30 C
Medan
Friday, April 17, 2026
Home Blog Page 3718

Angkot 104 Terguling di Simpang Selayang, 2 Tewas, 3 Luka, Sopir Kabur

Salah satu penumpang angkot yang kecelakaan di simpang selayang.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Angkutan Kota (angkot) RMC 104, terguling saat melintas di Jalan Jamin Ginting Km 10,5, tepatnya di depan Toko Zona Kebaya, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (31/1), sekira pukul 04.10 WIB. Akibatnya, 2 penumpang tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit, dan 3 penumpang lainnya terluka cukup parah. Sedangkan sopir angkot tersebut kabur.

Salah satu penumpang angkot yang kecelakaan di simpang selayang.

Kapolsek Delitua, AKP Zulkifli Harahap menjelaskan, semula angkot dengan nomor kendaraan BK 1367 UE itu, datang dari arah Simpang Selayang menuju Simpang Pos dengan kecepatan tinggi. Namun, angkot tersebut oleng dan terguling menghantam rambu larangan parkir serta tiang Telkom.

“Kecelakaan tunggal, penyebab pastinya masih dalam penyelidikan. Ada 5 penumpang yang jadi korban, 2 di antaranya meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit (RSUP H Adam Malik), serta 3 orang luka-luka dan masih menjalani perawatan,” ungkap Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan, 2 korban yang meninggal dunia belum diketahui identitasnya. Begitu juga satu orang korban yang terluka. Sedangkan 2 korban lagi yang terluka adalah Heri Andika (36) warga Jalan Bunga Rinte No 260, Simpang Selayang, dan Roni Sagala (33) warga Jalan Bunga Mawar, Gang Sembada, Pasar 5, Padangbulan.

“Seorang korban yang terluka tidak sadarkan diri, karena mengalami luka pada kepala bagian belakang. Sementara 2 korban luka lainnya dalam keadaan sadar, dengan luka robek di punggung, bibir, tangan kanan, dan kiri,” bebernya.

Dia menyebutkan, pihaknya masih mendalami kasus kecelakaan tunggal tersebut, dengan mengumpulkan keterangan dan mencari saksi-saksi. Selain itu, pihaknya juga memburu sopir yang melarikan diri.

“Masih didalami penyebab pasti kecelakaan dan mengejar sopir angkot yang kabur,” pungkas Zulkifli. (ris/saz)

Keberadaan Royal Condotel Medan Resahkan Penghuni Royal Condominium

RAMAI: Kondisi Royal Condominium di Jalan Palang Merah Medan, ramai didatangi pengunjung Royal Concotel, baru-baru ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penghuni Royal Condominium di Jalan Palang Merah Medan, merasa resah dengan keberadaan Royal Condotel yang berdiri di kawasan hunian vertikal tersebut. Condotel yang berdiri di Tower B Condominium ini, beroperasi tanpa seizin dari penghuni Royal Condominium.

RAMAI: Kondisi Royal Condominium di Jalan Palang Merah Medan, ramai didatangi pengunjung Royal Concotel, baru-baru ini.

Penghuni tidak pernah mengizinkan adanya condotel di tower, karena khawatir jadi klaster baru penyebaran Covid-19. Sebab diduga kuat dalam operasionalnya, melanggar protokol kesehatann

(prokes), karena setiap hari ramai dikunjungi tamu.

Ardiansyah, seorang penghuni Royal Condominium, mengatakan, penghuni condominium sering mendapati tamu condotel yang tidak memakai masker di dalam tower. Bahkan, berkerumun hingga menimbulkan suara bising. Selain itu, penghuni juga kerap menyaksikan kelakuan yang tidak beretika dari tamu-tamu Royal Condotel.

“Ini sudah tidak bisa dibiarkan, Satgas Penanganan Covid-19 harus menutup Royal Condotel. Sebab, selain tidak mengantongi izin dari penghuni, kami khawatir condotel jadi klaster baru penyebaran Covid-19,” ungkap Ardiansyah, akhir pekan lalu.

Ardiansyah juga menyatakan, penghuni condominium sudah melaporkan aktivitas yang ada di condotel tersebut kepada pihak manajemen pada 12 November 2020. Namun, hingga sekarang tidak ditanggapi.

“Kami sudah melayangkan surat keberatan yang ditembuskan ke sejumlah instansi, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Polda Sumut. Dalam surat tersebut, penghuni Royal Condominium tidak pernah menandatangani izin operasional usaha Royal Condotel,” bebernya.

Menurutnya, pemerintah melalui Satgas Penanganan Covid-19 dan aparat terkait, harus segera turun tangan mengatasi masalah yang ada di Royal Condotel ini.

“Kami sudah tidak nyaman dengan kehadiran condotel. Tadinya hanya penghuni condominum yang boleh masuk ke tower, tapi ini siapa saja bisa masuk dengan bebas. Jiwa kami jadi terancam, apalagi saat ini masih terjadi pandemi Covid-19,” tegas Ardiansyah.

