OPERASI YUSTISI: Polsek Rambutan Kota Tebingtinggi bersama TNI dan Satpol PP ketika melakukan operasi yustisi.SOPIAN/SUMUT POS.
TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Jajaran Polsek Rambutan Resor Tebingtinggi bersama Koramil 13 0204 DS dan Satpol PP melakukan Operasi Yustisi penegakan disiplin penanganan Covid-19 di dua tempat lokasi jalan, Jalan Gunung Lauser dan Jalan Ir H Juanda, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Kamis (3/12).
OPERASI YUSTISI: Polsek Rambutan Kota Tebingtinggi bersama TNI dan Satpol PP ketika melakukan operasi yustisi.SOPIAN/SUMUT POS.
Hasilnya, sebanyak 20 orang pelajar tidak memakai masker langsung dikenai sanski sosial dengan melakukan push up sebanyak 10 kali, sedangkan bagi orang tua dan ibu-ibu dikenai sanksi dengan memegang spanduk tidak pakai masker dan langsung mengisi formulir pendataan dengan perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan yaitu tetap mematuhi protokol kesehatan.
Kapolsek Rambutan, AKP H Samosir, mengatakan Operasi Yustisi kedepan akan tetap dilakukan terus sampai benar-benar hingga penyebaran pandemi Covid-19 di Kota Tebingtinggi dan Indonesai telah berakhir. “Selain melakukan himbauan, Operasi Yustisi ini sebagai tindakan yang dilakukan oleh tim dalam rangka memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebingtinggi,” bilangnya.
Pelaksanaan Operasi Yustisi saat ini, bilang Kapolsek Rambutan AKP H Samosir, ada sekitar 25 orang yang menjalani sanksi sosial, setelah didata, mereka diberikan masker gratis dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Terutama kita mengimbau masyarakat Kota Tebingtinggi untuk melakukan gerakan 3M, memakai masker, mencuci tangan menggunakan air mengalir dengan sabun, menjaga jarak serta menjauhi kerumunan,” pinta AKP H Samosir. (ian/han)
SOSIALISASI: Koordinator Divisi Penanganan Sengketa Bawaslu Sumut menyosialisasikan Pengawasan dan Penindakan pada Tahapan Putungsura di kantor Bawaslu Labuhanbatu.fajar/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Koordinator Divisi Penanganan Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Hardi Munthe memprediksi indikasi Money politics di Pilkada 9 Desember 2020 dalam masa Pandemi Covid-19 sangat besar kemungkinan terjadi.
SOSIALISASI: Koordinator Divisi Penanganan Sengketa Bawaslu Sumut menyosialisasikan Pengawasan dan Penindakan pada Tahapan Putungsura di kantor Bawaslu Labuhanbatu.fajar/sumutpos.
“Karena ketika ekonomi masyarakat lemah akibat dampak Covid-19, maka menjadi peluang pihak tertentu melakukan money politik,” kata Hardi, Kamis (3/12), pada sosialisasi Pengawasan dan Penindakan pada Tahapan Putungsura di kantor Bawaslu Labuhanbatu.
Jika terbukti, pelanggaran money politik yang terstruktur, sistematif dan massif, akan berdampak fatal terhadap pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada, mendapat sanksi keras.
“Jika terbukti, maka sanksi diskualifikasi terhadap paslon,” tegasnya seraya menambahkan masa pelaporannya sampai hari H.
Pelaksanaan Pemilukada sejak awal dilanjutkan dengan satu syarat, wajib dengan mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Penanganan Covid-19. Maka, tambah Hardi Pilkada sesuai aturannya selain demokratis juga mesti mengedepankan Prokes Covid-19.
“Karena pelanggaran Prokes di pelaksanaan Pilkada juga potensi menjadi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK),” bebernya. Bawaslu, kata Hardi juga mengimbau Petahana yang menjadi Paslon agar menunda pelaksanaan pembagian bansos. Alasannya berdampak potensi penyalahgunaan jabatan.
