SEKOLAH Tinggi Manajemen Ilmu Komputer (STMIK) Methodist Binjai merupakan salah satu perguruan tinggi yang banyak memberikan beasiswa pendidikan bagi mahasiswa.
BERPRESTASI: Ketua Pembina Yayasan Methodist Indonesia Binjai Peterus SH MM (kiri) menyerahkan penghargaan pada wisudawati STMIK Methodist Binjai berprestasi baru-baru ini.
Demikian disampaikan Ketua STMIK Methodist Binjai Vera Wijaya, M.Kom melalui Wakil Ketua I STMIK Methodist Binjai Alwin Hutabarat MKom di Medan, baru-baru ini. ”Kampus ini didirikan di Binjai sejak tahun 2014,” katanya
STMIK Methodist Binjai merupakan perguruan tinggi terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Saat ini mengasuh empat program studi yakni S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika dan D3 Komp. Akuntansi.
Alwin Hutabarat mengatakan Peterus SH MM sebagai Ketua Pembina Yayasan Methodist Indonesia Binjai memberikan dukungan terhadap pengembangan perguruan tinggi yang saat ini diminati calon mahasiswa baik dari Binjai maupun kabupaten/kota lainnya.
Saat ini jumlah mahasiswa tahun akademik 2020/2021 terdapat 155 orang. Total jumlah mahasiswa dan mahasiswi saat adalah 400 orang. ”Tahun akademik 2021/2022 kita berencana menerima 200 mahasiswa untuk empat prodi tersebut,” urai Wakil Ketua I STMIK Methodist Binjai.
Apa saja keunggulan yang diraih dengan kuliah di STMIK Kaputama? Alwin Hutabarat mengatakan bahwa sarjana dan diploma lulusan STMIK Methodist Binjai akan mendapatkan sertifikasi internasional sebagai pendamping ijazah atas kompetensi keahlian profesional. ”Biaya sertifikasi internasional itu digratiskan,” sebutnya.
Ia menambahkan bahwa STMIK Methodist Binjai memiliki dua kampus yakni di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 136 B dan Jalan Gator Subroto Nomor 255 simpang Tanjung Jati depan SPBU.
Alwin Hutabarat mengatakan bahwa STMIK Methodist Binjai memiliki visi menghasilkan lulusan yang kompeten dibidang IT. STMIK Methodist Binjai juga sejumlah praktisi untuk mengajar di kampus.
Ia juga menjelaskan bahwa dikampusnya banyak disediakan beasiswa full hingga tamat kuliah bagi mahasiswa dengan indeks prestasi yang bagus.
Wakil Ketua I STMIK Methodist Binjai juga menjelaskan bahwa dikampusnya banyak disediakan beasiswa full hingga tamat kuliah bagi mahasiswa dengan indeks prestasi yang bagus diatas 3.00. ”Kuota penerima beasiswa tidak dibatasi,” imbuhnya.
Disamping itu STMIK Methodist Binjai juga memberikan beasiswa KIP Kuliah (bidik misi), beasiswa dari orangtua asuh dari para tokoh masyarakat Kota Binjai dan beasiswa bersumber dari dana CSR sejumlah perusahaan. ”Kita harap beasiswa ini dapat mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakat,” kata Alwin Hutabarat. (dmp)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel mengumumkan finalisasi pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi kepada PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) sebagai tindak lanjut dari Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) yang telah disepakati kedua pihak pada Oktober 2020. Aksi korporasi tersebut menjadi bagian dari upaya penataan portofolio bisnis yang akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan dan pengembangan portofolio bisnis kedua perusahaan secara jangka panjang.
Pengalihan kepemilikan 6.050 menara telekomunikasi milik Telkomsel kepada Mitratel telah rampung, dimana tahap awal pengalihan 1.911 menara dilakukan pada Oktober 2020 lalu dan kemudian pengalihan kepemilikan dari 4.139 menara pada 26 Februari 2021. Finalisasi pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi ini resmi menyelesaikan aksi korporasi terkait penataan portofolio bisnis Telkomsel dan Mitratel dalam memperkuat fokus terhadap bisnis inti serta strategi korporasi masing-masing perusahaan.
Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, “Telkomsel memaknai rampungnya aksi korporasi bersama Mitratel sebagai penguat fokus perusahaan selaku leading digital telco company dalam membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat melalui tiga pilar digital yang menjadi prioritas Telkomsel, yaitu digital connectivity, digital platform, dan digital service. Pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi ini juga diharapkan mampu mengakselerasikan penataan portofolio di dalam Telkom Group sekaligus memperkuat kolaborasi di dalam Telkom Group secara holistik.”
Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan, “Dengan selesainya proses pengalihan kepemilikan menara ini tentunya memperkuat basis core business perseroan secara signifikan, sehingga dapat mempertegas posisi Mitratel sebagai salah satu provider menara telekomunikasi dengan jangkauan terluas dan terbesar di Indonesia. Ke depan, kami berharap melalui penguatan portfolio ini dapat menjadi modal utama untuk market expansion dan mendukung akselerasi implementasi jaringan 5G di Indonesia. Selain itu, dengan adanya aksi korporasi ini berkontribusi dalam hal peningkatan value perseroan utamanya dalam persiapan kami melakukan unlock tower business.”
Pengalihan kepemilikan menara telekomunikasi dari Telkomsel ke Mitratel sendiri dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Tahap pertama sudah dilaksanakan pada Oktober 2020 lalu yang melibatkan pengalihan 1.911 menara. Kini, tahap finalisasi dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan dari 4.139 menara, sehingga secara keseluruhan terdapat 6.050 menara telekomunikasi yang secara resmi telah dialihkan Telkomsel ke Mitratel.
Melalui inisiatif tersebut, baik Telkomsel maupun Mitratel dapat semakin fokus terhadap bisnis inti dan strategi korporasinya masing-masing. Selain itu, aksi korporasi ini juga menjadi momentum bagi kedua perusahaan dalam memperkuat pengelolaan aset dan lini bisnis yang mampu menumbuhkan kinerja organisasi yang lebih ideal, produktif, efektif, dan efisien. Dengan begitu, baik Telkomsel dan Mitratel dapat memperkuat nilai tambahnya masing-masing di setiap produk dan layanan yang ditawarkan.
“Pengalihan portofolio antara Telkomsel dengan Mitratel ini dapat dilakukan sesuai jadwal yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada triwulan pertama di 2021. Telkomsel akan memaksimalkan hasil dari aksi korporasi ini untuk memperkuat rencana strategis membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan begitu, kami dapat membuka lebih banyak peluang dan kemungkinan bagi masyarakat Indonesia dalam mengakselerasikan gaya hidup digitalnya melalui pemanfaatan berbagai produk dan solusi digital terdepan yang customer-centric dari Telkomsel,” kata Setyanto menutup.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kerumunan warga menyambut Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak bisa menjadi dalih untuk membebaskan Rizieq Shihab dari proses hukum. Pengamat hukum menilai kerumunan di Maumere dan di Petamburan saat Rizieq menikahkan anaknya berbeda.
Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia Indriyanto Seno Adji mengatakan, kerumunan massa saat kedatangan Jokowi di Maumere tidak memiliki basis yang elementer adanya peristiwa pidana. Kerumunan terjadi tanpa kesengajaan. Masyarakat datang secara spontan, tanpa ada undangan.
Karena itu, menurut Indriyanto, wajar polisi menolak laporan masyarakat atas peritiwa kerumunan di Maumere. “Permintaan pembebasan tersebut jelas tidak beralasan, karena penahanan RS (Rizieq Shihab) justru ada basis elementer, niat yang kuat untuk melakukan pelanggaran atas larangan dalam regulasi, yaitu tindak pidana. Memang ada niat melakukan pelanggaran hukum atas larangan normanya,” ujar Indriyanto kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).
Menurut Indriyanto, kerumunan warga saat kedatangan Jokowi pun tidak perlu menjadi polemik. “Karena Presiden Jokowi tidak menciptakan stigma pelanggaran hukum,” tegas Indriyanto.
Aktivis sosial politik Ferdinand Hutahaean berpendapat, desakan agar polisi membebaskan Rizieq Shihab bila Jokowi tidak dipidana terkait kerumunan di Maumere hanya mengada-ada. Pendukung tidak mengetahui secara utuh mengapa Rizieq ditahan.
“Rizieq Shihab ditahan dengan banyak kasus dan beberapa pasal termasuk penghasutan dan kebohongan tentang Rumah Sakit UMMI. Jadi bukan hanya soal menciptakan kerumunan dan keramaian secara sadar,” ujar Ferdinand.
Ferdinand yakin kuasa hukum Rizieq akan memanfaatkan isu kerumunan di NTT saat pembelaan. “Tapi saya yakin hal itu tak akan berguna dan tidak akan mempengaruhi penilaian hakim dalam menjatuhkan vonis,” katanya. (bbs/adz)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – DPP Partai Demokrat memecat politisi asal Sumut, Jhony Allen Marbun (JAM) dari kader. Pemecatan itu diambil karena JAM menjadi salah satu aktor pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra melalui pesan tertulis kepada wartawan, Jumat (26/2/2021), menyampaikan, ada enam kader yang dipecat dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat diantaranya, Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya.
Dia mengatakan, keputusan pemberhentian tetap dengan tidak hormat kepada enam orang anggota Partai Demokrat ini, juga sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang telah melakukan rapat dan sidangnya selama beberapa kali dalam sebulan terakhir ini.
