MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sedikitnya 20 kabupaten dan kota sudah menyampaikan usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2021 ke Pemprov Sumut. Mayoritas daerah tersebut diketahui tidak ada yang menaikkan UMK 2021.
“Ya, sudah ada sekitar 20 daerah yang mengusulkan ke pemerintah provinsi. Tapi seingat saya tidak ada yang naik. Semuanya tetap seperti di tahun 2020 ini,” kata Sekretaris Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Mukmin menjawab Sumut Pos, Selasa (24/11).
Menurutnya, kenaikan UMK atau tidak merupakan otoritas atau kewenangan kepala daerah masing-masing. Hanya saja dalam kesempatan tersebut, Mukmin mengaku belum dapat menyampaikan ke-20 daerah yang telah mengusulkan UMK-nya ke Pemprov Sumut.
“Untuk saat ini belum bisa kami sampaikan dulu. Nanti setelah ada persetujuan bapak gubernur, maka akan kami umumkan. Seluruh usulan yang sudah masuk tersebut pun, sekarang sedang dilakukan pengecekan lagi oleh bagian pengupahan kami,” terangnya.
Adapun sesuai regulasi ketenagakerjaan, bagi kabupaten dan kota yang tidak mengusulkan UMK 2021, maka standar Upah Minimun Provinsi (UMP) 2021 menjadi jaring pengaman penetapan UMK daerah tersebut. “Dalam waktu dekat kami akan sampaikan nanti datanya berikut rincian besaran UMK yang diusulkan masing-masing daerah tersebut,” katanya.
Seyogyanya, batas waktu penyerahan usulan UMK 2021 yakni pada 21 November 2020. Gubernur Sumut melalui Disnaker juga telah menyurati bupati dan wali kota se Sumut agar tepat waktu dalam hal pengusulan UMK 2021 ini. Sebab sesuai peraturan, paling lama 21 hari setelah penetapan UMP maka pengusulan UMK mesti disampaikan.
“Ya, kita surati sesuai dengan aturan itu, agar usulan UMK mereka disampaikan ke provinsi,” ungkap Mukmin sebelumnya. “Kalau di aturan teguran (tertulis) aja, kami harap segeralah dikirim,” imbuhnya yang disinggung mengenai sanksi jikalau UMK tidak diusulkan oleh kepala daerah.
Seperti diketahui, UMP Sumut 2021 tidak naik. UMP Sumut akan menerapkan standar kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan. Adapun besarannya, sama seperti 2020 ini yakni Rp 2,4 juta. (prn)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Risiko penyebaran Covid-19 di Provinsi Sumatera Utara mulai menurun. Dari 33 kabupaten dan kota, hanya Kota Gunung Sitoli yang masih berada di zona merah. Sedangkan 29 kabupaten/kota berada di zona oranye, dan 3 kabupaten bahkan sudah masuk ke zona kuning.
dr Aris Yudhariansyah.
Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Sumut dr Aris Yudhariansyah menjelaskan, saat ini risiko penyebaran Covid-19 di wilayah Kabupaten Nias dan Nias Barat menurun. Karenanya, kedua daerah di Kepulauan Nias ini telah menyusul Kabupaten Asahan masuk ke dalam zona kuning (risiko rendah) pada zonasi pemetaan risiko Covid-19 Sumut.
“Untuk Kota Gunung Sitoli, saat ini statusnya masih tetap berada di zona merah (risiko tinggi). Sementara untuk 29 kabupaten/kota termasuk Medan, masih berada dalam zona orange,” ungkap dr Aris Yudhariansyah kepada wartawan, Selasa (24/11).
Lebih lanjut Aris memaparkan, untuk Kabupaten Nias, penambahan kasus konfirmasi tidak ditemukan, sehingga akumulasinya tetap tujuh orang. Dari jumlah ini, lima diantaranya sudah dinyatakan sembuh.
Begitu juga di Kabupaten Nias Barat, penambahan kasus konfirmasi juga tidak didapatkan, sehingga akumulasinya tetap 16 orang. Dari jumlah tersebut, 15 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. “Dari dua daerah ini, belum ada diperoleh penderita Covid-19 yang sampai meninggal dunia,” jelasnya.
Sementara di Kabupaten Asahan, Aris mengakui, masih didapatkan ada penambahan kasus baru sebanyak dua orang, sehingga akumulasinya menjadi 236 orang. Dari jumlah itu, 189 diantaranya sudah sembuh, dan 13 lainnya meninggal dunia. “Oleh karena itu, untuk saat ini kasus Covid-19 di Asahan tercatat sebanyak 34 orang,” bebernya.
Selanjutnya, sebagai wilayah dengan zona merah, Aris menyebutkan, akumulasi kasus Covid-19 di Gunung Sitoli sudah ada sebanyak 293 orang. Dari jumlah ini, 234 diantaranya sembuh dan 11 lainnya meninggal dunia. “Penambahan kasus baru pada hari ini tidak ada ditemukan. Untuk kasus aktifnya ada 48 orang,” terangnya.
Terhadap wilayah Sumut secara menyeluruh, Aris menyampaikan, terdapat penambahan kasus baru Covid-19 sebanyak 81 orang, sehingga akumulasi kasusnya kini sudah menembus 15.069 orang. Penambahan terbanyak didapatkan dari Kota Medan, 55 orang. Kemudian, Deliserdang 9 orang, Karo 5 orang, Simalungun, Asahan dan Toba masing-masing 2 orang. Sedangkan, sisanya Tanjungbalai, Binjai, Tebingtinggi, Langkat, Sergai, dan Labura juga masing-masing 1 orang.