“Agar pembagian bansosnya dapat ditunda hingga selesai masa Pemilukada. Karena berpotensi penyalahgunaan jabatan oleh petahana,” ungkapnya.
Selain itu juga, tidak diperbolehkannya pengumpulan massa banyak dalam suatu tempat. Kemudian, dia juga menjawab masalah seputar soal penerapan jam pencoblosan para pemilih di TPS masing-masing. Pemberitahuan pada form C7 menerapkan jam pencoblosan. Sehingga, masyarakat mesti memerhatikan hal itu. “Tujuannya, agar tidak terjadi penumpukan massa di TPS,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, bukan berarti pemilih yang terlambat atau diluar jadwal tertera pada C7 tidak lagi dapat menyalurkan hak politiknya. “Jangan gara-gara jadwal jam pencoblosan di undangan C7, tingkat ketidak hadiran pemilih menjadi tinggi,” imbuhnya.
Dalam sosialisasi itu, tampak kehadiran Ketua Bawaslu Labuhanbatu, Hardi Munthe dan para Komisioner Bawaslu Fahrizal Sahputra Rambe dan Zuliandi Simatupang. Serta Akademisi UMA, Muhammad Yusrizal. (fdh/han)
TERIMA: Bupati Langkat diwakili Wabup H. Syah Afandi menerima sertifikat tanah Pemda.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) cegah korupsi melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan optimilisasi aset di Provinsi Sumatera Utara, serta penandatanganan MoU perjanjian kerja sama dan penyerahan sertifikat tanah Pemda dan PLN, di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu(2/12).
TERIMA: Bupati Langkat diwakili Wabup H. Syah Afandi menerima sertifikat tanah Pemda.
Kehadiran Bupati Langkat, Terbit Rencana PA diwakili Wabup H.Syah Afandin didampingi Sekdakab Langkat, Dr.H.Indra Salahudin dan Inspektur Amril.
Wabup Langkat menegaskan, Pemkab Langkat siap melaksanakan arahan baik dari Pemrovsu dan pemerintah pusat, terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Hingga tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan pembangunan Lnagkat khususnya, Indonesia umumnya.
Gubsu H.Edy Rahmayadi menjelaskan, 97 pesen Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak, maka PAD serta Aset adalah sumber pendapatan yang sangat besar sehingga sangat berpengaruh dalam perekonomian dan pembangunan daerah. “Pajak ini adalah tulang punggung pendapatan kita (kepada daerah),”pungkasnya.
Untuk itu, lanjut Gubsu, kedepan sangat diperlukan penertiban pengamanan aset daerah, agar tercapai dan terverifikasi sekitar 5.800 hektare tanah eks HGU yang ada di Provsu.
Sedangkan, Dirjen Keuda Kemendagri Komedy menerangkan, bahwa realisasi APBD Provsu TA 2020 dari 33 Kabupaten/Kota harus sesuai optimilisasi penerimaan Pajak Daerah dan Optimilisasi Aset di Provsu.
Jadi implementasi ETP harus diperhatikan, karena pelaksanaan inovasi pengelolahan pajak dan retribusi wajib dilandasi dengan regulasi yang baik. Sebab itulah, komitmen bersama diperlukan guna konsistensi semua pihak serta jaringan infrastruktur dan aflikasi yang ada.
Selanjutnya, wakil ketua KPK RI Lily Pintauli Siregar, mengatakan, rakor untuk mengajak semua pihak menyelamatkan penerimaan PAD, agar tindak pidana korupsi dapat dicegah.
Jadi tujuan utamanya, cara mencegah korupsi agar tercapai dan kemudian menghasilkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, sebagaimana di sampaikan dalam UUD 1945 pada alenia ke 4.
