UJIAN: Para peserta CASN mengikuti ujian seleksi yang menggunakan metode CAT (Computer Assisted Test).Penulis: Grid Network.
istimewa
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Penyerahan surat keputusan kepada Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) yang telah lulus, masih menunggu arahan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pemprov Sumut menyebutkan, prosesnya sampai kini masih berlangsung, setidaknya sampai satu bulan ke depan.
ilustrasi.
“Masih proses itu. Satu bulanan ini mungkin. Kan mesti ke BKN lagi itu,” ungkap Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Setdaprov Sumut Syahruddin Lubis, Senin (23/11).
Setelah itu, lanjut Syahruddin, CASN lingkup Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2019 tersebut, bakal mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.
“Ya, itu nanti setelah keluar SK baru mereka diberikan pelatihan dasar. Kita tunggulah,” imbuhnya.
Menurut Syahruddin, mengenai pengadaan CASN untuk Tahun Anggaran 2021, Pemprov Sumut juga masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat.
“Belum ada persiapan. Sebab belum ada petunjuk dari pemerintah pusat,” bebernya.
Seperti diketahui, terdapat 289 peserta lulus Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) untuk formasi Pemprov Sumut. Mereka diminta segera melengkapi berkas sesuai persyaratan yang ditentukan. Seluruh berkas baik secara proses digital (online) maupun hardcopy, diantar ke Ruang Dahlia Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumut, Jalan Ngalengko No 1 Medan.
Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan BKD Setdaprov Sumut, Wasito, tahapan ini guna mengotentifikasi kebenaran, si peserta yang telah lulus adalah benar mengikuti seleksi CASN 2019 lalu. Setelah pemberkasan, tahapan berlanjut pada pendidikan dan pelatihan dasar. Paling lama dalam setahun ini, seluruh CASN ditarget akan mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.
“Anggarannya di bidang kami. Pemerintah wajib menyelenggarakannya. Jadi begitu mereka masuk (memenuhi kelengkapan berkas), sudah PNS. Nomor Induk Pegawai (NIP) mereka juga sudah keluar. Namun mengenai waktu penyerahan NIP-nya kapan, saya kurang tahu,” katanya.
Sesuai jadwal yang telah ditentukan, guna kelengkapan berkas, peserta wajib mengunggah dokumen melalui akun masing-masing peserta pada alamat https://sscn.bkn.go.id. Mengenai detil dokumen dimaksud, peserta dapat melihat melalui website resmi Pemprov Sumut. (prn/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Alokasi anggaran untuk perbaikan bangunan skybridge pada 2021 diminta dikaji ulang. Pemko Medan dimbau membuat program dengan skala prioritas tahun depan, mengingat pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.
Skybridge.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS mengaku, sangat menyesalkan jika anggaran perbaikan untuk skybridge itu tetap diakomodir oleh Pemko Medan, melalui Dinas Perumahaan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkimtaru).
“Ya, ada masuk anggaran (untuk perbaikan skybridge). Tapi saya tidak melihat detil total anggarannya. Prinsipnya begini, kami sesalkan bangunan skybridge tersebut terbengkalai sampai sekarang,” ungkap Hendra, Senin (23/11). Pihaknya menilai, perbaikan skybridge tidak perlu lagi dilanjutkan. Satu alasannya, lantaran perencanaan tersebut dianggap tidak matang.
“Itu di Dinas Perkim (anggarannya). Coba tanya kepala dinasnya, soal anggarannya. Harusnya jangan lagi dibebankan ke APBD Medan perbaikannya,” jelas Hendra lagi.
Kepala Dinas Perkimtaru Kota Medan, Benny Iskandar mengakui ihwal rencana pengalokasian anggaran dimaksud. Termasuk masukan dari DPRD Medan untuk mengkaji ulang usulan anggaran untuk itu.
“Ya, kemarin dapat masukan dari dewan agar dikaji ulang, jangan sampai sudah diperbaiki tidak bisa dimanfaatkan lagi,” katanya singkat, via aplikasi WhatsApp.
