MEDAN, SUMUTPOS.CO – Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kerja sama Dewan Pers dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan digelar di Medan, 23-25 Februari 2021. Dari seluruh provinsi yang menggelar UKW Dewan Pers, PWI dipercaya sebagai penyelenggara di 10 provinsi dan salah satunya di Sumut.

“PWI Sumut dipercaya sebagai penyelenggara pertama UKW kerja sama Dewan Pers dan PWI. Karena Sumut yang dinilai paling siap, maka ditetapkan sebagai penyelenggara pertama pada 23-25 Februari,” kata Ketua PWI Sumut H Hersmanjah didampingi Sekretaris Edward Thahir, Wakil Ketua Bidang Organisasi Khairul Muslim dan Wakil Ketua Bidang Pendidikan Rizal R Surya dalam keterangan persnya, Senin (8/2/21).

Dijelaskannya, UKW yanh digelar Dewan Pers dan PWI ini terdiri dari sembilan kelas yang diikuti 54 peserta yakni, tingkat utama dua kelas diikuti 12 peserta, madya dua kelas diikuti 12 perserta dan tingkat muda lima kelas diikuti 30 peserta. “Namun untuk menghindari terjadinya kekurangan peserta karena absen atau tidak bisa hadir karena berbagai sebab, PWI Pusat menetapkan cadangan,” ungkapnya.

Jadi lanjut Herman, seluruh peserta yang ditetapkan PWI Pusat sebanyak 60 peserta atau enam orang sebagai cadangan. Perinciannya tingkat utama 13 peserta (1 cadangan), madya 13 peserta (1 cadangan), dan muda 34 peserta (4 cadangan). “Seluruh peserta (60 orang) ini akan mengikuti pembekalan atau pra UKW pada 17 Februari secara virtual (zoom meeting). Ini wajib diikuti seluruh peserta,” tegasnya.

Undangan untuk peserta yang akan mengikuti UKW dan pra UKW akan disampaikan Dewan Pers dan PWI Pusat. “Jadi hanya yang akan menjadi peserta akan mendapat undangan,” tegasnya.

Khusus tingkat utama lanjutnya, juga diharapkan ikut serta “Media Talk: Pemberian Ramah Anak” pada Selasa, 10 Februari pukul 13.00 hingga selesai. Herman menegaskan kepada seluruh peserta UKW untuk mengikuti rangkaian kegiatan, karena berkaitan dengan penjelasan serta materi yang akan diujikan.

Di samping itu Herman menambahkan, bagi peserta yang belum mendapat kesempatan untuk ikut UKW kali ini, masih ada kesempatan untuk mengikuti UKW kembali pada Maret mendatang. “PWI Sumut akan menggelar UKW kerja sama dengan Dinas Kominfo pada Maret mendatang. Bagi yang belum mendapat kesempatan kali ini masih bisa ikut kembali. Namun tentu akan diseleksi kembali sesuai dengan kuota yang tersedia,” ujarnya sembari menyebutkan, PWI Sumut juga akan menggelar seleksi penerimaan anggota muda dan kenaikan tingkat anggota biasa.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pandemi virus Corona (Covid-19) menjadi pukulan berat bagi perekonomian Indonesia saat ini. Berbagai sektor usaha masyarakat merasakan dampaknya. Bahkan, tak sedikit yang guling tikar.

“Banyak orang kehilangan pekerjaan dan harus berjuang bertahan hidup. Dalam menghadapi ujian dan cobaan ini kita tidak boleh menyerah,” ujar anggota MPR RI Hidayatullah SE saat menggelar sosialisasi empat pilar kebangsaan di Orchid Garden Cafee Jalan Pelajar Timur, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Minggu (7/2/21). Sosialisasi ini dihadiri sekitar 100 orang termasuk Ketua PKS Medan Amplas, Tembal Hasonangan Siregar beserta jajarannya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan memakai air mengalir dan tetap menjaga jarak.

Hidayatullah pun mengajak seluruh pihak untuk terus berikhtiar sekuat tenaga untuk mengendalikan penyebaran Covid-19 sekaligus membantu warga yang paling terdampak pandemi Covid-19 untuk memulihkan kondisi ekonominya. Legislator dari PKS inipun memberikan sedikit tips kepada para peserta yang hadir dalam mengatasi persoalan ekonomi yang dihadapi, diantaranya dengn sering berinfak dan bersedekah.

“Rezeki sudah diatur oleh Allah Swt. Banyak atau sedikit yang kita peroleh tergantung besar atau kecilnya infak kita. Semakin besar kita berinfak di jalan-Nya, semakin besar rezeki yang akan kita peroleh,” ujarnya.