“Kami dari KPK RI, di tahun 2020 ini fokus pada pembenahan tata kelola Pemda dengan melihat insipil yang ada. Mewujudkan optimilisasi penerimaan pajak daerah dan optimilisasi penertiban penyelamatan aset. (yas)
“Sejauh ini, optimilisasi capaian rata-rata baru 45 persen, dengan sekor tertinggi di capai oleh Pemerintah Pematang Siantar dengan capaian 82 persen, untuk capaian terendah oleh Kabupaten Nias Barat yaitu 4%,”ungkapnya.
Lalu dijelaskan Korwil l Bid.Pencegahan dan Penindakan KPK RI Brigjen Pol.Yudiawan Wibisono, bahwa prosentase kegiatan pencegahan korupsi terintegrasi di Provsu, memiliki 8 indikator intervensi pencegahan korupsi terintegrasi di Pemda. Yaitu 8 fokus Monitoring Center For Prevention (MCP) dan 38 indikator serta 103 sub indikator.
“Intinya 8 indikator yang kita harus hindari agar tidak terjadi tindak pidanakorupsi yaitu APIP, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Menejemen ASN, Tata Kelola Dana Desa, Optimilisasi Pendapatan Daerah serta Menejemen Aset Daerah,”paparnya.(yas)
Turut hadir Wagubsu Musa Rajeksah, Irjen Kemen ATR/BPN Sunrizal, Sekda Provsu, Kapoldasu, Pangdam l/BB, 15 Bupati /Walikota serta 18 Bupati/Walikota yang ikut secara Virtual.(yas)
SERAHKAN: Penyerahan bantuan sosial dari PT GM/PT SSL kepada Pemerintah Desa Batu Anam.
BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, H Muhammad Idaham melalui Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial, Rudi Iskandar Baros menyerahkan bantuan 930 paket sembako kepada warga yang terdampak banjir, Selasa(1/12) siang.
SERAHKAN: Penyerahan bantuan sosial dari PT GM/PT SSL kepada Pemerintah Desa Batu Anam.
Paket sembako tersebut berupa 10 kilogram beras dan gula, minyak makan, bubuk teh hingga satu papan telur. Rudi Baros menjelaskan, bantuan diserahkan kepada lebih kurang 930 kepala keluarga yang terdampak musibah banjir di sejumlah kawasan. Seperti di Kelurahan Setia, Marcapada Tanah Merah, Rambung Barat dan Pujidadi.
“Bantuan sembako ini kita salurkan sebagai bentuk rasa kepedulian Walikota Binjai HM Idaham terhadap warganya yang terdampak bencana banjir,” jelas Baros, Kamis (3/12).
Mantan Kabag Humas Setdako Binjai ini berharap, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir. Kata Baros, hal ini tidak terlepas dari perhatian Wali Kota Idaham yang senantiasa memperhatikan nasib warganya.
“Ini bentuk kepedulian Bapak Wali Kota kita yang tidak lama lagi akan berakhir masa jabatannya. Kita doakan semoga pak wali sehat-sehat selalu,” seru dia.
Sementara, seorang warga yang terkena bencana banjir mengucapkan terima kasih atas bantuan paket sembako tersebut. “Semoga pak wali diberi kesehatan,” pungkasnya. (ted/han)
Komisioner Bawaslu Kota Medan, M.Taufiqurrohman Munthe.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan pastikan seluruh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) sudah dilakukan rapid test terhadap 4.303 orang. Hal ini, dilakukan untuk memastikan seluruh petugas PTPS bebas terpapar COVID-19.
Komisioner Bawaslu Kota Medan, M.Taufiqurrohman Munthe.
Dalam rangka pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan tahun 2020 di masa pandemi ini Bawaslu Kota Medan memastikan jajaran pengawas yang akan bertugas terbebas dari paparan virus COVID-19.
“Untuk memastikan jajaran pengawas khususnya di TPS terbebas dari COVID-19” ungkap Komisioner Bawaslu Kota Medan, M. Taufiqurrohman Munthe kepada wartawan di Medan, Jumat 4 Desember 2020.