“Terkait dengan GPK-PD, Dewan Kehormatan Partai Demokrat telah menetapkan bahwa Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya, terbukti melakukan perbuatan tingkah laku buruk yang merugikan Partai Demokrat dengan cara mendiskreditkan, mengancam, menghasut, mengadu domba, melakukan bujuk rayu dengan imbalan uang dan jabatan, menyebarluaskan kabar bohong dan fitnah serta hoax dengan menyampaikan kepada kader dan pengurus Partai Demokrat di tingkat Pusat dan Daerah, baik secara langsung (bertatap muka) maupun tidak langsung (melalui komunikasi telepon) bahwa Partai Demokrat dinilai gagal dan karenanya kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 harus diturunkan melalui Kongres Luar Biasa (KLB) secara illegal dan inkonstitutional dengan melibatkan pihak eksternal,” kata Herzaky.
Dia mengatakan, kepemimpinan dan kepengurusan serta AD/ART Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020, telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan masuk dalam Lembaran Negara. Tindakan pengkhianatan terhadap partai dan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD secara paksa, jelas merongrong kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat.
GPK-PD juga sangat melukai perasaan para pimpinan, pengurus dan kader Partai Demokrat, di seluruh tanah air. Keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat itu didasarkan atas laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada, dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan. Jelas bahwa para pelaku GPK-PD itu telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat.
“Perbuatan dan tingkah laku buruk Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya merupakan fakta yang terang benderang dan oleh karena itu menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya, atau diperiksa secara khusus, sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat,” paparnya.
Herzaky menyatakan, meskipun Dewan Kehormatan Partai Demokrat memutuskan demikian, Majelis Tinggi Partai Demokrat telah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan salah satu aktor utama GPK-PD, yaitu saudara Jhoni Allen Marbun. Tetapi tuntutan yang bersangkutan tidak masuk akal; bukan konsolidasi internal, melainkan memasukkan aktor eksternal melalui KLB inkonstitusional, dan “menjual” Partai Demokrat kepada aktor eksternal itu, sebagai kendaraan dalam pen-Capres-annya di Pemilu 2024. Padahal, dari berbagai indikator, tokoh eksternal yang dimaksud tersebut, tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang memiliki kepantasan.
Sementara tren elektabilitas Partai Demokrat di bawah kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 saat ini terus mengalami peningkatan yang signifikan. Fakta lain, kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongres V PD 2020 telah melakukan banyak hal, baik dalam konteks pembinaan organisasi, penguatan jaringan konstituen, maupun program pengabdian masyarakat di masa pandemi, dengan hasil yang optimal, meski usia kepengurusannya belum genap satu tahun.
“Tudingan-tudingan para pelaku GPK-PD tentang kekecewaan terkait Pilkada 2020, jelas tidak relevan. Faktanya, hasil Pilkada 2020 Partai Demokrat jauh melampaui target kemenangan, yakni hampir 50 persen. Hasil ini adalah capaian tertinggi kemenangan Pilkada selama 5 tahun terakhir. Demikian juga jumlah kader Partai Demokrat yang berhasil memenangkan Pilkada, mengalami peningkatan,” ucapnya.
Merespon situasi tersebut, muncul desakan yang sangat kuat dari para pimpinan dan pengurus serta para kader di tingkat DPP, DPD, DPC dan organisasi sayap, termasuk para senior partai, untuk memecat nama-nama yang terlibat dalam GPK-PD tersebut. Para pengurus dan kader sangat marah atas perilaku para aktor GPK-PD, juga merasa sangat terganggu dengan manuver dan tindakan serta hoax dari para pelaku GPK-PD tersebut, yang menghambat kerja-kerja politik untuk memperjuangkan harapan rakyat.
Sebagai konsekuensi atas tindakan para pelaku GPK-PD, maka kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan organisasi Partai Demokrat. Untuk itu, diterbitkan Keputusan tentang Pemberhentian Tetap dengan tidak hormat kepada nama-nama tersebut di atas sebagai Anggota Partai Demokrat melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Marzuki Ali Juga Dipecat
Selain keenam orang tersebut, DPP Partai Demokrat juga memberikan sanksi pemberhentian tetap dengan tidak hormat sebagai anggota Partai Demokrat kepada Marzuki Alie karena terbukti melakukan pelanggaran etika Partai Demokrat, sebagaimana rekomendasi Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat. Marzuki Alie terbukti bersalah melakukan tingkah laku buruk dengan tindakan dan ucapannya yakni menyatakan secara terbuka di media massa dengan maksud agar diketahui publik secara luas tentang kebencian dan permusuhan kepada Partai Demokrat, terkait organisasi, kepemimpinan dan kepengurusan yang sah. Tindakan yang bersangkutan telah mengganggu kehormatan dan integritas, serta kewibawaan Partai Demokrat.
Pernyataan dan perbuatan Marzuki Alie merupakan fakta yang terang benderang berdasarkan laporan kesaksian dan bukti-bukti serta data dan fakta yang ada. Oleh karena itu, menurut Dewan Kehormatan Partai Demokrat, yang bersangkutan tidak perlu dipanggil untuk didengar keterangannya lagi, atau diperiksa secara khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Kode Etik Partai Demokrat.
