MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang melakukan koordinasi Manajemen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Polda Sumut, untuk menyelamatkan aset-aset negara yang masih dikuasai oleh pihak asing.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK Brigjen Yudirawan kepada sejumlah wartawan, usai berkoordinasi dengan Kapolda Sumut Irjen Martuani Sormin di Mapolda Sumut, Senin (30/11).

“Kami berkoordinasi dengan Polda Sumut untuk memanajemen aset pemerintah yang masih banyak dikuasai pihak asing di Sumut,” ungkap Yudirawan.

Koordinator Wilayah (Korwil) I Bidang Pecegahan dan Penindakan, yang membawahi 8 provinsi tersebut, menjelaskan, satu yang dikoordinasikan adalah manajemen asset Universitas Sumatera Utara (USU) dan PTPN II.

“Kami berkoordinasi dengan Polda Sumut dan Kejaksaan, untuk menangani manajemen aset ini, untuk membuat surat kuasa khusus, agar aset tersebut tidak hilang, termasuk optimalisasi masalah penerimaan pajak daerah. Dan ini tidak boleh bocor, seperti halnya pajak restoran dan lain sebagainya, yang disetor ke Bank Sumut,” jelas Yudirawan lagi.

Yudirawan juga mengatakan, optimalisasi pemungutan pajak perlu dilakukan, aga tidak terjadi kebocoran yang berakibat pada tindak pidana korupsi. Dia mengakui, sinergitas KPK dengan Polda Sumut cukup baik. Beberapa kasus-kasus yang ditangani KPK tetap dilakukan koordinasi dengan Polda Sumut. Demikian juga sebaliknya, Polda Sumut selalu berkoordinasi dengan KPK, jika ada kasus-kasus korupsi yang mengalami hambatan.

“Pada intinya, koordinasi KPK dengan Polda Sumut dalam menangani kasus-kasus, berjalan cukup baik,” katanya.

Sementara itu, Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin mengatakan, pihaknya dalam menangani kasus korupsi tetap berkoordinasi dengan KPK. Dalam hal ini, apa yang menjadi kesulitan yang dialami selalu berkoordinasi dengan KPK.

“Tapi sampai saat ini hambatan yang dialami penyidik belum ada,” ujarnya.

Terkait penanganan kasus korupsi di jajaran Polda Sumut, lanjutnya, terjadi penurunan. Hal itu disebabkan pandemi Covid-19. Tapi yang paling banyak adalah laporan masyarakat tentang penyalahgunaan wewenang, terkait bantuan tunai dan bantuan sosial.

“Yang pasti, apa yang menjadi kesulitan penyidik dalam menangani kasus korupsi, kami minta bantuan KPK. Tapi sampai saat ini, penyidikan belum ada yang mengalami hambatan,” pungkas Martuani. (mag-1/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Gerindra, Dedy Aksyari Nasution, meminta Pemko Medan memastikan kriteria warga yang layak disebut sebagai warga miskin dan wajib diberikan bantuan sosial (bansos), baik dari Kementerian Sosial (Kemensos) maupun dari Pemprov ataupun Pemkab dan Pemko, khususnya Kota Medan.

Menurut Dedy, sampai saat ini, bila merujuk kepada kriteria-kriteria warga miskin yang disebutkan oleh pemerintah, banyak masyarakat tidak mampu yang pada akhirnya tidak dimasukkan dalam golongan warga miskin, hanya karena tidak memenuhi kriteria-kriteria tersebut.

“Misalnya lantai rumahnya harus berlantai tanah. Saya rasa saat ini sangat sulit menemukan warga Medan yang rumahnya berlantai tanah. Lalu penghasilan di bawah Rp400 ribu per bulan, ini juga sangat sulit ditemukan. Kalau harus begitu, ya susah. Maka kami minta Pemko Medan memastikan lagi, bagaimana kriteria warga miskin itu,” ungkap Dedy, saat menggelar Sosialisasi Perda No 5 Tahun 2015, tentang Penanggulangan Kemiskinan di Rumah Juang Dedy Aksyari, Jalan Kemiri 2, Kelurahan Sudirejo 2, Kecamatan Medan Kota, Minggu (29/11) lalu.

Dedy mengaku, daia terus melakukan sosialisasi Perda No 5/2015, agar semakin banyak masyarakat yang tahu tentang hak mereka sebagai warga kurang mampu dari pemerintahnya, termasuk cara mendapatkan bantuan tersebut.

