MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPRD Kota Medan segera menindaklanjuti keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan yang menetapkan Muhammad Bobby Afif Nasution – Aulia Rachman sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih pada Pilkada Medan 2020.
Guna menindaklanjuti keputusan KPU Medan yang ditetapkan dalam rapat pleno di Hotel Santika Dyandra Medan, pada Kamis (19/2) tersebut, DPRD Medan telah menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) di hari Senin (22/2) untuk menetapkan jadwal rapat paripurna pengusulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih, pada hari Selasa (23/2).
“Rencananya Senin (22/2) pagi kita akan rapat pimpinan dulu, lalu siangnya kita lanjutkan dengan rapat Badan Musyawarah untuk mengagendakan rapat paripurna pada besoknya, di hari Selasa (23/2) pagi,” ucap Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah SH MH kepada Sumut Pos, Jumat (19/2).
Dikatakan Bahrumsyah, nantinya hasil rapat paripurna pengusulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Sumatera Utara.
“Kebijakan administrasi pengusulan ini, kita yakini akan terkejar bila mengacu pada jadwal pelantikan yang direncakan akan dilakukan pada 26 Februari 2021. Karena pelantikan itu kan tinggal teknis saja yang sudah dijadwalkan oleh Kemendagri,” ujarnya.
Terkait lokasi pelantikan, Bahrumsyah menyatakan, kemungkinan besar pelaksanaannta akan dilakukan secara virtual di kantor Gubernur Sumatera Utara bersama dengan kepala daerah terpilih lainnya pada Pilkada serentak 2020 di Sumut. “Rasanya tidak mungkin di Jakarta, karena ada 100 lebih yang mau dilantik dan itu jumlah yang banyak ditengah pandemi covid 19 ini,” jawabnya.
Hal senada dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga. Menurutnya, rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan agenda pengusulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih segera dilakukan sebagai syarat administrasi pelantikan oleh Kemendagri.
“Kita upayakan 26 Februari 2020 ini bisa ikut pelantikan. Senin kita Banmuskan, Selasanya rencananya langsung kita Paripurna kan. Tergantung dari hasil Banmus di hari Senin lah,” tuturnya.
Terpisah, Komisioner KPU Kota Medan, Divisi Program, Data dan Informasi, Nana Miranti, menyatakan bahwa berita acara dan keputusan penetapan calon terpilih telah diserahkan secara langsung oleh KPU Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan saat menghadiri rapat pleno penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih di Hotel Santik Dyandra, Kamis (18/2).
Sebab sesuai dengan PKPU No.19 tahun 2020 pasal 54, berita acara wajib diserahkan KPU Kota Medan kepada DPRD Kota Medan, partai politik, Bawaslu Kota Medan pada hari yang sama dengan pelaksanaan rapat pleno terbuka. “Surat penyampaian penetapan pasangan calon hari ini (kemarin) juga sudah kita sampaikan sebelum (salat) Jumat tadi ke DPRD Kota Medan,” jawabnya.
Dikonfirmasi tentang pernyataan KPU Medan, tentang sudah dikirimkannya surat penyampaian penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan kepada DPRD Medan, Plt Sekretaris DPRD (Sekwan) Medan Hj Alida pun membenarkannya. “Sudah, sudah kita terima tadi suratnya dari KPU Medan, tadi sebelum sholat Jumat sudah sampai,” jawab Plt Sekwan yang kerap disapa Uni tersebut.
Uni jugamembenarkan jika para Pimpinan DPRD Medan, Banmus bersama Sekretariat DPRD Medan akan menggelar Rapat Banmus untuk penetapan jadwal paripurna pengusulan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih. “Iya, rencananya begitu. Senin pagi rapat pimpinan, Senin siangnya Banmus. Lalu nanti Selasanya Paripurna,” pungkasnya.
Seperti diketahui, KPU Kota Medan telah menetapkan paslon nomor urut 2 pada Pilkada Medan 2020, yakni pasangan Bobby Nasution – Aulia Rachman sebagai pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Terpilih dengan total suara 393.327.
Surat keputusan tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan Nomor 175/pl.02.7 -kpt/1271/kpu-kot/II/2021 tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan terpilih dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020 yang dibacakan pada rapat pleno yang di gelar KPU Medan, di Hotel Santika Dyandra Medan, Kamis (18/2). (map/ila)
KLARIFIKASI: Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Kedatangan Sekda untuk memberikan klarifikasi terkait insentif nakes RSU Pirngadi yang belum dibayar. idris/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Wiriya Alrahman dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut dan, terkait pengaduan tenaga kesehatan (nakes) RSU Pirngadi Medan yang belum menerima dana insentif jasa Covid-19, Jumat (19/2).
KLARIFIKASI: Sekda Kota Medan Wiriya Alrahman saat memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut. Kedatangan Sekda untuk memberikan klarifikasi terkait insentif nakes RSU Pirngadi yang belum dibayar. idris/sumut pos.
Wiriya mengatakan, dana insentif nakes yang ditransfer pemerintah pusat saat ini masih ada di kas Pemko Medan dan masuk pada pos anggaran SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) 2020. Dana itu juga pada APBD 2021 belum tercatat.
“Dari pertemuan yang dilakukan dengan Ombudsman sudah clear, uangnya tidak ada kemana-mana dan masih tetap di kas Pemko Medan yang merupakan dana SILPA. Jadi, kalau nanti dimunculkan untuk belanja insentif nakes maka harus melalui perubahan APBD atau paling cepat mendahului perubahan APBD 2021. Tapi, untuk mendahului perubahan APBD ada tahapannya dan juga harus ada persetujuan anggota dewan. Artinya, untuk membayarkan insentif nakes maka mekanisme anggaran wajib dipatuhi,” ungkap Wiriya usai memenuhi panggilan Ombudsman RI Perwakilan Sumut terkait pengaduan nakes rumah sakit tersebut yang belum dibayarkan, Jumat (19/2).