Seperti diketahui, meski sudah 4 tahun selesai dibangun, skybridge yang berada di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, tak kunjung difungsikan. Alhasil, proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Medan tersebut, terbengkalai. Hingga saat ini, belum ada kata sepakat antara Pemko Medan dan PT KAI untuk operasional skybridge tersebut.
Pada 23 Agustus 2019, Pemko Medan dan PT KAI melakukan rapat mengenai rencana operasional skybridge. Namun, belum diketahui kapan skybridge akan difungsikan. Asisten Ekbang Setdako Medan, Khairul Syahnan mengungkapkan, pembahasan dengan PT KAI sudah masuk ke dalam tahap nota kesepakatan.
“Nota kesepahaman yang dibuat benar-benar memikirkan azas manfaatnya secara jangka panjang. Terlebih hal ini menyangkut kepentingan masyarakat yang menggunakannya. Seluruh pihak terkait dapat menyusun dan mengatur isi nota kesepahaman dengan sebaik mungkin tanpa merugikan pihak manapun,” jelasnya.
Kepada pihak PT KAI, dia berharap agar nantinya setelah nota kesepahaman terbentuk, pihak PT KAI benar-benar dapat mendukung penuh upaya Pemko Medan dalam pengoperasian skybridge, sehingga keberadaan jembatan penyeberangan dari sisi timur Lapangan Merdeka Medan ke Stasiun Besar Kereta Api tersebut, tidak sia-sia.
“Keberadaan fasilitas umum di Medan tetap jadi perhatian kami. Hal ini dilakukan demi memberi rasa nyaman ke seluruh warga. Untuk itu, kami minta dukungan dari seluruh pihak terkait, agar niat baik ini dapat segera drealisasikan,” harap Syahnan.
Syahnan juga mengatakan, adapun hasil kesimpulan rapat, yakni Dinas Perkimtaru Kota Medan akan melakukan perbaikan skybridge. Setelah perbaikan selesai, skybridge akan diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Kemudian BPKAD menyerahkannya kepada Dishub Kota Medan. Selanjutnya, Dishub Kota Medan akan membuat draft MoU dengan PT KAI Divre I Sumut. Namun sebelum MoU ditandatangani, lebih dulu dieksaminasi oleh Bagian Hukum Setdako Medan. Setelah dilakukan penandatanganan MoU, barulah Wali Kota Medan dijadwalkan untuk mengoperasikan skybrigde tersebut. (prn/saz)
CENDERAMATA: Sofyan Tan menerima cenderamata pada Bimtek Strategi Branding Melalui Media Digital di Era Adaptasi Baru, Senin (23/11).BAGUS/SUMUT POS.
Bimbingan Teknis Strategi Media Digital di Era Adaptasi Baru
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata, yang terpuruk karena imbas pandemi Covid-19 saat ini. Hal itu, juga dilakukan terhadap pelaku pariwisata di Kota Medan, dengan melakukan branding produk pariwisata di kota terbesar ketiga Indonesia ini.
CENDERAMATA: Sofyan Tan menerima cenderamata pada Bimtek Strategi Branding Melalui Media Digital di Era Adaptasi Baru, Senin (23/11).BAGUS/SUMUT POS.
Anggota DPR RI Komisi X dari fraksi PDI Perjuangan, dr Sofyan Tan mengatakan semua itu tengah dilaksankankan oleh Kementerian Pariwisata dan dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf)/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menurutnya, pengembangan dilakukan dengan memfokuskan media digital menjadi satu cara untuk menikmati sektor pariwisata yang terpuruk saat pandemi.
“Kita lihat di masa pandemi sekarang ini, tentunya semua pengusaha di ekonomi kreatif berdampak, apalagi sangat bergantung pada sektor pariwisata. Di kondisi seperti ini, Kemenperekraf membuat berbagai kegiatan, satu di antaranya adalah branding produk,” ungkap Sofyan Tan di sela Bimbingan Teknis Strategi Branding Melalui Media Digital di Era Adaptasi Baru yang digelar di Kota Medan, Senin (23/11).
