kepling serta petugas Dinas Sosial juga turut hadir.
Wakapolsek Medan Baru, AKP Ully Lubis SH mengatakan, razia dilakukan menindaklanjuti laporan masyarakat maraknya kegiatan protistusi di wilayah Hukum Polsek Medan Baru. Dari hasil razia yang dilakukan ini, kata dia, terdapat 5 lokasi hotel di wilayah hukum Medan Baru, maupun penginapan yang disambangi petugas, di antaranya Hotel Sibayak, Hotel Menara, Hotel Merlin, Hotel Rakasih, Hotel Citra Arsari.
“Dari lokasi tersebut, kami mengamankan ditemukan pasangan yang tidak ada ikatan suami istri sedang berada di dalam kamar. Ketiga pasangan tersebut kita pastikan sudah dewasa yang kemudian dilakukan pembinaan dan diserahkan kepada pihak Dinas Sosial,” ujar Ully kepada sejumlah wartawan di Medan.
Selain melakukan penindakan berupa razia, lanjutnya, petugas juga memberikan imbauan kepada pihak pengelola maupun pegawai untuk mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) seperti menggunakan masker jika keluar rumah, mengambil jarak, rajin mencuci tangan, menjaga kebersihan dan tidak melakukan kerumunan massa. Kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar dan kondusif serta tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
“Upaya ini penting untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” pungkasnya. (mag-1/ila)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Keputusan pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dinilai sudah tepat. Sebab, kasus positif Covid-19 masih terus bertambah.
dr Ardiansyah Bahar.
“PPKM adalah salah satu upaya untuk menekan penyebaran Covid-19 di masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) dr Ardiansyah Bahar kepada wartawan, Kamis (21/1/2021).
Menurut dia, meningkatnya kasus pada masa PPKM memang perlu dievaluasi. “Tapi saya pribadi melihat yang bermasalah bukan pada kebijakannya, tapi penerapannya yang tidak seketat saat PSBB,” ujar Ardiansyah.
Dia mengatakan, pembatasan menjadi sebuah keharusan dalam mencegah mobilisasi orang-orang agar tidak menyebabkan Covid-19 terus meningkat. “Tapi pembatasan tanpa adanya kompensasi tentu kurang bijak,” katanya.
Dia menilai semua sumber daya harus dikerahkan untuk membantu masyarakat yang aktivitasnya dibatasi. “Sehingga kebutuhan ekonomi tidak menjadi alasan masyarakat melanggar pembatasan yang diberlakukan,” ujarnya.
Seiring pembatasan mobilitas, testing dan tracing harus terus digencarkan. “Sambil menunggu distribusi dan penyuntikan vaksin selesai,” tegas Ardiansyah.
Pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 8 Februari. Kebijakan ini berlaku di tujuh provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Dari ketujuh provinsi tersebut, hanya Banten dan Yogyakarta yang mengalami penurunan kasus positif Covid-19.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mendukung perpanjangan PPKM. Bahkan, menurut dia, PPKM di Jawa dan Bali seharusnya diikuti daerah lain. Terutama daerah-daerah yang memenuhi syarat PPKM.(adz)
BACAKAN: Sekdakab Indra Salahuddin membacakan pidato Bupati Langkat Terbit Rencana PA pada forum konsultasi publik RKPD 2022.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menggelar Forum Konsultasi Publik, membahas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat tahun 2022, di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat, Stabat, Rabu (20/1).
BACAKAN: Sekdakab Indra Salahuddin membacakan pidato Bupati Langkat Terbit Rencana PA pada forum konsultasi publik RKPD 2022.
Bupati Langkat Terbit Rencana PA dalam sambutannya yang dibacakan Sekdakab dr. H.Indra Salahuddin MKes MSi menjelaskan, forum ini membahas rancangan RKPD 2022, sebagai proses dan penjabaran untuk mewujudkan visi misi Kabupaten Langkat, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 –2024. serta mewujudkan sinkronisasi dan sinergisitas pembangunan, antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Yakni pembanguan di Langkat, harus merujuk pada dokumen perencanaan RPJM nasional, serta RPJMD Provsu.