Ardiansyah mengatakan, di Oktober 2020, Manajemen Royal Condominium telah melanggar kesepakatan yang telah disetujui oleh para penghuni condominium. Karena, lift condominium yang tadinya hanya digunakan untuk penghuni, tapi belakangan digunakan juga untuk tamu, sehingga pintu masuk lift dari basement 1 dan 2, bisa diakses semua orang tanpa kartu akses. “Ini berbahaya, apalagi sekarang ini grafik penyebaran Covid-19 masih tinggi, khususnya di Medan. Kami khawatir makin banyak nanti orang yang terpapar virus, karena siapa saja bebas keluar masuk,” katanya lagi.

Di sisi lain, imbuhnya, sejak berdirinya Royal Condominium hingga sekarang, belum melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun. Dalam aturan itu, pelaku pembangunan wajib memfasilitasi terbentuknya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rumah Susun (PPPRS).

“Sebenarnya membentuk PPPRS itu hak kami selaku penghuni condominium, tapi terkendala di pihak manajemen. Makanya, kami terus mendesak manajemen Royal Condominium untuk segera melaksanakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, dengan membentuk PPPRS,” kata Ardiansyah.

Ardiansyah menduga, satu penyebab tidak difasilitasinya terbentuk PPPRS, karena pihak Manajemen Royal Condominium khawatir, uang maintenance yang selama ini dikutip Rp1 juta lebih per bulan kepada setiap penghuni akan diusut. Menurutnya, uang maintenance tersebut harus tetap diusut penggunaannya, karena selama ini pemilik dan penghuni tidak pernah merasakan manfaat dari pengutipan uang itu.

“Kami minta pihak Manajemen Royal Condominium, segera membuat pertanggungjawaban atas penggunaan uang maintenance yang dikutip setiap bulan. Jika tidak, kami akan laporkan masalah ini ke penegak hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Kota Medan, Mardohar Tambunan, yang dikonfirmasi mengaku, akan menyampaikan pada Tim Satgas, dan berjanji akan melakukan penindakan.

“Baik. Akan saya koordinasikan dengan Tim Satgas Covid-19 Medan untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya. (ris/saz)

Polsek Medan Baru Gelar Operasi Yustisi: 12 Orang Disanksi Push-up dan Teguran Lisan

OPERASI: Personel Polsek Medan Baru bersama TNI dan Satpol PP Kota Medan saat menggelar operasi yustisi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Minggu (31/1). Operasi ini, menyasar para pejalan kaki dan pengendara yang melintas di Jalan Majapahit, Gajah Mada, Mataram, Hayam Wuruk, dan S Parman.istimewa/sumutpos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kepolisian Sektor (Polsek) Medan Baru bersama TNI dan Satpol PP Kota Medan, melaksanakan operasi yustisi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Minggu (31/1).

OPERASI: Personel Polsek Medan Baru bersama TNI dan Satpol PP Kota Medan saat menggelar operasi yustisi, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Minggu (31/1). Operasi ini, menyasar para pejalan kaki dan pengendara yang melintas di Jalan Majapahit, Gajah Mada, Mataram, Hayam Wuruk, dan S Parman.istimewa/sumutpos.

Operasi ini dipimpin Ipda MP Hutahuruk, dengan 14 personel gabungan, menyasar para pejalan kaki serta pengendara yang melintas di seputaran Jalan Majapahit, Gajah Mada, Mataram, Hayam Wuruk, dan S Parmann

Sedikitnya 12 warga yang kedapatan tidak memakai masker, diberikan sanksi, berupa push up dan teguran lisan.

Kapolsek Medan Baru, Kompol Aris Wibowo, didampingi Kanit Reskrim Iptu Irwansyah Sitorus, mengatakan, sasaran operasi adalah para pejalan kaki, pengemudi roda 2, 3, dan 4, yang melintas.

“Pandemi masih belum berakhir, jumlah orang terpapar virus ini masih tinggi, karena itu, kita harus tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Aris.

Aris juga berharap, operasi ini akan meningkatkan disiplin warga dalam mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker saat keluar rumah.

Adapun, dalam operasi ini, selain memberi sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan, juga dibagikan masker dan imbauan untuk mematuhi 3M, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

“Semoga ke depan, warga semakin sadar gunanya menggunakan masker jika keluar rumah. Bukan hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar,” pungkas Aris. (mag-1/saz)

Marak Peredaran Narkoba, Anggota DPRD Sumut Soroti Kinerja BNN

Sabu-Ilustrasi

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, H Zainuddin Purba memberi catatan pedas untuk BNNP maupun BNN RI. Dia menilai, BNN belum menunjukan kinerja baik maupun langkah strategis untuk memberantas narkotika, yang saat ini makin tumbuh subur di Sumut, khususnya Kota Binjai.