Taufiq juga mengatakan hal ini merupakan syarat menjadi pengawas dalam pemilihan kepala daerah sebagaimana yang diatur dalam persyaratan yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI yaitu sehat terbebas dari COVID-19.
Taufiq juga mengatakan bahwa kami menghimbau kepada masyarakat Kota Medan untuk tidak takut datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, jangan takut karena seluruh petugas yang bertugas di TPS sudah menjalani rapid test.
” Kita menghimbau kepada masyarakat Kota Medan untuk tidak takut datang ke TPS, karena di TPS tetap menggunakan protokol kesehatan COVID-19 dan petugas yang bertugas sudah menjalani rapid test,” tandas Taufiq.(gus)
BERIKAN: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA memberikan paket sembako kepada petugas kebersihan.
ELYAS/SUMUTPOS.
LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat lebih bermartabat, Bupati Langkat Terbit Rencana PA melakukan berbagai upaya memutar roda ekonomi kerakyatan hingga kepedesaan.
BERIKAN: Bupati Langkat, Terbit Rencana PA memberikan paket sembako kepada petugas kebersihan.
ELYAS/SUMUTPOS.
Hal itu ditunjukkan Terbit Rencana PA dengan memberikan bantuan sembako kepada petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup di sela-sela peringatan HUT ke-49 KORPRI Kabupaten Langkat, Senin (30/11).
Begitu juga dilanjutkan menerima audiensi pengurus AL-Hidayah Langkat dalam rangkah pelaksanaan Musda VI Al-Hidayah pada 14 Desember 2020 mendatang, di Rumdis Bupati Langkat.
Saat menghadiri Rakorpem, Bupati meminta keseriusan para kepada OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Serta bertanggungjawab terhadap masalah yang muncul diinstansinya, agar Langkat dapat meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021.
Bupati juga meminta, agar seluruh petugas puskesmas tanggap terhadap penanggulangan Covid-19. Terbit Rencana PA juga menegaskan, agar Kapuskesmas lebih peduli. Dan bila sulit dihubungi, agar segera melaporkannya dalam penanganan kesehatan pasien di kecamatan.
Sementara itu, kepada pengurus pengurus Al- Hidayah yakni Ketua Hj.Fadhila Nasution bersama Sekretaris Fitriani Siregar dan Bendahara Erly Wiliati, Bupati Langkat berpesan, agar pelaksanaan Musda merapkan protokol kesehatan. Selain itu, Bupati berharap Al- Hidayah dapat bekerjasama dengan Pemkab Langkat, sesuai tupoksinya untuk mewujudkan Langkat lebih religius.
“Saya atas nama Pemerintah mendukung pelaksanaan Musda, semoga keberadaan Al-Hidayah di Langkat dapat memberikan bimbingan positif bagi kaum hawa,”ujar Bupati.(yas/han)
TEMUI: Sejumlah pendeta GBKP dan GPDI menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana terkait izin IMB rumah dinas pendeta.SOLIDEO/sumut pos.
KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana merespons informasi yang disampaikan sejumlah pendeta dari Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), yang menemuinya di Kantor Bupati Karo, Selasa (1/12).
TEMUI: Sejumlah pendeta GBKP dan GPDI menemui Bupati Karo Terkelin Brahmana terkait izin IMB rumah dinas pendeta.SOLIDEO/sumut pos.
Dalam pertemuan itu, Pdt Masada Sinukaban mengungkapkan mulai persoalan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk rumah dinas pendeta di Desa Merdeka yang hingga kini belum terbit, hingga persoalan yang dialami jemaat gereja menyoal pengurusan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Karo.
“Terkait adanya rumah dinas pendeta GBKP di Desa Merdeka, belum keluar IMB-nya. Pun begitu ada juga para jemaat kami meminta untuk difasilitasi juga dalam hal pengurusan surat surat ke Dinas Dukcapil Kabupaten Karo,” katanya. Masada mengungkapkan, sepengalamannya dalam pengurusan IMB, harus proaktif.
