MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya membantu pemerintah meminimalisir pencemaran lingkungan, dampak dari limbah domestik, sejak September 2020 lalu PDAM Tirtanadi memperkenalkan program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2) nonperpipaan di Sumatera Utara, khususnya Kota Medan. Sejak program L2T2 ini diluncurkan, tiga bulan lalu, PDAM Tirtanadi sudah merekrut sedikitnya 7.000 pelanggan.

“PDAM Tirtanadi sebagai leadernya, program L2T2 ini juga sudah dimulai di beberapa kabupaten dan kota di Sumut, seperti Tebingtinggi, Pematangsiantar, Deliserdang, dan Sibolga,” kata Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtanadi Sumut, Kabir Bedi dalam kegiatan Safari Jurnalistik Sosialisasi Program L2T2 bersama Forum Wartawan Tirtanadi (Forwadi) di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) PDAM Tirtanadi, Jalan Perkebunan/Purwosari, Jumat (18/12).

Lebih lanjut Kabir Bedi mengatakan, dalam menjalankan programnya, PDAM Tirtanadi tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus menggandeng pihak lain, termasuk para wartawan atau media massa.

“Jadi, dalam membangun PDAM Tirtanadi ini, kita harus bergerak secara bersama-sama, tidak bisa hanya PDAM Tirtanadi saja. Maka kepedulian rekan-rekan wartawan sangat kami perlukan dalam menyajikan berita yang membangun, sehingga masyarakat mengetahui kondisi yang sebenarnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Kabir Bedi juga mengungkapkan, saat ini produksi air PDAM Tirtanadi mencapai 6.850 liter per detik atau sekitar 7 kubik per detik. “Namun itu belum cukup juga memenuhi kebutuhan masyarakat, karena idealnya dengan kebutuhan masyarakat saat ini, PDAM Tirtanadi harus memproduksi air berkisar 11.000 hingga 12.000 liter per detik. Harus membangun instalasi baru untuk memenuhi produksi air, barulah kebutuhan air bersih masyarakat Kota Medan pada khususnya dapat terpenuhi,” tandasnya.

Sementara Direktur Air Limbah PDAM Tirtanadi Sumut, Fauzan Nasution, memaparkan tentang program L2T2 yang sudah mulai aktif sejak September 2020. Dikatakannya, septik tank yang benar itu haruslah kedap dan tidak bocor. Sebab jika septik tank bocor, maka akan mencemari lingkungan. “Ketika terjadi pencemaran, tentu kesehatan akan terganggu,” ujarnya.

Menurut Fauzan, program L2T2 ini adalah program pemerintah untuk masyarakat agar tidak ada lagi pencemarana lingkungan yang dapat menyebabkan terganggunya kesehatan serta tidak ada lagi anak-anak yang stunting, maka layanan ini sangat penting dan diperlukan di Kota Medan.

PDAM Tirtanadi, sebut Fauzan, untuk limbah memiliki dua sistem yaitu perpipaan dan non perpipaan (L2T2). “Perpipaan sudah berjalan sejak tahun 1985 dengan jumlah pelanggan 20.000. Non perpipaan (L2T2) baru berjalan sejak September 2020 dan sudah bisa merekrut 7.000 pelanggan,” ujar Fauzan.

Sementara Ketua Forum Wartawan Tirtanadi (Forwadi) dalam sambutannya mengatakan, wartawan merupakan mitra strategis dalam menyampaikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan. “Kami wartawan yang tergabung di Forwadi semuanya sudah kompeten oleh Dewan Pers, harapan kami kepada pak Dirut untuk bersama – sama membangun Tirtanadi dan kami membantu pelayanan melalui pemberitaan,”kata Amrizal.

Tinjau IPLT

Pada kesempatan itu, wartawan yang tergabung dalam Forum Wartawan Tirtanadi (Forwadi) melakukan peninjauan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kacab Pemasaran Air Limbah, Lokot Parlindungan Siregar dalam peninjauan itu menjelaskan kepada para wartawan tentang pengolahan lumpur tinja. “Air limbah atau tinja yang disedot dengan mobil tangki setelah tiba di IPLT, limbah dibuang ke bak screen pemisah untuk dipisahkan limbah padat dan halusnya,” ujar Lokot Parlindungan Siregar.