Sabu-Ilustrasi

“Pimpinan badan ini sepertinya pakai ilmu pekak dan tuli,” ujar dia kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Mantan Ketua DPRD Binjai ini menilai, BNN diduga melakukan pembiaran terhadap kejahatan narkotika yang kian meresahkan. Jika berlarut, hal tersebut dapat berujung konflik sosial di tengah masyarakat.

“Kekecewaan ini saya sampaikan kepada pimpinan BNN Provsu,” ujar dia.

Lebih jauh, politisi yang akrab disapa Pak Uda ini mengajak pejabat BNNP Sumut untuk meletakkan jabatannya kalau memang tidak tahu kondisi sosial di tengah masyarakat yang kian parah. “Generasi muda harus diselamatkan dari kehancuran. Atau kalau tidak sampai laporan dari Kepala BNN Kota Binjai, Deliserdang, Langkat dan Medan kondisi lapangan, sebaiknya keempat Kepala BNN di Kab/Kota ini dicopot segera,” seru dia.

“Kami tidak butuh cakap-cakap, yang kami butuhkan segera selamatkan generasi muda kita. Lakukan langkah-langkah konkrit, nyata dan tegas terhadap pencegahan dan peredaran narkoba,” ujar dia.

Catatan pedas dimaksud yakni, Pak Uda memberikan rapot merah kepada BNNP maupun BNNK dalam pemberantasan narkoba. Pasalnya, peredarannya kian subur.

Begitu juga dengan jumlah pemakai yang terus meningkat. Karenanya, dia menilai, BNNP maupun kabupaten/kota belum menunjukan kinerja baik. (ted)

Karo Terima 3.760 Dosis Vaksin Covid-19

DIKAWAL KETAT: Vaksin yang tiba di Karo mendapat penjagaan ketat dari petugas kepolisian. solideo/sumut pos.

KARO, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo menerima 3.760 dosis vaksin Covid-19, di Posko Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di Kabanjahe, Jumat (29/1) sore.

DIKAWAL KETAT: Vaksin yang tiba di Karo mendapat penjagaan ketat dari petugas kepolisian. solideo/sumut pos.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, drg Irna Sabrina Milala, mengatakan vaksin ini merupakan pengiriman tahap awal dari Pemprovsu yang nantinya akan digunakan untuk tenaga kesehatan (Nakes) dan unsur pemimpin daerah.

“Vaksin akan digunakan paling lama sekitar tanggal 10 Februari 2021, dan untuk sementara vaksin disimpan di clodstorage (lemari pendingin) gudang Dinas Kesehatan Kabupaten Karo,” ujar Irna.

Dipaparkan Irna, vaksin yang diterima masih terbatas dan berharap akan dikirim lagi ke Karo untuk kelompok masyarakat seperti TNI, Polisi, ASN yang banyak kontak dengan masyarakat dan lainnya.

Vaksin Covid-19 dikirim ke Posko Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karo dengan pengawalan yang cukup ketat dari aparat kepolisian dari Polres Tanah Karo dengan menggunakan mobil box agar tetap lancar sampai tujuan.

“Vaksin Sinovac nantinya akan difokuskan untuk tenaga kesehatan, karena merekalah yang paling sering kontak dengan masyarakat dalam penanganan pasien Covid-19, agar lebih baik dan tidak ada lagi Nakes yang terpapar virus,” pungkas Irna. (deo)

Warga Tionghoa Kurang Mampu di Binjai dan Langkat Dapat Sembako

BANTUAN: Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur dan Anggota DPRD Binjai, Ryan Wijaya menyerahkan bantuan sembako kepada warga di Kota Binjai, Sabtu (30/1) jelang Perayaan Imlek 2021.

MEDAN, SUMUTPOS.CO — Anggota DPRD Sumatera Utara, Sugianto Makmur dan Anggota DPRD Kota Binjai, Ryan Wijaya, menyalurkan bantuan sembako kepada warga Thionghoa kurang mampu yang berdomisili di sejumlah kecamatan di Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, Sabtu(30/1).

BANTUAN: Anggota DPRD Sumut, Sugianto Makmur dan Anggota DPRD Binjai, Ryan Wijaya menyerahkan bantuan sembako kepada warga di Kota Binjai, Sabtu (30/1) jelang Perayaan Imlek 2021.

Di Binjai, bantuan diberikan sebanyak 300 paket yang tersebar di empat lokasi, yakni di kediaman Ahwat di Jalan Tanjung Indah dengan jumlah 150 paket. Lalu di Kantor Himpunan Sosial dan Olahraga (Hisosu), Jalan Sudirman sebanyak 100 paket.

Kemudian di Bengkel Asiong Jalan Kisunandio, Kelurahan Tangsi sebanyak 65 paket. Terakhir di Balai Persemayaman Yayasan Sosial Brahrang Binjai, sebanyak 130 paket. Sedangkan di Langkat, bantuan dikucurkan di Desa Pekan Kuala berjumlah 42 paket.

