MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun 2021 mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melakukan pendataan ulang bagi seluruh warga kurang mampu di Kota Medan. Itu dilakukan agar seluruh program bantuan pemerintah dapat tersalurkan secara tepat sasaran.

Termasuk, agar warga yang sudah menerima manfaat dan dianggap keluar dari zona kemiskinan bisa dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak.

Hal itu dikatakan anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Golkar, M Rizki Nugraha SE saat menyerap ratusan aspirasi masyarakat dengan menggelar Reses I Masa Sidang I Tahun Ke-2 T.A 2020 di Jalan Tapian Nauli, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Senin (21/12).

“Sewaktu diskusi dengan calon Wali Kota Medan, Pak Bobby Nasution, Ia berjanji akan menambah kuota bantuan sosial (bansos) dan PKH (Program Kekuarga Harapan). Itu sudah menjadi komitmennya bersama Partai Golkar,” ucapnya dan disambut antusias warga.

Lebih lanjut Rizki mengatakan, Dinas PU harus mampu menyiasati pembangunan yang ada di Dapil 4 (Kecamatan Medan Kota, Medan Area, Medan Denai, dan Medan Amplas) yang menjadi Dapilnya. Sebab, masih banyak tempat atau jalan yang belum tersentuh pembangunan.

“Pasangan calon yang Golkar usung, memastikan pembangunan akan merata. Pembangunan ke depan tidak lagi menggunakan APBD, tapi APBN yang Rp200 triliun itu akan kita boyong sebahagian ke Kota Medan. Kita juga akan memaksimalkan dana Kelurahan serta mempercepat proses adminduk,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Kelurahan Teladan Barat, Hapsah mempertanyakan apakah warga yang KTP dan domisilinya tidak sinkron bisa mendapatkan bantuan? Sebab bantuan tersebut sangat dibutuhkan mengingat kondisi ekonomi yang sulit saat ini.

Selain itu, Desi selaku warga juga meminta perhatian Pemko Medan khususnya Dinas PU untuk menormalisasi drainase di Jalan Tapian Nauli. Pasalnya, warga kerap kebanjiran setiap hujan turun.

Menjawab pertanyaan Hapsah, perwakilan Dinsos Medan, Dedi Irwanto Pardede mengaku setiap warga negara yang masuk dalam kategori miskin bisa mendaftar. “Tinggal nanti ada tim yang memverifikasi agar disetujui. Tentunya mengacu pada aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu menjawab pertanyaan Desi, perwakilan Dinas PU Kota Medan, Abidin berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut. Namun pihaknya berharap ada kerjasama yang baik antara Pemko Medan dan masyarakat untuk tidak membuang sampah ke parit agar aliran air tidak tersumbat.

Sebagai penutup acara, M Rizki Nugraha meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang hadir pada reses itu untuk menindaklanjuti aspirasi warga yang sudah disampaikan dalam gelaran Reses yang digelar dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19 itu.

“Kepada warga yang ingin menyampaikan uneg-unegnya, ada lembar aspirasi yang panitia sediakan. Silahkan diisi. Khusus yang sangat penting bisa langsung disampaikan ke saya. Saya akan paparkan dalam sidang paripurna aspirasi bapak dan ibu agar menjadi catatan bagi Pemko Medan untuk program di tahun 2021 dan seterusnya,” pungkasnya. (map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi, mengungkapkan ada 4 posisi yang tak terisi di seleksi jabatan eselon II (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/JPTP) di lingkungan Pemprov Sumut. Sebab tidak satu pun peserta yang mengikuti seleksi di 4 jabatan itu yang memenuhi standar nilai yang ditentukan.

Oleh karena itu, ia tak akan melantik pejabat hasil seleksi di 4 jabatan itu. “Empat posisi yang tidak menemukan standar nilai yang ditentukan,” ujar Gubernur Edy Rahmayadi kepada wartawan usai usai salat azhar dari Masjid Gubsu, di Rumah Dinas Gubernur, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Selasa (22/12).

