MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kebakaran terjadi pada Hotel Pelangi di kawasan Jalan Jamin Ginting, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Minggu (3/1), sekitar pukul 14.30 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut.

“Iya, baru sekitar satu jam yang lalu terjadi kebakaran di Hotel Pelangi di kawasan Medan Tuntungan. Yang terbakar memang tidak banyak, hanya ada 1 kamar saja yang terbakar,” ucap kepala Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (P2K) Kota Medan, Albon Sidauruk saat dihubungi Sumut Pos, Minggu (3/1) pukul 15.36 WIB.

Dikatakan Albon, karena kebakaran yang terjadi tidak begitu besar, ditambah lokasi kebakaran yang tidak berada di lokasi jalan sempit, pihaknya pun tidak mengalami kesulitan yang berarti dalam memadamkan api.”Begitu dapat info, selang beberapa menit petugas kita langsung ke lokasi. Proses pemadaman sebentar saja, gak sampai setengah jam sudah padam,” ujarnya.

Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun untuk total kerugian, Albon mengaku belum mendapatkan informasi yang dimaksud. Sedangkan untuk penyebab peristiwa kebakaran di Hotel tersebut, dikarenakan penggunaan peralatan listrik oleh penghuni hotel. “Jadi saat ini hotel itu kan memang digunakan untuk para pengungsi dari Rohingya, mereka ditampung di sana. Mungkin mereka teledor waktu memakai peralatan listriknya,” jawabnya.

Dijelaskan Albon, kejadian kebakaran di Hotel Pelangi kemarin, bukanlah peristiwa kebakaran pertama yang ditangani Dinas P2K Kota Medan pada tahun 2021 ini. Sebab dalam 3 hari pertama tahun 2021 kemarin, Dinas P2K Kota Medan telah 3 kali melakukan pemadaman kebakaran.

“Sama Hotel Pelangi ini sudah 3 peristiwa (kebakaran), tapi ada 1 di kawasan Deliserdang, bukan Medan, tapi kita juga yang memadamkannya. Di tanggal 1 Januari ada 1 kebakaran, di tanggal 2 kemarin ada juga ada 1 kebakaran dan karena ada kebakaran di Hotel Pelangi sore ini (kemarin), maka total jadi ada 3,” jelasnya.

Untuk itu, Albon pun mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan dan sekitarnya untuk lebih peduli dengan peralatan listrik dan hal-hal lainnya di rumah masing-masing yang berpotensi dalam menyebabkan kebakaran.

“Sebab dari hasil analisa kita, lebih dari 95 persen peristiwa kebakaran yang terjadi adalah akibat kelalaian dari masyarakat atau penghuni dari bangunan itu sendiri. Arus pendek, peralatan listrik, kompor dan peralatan rumah tangga lainnya masih menjadi alasan utama terjadinya kebakaran yang kita tangani,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, anggota Komisi IV DPRD Medan, Dedy Aksyari Nasution meminta Dinas P2K Kota Medan untuk terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya arti pencegahan kebakaran di Kota Medan. “Manfaat perangkat di Kecamatan dan Kelurahan hingga kepala-kepala lingkungan dalam menyosialisasikannya,” ujar Dedy.

Sebab tak dapat dipungkiri, Dinas P2K Kota Medan tidak hanya memiliki tugas dalam memadamkan peristiwa-peristiwa kebakaran yang terjadi, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan. “Itu sebabnya berkali-kali kita mengatakan, bahwa namanya saja sudah Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran atau P2K. Artinya, selain memadamkan, mereka juga harus punya peran dalam mencegah,” tegasnya.

Diungkapkan Dedy, tahun 2019 dan tahun 2020, Komisi IV selaku counterpart Dinas P2K tidak melihat adanya penurunan jumlah kebakaran di Kota Medan, bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka di tahun 2021 ini, pihaknya berharap Dinas P2K dapat memaksimalkan fungsinya dalam pencegahan kebakaran di Kota Medan.

Apalagi di akhir tahun lalu, tepatnya di bulan Desember 2020, Dinas P2K Kota Medan telah meluncurkan aplikasi e-Damkar yang disebut dapat mempermudah masyarakat dalam melaporkan peristiwa kebakaran dan memudahkan Dinas P2K Kota Medan dalam merespon serta menjangkau lokasi kebakaran sehingga berpengaruh dalam peningkatan respon time. “Jadi kita mau, di tahun 2021 ini angka peristiwa kebakaran di Kota Medan dapat menurun secara signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2020. Kita berharap semua yang ada saat ini dapat dimaksimalkan,” pungkasnya.

(map/ila)

BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Jembatan Titi Dua Sicanang, Kelurahan Belawan Sicanang, Kecamatan Medan Belawan, tidak dapat diselesaikan sampai rampung di tahun 2020. Hal ini membuktikan perencanaan dalam membangun jembatan tersebut tidak matang.