Berdasarkan keputusan dan rekomendasi Dewan Kehormatan Partai Demokrat, jelas bahwa Marzuki Alie telah melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pakta Integritas dan Kode Etik Partai Demokrat.
Dengan demikian, sejak keputusan ini ditetapkan, seluruh nama di atas secara otomatis gugur hak dan kewajibannya sebagai anggota Partai Demokrat, serta seluruh perkataan dan perbuatannya tidak lagi dapat dikaitkan dengan Partai Demokrat.
Adapun terkait status Jhoni Allen Marbun sebagai Anggota DPR RI, akan dilakukan PAW (Penggantian Antar Waktu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diberhentikan tetap dan dicabutnya keanggotaan Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib dan Ahmad Yahya, serta Marzuki Alie, maka hak dan kewajibannya sebagai Anggota Partai Demokrat tidak berlaku lagi, termasuk larangan bagi mereka untuk menggunakan seragam, atribut, simbol, lambang dan identitas Partai Demokrat.
Ke depan, seperti yang sering disampaikan Ketum AHY, para kader Demokrat, khususnya generasi muda Demokrat, harus senantiasa menghormati dan menghargai para senior dan pendahulunya. Tentu yang dimaksud adalah senior dan pendahulu yang juga menghormati dan menghargai serta memberikan dukungan kepada kita semua (para pemimpin dan pengurus), yang saat ini tengah menjalankan amanah dari seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat. Bukan yang sebaliknya.
Terakhir, DPP Partai Demokrat mengucapkan terima kasih atas soliditas para pemilik suara sah, para kader, para pengurus dan para senior di seluruh pelosok Indonesia yang telah mendukung, menunjukkan kesetiaan serta kebulatan tekadnya, untuk menjaga kedaulatan, kehormatan, integritas dan eksistensi Partai Demokrat dan kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang sah. (bbs/adz)
LABUHANBATU, SUMUT POS – DPRD Labuhanbatu akan mengkaji realisasi serapan alokasi dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Labuhanbatu ke Dewan Pimpinan Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (DPD KONI) setempat. Bahkan, akan mempersoalkan hal itu di rapat paripurna laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati tahun anggaran (TA) 2020.
Rudi IR Saragih (ist).
“Kita akan pertanyakan itu nanti di LKPj Bupati yang akan datang,” ujar Ketua Komisi 1 DPRD Labuhanbatu, Rudi IR Saragih, Jumat (26/2) kepada wartawan.
Legislatif, tambahnya akan menggelar LKPj dalam waktu dekat. Di momen itu, tambahnya menjadi kesempatan Badan Anggaran dewan untuk meminta secara rinci serapan anggaran hibah ke induk organisasi cabang olahraga tersebut.
Sebagai salahseorang anggota Badan Anggaran, kata Rudi akan mempertanyakan sejumlah kegiatan yang dilakukan selama dua tahun anggaran KONI Labuhanbatu.
“Jika benar ada serapan anggaran, apa saja kegiatan yang dilakukan. Jika tidak ada kegiatan, maka itu indikasi penyelewengan,” paparnya.
Jika terjadi dugaan penyelewengan, maka melalui sidang paripurna, memunculkan kemungkinan adanya usulan rekomendasi dewan ke inspektorat dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Sumut untuk menggelar audit ulang.
“Ada kemungkinan. Itu jika ada penyelewengan akan direkomendasi ke inspektorat dan BPK agar diaudit,” tegasnya.
Sebelumnya, di acara Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Labuhanbatu 2021, Kamis (25/2) di Rantauprapat munculk polemik terkait anggaran KONI.
Sebab, laporan pertanggungjawaban (Lpj) Keuangan DPD KONI Labuhanbatu terkesan kurang transparan. Alhasil, sejumlah cabor menuntut kepengurusan KONI Labuhanbatu untuk akuntabel dan transparan dalam penggunaan keuangan daerah.
“Tidak terperinci laporan serapan anggarannya. Padahal, KONI memakai dana APBD Pemkab Labuhanbatu,” ujar Sekretaris Cabor Ikatan Sepeda Sport Indonesia (ISSI) Labuhanbatu, Muklis kepada wartawan.
Kata dia, ada beberapa cabor yang merasa kurang puas dengan ketidak terbukaan manajemen keuangan di KONI Labuhanbatu. Muklis menyebutkan, pada tahun anggaran (TA) 2019 dan TA 2020, KONI menyerap dana APBD Labuhanbatu masing-masing senilai Rp800 juta.
“Kita meminta laporan penggunaan dan pengalokasian dana itu. Kita menuntut pengurus agar bersedia merincikannya. Jika tidak mampu, maka publik akan memberikan penilaian tersendiri dari kinerja KONI,” tandasnya.