Gubernur Edy membeberkan, 2 dari 4 jabatan yang tidak terisi tersebut, yakni untuk Kepala Dinas Kebuayaan dan Pariwisata dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). “Ada tiga atau empat yang tidak mencapai nilai standar yang diharapkan enam. Ada (nilai) enam, tiga orang (tiga peserta terbaik), itu haknya gubernur,” kata Edy.

Sementara untuk 14 jabatan lainnya, sudah terisi atau nilainya memenuhi standarn

“Yang lain sudah dapat dan saya sudah memberikan yang nomor satu semuanya, itu yang terpilih,” kata Edy.

Lalu untuk jabatan eselon II yang belum terisi pada seleksi itu, menurut Edy akan dibuka lagi seleksinya. Namun Gubernur Edy tidak menyebutkan kapan seleksi akan dibuka kembali. Sebelumnya pada 27 Oktober 2020, Gubernur Edy melalui Pansel mengumumkan dibukanya pendaftaran seleksi jabatan eselon II di lingkungan Pemprov Sumut.

Kolonel Azhar Muliyadi Ikut Mendaftar

Sementara itu, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sedang menindaklanjuti sekaligus meminta penjelasan Ketua Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemprov Sumut, ihwal adanya salah seorang peserta lelang jabatan dari kalangan TNI aktif. 

Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana mengatakan, mesti ada surat keterangan pengunduran diri dari institusi tempat si peserta lelang tersebut bertugas, sebelum ia mengikuti seleksi terbuka di Pemprov Sumut. 

“Sesuai ketentuan berlaku, bahwa di instansi daerah itu tidak ada JPTP yang dapat diisi oleh TNI/Polri kecuali sudah mengundurkan diri (dari kesatuan/institusinya). Jadi ini bukan persoalan, tapi ketentuannya apa sehingga ditetapkan (boleh ikut seleksi),” katanya kepada Sumut Pos, Selasa (22/12). 

 Sampai saat ini, diakui dia, pihaknya belum ada menerima surat tersebut dari Pansel JPTP Pemprov Sumut.  “Maka dari itu hal inilah yang mau kami minta penjelasan dari ketua pansel. Sekaligus kami ingin tindaklanjuti apakah seluruh tahapan seleksi sudah selesai atau belum. Sebab belum ada dilaporkan secara resmi ke KASN tahapan itu,” katanya. 

Seperti diketahui, memang terdapat salah seorang TNI aktif sebagai peserta seleksi terbuka JPTP Pemprov Sumut kali ini atas nama Kolonel Azhar Muliyadi. Azhar melamar pada posisi Kepala Satpol PP Sumut. Ia pun diketahui sudah lulus sampai tahapan penulisan makalah dalam seleksi tersebut. Bahkan informasi lain yang diperoleh, Azhar Muliyadi salah satu kandidat terkuat untuk mengisi kekosongan kursi pimpinan pada organisasi perangkat daerah dimaksud. 

Saat dikonfirmasi ihwal ini, Azhar Muliyadi tampak enggan menjawab secara gamblang. Ia menyarankan wartawan menanyakan ke Badan Kepegawaian Daerah. ”Tanyakan saja ke BKD Pemprovsu. Semua sudah sama mereka. Makasih infonya,” katanya singkat via saluran WhatsApp, kemarin (21/12). 

Sayangnya, Ketua Pansel JPTP yang juga Sekdaprovsu R Sabrina, ogah menjawab konfirmasi wartawan soal ini. Dilayangkan via pesan singkat WhatsApp, ia hanya membaca saja konfirmasi tersebut. Begitupun pihak BKD Sekdaprovsu, juga belum mau merespon permasalahan ini. (prn/mbo/ila) 

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan mengimbau pengurus gereja untuk membatasi jumlah jemaat maksimal 50 persen dari total kapasitas tempat ibadah, pada perayaan Natal 2020. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Selain diselenggarakan secara kolektif di gereja, ibadah dan perayaan Natal juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan para pengurus dan pengelola rumah ibadah.