“Forum ini, untuk membahas rencana pembangunan yang disingkronkan dengan RPJMD Langkat, serta pemerintah pusat dan provinsi, Untuk itu, diharapkan penyusunan RKPD 2022 ini, semakin cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat Langkat secara tepat dan strategis.” kata Bupati Langkat dalam pidatonya dibacakan Sekdakab Indra Salahuudin.(yas/han)
ATUR LALU LINTAS: Personel Satlantas Karo saat mengatur arus lalulintas di areal longsoran tebing di Desa Doulu, beberapa waktu lalu.solideo/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo mendesak pihak Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) II Medan dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumut gerak cepat dan responsif jika terjadi longsor di jalan Medan-Berastagi.
ATUR LALU LINTAS: Personel Satlantas Karo saat mengatur arus lalulintas di areal longsoran tebing di Desa Doulu, beberapa waktu lalu.solideo/sumut pos.
Hal ini diungkapkan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat rapat kordinasi bersama Dinas BBPJN II Medan, Dinas Kehutanan Provsu, Kasatlantas Polres Tanah Karo, Danramil 03/Berastagi, Mayor Inf J Barus, Kepala Bappeda Ir. Nasib Sianturi, Dinas Perhubungan Kab. Karo dan para OPD, Rabu (20/1) sore di ruang asisten kantor Bupati.
Menurut Terkelin Brahmana, seharus nya pihak BBPJN II Medan apabila ada terjadi longsor di jalan Medan – Berastagi patut mendapat skala prioritas dalam perbaikan infrastruktur. Merujuk Peraturan Presiden ada dua yang mengamanatkan jalan infrastruktur Medan-Berastagi harus skala prio- ritas. “Sebab jelas tertuang dalam Mebidangro dan KSPN (Kawasan Strategis Parawisata Nasional). Nyatanya berbanding terbalik, sungguh miris memang,” katanya.
Apalagi khusus bagi para pedagang yang membawa hasil pertanian dari Si- dikalang, Pakpak Bharat, Tanah Karo ke Medan terancam bangkrut, faktornya jalan terisolir akibat dampak longsor berjam-jam, arus lalu lintas terganggu.
Melihat kejadian inilah seharusnya pihak BBPJN II Medan dan pihak kehutanan Provsu segera tanggap dan kordinasi dalam mengatasi masalah tersebut. Sebab Pemda Karo terbatas kewenangannya maupun instansi kepolisian dalam mengatur lalu lintas.
“Semisal longsor terjadi dan ada kayu yang tumbang, jujur selama ini Pemda Karo dan pemangku kepentingan lainnya terjebak dalam regulasi, sebab kayu tersebut masuk kawasan konservasi Tahura, nah jelas disini pihak kehutanan ambil sikap, sedangkan longsor pihak BBPJN II Medan,” katanya.
Jika tidak ditangani gerak cepat, dikawatirkan longsor besar besaran bakal terjadi jika pihak BBPJN II Medan sebagai satuan kerja nasional tidak tanggap dan tidak ada target. Hardi Silaen Kasi Penataan Kawasan Hutan Provsu mengatakan pada prinsip pihaknya siap berkoordinasi dalam mengatasi kejadian diluar akal manusia. “Ini masuk kategori force majeure,” ujarnya. (deo)
solideo/sumut pos
PELUNCURAN: Bupati Karo didampingi Kadis Kesehatan dan Direktur RUD Kabanjahe serta unsur Forkopimda saat meluncurkan Mobil PCR.
KARO, SUMUTPOS.CO – Dinas Kesehatan Karo meluncurkan Mobil Laboratorium Polymerase Chain Reaction (PCR) senilai Rp3,5 miliar. Peluncuran PCR yang juga disebut Mobile Combat Covid-19 ini diresmikan oleh Bupati Karo Terkelin Brahmana di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabanjahe, Rabu (20/1).
solideo/sumut pos
PELUNCURAN: Bupati Karo didampingi Kadis Kesehatan dan Direktur RUD Kabanjahe serta unsur Forkopimda saat meluncurkan Mobil PCR.
Terkelin berharap dengan adanya Mobil Lab PCR ini, dapat mempercepat deteksi dan memutus penyebaran virus corona di Kabupaten Karo. Terkelin juga mengapresiasi kolaborasi Dinas Kesehatan Karo dengan RSUD Kabanjahe yang mengadakan Mobil Lab PCR tersebut.