Diungkapkannya, untuk pasien Corona yang sembuh bertambah 77 orang. Penyumbang terbanyak berasal dari Kota Medan sebanyak 65 orang. Disusul Deliserdang 5 orang, Binjai, Sibolga, Langkat, Toba, Pakpak Bharat, Sergai dan Labusel masing-masing 1 orang. “Akumulasi angka kesembuhan saat ini mencapai 12.446 orang dari hari sebelumnya 12.369 orang,” kata Aris.
Dia melanjutkan, terkait angka meninggal dunia, bertambah 2 orang yang berasal dari Medan dan Deli Serdang. Kini, jumlah sementara 597 orang. “Hanya angka suspek yang menurun sebanyak 5 orang, dan akumulasinya menjadi 573 orang. Sedangkan jumlah spesimen yang dilakukan uji swab totalnya 181.030 sampel,” sambung Aris.
Lebih lanjut ia menyampaikan, diingatkan kembali kepada masyarakat Sumut untuk tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini tak lain untuk memutus rantai penularan virus corona karena pandemi di Sumut belum berakhir. “Perilaku 3M, memakai masker, mencuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, serta menjaga jarak dan hindari kerumunan, selalu diterapkan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi dan konsumsi vitamin,” tukasnya.
Distribusi Vaksin Tertunda
Rencana distribusi vaksin Covid-19 ke Sumatera Utara pada bulan ini, tertunda. Pasalnya, hingga kini belum ada konfirmasi soal kepastian vaksin akan didistribusikan dalam waktu dekat oleh Kementerian Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahit Hasibuan mengakui sampai saat ini belum adanya konfirmasi pengiriman dari pemerintah pusat tentang vaksin tersebut, membuat pihaknya hanya akan menunggu jadwal pasti. “Delay. Molor dari pusat. Kita ikut saja,” katanya menjawab wartawan, Selasa (24/11).
Ia mengungkapkan, hal ini akhirnya berdampak pada penyaluran vaksin kepada pemerintah di kabupaten/kota se Sumut turut tertunda. “Pendataan daerah penerima juga belum,” ucapnya.
Dinkes Sumut sebelumnya menyatakan, sebanyak 8,2 juta warga Sumut bakal disuntikkan vaksin virus Covid-19. Kata Alwi, para petugas medis yang akan menyuntikkan vaksin, sampai kini masih dalam tahap pelatihan. Hal itu dilakukan, agar petugas tidak salah dalam menyuntikan dan mengetahui reaksi dari vaksin ketika disuntikan kepada warga.
“Saat ini masih pelatihan petugas-petugas yang akan bertugas,” ujarnya beberapa waktu lalu seraya menyebut bahwa orang yang akan disuntik vaksin tersebut berkisar pada usia 15-59 tahun.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah sangat menjaga kerahasiaan data masyarakat yang akan divaksin Covid-19. Baik itu melalui vaksinasi program pemerintah ataupun dilakukan secara mandiri. “Pemerintah sangat mempersiapkan vaksinasi ini sebaik-baiknya. Pemerintah juga pada saat ini sesuai dengan keppres di mana Kemenkes sebagai instansi utamanya untuk melakukan penetapan vaksin tersebut,” ujarnya dalam Webinar bertajuk Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi Covid-19 yang diikuti Sumut Pos, kemarin.
Sekadar menginformasikan, kata Erick, memang untuk target awal vaksinasi ini bagi usia 18-59 tahun. Begitupun menurutnya, ini baru target awal bukan berarti vaksinasi covid tidak diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia. “Ditarget awal ini yaitu 67 persen akan coba menjadi target utamanya di mana pemerintah mengeluarkan dua tipe vaksinasi. Satu vaksinasi memang bantuan pemerintah di mana salah satunya untuk tenaga kesehatan dan semua masyarakat yang memang sangat membutuhkan apalagi sesuai dengan data-data BPJS Kesehatan (PBI), yang sudah dilakukan selama ini. Kemudian untuk yang mandiri, masyarakat yang memang mampu sehingga memang bisa berbayar sendiri dan ini merupakan kontribusi yang tidak kalah pentingnya karena memang jumlah penduduk Indonesia sangat besar tentu kelompok masyarakat yang mempunyai kemampuan lebih, ya sudah seyogyanya bisa membantu pemerintah juga dengan membayar vaksinasi sendiri,” paparnya.
Begitupun, imbuh Erick, faktor yang terpenting dalam penanganan konflik atau bencana nonalam ini yaitu penyelamatan daripada manusia. Terlebih mengingat akibat pandemi Covid-19, tingkat kematian di Indonesia masih tergolong tinggi dibanding negara lain.
“Pemerintah tentu berusaha untuk menekan keras laju pandemi ini, salah satu caranya dengan disiplin protokol Covid-19. Lalu standarisasi daripada penyembuhan itu terus dilakukan menjadi salah satu yang kita harapkan, disamping adanya nanti vaksinasi untuk Covid-19,” ujarnya.
Meskipun Ada Vaksin, 3M Tetap Wajib
Sementara, Vaksinolog Dirga Sakti Rambe menyampaikan, Indonesia telah memiliki infrastruktur yang memadai untuk proses distribusi vaksin hingga ke pelosok. “Perlu diketahui vaksin itu adalah produk biologis yang perlu disimpan dengan cara khusus, karena sensitif terhadap suhu,” ucapnya.
Dirga menilai Indonesia memiliki pengalaman bertahun-tahun dalam memproduksi, mendistribusi, hingga mengimplementasikan vaksin. Sistem rantai dingin yang menjadi salah satu unsur penentu kualitas vaksin juga sudah terbangun dengan baik. “97 persen sistem rantai dingin ini berjalan dengan baik jadi tidak perlu khawatir. Mulai dari pabrik sampai yang menerima di puskesmas, misalnya di Aceh atau Papua itu semua sudah siap,” ungkapnya.
