MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sikap tegas Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, didukung penuh Forum Bhinneka Tunggal Ika, soal pembubaran segala bentuk kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.

Hal tersebut disuarakan Forum Bhinneka Tunggal Ika kala berorasi di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Senin (23/11) lalu. Sikap tersebut merupakan tindak lanjut atas wacana Pemko Medan yang ingin membuka bioskop di Kota Medan dalam masa pandemi Covid-19.

Melalui pernyataan sikap massa aksi, diminta kepada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Sumut maupun Satgas Mebidang, agar memproses secara hukum terhadap orang atau kelompok yang melakukan kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan.

“Ancaman penyebaran Covid-19 masih menghantui masyarakat Sumut. Karena itu, kami sebagai warga Sumut menolak dengan tegas apabila ada kelompok atau pihak-pihak lain, baik dari dalam maupun luar Sumut yang melakukan kegiatan pengumpulan massa dalam jumlah besar yang melanggar protokol kesehatan Covid-19,” ungkap penanggung jawab aksi, Martin Bangun dan Sudiono Praka.

“Kami sangat mendukung dan apresiasi sikap Pak Gubernur dan Pak Kapolda yang dengan tegas siap membubarkan kegiatan yang menciptakan kerumunan massa tersebut di seluruh wilayah Sumut, termasuk Medan,” sambungnya.

Selanjutnya massa aksi menyampaikan dengan tegas, menolak provokator pihak-pihak yang mengucapkan pernyataan bernada ujaran kebencian sehingga dapat memecah-belah bangsa dan kesatuan negara Republik Indonesia.

“NKRI harga mati,” teriak mereka.

Adapun dalam aksi itu, massa dari forum tersebut memberikan pernyataan sikapnya kepada sejumlah wakil rakyat yang bersedia menyambut mereka. Antara lain Wakil Ketua DPRD Sumut Rahmansyah Sibarani, Subandi, dan Rudy Hermanto. DPRD Sumut mengapresiasi aspirasi tersebut di mana sejalan dengan dorongan yang mereka berikan kepada Pemprov Sumut melalui satgas. Agar membubarkan seluruh kegiatan yang melanggar protokol kesehatan di wilayah ini.

Seperti diketahui, Pemko Medan masih mempertimbangkan berbagai aspek untuk rencana dibukanya kembali sejumlah bioskop di Kota Medan dalam situasi pandemi Covid-19. Sebab walaupun ada Peraturan Wali Kota (Perwal) No 27/2020, tentang Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Medan, namun dibukanya bioskop tetap harus melalui kajian lebih dulu.

“Baru-baru ini kami telah melaksanakan rapat dengan OPD terkait untuk membahas permohonan pengelola bioskop agar mendapatkan izin untuk membuka kembali bioskopnya,” tutur Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, Minggu (22/11).

Menurut Agus, sesuai Perwal No 27/2020, semua usaha pariwisata boleh membuka usahanya kembali, hanya saja harus dengan ketentuan yakni disiplin melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Perwal tersebut.

“Sebagaimana di kota lain yang telah membuka bioskop, antara lain Jakarta dan Bandung, mereka langsung mendapatkan izin dari Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Bandung. Jadi saat ini, mereka bermohon untuk mendapatkan izin dari Wali Kota Medan,” katanya.

Nantinya, lanjutnya, sesuai hasil keputusan rapat, Pemko Medan akan melihat lebih dulu persiapan pihak pengelola bioskop dan komitmen mereka dalam pelaksanaan protokol kesehatan di lokasi bioskop yang telah dibuka kembali.

“Setelah dilakukan peninjauan langsung dan adanya komitmen dari pengelola bioskop untuk pelaksanaan protokol kesehatannya, maka hasilnya akan kami sampaikan ke Satgas Covid-19 Provinsi Sumut. Jadi memang pemko akan menyampaikannya lebih dulu ke satgas provinsi, bukan langsung dibuka begitu saja,” pungkas Agus. (prn/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dinas Pariwisata Kota Medan mencatat, okupansi hotel di Kota Medan mengalami peningkatan dengan tumbuh 50 persen di masa pandemi Covid-19 saat ini. Meski seluruhnya belum kembali seperti semula.

“Memang di era kebiasaan baru pada masa pandemi ini, pertumbuhan hotel-hotel di Medan belum mencapai normal. Masih sekitar 50 persen. Tapi saat ini sudah mulai bergerak kembali ke arah normal,” ungkap Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono, Selasa (24/11).