“Karena masalah yang paling krusial adalah masalah kemiskinan, masalah ini harus jadi perhatian lebih bagi pemerintah. Kalau masalah kemiskinan dapat diselesaikan, tentu masalah-masalah yang lain akan jauh lebih mudah untuk menyelesaikannya,” jelasnya.

“Masyarakat juga harus proaktif untuk mencari informasi, melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dan berkoordinasi dengan kepala lingkungannya. Dan satu lagi yang paling penting, harus jujur. Bila memang berhak silakan urus bantuannya. Tapi kalau memang ada yang lebih berhak, berikan kesempatan masyarakat lain yang lebih berhak,” tegasnya.

Pada kesempatan yang turut dihadiri Camat Medan Kota Tengku Chairuniza, tokoh masyarakat Marajuang Harahap, dan warga sekitar tersebut, Dedy memberikan kesempatan bagi sejumlah warga untuk menyampaikan aspirasinya, tentang penanggulangan kemiskinan di Kota Medan.

Nurlaili, seorang warga sekitar, mengaku keluarganya merupakan warga miskin yang hingga kini tak mendapatkan bantuan dari berbagai aspek, termasuk bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), bantuan BPJS Kesehatan gratis, hingga bantuan pendidikan untuk anak-anaknya.

“Anak saya 3, suami saya penarik becak, kami tidak mampu. Faktanya, kami tak dapat PKH, bantuan kesehatan juga tak ada, bantuan pendidikan untuk anak-anak saya juga tak ada. Dan tak ada pula yang membantu kami untuk mendapatkan bantuan itu,” keluhnya.

Mendengar keluhan itu, Dedy pun meminta Nurlaili segera menemui kepala lingkungan tempat tinggalnya, dan mengurus semua yang dibutuhkan sebagai persyaratan untuk jadi penerima bantuan dimaksud.

“Kalau sudah selesai, koordinasikan ke rumah juang ini, kami akan bantu apa yang bisa dibantu, agar nanti bisa mendapatkan bantuan. Atau kalau dalam mengurus persyaratannya juga menemui kendala, kami di rumah juang ini akan membantu setiap warga miskin yang membutuhkan, untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya,” pungkasnya. (map/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi mengaku, belum mendapat laporan ihwal hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) tahap ujian tertulis dan penulisan makalah. Satu di antaranya, mengenai tidak adanya peserta yang lulus pada JPTP Biro Hukum Setdaprov Sumut.

Meski demikian, menurut Edy, jika diketahui tidak ada peserta yang lolos untuk posisi tersebut, maka seleksi terbuka akan kembali diulang.

“Saya belum dapat laporan. Kalau tidak ada yang lolos seleksi, akan diulang lagi seleksinya. Ke depan bakal dibuka lagi. Kan harus ada jabatan Kepala Biro Hukum,” ungkap Edy di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Senin (30/11).

Edy kembali menekankan, hal itu harus segera dilakukan, sebab jabatan Kepala Biro Hukum di Pemprov Sumut tidak boleh kosong. Dia berharap, saat seleksi jabatan Biro Hukum Pemprov Sumut kembali dibuka, banyak ASN berlatar pendidikan hukum untuk ikut mendaftar.

“Nanti kami sosialisasikan lagi. Mudah-mudahan orang hukum mau mendaftar, sehingga bisa diseleksi,” jelasnya.

Seperti diketahui, Panitia Seleksi JPTP lingkup Pemprov Sumut, telah mengeluarkan pengumuman Nomor: 014/SJPTP/XI/2020, tentang Hasil Seleksi Ujian Tertulis dan Penulisan Makalah Peserta Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pemprov Sumut, pada 28 November 2020. Dari 19 jabatan yang dilelang, ternyata tak satu pun peserta seleksi Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut yang lulus di tahapan ujian tertulis dan pembuatan makalah. Padahal hanya terdapat 2 peserta saja yang dinyatakan lulus tahap seleksi berkas pada JPTP dimaksud, yakni atas nama Antony Sinaga dan Tatang Darmi.

Seperti diberitakan sebelumnya, sebanyak 95 peserta lulus ujian tertulis dan penulisan makalah dalam seleksi terbuka JPTP Pemprov Sumut 2020. Hasil ini diketahui berdasarkan pengumuman Nomor 104/SJTP/XI/2020 tertanggal 28 November 2020, melalui website resmi Pemprov Sumut di www.sumutprov.go.id, Sabtu (28/11) lalu.