Setelah itu, kata Lokot Parlindungan, limbah dikelola melalui bak equalisasi untuk distabilkan lumpurnya atau diendapkan, lalu dialirkan ke bak ticker untuk diratakan antara lumpur dan air, lalu dialihkan ke ballpress untuk memisahkan antara padatan dengan air. “Di mesin ballpress, airnya mengalir ke kolam stabiliser, dan hasil akhir airnya disalurkan ke kolam,” katanya.

Lokot lebih jauh menjelaskan, air limbah atau tinja ini benar-benar dikelola di IPLT PDAM Tirtanadi, tidak dibuang sembarangan yang dikhawatirkan dapat mencemari lingkungan. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi untuk tujuh hari ke depan, Kota Medan dan sekitarnya masih mengalami cuaca ekstrem. Hal ini dikatakan Prakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, Defri Mandoza kepada Sumut Pos di Medan, Minggu (20/12).

“Dalam seminggu ke depan untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya diprakirakan berpotensi terjadinya hujan ringan hingga Lebat terutama pada siang hingga malam hari. Hujan ini dapat juga disertai petir dan angin kencang,” ujarnyan

Hal ini, jelasnya, berdasarkan analisa pola angin gradient, yang pada saat ini terdapat belokan angin di wilayah Sumatera Utara (Sumut). Ini dapat menyebabkan pertumbuhan awan-awan hujan.

Oleh karena itu, lanjut Defri, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada, terutama ketika di jalan maupun yang bertempat tinggal di bantaran sungai. “Kita juga mengimbau warga agar tetap waspada dan antisipasi terhadap banjir yang kerap terjadi di Medan, saat terjadinya hujan lebat,” katanya.

Adapun, suhu udara untuk tujuh hari ke depan di Kota Medan, yakni 17.0-32.0°C. Sedangkan, kelembapan udara 60-98 persen. Dan angin berasal dari Timur Laut mengarah ke Barat Laut, dengan kecepatan 10-20 km/jam. “Dari data ini, tingkatannya masih sedang, namun tetap patut diwaspadai,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan M.Rizki Nugraha SE mengatakan, sampah bisa diubah menjadi energi.

Hal itu dikatakannya di hadapan konstituennya saat sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No 6 Tahn 2015 tentang Pengelolaan Persampahan di Jalan Tapian Nauli, Kel Teladan Barat, Medan Kota, Minggu (20/12), Meski begitu, dia tetap mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan, sebab menurutnya, perlu ada kesadaran bersama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Tidak membuang sampah sembarangan.

“Kita minta kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kebersihan, sehingga lingkungan kita ini menjadi bersih, sehat, bebas dari sampah,” ujar Rizki.

Dalam sosialisasi kali ini, Anggota Dewan yang duduk di komisi IV ini menyampaikan, jika sampah dikelola dengan baik, akan dapat menjadi nilai ekonomis bagi masyarakat itu sendiri dan bisa diubah menjadi energi. Seperti di Tebing Tinggi misalnya, masyarakat disana sebut Rizki Nugraha sudah bisa memanfaatkan sampah bernilai ekonomis. “Di Medan kenapa tidak kita coba,” ungkap Rizki.

Yudi Klisa tokoh masyarakat Medan Kota meminta agar dibuatkan posko agar tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan.

“Kepling menjaga posko tersebut jika sudah berdiri. Kalau disiplin, medan akan bebas dari sampah dan bebas dari banjir,” ujarnya.

Mirawardani Manurung, salah satu warga Jl Sakti Lubis memohon agar sampah yang ada di kawasan tersebut dibersihkan, karena sudah menumpuk. “Tolong agar sampah yang ada di depan salah satu rumah kosong di kawasan sakti lunis diangkut, sebab sudah menumpuk dan menganggu pemandangan,” pintanya.