“Pengalaman saya, kalau ingin melakukan pengurusan IMB, kita juga harus proaktif. Jangan menunggu panggilan baru kita datang. Inilah kadang di tengah masyarakat bahkan di medsos (media sosia), Pemda Karo seolah-olah mengurus izin sangat sulit dan lama.
Padahal setahu saya, 14 hari kerja selesai, kalau kita proaktif,” tandasnya.
Pendeta Erawati beru Kaban mengungkapkan, IMB rumah dinas Pendeta GBKP di Desa Merdeka, belum mereka peroleh. “Mohon bantuan Pemda mempermudah segala administrasinya,” tuturnya.
Bupati Karo Terkelin Brahmana yang didampingi Kabag Sosial Dekengta Surbakti, Kasi Perizinan Kabupaten Karo Inta Peri Ginting, menyatakan, akan menyelesaikan persoalan tersebut. “Dinas Perizinan dan Dukcapil, saya instruksikan bantu sesuai kewenangan dan permudah segala administrasi yang dibutuhkan, jangan diamkan. Jika ada kekurangan lakukan komunikasi, tunjukkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan yang dihadiri Pdt M. Mendrofa S. Th, Pdt Barumun Sembiring, Pdt Daniel Barus, Pdt James Kawa, dan Pdt Daut Tarigan, Bupati Karo didukung dan didoakan dalam kepemimpinan di Kabupaten Karo diberi kesehatan. (deo/han)
Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Tirtanadi, Humarkar Ritonga.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara kembali melakukan pencucian bak reservoir dan intermediate di Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) Limau Manis, guna meningkatkan kualitas air ke pelanggan.
Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Tirtanadi, Humarkar Ritonga.
Kepala Divisi (Kadiv) Sekretaris Perusahaan (Sekper) PDAM Tirtanadi, Humarkar Ritonga mengatakan, selain pencucian bak reservoir IPAM Limau Manis ini, juga dilakukan pengurasan karena terdapat endapan lumpur dan pasir yang hampir merata pada bagian dasar reservoir dengan ketinggian endapan sekitar 20 cm.
“Adapun pelaksanaan pencucian bak reservoir ini akan dikerjakan mulai Hari Jumat (4/12) pukul 22.00 WIB hingga pukul 04.00 WIB,” kata Humarkar dalam siaran persnya kepada wartawan, Kamis (3/12).
Oleh karena itu, lanjut Humarkar, wilayah yang akan mengalami gangguan yaitu di wilayah Tembung dan sekitarnya, Jalan Letda Sujono, Jalan Cemara dan sekitarnya, Jalan Pancing dan sekitarnya, wilayah Martubung dan sekitarnya, Medan Labuhan sekitarnya dan wilayah Mabar sekitarnya.
Menurut Humarkar, air akan kembali normal ke rumah pelanggan pada Sabtu (5/12) sore. Untuk itu atas nama manajemen, Humarkar memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, serta mohon doa kepada seluruh pelanggan agar pekerjaan ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tanpa ada halangan.
Kepada pelanggan yang terdampak dari pencucian Bak Reservoir dan Intermediate IPAM Limau Manis ini, sambung Humarkar, akan disiapkan mobil tangki atau dapat menghubungi call center 1500-922. (adz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi merasa harus tertatih-tatih untuk menyelesaikan hambatan membangun Sumut Sport Centre (SSC) yang akan dipergunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) 2024. Hal itu disampaikan Gubsu saat mencurahkan hati dan perasaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Curhat Gubsu Edy ini disampaikannya di hadapan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Sumut yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (2/12).
Kata Edy, adapun permasalahan yang terjadi membuat pembangunan SSC di lahan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II seluas 300 hektare yang berada di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang itu, terancam molor.