Pada pengumuman tersebut, Panitia Seleksi JPTP Pemprov Sumut menyampaikan, dari 157 peserta yang mengikuti ujian tertulis dan penulisan makalah pada 23 November lalu, hanya 95 peserta yang dinyatakan lulus. Sedangkan 62 peserta lainnya tidak lulus. Uniknya, untuk jabatan Kepala Biro Hukum yang diikuti 2 peserta, tidak ada yang lulus. Dengan begitu, tersisa 18 jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan diisi.

Selanjutnya, 95 peserta yang lulus ujian tertulis dan penulisan makalah itu, berhak mengikuti ujian tahapan 3, yakni assesment test, yang akan digelar pada 30 November-1 Desember 2020 di Aula BPSDM Sumut, Jalan Ngalengko Medan, mulai pukul 08.00 WIB. Pada ujian tahap 3 ini, peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum ujian dimulai, dengan membawa peralatan tulis, daftar riwayat hidup, dan pasfoto berwarna ukuran 4×6 centimeter sebanyak satu lembar. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Medan di Hotel Inna Dharma Deli, Senin (30/11), dinilai cacat hukum. Pasalnya, Muscab tersebut terindikasi melanggar Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, sebagai hukum tertinggi setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010.

Sekretaris Kwarran Medan Johor, Iskandar mengungkapkan, Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan yang digelar kemarin, melanggar Angaran Rumah Tangga Pasal 67 ayat 7 Poin B dan C. Pada pasal tersebut, Poin B berbunyi, ‘Apabila musyawarah tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka 3 bulan setelah berakhirnya masa kepengurusan, kwartir daerah berkoordinasi dengan Mabicab untuk segera membentuk tim persiapan Muscab atau caretaker’. Dan pada Poin C disebutkan, ‘Ttim persiapan Muscab ditetapkan dengan surat keputusan kwartir daerah dan bertugas melaksanakan musyawarah’.

“Jadi Muscab tersebut jelas-jelas melanggar dan tidak mematuhi Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Untuk itu kepada Panitia Muscab, untuk mempertimbangkan dampak dan tuntutan hukum yang bisa saja dilakukan, baik secara pidana maupun perdata,” ungkap Iskandar, dalam siaran pers yang diterima Sumut Pos, Senin (30/11).

Iskandar berharap, Gerakan Pramuka sebagai organisasi pengkaderan generasi muda, harus taat kepada hukum.

“Sebagai upaya pembentukan karakter pemuda, maka kepada orang-orang dewasa, baik pengurus kwartir maupun para pembina Pramuka, harus memberikan contoh ketaatan terhadap hukum yang berlaku,” jelasnya.

Hal senada disampaikan Bambang Hendrawan, selaku Sekretaris Kwarran Medan Tuntungan. Dia menilai, persyaratan calon ketua yang dibuat panitia, terindikasi ada upaya pembunuhan karakter kepada seorang bakal calon ketua.

“Pasalnya, di persyaratan ada berbunyi bakal calon diminta pernyataan tidak pernah dipidana dengan kekuatan hukum tetap. Ini jelas terjadi pembunuhan karakter kepada sseorang bakal calon ketua,” sebutnya.

Dia juga menilai, Muscab tersebut cacat hukum dan prematur.

“Panitia Muscab Kwarcab Kota Medan juga ditandatangani oleh seorang calon yang bukan lagi Ketua Kwarcab. Dan semestinya, nama-nama bakal calon Ketua Kwartir yang sudah dijaring, harus dipublikasikan ke Kwartir Ranting minimal satu bulan sebelum Muscab, sesuai Pasal 92 Ayat 2 Anggaran Rumah Tangga. Namun yang terjadi, nama-nama bakal Calon Ketua Kwarcab Kota Medan baru dipublikasikan ke Kwarran, 2 hari sebelum Muscab. Ini jelas melanggar aturan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka,” ujar Bambang.

Bambang juga mengklaim, beberapa Kwarran Gerakan Pramuka, menolak penyelenggaraan Muscab Gerakan Pramuka Kota Medan ini, karena dinilai ilegal atau cacat hukum. (rel/adz/saz)