Dirga mengatakan, saat ini di Indonesia ada sekitar 440 ribu dokter umum, dokter spesialis, perawat, dan bidan. Mereka semua diyakini bisa diajak kerjasama untuk melakukan program vaksinasi.
Namun, masyarakat harus tetap bersabar mengingat saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) masih menjalankan uji klinis tahap III. “Kalau vaksin sudah mendapat izin edar dari BPOM itu sudah dipastikan keamanan dan efektivitasnya,” imbuhnya.
Di sisi lain, Dirga meminta masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan meskipun nantinya vaksin sudah beredar luas. Sebab, langkah itu menjadi pencegah tertular Covid-19. “Upaya 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) itu harus terus kita lakukan. Vaksin itu untuk melengkapi pertahanan tubuh kita karena perlindungannya spesifik. Semua ini kita upayakan agar pandemi ini bisa kita kendalikan,” tegas Dirga. (ris/prn/jpc)
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan pada prinsipnya siap melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021. Hanya saja, sejauh ini Pemko Medan masih menunggu petunjuk teknis lanjutan dari Kemendikbud atas kegiatan dimaksud, terutama surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri.
CUCI TANGAN:
Siswa SD mencuci tangan dengan sabun di sekolahnya. Mulai Januari 2021, pemerintah mengizinkan belajar tatap muka di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
MENURUT Kepala Dinas Pendidikan Medan, Adlan, beradasarkan arahan dari Mendikbud Nadiem Makarim, pembelajaran tatap muka diserahkan kepada masing-masing daerah. “Namun kita masih nunggu SKB-nya, kalau sudah ada tentu akan dibahas antara kepala daerah, kepala sekolah, dan orangtua siswa,” kata Adlan menjawab wartawan, Selasa (24/11).
Dia mengungkapkan, secara fisik, sekolah di Kota Medan sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran secara tatap muka di sekolah. Di mana, saat ini sekolah sudah menyiapkan segala sesuatu untuk penerapan protokol kesehatan seperti menyediakan tempat cuci tangan, face shield, masker dan sebagainya. “Jadi sudah siap, tinggal nanti dibahas lagi teknis dan mental anak-anak seperti apa. Tapi, menunggu SKB 4 menterinya tiba,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPRD Medan Surianto, mengingatkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan serta aturan-aturan guna penegakan protokol kesehatan (prokes) secara ketat terkait rencana dibukanya kembali sekolah pada awal Januari 2021. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan menambahkan, pemberlakuan belajar secara tatap muka tersebut juga harus melihat bagaimana kondisi dan perkembangan pandemi Covid 19 di Kota Medan. “Kalau masih zona merah, sebaiknya daringlah. Tapi kalau sudah kuning dan hijau boleh diberlakukan, tapi harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat,” tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar pembukaan sekolah itu harus memandang segala aspek terutama prioritas tingkatan sekolah yang dimulai dari menengah atas. “Kalau masih Taman Kanak-kanak, SD dan SMP janganlah, itukan belum bisa diatur. Tapi kalau sekolah menengah atas bisalah,” katanya.
Sementara Pjs Wali Kota Medan Arief Sudarto Trinugroho saat dimintai pendapatnya ihwal ini mengakui, Pemko Medan masih menunggu bagaimana aturan yang akan diberlakukan untuk pembukaan sekolah pada awal 2021. “Kita masih menunggu, untuk Sumut ditentukan pak gubernur, sekarang sedang dikaji. Dan nanti akan kita jabarkan lagi. Secara berjenjang, dari pemerintah pusat, provinsi dan kita jabarkan lagi di Medan, nanti kita tinjau situasinya karena berbeda antara satu daerah dengan lainnya,” katanya.
Sebelumnya, Gubsu Edy Rahmayadi mengaku baru akan membahas kegiatan belajar mengajar tatap muka pada awal Januari 2021. Edy mengaku, bakal mengumpulkan dan mendengar masukan dari berbagai pihak terkait sekolah bisa dibuka atau tidak. “Ini nanti akan kita kumpulkan. Janji saya kan di awal Januari. Kita akan ketemu tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, pengajar, dokter anak kita kumpulkan. Sudah pantaskah kita sekolah tatap muka,” tandasnya.
Pusat Diminta Tetap Awasi Langsung
Kewenangan pembukaan sekolah memang diberikan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriwan Salim meminta agar pengawasan oleh pemerintah pusat juga tetap dilakukan.
Dia mengatakan, perlu intervensi dari Kemendikbud serta Kementerian Agama (Kemenag) terkait pengawasan ini. Sebab, dikhawatirkan para kepala daerah akan memaksa membuka sekolah tanpa pertimbangan yang matang. ’’Kemendikbud dan Kemenag harus turun tangan langsung mengecek kesiapan sekolah tadi, kesiapan infrastuktur sekolah atas protokol kesehatan, kesiapan dan izin orang tua,’’ terang dia kepada JawaPos.com, Selasa (24/11).
Pihaknya juga meragukan kesiapan sekolah dalam memenuhi syarat-syarat daftar periksa protokol kesehatan yang cukup detil. Untuk menghindari abainya pihak terkait soal protokol kesehatan, maka perlu pengawasan dari pemerintah pusat. ’’Kesiapan infrastuktur dan budaya disiplin masih belum maksimal dilaksanakan. Saran-prasarana yang menunjang protokol kesehatan bersifat mutlak, tapi banyak sekolah belum menyiapkan dengan sempurna,’’ terang dia.