“Kami mau mengurus Sport Centre yang telah diketok presiden, yang tanggal 2 Januari 2020 start dibangun. Tanah itu dari HGU, telah dikembalikan dari pemrintah pusat ke pemerintah daerah seluas 300 hektare untuk PON 2024. Tapi ada rakyat yang melaporkan ke pengadilan dan dimenangkan oleh hakim,” bebernya.
Padahal, lanjut Gubsu, status tanah yang disengketakan mayarakat tersebut merupakan HGU PTPN II dan telah dibayarkan Pemprov Sumut ke Kementerian Keuangan. “Sudah dibayar oleh Sekda tanah ini. Masuk ke rekening Kementerian Keuangan c/q Kementerian BUMN untuk penghapusan buku tanah. Tapi status tanahnya bisa dikomplain oleh orang. Akhirnya kita harus tertatih-tatih menyelesaikan itu,” ungkap mantan ketua umum PSSI tersebut.
Tak sampai di situ, Pemprov Sumut juga diwajibkan membayar ganti rugi atas tanaman dan bangunan yang berada di atas lahan seluas 300 hektare tersebut untuk kepentingan legal opinion. “Selesai legal opinion, tak serta merta selesai. Masih proses sana sini sampai Dirkrimsus (Polda Sumut) turun tangan menanganinya,” ujarnya.
Permasalahan kembali muncul saat pihaknya akan memasukkan material untuk pembangunan SSC melalui ruas jalan di kawasan tersebut. Edy mendapat laporan, masih ada sekelompok masyarakat yang coba-coba melakukan pungutan liar agar truk yang membawa material bangunan bisa melintas menuju lahan proyek. “Kalau begini, bagaimana investor yang ingin tanamkan modal di Sumut. Jadi sulit menggeliat pendapatan di Sumut di luar sektor pajak,” tegasnya.
Gubsu pun ingin seluruh elemen masyarakat bersatu, bergandengan tangan demi kelancaran proses pembangunan pusat olahraga di Sumut itu. Sehingga Sumut nantinya bisa menjadi tuan rumah yang baik bersama Provinsi Aceh dalam pagelaran PON 2024.
“Saya bukan tidak sayang dengan rakyat saya, saya sayang. Tapi kebenaran harus ditegakkan. Demi manfaat untuk 16 juta rakyat Sumut. Untuk kemajuan harus ada progres ke depan,” pungkasnya. (prn/ila)
BERSAMA: Pjs Wali Kota Medan, Ir Arief Sudarto Trinugroho, Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan, para Kepala Sekolah dan lainnya, foto bersama di sela-sela kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) Kota Medan Tahun 2020, Kamis (3/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) Kota Medan Tahun 2020 digelar di Aula Ballroom PT Bank Sumut Medan Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kamis (3/12). Peringatan yang bertemakan Bangkitkan Semangat Wujudkan Merdeka Belajar ini juga dilakukan penyerahan piagam penghargaan dan pembagian hadiah kepada para guru pemenang lomba yang digelar dalam rangka Hari Guru Nasional.
BERSAMA: Pjs Wali Kota Medan, Ir Arief Sudarto Trinugroho, Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan, para Kepala Sekolah dan lainnya, foto bersama di sela-sela kegiatan Hari Guru Nasional (HGN) Kota Medan Tahun 2020, Kamis (3/12).
Kadis Pendidikan Kota Medan Adlan mengungkapkan kegiatan ini merupakan Puncak Peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 tingkat Kota Medan. Sesuai tema, di masa Pandemi Covid-19 ini para guru tetap harus bersemangat untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya ilmu dan pengetahuan para guru khususnya di bidang Teknologi Informasi, karena para guru diharuskan memahami dan haru mampu untuk menggunakan metode belajar melalui Dalam Jaringan (Daring). “Meskipun Situasi Pandemi Covid 19, tidak ada halangan untuk berprestasi baik guru maupun Siswa. walaupun melalui Daring Proses belajar mengajar tatap berjalan dengan baik,” kata Adlan.
