MEDAN, SUMUTPOS.CO – Putri satu-satunya Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, mendampingi suaminya, Muhammad Bobby Afif Nasution yang dilantik Gubsu Edy Rahmayadi menjadi Wali Kota Medan periode 2021-2024, bersama wakilnya H. Aulia Rachman.

Pantauan Sumut Pos, Kahiyang Ayu tampak mengenakan kebaya merah dilengkapi dengan masker berwarna putih. Ia juga mengenakan selendang bermotif ulos. Kendati aksen merah di sana-sini, warna dasar wastra tersebut adalah putih.

Selain sebagai bawahan, kain ulos juga dimanfaatkan Kahiyang sebagai selendang pelengkap penampilan. Rambutnya ditata dalam konde rapi. Ia tampak memakai masker medis warna putih sebagai bagian dari protokol kesehatan.

Tak hanya Kahiyang, istri Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rachman, juga turut mengenakan ulos berwarna merah muda. Saat itu, Shaula Arindianty terlihat mengenakan kebaya berwarna senada dengan ulos yang ia kenakan.

Sedangkan Bobby Nasution dan Aulia Rachman tiba di lokasi pelantikan mengenakan setelan pakaian serba putih, yang biasa dipakai oleh setiap kepala daerah.

Salat Jumat Bersama ASN

Usai dilantik, psangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman melaksanakan Salat Jumat di Masjid Musabiqin, yang terletak di halaman belakang Kantor Wali Kota Medan, Jumat (26/2). Orang nomor satu dan dua di Pemko Medaitu tampak khusyuk melaksanakan salat bersama seratusan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Setda Kota Medan tersebut.

Kedatangan Bobby-Aulia ke Balai Kota tepat saat azan berkumandang. Keduanya langsung diulosi sebagai ucapan selamat datang. Selanjutnya, keduanya bergegas menuju masjid.

Sejumlah ASN di lingkungan Pemko Medan tampak terkejut, tidak menyangka jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru selesai dilantik langsung datang dan ikut Saalat Jumat bersama dengan ASN.

Mengenakan kemeja dan celana putih, Bobby-Aulia menuju tempat wudhu. Sebelum berwudhu, petugas Satpol PP lebih dulu memeriksa suhu tubuh keduanya dengan menggunakan thermo gun. Langkah itu sebagai salahsatu protokol kesehatan yang diterapkan di lingkungan Pemko Medan, mencegah terjadinya penularan Covid-19.

Setelah membuka peci dan masker, Bobby berwudhu diikuti Aulia. Selanjutnya keduanya memasuki masjid dan memilih shaf paling depan dan langsung melaksanakan salat sunnat dua rakaat.

Usai salat sunnat, keduanya mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan Al Ustadz DR H Sulidar MA selaku khatib.

Begitu khatib turun dari mimbar, Bobby bangkit dan memberikan salam dengan membungkukkan sedikit tubuhnya sebagai bentuk penghormatan kepada khatib. Bersamaan itu muadzin pun mengumandangkan iqomah sebagai tanda Salat Jumat akan dimulai, dan Al Ustadz H Muhammad Rahim MA maju untuk menjadi imam Shalat Jumat.

Usai Salat Jumat, Bobby dan Aulia meninggalkan Masjid Musabiqin didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Al Rahman MM, Kabag Humasy Arrahman Pane dan Kabag Umum Andy Syahputra menuju ruang kerja di lantai dua Balai Kota.

Saat melintasi halaman tengah Balai Kota, puluhan pegawai, terutama yang berada di lantai dua menyambut gembira kedatangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang baru tersebut. “Selamat ya Pak Bobby, selamat ya Pak Bobby,” teriak sejumlah ASN berulangkali.

Dengan ramah dan tersenyum, Wali Kota menjawab teriakan tersebut sambil merapatkan kedua telapak tangannya di dada sambil sesekali melambaikan tangan. Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya memasuki Lobi Balai Kota dan menaiki tangga menuju ruang kerja yang berada di lantai dua. (map/rel)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masalah infrastruktur di Kota Medan, khususnya masalah jalan berlubang, fungsi drainase, hingga persoalan banjir di Kota Medan, menjadi salahsatu persoalan yang akan segera diselesaikan dalam 2 tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024, Muhammad Bobby Afif Nasution dan H.Aulia Rachman.

“Untuk masalah infrastruktur, ini harus bisa kita jalankan dengan kolaborasi. Baik pemerintah kota dengan pemerintah provinsi.

lalu dengan pemerintah pusat. Saya yakin, 2 tahun ke depan masalah infrastruktur di Kota Medan bisa kami selesaikan,” ucap Bobby Nasution saat menyampaikan pidato perdana dalam rapat Paripurna DPRD Medan di gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis No.1 Medan, Jumat (26/2).

Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi para wakil ketua yakni Ihwan Ritonga, Rajuddin Sagala, dan HT Bahrumsyah, dihadiri langsung Wakil Wali Kota Medan H Aulia Rachman SE, Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan, unsur Forkopimda Kota Medan, camat dan para anggota dewan baik secara langsung maupun melalui sambungan virtual.

Dalam pidatonya, Bobby menyampaikan beberapa hal lainnya yang akan mereka kerjakan selama menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dikatakan Bobby, dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Medan, pihaknya akan menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Binjai, Pemkab Deliserdang, serta Pemkab Karo yang merupakan kawasan hulu.

“Hari ini kita siap untuk menjadi inisiator untuk membuka kerjasama dengan Pemerintah Kota Binjai dan Kabupaten Deliserdang. Termasuk Karo. Ini kunci dalam menyelesaikan masalah banjir,” ujarnya.

Bobby menyebutkan, terdapat garis runtun dalam aliran air sungai dari hulu ke hilir, yakni dari kawasan Binjai, Deliserdang atau Karo yang menuju ke Kota Medan sebagai hilir.

“Hari ini kita tidak bisa berdiri sendiri, harus kembangkan semangat kolaborasi. Banyak kerjasama, banyak kolaborasi yang bisa dilakukan. Permasalahan banjir, yang mungkin selama ini solusinya belum efektif. Ini bukan hanya tugas dari Pemko Medan, kita bisa membuka kolaborasi,” katanya.

Dalam pembenahan Kota Medan ke depannya, termasuk mengatasi masalah banjir, menurutnya Kota Medan harus terhindar dari egosentris lembaga. “Masih banyak permasalahan Kota Medan yang bisa kita selesaikan dengan kolaborasi. Kita berharap dengan semangat kolaborasi dan menutup egosentris, ego sektoral lembaga, kita akan bisa menyelesaikan masalah ini ke depan,” tuturnya.

Bobby juga berjanji akan mengembalikan kejayaan Kota Medan seperti dahulu. Di hadapan para Forkopimda Kota Medan, Sekda Kota Medan, dan para pimpinan OPD serta anggota DPRD Medan yang hadir maupun yang mengikuti secara virtual, Bobby berjanji di bawah kepemimpinannya dan Aulia Rachman, Pemko Medan akan mengajak semua pihak untuk berakselerasi dengan pola pikir dan sistem kerja.

“Kenapa kita tidak berpikir bagaimana berkolaborasi ke depan, dengan jumlah sampah di Medan, Binjai, dan Deliserdang ini, agar bisa menjadi energi terbarukan dan bermanfaat untuk menjadi sumber pendapatan masyarakat,” sebutnya.

Di samping itu, permasalahan infrastruktur di Kota Medan juga harus dikolaborasikan. Sebab ada jalan yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat maupun provinsi.

Bobby juga menyoroti penanganan Covid-19 di Medan. Katanya, seluruh pihak harus bekerja sama dan bekerja keras untuk menurunkan dan memutuskan penularan Covid-19 di Kota Medan.

Bersama Aulia Rachman, dia memiliki program berkolaborasi, bagaimana vaksinaksinasi bisa sukses di Kota Medan dengan meningkatkan imunitas massal minimal 70 persen.

Sedangkan terkait masalah UMKM, menurut Bobby, Medan punya potensi yang luar biasa. Medan yang dikenal dengan kulinernya yang kaya dan nikmat, punya potensi besar, sehingga ini bisa digali untuk pendapatan masyarakat secara ekonomi.

“Hampir semua makanan di Asia ada di Kota Medan. Kuliner di Kota Medan sangat beragam, dan Media pantas dijuluki The Kitchen of Asia,” tuturnya.

Terkait persoalan kawasan Kota Tua, Bobby mengajak DPRD Medan untuk berkolaborasi dengan tegas, agar tidak ada lagi pergantian bentuk bangunan di Kota Medan, khususnya di kawasan heritage.

“Kita kembalikan agar bisa cerita bagaimana sejarah Kota Medan hingga saat ini. Untuk mewujudkannya, segera lakukan konsoldasi kepada seluruh OPD, lingkungan, kelurahan dan kecamatan. Sudah saatnya kita bekerja lebih keras. Kami sampaikan maklumat kepada aparatur kota untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Medan,” pungkasnya.