Di sisi lain, Hidayatullah juga menyampaikan, 4 Pilar Kebangsaan yang berisikan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, UUD RI tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. “Kita sebagai warga negara yang baik, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala rongrongan baik dari dalam negeri maupun luar negeri,” tegas anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumut I meliputi Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, serdangbedagai, dan Kota Tebingtinggi ini. (*)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan melakukan kegiatan bhakti sosial ke Rumah Baca Merah Putih di Lingkungan 7, Kelurahan Paya Pasir, Kecamatan Medan Marelan, Jumat (5/2) pukul 10.30 WIB.

Penyaluran bantuan dalam bentuk sembako diberikan langsung oleh Wakapolres, Kompol Herwansyah kepada pendiri Rumah Baca Merah Putih,Wibi Nugraha.

“Penyaluran bantuan ini sebagai bentuk kepedulian kita kepada masyarakat. Harapannya dengan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi tenaga pengajar di rumah baca,” kata Wakapolres didampingi Kasat Sabhara, AKP Harris Sihite.

Harapan orang nomor dua di Polres Pelabuhan Belawan ini, kepada masyarakat untuk tetap menjaga kamtibmas di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Apabila ada permasalahan yang terjadi, untuk dapat dikoordinasikan dengan Bhabinkamtimas yang ada di kelurahan masing – masing.

“Mari kita jaga keamanan dan kenyamanan secara bersama. Polisi hadir di masyarakat untuk memberikan rasa aman, mohon dukungan kerja sama masyarakat,” pungkasnya. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara (Sumut) mengikuti peringatan HUT ke-13 partai tersebut yang digelar secara virtual oleh DPP Partai Gerindra dari Padepokan Garuda, Hambalang, Bogor, Sabtu (6/2).

Selain Gerindra Sumut, kegiatan ini juga diikuti seluruh pengurus di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia secara serentak. Selain itu, DPD Partai Gerindra Sumut juga memberi santunan kepada panti asuhan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan.

Ketua DPD Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu melalui Sekretaris Robert Lumban Tobing mengatakan, peringatan HUT kali ini dilaksanakan secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes).

“Gerindra selalu memposisikan diri ikut dalam mengedukasi dan mendisiplinkan masyarakat agar senantiasa menjalankan protokol kesehatan. Selain itu, di masa pandemi ini, Partai Gerindra memperingati HUT dengan cara yang sederhana. Kita memotong nasi tumpeng dan dimakan secara bersama-sama,” kata Robert didampingi H Kamsir Aritonang Bendahara Partai Gerindra Sumut dan pengurus lainnya di kantor DPD Partai Gerindra Sumut, Jalan DI Panjaitan Medan, Sabtu (6/2).

Sebagai rasa syukur dan tanda cinta kasih kepada masyarakat, khususnya yang memiliki keterbatasan, pada HUT ke-13 ini Partai Gerindra Sumut memberikan bantuan dan tali asih kepada Panti Asuhan Asiah Putri di Jalan Santun Medan, dan Yayasan Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Sumut di Jalan Sampul Medan. “Dalam pemberian bantuan dan tali asih ini, kita yang langsung mendatangi mereka, namun tetap dengan menjaga protokol kesehatan,” ujar Robert yang juga salah satu pendiri Partai Gerindra di Sumut.

Sementara, pada peringatan HUT ke-13 kemarin, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengukuhkan kepengurusan hasil kongres Partai Gerindra pada 8 Agustus 2020 lalu . Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pendiri, pengurus dan kader partai dari tingkat pusat hingga daerah atas perjuangan mereka membesarkan Partai Gerindra hingga seperti sekarang ini. “Kita wajib bersyukur kepada Allah Swt, karena partai kita ini semakin hari terus semakin berkembang. Dan itu semua berkat para kalian semua dari tingkat DPP, DPD, DPC, PAC dan ranting,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Prabowo, peringatan HUT ke-13 ini juga sebagai ajang penghormatan kepada para pendiri. “Persiapan mendirikan Partai Gerindra ini hanya 14 hari dan dalam suasana alam yang tak bagus. Oleh karena itu, banyak penderitaan yang diradakan bahkan sampai meninggal dunia saat akan mendirikan Partai Gerindra ini,” ungkap mantan Komandan Kopasus ini.

Karenya dia mengimbau kepada seluruh pengurus partai, jangan mau terpropokasi yang bertujuan memecah belah bangsa ini. “Karena kita terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Kita bangsa yang besar, jadi harus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa ini,” harapnya.