Walaupun pemda diberikan kewenangan untuk menentukan sekolah di wilayahnya boleh buka atau tidak, Kemendikbud, Kemenag, dan juga Kemendagri jangan lepas tangan. Kementerian tersebut masih punya tanggung jawab besar untuk mengawasi langsung secara ketat ke lapangan.
’’Harus turun langsung mengecek kesiapan sekolah dibuka kembali. Kemendikbud harus betul-betul memastikan sekolah sudah siap memenuhi sarana-prasarana penunjang protokol kesehatan, tanpa kecuali,’’ urainya.
Gunakan Kurikulum Darurat
Menyikapi Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri yang mengizinkan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021, Manajer Yayasan Gugah Nurani Indonesia (GNI) Medan-Deliserdang, Anwar Situmorang meminta pemda memperbaiki penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebelum membuka sekolah. Menurut dia, salah satu poin penting yang harus dievaluasi adalah penggunaan kurikulum.
Sejumlah keluhan dari orangtua dan murid menunjukkan, materi PJJ masih sering memberatkan siswa. GNI menemukan materi dan metode belajar yang membosankan serta minimnya interaksi dengan guru, menjadi alasan utama siswa tidak selalu mengikuti PJJ. Biar pun siswa memiliki handphone android dan kuota internet yang cukup, namun mereka tidak selalu tertarik ikut belajar.
“Dari 125 siswa yang memiliki HP android, hanya 29,60 persen yang setiap hari mengikuti pembelajaran. Sedangkan 70,40 persen pernah absen beberapa kali. Survey ini melibatkan 227 respoden yang berada di Kota Medan dan Kabupaten Deliserdang,” ujarnya.
Lebih lanjut Anwar mengatakan, kurikulum darurat didesain untuk mengurangi beban mengajar guru dan beban belajar siswa. Penyederhanaan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran, memberikan guru kesempatan lebih besar kepada guru untuk fokus mengajarkan kompetensi prasyarat dan esensial. Kompetensi pra-syarat dan esensial, adalah kompetensi yang dibutuhkan agar siswa mampu belajar pada level pendidikan selanjutnya. Di tingkat sekolah dasar (SD), kompetensi ini merujuk kepada literasi, numerasi, dan karakter.
Sekalipun kurikulum darurat efektif mengurangi beban mengajar, sambung dia, namun masih banyak guru belum menggunakan kurikulum darurat. Survey Balitbang Kemdikbud yang diumumkan baru-baru ini, menunjukkan hanya 52% guru yang menerapkan kurikulum darurat. “Kurangnya sosialisasi dan tidak ada kebijakan pemda untuk mengarahkan guru, merupakan dua faktor utama yang menghambat penggunaan kurikulum darurat,” ungkapnya.
GNI sebagai organisasi yang berfokus pada pemenuhan hak anak dan pemberdayaan masyarakat, mendorong pemda untuk menggunakan kurikulum darurat. Terlebih dalam menyambut SKB 4 menteri, penggunaan kurikulum darurat akan membantu pemda menyelenggarakan pembelajaran tatap muka yang lebih efektif. “Kami berkomitmen membantu pemda di wilayah dimana kami bekerja untuk menerapkan kurikulum darurat,” tambah Anwar.
Sebagai Langkah awal mendukung pemda menerapkan kurikulum darurat, GNI akan menyelenggarakan webinar nasional bertajuk Strategi Implementasi Kurikulum Darurat di Daerah. Webinar ini menghadirkan pembicara kunci dari Pusat Assessmen dan Pembelajaran (Pusmejar) Kemendikbud, Disdikbud Kabupaten Tana Tidung (KTT), dan jurnalis media nasional.
Pusmenjar akan menjelaskan esensi kurikulum darurat. Melalui penjelasan ini pemda dan guru bisa lebih paham dalam menggunakan kurikulum darurat. Sedangkan Kabupaten Tana Tidung (KTT) dari Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), akan berbagi praktik baik penggunaan kurikulum darurat baik dari segi kebijakan dan implementasi di tingkat sekolah. KTT merupakan daerah pertama di Kaltara yang secara tegas menggunakan kurikulum darurat. Terobosan yang dilakukan KTT, membuat daerah ini dikenal inovatif dalam merespon pembelajaran di era pandemi Covid-19. Sedangkan jurnalis dari media nasional, akan mendorong peran media massa untuk mensosialisasikan penggunaan kurikulum darurat. (prn/jpc)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polda Metro Jaya bakal memanggil Gisel lagi terkait video porno mirip sang artis. Tak cuma itu, polisi juga siap memanggil cowok yang diduga ada di video itu.
Pemeriksaan itu merupakan pengembangan pemeriksaan kepolisian dari hasil laboratorium forensik. Meski mereka mengaku kesulitan mengidentifikasi sosok di balik video 19 detik tersebut, karena merupakan hasil rekaman ulang menggunakan telepon genggam.
“Makanya kita kalau sudah tahu forensik siapa yang ada di dalam di situ kita akan panggil juga laki-lakinya,” tutur Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus.
Namun sampai sejauh ini, polisi belum menyebut siapa sebenarnya cowok yang mirip dengan pemeran dalam video itu. Netizen langsung melakukan cocoklogi sesaat setelah video itu viral, hingga muncul beberapa nama yang terseret.
Sang manajer, yang diketahui bernama Andi Tanggawana, ramai disebut-sebut netizen. Di utas Gisel yang trending di Twitter beberapa waktu yang lalu, sosok Andi disinggung bersamaan dengan analisis tentang pria yang tak asing muncul di media sosial Gisel.