Di Musorkab itu, Fery Wijaya kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah Komite Olahraga Nasional Indonesia (DPD KONI) Kabupaten Labuhanbatu periode 2021-2025. Dia dipilih secara aklamasi melalui pemilihan langsung. (fdh)
MAKASSAR, SUMUTPOS.CO – Akhir Januari silam, masyarakat dihebohkan dengan viralnya video seorang petugas keamanan Bank BRI yang tegas terhadap nasabah yang memaksa masuk ke area kantor tanpa menggunakan masker. Dalam video berdurasi dua menit tersebut, tampak petugas keamanan lengkap dengan masker dan pelindung wajah melarang seorang nasabah masuk ke kantor tanpa menggunakan masker. Meski mendapat respon yang tidak baik dan dibentak-bentak oleh nasabah tersebut, petugas tetap menutup pintunya. Karena aksinya yang berani dengan tegas menerapkan protokol kesehatan, petugas ini mendapat banyak pujian dari netizen.
Hasrudin, petugas keamanan BRI Kantor Cabang Pembantu Ahmad Yani, dialah petugas pemberani itu. Atas dedikasinya dalam menjaga protokol kesehatan, Hasrudin dianugerahi penghargaanolehKakorbinmas BaharkamPOLRI, Irjen (Pol)Suwondo Nainggolan, S.Ik, MH. Pada kesempatan yang sama, BRI, PT Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS), Tim Gugus Covid Makassar, Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) dan Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) pun turut memberikan penghargaan kepada Hasrudin. Penghargaan ini diserahkan di Kantor BRI Makassar pada Kamis (25/02).
Irjen (Pol) Suwondo Nainggolan, S.Ik, MH terbang dari Jakarta secara khusus Bersama rombongan yang terdiri dari Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri BJP Drs. Edy Murbowo, SH., MH., Kasubdit Binkamsa Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri KBP Drs. Sutrisno DGM, Ketua DPP ABUJAPI Agus Darmawan, dan Ketua DPP APSI Agus Sukoco untuk menyampaikan secara langsung penghargaan ini.
“Kami Bangga kepada Insan BRILian BRI yang berhasil menjadi contoh bagi banyak pihak dalam menjaga keamanan dan keselamatan nasabahnya, khususnya dalam penerapan protokol kesehatan. Apresiasi ini akan menjadi penyemangat bagi pekerja lainnya untuk terus menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dilingkungan kerja BRI,“ kata Muhamad Fikry Satiawan, Pimpinan Wilayah BRI Makassar dalam sambutannya di acara tersebut.
Fikry juga menambahkan, BRI akan terus mendukung pemerintah dalam penegakan disiplin penerapan protokol Kesehatan di setiap aktivitas, khususnya dalam setiap layanan perbankan di BRI.
SEKRETARIS Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia (Sekjen Kemenag RI) Prof Dr H Nizar Ali MAg mengungkapkan harapan ini saat meresmikan Gedung Universitas Islam Negeri (UIN) Sumut Kampus Tuntungan, Kamis (25/2). Hadir dalam kegiatan ini Gubsu H Edy Rahmayadi, Wagubsu Drs H Musa Rajekshah MHum dan Rektor UIN Sumut Prof Dr H Syahrin Harahap MA, sejumlah Bupati/Wali Kota di Sumut, tokoh militer dan sipil, tokoh agama dan masyarakat serta undangan lainnya.
GUNTING PITA: Dari kanan Prof Dr H Syahrin Harahap MA, H Edy Rahmayadi, Prof Dr H Nizar Ali MAg dan Drs H Musa Rajekshah MHum meresmikan Gedung UIN Sumut Kampus Tuntungan, Kamis (25/2).DEDDI MULIA PURBA/SUMUT POS.
Peresmian Gedung UIN Sumut Kampus Tuntungan ini dirangkai dengan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Kampus Al Musannif di kampus tersebut.
Sekjen Kemenag RI mewakili Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengingatkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar didunia dan sebagai negara demokratis di Asia Tenggara dengan sumber daya alam yang melimpah ruah.
Menteri yakin dengan potensi Indonesia yang dapat terus dikembangkan dapat mengantarkan menjadi bangsa yang kompetitif. Untuk itu indikator pendidikan harus berkualitas yang didukung sarana dan prasarana berstandar internasional.
Ia pun merasa sangat bahagia karena Gedung UIN Sumut Kampus Tuntungan sebagai kampus keempat ini dibangun dengan megah. Hal ini dalam rangka mewujudkan Perguruan Tinggi Islam destinasi dunia menjadi kenyataan.
Gedung-gedung megah UIN Sumut Kampus IV Tuntungan adalah kerja sama load Islamic Development Bank (IsDB) bersama empat perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri juga mengajak mengedepankan toleransi untuk memperkuat komitmen kebangsaan dan anti-kekerasan.
Gubsu H Edy Rahmayadi berharap lulusan UIN Sumut dapat menjadi hafidz sehingga bisa memberi tausyiah pada umat. Ia juga memberi apresiasi pada Prof Dr H Syahrin Harahap MA dalam membawa kemajuan UIN Sumut.