Usai Wali Kota menyampaikan pidato perdana, Ketua DPRD Medan menutup rapat paripurna. Kemudian unsur pimpinan dan anggota DPRD Medan serta Forkopimda Kota Medan memberikan ucapan selamat kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan diakhiri dengan foto bersama.

PKS Siap Kawal Janji Kampanye

Terpisah, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Medan menyampaikan ucapan selamat atas dilantiknya Bobby Nasution dan Aulia Rachman sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan periode 2021-2024.

“Hari ini Kota Medan resmi memiliki pemimpin baru. Kita sangat berharap agar Bobby-Aulia bisa menjalankan dengan baik pemerintahan di Kota Medan ini,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Rudiyanto Simangunsong S.Pd. kepada wartawan di Medan, Jumat (26/2).

Ditanya posisi Fraksi PKS terhadap Pemko Medan yang dipimpin Bobby-Aulia, Rudiyanto mengatakan, Fraksi PKS akan tetap menjadi pelayan bagi masyarakat Kota Medan. “PKS sudah sangat jelas, sesuai visi kami ‘Bersama Melayani Masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya kepemimpinan Kota Medan hari ini adalah hasil dari proses demokrasi yang telah dilalui oleh masyarakat Kota Medan. “Karena itu kita hormati dan junjung tinggi. Mari kita kawal proses perjalanan kepemimpinan Bobby-Aulia ke depan, sehingga Kota Medan dan masyarakatnya benar-benar sejahtera,” jelasnya.

Fraksi PKS DPRD berkomitmen terus bersama masyarakat dalam mengawal pembangunan Kota Medan. “Kita akan mengawal setiap proses pembangunan di Kota Medan sesuai fungsi yang kita miliki yaitu legislasi, budgeting, dan controling. Kita akan memastikan seluruh janji kampanye bisa direalisasikan dan kita juga akan memastikan masyarakat tidak akan dikecewakan,” tandasnya.

Sebelumnya, PKS dan Partai Demokrat adalah parpol pendukung Akhyar Nasution dan Aulia Rachman atau lawan politik pasangan Bobby-Aulia di Pilkada Medan 2020.

Hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Medan, Akhyar-Salman memperoleh 342.580 suara. Sementara pasangan Bobby-Aulia unggul dengan perolehan 393.327 suara. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Aliansi Masyarakat Sumatera Utara Bersih (AMSUB) gelar aksi di depan gedung KPK, Kamis (25/2/21), terkait dugaan perambahan atau alih fungsi hutan yang ada di Sumatera Utara (Sumut).

Dalam orasinya, Carlos meminta agar KPK dapat turun langsung melihat pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di Sumut.

Sudah tidak manusiawi karena hanya untuk kepentingan sendiri, orang-orang ini sudah menyengsarakan masyarakat, kami melihat pengambil alihan hutan ini penyeban bencara di Sumut,” ujarnya.

Sementara, saat membacakan pernyataan sikap, Riyandi Pasaribu secara tegas agar Kepala BKSDA Provinsi Sumatera Utara segera diperiksa dan dicopot.

Karena dianggap telah lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya antara lain fungsi pengawasan, pembeliaran, diduga gratifikasi sehingga dapat merugikan Negara.

“Para penggarap dengan leluasa serta ugal-ugalan dalam menguasai lahan kawasan Hutan Konservasi  Swaka Margasatwa Karang Gading Timur Laut Desa Paluh Kurau Kecamatan Hamparan Perak dan Desa Karang Gading Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara,” paparnya.

“Menurut hemat kami berdasarkan investigasi, Kepala BKSDA Provinsi Sumetara Utara tidak dapat melakukan tindakan pencegahan dan tidak dapat menyelesaikan masalah perambahan hutan konservasi SM Karang Gading sampai saat ini. Seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan,” tambahnya.

Dia juga memaparkan saat Ketua DPRD Deli Serdang melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diminta oleh (AMSUB) untuk menyelesaikan permasalahan Alihfungsi Hutan SM Karang Gading, dimana Kepala BKSDA tidak menghadiri RDP tersebut.

“Beliau seperti terkesan tidak ingin bekerja sama meyelesaikan masalah alihfungsi hutan tersebut,” katanya.

Dalam aksi tersebut, mereka juga meminta KPK untuk memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena diduga telah melakukan pembiaran dalam permasalahan perambahan kawasan hutan yang ada di Indonesia khususnya Sumatera Utara serta telah lalai dalam menjalan tugas dan fungsinya dalam melindungi kawasan hutan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan serta UU No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan. (rel/ila)