Demikianlah ditegaskan Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, Minggu (3/1). Dikatakanannya, anggaran yang sudah dianggarkan senilai Rp13 miliar lebih untuk pembangunan jembatan itu ternyata tidak cukup, mengingat adanya perubahan rancangan desain jembatan dengan memperpanjang hembatan yang tadinya 40 meter menjadi 60 meter.

Dengan perubahan desain itu, ia menduga kurang matangnya perencanaan untuk pembangunan jembatan tersebut. Sehingga, pembangunan jembatan itu hanya sebatas pondasi sisi ujung jembatan.

“Kita tahu, di dinas itu banyak orang teknik. Masa hanya menganggarkan dan merencanakan untuk jembatan kecil di kelurahan tidak matang perencanaannya. Saya pikir ini keteledoran dan kecerobohan dalam merancang sebuah jembatan,” tegasnya.

Dijelaskan Ketua DPD PAN Kota Medan ini, anggaran yang sudah dikeluarkan harus terukur untuk pembangunan jembatan tersebut. Jadi, tidak ada alasan bagi dinas terkait adanya faktor lain yang membuat gagalnya jembatan itu tidak rampung. Sebab, jembatan tersebut sudah menjadi sorotan publik.

“Untuk apa kita bayar konsultan perencanaan, sehingga ini bisa jadi begini. Kami tegaskan, DPRD selama ini tidak pernah menghambat proses pembangunan, ketika diusulkan anggaran kami sahkan. Tapi sekarang kenyataannya ada kesalahan dalam perencanaan,” kesal Bahrum.

Mengenai pelaksanaan yang sudah berlangsung, kata Bahrum, pembangunan pondasi yang sudah terlaksana sisa anggarannya akan dikembalikan atau Silpa. Khusus jembatan sicanang tidak ada refocussing, tetapi efesiensi anggaran yang sudah terserap terhadap pembangunan pondasi yang sudah terlaksana.

“Harapannya dengan pembangunan pondasi yang sudah terlaksana, sisa anggaran harus dikembalikan dan akan diaudit untuk disampaikan LPJ-nya ke DPRD. Untuk sisa pembangunan, sudah dianggarkan Rp9 miliar, semoga segara dilanjutkan pembangunannya paling cepat di Januari 2020,” harap Bahrum.

Sementara itu, pelaksana proyek dari Direktur PT Bahtera Sukses Indonesia, Firman mengakui, pelaksanaan pembangunan jembatan sicanang hanya untuk pembangunan ketahanan tanah dan pondasi, karena ada perubahan desain ukuran jembatan tersebut.

“Jadi, anggaran Rp13 miliar untuk pembangunan jembatan itu hanya sebatas pondasi saja. Anggarannya tidak semua habis, sisanya Silpa dan akan dikembalikan. Jadi, kelanjutan pembangunan dilaksanakan di tahun 2020. makamya kami mengerjakan untuk pondasi saja,” pungkas Firman. (fac/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kota Medan masih menempati urutan pertama terbanyak kasus tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2020. Dari 33 kabupaten/kota di Sumut, 27 di antaranya terdapat persoalan kasus tindak pidana korupsi.

“Dari 33 kabupaten, kota di Sumatera Utara, terdapat 27 kabupaten, kota yang masih mengalami masalah korupsi, yang mana Kota Medan menempati posisi terbanyak terjadinya kasus korupsi sepanjang 2020,” kata Koordinator Sentra Advokasi Untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdaR), Ibrahim dalam paparan catatan akhir tahun, di Kantor SAHdaR, Rabu (29/12) lalu.

SAHdaR mencatat di antaranya, ada 7 kasus tindak pidana korupsi yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan yakni, kasus suap Wali Kota Medan, suap di Dinas PU oleh ASN, Penggelapan Materai Pos, Suap Bansos DPRD Sumut.

Kemudian, di urutan kedua kasus korupsi terbanyak diraih Kota Binjai. Di antaranya, kasus suap jabatan oleh kepala seksi pemerintah Kecamatan Binjai Kota dan suap penggunaan alat berat oleh ASN di Binjai.

“Urutan berikutnya ada Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara, Karo, Nias Selatan, Labuhanbatu Selatan, Tanjungbalai, Batubara, Langkat, Humbang Hasundutan, Siantar, Toba Samosir, Madina dan Pakpak Bharat,” paparnya.

Sepanjang tahun 2020, SAHdaR juga mencatat 8 kasus korupsi terjadi di daerah pedesaan. Anggaran dana desa yang diperuntukan untuk pembangunan desa masih menjadi bancakan para perangkat desa.

“Kasus-kasus yang kami catat telah disidangkan di Pengadilan Negeri Medan antara lain, Korupsi Kepala Desa Manjanggut I dan Desa Mahala di Daerah Pakpak Bharat, Korupsi Kepala Desa Narumonda yang dilakukan selama 6 kali tahun anggaran yakni 2010 sampai 2016 di daerah Toba Samosir,” urainya lagi.

Kemudian, kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Bubun beserta Sekretaris Desa, korupsi oleh Kepala Desa Tanjungpurba di Deliserdang, korupsi oleh Kepala Desa di Padanglawas Utara, serta kasus korupsi oleh Ketua Operasional Badan Usaha Milik Desa di Padanglawas.

