BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, tidak dapat diselesaikan sampai rampung di tahun 2020. Hal ini membuktikan perencanaan dalam membangun jembatan tersebut tidak matang.

Demikianlah ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, Minggu (3/1). Dikatakanannya, anggaran yang sudah dianggarkan senilai Rp13 miliar lebih untuk pembangunan jembatan itu ternyata tidak cukup, mengingat adanya perubahan rancangan desain jembatan dengan memperpanjang hembatan yang tadinya 40 meter menjadi 60 meter.

Dengan perubahan desain itu, ia menduga kurang matangnya perencanaan untuk pembangunan jembatan tersebut. Sehingga, pembangunan jembatan itu hanya sebatas pondasi sisi ujung jembatan.

“Kita tahu, di dinas itu banyak orang teknik. Masa hanya menganggarkan dan merencanakan untuk jembatan kecil di kelurahan tidak matang perencanaannya. Saya pikir ini keteledoran dan kecerobohan dalam merancang sebuah jembatan,” tegasnya.

Dijelaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, anggaran yang sudah dikeluarkan harus terukur untuk pembangunan jembatan tersebut. Jadi, tidak ada alasan bagi dinas terkait adanya faktor lain yang membuat gagalnya jembatan itu tidak rampung. Sebab, jembatan tersebut sudah menjadi sorotan publik.

“Untuk apa kita bayar konsultan perencanaan, sehingga ini bisa jadi begini. Kami tegaskan, DPRD selama ini tidak pernah menghambat proses pembangunan, ketika diusulkan anggaran kami sahkan. Tapi sekarang kenyataannya ada kesalahan dalam perencanaan,” kesal Bahrum.

Mengenai pelaksanaan yang sudah berlangsung, kata Bahrum, pembangunan pondasi yang sudah terlaksana sisa anggarannya akan dikembalikan atau Silpa. Khusus jembatan sicanang tidak ada refocussing, tetapi efesiensi anggaran yang sudah terserap terhadap pembangunan pondasi yang sudah terlaksana.

“Harapannya dengan pembangunan pondasi yang sudah terlaksana, sisa anggaran harus dikembalikan dan akan diaudit untuk disampaikan LPJ-nya ke DPRD. Untuk sisa pembangunan, sudah dianggarkan Rp9 miliar, semoga segara dilanjutkan pembangunannya paling cepat di Januari 2020,” harap Bahrum.

Sementara itu, pelaksana proyek dari Direktur PT Bahtera Sukses Indonesia, Firman mengakui, pelaksanaan pembangunan jembatan sicanang hanya untuk pembangunan ketahanan tanah dan pondasi, karena ada perubahan desain ukuran jembatan tersebut.

“Jadi, anggaran Rp13 miliar untuk pembangunan jembatan itu hanya sebatas pondasi saja. Anggarannya tidak semua habis, sisanya Silpa dan akan dikembalikan. Jadi, kelanjutan pembangunan dilaksanakan di tahun 2020. makamya kami mengerjakan untuk pondasi saja,” pungkas Firman. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan masih menempati urutan pertama terbanyak kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2020. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 27 di antaranya terdapat persoalan kasus tindak pidana korupsi.

“Dari 33 kabupaten, kota di Sumatera Utara, terdapat 27 kabupaten, kota yang masih mengalami masalah korupsi, yang mana Kota Medan menempati posisi terbanyak terjadinya kasus korupsi sepanjang 2020,” kata Koordinator Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR), Ibrahim dalam paparan catatan akhir tahun, di Kantor SAHdaR, Rabu (29/12) lalu.

SAHdaR mencatat di antaranya, ada 7 kasus tindak pidana korupsi yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan yakni, kasus suap Wali Kota Medan, suap di Dinas PU oleh ASN, Penggelapan Materai Pos, Suap Bansos DPRD Sumut.

Kemudian, di urutan kedua kasus korupsi terbanyak diraih Kota Binjai. Di antaranya, kasus suap jabatan oleh kepala seksi pemerintah Kecamatan Binjai Kota dan suap penggunaan alat berat oleh ASN di Binjai.