Lebih lanjut Sofyan Tan mengatakan, branding produk yang bagus bisa memanfaatkan ruang online, seperti media sosial, antara lain Instagram, Facebook, dan lainnya. Dengan begitu, ekonomi kreatif akan terus maju dan berkembang, apalagi budaya belanja masyarakat berubah menjadi online.
“Strategi promosi melalui media digital harus mampu menjadi daya tarik wisata dan ekonomi kreatif. Begitupun harus dikemas dengan apik dan penerapan protokol kesehatan,” imbaunya.
Menurutnya, sektor pariwisata sudah mulai bangkit khususnya destinasi lokal. Sofyan Tan berharap, pemerintah daerah ataupun para pelaku ekonomi kreatif harus mempersiapkan diri beradaptasi dengan kebiasaan baru, terutama dalam hal protokol kesehatan, sehingga wisatawan dapat merasa aman dan nyaman saat berwisata.
Koordinator Strategi Pemasaran dan Kemitraan, Direktorat Komunikasi Pemasaran, Dedi Ahmad Kurnia menambahkan, di tengah pandemi pelaku usaha diharapkan tetap optimis mengembangkan ekonomi kreatif melalui media digital. Mereka memiliki kewajiban untuk meningkatkan citra atau branding agar lebih berkembang.
“Kami berharap pelaku ekonomi kreatif dapat terus berjuang dan meningkatkan branding, sehingga kehidupan ekonomi tetap berjalan dan maju. Kemenparekraf tetap mendampingi pelaku ekonomi kreatif agar bangkit di tengah pandemi,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono menjelaskan, pelaku ekonomi kreatif banyak tumbuh di tengah pandemi. Karena itu, masih perlu banyak dukungan dan dorongan dari Kemenparekraf.
“Kiranya, kegiatan bimbingan seperti ini secara kontinu dapat dilakukan. Hal ini agar dapat mendukung ekonomi kreatif dalam memasarkan produknya,” pungkasnya. (gus/saz)
BAGIKAN: Ketua DPD Partai Golkar Medan, H Syaf Lubis, membagikan bantuan sosial kepada warga di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, Senin (23/11).ISTIMEWA/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat Kota Medan yang terkena dampak pandemi Covid-19 di Kota Medan, DPD Partai Golkar Kota Medan membagikan bantuan sosial berupa 5 ton beras, yang dibagikan dalam 1.000 paket. Setiap paketnya, masing-masing masyarakat mendapatkan beras seberat 5 kilogram.
BAGIKAN: Ketua DPD Partai Golkar Medan, H Syaf Lubis, membagikan bantuan sosial kepada warga di Jalan Karya Wisata, Medan Johor, Senin (23/11).ISTIMEWA/sumut pos.
Pembagian paket bantuan sosial ini, dilakukan di Jalan Karya Wisata, Kecamatan Medan Johor, Senin (23/11)
“Pembagian paket beras ini kami lakukan sebagai bentuk kehadiran Partai Golkar di Medan. Partai Golkar sudah sangat lama dicintai masyarakat Medan dan kami juga selalu membuktikan, Partai Golkar selalu hadir untuk rakyat,” ungkap Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, H Syaf Lubis, usai membagikan paket bantuan sosial.
Lebih lanjut Syaf mengatakan, pembagian beras tersebut juga dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut DPD Partai Golkar Kota Medan atas apa yang dilakukan DPD Partai Golkar Sumut, yang juga telah lebih dulu melakukan hal sama.
“DPD Golkar Sumut juga melakukan hal sama, maka kami juga mengikutinya. Partai Golkar selalu peduli kepada masyarakat, di manapun Partai Golkar berada, termasuk di Medan,” katanya.