Menanggapi permintaan warga tersebut, Rizki Nugraha berjanji akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Kota Medan.

Sebagaimana diketahui, Perda Pengeloaan Persampahan terdiri XVII BAB dan 37 Pasal yang bertujuan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sedangakan tujuan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat hidup bersih.

Dalam Perda tersebut juga diatur tentang hak dan kewajiban. Dimana setiap orang berhak mendapat pelayanan pengelolaan persampahan secara baik dan berkawasan lingkungan. Juga berhak mendapat perlindungan akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pemprosesan akhir sampah.

Perda ini juga mengatur tentang larangan dan ketentuan pidana. Seperti Pasal 32 dengan jelas mengatur larangan yakni setiap orang atau badan dilarang membuang sampah sembarangan di kota Medan, Menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa seizin Walikota dan menimbun sampah atau pendauran ulang sampah yg berakibat kerusakan lingkungan.(rel/tri)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan kembali menurunkan Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata Kota Medan bersama Satpol PP untuk melakukan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan ke sejumlah tempat usaha pariwisata di Kota Medan, Sabtu (19/12) malam hingga Minggu (20/12) dinihari.

Pengawasan ini dilakukan sebagai upaya antisipasi penyebaran virus corona jelang liburan Hari Natal dan Tahun Baru 2021.

Ada pun tempat usaha pariwisata yabg didatangi Tim Satgas Covid-19 Dinas Pariwisata dan Satpol PP serta dibantu personel Polrestabes Medan tersebut, di antaranya, E Spa, Istana Pub di Jalan Juanda, Distro Cafe Jalan Halat. Hasilnya, tempat usaha pariwisata tersebut ternyata belum maksimal melaksanakan protokol kesehatan.

Tidak hanya teguran keras, tim gabungan juga membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) agar pengusaha tempat usaha pariwisata mematuhi protokol kesehatan sesuai yang diamanahkan Peraturan Wali Kota Medan (Perwal) No. 27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Di Masa Pandemi Covid -19.

Sebelum turun melakukan pengawasan, tim gabungan yang juga didukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan serta Dinas Kominfo seperti biasa melaksanakan apel di halaman Kantor Dinas Pariwisata Jalan Prof H M Yamin dipimpin langsung Kadis Pariwisata Agus Suriyono. Apel turut dihadiri Kabid DDIP Dinas Pariwisata Lilik, Kasi Pamwal Satpol PP serta perwakilan Polrestabes Medan.

Dalam apel yang berlangsung jelang tengah malam tersebut, Agus menekankan, pengawasan yang dilakukan untuk memastikan apakah pengusaha tempat usaha pariwisata sudah melaksanakan protokol kesehatan seperti yang diamanahkan dalam Perwal No.27/2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19. Intinya, penekanan sosialisasi untuk mematuhi protokol kesehatan.

“Pengawasan yang kita lakukan malam ini untuk memastikan tempat usaha pariwisata melaksanakan protokol kesehatan. Sebab, jelang libur Hari Natal dan Tahun Baru 2021 akan banyak terjadinya kerumunan di tempat-tempat umum, salah satunya tempat hiburan malam. Jadi kita ingin pastikan apakah pengelola tempat sudah menerapkan protokol kesehatan apakah belum” kata Agus

Saat melakukan pengawasan, kata Agus, hal utama yang harus dikedepankan adalah memberikan sosialisasi untuk menerapkan protokol kesehatan. “Jadi tidak ada tindakan lapangan seperti pembubaran atau penghentian kegiatan. Apalagi berdasarkan arahan Bapak Presiden RI, harus adanya keseimbangan terhadap penanganan kesehatan dan penanganan ekonomi,” tegasnya.

Selesai apel, tim gabungan di bawah koordinir Kabid DDIP Dinas Pariwisata dan Kasi Pamwal Satpol PP, langsung bergerak menuju E Spa yang berada di Jalan Juanda. Di tempat tersebut, tim melihat pengusaha telah menerapkan protokol kesehatan, baik itu penyediaan wastafel cuci tangan, hand sanitizer, pengecekan suhu tubuh serta pemberian masker kepada pengunjung yang datang tanpa mengenakan masker.