Kendati demikian, Wiriya mengaku, solusi lain agar insentif nakes segera dibayarkan maka dengan menyurati pemerintah pusat. “Kita akan surati pemerintah pusat bahwasanya dana insentif nakes masih kurang,” ucapnya.
Dijelaskan Wiriya, belum dicairkannya insentif nakes secara penuh hingga Desember 2020 karena anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat bertahap. Dana insentif yang ditransfer tersebut bukan hanya untuk nakes Pirngadi Medan saja, tetapi juga nakes Puskesmas di Medan. “Tahap pertama anggaran turun di bulan Juli 2020 senilai Rp3,7 miliar lebih. Sedangkan tahap kedua tanggal 26 Oktober sebesar Rp2,5 miliar lebih dan ketiga pada 23 Desember sebesar Rp9 miliar lebih,” terangnya.
Wiriya menyebutkan, dana tahap pertama senilai Rp3,7 miliar lebih itu sudah ditransfer ke rekening masing-masing nakes Pirngadi dan Puskesmas tetapi tidak sama. “Jadi, insentif yang dibisa dibayarkan baru 2 bulan (Maret-April) untuk nakes Pirngadi dan 3 bulan (Maret-April-Mei) untuk nakes Puskesmas. Kenapa tidak sama, karena kalau dibayarkan 3 bulan untuk nakes Pirngadi maka akan kurang anggarannya sehingga diputuskan hanya 2 bulan,” ungkap dia.
Sekda menuturkan, dana tahap kedua sebesar Rp2,5 miliar lebih belum dibayarkan. Padahal, dana ini bisa untuk membayarkan periode bulan 3 untuk nakes Pirngadi dan bulan 4 nakes Puskesmas. “Dana ini semestinya sudah bisa dibayarkan untuk insentif nakes karena rata-ratanya Rp1,5 miliar lebih perbulan kebutuhannya. Namun, berdasarkan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) ternyata masih belum bisa,” tutur Wiriya.
Dia menjabarkan, pada DPA diuraikan untuk honor atau insentif ASN dan ada juga insentif untuk Non-ASN. Ternyata, yang diajukan itu berbeda karena (akumulasi insentif) lebih besar dari DPA, sehingga DPA harus dirubah.
“Perubahan DPA ini tidak bisa langsung karena menyangkut perubahan anggaran (APBD), apalagi sudah disahkan pada 16 Desember 2020. Selain itu, oleh BPKAD sudah diterbitkan SPD-nya (Surat Perintah Dibayarkan). Jadi, mungkin disitulah terjadi kesilapan itu. Dinas Kesehatan Kota Medan melihat, kok di sistem belum padahal sudah ada sehingga belum terbayarkan untuk insentif nakes,” paparnya.
Terkait dana tahap ketiga yang diterima Rp9 miliar, Wiriya mengatakan, juga tidak bisa langsung disalurkan. Sebab, dana itu masuk ke kas Pemko Medan pada 23 Desember 2020 sebesar Rp9 miliar. “Bisa dibayangkan, tanggal 24 dan 25 Desember sudah libur lalu masuk kerja kembali tanggal 27 sampai 30 Desember. Di sisi lain, sewaktu masuk anggaran ini, pada pengesahan APBD 2021 belum ada sehingga harus dimasukkan lagi di perubahan APBD. Dan, ini baru bisa dirubah APBD di tanggal 30 Desember. Inilah (dana insentif Rp9 miliar) yang sempat masuk tetapi belum terbayarkan. Uang APBN sudah masuk, tapi masuknya sangat telat. Uang ini semua ada di kas Pemko Medan,” beber dia.
Wiriya menegaskan, insentif atau hak nakes tidak akan hilang karena uangnya di kas Pemko Medan. Tetapi, dari rekap kebutuhan untuk membayar insentif nakes Pirngadi totalnya sekitar Rp27 miliar lebih. Sementara, yang baru dikasih oleh pemerintah pusat hanya Rp15 miliar lebih. Artinya, masih ada kurang sekitar Rp12 miliar.
“Uang Rp15 miliar lebih itu hanya bisa membayar insentif sampai bulan September. Sedangkan Oktober hingga Desember belum ada dikirim. Pengajuan dana insentif nakes tersebut tidak ada diajukan pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Dana tersebut langsung ditransfer pemerintah pusat, bentuknya semacam dana hibah,” cetusnya.
Disinggung kenapa tidak menyesuaikan besaran dana yang ditransfer pemerintah pusat, Wiriya mengaku tidak bisa dilakukan karena sudah ada juknisnya. Dia menyatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan penyesuaian dengan anggaran yang diterima dari pemerintah pusat. “Dari data rekapitulasi yang diajukan Pirngadi untuk pencairan insentif nakes setiap bulannya meningkat. Contohnya, bulan Maret hanya Rp833 juta, April Rp1,2 miliar, Mei Rp1,5 lebih, puncaknya September Rp2,7 miliar lebih. Dari segi juknis, berpedoman dari kasus Covid-19 yang ada,” ujarnya.
Ditanya kenapa tidak menggunakan dana dari refocusing, Wiriya juga mengaku hal itu tidak bisa dilakukan. “Uang kita kan ada dari refocusing atau BTT (Belanja Tidak Terduga). Awalnya kebijakan itu pemerintah daerah yang membayar, sehingga kami sudah siap untuk membayarkan itu. Namun, ternyata keluar lagi kebijakan bahwa insentif jasa Covid-19 nakes ditanggung oleh pemerintah pusat,” ujarnya lagi.