“Total kerugian negara dan daerah akibat korupsi sepanjang tahun 2020 berjumlah Rp268.269.129.925. Sementara itu, total nilai suap yang beredar dari kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp7.345.526.785,” ujarnya.

Sejak Januari 2020 sampai dengan Desember 2020, SAHdaR telah melakukan pemantauan terhadap kasus korupsi yang terungkap ke publik dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan terjadi penurunan terhadap jumlah kasus korupsi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Di tahun 2020, kami mencatat terdapat 83 Register Perkara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Medan. Diketahui terjadi penurunan jumlah kasus yang disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang sebelumnya terdapat 79 kasus korupsi pada tahun 2018 (128 Register Kasus), dan 48 kasus (87 register) di tahun 2019, sementara di tahun ini hanya ada 47 kasus korupsi (83 Register Kasus),” ujarnya.

Menurutnya, penurunan kasus korupsi diduga disebabkan karena tahun politik, sehingga jumlah penanganan kasus dan penindakan terhadap kasus korupsi menjadi lebih rendah.

“Beberapa kasus yang disidangkan tahun ini kami catat berasal dari kasus-kasus yang belum disidangkan di tahun sebelumnya. Sebagian lagi merupakan kasus yang sudah pernah disidangkan namun mengalami pengembangan. Antara lain, seperti kasus Suap Interplasi mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan kasus Pengelolaan Pendidikan Jarak Jauh di Nias Selatan,” pungkasnya. (man/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara pada 2021 ini masih belum prioritas dibanding sektor lain, yakni kesehatan dan pertanian. Alasannya, tentu mengingat pandemi Covid-19 belum berakhir melanda wilayah ini.

Salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumut di bidang pekerjaan fisik seperti Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, mengamini bahwa kondisi anggaran mereka masih terkena pemangkasan di 2021 untuk penanggulangan bencana nonalam Covid-19.

“Besar anggaran 2021 pada sumber APBD murni hampir sama/berkurang sedikit dari tahun 2020, kira-kira Rp436 miliar,” kata Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi pada Dinas BMBK Sumut, Iswahyudi menjawab Sumut Pos, Minggu (3/1).

Diakui dia, sepanjang 2020 pihaknya hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan mendesak dan darurat saja. Kondisi tahun lalu tersebut menurutnya tidak bakal jauh berbeda pada 2021 ini.

“Prioritas pada pekerjaan yang mendesak dan darurat seperti perbaikan badan jalan akibat longsor yang terjadi di 2020, pembangunan tembok penahan/bronjong, perbaikan jembatan-jembatan,” katanya.

Seperti diketahui, Pemprov Sumut memang masih prioritaskan bidang kesehatan dan pertanian di masa pandemi ini. Kedua bidang ini difokuskan, lantaran untuk menjaga kesehatan dan ekonomi masyarakat pada kondisi adaptasi kebiasaan baru (AKB) saat ini.

Gubsu Edy Rahmayadi sudah memunculkan isyarat ini sejak menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Provinsi Sumut TA. 2021 dari Presiden Jokowi, belum lama ini. Selanjutnya di momen refleksi akhir tahun kemarin, ia mengatakan hal serupa.

Ditegaskan Edy, Pemprov Sumut akan tetap memprioritaskan program yang menyejahterahkan masyarakat. Sebab selama pandemi, salah satu sektor yang terdampak yakni perekonomian masyarakat.

“Dengan kondisi yang seperti ini, kondisi Covid-19 yang belum bisa kita prediksi di tahun 2021, dengan segala batas kekurangan dan kemampuan. Kita alan berbuat secara prioritas untuk rakyat kita,” katanya, Rabu (30/12).

Gubsu berharap pandemi Covid-19 dapat segera berakhir sehingga kehidupan masyarakat bisa kembali normal seperti semula. “Kesehatan prioritas, berarti kita menyiapkan kembali dana mengantisipasi tentang kondisi kesehatan. Kesehatan jelas dampaknya ekonomi,” katanya.

Pemprov Sumut juga akan mengupayakan segala kekurangan di bidang pangan, seperti stok bawang merah, bawang putih, cabai dan sebagainya. “Kekurangan ini harus kita bahas kembali,” katanya.

Gubernur mengakui, akibat pandemi Covid-19 pelaksanaan pembangunan terkhusus beberapa program prioritas pembangunan Sumut terganggu. Dana APBN TA 2020 untuk Sumut sebesar Rp7 triliun yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang sudah direncanakan pun harus disesuaikan dengan kondisi pandemi.

“Program prioritas itu ada ketenagakerjaan yang harus kita bangkitkan, pertanian, peternakan, pariwisata, serta infrastruktur. Itu semua terganggu akibat adanya Covid-19. Kita tidak boleh berhenti, kita hadapi ini dengan seksama dan harus bahu-membahu serta bergandengan tangan sehingga kita mampu keluar dari kesulitan ini,” ujarnya. (prn/ila)