“Kita sudah terima surat edaran dari Menteri Agama RI No 23/2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan ibadah dan perayaan Natal di masa pandemi Covid-19. Di sana diatur tentang tata cara pertanyaan Natal di tengah pandemi seperti saat ini. Siang menjelang sore ini akan kita bahas bersama dengan Satgas Covid-19 Kota Medan,” kata Plt Kabag Agama Setdako Medan, Agus Maryono kepada Sumut Pos, Selasa (22/12).

Dikatakan Agus, berdasarkan surat edaran tersebut, dalam poin E yang mengatur tentang ketentuan, bila di lingkungan rumah ibadah tersebut terdapat kasus penyebaran Covid-19, maka rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan untuk menyelenggarakan ibadah berjemaah/kolektif.

Adapun beberapa ketentuan yang harus dilakukan di dalam rumah ibadah tersebut, yakni pertama, ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan serta lebih menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Kedua, ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjemaah/kolektif di rumah ibadah juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah ibadah.

Ketiga, jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan lbadah dan Perayaan Natal secara berjemaah/kolektif tidak melebihi 50 persen dari kapasitas rumah ibadah.

Tak cuma itu, pengurus dan pengelola rumah ibadah juga memiliki beberapa kewajiban seperti menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah, melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah, membatasi pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan, serta Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/hand sanitizer di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah.

Lalu juga harus menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu >37,5 derajat cerius setelah 2 kali dilakukan pemeriksaan dengan jarak 5 menit, maka tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah.

Rumah ibadah juga wajib menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter.

Melakukan pengaturan jumlah jemaat yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak. Ibadah juga diharapkan dapat dipersingkat waktu pelaksanaannya tanpa mengurangi penghayatan akan nilai-nilai Natal.

Pengurus juga harus memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jemaat/umat tamu yang datang dari luar kota.

Tak cuma itu, umat juga wajib untuk mengikuti kegiatan Ibadah dan Perayaan Natal secara

berjemaah/kolektif. Umat yang hadir ke Gereja harus dalam kondisi sehat, menggunakan masker, mencuci tangan atau hand sanitizer, menjaga jadak dan bentuk prokes lainnya.

Sedangkan bagi anak-anak dan jemaat/umat lanjut usia yang rentan tertular penyakit serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap Covid-19 diminta untuk mengikuti ibadah secara daring di rumah masing-masing dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para Pengurus dan Pengelola Rumah Ibadah.

Ditanya soal imbauan dari Menko Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan soal pembatasan maksimal 50 orang untuk setiap Gereja, Pemko Medan masih akan membahasnya. “Nanti akan kami koordinasikan dulu sama satgas, apakah memang 50 persen dari kapasitas atau memang hanya 50 orang per Gereja,” tutupnya.

Senada dengan Agus, Kasatpol PP Kota Medan, Muhammad Sofyan mengatakan, jika pihaknya akan membahas seluruh teknis tentang pertanyaan Natal. “Dan bagaimana pun teknisnya, tentu kita siap menjalankan. Dari pihak Kecamatan, Kelurahan hingga Lingkungan juga sudah turut diminta untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. (map)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Seluruh aparatur sipil negara (ASN) akan cuti bersama Hari Natal mulai besok, Kamis (24/12), dan akan kembali bekerja pada Senin (28/12). Selama cuti bersama, para ASN diimbau untuk tidak melakukan perjalanan jauh. Namun begitu, tidak ada sanksi bagi ASN yang melanggar imbauan tersebut.

“Ya, sifatnya imbauan. Tidak ada sanksi yang dapat diberikan untuk para pegawai yang tetap melakukan perjalanan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap kepada Sumut Pos, Selasa (22/12).

Menurutnya, pihaknya tidak bisa melarang ASN yang ingin bepergian selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru). “Misalnya dia mau Natalan atau Tahun Baruan ke rumah keluarganya selama libur 4 hari Natal dan 4 hari Tahun Baru, ya itukan hak mereka. Ya silahkan saja,” kata Muslim.