110 Anak Dikhitanan Massal

Sementara itu, sebanyak 110 anak ikuti khitanan massal di Rumah Kampung Gerindra, Pasar 4 Barat, Gang Jagung, Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Sabtu (6/2).

Kegiatan sosial tersebut digagas oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan Surianto (Butong) turut dihadiri Gubernur Sumut, Edi Rahmayadi, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga dan anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Gerindra serta kader Partai Gerindra Kota Medan, dengan iringan marhaban dan tepung tawar.

Gubsu Edy Rahmayadi dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Butong dan seluruh kader Partai Gerindra yang telah berbuat untuk masyarakat. “Apa yang diadakan hari ini betul – betul membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, kita sama – sama tahu saat ini kondisi ekonomi warga masih belum stabil. Dengan adanya khitanan masal ini sedikit meringankan ekonomi masyarakat,” katanya.

Gubsu juga mengucapkan terima kasih dan selamat untuk Partai Gerindra yang merayakan Milad ke-13 tahun, harapannya Partai Gerindra terus berbuat bagi masyarakat.

Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Ihwan Ritonga mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan sebagai rangkaian dari program dalam rangka menyambut hari jadi Partai Gerindra ke-13 tahun. “Seluruh pengurus Partai Gerindra se-Kota Medan mulai dari DPC, PAC dan Ranting terus melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat dalam rangka milad Partai Gerindra,” pungkasnya.

Ihwan Ritonga juga mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang diadakan di Sekretariat Kampung Gerindra. Ia berharap Partai Gerindra terus berupaya berbuat yang terbaik bagi masyarakat Kota Medan.

Sementara itu, Butong mengaku, kegiatan yang dilakukannya adalah sebagai wujud syukur atas hari jadinya Partai Gerindra yang ke-13 tahun. “Kegiatan HUT Partai Gerindra ini sekalian syukuran khitanan anak saya bernama Agung Putra Surianto,” jelasnya. (adz/fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tren bersepeda atau gowes telah menjadi gaya hidup sejumlah kalangan masyarakat di Kota Medan. Bahkan, hingga membentuk wadah atau komunitas untuk menyalurkan hobi bersepeda.

Salah satu komunitas bersepeda di Medan adalah Medan Cycling Club (MCC). Komunitas yang dibentuk sejak tahun 1995 ini bukan sekedar gowes saja, melainkan juga wadah menjalin silaturahmi dan bakti sosial. Ketua MCC, Suryad Kato menuturkan, tujuan komunitas inin

pada awalnya untuk mencari pesepeda bakat-bakat muda. Namun, seiring berjalannya waktu juga menjadi wadah menjalin silaturahmi para pesepeda mulai dari anak muda hingga orang tua.

“Keberadaan komunitas MCC ini memiliki visi yaitu membimbing pesepeda muda untuk menjadi atlet. Selain itu, menjadi wadah untuk olahraga bersepeda, silaturahmi dan bakti sosial,” ujar Suryad Kato didampingi pengurus MCC, Kadarusman, Bernard Pasaribu, Said, Satra, dan lainnya saat diwawancarai di Lapangan Merdeka Medan, Minggu (7/2).

Dikatakannya, anggota MCC yang bergabung saat ini jumlahnya mencapai 150 orang. Dari jumlah tersebut, yang aktif atau rutin mengikuti kegiatan sekitar 100 orang. “Kami rutin melakukan gowes di Medan setiap seminggu sekali pada Minggu pagi. Di samping itu, melakukan bakti sosial dengan gotong-royong membersihkan tempat ibadah, seperti masjid, gereja dan lainnya. Kemudian, memberikan bantuan kepada anak yatim,” tutur Kato.

Tak hanya Kota Medan saja, sambung dia, anggota MCC juga tersebar di sejumlah kabupaten/kota Sumut, seperti Tanjung Morawa-Deli Serdang, Binjai, Labuhanbatu, dan Sibolga. “Kita akan terus memperluas jaringan komunitas ini hingga mencakup seluruh kabupaten/kota di Sumut bahkan provinsi lain,” pungkasnya.

Penasihat MCC, Bernard Pasaribu mengatakan, pada masa pandemi Covid-19, kegiatan rutin tetap dilakukan yaitu bersepeda setiap Minggu pagi. Tetapi, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19 yakni memakai masker, menjaga jarak dan tidak berkerumun hingga mencuci tangan.

“Kebetulan pada Minggu ini kami akan mengunjungi anggota MCC yang keluarganya melangsungkan pernikahan di Tanjung Morawa, setelah gowes mengelilingi Kota Medan,” kata Bernard.