Meski aktivitas hotel di Kota Medan terus bertumbuh, Agus mengingatkan, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Jangan demi keuntungan bisnis mengabaikan pencegahan dan menjadikan hotel sebagai klaster baru penyebaran Covid-19.

Agus mengatakan, Pemko Medan terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif, untuk dapat terus mendorong pertumbuhan okupansi hotel hingga normal seperti biasanya.

“Seperti saat ini, kami melakukan permohonan ke Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ketika di Medan. Kami memohon untuk melakukan kegiatan bergilir di hotel yang ada di Medan. Agar memberikan kesempatan kepada industri hotel, selain mendapatkan kegiatan, hotelnya juga dipromosikan,” jelas Agus.

Guna mendorong itu semuanya, Agus mengatakan, Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan, akan memanfaatkan teknologi digital di masa pandemi untuk menumbuhkan atau meningkatkan kembali ekonomi pariwisata.

“Pemanfaatan teknologi secara digital ini harus dilakukan oleh seluruh lini, baik dari segi pariwisata dan pelaku usaha ekonomi. Apalagi saat ini zaman modern, harus bisa memanfaatkan digitalisasi untuk mempromosikan pariwisata yang dimiliki,” harapnya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut, Denny S Wardhana mengatakan, okupansi hotel di Kota Medan terus meningkat setiap bulannya.

“Okupansi hotel di Medan masih bervariasi. Paling tinggi itu 50 persen. Kalau di rata-ratakan sekitar 40 hingga 50 persen,” bebernya.

Dia juga menjelaskan, peningkatkan okupansi hotel karena ada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), ataupun pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran. Tidak lepas dari pertemuan pada Pilkada Serentak 2020 di Sumut, khususnya Pilkada Kota Medan.

“Belakangan kegiatan MICE juga semakin banyak digelar. Angka okupansi tersebut sudah termasuk dengan kegiatan MICE,” ujar Denny lagi.

Untuk okupansi pada akhir tahun, khususnya saat liburan Natal dan Tahun Baru, Denny mengaku, belum bisa diperkirakan. Namun, dia berharap akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha hotel di Kota Medan.

“Untuk okupansi hingga akhir tahun nanti belum bisa dapat angkanya. Tapi kami berharap, angka ini bisa lebih baik lagi,” pungkasnya. (gus/saz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai wujud kepedulian dalam pencegahan penyebaran Covid-19, Corteva Indonesia Medan Site menyerahkan 10 ribu masker kepada Pemerintah Kecamatan Medan Amplas. Bantuan yang menjadi bagidan dari program CSR Corteva Indonesia Medan Site ini, langsung diterima Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang di kantornya, Jalan Garu 3, Kelurahan Harjosari, Selasa (24/11).

Direktur Corteva Indonesia Medan Site, Ricky Rahardja mengatakan, bantuan ini merupakan wujud kepedulian mereka terhadap masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Menurut pria yang karib disapa Ricky ini, Corteva Indonesia Medan Site yang bergerak di bidang pabrik pestisida itu, sudah 2 kali memberikan CSR ke Kecamatan Medan Amplas. Bantuan pertama dilakukan pada Mei 2020 lalu, dengan memberikan paket sembako dan edukasi tentang sanitasi ke masyarakat Medan Amplas, serta pemberian peralatan sanitasi.

“Jadi, ini merupakan program CSR yang kedua dari perusahaan kami. Karena perusahaan kami masuk dalam wilayah Medan Amplas,” ungkap Ricky.

Untuk itu Ricky berharap, bantuan yang mereka berikan dapat bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Medan Amplas.

“Semoga dengan bantuan ini warga Medan Amplas dapat tercegah dari penularan virus corona,” harapnya.

Camat Medan Amplas, Edi Mulia Matondang, mengucapkan terima kasih kepada Corteva Indonesia Medan Site. Dia menyebutkan, masker yang diberikan ini akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Medan Amplas saat digelar razia masker yang berlangsung di tempat keramaian, seperti di Pasar Simpang Limun dan di jalan raya.

“Artinya, masker ini dibagi saat razia. Di mana, bagi warga yang terjaring razia tidak ada masker akan diberikan masker,” jelasnya.

Edi juga berharap, program CSR dari Corteva Indonesia Medan Site dapat terus berkesinambungan, sehingga keberadaan perusahaan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kecamatan Medan Amplas. (adz)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 2 calon rektor Universitas Sumatera Utara (USU) mengundurkan diri, sebelum digelarnya Audisi Calon Rektor USU 2021-2026 di Auditorium USU, Selasa (24/11). Tersisa 4 calon untuk memperebutkan kursi nomor satu pada kampus yang beralamat di Jalan dr Mansyur Medan itu. Namun, panitia tak menjelaskan alasan terkait mundurnya kedua calon tersebut.