Sugianto Makmur dan Ryan Wijaya di sela-sela kegiatan sosial itu mengatakan, pemberian semabako bertujuan untuk meringankan beban bagi warga Tionghoa yang kurang mampu dalam merayakan Imlek. “Apalagi saat ini kita tengah dilanda Covid-19, dan kondisi ini kita akui sangat berat bagi warga Tionghoa kurang mampu di Kota Binjai dan Langkat,” kata Sugianto.

Pemberian bantuan ini, kata dia dilaksanakan selama tiga hari, mulai Sabtu hingga Senin dengan total bantuan sebanyak 800 paket di daerah Binjai dan Langkat.

“Hari ini kita berikan bantuan di Binjai dan Langkat dengan jumlah keseluruhan bantuan 300 paket, Minggu kami akan salurkan bantuan yakni di Tandem Pasar 3 berjumlah 52 paket, Bangsal 35 paket, dan di Tanjung Pura 120 paket. Sedangkan Senin, kita salurkan bantuan di lokasi yakni rumah Bun Hp (Stabat) 30 kupon, Brandan 50 paket dan Pangkalan Susu 20 paket,” terangnya. “Tujuan pemberian bantuan agar meringankan beban bagi masyarakat yang terpapar Covid-19,” pungkasnya.

Santo, salah seorang warga penerima bantuan mengucapkan terimakasih atas kepedulian Sugianto dan Ryan Wijaya tersebut. “Kami berharap Pak Sugianto dan Pak Ryan serta para donatur yang ikut memberikan bantuan rezekinya lancar dan sukses selalu,” tuturnya.

Turut mendampingi dalam pemberian bantuan, di antaranya dari Generasi Muda (Gema) INTI Sumut. Bantuan tersebut merupakan hasil kerjasama BM Center dengan para donatur, Vihara Arya Sasana, Rotari Club Medan Talenta, Rotary Medan Citra, Taruna Merah Putih Medan, Hikmah Budhi Medan, dan Gema INTI Sumut . (prn/han)

Langkat Terima 7.960 Dosis Vaksin Sinovac

DIKAWAL: Petugas Polres Langkat melakukan pengawalan tibanya vaksin Sinovac ke Pemkab Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 7.960 dosis vaksin Covid-19 merek Sinovac tiba di Kabupaten Langkat, dengan pengawalan ketat dari personel Polres Langkat. Direncanakan, awal Februari ini 10 pejabat akan divaksin.

DIKAWAL: Petugas Polres Langkat melakukan pengawalan tibanya vaksin Sinovac ke Pemkab Langkat. ILYAS EFFENDY/ SUMUT POS.

“Vaksin 7.960 dosis telah tiba. Penerima vaksinasi pertama adalah 10 pejabat Langkat, selebihnya tenaga kesehatan (Nakes) di Dinkes Langkat,” kata Juru Bicara Covid 19 Langkat, dr. Azhar Zulkifly, di Stabat, Sabtu (30/1)

Disebutkan Azhar, 10 pejabat itu terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Kapolres Langkat, Ketua DPRD Langkat, Kajari Langkat, Ketua PN Stabat, Sekdakab Langkat, Ketua MUI Langkat, Kadis Kesehatan Langkat dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Langkat.

“10 pejabat tersebut akan divaksin di atas tanggal 5 Februari 2021. Namun untuk pastinya kapan, masih dikordinasikan, termasuk untuk tempat pelaksanaannya,” sebutnya.

Sedangkan Nakes penerima vaksin, kata Jubir, terdiri dari dokter, perawat, bidan dan seluruh tenaga pendukung kesehatan lainnya. Yakni, mereka yang nantinya terlibat langsung, dalam vaksinasi kepada warga Langkat.

Jubir Covid-19 juga menjelaskan, utuk vaksin masyarakat direncanakan pada April 2021. Untuk jumlahnya, masih dalam proses perekapan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Langkat.

“Vaksin untuk masyarakat akan datang pada bulan April 2021 mendatang. Jumlahnya masih direkap Disdukcapil,” imbuhnya

Saat ini vaksin disimpan di dua lokasi, yakni di gudang Farmasi Dinkes Langkat sebanyak 4.760 dosis, selebihnya di ruang P2P Kantor Dinkes Langkat sebanyak 3.200 dosis.

“Semua vaksin disimpan dibox pendingin (kulkas), dengan baik dan dijaga, oleh Nakes dan juga melibatkan pihak Polres Langkat,”pungkasnya. (yas)

DPRD Binjai Sidang Paripurna Penetapan Kepala Daerah Terpilih: Idaham, Timbas dan Juliadi Tak Hadir

PARIPURNA: DPRD Binjai gelar rapat paripurna pleno penetapan kepala daerah terpilih.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menggelar rapat paripurna penetapan kepala daerah terpilih periode 2021-2024 di Gedung Sementara Ovany, Jalan T Amir Hamzah, Binjai Utara, Jumat (29/1). Ini dilakukan lembaga legislatif lantaran Wali Kota dan Wakil Wali Kota Binjai periode 2016-2021 akan berakhir masa jabatannya.