“Tapi lengan cowoknya kalau di ig tato y banyak ngabb, ini engga kan?” timpal netter lain berakun Saada.”Ini cocok banget btw ini manajernya bukan sih. Mirip manajernya jg tp kok ga ad tatto,” cetus salah satu netter di Twitter berakun Dzydeee.
Sosok lain adalah Adhietya Mukti menjawab dengan tegas tuduhan terkait video porno mirip Gisel. Ia membuat video berdurasi 7 menit, mengungkap beberapa poin terkait dirinya yang ikut terseret dalam kasus video tersebut.
“Saya di sini Adhietya Mukti, ingin mengklarifikasi video yang beredar di masyarakat, video syur artis terduga GS bersama lawan mainnya yang terduga saya sendiri,” katanya di awal video tersebut.
“Buktinya itu katanya ada tahi lalat di sebelah kanan. Nih, kalau dilihat, tahi lalat saya di sebelah kiri. Dan di sebelah kanan nggak ada tahi lalat. Nah, ini nggak di-flip. Saya punya buku bahasa Inggris anak saya. Kalau misalkan di-flip, tulisannya bakal kebalik,” ungkap Adhietya.
Sebelumnya, Gisel sudah mendatangi Polda Metro Jaya pada 17 November 2020. Saat itu, Gisel tak memberikan banyak komentar. (dtc/ram)
JAKARTA, SUMUTPOS.CO — Laporan e-Conomy SEA yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company mengungkap ketangguhan ekonomi digital Indonesia. Dalam laporan tahunan kelimanya, berjudul “At full velocity: Resilient and Racing Ahead”, ekonomi internet tanah air secara keseluruhan diperkirakan bernilai 44 miliar USD (GMV) pada 2020 dan diperkirakan mencapai 124 miliar USD pada 2025.
Memadukan analisis Google Trends, Temasek, dan Bain & Company serta sumber dari industri dan wawancara dengan pakar, laporan ini memerinci sektor mana saja yang menunjukkan performa terbaik dan yang paling terdampak pandemi.
E-commerce naik 54% menjadi 32 miliar USD pada 2020, dari 21 miliar USD pada 2019. Pertumbuhan momentum e-commerce di Indonesia juga tercermin dari peningkatan 5x lipat jumlah supplier lokal yang mencoba berjualan online karena pandemi.
“Laporan tahun ini menunjukkan ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh dua digit, dipimpin oleh e-commerce dan media online,” jelas Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf. “Dengan adanya pandemi, sektor tertentu seperti perjalanan dan transportasi memang terhambat tetapi, seperti yang ditunjukkan laporan ini, hingga 2025 keduanya diperkirakan akan bangkit dalam jangka pendek hingga menengah.”
Pertumbuhan ekonomi internet yang mantap seperti ini juga terjadi di Asia Tenggara. Laporan menemukan bahwa ekonomi digital kawasan ini bertumbuh kian cepat akibat pandemi, mencapai 100 miliar USD pada 2020 dan akan melampaui 300 miliar USD pada 2025.
Pertumbuhan Pesat Konsumen Digital
Pada 2020, lebih dari sepertiga konsumen layanan digital di Asia Tenggara mulai menggunakan layanan online baru karena COVID-19. Di Indonesia pun, 37% konsumen digital menggunakan layanan baru karena wabah. Lebih dari setengah konsumen digital baru di tanah air (56%) berasal dari daerah non-metro dan 93% dari mereka berkata akan terus menggunakan setidaknya satu layanan digital setelah pandemi berakhir.
Di samping itu, waktu online rata-rata per hari selama pandemi untuk tujuan pribadi tercatat meningkat, dari 3,6 jam sebelum pandemi menjadi 4,7 jam selama PSBB dan kemudian 4,3 jam setelah PSBB.
Perkiraan per sektor
Laporan regional 2020 ini mencakup lima sektor: e-commerce, media online, transportasi online, perjalanan, dan layanan keuangan digital, serta menyentuh dua sektor baru: teknologi pendidikan dan kesehatan (EdTech dan HealthTech). Dalam lima tahun ke depan, laporan memperkirakan adanya pertumbuhan 21% untuk sektor e-commerce Indonesia serta 28% untuk transportasi online dan pengantaran makanan.
Media online juga menunjukkan pertumbuhan positif sejauh ini pada 2020, dengan nilai 4,4 miliar USD atau naik 24% dari 3,5 miliar USD pada 2019. Sektor ini diperkirakan akan terus bertumbuh sebesar 18% menjadi 10 miliar USD pada 2025.
Sektor perjalanan online turun 68% menjadi 3 miliar USD pada 2020, dari 10 miliar USD pada 2019, walau diperkirakan akan bertumbuh dengan CAGR 36% dan mencapai 15 miliar USD pada 2025. Pengantaran makanan dan transportasi juga turun 18% menjadi 5 miliar USD, dari 6 miliar dolar pada 2019.
“COVID-19 telah mengubah cara hidup banyak orang di Asia Tenggara, dan perkembangan sektor layanan keuangan digital, HealthTech, dan EdTech diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di tengah masyarakat,” ujar Alessandro Cannarsi, Partner and Leader dari Southeast Asia Private Equity Practice di Bain & Company. “Indonesia tetaplah pasar ekonomi internet terbesar di Asia Tenggara dan menjadi medan persaingan utama bagi platform-platform teknologi. Oleh sebab itu, mereka sangat siap untuk menjadi pendorong utama inovasi digital di kawasan ini. Meski masih terlalu dini untuk memastikan hasilnya, kami memperkirakan pertumbuhan dan percepatan akan terus berlanjut di sektor ini dalam beberapa tahun ke depan.”