Ia menambahkan, insentif yang diterima oleh nakes itu bervariasi, tergantung dari jumlah kasus pasien yang ditangani. Jadi, beda-beda setiap nakes menerima insentif perbulannya, tidak sama semua. Dengan kata lain, tidak tetap setiap nakes menerima insentif perbulan. “Data-data nakes yang menangani pasien Covid-19 tersebut direkap oleh Pirngadi dan kemudian disampaikan ke Dinas Kesehatan Kota Medan untuk diverifikasi serta divalidasi,” pungkasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan Edwin Effendi mengatakan, jumlah nakes yang diajukan rumah sakit untuk mendapatkan insentif bervariasi atau tidak tetap setiap bulannya. “Jumlah nakes bervariasi setiap bulan sekitar 50 orang lebih yang menerima insentif. Besaran insentif juga bervariasi, tergantung dari kasus pasien Covid-19 yang ditangani nakes,” kata Edwin yang juga memenuhi panggilan Ombudsman Sumut
Dia memastikan, apa yang menjadi hak nakes tetap akan dibayarkan. Hanya saja, tinggal persoalan waktu sehingga mohon bersabar kepada para nakes. “Dana insentif yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat menjadi SILPA, tetapi tetap merupakan hak nakes dan kita lakukan upaya percepatan agar segera dicairkan,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Medan, Irma Suryani mengatakan jika pada Bulan Mei 2020, jumlah tenaga kesehatan Covid-19 di Rumah Sakit Pirngadi ada sebanyak 74 orang, dengan rincian 19 orang dokter umum dan spesialis dan 55 orang perawat. “Ini contoh saja, bulan depannya bisa lebih banyak atau lebih sedikit. Tergantung jumlah kasusnya,” kata Irma.
Sementara untuk jumlah insentif yang dibutuhkan oleh RS Pirngadi Medan untuk nakes Covid-19 yakni sebesar Rp27 miliar, namun jumlah dana yang dikirimkan oleh Kementrian Kesehatan hanya sebesar Rp15 miliar, atau minus Rp12 miliar. “Seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu dananya masuk ke pos SILPA, baru bisa dicairkan dengan mekanisme yang semestinya,” ucapnya.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar mengatakan, berdasarkan penjelasan yang disampaikan dari Sekda Kota Medan maupun kepala Dinas Kesehatan bahwasanya dugaan awal adanya tata kelola yang tidak baik di dinas tersebut semakin menguat. “Uang insentif nakes sudah ada tetapi belum bisa dibayarkan dan menjadi SILPA. Kenapa bisa terjadi, hal itu karena ada tata kelola yang tidak baik di dinas kesehatan,” ucapnya.
Menurut Abyadi, pada intinya hak nakes tetap akan dibayarkan tetapi harus melalui mekanisme penggunaan anggaran. Untuk itu, pihaknya terus mengawal sampai nakes menerima insentif mereka. “Setelah melakukan beberapa pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, selanjutnya akan disusun laporan dan nantinya dapat dijadikan saran atau rekomendasi yang harus diperbaiki Pemko Medan atau Dinas Kesehatan,” pungkasnya. (ris/map/ila)
SILATURAHIM: Dandim Langkat, Letkol Wisnu Joko Saputro jalin silaturahim bersama insan pers di Aula Makodim, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota. Teddy Akbari /SUMUT POS.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0203/Langkat, Letkol Wisnu Joko Saputro mengajak insan pers dari Persatuan Wartawan Indonesia Kota Binjai dan Langkat, untuk saling membangun dan menjalin komunikasi yang baik untuk kondusifitas Kabupaten Langkat. Hal itu disampaikan dalam merajut silaturahim di aula Makodim Langkat, Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Kartini, Binjai Kota, Jumat (19/2).
SILATURAHIM: Dandim Langkat, Letkol Wisnu Joko Saputro jalin silaturahim bersama insan pers di Aula Makodim, Jalan Jenderal Sudirman, Binjai Kota. Teddy Akbari /SUMUT POS.
Wisnu yang baru saja menjabat sebagai Dandim Langkat. Bagi dia, TNI dan PWI selalu sehati. “Negara Indonesia bisa berdiri karena media. Memang kelanjutan yang berjuang secara fisik TNI tapi, media memiliki peranan penting,”ungkap Wisnu.
“Kita berkumpul di sini dengan harapan, kerja sama yang sudah ada semakin erat. Saya dengar dari Pasi Intel, selama ini hubungan sangat baik,”kata perwira dengan pangkat dua melati emas di pundaknya ini.
Perwira kelahiran Purworejo, Jawa Tengah ini mengatakan, dirinya membuka diri untuk menjalin komunikasi yang baik terhadap insan pers dalam hal positif dan membangun. “Harapan saya ke depan, pola kerja atau hubungan kerja yang sudah terjalin dinamis, dapat meningkat lagi,”ujar perwira jebolan akademi militer 2002 tersebut.
Wisnu di tempatkan di jajaran Kodam Bukit Barisan sejak Desember 2016. Sebelum di Kodim Langkat, Wisnu menjabat sebagai Komandan Batalyon Infanteri 121/Macan Kumbang di Galang, Deliserdang.
Diakhir silaturahim, Wisnu memberikan plakat berbentuk peluru kepada Ketua PWI Binjai, Arma Delisa Budi dan Ketua PWI Langkat, Darwis Sinulingga.
“Plakat berbentuk peluru yang diberikan ini ada maknanya. Peluru itu kepalanya tajam ke atas, dan tumpul di bawah. Artinya, media itu juga harus berani mengkritik ke atas, jangan hanya yang di bawah,”pungkasnya. (ted)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Bahan bakar minyak (BBM) dan LPG sudah menjadi kebutuhan pokok keseharian masyarakat Indonesia, sehingga ketersediaannya harus dipastikan dapat menjangkau masyarakat hingga ujung negeri.