“Mobil Lab PCR ini harus segera difungsikan agar masyarakat percaya bahwa dalam pemeriksaan, tracing ini betul-betul akurat, simpel, praktis dan mudah didapat hasil diagnosa (dengan) swab PCR,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Karo Irna Safrina Meliala menyebutkan Mobil Lab PCR sangat membantu petugas medis dalam segi waktu dan mendapat hasil swab dengan cepat dengan akurasi standar WHO (Badan Kesehatan Dunia).
Irna menegaskan hasil swab dari Mobil Lab PCR tidak dapat digunakan untuk syarat bepergian.
“Jangan samakan hasil Mobile Combat Covid-19 dengan labotorium di RSUD. Walau pun fungsinya sama untuk mendiagnosa orang yang terkonfirmasi Covid-19. Bedanya, hasil swab Mobile Combat Covid-19 tidak dapat digunakan sebagai syarat perjalanan (pesawat terbang). Sedangkan labotorium PCR RSUD dapat dijadikan referensi syarat perjalanan jauh,” katanya.
Ditegaskannya, pemeriksaan di Mobil Lab PCR tidak dipungut biaya. Pengadaan Mobil Lab PCR menelan biaya mencapai Rp3,5 miliar. Irna mengungkapkan, biaya pengadaan Mobil Lab PCR berasal dari Dana Intensif Daerah Tahun Anggaran 2020.
Untuk pengoperasian Mobil Lab PCR hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 jam selama tiga hari tiap pekannya. “Terkait jam operasional Mobile PCR ini agar diketahui masyarakat, hari Senin, Rabu dan Jumat, waktu pengoperasian pada pukul 10.00-12.00 WIB,” ujarnya.
Di akhir acara peresmian, Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama sejumlah pejabat dan unsur Forkopimda melakukan tes swab PCR. “Saya akan dites pertama untuk menguji kecanggihan alat tersebut. Tempo 3 jam hasil swab keluar dan langsung terkoneksi dengan nomor peserta yang diswab,” tandas Terkelin. (deo)
Ketua HUT ke-48 PDI Perjuangan Sumut, Mangapul Purba.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan Sumut secara serentak akan menanam 30.000 berbagai bibit pohon di beberapa titik bantaran sungai yang ada di Sumatera Utara, Sabtu (23/1).
Ketua HUT ke-48 PDI Perjuangan Sumut, Mangapul Purba.
Penanaman bibit pohon ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan HUT ke-48 PDI Perjuangan, sekaligus memberikan kado istimewa kepada Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang berulang tahun pada 23 Januari mendatang.
“Selain menanam 30.000 bibit pohon di berbagai titik bantaran sungai yang dilakukan seluruh kader PDI Perjuangan se-Sumut yang dipimpin DPD dan DPC, kami juga melakukan berbagai kegiatan lain seperti pemberian hadiah kepada pencinta lingkungan, lomba menulis artikel cinta lingkungan, FGD dan Webinar Lingkungan Hidup dan lain-lain,” kata Ketua HUT ke-48 PDI Perjuangan Sumut, Mangapul Purba melalui siaran persnya, Kamis (21/1).
Mangapul yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut ini mengatakan, kegiatan HUT 48 PDI Perjuangan di Sumut dimulai dengan pemotongan 48 tumpeng yang kemudian dibagikan secara serentak kepada masyarakat yang membutuhkannya tepat saat HUT PDI Perjuangan, 10 Januari lalu.
“Rangkaian kegiatan ini tidak berhenti hanya sampai penanam pohon, tapi berlanjut dengan kegiatan-kegiatan lainnya sampai Bulan Mei, kemudian akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan dalam rangka Bulan Bung Karno pada Juni 2021,” ungkap Mangapul.
Penanaman 30.000 bibit pohon di Sumut dan jutaan bibit pohon di seluruh Indonesia yang dilakukan PDI Perjuangan tidak semata-mata sebagai bentuk pencitraan politik, tetapi berangkat dari kesadaran bahwa alam Indonesia telah dirusak oleh oknum-oknum yang tak bertanggungjawab.
Karena itu, PDI Perjuangan terpanggil dan bertanggungjawab untuk menyelamatkan alam dan lingkungan Indonesia sekaligus mengokohkan kembali sumber kehidupan, karena pohon adalah sumber kehidupan untuk semua makhluk di muka bumi.