PARIPURNA: DPRD Binjai gelar rapat paripurna pleno penetapan kepala daerah terpilih.TEDDY AKBARI/SUMUT POS.

“Masa jabatan kepala daerah periode lama berakhir 17 Februari 2021,” kata Ketua DPRD Binjai, H Noor Sri Syah Alam Putra, Minggu (31/1).

Informasi dirangkum, Wali Kota Binjai H Muhammad Idaham dan Wakil Wali Kota H Timbas Tarigan tak hadir. Pemerintah Kota Binjai mengirim Staf Ahli, Afwan jajaran perwakilan OPD menghadiri paripurna pleno.

Ketua DPRD menambahkan, pihaknya akan mengirimkan hasil paripurna ke Pemerintah Provinsi Sumut. “Selanjutnya kita menunggu jadwal pelantikan untuk kepala daerah terpilih. Kabarnya bulan Februari ini,” beber Ketua DPD Partai Golkar Binjai tersebut.

“Kita berharap agar kepala daerah terpilih merangkul semua pihak pascapilkada. Rangkul semua tim sukses dan masyarakat. Memang, ini tugas yang berat, tapi kepala daerah terpilih harus melakukannya,” seru politisi yang akrab disapa Haji Kires ini.

Sementara, Wali Kota Binjai terpilih, H Juliadi juga tidak hadir pada paripurna pleno. Sekretaris DPRD Binjai, Putri Syawal Sembiring tidak mengetahui alasan Juliadi tidak hadir memenuhi undangan DPRD Binjai terkait hal tersebut.

“Awalnya, katanya mau datang. Sampai acara selesai, tidak ada muncul. Hanya pak Amir yang hadir,” kata Putri.

“Pak Wali (Idaham) sedang ada tugas di luar Kota. Itu yang membuat beliau tidak dapat menghadiri paripurna ini,” pungkasnya. (ted)

Tambang Emas Martabe Serahterimakan Menara Pandang Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan

SIPIROK, SUMUTPOS.CO – PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe di Batangtoru, Tapanuli Selatan menyerahterimakan fasilitas bangunan Menara Pandang setinggi +31,5 meter di Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan, Senin, 1 Februari 2021.

Acara serah terima fasilitas ini dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan ketat oleh Direktur Keuangan/CFO PTAR Noviandri L. Hakim yang mewakili Presiden Direktur PTAR Muliady Sutio kepada Bupati Tapanuli Selatan, Syahrul M. Pasaribu. Acara serah terima ini juga dihadiri oleh jajaran Direksi PTAR, Direktur Hubungan Eksternal Sanny Tjan, dan Direktur Engineering Ruli Tanio.

“Pembangunan Menara Pandang sebagai salah satu fasilitas pendukung di Kebun Raya Sipirok ini merupakan salah satu kontribusi PTAR melalui program PPM di bidang lingkungan. Harapan kami semoga Kebun Raya Sipirok ini bisa menjadi tujuan atau destinasi wisata milik daerah yang memiliki keunggulan serta berdampak luas kepada pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum,” kata Muliady.

Muliady menegaskan, PTAR sebagai salah satu anggota Astra Group terus berkomitmen untuk memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya di sekitar wilayah operasional Tambang Emas Martabe. Salah satunya adalah pengembangan Kebun Raya Sipirok sebagai pusat edukasi lingkungan dan destinasi wisata di Tapanuli Selatan.

“Keanekaragaman hayati telah menjadi perhatian utama PTAR melalui berbagai program pengelolaan lingkungan yang seksama dan terarah. Salah satu contohnya adalah fasilitas pembibitan Tambang Emas Martabe yang mengusahakan bibit tanaman lokal untuk mendukung program rehabilitasi. Ini sejalan dengan visi pengembangan Kebun Raya Sipirok yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan juga akan berfungsi sebagai pusat penelitian (edukasi) dan pusat konservasi tumbuhan atau flora langka yang ada di Tapanuli Selatan dan sekitarnya,” tambah Muliady.

Direktur Operasional PTAR Darryn McClelland menjelaskan bangunan utama Menara Pandang ini memiliki luas sekitar 583 meter persegi dengan tinggi +31,5 meter dari lantai dasar bangunan. Menara Pandang ini terdiri dari 7 lantai yang dilengkapi dengan satu unit elevator (lift) serta satu unit bangunan ruang genset. Dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap potensi gempa dan angin di lokasi, Menara Pandang ini dibangun dengan menggunakan pondasi tiang pancang (prestressed concrete pile) yang diikat dengan balok-balok beton bertulang. Struktur rangka menggunakan rangka baja dengan konstruksi lantai komposit beton bertulang.