Pendanaan pun tetap solid di Indonesia, dengan dibukukannya 202 kesepakatan investasi senilai 2,8 miliar USD selama paruh pertama 2020, dibandingkan total 3,2 miliar USD dari 355 kesepakatan investasi sepanjang tahun 2019.
“Kami masih melihat potensi yang besar dari ekonomi internet Indonesia, dengan pertumbuhan yang didorong oleh besarnya jumlah pengguna internet yang sangat aktif dan bahkan semakin aktif menggunakan internet karena pandemi. Selain itu, banyaknya pengguna baru teknologi berbasis internet serta e-commerce memunculkan prospek untuk usaha-usaha baru di Indonesia, sekaligus mendorong pertumbuhan untuk usaha yang sudah ada,” imbuh Rohit Sipahimalani, Chief Investment Strategist, Temasek.
“Kami juga terus melihat adanya peluang-peluang investasi pada ekonomi internet Asia Tenggara, yang sejalan dengan tren struktural kami untuk mendorong kemajuan sosial dengan memanfaatkan teknologi. Bersama dengan swasta, pemerintah, dan masyarakat, kami berkomitmen untuk turut membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan di Asia Tenggara.” (rel)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Andi Arvino (35) oknum polisi yang bertugas di Polrestabes Medan dituntut selama tujuh tahun penjara. Selain kurungan badan, terdakwa juga didenda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara karena dinilai terbukti memiliki sabu seberat 0,34 gram sisa konsumsi.
Dalam nota tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) M Risqi Darmawan, terdakwa dinyatakan melanggar Pasal 114 ayat 1 Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang Narkotika.
“Meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan, menuntut terdakwa Andi Arvino dengan pidana selama 7 tahun denda Rp1 miliar subsider 6 bulan penjara,” tegasnya, di Ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri (PN) Medan, Selasa (24/11).
Usai membacakan tuntutan, majelis hakim yang diketuai Dominggus Silaban menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda pembelaan (pledoi) terdakwa.
Sementara mengutip surat dakwaan, pada 13 Februari 2020 terdakwa Andi Arvino menemui penjual sabu di Jalan Kapten Muslim Kota Medan. Setelah menerima sabu, lalu terdakwa membawanya ke Blok B RTP Polrestabes Medan untuk diberikan kepada Benget (DPO).
Lalu Benget memberikan uang sebesar Rp600 ribu sebagai upah terdakwa menjemput sabu tersebut. Setelah itu pada 14 Februari 2020 terdakwa menerima uang sebesar Rp1 juta dari saksi Wilson EM Sitorus untuk mengambil sabu di Jalan Aksara Kota Medan.
Setelah bertemu dengan penjual sabu tersebut, lalu terdakwa menerima 1 gram sabu dari penjual sabu tersebut. Selanjutnya terdakwa membawa sabu tersebut ke Blok B RTP Polrestabes Medan. Sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Wilson, dan memberikan uang sebesar Rp500 ribu kepada terdakwa sebagai upah.
Kemudian, pada 18 Februari 2020 tiga anggota Propam Polrestabes Medan, melakukan penggeledahan dirumah terdakwa Andi Arvino. Dari penggeledahan itu, ditemukan satu buah pipet yang berisi sisa narkotika jenis sabu didalam saku sebelah kiri baju dinas PDL SUS Polri milik terdakwa.
Setelah itu saksi-saksi membawa barang bukti tersebut ke Polrestabes Medan dan setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. (man/azw)
DITANGKAP: DPO, Serpin (tengah) yang ditangkap jaksa.
LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Tim intelijen gabungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri Rantauprapat menangkap Serpin (48) pelarian daftar pencarian orang (DPO), Senin (23/11) malam. Serpin diburon dalam kasus korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2017-2019.
DITANGKAP: DPO, Serpin (tengah) yang ditangkap jaksa.
Tim menangkap Sarpin (48) dari persembunyiannya di tengah perkebunan sawit di Dusun Blimbingan Desa Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan, provinsi Riau yang jaraknya sekitar 5 kilometer dari jalan lintas Timur Jambi-Pekanbaru.
DPO merupakan mantan Kepala Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara.
Kasi Intelijen Kejari Labuhanbatu, Syahron Hasibuan, Selasa (24/11) dalam rilis persnya mengatakan Sarpin merupakan tersangka kasus korupsi pengelolaan APBDesa pada Desa Bulungihit, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun anggaran 2017-2019.
“DPO bersembunyi di rumah kenalannya di areal perkebunan sawit dan mengaku sudah sebulan tinggal bersama dan bekerja membantu di kebun sawit,” kata Syahron.
Lanjut Syahron, DPO mengaku melarikan diri karena menghindari panggilan sebagai tersangka Kejaksaan Negeri Labuhanbatu.
“Setelah dilakukan pengepungan tersangka langsung diamankan oleh tim dan langsung dibawa ke Pekanbaru dan rencana akan dibawa ke Kejari Labuhanbatu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut,” tandasnya.
Berdasarkan informasi, tersangka kabur usai ditetapkan sebagai tersangka pada Juli 2020 silam. Penetapan status Sarpin sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Nomor: Print-01/L.2.18/F.2/07/2020 tanggal 14 Juli 2020. (fdh/azw)
TERDAKWA: Sulaiman Ibrahim, terdakwa kasus penipuan sewaktu masih menjalani persidangan di PN Medan, beberapa waktu lalu.gusman/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Terdakwa kasus penipuan miliaran rupiah, Sulaiman Ibrahim sudah 6 minggu mangkir bersidang. Hal inipun membuat Ketua Majelis Hakim, Hendra Utama Sutardodo geram dan menegaskan pekan depan pembacaan putusan tetap dibacakan walau tanpa kehadiran terdakwa.