Di sisi lain, Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebagai bank dengan jaringan yang terbesar dan tersebar menjangkau hingga ke pelosok tanah air memiliki tanggung jawab utama sebagai penggerak ekonomi masyarakat hingga lapisan terbawah, terutama di tengah hantaman pandemi saat ini. Tak henti berinovasi dan berkontribusi mendorong pemulihan ekonomi nasional, BRI bersinergi dengan Pertamina dalam program Pertashop untuk memutar roda ekonomi masyarakat sambil memastikan kebutuhan BBM dan LPG non subsidi.
Sebagai milestone sinergi ini, BRI bersama Pertamina menggelar webinar bertajuk “Sinergi Agen BRILink – Pertashop untuk Turut Menyalurkan Energi Indonesia” yang dilaksanakan pada Jumat (19/02) di Gedung Kantor Pusat Bank BRI. Acara tersebut dihadiri langsung dengan mematuhi protocol kesehatan dan secara daring oleh Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN BRI Agus Noorsanto, Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto dan Gusneldi yang mewakili Direktur Jaringan dan Layanan serta juga dihadiri oleh Direktur Pemasaran Regional Sub Holding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero) Jumali, Direktur Keuangan Sub Holding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero) Arya Suprihadi serta seluruh pemimpin BRI kantor wilayah dan perwakilan BRI kantor cabang, General Manager Marketing Operation Region (MOR) Pertamina dari Medan hingga Jayapura, dan agen BRILink di sejumlah wilayah di Indonesia.
Agus Noorsanto menyebutkan bahwa bisnis Pertashop sebagai lembaga penyalur energi resmi dari Pertamina ke masyarakat luas merupakan segmen bisnis UMKM yang diharapkan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. BRI sebagai bank yang fokus terhadap sektor UMKM telah berkomitmen dan siap mendukung program tersebut melalui layanan perbankan dan kredit pembiayaan.
BRI memberikan kesempatan kepada mitra agen BRILink atau nasabah BRI untuk dapat mengembangkan usahanya sebagai mitra Pertashop dan membuka peluang bagi para mitra Pertashop juga dapat menjadi mitra BRI sebagai agen BRILink BRI.
“BRI akan memberikan fasilitas kredit kepada mitra Pertashop, hal ini merupakan salah satu komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan layanan penyediaan energi bagi masyarakat dapat menjangkau hingga ke pelosok negeri,” ujar Amam Sukriyanto.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis Subholding Commercial & Trading PT. Pertamina (Persero) berkolaborasi dengan BRI. Sekaligus untuk mendukung kebangkitan ekonomi Indonesia disaat pandemi Covid-19.
“BRI berharap sinergi BUMN ini akan terus berlanjut dan dapat ditingkatkan di masa yang akan datang untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dan dapat meningkatkan business value jangka panjang kedua BUMN besar tersebut,” tutup Agus. (adv/rel)
ARAHAN: Wakil Bupati Langkat, H.Syah Afandin memberikan arahan kepada tim PT NSES saat audiensi.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Wakil Bupati Langkat H.Syah Affandin, menerima audensi PT Nusantara One Biosys (NSES) di ruang rapat wakil bupati, Kantor Bupati Langkat, Stabat,Kamis (18/2).
ARAHAN: Wakil Bupati Langkat, H.Syah Afandin memberikan arahan kepada tim PT NSES saat audiensi.
ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.
Rombongan PT One Biosys, dipimpin President Direktur Dr. M Yani, beserta jajarannya Eva, Arma, Amril, Indah, Nurul, Yudi dan Rifa’i
Dalam audensinya, Presentasi Alfimer Tim menyampaikan tentang cara penanganan dan pengelolaan sampah yang efektif kepada Pemerintah Kabupaten Langkat.
Menanggapi presentasi tersebut, Wabup Syah Affandin berharap tim
PT NSES memberikan hal postif terhadap penanganan sampah yang ada di Kabupatenn Langkat. “Semoga penanganan sampah di Langkat lebih baik lagi,”ujar Syah Afandin.
Turut hadir mendampingi Wabup Langkat, Kadis Pertanian Nasiruddin, Kadis LH Iskandar Zulkarnain Tarigan, serta instansi terkait lainnya dijajaran Pemkab Langkat. (yas/han)
SILATURAHIM: Ketua PMS Langkat saat silaturahim bersama anggota.ILYAS EEFENDY/ SUMUT POS .
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sejak menyerukan ingin memberantas narkoba, Bupati Langkat Terbit Rencana PA, diserang beragam isur miring.
SILATURAHIM: Ketua PMS Langkat saat silaturahim bersama anggota.ILYAS EEFENDY/ SUMUT POS .
“Setelah mengeluarkan stetament berantas narkoba, riak isu miring terus menyerang Bupati Langkat menjelang dua tahun kepemimpinannya ,”ujar Ketua Pemuda Marga Silima (PMS) Langkat, Taufiq Bangun saat ditemui di Jambur Mergasilima, Stabat, Rabu (17/2)
Untuk itu, Taufik mengajak masyarakat Langkat untuk cerdas dalam menerima dan memilah informasi, dari kabar negatif terkait Bupati Langkat. Baik itu yang bertebaran di media sosial maupun dari mulut ke mulut. “Kita harus cerdas, jangan mudah mempercayai kabar yang belum terbuki kebenarannya, nanti termakan Hoax,” cetusnya.
Menurutnya, isu yang disebarkan oleh sekelompok orang yang mengaku masyarakat itu, terkesan seperti menghakimi. Dan ada pihak-pihak
yang sengaja menciptakan suasana tak kondusif di Langkat.