“Dukungan yang diberikan PTAR dalam pembangunan Menara Pandang ini dimulai dari perencanaan dan desain bangunan, pekerjaan pondasi tiang pancang, pekerjaan struktur, pekerjaan elektrikal dan instalasi lift elevator. Total anggaran yang dikeluarkan oleh PTAR untuk pembangunan Menara Pandang ini lebih dari 13 miliar rupiah,” jelas Darryn.

Senior Manager Community & Security PTAR Pramana Triwahjudi menambahkan dalam pelaksanaannya, pembangunan Menara Pandang Kebun Raya Sipirok dikerjakan oleh beberapa kontaktor berskala nasional dan regional yaitu PT Gasindo Pratama untuk Pekerjaan Struktur dan Arsitektur, PT Titilasembada Primandiri untuk Pekerjaan Mekanikal & Elektrikal, dan PT Mitsubishi Jaya Elevator and Escalator untuk penyediaan dan pemasangan lift elevator.

“PTAR selalu berkoordinasi dengan Dinas PU&PR dalam persetujuan desain dan pengawasan selama pekerjaan berlangsung serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Selatan untuk segala hal yang terkait perizinan,” kata Pramana.

Pramana menjelaskan pembangunan Menara Pandang ini diawali dengan acara ground breaking pada tanggal 14 Agustus 2020 melalui penanaman tiang pancang pertama oleh Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu yang dihadiri beberapa perwakilan manajemen PT Agincourt Resources, dan Ketua DPRD Tapanuli Selatan Husin Sogot Simatupang serta sejumlah undangan di lokasi Kebun Raya Sipirok. Pembangunan Kebun Raya Sipirok relatif sangat cepat karena hanya memakan waktu sekitar 4 bulan sejak Oktober 2020 dengan tetap mengutamakan kualitas sesuai spesifikasi yang ditetapkan serta faktor keselamatan kerja selama proses pekerjaan berlangsung.

Bupati Tapsel Syahrul M. Pasaribu menyampaikan terima kasih atas dukungan PTAR terhadap pembangunan Menara Pandang di Kebun Raya Sipirok.

“Menara Pandang ini akan menjadi aset daerah yang sangat berharga untuk Tapsel. Kami optimistis Menara Pandang dan Kebun Raya Sipirok Tapanuli Selatan akan menjadi ikon di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, bahkan menjadi ikon di Indonesia, setelah Kebun Raya Bogor,” ungkapnya.

Kebun Raya Sipirok memiliki luas areal ± 90 Ha berlokasi di Areal Perkantoran Pemerintahan Tapanuli Selatan, dan akan berfungsi sebagai pusat penelitian (edukasi) dan pusat konservasi tumbuhan atau flora langka yang ada serta destinasi wisata bagi daerah Tapanuli Selatan dan sekitarnya. Pengelolaan Kebun Raya Sipirok turut didampingi oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) dalam memberikan pembinaan pusat penelitian dan pusat konservasi tumbuhan atau flora langka, termasuk memberikan pelatihan teknis (pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan kaidah-kaidah kebun raya) kepada UPT Kebun Raya Sipirok. Kebun Raya Sipirok ini didukung karyawan Buruh Harian Lepas (BHL) sebagai pekerja yang militan tentang Perkebunrayaan dan sudah mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) tentang Teknik Perkebunrayaan dan Diklat Global Positioning System (GPS) dari LIPI dan Sistem Informasi Geografis (GIS) dari Pemkab Tapsel.

Sesuai master plan, Kebun Raya Sipirok terbagi ke dalam beberapa zonasi, yakni zonasi kayu-kayuan, zonasi pakan orang utan, zonasi tanaman industri, dll. Sejumlah tumbuhan yang ada di dalam Kebun Raya Sipirok merupakan hibah dari LIPI dan hasil eksplorasi mandiri dari tim Pemkab Tapsel serta partisipasi pihak lain. Di area Kebun Raya Sipirok dilakukan juga penanaman buah lokal endemik Tapanuli yang sudah hampir punah, diantaranya hapundung, bukbak, hopong, salak warna merah dan sebagainya.

Foto: Direktur Keuangan/CFO PTAR Noviandri L. Hakim bersama Bupati Tapanuli Selatan Syahrul M. Pasaribu menandatangani berita acara serah terima Menara Pandang Kebun Raya Sipirok.

Sekilas Tambang Emas Martabe

Tambang Emas Martabe dikelola dan dioperasikan oleh PT Agincourt Resources. Wilayah tambang mencakup area 30 km² yang berada dalam Kontrak Karya (KK) generasi keenam dengan total luas wilayah 1.303 km². Tambang Emas Martabe terletak di sisi barat pulau Sumatera, Kecamatan Batang Toru, Provinsi Sumatera Utara.