Kemudian tim gabungan menyambangi Istana Pub yang lokasinya tidak jauh dari E Spa. Ternyata ada sejumlah protokol kesehatan yang tidak dijalankan pengusaha pub. Di samping tidak menyediakan wastafel cuci tangan, juga belum ada membentuk Satgas Covid-19 Mandiri serta spanduk protokol kesehatan. Atas temuan tersebut, tim gabungan pun langsung menegur keras serta membuat BAP.

Terakhir, tim gabungan mendatangi Distro Cafe yang terletak di Jalan Halat. Temuan pun sama, protokol kesehatan belum dilakukan sepenuhnya. Padahal penerapan protokol kesehatan sangat penting dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19.

“Kita minta kepada seluruh pengusaha tempat pariwisata agar disiplin melaksanakan protokol kesehatan, termasuk masyarakat selaku pengunjung guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di kota Medan,” harap Lilik seraya menegaskan tim gabungan akan terus mendatangi seluruh tempat usaha pariwisata di Kota Medan guna memastikan telah melaksanakan protokol kesehatan atau belum. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi I DPRD Medan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait penerapan prorokol kesehatan (prokes) Covid-19 ke tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan, Sabtu (19/12) malam hingga Minggu (20/12) dini hari. Dalam kesempatan itu, Komisi I mendatangi dua tempat hiburan malam di Kota Medan, yakni Holywings Bar di Jalan A. Rivai dan Shoot Bar di Jalan Kapten Pattimura Kota Medan.

Alhasil, dari pantauan Komisi I saat mendatangi kedua tempat hiburan malam tersebut, tidak ada satupun yang menerapkan prokes sesuai Perwal No.27/2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Medan. Para pengunjung bar duduk tanpa menjaga jarak, pihak management bar juga tidak mengatur tempat duduk antara satu dengan yang lain dengan jarak minimal 1,5 meter.

Melihat kondisi seperti itu, pihak Manajement Holywings Bar Medan yang diwakili secara langsung oleh Manajer Holywings, Irfan, mendapatkan peringatan dan teguran keras dari Komisi I.

Bersama Sekretaris Komisi I Habiburrahman Sinuraya dan anggota Komisi seperti Abdul Rani dan Mulia Syahputra, Robi pun meminta Irfan selaku Manager Holywings Bar agar segera membubarkan kerumunan massa yang ada di dalam Bar dengan mengurangi jumlah massa yang ada dan mengatur jarak duduk untuk pengunjung yang masih tersisa.

Menanggapi hal itu, pihak manajement Holywings Bar mengakui kesalahan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan melakukan hal yang sama dikemudian hari. Hanya saja, pihak Holywings Bar tidak mengindahkan permintaan Komisi I untuk membubarkan kerumunan massa yang ada pada malam itu.

Selanjutnya, Komisi I pun bergerak ke Shoot Bar yang terletak di Jalan Kapten Pattimura Kota Medan. Di sana Komisi I juga menemukan hal yang sama, walaupun jumlah pengunjung tidak sepadat seperti di Holywings Bar dikarenakan ukuran gedung Shoot Bar yang lebih luas. Namun tak berbeda dengan di Holywings, kepadatan pengunjung dapat dilihat dari penuhnya lahan parkir mobil kedua Bar tersebut.

Dalam kesempatan itu, Komisi I pun langsung memanggil Riskal selaku Manajer Shoot Bar. Ia pun meminta Riskal untuk segera mengatur prokes di dalam Bar.

“Seperti yang sama-sama sudah kita lihat, ini jelas melanggar prokes. Mereka di dalam duduk tanpa kalian atur jaraknya, banyak yang tak pakai masker dan kalian selaku manajemen membiarkannya saja,” tegas Habib Sinuraya.