“Saya menduga stetament bupati perangi narkoba, membuat para bandar narkoba menjadi kepanasan hingga melakukan perlawanan dengan cara menyebar isu negatif ke Bupati,”ujarnya.
Beragam isu itu, terang Taufik, seperti aksi sekelompok orang demo di gedung KPK beberapa waktu lalu.
Menuduh Bupati tanpa bukti, melakukan sejumlah pelanggaran hukum. Seperti pungutan Fee Proyek, pengutipan dana BOS disetiap sekolah, korupsi angaran dan lainnya. Belum lagi isu terbaru, tentang pemukulan seorang aktivis beberapa hari lalu. Ada pihak yang mencoba menuduh, dilakukan orang suruhan penguasa yang tidak terima kinerjanya dikritik.
“Jelas tuduhan itu, sangat berlebihan dan terkesan tendensius,seharusnya, sambung Taufik, semua pihak dan seluruh masyarakat, haruslah mengedepankan asas praduga tak bersalah. Sebelum ada ketetapan hukum dari pengadilan dan pihak terkait.
“Janganlah suka menyebar isu, kita semuanya harus saling menghormati, terlebih kita tinggal dinegara hukum. Harus tau, mengerti dan menghormati proses hukum itu sendiri,”sambungnya.
Bukan sebaliknya, lanjut Taufik, membentuk opini publik atau semacam pengiringan opini, seakan membuat tuduhan yang dialamatkan kepada Kepala Daerah tadi, adalah benar. “Padahal, Bupati itu orang yang tidak alergi dengan dikritik. Artinya, beliau senang kinerjanya di kritik yang sifatnya membangun,” ungkapnya.
Sembari menegaskan, DPD PMS dan Satgas PMS Langkat siap bersinergi dan mendukung, semua program Bupati Langkat Terbit Rencana PA dan Wakil Bupati H.Syah Afandin, untuk memajukan dan mensejahterakan Negeri Bertuah.(yas)
RUSAK: Jalan Lintas Binjai-Bahorok di Langkat Hulu rusak akibat dilalui truk bertonase lebih.
Teddy Akbari / Sumut Pos .
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Langkat memiliki kekayaan alam yang melimpah. Mulai air bawah tanah, minyak, bebatuan dan lainnya. Kekayaan alam inipun dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan membangun infrastruktur untuk kenyamanan serta kesejahteraan masyarakat.
RUSAK: Jalan Lintas Binjai-Bahorok di Langkat Hulu rusak akibat dilalui truk bertonase lebih.
Teddy Akbari / Sumut Pos .
Sayangnya, sumber daya alam tersebut mengakibatkan kondisi ruas jalan Langkat Hulu menuju objek wisata Bukit Lawang di Bahorok mengenaskan. Bahkan, infrastruktur menuju pedesaan masih banyak belum tersentuh pembangunan.
Pengerukan dimaksud adalah pertambangan Galian C. Hingga kini, polemik tersebut tak kunjung beres. Diduga, truk bertonase lebih salah satu penyebab kerusakan lingkungan dan ruas Jalan Binjai-Bahorok rusak yang tersebar di sejumlah titik.
Kerusakan jalan di sana seakan tidak ada habisnya. Perbaikan demi perbaikan hampir setiap tahun dilalukan. Pun, kerusakan jalan tetap terjadi.
Buntutnya, masyarakat menjadi korban. Apalagi rumah masyarakat yang berada di pinggir jalan.
Setiap hari dikepung debu. Masyarakat pun sukarela menyiram jalan dengan air keran maupun selokan secara rutin.
Ini dilakukan untuk menghilangkan abu yang menyelimuti. Warga yang tinggal di pinggir jalan lintas bingung mau berkomentar menyoal jalan rusak yang tak pernah berakhir.
“Bingung mau ngomong apa. Truknya besar, diperbaiki pun jalannya, enggak lama rusak lagi. Kalau debunya udah banyak, ya kami sirami,” tutur warga Kuala yang membuka bengkel motor di rumahnya.
Kerusakan jalan terpantau sekitar tiga kilometer di Kelurahan Pekankuala hingga Desa Bekiung, Kuala. Setelahnya ditemukan kembali jalan rusak yang baru diperbaiki sekitar dua tahun.
Warga yang merasakan dampak jalan rusak, meminta kepada pemerintah agar jalan perlintasan truk Galian C dibangun dengan cara beton rigid. “Kalau memang semua usaha mau berjalan, perlintasan truk ini harus dibeton. Kalau tidak dibeton, sampai kapan pun jalan ini rusak dan kami yang jadi korban,” tutur pria berbadan kurus itu.
“Jalan berdebu sudah pasti usaha warga terganggu. Sementara pengusaha Galian C dan pengusaha truk dapat menikmati hasil dari daerah kami. Makanya biar adil, jalan dibeton. Biar sama-sama bisa jalankan usaha,” pungkas warga. (ted)
DAIRI, SUMUTPOS.CO – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno meresmikan penggunaan platform website visitdairi.com. Launching website tersebut berlangsung di lokasi Taman Firdaus, Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Jumat (19/2).
Sandiaga mengaku sangat bangga bisa berkunjung ke Dairi, salahsatunya ke lokasi wisata religius TWI.
“TWI Sitinjo adalah miniatur Indonesia. Karena di TWI, semua rumah ibadah ada dan menggambarkan penuh keharmonisan,” ucap Sandiaga.
Terkait launching visitdairi.com, Sandiaga mengapresiasi langkah Pemkab Dairi yang sudah memiliki situs untuk memasarkan produk wisata, demi mendukung kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia.