Gubernur juga bercerita sejarah berdirinya UIN Sumut yang pernah mendapatkan dukungan penuh dari Gubernur Marah Halim. Kedepan ia pun juga ingin mewakafkan diri termasuk untuk mewujudkan Universitas Islam Internasional di Sumut.
Sedangkan Rektor UIN Sumut Prof Dr H Syahrin Harahap MA berterima kasih pada semua pihak kepada UIN Sumut termasuk pada presiden, menteri Agama dan gubernur. Terima kasih juga pada tokoh masyarakat H Anif yang berencana membangun Masjid Kampus Al Musannif di UIN Sumut Kampus Tuntungan tersebut.
Dijelaskan rektor, UIN Sumut Kampus Tuntungan ini merupakan kampus keempat. Kampus UIN Sumut hadir Medan dan Deliserdang. Menyusul UIN Sumut akan membuka kampus di Tebingtinggi, Labuhanbatu dan Padanglawas Utara.
Kampus UIN Sumut di Tuntungan dengan empat fakultas, menurut rektor, sebagai jawaban tantangan globalisasi dunia yakni Fakultas Sain dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Fakultas Ilmu Sosial.
UIN Sumut siap mendampingi pemerintah di zona industri. ”Pembangunan yang didasarkan pada iman dan taqwa akan muncul keberkahan dari langit dan bumi,” kata rektor.
UIN Sumut adalah candradimuka pengembangan ilmu yang integratif, peradaban dan kemajuan bangsa. ”Insya Allah akan hadir generasi masa depan yang terpelajar dengan predikat ulul albab dan kader bangsa,” sebut Prof Dr H Syahrin Harahap MA.
Drs H Musa Rajekshah MHum, Wagubsu mewakili H Anif mengakui bahwa orangtuanya berniat mendirikan 99 masjid di tanah air termasuk di UIN Sumut Kampus Tuntungan sebagai bekal akhirat. (dmp)
MEDAN SUMUTPOS.CO – Penemuan dua mayat wanita muda di dua lokasi berbeda pada Senin (22/2) pagi lalu, yakni Aprilia Cinta (16) dan Rizka Fitria (21), ternyata korban pembunuhan. Pelakunya diduga oknum Polres Pelabuhan Belawan berpangkat Aipda berinisial RS.
Mayat Aprilia Cinta ditemukan di pinggir Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulo Brayan, Kecamatan Medan Barat, Senin pagi. Sementara mayat Rizka Fitria (21), ditemukan di pinggir Jalan Lintas Sumatera (Jalisum) Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Senin dinihari sekitar pukul 01.50 WIB. Keduanya adalah teman dekat dan sama-sama warga Lorong 6, Veteran Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan. Kasubbid Penmas Polda Sumut.
AKBP MP Nainggolan, setelah Polres Pelabuhan Belawan dibantu Polda Sumut berhasil mengidentifikasi pelaku, tim melakukan pengejaran dan menangkap pelaku di rumahnya di Jalan Marelan, Rabu (24/2).
“Terduga pelaku merupakan seorang oknum Polri yang bertugas di penjagaan tahanan Polres Pelabuhan Belawan, berpangkat Aipda berinisial RS,” ujar MP Nainggolan kepada wartawan, Kamis (25/2).
Motif pembunuhan diduga dilatarbelakangi sakit hati pelaku terhadap korban. Sakit hati bermula dari pertemuan pelaku dengan korban Rizka Fitria (jasadnya ditemukan di kawasan Sergai, Red). Saat itu, korban Rizka meminta pelaku untuk menyampaikan titipan kepada tahanan di sel Mapolres Pelabuhan Belawan.
Selanjutnya, korban yang merupakan honorer di Polres Pelabuhan Belawan itu melakukan pengecekan. Ternyata titipan tidak terkirim sesuai permintaannya.
Karena itu, korban bersama temannya Aprilia Cinta —jasadnya ditemukan di wilayah Medan Barat—mendatangi pelaku. “Ketika korban Rizka Fitria didampingi temannya Aprilia Cinta menanyakan perihal titipannya kepada tersangka, terjadi ketersinggungan yang membuat oknum (polisi) tersebut sakit hati,” jelas MP Nainggolan.
Emosi, pelaku menghabisi kedua korban dengan cara mencekik. Selanjutnya pelaku membuang jasad kedua korban secara terpisah. Terkait detailnya, MP Nainggolan enggan menjelaskan lebih jauh. “Tersangka telah diamankan di Mapolres Pelabuhan Belawan. Pelaku akan dikenakan Pasal 338 dan terancam dicopot dari satuannya. Kasus itu akan dirilis pihak Polres Pelabuhan Belawan,” tandas dia.
Diberitakan sebelumnya, dua sosok mayat wanita ditemukan warga di lokasi berbeda. Pertama, warga menemukan di pinggir Jalisum Lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Sergai. Mayat kedua ditemukan petugas kebersihan Kecamatan Medan Barat di Jalan Budi Kemasyarakatan Lingkungan 24, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Medan Barat.