Tambang Emas Martabe mulai berproduksi penuh pada 24 Juli 2012 dan memiliki basis sumber daya per tanggal 31 Desember 2019 adalah 7,8 juta ounce emas dan 64 juta ounce perak. Kapasitas operasi Tambang Emas Martabe adalah lebih dari 5 juta ton bijih per tahun untuk memproduksi lebih dari 300.000 ounce emas dan 2-3 juta ounce perak per tahun. PT Agincourt Resources melibatkan lebih dari 2.600 karyawan dan kontraktor, sekitar 98% di antaranya adalah warga negara Indonesia, dan lebih dari 70% berasal dari desa setempat.

PT Danusa Tambang Nusantara (PTDTN), adalah pemegang saham 95% dari PT Agincourt Resources. PTDTN merupakan anak usaha dari PT United Tractors Tbk. 60% dan PT Pamapersada Nusantara 40%, sekaligus merupakan bagian dari grup usaha PT Astra International Tbk. Kepemilikan saham 5% dimiliki Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.(*)

Februari, 12 Juta Dosis Vaksin Siap Dipakai

VAKSIN: Sejumlah petugas memindahkan vaksin yang baru tiba di Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memaparkan, 12 juta dosis vaksin Covid-19 produksi Sinovac bersama Bio Farma siap diedarkan Februari ini. Sementara itu, jumlah tenaga kesehatan (nakes) yang sudah divaksin sampai Jumat (29/1) mencapai 490 orang.

VAKSIN: Sejumlah petugas memindahkan vaksin yang baru tiba di Medan, belum lama ini.istimewa/sumut pos.

“Sampai akhir bulan (Januari, Red) ini, sudah bisa ke 500 ribu nakes. Target 1,5 juta orang di akhir Februari,’’ katanya dalam seminar virtual bertajuk “Vaksin Covid-19 untuk Indonesia Bangkit”, kemarin.

Budi menyatakan, pada tahap awal sasaran vaksinasi Covid-19 adalah para nakes. Sebab, mereka adalah kelompok yang rentan tertular. Berikutnya, pada awal Maret dimulai vaksinasi untuk tenaga layanan publik. Termasuk di antaranya para personel TNI dan Polri.

Dia menjelaskan, vaksinasi untuk para tenaga layanan publik diperkirakan selesai dalam tempo satu sampai sebulan setengah. Selanjutnya, vaksinasi untuk masyarakat dimulai pada akhir April. Budi menegaskan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan supaya vaksinasi Covid-19 untuk 181 juta penduduk dapat rampung dalam tempo setahun. Menurut dia, proses vaksinasi harus dilaksanakan dalam waktu yang cepat.

Sebab, sampai saat ini tidak diketahui berapa lama umur vaksin tersebut di dalam tubuh manusia. “Karena uji klinis tahap III-nya belum selesai 100 persen,’’ tuturnya.

Apakah vaksin Covid-19 dari Sinovac ini usia efektifnya sama dengan meningitis yang mencapai dua tahun atau seperti vaksin influenza yangn

hanya setahun, itu belum bisa dipastikan. Namun, Budi menyatakan bahwa pemerintah mengambil angka moderat bahwa vaksin Covid-19 dari Sinovac itu umur efektifnya satu tahun.

Disesuaikan Waktu Masing-masing Forkopimda

Sementara, vaksinasi Covid-19 kedua bagi para pimpinan Forkopimda Sumatera Utara tidak dilaksanakan serentak. Di mana akan disesuaikan dengan waktu mereka masing-masing.

Hanya saja jarak antara penyuntikan vaksin kedua mulai bisa dilakukan pada kurun waktu 14-28 hari setelah vaksinasi pertama. Usai mendapat suntikan Vaksin Sinovac pertama kali pada 15 Januari 2021, maka mulai 28 Januari kemarin, Gubsu Edy Rahmayadi beserta pimpinan Forkopimda Sumut akan menjalani vaksinasi Covid-19 kedua.

“Jarak vaksin pertama dengan yang kedua itu 14 hari, maksimal 28 hari. Kalau saya sudah, kalau pak gubernur dan pimpinan-pimpinan disesuaikan waktunya,” kata Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan menjawab Sumut Pos, Minggu (31/1).

Penyuntikan Vaksin Sinovac kedua kalinya tersebut tidak dilakukan secara serentak di suatu tempat. Tetapi tim vaksinator yang mendatangi pimpinan forkopimda Sumut.

“Kemarin itu kan launching, sekalian sosialisasi ke masyarakat, bahwa gubernur, kapolda dan pimpinan lainnya juga divaksin. Kalau kedua kali ini tidak, tapi sudah berjalan,” katanya.

Pihaknya memastikan bahwa vaksinasi untuk semua tenaga kesehatan (nakes) di seluruh kabupaten/kota di Sumut akan selesai pada akhir Februari 2021.

Selanjutnya pada Maret mendatang, penyuntikan vaksin diprioritaskan bagi personel TNI/Polri, ASN dan pelaku berisiko tinggi lainnya.