“Urutan berikutnya ada Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara, Karo, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, Tanjungbalai, Batubara, Langkat, Humbang Hasundutan, Siantar, Toba Samosir, Madina dan Pakpak Bharat,” paparnya.

Sepanjang tahun 2020, SAHdaR juga mencatat 8 kasus korupsi terjadi di daerah pedesaan. Anggaran dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa masih menjadi bancakan para perangkat desa.

“Kasus-kasus yang kami catat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan antara lain, Korupsi Kepala Desa Manjanggut I dan Desa Mahala di Daerah Pakpak Bharat, Korupsi Kepala Desa Narumonda yang dilakukan selama 6 kali tahun anggaran yakni 2010 sampai 2016 di daerah Toba Samosir,” urainya lagi.

Kemudian, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bubun beserta Sekretaris Desa, korupsi oleh Kepala Desa Tanjungpurba di Deliserdang, korupsi oleh Kepala Desa di Padanglawas Utara, serta kasus korupsi oleh Ketua Operasional Badan Usaha Milik Desa di Padanglawas.

“Total kerugian negara dan daerah akibat korupsi sepanjang tahun 2020 berjumlah Rp268.269.129.925. Sementara itu, total nilai suap yang beredar dari kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp7.345.526.785,” ujarnya.

Sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, SAHdaR telah melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang terungkap ke publik dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terjadi penurunan terhadap jumlah kasus korupsi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Di tahun 2020, kami mencatat terdapat 83 Register Perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Diketahui terjadi penurunan jumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang sebelumnya terdapat 79 kasus korupsi pada tahun 2018 (128 Register Kasus), dan 48 kasus (87 register) di tahun 2019, sementara di tahun ini hanya ada 47 kasus korupsi (83 Register Kasus),” ujarnya.

Menurutnya, penurunan kasus korupsi diduga disebabkan karena tahun politik, sehingga jumlah penanganan kasus dan penindakan terhadap kasus korupsi menjadi lebih rendah.

“Beberapa kasus yang disidangkan tahun ini kami catat berasal dari kasus-kasus yang belum disidangkan di tahun sebelumnya. Sebagian lagi merupakan kasus yang sudah pernah disidangkan namun mengalami pengembangan. Antara lain, seperti kasus Suap Interplasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan kasus Pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh di Nias Selatan,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada 2021 ini masih belum prioritas dibanding sektor lain, yakni kesehatan dan pertanian. Alasannya, tentu mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir melanda wilayah ini.

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di bidang pekerjaan fisik seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, mengamini bahwa kondisi anggaran mereka masih terkena pemangkasan di 2021 untuk penanggulangan bencana nonalam Covid-19.

“Besar anggaran 2021 pada sumber APBD murni hampir sama/berkurang sedikit dari tahun 2020, kira-kira Rp436 miliar,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Minggu (3/1).

Diakui dia, sepanjang 2020 pihaknya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan mendesak dan darurat saja. Kondisi tahun lalu tersebut menurutnya tidak bakal jauh berbeda pada 2021 ini.

“Prioritas pada pekerjaan yang mendesak dan darurat seperti perbaikan badan jalan akibat longsor yang terjadi di 2020, pembangunan tembok penahan/bronjong, perbaikan jembatan-jembatan,” katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut memang masih prioritaskan bidang kesehatan dan pertanian di masa pandemi ini. Kedua bidang ini difokuskan, lantaran untuk menjaga kesehatan dan ekonomi masyarakat pada kondisi adaptasi kebiasaan baru (AKB) saat ini.

Gubsu Edy Rahmayadi sudah memunculkan isyarat ini sejak menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumut TA. 2021 dari Presiden Jokowi, belum lama ini. Selanjutnya di momen refleksi akhir tahun kemarin, ia mengatakan hal serupa.

Ditegaskan Edy, Pemprov Sumut akan tetap memprioritaskan program yang menyejahterahkan masyarakat. Sebab selama pandemi, salah satu sektor yang terdampak yakni perekonomian masyarakat.

“Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi Covid-19 yang belum bisa kita prediksi di tahun 2021, dengan segala batas kekurangan dan kemampuan. Kita alan berbuat secara prioritas untuk rakyat kita,” katanya, Rabu (30/12).

Gubsu berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti semula. “Kesehatan prioritas, berarti kita menyiapkan kembali dana mengantisipasi tentang kondisi kesehatan. Kesehatan jelas dampaknya ekonomi,” katanya.

Pemprov Sumut juga akan mengupayakan segala kekurangan di bidang pangan, seperti stok bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. “Kekurangan ini harus kita bahas kembali,” katanya.

Gubernur mengakui, akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan pembangunan terkhusus beberapa program prioritas pembangunan Sumut terganggu. Dana APBN TA 2020 untuk Sumut sebesar Rp7 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah direncanakan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi.

“Program prioritas itu ada ketenagakerjaan yang harus kita bangkitkan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta infrastruktur. Itu semua terganggu akibat adanya Covid-19. Kita tidak boleh berhenti, kita hadapi ini dengan seksama dan harus bahu-membahu serta bergandengan tangan sehingga kita mampu keluar dari kesulitan ini,” ujarnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut tahun baru 2021, PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara kembali memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya. Di antaranya dengan menambah debit air, sehingga air dapat mengalir deras ke pelanggan.

Adanya penambahan debit air ini, disambut gembira oleh para pelanggan PDAM Tirtanadi. “Ini merupakan kado Tahun Baru 2021 bagi kami. Bagaimana tidak, selama ini air di rumah kami kecil. Sekarang sudah deras dan mengalirnya hampir 24 jam,” kata Muhammad Rifai, pelanggan PDAM Tirtanadi Cabang Tuasan, di Jalan Benteng Hulu Medan, Sabtu (2/1).

Rifai yang didatangi petugas PDAM Tirtanadi ke rumahnya menyambut hangat dan langsung membuka keran air yang berada di pekarangan rumahnya untuk menunjukkan bahwa kondisi air yang keluar dari keran tersebut sangat deras dan jernih.

“Alhamdulillah sekarang air PDAM di rumah kami sudah sangat deras. Ini buktinya, begitu dibuka kerannya, air langsung mengalir dengan sangat deras,” ujar Rifai.

Begitu juga dengan Muhammad Nasir dan Surosa, warga Jalan Pasar XII, pelanggan PDAM Tirtanadi Cabang Amplas. Kepada petugas PDAM Tirtanadi yang memeriksa kondisi air di rumahnya, mereka langsung menyampaikan terimakasih karena saat ini air PDAM di rumah mereka sudah sangat jernih dan mengalir deras. “Kami sangat berterima kasih kepada Tirtanadi, karena sekarang air di rumah kami sangat deras dan jernih,” kata Surosa, Minggu (3/1).

Begitu juga yang dialami Tarimin, pelanggan di Jalan Kol Bejo/Jalan Bundar No 13 Pulau Brayan. Dia juga mengaku sangat gembira, karena air di rumahnya mengalir deras dan jernih ketika keran di wastafelnya dibuka.

Menyikapi hal ini, Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi, Kabir Bedi ketika dihubungi melalui ponselnya mengaku, pihaknya akan terus berbenah untuk terjaminnya ketersediaan air bersih di Kota Medan dan di beberapa kabupaten/kota di Sumut. Disebutnya, saat ini pelanggan yang mendapat tambahan debit air yaitu di Cabang Tuasan, Cabang HM Yamin, Cabang Amplas, Cabang Medan Denai, dan Cabang Cemara. “Jadi saat ini ada tambahan debit air sekitar 400 liter/detik. Di mana sebelumnya hanya 500 liter/detik, kini menjadi 900 liter/detik,” ungkap Kabir Bedi.

Disebutnya, PDAM Tirtanadi akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggannya, dan untuk program kerja yang akan datang, Tirtanadi akan membangun Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) guna menambah debit air di seluruh cabang. Untuk itu, Kabir Bedi mohon doa dan dukungan dari semua lapisan masyarakat agar program tersebut dapat terlaksana dengan baik. (adz)