“VisitDairi.com memasarkan sekitar 3.000 konten produk UMKM Dairi, dan terintegrasi dengan situs BeliKreatif DanauToba. Dairi menjadi salahsatu dari 7 kabupaten kawasan Danau Toba yang mendapat perhatian untuk meningkatkan infrastruktur,” katanya.
Tampak hadir saat acara launching, yakni Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu beserta Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda), Ny Romy Mariani Simarmata, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan, serta sejumlah Deputi Kemenparekraf. Sebelum launching visitdairi.com, Sandiaga Salat Jumat di masjid lokasi TWI.
Usai menikmati jamuan makan siang, Sandiaga Uno diberikan pakaian adat Pakpak serta didaulat menjadi marga Kudadiri dan diberi nama Sandiaga Salahuddin Uno Kudadiri. Penabalan marga disaksikan enam marga lainya dari Sipitu Marga (Tujuh Marga), yang masih serumpun dengan marga Kudadiri yakni Angkat, Ujung, Bintang, Capah, Sinamo, dan Gajah Manik.
Penyematan marga dan pakaian adat Pakpak dilakukan Ketua Sulang Silima marga Kudadiri, Samsul Kudadiri bersama Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Mahadi Kudadiri dan para tokoh Pakpak lainya.
Bupati Dairi, Eddy Keleng Ate Berutu menyampaikan, platform visitdairi.com dibuat untuk memasarkan destinasi wisata, situs budaya serta kuliner dimiliki usaha mikro kecil menengah (UMKM) kabupaten Dairi. Melalui situs ini, para wisatawan bisa merencanakan serta membantu para wisatawan yang akan berkunjung ke Dairi.
Dengan demikian, kunjungan wisatawan di masa pandemi Covid-19 ke Dairi diharapkan akan meningkatkan ekonomi para pelaku usaha dan pemulihan ekonomi nasional. “Terimakasih kepada Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno Kudadiri, yang bersedia hadir dan meresmikan VisitDairi,” katanya.
Usai meresmikan website VisitDairi, hari ini Sabtu (20/2), Sandiaga akan melaunching BeliKreatif se kawasan Danau Toba, yang dipusatkan di kawasan Geosite Silahisabungan, Kecamatan Silahisabungan. Kegiatan itu akan diikuti Presiden Joko Widodo secara virtual. Pak Jokowi akan menggunakan pakaian adat Pakpak Kabupaten Dairi, serta aksesories hasil produk tenun ulos Silalahi.
Sandiaga juga akan meresmikan kampung ulos di Desa Silalahi.
Anggota Komisi 3 DPR RI, Hinca Panjaitan, menegaskan Dairi harus jadi perhatian pemerintah pusat sebagai salahsatu kawasan Danau Toba. Begitu juga dengan Pemkab Dairi, dalam menyampaikan usulan jangan hanya meminta bangunan fisik, tetapi juga memberikan masukan serta usulan ke pusat.
“Namun yang jauh lebih penting, agar menggali situs serta potensi wisata yang belum tergali untuk menjadi destinasi baru,” ungkapnya. (rud)
TUTUP: Mayoritas lapak atau kios pelaku UMKM souvenir di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (17/2) tutup terdampak hantaman pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Pran Hasibuan/Sumut Pos.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Sejumlah destinasi wisata di kawasan Danau Toba, Provinsi Sumatera Utara, hampir setahun terakhir sepi pengunjung pascahantaman pandemi Covid-19 per Marte tahun lalu. Perekonomian masyarakat sekitar ikut terimbas, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
TUTUP: Mayoritas lapak atau kios pelaku UMKM souvenir di Desa Siallagan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Rabu (17/2) tutup terdampak hantaman pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir setahun terakhir. Pran Hasibuan/Sumut Pos.
Pertunjukan tari Sigale-gale Desa Tomok Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, misalnya, wisatawan yang berkunjung praktis didominasi oleh keluarga. Tak lagi ada rombongan dengan jumlah yang banyak seperti sebelumnya.
“Kami sempat tutup empat bulan, saat awal pandemi Covid-19, tapi kemudian kita buka lagi. Sejak pandemi ini, pengunjung pasti berkurang. Seperti kemarin, kami hanya tampil satu kali,” kata pengelola pertunjukan Tari Sigale-gale di Desa Tomok, Sontang Sidabutar, Rabu (17/2).
Sontang mengatakan, sebelum pandemi Covid-19, pihaknya bisa melakukan pertunjukan 10 hingga 15 kali dalam sehari. Dalam satu rombongan, kadang terdapat hingga 40 wisatawan. “Kalau sekarang, paling keluarga saja, lima orang satu rombongan. Kalau dulu bus besar itu bisa sampai 40 wisatawan,” katanya.
Dikatakannya, selama empat bulan tidak beroperasi, pihaknya beralih pada kegiatan bertani di sawah dan menanam jagung.
Saat beroperasional di masa pandemi, pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk kursi penonton pertunjukan juga diberikan jarak.
“Ulos yang biasa dikenakan wisatawan saat menari sebelumnya, kita simpan saja. Tapi wisatawan merasa nggak lengkap tanpa ulos. Kalau mereka minta, ya kita kasih,” pungkasnya.
Masih di desa itu, kondisi tak jauh berbeda dirasakan pengelola destinasi wisata Makam Tua Raja Sidabutar. Situs sejarah yang berusia ratusan tahun itu juga sepi pengunjung. Apalagi selama ini kebanyakan pelancong memang berasal dari luar negeri.
“Dari dulu kebanyakan pengunjung kita datang dari luar negeri. Bisa dikatakan setiap hari pasti ada pengunjung dari Malaysia di sini kecuali saat bulan Ramadan,” kata penjaga harian Makam Tua Raja Sidabutar, Karmiden Sidabutar.
