MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sekitar jutaan tiang PT PLN berdiri di atas aset Pemerintah Kota (Pemko) Medan, namun Pemko Medan tak juga mengambil kebijakan memungut pajak atas kekayaan daerah.

Atas kealpaan itu, anggota Komisi III DPRD Medan T Edriansyah Rendy menyarankan kepada Pemko Medan untuk memungut pajak daerah dari PLN. Rendy sapaan Politisi Nasdem ini mengungkapkan, PT PLN merupakan perusahaan BUMN yang menjalankan bisnisnya dengan memungut dan memasang tarif kepada masyarakat, sehingga dipandang perlu Pemko Medan membuat kajian agar tiang-tiang PLN dipungut pajak atau restribusinya.

 Dia menyampaikan, PT PLN di Medan selama ini sudah banyak dibantu oleh Pemko Medan melalui aset-asetnya, seperti memberikan kemudahan dalam memasang instalasi ataupun tiang-tiang listrik di trotoar jalan, tak jarang saat ini PT PLN melakukan penggalian kabel di sejumlah ruas jalan di Kota Medan. Sehingga keberadaannya mengambil hak pengendara dan pejalan kaki, ataupun ada juga yang merusak estetika kota.

“Atas kerugian itu, Pemko Medan harusnya sudah membuat kajian untuk mengambil kebijakan menarik restribusi ataupun pajak pendirian tiang listrik. Masa urus tower saja ditarik IMB, kenapa ini tiang listrik tidak ditarik IMB nya,” ucapnya kepada wartawan, Jumat (5/2/2021).

 Rendy menambahkan, Pemko Medan melalui  Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang, Badan Pengelolaan Restribusi dan Pajak Daerah serta Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu hendaknya duduk bersama untuk melakukan kajian pemungutan Restribusi ini. Sehingga, tiang-tiang PT PLN, yang sudah mengambil hak pejalan kaki serta mengganggu estetika kota ini bisa dipungut pajak atau restribusinya, yang mana hasil pungutannya akan dikembalikan untuk menggantikan hak pejalan kaki dan memperindah kota ini.

Politisi muda ini juga mengkritisi, tiang-tiang PLN ada yang berdiri langsung di bibir parit, sehingga rentan tumbang. “Untuk itu, kami dari Komisi III DPRD Medan kepada PT PLN agar terus meningkatkan pelayanannya, baik sebagai penyalur listrik maupun menjaga instalasinya,” katanya.

Rendy menambahkan, bisnis yang dijalankan PT PLN ini merupakan bisnis pelayanan oleh perusahaan negara, yang pasarnya sudah pasti dari individual, dan instansi swasta maupun negeri, tapi tak kunjung memberikan gratis kepada rumah ibadah. Jadi, sudah seharusnya PT PLN merawat pasar dengan kepatutan dan kepatuhan mengikuti aturan yang berlaku di setiap wilayah kerjanya.(adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sistem absensi fingerprint online di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah bermasalah selama 3 hari terakhir. Karena hal itu, para pegawai di jajaran Pemko Medan, khususnya para ASN terpaksa harus melakukan absensi secara manual.

“Iya, sejak Selasa (2/2) memang server absensinya tidak bisa dipergunakan. Tapi absen ya tetap absen, jadinya pegawai pakai sistem manual, tandatangan saja di masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah),” ucap Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Baginda Siregar kepada Sumut Pos, Kamis (4/2).

Baginda menjelaskan, absensi fingerprint secara Online bukan bermasalah tanpa sebab sehingga tidak dapat dipastikan kapan sistem absensi online dapat kembali diterapkan. Hanya saja, pihaknya sedang melakukan perawatan dan pemeliharaan server kepada sistem online tersebut.

”Bukan rusak sebenarnya, tapi maintenance rutin saja, itu kan biasa dilakukan perawatan rutin setiap tahunnya. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ini sudah bisa dipergunakan kembali,” jelasnya.

Ditanya soal sistem absensi bagi para pegawai yang bekerja dari rumah atau work from home (WFH), Baginda menyebutkan jika para pegawai yang WFH tidak perlu hadir ke kantor untuk menandatangani absensinya secara manual.

“Sebab mereka kan sudah ada SPT (surat perintah tugas) untuk bekerja dari rumah yang ditandatangani ma-sing-masing kepala OPD-nya. Itu saja sudah cukup. Nanti saat servernya sudah selesai dalam masa perawatan, ya mereka bisa absensi lagi secara Online,” pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Komisi I DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya meminta kepada Pemko Medan, dalam hal ini BKDPSDM Kota Medan untuk bisa menerapkan sistem pengganti yang lebih baik dari sistem manual dengan metode tandatangan selama sistem fingerprint online masih dalam perawatan.

“Karena sistem tandatangan manual kita rasa tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di era digitalisasi,” ujarnya.