TERDAKWA: Sulaiman Ibrahim, terdakwa kasus penipuan sewaktu masih menjalani persidangan di PN Medan, beberapa waktu lalu.gusman/sumut pos.
Majelis hakim juga memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Randi Tambunan untuk mencari tahu keberadaan Sulaiman. Randi mengatakan majelis hakim tampaknya sudah geram dengan ketidakhadiran Sulaiman selama 6 minggu berturut-turut menjelang pembacaan putusan.
“Iya, saya disuruh majelis hakim untuk mencari tahu keberadaan Sulaiman. Dia sakit apa dan dirawat dimana. Majelis hakim juga menyuruh saya mendatangi rumah Sulaiman untuk melihat kondisinya kalau dia memang dirawat di rumah,” kata Randi Tambunan, di PN Medan, Selasa (24/11).
Randi Tambunan menambahkan, majelis hakim juga menegaskan, apabila pekan depan Sulaiman juga tak hadir ke persidangan, maka putusan terhadap dirinya tetap dibacakan. “Hadir tak hadir Sulaiman pekan depan, putusannya tetap dibacakan bang. Gitu kata majelis hakimnya,” tutur Randi Tambunan.
Randi Tambunan menjelaskan, saat ini dirinya sedang mencari alamat rumah Sulaiman. “Karena perintah hakim, saya harus mendatangi rumah Sulaiman. Alamatnya sesuai dengan surat dakwaan itu bang,” beber Randi Tambunan.
Sebelumnya, JPU menuntut Sulaiman selama 3 tahun penjara karena dinilai terbukti melanggar Pasal 378 KUHPidana.
Untuk diketahui, sesuai jadwal, pembacaan putusan terhadap Sulaiman dibacakan majelis hakim pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Namun dengan alasan sakit, sidang ditunda sampai 2 minggu.
Tepat pada hari Selasa tanggal 3 November 2020, sidang kembali dibuka. Lagi-lagi masih dengan alasan sakit, sidang pembacaan putusan Sulaiman kembali ditunda.
Ketua Majelis Hakim, Hendra Utama Sutardodo didampingi dua hakim anggota masing-masing Syafril Batubara dan Sri Wahyuni Batubara kembali menunda sidang hingga 2 minggu tepatnya pada hari Selasa tanggal 17 November 2020.
Namun anehnya, sidang kembali ditunda selama 2 minggu. Sulaiman kembali tidak hadir dengan alasan sakit.
Sebelumnya Syafril Batubara, salah satu hakim anggota yang juga menjabat sebagai Humas PN Medan, ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan sidang pembacaan putusan ditunda karena Sulaiman sakit.
Ketika ditanya mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) apakah dibenarkan menunda sidang hingga berminggu-minggu menjelang pembacaan putusan, hakim Syafril menjawab hal itu sebenarnya tidak dibenarkan.
“Kalau SOP-nya memang sudah terlalu lama berminggu-minggu ditunda untuk putusan. Tapi kan begini, surat sakit itu ditandatangani oleh dokter yang sudah disumpah jabatan. Tetapi kalau hakim nanti merasa itu ada rekayasa tentang itulah kita bilang. Kita dapat bocoran atau apa bahwa sebenarnya dia (Sulaiman) nggak sakit atau sebenarnya nggak ada diperiksa dokter atau surat itu sebenarnya bukan dikeluarkan oleh dokter berkompeten kita akan panggil,” kata hakim Syafril.
Sementara itu, kuasa hukum saksi korban HTM Razali, Mhd Erwin SH, MHum sangat menyayangkan sikap majelis hakim yang mengadili perkara ini.
“Peradilan sehat sudah tak nampak lagi dalam perkara penipuan uang miliaran rupiah dengan terdakwa Sulaiman Ibrahim. Korban sangat kecewa dengan sikap majelis hakim. Sudah tidak benar sidang ditunda sampai 6 minggu menjelang pembacaan putusan,” tandasnya. (man/azw)
JASAD: Rajin Ginting (50) ditemukan tewas di Rumah Makan Serit Jalan Setia Budi Ujung, Selasa (24/11).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rajin Ginting (50), pria mengidap gangguan jiwa ditemukan tewas di depan Rumah Makan (RM) Serit Jalan Setia Budi Ujung Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan, Selasa (24/11), sekira pukul 12.00 WIB. Korban merupakan warga Kota Medan dan orang pertama yang menemukannya meninggal dunia, Titis (58) warga Jalan Setia Budi Ujung Gang Seroja Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan.
JASAD: Rajin Ginting (50) ditemukan tewas di Rumah Makan Serit Jalan Setia Budi Ujung, Selasa (24/11).
Kapolsek Delitua AKP Zulkifli Harahap SH melalui Kanit Reskrim Iptu Martua Manik SH mengatakan, bahwa korban masih memiliki keluarganya, yakni Donal Sinulingga (40) warga Jalan Jamin Ginting Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan dan Serieluanta Beru Gurusinga (30) warga Jalan Setia Budi Ujung Gang Seroja Kelurahan Simpang Selayang Kecamatan Medan Tuntungan. “Kedua orang tersebut merupakan keponakan kandung dari korban,” kata Martua Manik kepada sejumlah wartawan di Medan.