Diungkap dia, pengunjung dari luar negeri mendominasi hingga 70 persen dibandingkan pengunjung lokal. Sebab destinasi wisata tersebut menawarkan budaya dan sejarah yang sangat menarik perhatian wisatawan mancanegara, dibandingkan wisatawan domestik.
“Di sini kan banyak benda bersejarah. Kalau orang Batak itu peninggalannya tidak ditulis. Tapi benda-benda bersejarah ini yang menarik wisatawan dari luar negeri, karena mereka paling cinta akan budaya itu,” katanya.
Meski pengunjung drastis berkurang pada masa pandemi, namun setiap hari masih ada saja wisatawan lokal yang datang. “Hampir setiap hari ada pengunjung. Tapi pernah nggak ada datang orang. Kalau adapun hanya sekitar tiga orang saja,” katanya.
Dikatakannya pengunjung yang pertama datang ke destinasi wisata ini pada tahun 1952. Wisatawan tersebut berasal dari Karo, Cina, dan Jawa. “Sekarang dari luar negeri sudah satu tahun inilah belum ada lagi datang,” pungkasnya.
Pemilik objek wisata Huta Siallagan di Kecamatan Simanindo —berjarak sekitar 5 km dari desa Tomok—, Gading Jansen Siallagan, juga menyampaikan hal serupa. Sebelum pandemi, sebut dia, pengunjung objek wisata sekaligus situs bersejarah suku Batak itu mencapai 3.000 orang pengunjung dalam seminggu. Sejak pandemi melanda, dalam seminggu hanya ada satu atau dua orang pengunjung saja.
“Kalau high season sampai 3.000 orang. Hari biasa 2.000. Kalau sekarang, terkadang satu minggu bisa hanya satu orang saja yang datang. Apalagi waktu zaman awal Covid-19,” katanya.
Turunnya jumlah wisatawan ini juga dipengaruhi oleh ditutupnya pintu masuk wisatawan asing. Kata Gading, kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut berasal dari luar negeri. “Orang Indonesia nggak terlalu interest dengan sejarah. Tapi orang luar negeri sangat interest,” imbuhnya.
Akibat dampak pandemi, pelaku UMKM di Desa Siallagan bagai hidup segan mati tak mau alias mati suri. Kondisi dimaksud bahkan sudah terjadi sejak awal Covid-19. Amatan Sumut Pos, hanya sedikit saja kios UMKM yang mayoritas menjual souvenir tersebut terlihat membuka lapaknya.
“Desa ini sedang mati suri akibat pandemi Covid-19. Sudah banyak pedagang yang tutup. Selain tidak ada pembeli, wisatawan baik mancanegara dan lokal juga sudah jarang datang, sehingga pelaku UMKM sangat terpuruk akibat zaman Covid-19,” kata warga sekitar, Lidia Siallagan.
Warga berharap pemerintah memberikan stimulus atau perhatian, sehingga mereka dapat bangkit dari keterpurukan. Apalagi sudah banyak program pembangunan oleh pemerintah terhadap destinasi superprioritas Danau Toba.
“Mudah-mudahan dengan siapnya semua fasilitas wisata tersebut, kunjungan wisata makin meningkat. Tidak seperti sekarang ini, apalagi sudah hampir satu tahun kami terpuruk,” katanya.
Diakuinya, mayoritas pelaku UMKM terpaksa kembali ke ladang dampak dari sepinya pengunjung ke wilayah itu. “Yang tetap buka lapaknya pun sekarang ini lebih sibuk di ladang daripada di kiosnya. Tapi kebanyakan seperti yang kalian tengok, pada tutup kios-kios di sini,” pungkasnya.
Di lain sisi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kereatif telah mengeluarkan panduan cleanliness, healthy, safety, environmental sustainability (CHSE) pada kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Panduan tersebut adalah pedoman bagi pelaku industri pariwisata untuk menjalankan bisnisnya di tengah pandemi Covid-19 sesuai protokol kesehatan.
Kemenparekraf tengah melakukan sosialisasi CHSE MICE tersebut kepada pelaku industri pariwisata. Hal tersebut merupakan upaya Kemenparekraf membangkitkan kembali kini bisnis yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Buku panduan CHSE MICE dapat diunduh bebas di portal kemenparekraf.go.id. Di samping itu, Kemenparekraf mendorong pemanfaatan sistem mice.id kepada seluruh pengelola wisata terkhusus di kawasan Danau Toba. (prn)
KARO, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karo menetapkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karo Nomor Urut 5, Cory Sebayang-Theopilus Ginting, sebagai pemenang Pilkada Karo 2020, di Hotel Sinabung Hill Berastagi, Jumat (19/2). Di hari yang sama, KPU Asahan menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Surya BSc-Taufik Zainal Abidin, sebagai pemenang Pilkada Asahan.
Penetapan pemenang Pilkada Karo dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengugurkan gugatan sengketa hasil pemilihan perselisihan hasil pemilihan Pilkada Karo dan Asahan.
Penetapan Cory Sebayang-Theopilus Ginting sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih digelar KPU Karo melalui rapat pleno terbuka di Hotel Sinabung Hill, Berastagi, Jumat (19/2).
Ketua Komisioner KPU Karo, Gemar Tarigan mengatakan rapat pleno terbuka ini merupakan tahapan akhir dari pelaksanaan Pilkada Karo 2020. “Proses akhir tahapan Pilkada Karo yaitu penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih,” ujar Gemar Tarigan.
Pascapleno perhitungan yang dilakukan 15 Desember 2020 lalu, lanjutnya, hasil Pilkada Karo digugat pasangan nomor urut 1 Jusua Ginting-Saberina Tarigan dan pasangan nomor urut 3 Iwan Depari – Budianto Surbakti, ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menggugat KPU Karo yang menyatakan pasangan Cory Sebayang -Theopilus Ginting dengan raihan 59.608 suara, sebagai pemenang Pilkada.