Kemeriahan Puncak Peringatan Hari Guru tahun 2020 tingkat Kota Medan semakin bertambah dengan hadirnya Pjs Wali Kota Medan Ir Arief Sudarto Trinugroho MT di tengah para Guru. Dalam sambutannya, Arief mengatakan, seorang guru merupakan sosok yang menjadi motor pendorong perubahan di Indonesia. Guru memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sifat guru yang pantang menyerah dan senantiasa terus berjuang di tengah segala keterbatasan, diakui telah mampu mendidik generasi bangsa menjadi generasi unggul yang memiliki sifat nasionalisme yang tinggi.
Dikatakan Pjs Wali Kota Medan, tantangan para guru tahun ini memang sangat berbeda dibanding sebelumnya. Tidak pernah tercatat dalam sejarah, bahwa kegiatan belajar mengajar harus dilakukan dari rumah dengan mengandalkan gawai. Para guru dipaksa beradaptasi dengan cepat, beralih menggunakan teknologi, mengubah metode belajar, bekerja sekuat tenaga agar anak didiknya bisa terus mengenyam pendidikan yang terbaik.
“Para guru juga dituntut untuk menyadari bahwa kita sekarang hidup di era revolusi 4.0. Bahkan ada beberapa negara yang mulai menyambut revolusi 5.0. Jadi para guru jangan tertinggal daripada anak didiknya. Apalagi para generasi millenial yang sangat akrab dengan teknologi. Para guru tidak boleh ketinggalan, kita tidak bisa mengajar dengan teknologi yang lama karena zaman semakin berkembang sehingga para guru mau tidak mau harus belajar dan melek teknologi,” jelas Pjs Wali Kota Medan.
Pjs Wali Kota Medan juga mengungkapkan bahwa interaksi antara guru dan murid memang diakui menjadi sedikit terkendala. Perjuangan para guru di era pandemi ini memang sangat luar biasa. Guru dituntut untuk bisa membuat para anak didik tetap belajar dengan antusias dan mampu memotivasi para anak didik untuk bisa menjadi pembelajar mandiri.
“Situasi ini bisa dipandang dari sudut pandang yang positif maupun dari sudut pandang yang negatif. Positifnya, para guru akhirnya dipaksa untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menyusun bahan ajar agar seluruh materi bisa tersampaikan dengan baik dan benar meskipun dibatasi ruang dan jarak,” ungkapnya.
Sedangkan dari segi negatif, kata Pjs Wali Kota Medan, belajar daring dari rumah ini membuat para murid susah berkonsentrasi karena kerap terkendala gangguan jaringan. Kegiatan yang melibatkan interaksi antara murid dengan guru juga sama sekali tidak bisa dijalankan. Demikian juga dengan kegiatan ekstrakurikuler, hampir tidak ada yang bisa dilaksanakan saat ini.
“Tingkat stres yang tinggi juga diakui terjadi pada murid dan orangtuanya. Para orangtua banyak yang tidak sabar ketika harus membantu anak-anak mereka belajar dari rumah. Untuk itu, harus ada sinergi kerjasama yang kuat antara para guru dengan orang tua untuk mendukung keberhasilan proses belajar anak. Saya berharap para guru tidak hanya menjadi sosok yang sekedar mengajar, namun juga bisa menjadi sosok yang menggerakkan perubahan dan membentuk karakter bangsa,” harapnya.
Dalam acara yang berlangsung khidmat dan tetap mentaati Protokol Kesehatan ini hadir juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Adlan, Perwakilan Bank Sumut, Ali Akbar Putra dan Kepala Sekolah serta Koordinator Cabang Dinas Pendidikan Kota Medan.
Dalam kesempatan tersebut, Pjs Wali Kota Medan didampingi Kadis Pendidikan Kota Medan menyerahkan hadiah kepada kepada para pemenang. Selain itu, Pjs Wali Kota Medan juga menerima buku Kadis Pendidikan Kota Medan dan buku kepala sekolah menulis.(map/ila)