Menurutnya, Unit Lantas Polsek Delitua, Bripka Rusdin Sinulingga mendapat info ada nya temuan mayat di depan RM Serit melihat korban tewas dalam kondisi telungkup. Kemudian, lanjutnya, setelah diperiksa kondisi mayat dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
“Menurut keterangan para saksi dan warga bahwa korban sudah lama tidur di emperan rumah warga di sekitar Simpang Selayang,” terang Martua Manik.
Dikatakannya, pihak keluarga korban bermohon agar jenazah korban tidak dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
“Setelah pihak keluarga membuat surat permohonan dan pernyataan, selanjutnya membawa jenazah korban untuk dikebumikan,” pungkasnya. (mag-1/azw)
CEO Global Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo, menekankan bahwa masa pandemi menjadi momentum bagi tenaga pendidik untuk mengubah paradigma dalam pembelajaran.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Peningkatan kualitas pendidikan menjadi fokus kegiatan Tanoto Foundation, organisasi filantropi yang didirikan oleh Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto. Berbagai inisiatif yang dijalankan Tanoto Foundation sejak 1981 adalah untuk menangani berbagai masalah pendidikan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
“Hasil studi Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 menunjukkan , skor siswa Indonesia di urutan ke-74 dari 79 negara yang disurvei dalam kemampuan matematika, sains, dan membaca. Untuk itu, Tanoto Foundation menjalankan Program PINTAR (Pengembangan Inovasi untuk Kualitas Pembelajaran) dengan target meningkatkan peringkat global Indonesia di sektor pendidikan,” kata Belinda Tanoto, anggota Dewan Pembina Tanoto Foundation, dalam sambutannya di Tanoto Facilitator Gathering 2020 yang digelar virtual, Selasa (24/11).
Untuk mencapai target tersebut, Tanoto Foundation bermitra dengan 21 kabupaten/kota dan 10 Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Jambi, Riau, Jawa Tengah, dan Kalimantan Timur. Melalui program PINTAR, kemitraan ini bertujuan membangun model pembelajaran aktif dan kreatif yang sesuai dengan ekosistem pendidikan di Indonesia, sekaligus menyebarkan model tersebut ke sekolah-sekolah non-mitra.
“Untuk itu, peran fasilitator sebagai ‘penggerak’ Program PINTAR sangat penting, dan peran tersebut semakin krusial saat pendidikan mengalami tantangan dengan adanya pandemi Covid-19,” kata Belinda.
Tanoto Foundation bekerja berdasarkan tiga prinsip, yaitu fokus pada dampak, berbasis pada data, dan kemitraan. Pertama, Program PINTAR ini dirancang untuk menghasilkan dampak yang berkelanjutan bagi penerimanya. “Hingga November 2020, kami telah memberi manfaat lebih dari 17.500 guru dan dosen di 21 kabupaten atau kota di Indonesia,” lanjutnya.
Kedua, Tanoto Foundation menggunakan pendekatan berbasis data dan bukti agar Program PINTAR lebih terarah dan efektif. Misalnya, bersama Asia Philanthropy Circle dan Djarum Foundation pada tahun 2017, mereka menunjuk McKinsey & Company untuk melakukan studi tentang area-area intervensi yang paling berdampak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Prinsip ketiga yaitu kemitraan karena kami menyadari, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, kami tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, kami menjalin kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, dari tingkat lokal, regional hingga internasional,” tambah Belinda Tanoto.
TFG 2020 yang digelar pada 19, 24, dan 25 November adalah penyelenggaraan yang pertama, dengan menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem, Mantan CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan, Psikolog dan Humanitarian Alissa Wahid, Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 Mohammad Nuh, Ketua Dewan TIK Nasional Ilham Akbar Habibie, dan pembicara inspiratif lainnya.
Tanoto Facilitator Gathering (TFG) adalah acara tahunan untuk memberi apresiasi kepada fasilitator Program PINTAR yang terdiri dari guru, kepala sekolah, dan pengawas di daerah mitra, serta dosen di LPTK mitra Tanoto Foundation. Dalam acara tersebut, para fasilitator juga diberi pelatihan untuk mengembangkan kapasitas dalam pembelajaran, saling belajar dan membangun jejaring antar fasilitator, juga mendengarkan inspirasi dari berbagai pembicara dan pengisi acara.
TFG 2020 yang digelar pada 19, 24, dan 25 November adalah penyelenggaraan yang pertama, dengan menghadirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makariem, Mantan CEO Jawa Pos Group Dahlan Iskan, Psikolog dan Humanitarian Alissa Wahid, Menteri Pendidikan Nasional 2009-2014 Mohammad Nuh, Ketua Dewan TIK Nasional Ilham Akbar Habibie, dan pembicara inspiratif lainnya.
Sementara itu CEO Global Tanoto Foundation, Satrijo Tanudjojo, menekankan bahwa masa pandemi menjadi momentum bagi tenaga pendidik untuk mengubah paradigma dalam pembelajaran. Jika sebelum pandemi, guru mengajar di kelas sesuai dengan kurikulum dan murid mendengarkan dan belajar, maka dibutuhkan pendekatan berbeda agar murid bisa mengikuti pembelajaran dengan baik saat disampaikan secara daring.
“Kita kembali ke hakikat awal dari pembelajaran dengan memberikan arahan kepada murid dan murid lah yang menjadi aktor di dalam pembelajaran. Mereka akan belajar dari konten digital, dari sumber yang sudah ada Dan tugas Guru adalah untuk memandu konten apa yang perlu dipelajari tanpa membatasi wawasan yang murid bisa belajar dari konten digital itu. Dalam situasi ini, kita diajak untuk merenungi arti dan inti pendidikan, yaitu menempatkan siswa pada pusat pembelajaran. Student at the center of the learning,” kata Satrijo Tanudjojo. (rel)