Hanya saja, jelas Muslim, setiap orang yang bepergian ke luar kota ataupun di dalam kota wajib mematuhi protokol kesehatan (proses) Covid-19 atau 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker ataupun face shield. “Itu bukan hanya berlaku bagi para pegawai, tapi bagi semua masyarakat, terkhusus juga bagi masyarakat Kota Medan yang saat ini masih berada dalam kawasan zona merah Covid-19,” jelas Muslim yang juga Sekretaris Satgas Covid-19 Kota Medan tersebut.

Dipertegas Muslim kembali, pihaknya akan memberikan sanksi bagi para ASN yang bolos kerja usai libur Natal maupun Tahun Baru. “Untuk libur Natal kan sudah jelas, tanggal 28 Desember sudah kembali bekerja. Sedangkan untuk libur Tahun Baru, tanggal 4 Januari sudah kembali bekerja. Untuk yang bolos kerja tanpa alasan yang jelas pada tanggal yang dimaksud, maka tentu akan ada sanksi. Nah kalau itu baru bisa diberi sanksi,” tegasnya.

Menanggapi hal ini, Komisi I DPRD Medan meminta Pemko Medan, mendata secara detail para pegawai yang nantinya belum juga bekerja saat libur Natal maupun Tahun Baru sudah selesai. “BKD bisa berkoordinasi dengan para OPD untuk melihat absensi para pegawai yang bolos kerja tanpa alasan yang jelas, itu harus dilakukan, khususnya saat masa liburan sudah selesai,” kata anggota Komisi I, Robi Barus kepada Sumut Pos, Selasa (22/12).

Dari situ, kata Robi, Pemko Medan sudah bisa memberikan sanksi tegas bagi para ASN nya yang tidak mengikuti keputusan pemerintah pusat lewat keputusan 3 Menteri yang telah merevisi jadwal libur natal dan tahun baru. “Niat pemerintah pusat itu baik, supaya penyebaran Covid-19 itu tidak meningkat di saat libur Natal dan Tahun Baru. Mari kita tingkatkan kedisiplinan, dan itu harus dimulai dari lingkungan pemerintah itu sendiri, tak terkecuali pemerintah daerah, termasuk Kota Medan,” pungkasnya.

Pelindo 1 Fasilitasi Layanan Angkutan Laut

Sementara, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 telah melakukan persiapan di berbagai aspek, mulai dari penyediaan sarana dan fasilitas, sistem koordinasi dan monitoring, serta sarana pendukung dan protokol kesehatan untuk mengantisipasi penyebaran Virus Covid-19 di 10 (sepuluh) terminal penumpang yang dikelola oleh Pelindo 1. Prioritas pelayanan dilakukan dengan adanya peningkatan jumlah penumpang yang diprediksi akan naik pada rangkaian libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2021 dibanding bulan sebelumnya.

“Kami mengajak masyarakat, khususnya para calon penumpang untuk terus menegakkan protokol kesehatan dengan disiplin menerapkan social distancing, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, sesuai dengan program pemerintah dalam upaya penanggulangan Covid-19 dengan aman, iman, dan imun. Kami berharap perjalanan anda aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan,” tutur Direktur Operasi dan Komersial Pelindo 1, Ridwan Sani Siregar, Selasa (22/12).

Sebagai penyedia jasa kepelabuhanan di Sumatera bagian Utara, Pelindo 1 mengelola 10 terminal penumpang di Sumatera Utara, Riau, dan Kepri, yang melayani hingga 5,4 juta penumpang setiap tahunnya, dengan lima di antaranya melayani rute penumpang internasional.