Usai melakukan sidak ke dua lokasi, kepada Sumut Pos yang ikut serta dalam sidak tersebut, anggota Komisi I DPRD Medan menilai, jika Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan tidak dapat menjalankan fungsi Satgasnya untuk mengatur jalannya prokes Covid-19 yang tertuang dalam Perwal No.27/2020 di tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan yang merupakan counterpartnya.

Karena itu, Komisi I meminta agar Pemko Medan segara mendesak Pemko Medan, dalam hal ini Plt Wali Kota Medan untuk segera mengevaluasi kinerja dari Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan.

“Kita minta Pemko Medan untuk evaluasi kinerja Dispar Medan. Kalau tempat-tempat hiburan malam yang kita temukan pelanggaran tadi tidak bisa dicabut izinnya atau diberikan sanksi tegas lainnya, kita minta Pemko Medan copot saja Kadispar Medan itu,” tegasnya.

Senada dengan Robi, Abdul Rani juga meminta Pemko Medan untuk memberikan instruksi kepada Satpol PP Kota Medan yang merupakan counterpartnya, agar dapat secara rutin bergerak ke tempat-tempat hiburan malam di Kota Medan dan memberikan sanksi tegas sesuai Tupoksi yang dimiliki Satpol PP Kota Medan. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan perumahan dan permukiman kumuh masih menjadi polemik di Kota Medan. Pasalnya, tingginya keberadaan kawasan kumuh di sebuah kota menjadi salah satu indikator kemajuan kota itu sendiri. Sayangnya, Kota Medan yang tergolong Kota Metropolitan, masih memiliki sejumlah kawasan yang tergolong permukiman dan perumahan kumuh, namun belum tersentuh oleh program-program pemerintah.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution ST saat melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) No.4 tahun 2019 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Jalan Tuba II, Gg Mesjid, Lingkungan 13, Kel Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Minggu (20/12).

“Faktanya, pemerintah punya banyak program untuk menuntaskan masalah ini. Salah satunya, program bedah rumah yang menjadi salah satu program Dinas PKPPR (Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang). Sayangnya, masih sangat banyak masyarakat yang tidak tahu adanya program ini,” ucap Dedy Aksyari dalam Sosper yang turut dihadiri Camat Medan Denai Ali Sipahutar, Perwakilan Dinas PKKPR Medan Ranto Purba, Ustaz Syarifuddin Pasaribu dan para warga yang hadir.

Untuk itu, Dedy meminta kepada Pemerintah Kota Medan, melalui OPD terkait, perangkat Kecamatan, Kelurahan hingga kepala lingkungan agar turut menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dan program yang dimaksud menjadi tepat sasaran.

“Untuk yang lingkungannya masih tergolong kumuh, keplingnya sampaikan lah kepada warganya yang rumahnya tidak layak, bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan program bedah rumah tersebut. Tentunya dengan beberapa kriteria dan persyaratan, itu tolong disampaikan, saya di DPRD Medan bersama Dinas PKPPR siap membantu masyarakat untuk mendapatkan haknya,” ujarnya.

Dedy yang merupakan anggota Komisi IV DPRD Medan itu menjelaskan, pada Dinas PKPPR yang merupakan counterpartnya terdapat program ‘Kotaku’ atau Kota Tanpa Kumuh. Di tahun 2021, akan ada ratusan rumah yang akan dibedah oleh Dinas PKPPR.

Selain program bedah rumah, lanjut Dedy, Pemko Medan juga memiliki program ‘Tani Kota’. Masyarakat diminta untuk membentuk kelompok tani kota, dimana nantinya Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan akan mensuplai bibit-bibit tanaman dan memberikan edukasi tentang tata cara menanam di kawasan permukiman perkotaan.

Sebelumnya, Camat Medan Denai Ali Sipahutar mengucapkan terima kasih atas Sosialisasi Perda No.4/2019 yang disampaikan Dedy Aksyari di Kecamatan yang dipimpinnya. Ia berharap, pengetahuan masyarakat di Kecamatan Medan Denai atas Perda tersebut dapat membuat warganya merasakan program-program yang berkaitan dengan hal itu. “InsyaAllah Sosialisasi Perda ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah kawasan kumuh di Kota Medan, termasuk di Kecamatan Medan Denai,” pungkasnya.