Sebagaimana diketahui, rangkaian kegiatan HUT 48 PDI Perjuangan yang dilakukan serentak secara nasional telah berhasil mendapatkan penghargaan dari MURI untuk tiga katagori, yaitu Rekor MURI untuk Prosesi HUT Partai Politik Secara During Peserta terbanyak, Rekor MURI untuk Penanaman Pohon Terbanyak Oleh Anggota Partai Politik dan Rekor MURI untuk Ulang Tahun Pembagian Nasi Tumpeng Terbanyak. (adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pertanian, melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), melakukan kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), di Kabupaten Bandung. RJIT diharapkan bisa mengairi lahan hingga 50 hektare (HA).
Kegiatan RJIT di Kabupaten Bandung ini dilakukan di Desa Hegarmanah, Kecamatan Cikancung. Dan dikerjakan secara swadaya oleh Kelompok Tani Mukti 1.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, mengatakan, kegiatan RJIT dilakukan untuk mendukung pertanian.
“Dengan RJIT, kita memastikan air bisa sampai ke petakan-petakan sawah. Dengan demikian, produktivitas bisa terjaga bahkan ditingkatkan. Dengan itu, ketahanan pangan bisa kita jaga,” tuturnya, Kamis (21/1).
Sementara Dirjen PSP Kementerian Pertanian, Sarwo Edhy, mengatakan kegiatan rehabilitasi bukan hanya membenahi saluran irigasi yang rusak.
“RJIT adalah bagian dari kegiatan padat karya. RJIT dilakukan bukan hanya untuk membenahi saluran irigasi yang rusak. RJIT juga dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi irigasi. Sehingga bisa mendukung peningkatan produktivitas juga indeks pertanaman,” tuturnya.
Sarwo Edhy berharap saluran irigasi yang telah dibenahi bisa dimaksimalkan masyarakat petani.
“Sehingga irigasi yang telah direhabilitasi ini juga bisa mendukung peningkatan ekonomi atau memberikan nilai tambah untuk petani,” katanya.(*)
TUNJUKKAN: Budi Utomo (kanan) menunjukan surat pernyataan sikap yang dikirim ke Presiden, Jokowi.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 53 orang dari 101 anggota Senat Akademik Universitas Sumatera Utara (Sumut) membuat Surat Pernyataan Sikap mendukung sepenuhnya, surat keputusan Rektor USU nomor : 82/UN5.1.R/SK/KPM/2021. Surat pernyataan ini, dikirim kepada Presiden RI, Joko Widodo.
Budi Utomo (kanan) saat menunjukan surat pernyataan yang dikirim ke Presiden, Jokowi.(BAGUS SYAHPUTRA/Sumut)
Selain itu, surat tersebut juga dikirim kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani, Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, dan Gubernur Sumut, Edy Rahmyadi.
“Surat pernyataan tersebut, sebagai bentuk dukungan terhadap surat keputusan Rektor USU sudah kita kirim atau disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI dan pihak lainnya pada hari Selasa 19 Januari 2021,” sebut Dr. Budi Utomo, perwakilan Senat Akademik USU dukung SK Rektor USU kepada wartawan di Medan, Kamis (21/1) petang.
SK Rektor tersebut, Menyatakan Rektor terpilih USU periode 2021-2026, Dr Muryanto Amin terbukti melanggar norma etika akademik, etika keilmuan dan moral sivitas akademik pada kasus Plagiarisme dalam bentuk self Plagiarisme.
“Sebanyak 45 senat akademik dalam surat membubuhkan tandatangan dukungan SK Rektor tersebut. Sisanya tidak menandatangani, karena anggota Senat Akademik tersebut, sedangkan berada di luar kota. Intinya, kita menyampaikan surat pernyataan itu semata-semata, ingin menegakan sanksi akademik, yang diputuskan kepada Dr Muryanto Amin,” jelas Budi didampingi anggota Senat Akdemik USU lainnya, yakni Dr Marheni.
Budianto menilai keputusan Rektor sebagaimana dimaksud di atas bersifat final dan mengikat, sesuai dengan Peraturan Rektor Univeritas Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Komite Etik Universitas Sumatera Utara.