Kesepuluh terminal penumpang tersebut adalah Terminal Penumpang Bandar Deli di Belawan, Terminal Penumpang Gunungsitoli di Pulau Nias, Terminal Penumpang Teluk Nibung di Tanjung Balai Asahan, Terminal Penumpang Sibolga, Terminal Penumpang Dumai, Terminal Penumpang Sri Bintan Pura dan Terminal Penumpang Sei Kolak Kijang di Tanjungpinang, Terminal Penumpang Tanjung Balai Karimun, Terminal Penumpang Selat Panjang di Kepulauan Meranti, dan Terminal Penumpang Tembilahan.

Ridwan Sani menjelaskan, guna menjamin kenyamanan perjalanan penumpang, Terminal Penumpang yang dikelola oleh Pelindo 1 telah dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berstandar internasional seperti Garbarata, check-In counter, auto Gate, waiting room VIP, waiting room ekonomi, Sky Bridge, dan tempat parkir. Selain itu, disediakan pula berbagai sarana dan fasilitas pendukung, seperti Ruang bermain, Ruang Ibadah, Ruang Laktasi, Ruang Merokok, kafetaria, hingga convenience store.

Pelindo 1 juga telah memaksimalkan dukungan teknologi informasi untuk semakin meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan di terminal penumpang, seperti layanan E-Berthing, E-Pass (2018) dan E-Ticketing (2019) di Terminal Penumpang Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang dan layanan E-Pass di Terminal Penumpang Tanjung Balai Karimun, yang pembayaran pas pelabuhan sudah dapat menggunakan uang elektronik (e-money) terhitung mulai tanggal 17 Desember 2020.

Selama rangkaian libur Natal dan Tahun Baru 2021, sejumlah kebijakan diterapkan seperti kapal penumpang akan mendapat prioritas utama sandar, serta dukungan kesiapan personil pandu dan kapal tunda. “Pelindo 1 juga hanya melayani penumpang yang telah memegang tiket dan pas pelabuhan, mengutamakan penumpang berkebutuhan khusus, seperti anak-anak, manula, dan disabilitas, serta memaksimalkan ketertiban dan kenyaman penumpang di terminal,” ujar Ridwan Sani.

Untuk mendukung penerapan protokol kesehatan dan antisipasi penyebaran Virus Covid-19, Pelindo 1 telah menyiapkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung, seperti Thermal Gun/Scanner, Hand Sanitizer dan Fasilitas Cuci Tangan, Disinfektasi rutin Terminal Penumpang, Penerapan Physical Distancing, Penyediaan APD khusus untuk petugas operasional, serta sosialisasi terus-menerus kepada penumpang melalui berbagai channel, baik melalui flyer, spanduk, banner/poster maupun media sosial.

“Selain itu, penerapan Protokol Kesehatan di terminal penumpang Pelindo 1 juga mengikuti Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor. SE 21 Tahun 2020 tanggal 19 Desember 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut Selama Masa Libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dan aturan pemerintah setempat lainnya, yang berkoordinasi dengan instansi terkait dalam pemantauannya. Untuk itu kami menghimbau kepada setiap calon penumpang agar mengikuti syarat dan ketentuan dari pemerintah tentang aturan protokol kesehatan khususnya untuk perjalanan angkutan laut,” jelas Ridwan Sani.

Untuk memastikan kelancaran angkutan penumpang pada libur Nataru tahun ini, telah dibentuk Posko Bersama/Tim Terpadu Pelayanan dan Monitoring yang dikoordinir oleh Otoritas Pelabuhan/KSOP setempat, dengan tugas antara lain pemantauan kegiatan embarkasi dan debarkasi, pemantauan bongkar muat barang, koordinasi dengan pihak-pihak terkait, kegiatan pusat pengendalian trafik dan sebagai pusat informasi dan pelaporan.

“Posko Bersama yang melibatkan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Karantina, Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Pelabuhan/KSOP, Syahbandar, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) ini telah menyediakan Posko Bersama Pelayanan Penumpang yang beroperasi 24 jam selama penyelenggaraan Angkutan Laut Nataru yang berlangsung mulai 18 Desember 2020 hingga 08 Januari 2021,” jelas VP Public Relations Pelindo 1, Fiona Sari Utami. (map/fac)