Namun pada 16 Februari 2021, MK menolak seluruh gugatan yang terkait perselisihan hasil Pilkada Karo 2020.
Usai ditetapkan sebagai pemenang Pilkada, Bupati Karo terpilih, Cory Sebayang mengajak seluruh pihak untuk menghormati hasil Pilkada Karo. “Puji Tuhan atas sudah terlaksananya tahapan demi tahapan terkait Pilkada serentak tahun 2020 kemarin. Untuk itu saya mengucapkan banyak terimakasih kesemua pihak, baik penyelenggara, pemerintah Kab Karo, TNI/POLRI, tim pemenangan Paslon no 5, kerabat dan keluarga, sehingga pilkalda berjalan dengan baik, aman dan lancar,” tuturnya.
Dia juga mengajak seluruh paslon yang ikut di Pilkada Karo untuk menghilangkan seluruh perbedaan yang ada. “Mari kita sama-sama membangun dan memajukan Kabupaten Karo untuk lebih baik kedepannya,” ujarnya.
Terlebih pilkada kali ini dibarengi wabah pandemi Covid 19 sedang melanda negeri, sehingga membuat penyelenggara dan masyarakat pemilih tetap melakukan protokol kesehatan dalam mengikuti tahapan Pilkada dan kehidupan sehari -hari.
Karena itu dia berharap ke depan masyarakat tetap mengikuti prokes dan meminta doa agar proses acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karo pada waktunya nanti berjalan sebagaimana mestinya. Kapolres Karo AKBP Yustinus Setyo Indriyono SH MH SIK, mengapresiasi antusias masyarakat di Tanah Karo yang menjunjung tinggi demokrasi dalam berpolitik. “Dari angka regional se- Sumatera Utara, antusiasme masyarakat Karo dalam pilkada ini cukup meningkat. Kemampuan dan kesadaran masyarakat Karo dalam berpolitik sangat profesional. Di mana sengketa diselesaikan tidak melalui pengalangan massa , tapi melalui mekanisme di MK. Ini sangat luar biasa,” pujinya.
Setelah KPU menggelar penetapan pemenang Pilkada, hari itu juga dokumen disampaikan ke pimpinan DPRD Karo, untuk diagendakan dalam rapat paripurna dan mengusulkan pelantikan ke Menteri Dalam Negeri. “Kewenangan terkait tanggal dan tempat pelantikan akan menjadi kewenangan provinsi,” ujarnya.
Penyampaian dokumen penetapan paslon terpilih diterima langsung oleh Pimpinan DPRD Karo, Sadarta Bukit, David Kristian Sitepu dan Sekretaris Dewan DPRD Karo, Petrus Ginting.
“DPRD Karo akan menjadwalkan paripurna. Kalau tidak ada halangan, paripurna akan dijadwalkan pada hari Selasa (22/02) pukul 10.WIB,” kata Wakil Ketua DPRD Karo, David Kristian Sitepu.
Surya-Taufik Pemenang Asahan
Pada hari yang sama, KPU Asahan juga menggelar rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada Asahan tahun 2020. Rapat pleno digelar setelah MK mengugurkan perkara sengketa Pilkada Asahan yang diajukan oleh Pasangan Calon nomor urut 01, Nurhajizah – Henri Siregar (NURI).
Rapat pleno digelar di Hotel Marina Kisaran, Jumat (19/02). Hadir Plh. Bupati Asahan, Kapolres Asahan, unsur Forkopimda, Komisioner KPU Sumut Syafrialsyah, Bawaslu Asahan, serta pasangan calon nomor urut 02 H. Surya, BSc– Taufik Zainal Abidin bserta istri dan pimpinan partai politik.
“KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 02, Surya, BSc–Taufik Zainal Abidin, S.Sos, MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Asahan tahun 2020, setelah MK memutuskan untuk menolak gugatan pada Pilkada Kabupaten Asahan,” kata Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat SP, saat memimpin rapat pleno.
Dengan penetapan pasangan calon terpilih ini, selanjutnya KPU Asahan akan menyerahkan dokumen penetapan ke DPRD Asahan. “Kita akan menyampaikan surat pengantar, surat keputusan berita acara, dan termasuk dokumen persyaratan pencalonan kepada pimpinan DPRD. Nanti pimpinan DPRD yang melakukan proses pengusulan dan pengesahan ke Kemendagri melalui Gubernur Sumatera Utara,” tuturnya.
Atas nama Pemkab Asahan, Plh. Bupati Asahan Drs. Jhon Hardi Nasution, MSi mengapresiasi dan menghormati setiap tahapan Pilkada Serentak 2020. “Terima kasih kepada elemen Penyelenggara Pemilukada yaitu KPU, Bawaslu, TNI/POLRI,” katanya.
Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto, SIK dalam sambutannya mengatakan rapat pleno KPU tersebut merupakan puncak pelaksanaan Pilkada Asahan 2020. “Selamat kepada pasangan ST 20 Surya – Taufik menjadi pasangan terpilih Pilkada Asahan,” katanya.
Calon Bupati Terpilih, H. Surya, BSc, dalam sambutannya menyampaikan ucapan terimakasih kepada KPU, Bawaslu, TNI/POLRI, Partai Pengusung, Tim Pemenangan, masyarakat Asahan dan semua Penyelenggara Pemilukada Asahan yang berhasil melaksanakan Pilkada Serentak secara sman, damai, dan kondusif.
“Pilkada Serentak telah selesai kita laksanakan. Mari bergandeng tangan membangun dan memajukan Asahan demi menyejahterakan masyarakat,” ucapnya. (net/mag-9/deo)