Riska ditemukan dengan posisi tiarap menggunakan baju hitam kotak-kotak putih, celana hitam, serta sepatu hitam. Saat ditemukan, tidak ada identitas.
Sementara mayat Aprilia ditemukan mengenakan baju motif loreng macan tutul dengan luka di pergelangan tangannya. Saat diperiksa, tidak ditemukan identitasnya.
Untuk mengusut kasus temuan dua mayat itu, Polda Sumut membentuk tim khusus gabungan, yakni dari Jatanras, Polres Serdangbedagai (Sergai), Polres Belawan, dan Polsek Medan Barat. (ris/mag-01)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menginginkan, sebagian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2021 dapat dialokasikan untuk menyediakan fasilitas protokol kesehatan di sekolah. Kemendikbud pun memberikan fleksibilitas bagi setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk mengalokasikan dana BOS 2021, termasuk untuk pengadaan prokes guna menunjang pembelajaran tatap muka.
Mendikbud, Nadiem Makarim.
“Dana BOS bisa dan kami anjurkan untuk digunakan segera mengakselerasi proses tatap muka, untuk memenuhi protokol kesehatan,” kata Nadiem dalam sosialiasi dana BOS di akun YouTube Kemendikbud, Kamis (25/2).
Terlebih, katanya, sejumlah sekolah sejak Januari lalu telah memulai pembelajaran tatap muka. Dan pihaknya mencatat jumlah itu terus meningkat setiap pekan.Dia mengatakan sejumlah fasilitas protokol kesehatan yang bisa disediakan tersebut seperti sanitasi, masker, thermogun, dan sejumlah kebutuhan lain untuk menunjang pembelajaran tatap muka.
“Saat ini kita sudah masuk proses pelaksanaan tatap muka dan semakin banyak sekolah, setiap minggu mulai tatap muka,” ujar mantan bos Gojek itu.
Selain untuk pengadaan fasilitas protokol kesehatan, Nadiem juga memberi keluwesan bagi sekolah untuk menggunakan dana BOS sebagai insentif tenaga kependidikan honorer. Dana BOS 2021 termasuk boleh digunakan untuk akomodasi asesmen nasional yang akan dimulai dalam waktu dekat.
“Pembiayaan apapun honor, transportasi dan pelaksanaan itu juga bisa digunakan di dana BOS,” katanya.
Kemendikbud telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp52,5 triliun untuk dana BOS 2021. Jumlah itu akan disalurkan kepada total 216 ribu satuan pendidikan secara langsung melalui rekening sekolah.
Meski jumlah itu turun dari 2020, Kemendikbud telah mengubah mekanisme penyaluran dengan mengubah besaran yang di terima satuan pendidikan di setiap daerah.
“Di 2021 kita menyediakan dana BOS kepada 216 ribu satuan pendidikan dengan alokasi Rp52 triliun, bisa terlihat totalnya untuk 2021 sekitar Rp52 triliun,” ujar Nadiem.
Jumlah itu turun dibanding anggaran BOS pada 2020 sebesar Rp54,32 triliun dan dibagikan kepada total 45,4 juta jiwa. Meski begitu, kata Nadiem, pihaknya tahun ini telah mengubah mekanisme besaran santunan kepada siswa penerima BOS.
Ia menjelaskan bahwa perubahan besaran jumlah santunan BOS yang dibagikan akan bervariasi alias tidak seragam setiap daerah. Angkanya akan didasarkan pada letak atau keberadaan suatu daerah. Jadi nantinya, ujar Nadiem, siswa terutama yang berada di daerah terluar, tertinggal, atau di wilayah Timur bisa mendapat santunan lebih besar hingga angka Rp1,9 juta. Jumlah itu meningkat dari besaran santunan yang diterima siswa pada 2020 sebesar Rp900 ribu.
Nadiem, kebijakan baru dalam pengalokasian Dana BOS 2021 itu mengacu pada indeks kebutuhan hidup di setiap daerah. (cnn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Vaksinasi Covid-19 dosis 1 terhadap tenaga kesehatan (nakes) di Sumatera Utara (Sumut) sudah mencapai 86,1 persen atau 61.207 nakes dari 71.058 sasaran. Sedangkan nakes yang ditunda divaksin kini jumlahnya 13.766 orang.
VAKSINASI: Vaksinasi Covid-19-Ilustrasi. Di Sumut, vaksinasi nakes tertinggi di Medan, terendah di Pakpak Bharat.
“Dari 33 kabupaten/kota yang telah melaksanakan vaksinasi dosis 1, paling banyak adalah nakes di Medan 18.720 orang. Kemudian, disusul Deliserdang 4.729 orang, Langkat 2.841 orang, Pematangsiantar 2.466 orang, dan Simalungun 2.275 orang. Sementara paling sedikit ialah Pakpak Bharat 393 orang dan Nias Barat 500 orang,” ungkap Jubir Satgas Penanganann Covid-19 Sumut, dr Aris Yudhariansyah, Kamis (25/2).