Ia menambahkan, apabila terdapat anggota yang sakit atau tertimpa musibah, maka segera mungkin langsung dikunjungi untuk memberikan bantuan. “Keberadaan MCC bukan sekedar komunitas pesepeda, tetapi bagaimana menjalin silaturahmi melalui gowes dan bakti sosial. Bahkan, kami memiliki prinsip seperti peribahasa, berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Artinya, persahabatan yang erat, senang dan susah dialami bersama,” pungkasmbuhnya. (ris/ila)

Teks foto :

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut diminta segera mengeksekusi 68 unit kendaraan yang masih berada di tangan para pensiunan, sebab itu dinilai bukan lagi hak yang bersangkutan lantaran sudah purna tugas.

Pengamat kebijakan publik, Elfenda Ananda menyarankan sejumlah hal kepada Pemprov Sumut dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar aset bergerak tersebut dapat kembali ke negara. “Seharusnya Pemprovsu berani menarik paksa aset bergerak tersebut apabila sudah diingatkan ASN tidak mengembalikan. Ya tarik paksa saja,” tegasnya menjawab Sumut Pos, Minggu (7/2).

Cara lainnya, kata dia, untuk aset bergerak itu harus segera direalisasikan label pada kendaraan bahwa ini aset Pemerintah Povinsi Sumut. Sehingga ada rasa malu kalau aset tersebut digunakan di luar tugas negara.

“Selain itu, tentunya aset tersebut tetap dalam pengawasan misalnya dipasang GPS agar terkontrol kerja ASN apabila keluar dari tugas yang dibebankan. Pemprovsu harus menanamkan kesadaran pada ASN bahwa pemilik aset tersebut adalah rakyat dari pajak rakyat. Jadi, harus malu kalau dipergunakan bukan untuk kepentingan rakyat,” ujar mantan sekretaris eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumut tersebut.

Apalagi, lanjut pria yang karib disapa El, dari dulu persoalan aset selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kali ini KPK juga menemukan kasus yan sama.

“Harusnya ini tidak menjadi persoalan lagi di saat semua ASN mengucapkan sumpah setianya pada negara. Tidak ada yg namanya aset negara bisa menjadi milik pribadi atau dipakai untuk kepentingan pribadi. Sayangnya, khususnya aset bergerak menjadi persoalan karena pengembalian yang sulit,” katanya.

Ia menambahkan kehadiran KPK di Pemprovsu juga bukan kali yang pertama. Selanjutnya strategi yang disampaikan KPK juga bukan hal yang baru. Terkait hal tersebut tentunya bisa saja KPK membantu Pemprovsu menertibkan aset baik bergerak dan tidak bergerak.

“Mungkin dengan kehadiran KPK ikut menertibkan aset di tangan pensiunan ASN yang bandel akan berhadapan dengan KPK agar mereka takut,” tegasnya

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Setdaprovsu, Ismael Parenus Sinaga sebelumnya membenarkan data tersebut. Ia mengungkapkan bahwa dari total kendaraan dinas yang dikuasai para pensiunan itu, mayoritas merupakan sepeda motor.

“Sebanyak 68 unit kendaraan itu kebanyakan sepeda motor. Sekitar 70 persennya sepeda motor. Akumulasi sepeda motor yang lama-lama itu,” katanya, Sabtu (6/2).

Namun, dari total 68 unit kendaraan dinas yang dikatakannya 70 persennya merupakan sepeda motor, Ismael tidak merinci jenis dan mereknya. Termasuk kendaraan selain sepeda motor yang masih berada di tangan para pensiunan PNS tersebut.

Adapun total nilai kendaraan dinas yang saat ini masih dikuasai para pensiunan yakni Rp 4.734.360.910. Hanya saja, menurut Ismael, data yang dirilis KPK itu, merupakan hasil inventarisir BPKAD Sumut terhadap setiap aset negara/pemprov yang saat ini masih dikuasai oleh pihak ketiga secara tidak sah. “Itu sebagai bentuk sinergi dengan KPK, dan datanya itu dari kita, agar jangan ada aset yang berpindah tangan,” akunya.

Selain itu, kata dia, sebagai bentuk komitmen BPKAD Sumut, maka pihaknya telah menyurati para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut. BPKAD Sumut meminta para pimpinan OPD agar bergerak cepat menarik kendaraan dinas dari tangan pensiunan yang merupakan aset Pemprov Sumut.

“Sebelum diumumkan KPK, sudah kita surati itu. Kita imbau, diharapkan untuk pimpinan OPD agar mengamankan kendaraan-kendaraan dinas tersebut, selaku pengguna barang,” ucapnya. (prn/ila)