“Prof Fidel Ganis mengundurkan diri 23 November. Dan pada 24 November, DR M Sontang menyusul mengundurkan diri,” ungkap Ketua Panitian Pemilihan Rektor USU, Prof Guslihan Dasa Tjipta, saat menyampaikan sambutan pada gelaran audisi tersebut.

Adapun keempat calon Rektor USU tersebut, yakni Prof DR dr Farhat MKed, DR Muryanto Amin MSi, Prof DR M Arif Nasution, dan DR Restu Utama Pencawan MPd.

Guslihan mengatakan, pada audisi tersebut, para calon rektor diberi kesempatan memaparkan program kerjanya sesuai visi dan misi USU.

“Melalui audisi ini, para civitas akademika USU, senat, dan Majelis Wali Amanat (MWA), bisa menilai program terbaik para calon rektor,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, 3 dari 4 calon rektor yang saat ini mengikuti audisi, nantinya akan diserahkan ke MWA. Menurut Guslihan, audisi ini digelar secara tatap muka dan virtual melalui live streaming.

Pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, para pejabat tinggi dari Kemendikbud, pimpinan MWA, senat, dan civitas akademika USU ini, Rektor USU, Prof Runtung Sitepu mengajak, para hadirin menilai program kerja para calon rektor.

“Melalui audisi ini, teman-teman pemilik hak suara bisa melihat program terbaik dari para calon rektor dalam memajukan USU ke depannya,” jelasnya.

Karena itu, menurutnya, audisi ini akan menjadi sarana bagi keempat calon rektor menyampaikan program kerja terbaiknya dalam mengembangkan USU 5 tahun ke depan.

“Regenerasi kepemimpinan merupakan sebuah keharusan dalam mengembangkan USU,” ujar Runtung.

Runtung pun menjelaskan, pemilik hak suara diharapkan dapat memberikan hak pilihnya secara sportif dan objektif, tanpa ada tekenan apapun.

“Saya berharap semua pihak tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra USU dalam pemilihan rektor ini,” tegasnya lagi.

Dia pun mengingatkan, untuk membangun USU butuh waktu yang tidak sebentar, sebaliknya untuk menjatuhkan USU tidak butuh waktu lama. Karena itu, Runtung mengajak keluarga besar USU menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya.

“Pemilihan rektor ini tidak boleh meninggalkan luka di antara kita,” harapnya, seraya mengatakan, jika berjalan dengan baik, maka Januari 2021 sudah ada rektor baru di USU.

Sementara itu, Ketua MWA USU, Nurmala Kartini Pandjaitan Sjahrir mengatakan, audisi ini merupakan satu tahapan pemilihan Rektor USU. Dia berharap, para calon rektor bisa menawarkan terobosan-terobosan brilian dalam mengembangkan USU ke depan. Dia juga berharap, program kerja para calon rektor berpijak kepada Restra USU dan Kemendikbud.

“Setelah audisi ini, maka dilanjutkan dengan penjaringan dan pemilihan rektor oleh MWA. Semoga Rektor USU terpilih nanti bisa membawa USU jadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan akademik dan mampu bersaing di tataran nasional dan internasional,” imbuhnya.

Calon Rektor USU, DR Muryanto Amin MSi, menawarkan 6 usulan program unggulan saat pemaparan program kerja calon Rektor USU Periode 2021-2026, yang dilaksanakan di hadapan panitia penjaringan dan panelis. Dalam pemaparannya yang bertajuk ‘Transformasi Universitas Sumatera Utara Merespon Disrupsi dan Hiper Kompetisi Tahun 2021-2026’ tersebut, Muryanto yang saat ini menjabat Dekan FISIP USU, menegaskan, USU harus mampu memberikan kontribusi dalam merespon perubahan yang sangat cepat terjadi di Revolusi Industri 4.0 ini.

“Perkembangan Revolusi Industri 4.0 yang menghasilkan fenomena situasi pergerakan dunia industri bergerak cepat (disrupsi) dan hiperkompetisi, mengharuskan USU mampu memberikan kontribusi dalam merespon perubahan yang sangat cepat tersebut,” katanya.