Untuk nakes yang sudah disuntik vaksin dosis 2, sambung Aris, jumlahnya terus bertambah dan kini sudah 28.397 orang. Jumlah ini meliputi 30 kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak Medan 9.907 nakes, Deliserdang 2.794 nakes, Pematangsiantar 1.768 nakes, Simalungun 1.527 nakes, dan Karo 1.260 nakes,” bebernya.
Lebih lanjut Aris mengatakan, terkait kasus baru Covid-19, hingga Kamis sore, akumulasi kasus positif telah mencapai 24.169 orang. Angka ini kembali meningkat, setelah didapatkan 153 kasus baru dari 9 kabupaten/kota.
Penambahan kasus terbanyak, diperoleh dari Medan dengan 97 orang, yang diikuti Kabupaten Serdang Bedagai dengan 18 orang dan Karo 10 orang. Kasus lainnya didapatkan dari Deliserdang sebanyak 7 orang, Tapteng 6 orang, Labusel 5 orang, Taput dan Labura 4 orang, serta Tanjung Balai 2 orang. “Kota Medan sendiri menjadi daerah dengan akumulasi kasus terbanyak di Sumut dengan 12.298 orang, diikuti Deliserdang 3.034 orang dan Pematangsiantar 706 orang,” ungkap dia.
Sedangkan terhadap kasus kesembuhan, sambung Aris, dari total 24.169 orang tersebut, sebanya 20.874 di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Angka itu didapatkan atas penambahan 107 kasus baru yang telah dinyatakan sehat atau negatif Covid-19. “Penambahan 107 kasus baru sembuh juga diperoleh dari 9 daerah. Terbanyak, dari Medan 47 orang, Karo 12 orang, Deliserdang 11 orang, Sergai dan Labusel 9 orang, Taput 9 orang, Tapteng 9 orang serta Samosir 1 orang,” paparnya.
Ia melanjutkan, terkait kasus kematian hingga kini telah diperoleh 824 penderita Covid-19 yang meninggal dunia. Jumlah itu didapatkan dengan penambahan 4 kasus baru, yakni dari Asahan 2 orang, serta masing-masing 1 orang dari Tanjung Balai dan Langkat. “Dari data tersebut, saat ini diketahui terdapat sebanyak 2.471 orang penderita aktif Covid-19. Dari jumlah itu, 615 orang isolasi di rumah sakit dan 1.860 orang isolasi mandiri,” pungkasnya.
1.831 Dokter Terpapar, 311 Meninggal
Terpisah, Kementerian Kesehatan memaparkan data yang memperlihatkan sebanyak 1.831 dokter di Indonesia terpapar Covid-19.
Dari jumlah itu sebanyak 17 persen atau sekitar 311 dokter gugur akibat terpapar virus corona. Data itu didapatkan selama periode Maret 2020 hingga Februari 2021.
“1.831 (dokter) tersebut terpapar covid-19. Itu teman-teman kita 17 persen di antaranya sudah wafat. Dan ini air mata kita sudah habis mengingat teman kita yang sudah wafat tersebut,” kata Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dalam acara daring yang disiarkan melalui kanal YouTube Tim Mitigasi, Kamis (25/2).
Dante menjelaskan dari jumlah dokter yang terpapar Covid-19, 52 persen di antaranya telah sembuh. Sementara 13 persen masih menjalani perawatan di rumah sakit, serta 18 persen lainnya menjalani isolasi mandiri.
Sementara itu, kematian dokter akibat Covid-19 terbanyak berada di Jawa Timur, disusul DKI Jakarta dan Jawa Tengah.
Untuk itu, pemerintah menetapkan tenaga kesehatan sebagai sasaran awal vaksinasi guna membantu menekan laju penularan virus corona di lingkungan nakes.
Adapun data per (24/2) memperlihatkan sebanyak 1.363.138 nakes telah menerima suntikan dosis pertama vaksin Covid-19, sementara 825.650 nakes lainnya telah rampung mendapat dua dosis suntikan vaksin.
Jumlah yang dipaparkan Kemenkes berbeda dengan data yang disampaikan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Tim Mitigasi IDI mencatat 317 dokter meninggal per tanggal 10 Februari 2021.
Di acara yang sama, Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo berharap keberadaan tenaga kesehatan Indonesia dapat difungsikan sebagai benteng terakhir.
Sebab, menurutnya, saat ini yang perlu menjadi benteng awal adalah masyarakat yang bersedia patuh terhadap protokol kesehatan 3M yang meliputi memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.
“Indonesia menjadi salah satu negara dengan peringkat nakes gugur tertinggi di dunia, atau nomor urut kelima secara persentase,” kata Doni.
Doni meminta, baik pemerintah maupun masyarakat dapat meringankan beban nakes di fasilitas kesehatan dengan tetap berupaya hidup sehat dan menghindari penularan virus corona. (ris/cnn)