“Kami menolak intervensi berbagai kekuatan yang memaksakan kehendaknya di Universitas Sumatera Utara. Karena, Universitas Sumatera Utara adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), otonom yang memiliki aturan dan pedoman sendiri untuk menyelesaikan persoalan internalnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Statuta Universitas Sumatera Utara,” tutur Budi.
Kemudian, juga ada Peraturan-Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) USU, Peraturan-peraturan Senat Akademik, Peraturan-peraturan Dewan Guru Besar, Peraturan-peraturan dan Keputusan Rektor, terkait dengan Pengeloalaan Unversitas Sumatera Utara.
“Harapan Kari kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, ibu Ketua DPR-Republik Indonesia, Bapak Menteri Koordinator PMK-RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Gubernur Sumatera Utara. Untuk dapat menegakkan dan menghargai Keputusan Rektor dimaksud, guna memberi efek jera kepada seluruh Sivitas Akademika Universitas Sumatera. Bahwa perbuatan plagiarisme dapat merusak dunia pendidikan,” ungkap Budi.
Senat Akademik USU mendukung SK Rektor USU itu, juga mempertanyakan tim idenpenden yang akan dibentuk oleh Kemendikbud untuk menindaklanjuti keputusan Rektor USU. Budi menilai USU mempunyai hak otonomi dimilik PTNBH sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014. “Karena SK Rektor USU itu, bukan kali ini saja. Bukan untuk dosen saja. Mahasiswa banyak dijatuhkan oleh USU terkait dengan kasus palgiarisme. Jadi, kita ingin menegakan sanksi akademik bukan yang lain,” pungkas Budi.(gus)
STABIL: Adam dan Aris, bayi kembar siam asal Kabupaten Labuhanbatu masih dirawat intensif di ruang ICU RSUP H Adam Malik, Medan, Kamis (21/1). Kondisi keduanya telah stabil, setelah menjalani operasi pemisahan selama 9 jam lebih sehari sebelumnya.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Adam dan Aris, bayi kembar siam asal Kabupaten Labuhanbatu berhasil dipisahkan, setelah dioperasi tim medis Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik (RSUP HAM), Medan, Rabu (20/1). Pascaoperasi, kedua bayi yang lahir dari pasangan Supono (32) dan Nur Rahmawati (26) tersebut sudah stabil.
STABIL: Adam dan Aris, bayi kembar siam asal Kabupaten Labuhanbatu masih dirawat intensif di ruang ICU RSUP H Adam Malik, Medan, Kamis (21/1). Kondisi keduanya telah stabil, setelah menjalani operasi pemisahan selama 9 jam lebih sehari sebelumnya.
OPERASI dimulai pukul 08.00 WIB dan baru bisa dipisahkan pukul 17.40 WIB. Kemudian, dilakukan tindakan setelah operasi dan kedua bayi baru bisa dipindahkan ke ruang ICU pada pukul 21.00 WIB.
Sekretaris Tim Penanganan Bayi Kembar Siam RSUP HAM, dr Rizky Adriansyah MKed (Ped) SpA(K) mengatakan, Adam dan Aris kini masih dirawat di ruang ICU anak.
Setelah operasi pemisahan, perlu dilakukan pemantauan secara intens selama 3×24 jam. “Saat ini belum bisa disampaikan secara teknis bagaimana kondisi Adam dan Aris. Namun, kondisinya sejauh ini relatif stabil,” kata Rizky saat temu pers di rumah sakit tersebut, Kamis (21/1).
Diakui Rizky, operasi yang dilakukan terhadap kedua bayi memang membutuhkan waktu cukup lama, berbeda dengan kasus bayi kembar siam sebelumnya. Sebab, pada kasus Adam dan Aris ini defeknya cukup besar, kemungkinkan setara dengan kasus Sahira-Fahira (dari Asahan tahun 2017) atau bahkan lebih lebar.
“Luas bagian yang dioperasi cukup besar, mulai dari bagian perut hingga sedikit ke bagian dada. Sebab ada bagian yang dempet dari dinding jantung. Akan tetapi, belum ada kendala yang berarti sejauh ini,” ujarnya didampingi Dr dr Erjan Fikri MSurg SpBA (K), dr Utama Abdi Tarigan SpBP-RE (K), dr Yutu Solihat SpAn KAKV dan tim medis yang melakukan operasi pemisahan kedua bayi tersebut.