“Tahap pertama ini nakes. Januari-Februari ini nakes kita tuntas divaksin. Setelah itu kelompok berisiko tinggi, TNI/Polri, ASN dan kelompok lainnya seperti perbankan, pelaku pasar, pelaku ekonomi serta orang-orang berusia 60 tahun ke atas, bahkan wartawan. Jadwalnya bulan Maret,” terangnya.

PHRI Siapkan Data

Pekerja hotel dan restoran akan segera divaksin Covid-19. Vaksinasi itu menyusul adanya permintaan data para pekerja sektor tersebut oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Ditjen P2P Kemenkes). Karena itu, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sedang menyiapkan data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia secara lengkap.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) PHRI, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pihaknya diminta menyampaikan data pengurus serta para pekerja hotel dan restoran kepada Ditjen P2P Kemenkes dalam waktu dekat untuk diikutsertakan menjalani program vaksinasi Covid-19. Batas waktu pendaftaran adalah 3 Februari 2021, pukul 13.00 WIB.

“Saat ini kita sedang mengumpulkan data-data pengurus serta pekerja hotel dan restoran di Indonesia. Data-data tersebut kita kumpulkan dengan lengkap, mulai dari NIK, alamat terakhir, sampai nomor telepon yang dimiliki dan dapat dihubungi. Para pekerja ini dapat masuk skala prioritas untuk mengikuti vaksinasi Covid-19,” ungkap Hariyadi saat diwawancarai usai mengukuhkan jajaran pengurus PHRI BPD Sumut periode 2020-2025 di Medan, Sabtu (30/1) malam.

Oleh karena itu, kata Hariyadi, pelaku usaha di bidang perhotelan dan restoran diminta segera mendaftar ke PHRI di wilayahnya masing-masing. Sebab hanya hotel dan restoran yang memiliki sertifikat tanda anggota (STA) yang dikeluarkan PHRI saja yang pekerjanya akan diikutsertakan dalam program ini.

Keberadaan STA tersebut juga berfungsi sekaligus sebagai alat validasi kebenaran usaha hotel dan restoran yang pekerjanya akan mengikuti program vaksinasi Covid-19. “Proses pendaftaran untuk memperoleh STA sangat sederhana dan dapat dilakukan secara online. Jadi, yang penting mendaftar dulu untuk mendapatkan nomor keanggotaan di PHRI. Kalau sudah terdaftar, maka hotel dan restoran tersebut dapat mengirimkan data-data pekerjanya kepada kita, baik di PHRI pusat maupun ke daerah asalnya,” jelas Hariyadi.

Menurut dia, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 ini tidak hanya positif bagi masyarakat saja namun juga bagi pekerja hotel dan restoran itu sendiri. Sebabnya, kalangan pekerja di kedua bidang ini berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar virus corona. “Dengan adanya vaksinasi tersebut, maka dapat meminimalisir risiko terpapar Covid-19,” ucapnya.

Hariyadi menyebutkan, saat ini hotel dan restoran yang terdaftar di PHRI baru sekitar 1.500-an dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 300.000-an. Padahal, jumlah hotel dan restoran berikut pekerjanya di Indonesia sangat banyak. “Saya berharap pelaku hotel dan restoran di Indonesia dapat segera mendaftar ke PHRI, sehingga dapat diprioritaskan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 dan mendapatkan banyak manfaat lainnya,” sebut dia.

Lebih lanjut Hariyadi mengatakan, program vaksinasi Covid-19 dinilai juga sebagai upaya penting yang harus dilakukan agar sektor pariwisata dapat bangkit kembali. “Kita selalu menyampaikan kepada pemerintah, jika sektor pariwisata ingin dibangkitkan maka pelakunya harus divaksin terlebih dahulu. Sebab para pekerja langsung berinteraksi dengan masyarakat dan risikonya besar,” pungkasnya.

Sementara, Ketua PHRI BPD Sumut, Denny S Wardhana menyampaikan, di Sumut jumlah hotel dan restoran yang tergabung menjadi anggota ada sekitar 200-an. Akan tetapi, hanya sekitar 80-an yang aktif STA-nya. “Makanya, kita mengajak hotel dan restoran di Sumut untuk bergabung dengan PHRI agar dapat masuk skala prioritas dalam mengikuti program vaksinasi,” ujar Denny.

Kata Denny, diperkirakan jika 200-an hotel dan restoran tersebut terdaftar seluruhnya maka jumlah pekerja yang dimiliki mencapai 15.000 orang. “Kita akan segera mengumpulkan data-data pekerja hotel dan restoran di Sumut yang sudah memiliki STA. Sementara bagi yang STA-nya tidak berlaku lagi atau yang belum memiliki, kami harapkan dapat segera menghubungi PHRI BPD Sumut untuk mengikuti pendaftaran. Dengan terdaftar, nama-nama pengurus dan pekerjanya dapat segera kita kirimkan untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19,” tandasnya. (jpc/prn/ris)