(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Petugas gabungan, yakni Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara (BNNP Sumut), Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumut (Propam Poldasu) dan Detasemen Polisi Militer (Denpom) 1/5 Medan merazia lima lokasi hiburan malam. Razia dimulai dari Jumat (18/12) malam hingga Sabtu (19/12) pagi.

Sebelum melaksanakan razia, dilakukan apel terlebih dahulu dan memberikan pengarahan kepada petugas agar melaksanakan tugas sesuai dengan Standart Operasi Prosedur (SOP) apalagi di masa pandemi New Normal Covid-19.

Selanjutnya petugas gabungan langsung bergerak ke lokasi hiburan malam dan melakukan razia. Lima lokasi hiburan malam itu, yakni N KTV, S Discotique, G d’B Karaoke, BC Live Music, dan E karaoke & Lounge.

Dari razia tersebut, petugas gabungan menjaring seratusan pengunjung. Selanjutnya seluruh pengunjung dilakukan tes urine.

Hasilnya, 16 pengunjung positif menggunakan narkoba. Untuk pemeriksaan dan pengembangan, 16 pengunjung digelandang ke Kantor BNNP Sumut.

Kepala BNNP Sumut, Brigjen Pol Atrial SH melalui Kabid Pemberantasan Kombes Pol Sempana Sitepu mengatakan, razia dilakukan dalam rangka pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) khususnya di tempat hiburan malam di masa pandemi Covid-19.”Dari lima lokasi hiburan malam yang kita razia, 16 pengunjung positif menggunakan narkoba,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di Medan, Sabtu (19/12).

Pihaknya berharap, dengan adanya kegiatan tersebut khususnya di masa New Normal pandemi Covid-19 dan menjelang pergantian akhir tahun dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Ia menambahkan, BNNP Sumut akan terus melakukan razia di tempat hiburan malam. “Dengan dilaksanakannya razia ini dapat mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba, khususnya di tempat hiburan malam,” pungkasnya. (mag-1/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Menyambut Natal dan Tahun Baru, PAC Pemuda Karya Nasional Medan Perjuangan, melaksanakan kegiatan bakti sosial dengan membagikan sembako seperti beras, minyak makan,serta mie instan untuk dibagi kepada 100 kepala keluarga yang tidak mampu yang ada di sekitar Medan Perjuangan, Minggu (20/12).

Segenap kepengurusan PKN PAC Medan perjuangan di bawah Pimpinan Ledwick Silalahi,S.Kom bersama dengan Ketua ranting PKN Sidorame Barat 2 Tumpak Fransiskus,Ranting Seikera Hilir Binsar Simanjuntak,Ranting Sidorame Timur Surya Sibarani langsung memerintahkan anggotanya dari setiap ranting PKN, untuk kerja sosial membantu masyarakat di wilayah nya.

Ledwick Silalahi, selaku Ketua PAC PKN Medan Perjuangan merasa senang bisa melakukan kegiatan bhakti sosial untuk membantu masyarakat kurang mampu, apalagi di masa pandemi Covid-19. “Semua ini dilakukan demi mengikat persaudaraan antara Pemudah PKN dan masyarakat, dan sekaligus sebagai tugas kami yang harus harus selalu berada di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ketua PKN Ranting Tumpak Fransiskus dan juga pelaksana Kegiatan bakti sosial ini, mengatakan, antara anggota PKN selalu terjalin hubungan, dan bersinergi untuk melakukan kegiatan kemanusian dan kemasyarakatan .

“Kami mengimbau kepada setiap angota PKN agar masing masing selalu siaga membatu masyarakat dengan sigap, baik itu secara materi ataupun tenaga, maju terus PKN PAC Medan Perjuangan, Berjuang demi membatu masyarakat,” imbaunya. (rel)