Rizky menuturkan, hati kedua bayi yang sebelumnya menempel kini sudah dipisah dan begitu juga dengan dinding jantungnya. Hanya saja, memang perlu waktu pemulihan pascaoperasi.
Direktur Utama (Dirut) RSUP HAM dr Zainal Safri SpPD-KKV SpJP(K) menyatakan, kedua bayi memang sudah dirawat cukup lama dan menunggu waktu yang tepat untuk dilakukan operasi. Terkait biaya operasi dan perawatan, sudah ditanggung oleh pihak rumah sakit dan pemerintah. “Tidak ada dibebankan kepada keluarga,” ujarnya.
Sementara, dr Utama Abdi Tarigan SpBP-RE (K) mengungkapkan, kulit pada bagian perutnya yang dibelah untuk dioperasi masih bisa ditutup, meski defeknya begitu besar. Bahkan, defeknya kemungkinan yang paling besar dari operasi pemisahan bayi kembar siam sebelum-sebelumnya di RSUP HAM. “Sejauh ini defeknya masih vital kondisinya, sehingga perlu pemantauan secara ketat beberapa hari ke depan,” ucapnya.
Setelah dilakukan pemantauan beberapa hari, sambung Utama, kemudian dievaluasi lagi apakah penutup kulit di bagian perut bisa bertahan dengan baik. “Jika nanti tidak baik kondisinya, kita sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasinya demi keselamatan kedua bayi. Oleh sebab itu, mohon doanya agar kedua Adam dan Aris sehat serta hidup normal seperti anak pada umumnya,” jelas Utama.
Dr dr Erjan Fikri MSurg SpBA (K) menyebutkan, secara teoritis, paparan pembiusan yang lebih lama itu akan memancing reaksi inflamasi (peradangan). Hal itu tak bisa dielakkan karena kondisi livernya yang lebih tebal, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk dipisahkan. “Yang sulitnya, livernya seperti gabus, tidak mudah menghentikan pendarahannya. Namun demikian, berkat dukungan direksi rumah sakit maka telah dipersiapkan segala kebutuhan perlengkapan saat operasi pemisahan. Jadi, walau begitu lebar yang harus dibelah hatinya sekitar 6×9 cm dan mengalami pendarahan hebat tetapi alhamdulillah secara bertahap dapat diselesaikan,” papar Erjan.
Kendati demikian, menurut dia, operasi yang memakan waktu cukup lama ini maka membutuhkan juga waktu terhadap perawatannya. “Operasi pemisahan yang dilakukan sejak pagi hingga malam hari. Setelah dioperasi, juga membutuhkan waktu pemulihan dan perawatan yang tidak sebentar dengan pemantauan ketat,” tutur Erjan.
Terpisah, Nur Rahmawati, orangtua Adam dan Aris, mengucapkan terima kasih kepada tim medis RSUP HAM yang telah berhasil melakukan operasi pemisahan terhadap buah hatinya. “Saya sangat senang akhirnya anak saya berhasil dipisah. Terima kasih kepada semua tim medis serta pihak rumah sakit yang telah bekerja keras melakukan operasi dan juga merawat anak saya,” ungkapnya.
Nur mengaku, selama proses operasi anaknya merasa tidak tenang dan gelisah. “Saya berkali-kali naik-turun tangga. Saya juga terus berdoa agar diberi kemudahan dan keselamatan dalam proses operasi Adam dan Aris,” kata ibu rumah tangga ini.
Diutarakan Nur, dia mengetahui mengandung bayi kembar siam pada kondisi kandungan 5 bulan saat memeriksakan ke dokter. “Setelah saya tahu, saya kemudian drop. Tapi, alhamdulillah berkat dukungan tim medis akhirnya melahirkan juga di (RSUP H) Adam Malik,”
Ia berharap, jika kondisi anak pertama dan keduanya itu sudah benar-benar stabil dan diizinkan oleh pihak rumah sakit, maka segera dibawa pulang ke kampung halaman. “Sudah rindu kami dengan kampung halaman. Insya Allah nanti akan menggelar syukuran setibanya di kampung,” tandas Nur didampingi suaminya, Supono (32). (ris)