Selain itu, Habib menilai, jika sistem absensi dengan tandatangan manual tersebut juga mudah untuk direkayasa. Dengan pertimbangan, pegawai yang tidak hadir dapat menitipkan absensinya kepada para pegawai yang hadir, agar pegawai yang hadir dapat menandatangani absensi pegawai yang tidak hadir.

“Lalu kenapa di saat hari kerja seperti saat ini dilakukan maintenance? Kenapa tidak berketepatan dengan hari libur saja? Misalnya seperti hari libur Imlek di tanggal 12 (Februari) nanti yang tepat jatuh pada hari Kamis, jadi kalaupun maintenance server berjalan selama 3 sampai hari, hari Senin nya absensi fingerprint online nya sudah bisa dipergunakan kembali,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Kota Medan mengaku akan segera mengkaji ulang pola ruang peruntukan terhadap perubahan fungsi lahan sebesar 3.560,56 hektare atau sekitar 13,35 persen dari luas keseluruhan Kota Medan yang di ajukan Pemko Medan kepada DPRD Medan. Hal ini dikatakan Ketua Pansus RTRW DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution ST kepada wartawan, Kamis (4/2).

“Saya belum setuju untuk perubahan yang dilakukan, khususnya di daerah Medan Utara kalau belum menerapkan aspek yang ramah lingkungan dan mengedepankan kepentingan Masyarakat Medan Utara,” ujarnya.

Apalagi, kata Dedy, pihaknya ingin Pemko Medan bisa mengejar ketertinggalan pembangunan di Medan Utara, tetapi harus tetap dalam koridor pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan hanya kepada para pengusaha.

Dikatakan Politisi Partai Gerindra ini, ada beberapa perubahan lahan yang masih dipertimbangkan. Hal itu karena pihaknya masih mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek sosial maupun aspek ekonomi.”Saya bersama tim pansus akan terus melakukan kajian dan analisa. Akhir bulan Februari ini, Pansus akan turun langsung ke ke lapangan untuk meninjau langsung bersama OPD, masyarakat, dan Polres Belawan untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak,” katanya.

Dilanjutkan Dedy, rencana adanya konversi kawasan Mangrove menjadi kawasan peruntukan industri seluas 387,27 hektare di Kecamatan Medan Belawan, hal ini juga akan dikaji oleh pihaknya.

Sebab, pihaknya akan mencoba tetap mempertahankan kawasan tersebut sebagai ekosistem mangrove dan akan mengalihkan kawasan peruntukan industri ke Kecamatan lain.

“Kita berkeinginan juga merevisi pola ruang RTRW, agar dapat mengalokasikan green belt vegetasi mangrove yang memanjang, mengikuti batas sungai/paluh yang berfungsi sebagai daerah penyangga yang membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan,” lanjutnya.

Dedy juga menuturkan, pihaknya akan memperhatikan kembali akan fungsi suatu kawasan, apakah sudah sesuai dengan peruntukannya atau tidak. Sebab saat ini, banyak ditemukan pembangunan kegiatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kawasan yang ditetapkan.

“Seperti contoh kawasan perumahan dan pemukiman sekarang ini, banyak sekali yang kita temukan menjadi kawasan industri dan pergudangan. Ini akan kita tertibkan dan akan kita data semuanya sebagai bahan evaluasi Perubahan RTRW,” tuturnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi kembali didesak untuk segera melantik pejabat hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) atau eselon II yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting mengungkapkan, sudah dijanjikan langsung oleh Gubsu Edy akan segera melantik para pejabat hasil seleksi terbuka tersebut. Apalagi kabarnya, rekomendasi KASN sudah diterima oleh Pemprovsu soal hasil seleksi terbuka tersebut.

“Saya sudah menyampaikan kepada gubernur supaya segera dilantik, dan saudara gubernur akan segerakan katanya. Dia yang ngomong sendiri ke saya,” ujarnya menjawab wartawan, Kamis (4/2).

Baskami mengaku malu karena dua tahun lebih kepemimpinan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah masih banyak organisasi perangkat daerah (OPD) yang rangkap jabatan.”Saya sampaikan jangan lagi Plt-Plt lah, malu kita,” ungkap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Baskami juga kecewa karena masih banyaknya jabatan yang dijabat pelaksana tugas di lingkup Pemprovsu. Menurut Baskami masih banyak orang Sumut yang memiliki potensi untuk mengisi kekosongan jabatan itu. “Makanya kita kecewa kali. Kita kan maunya jangan Plt, kayak gak ada orang yang berpotensi di Sumut ini,” tegasnya.

Sekadar mengingatkan, Pemprov Sumut sejak Oktober 2020 ada membuka seleksi terbuka 19 posisi JPTP atau jabatan eselon II. Namun hingga proses seleksi selesai dilakukan oleh tim panitia seleksi (pansel), hanya terdapat 15 posisi JPTP yang memenuhi kriteria.

Empat jabatan yang tidak terisi yakni Biro Hukum, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD).