Adapun 6 gagasan program yang akan diprioritaskannya, jika dipercaya menjabat Rektor USU Periode 2021-2026, yakni menerapkan kelembagaan dan tata kelola adaptif. Muryanto menegaskan, re-adjustment dan revitalisasi struktur serta tata kelola, menjadi landasan penting agar pengelolaan universitas dilakukan sangat fleksibel, karena USU harus segera merespons perubahan yang sangat cepat terjadi di luar kampus.

“Kelembagaan dan tata kelola yang ketat serta tidak adaptif akan menjebak USU mengalami kesulitan menghasilkan inovasi,” papar Mury, sapaan karib Muryanto Amin.

Selanjutnya adalah adaptasi tugas Tri Dharma. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, dilaksanakan secara integratif. Proses belajar mengajar dirumuskan berdasarkan perkembangan kehidupan masyarakat, menyesuaikan kurikulum, metode dan konten pembelajaran yang mengutamakan sharing experience, serta menggunakan digital.

“Materi ajar harus disusun secara dinamis mengikuti perkembangan temuan riset, dan pengabdian masyarakat dilakukan mengatasi masalah jangka panjang masyarakat,” jelasnya.

Berikutnya, merevitalisasi aset universitas untuk mendukung proses pembelajaran, yakni ruang kelas, ruang laboratorium, ruang kantor, toilet, perpustakaan, ruang terbuka hijau, kantin, tempat ibadah, asrama mahasiswa, dan area unit usaha.

“Standarisasi infrastruktur memenuhi penilaian akreditasi internasional dan membangun interkoneksi di wilayah kampus,” Muryanto.

Kemudian Digitalisasi Kampus. Menurut Muryanto, pengelolaan teknologi informasi dilakukan dengan menggunakan konsep back office dan dimanfaatkan secara profesional oleh front office dalam Pusat PelayananTerpadu (PPT) USU.

“Interaksi back office dan front office menghasilkan paduan informasi untuk kepentingan pengambilan keputusan yang dilakukan secara transparan sebagai bentuk layanan informasi publik,” bebernya lagi.

Serta melakukan enterprise kampus sebagai usaha memperkuat branding USU di lingkup nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui pemanfaatan aset kampus agar memiliki nilai tambah ekonomis.

“Dan terakhir adalah kerja sama. Isu penting dalam kerja sama secara institusi adalah memberdayakan kekuatan universitas agar tidak menjadi menara air. Kerja sama dilakukan secara internal melalui lintas disiplin ilmu dan eksternal untuk membangun semangat kampus merdeka,” ujar Sekretaris Forum Dekan Ilmu Sosial itu.

Muryanto optimistis, 6 usulan program kerja tersebut mampu menghasilkan beberapa pencapain kinerja USU di 2025, seperti akreditasi sangat memuaskan, meningkatnya jumlah gurubesar dan doktor, capaian peringkat 10 besar nasional, hingga pendapatan usaha sebesar 10 persen.

“Melalui 6 usulan program unggulan ini, diharapkan USU selama 2021-2025, akan memberikan kontribusi positif merespons disrupsi dan hiperkompetisi yang sangat cepat perubahannya,” jelas Muryanto.

Calon Rektor USU lainnya, Prof DR M Arif Nasution MA memaparkan program kerjanya, meliputi peningkatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, peningkatan mutu pendidikan, serta pembangunan integritas dan SDM.

“Kebijakan Mendikbud tentang kampus merdeka dan merdeka belajar, harus disertai dengan langkah konkret. Satu di antaranya memperbanyak mahasiswa belajar ke luar negeri. Itu juga bagian dari peningkatan mutu pendidikan,” jelasnya.

Dia juga menjelaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam merespons tuntutan zaman. Hal itu tidak lepas dari peran pengambil kebijakan (Kemendikbud).

Arif menyebut sinergi ini sebagai ‘rancang bangun’ yang harus dijaga demi mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Dia juga membahas soal ketahanan bangsa yang menurutnya tidak hanya dimensi politis, namun juga berkaitan dengan pendidikan.

“Misalnya ketahanan obat-obatan, karena ini di masa pandemi, karena itu penting diperkuat di masa mendatang, khususnya oleh perguruan tinggi,” ujar Arif lagi.

Sedangkan Prof DR dr Farhat MKed, saat ditanya idenya mengembangkan USU dari sisi keuangan yang bersifat mandiri, dia menjelaskan, peluang itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan aset USU. Semisal RS USU, RS Gigi dan Mulut, Wisma Internasional, dan sebagainya.

“Selain itu, sumber keuangan inovatif lainnya bisa dengan komersialisasi hak paten USU kepada industri. Termasuk dengan mengembangkan proyek yang sifatnya jangka panjang,” pungkasnya. (gus/saz)