KASN sendiri diketahui sudah menyerahkan rekomendasi mereka terhadap hasil seleksi JPTP Pemprov Sumut kepada tim pansel. Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana menyebutkan bahwa pihaknya tidak memberi rekomendasi terhadap jabatan kepala Satpol PP.

“Kami sudah mengeluarkan rekomendasi. Sudah (diserahkan). Adalah kepala Satpol PP yang harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku, kan ada calon JPTP dari tentara aktif,” katanya, Selasa (19/1).

Menurutnya, berdasarkan ketentuan, instansi pemerintah daerah tidak boleh diisi oleh TNI/Polri aktif. Akan tetapi, bila mendapatkan izin dari Presiden RI Joko Widodo, bisa saja ketentuan tersebut dikesampingkan.

“Tindaklanjutnya itu pada saat nanti Pak Gubernur menyampaikan, misalnya dapat izin dari presiden RI. Bahwa setiap jabatan pimpinan tinggi pada instansi daerah itu pertama tidak boleh diisi oleh calon JPT tentara aktif atau polisi aktif. Memang di situ ada pasal, kecuali ada izin dari presiden,” jelasnya.

Kusen pun berharap pasca memberikan rekomendasi kepada Pemprov Sumut, gubernur segera melantik hasil seleksi JPTP. “Mudah-mudahan cepat dilantik oleh pak gubernur,” ucapnya. (prn/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi sebagian besar tenaga kerja Sumut yang masih menerima gaji sesuai standar upah minimum regional/provinsi (UMR/UMP) sebesar Rp2,49 juta.

Padahal kebutuhan yang ada saat ini, setidaknya seorang pekerja terutama yang telah mempunyai tanggungan keluarga (istri dan anak), dapat disebut cukup jika besaran gaji mencapai Rp5 jutan

Hal itu diungkapkan Gubsu saat menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Hotel JW Marriot Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (4/2). Hadir di antaranya, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut Panji Wibisana, dan para Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

“Bagaimana kalau anaknya minta susu tidak bisa dibelikan. Untuk makan saja mungkin pas-pasan dengan gaji kecil. Ini yang harus kita perbaiki,” ujar Gubernur, didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sumut Baharuddin Siagian dan Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut Irman Oemar.

Untuk itu, Gubsu berharap upaya semua pihak dalam membantu mendongrak perekonomian masyarakat terutama bagi para pekerja agar standar upah yang diterima bisa lebih baik dan menjadikan tenaga kerja Indonesia, khususnya Sumut bisa sejahtera dan bermartabat.

Atas dasar itu, Gubsu juga mengapresiasi hadirnya BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) yang memberikan jaminan hidup kepada para pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan jumlah pekerja sektor formal sebesar 2,863 juta orang dan informal sebesar 3,448 juta orang, ia berharap badan ini dapat menambah peserta lebih banyak lagi.

“BPJamsostek ini kan berupa asuransi jaminan hidup. Semua terjamin, dan yang begini harus kita sampaikan dan sosialisasikan (terus) kepada rakyat. Agar persoalan perlindungan bagi pekerja bisa terjawab,” jelas Edy Rahmayadi.

Dari data yang disampaikan pihak BPJamsostek Wilayah Sumbagut, sebanyak 769.403 orang atau 26,87 % dari 2,863 juta pekerja formal telah menjadi peserta. Sedangkan dari pekerja informal, 115.565 orang menjadi peserta BPJamsostek atau sekitar 3,35 % dari 3,448 juta orang di Sumut.

Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana menjelaskan bahwa Rapim tersebut untuk memberikan arah dan tujuan yang sama guna mencapai, serta melampaui angka (target) 1,8 Juta pekerja (peserta) baru di 2021. Sebagaimana harapan Gubernur, menurutnya, sangat mendukung peningkatan peserta Jamsostek.”Karena beliau itu luar biasa, hadir dan memberikan dukungan kepada pekerja di Sumut. Target ini terus naik setiap tahun, karena ini menantang dan harus kita raih,” ujar Panji.

Menurutnya, banyak potensi pekerja yang masih perlu diajak untuk masuk menjadi peserta BPJamsostek. Khususnya para pekerja yang beraktivitas di malam hari seperti kuliner, juga perlu dilindungi dengan jaminan sosial.

“Langkah strategi kami menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan, serikat pekerja, serikat buruh dan asosiasi pengusaha. Juga peran pemerintah daerah yang sangat dominan bagi kami, karena di beberapa kantong pekerja itu ada di tangan pemerintah daerah,” ujarnya.

Usai sambutan, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi dan Deputi Direktur BPJamsostek Wilayah Sumbagut Panji Wibisana saling berbagi cendera mata. Dilanjutkan dengan foto bersama para pejabat dan peserta rapat dari kabupaten/kota se Sumut. (prn/ila)

FOTO: Gubsu, Edy Rahmayadi membuka Rapim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumatera Bagian Utara Tahun 2021 di Hotel JW Marriot, Jalan Putri Hijau Medan, Kamis (4/2/2021).