Diakui Syaf, apa yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Medan dalam membagikan bantuan tersebut, bukanlah yang pertama. Partai pendukung Bobby-Aulia di Pilkada Kota Medan tersebut, mengaku telah melakukan hal sama untuk kesekian kalinya.
“Partai Golkar ini ada, dan Partai Golkar ini besar karena dibesarkan oleh rakyat. Maka tentu Partai Golkar juga harus selalu ada untuk rakyat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Medan, M Afri Rizki Lubis mengatakan, ke depannya DPD Partai Golkar Kota Medan akan terus berusaha untuk melakukan hal sama kepada masyarakat.
“InsyaAllah kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, ini sudah kesekian kalinya. Dan ke depannya kami akan berusaha melakukan hal sama untuk masyarakat Medan,” pungkasnya. (map/saz)
Kepengurusan Golkar Sumut 2020-2025 Resmi Dikukuhkan
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartanto melalui Wakil Ketua Umum Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Aziz Syamsuddin, akhirnya melantik kepengurusan baru DPD I Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025, di Hotel Adimulia Medan, Jumat (20/11) malam.
Membacakan surat keputusan DPP Partai Golkar untuk kepengurusan Golkar Sumut lima tahun mendatang, Sekjend Lodewijk F Paulus menyebutkan Ilhamsyah dan Ihkwan Habib Nasution, sebagai sekretaris dan bendahara di bawah kepemimpinan Musa Rajekshah (Ijeck). Total ada 185 orang pengurus Golkar Sumut 2020-2025 yang dibacakan Sekjend Lodewijk F Paulus.
Ijeck dalam sambutannya kembali menyampaikan, bahwa keinginan menjadi ketua Golkar Sumut bukan semata-mata untuk ambisi pribadi dan kelompok. Melainkan menuju tujuan hakiki untuk menyejahterakan rakyat Sumut. “Bahwa kami menjadi pengurus karena ingin membesarkan Partai Golkar di Sumatera Utara, dan juga tentunya untuk menyejahterahkan masyarakat Sumut,” katanya.
Adapun keyakinan untuk mengambil ketua Golkar Sumut, menurutnya, berkat dorongan dari Gubsu Edy Rahmayadi. Selain itu, Ijeck pun menceritakan sewaktu ingin menjadi bakal calon pada Pilgubsu 2018, ia dan Edy Rahmayadi sama sekali bukanlah kader parpol mana pun. Namun saat Golkar memberi dukungan buat mengusung mereka, Ketum Airlangga Hartanto yang memintanya secara langsung agar menjadi kader beringin.
“Saya bilang saat itu ke Pak Airlangga, sekarang belum bisa menjawabnya, tapi saya sudah niat suatu saat akan menjadi kader dan pengurus Golkar. Kesempatan justru berkata lain, saya diamanahkan sebagai ketua Golkar Sumut sekarang,” tutur ayah empat anak tersebut.
Kesempatan itu, dirinya kembali menekankan, dalam perhelatan Pilkada serentak 2020, seluruh kader Golkar wajib mendukung dan memenangkan pasangan calon yang diusung oleh Golkar. “Kita juga harus kompak dan bersama-sama berjuang untuk memenangkan Partai Golkar tanpa saling menjelekkan paslon lain. Sebab kita menginginkan ke depan Partai Golkar kita bisa memimpin legislatif di Provinsi Sumut,” katanya.
Turut hadir Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Golkar yang juga Menpora, Zainudin Amali, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Ketua Komisi II DPR yang juga mantan Plt Ketua Golkar Sumut, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, para pengurus Golkar se Sumut dan Aceh, serta pengurus Hastakarya, kader dan sayap Partai Golkar.
Ijeck berpesan kepada pengurus lain dan anggota Partai Golkar Sumut untuk selalu bersikap sportif dan tidak saling menjatuhkan atau menjelekkan partai lain. Tujuan hakiki menjadi pengurus Golkar baginya, untuk membangun Provinsi Sumut sehingga masyarakat sejahtera. “Mudah-mudahan Partai Golkar bisa memimpin legislatif di Sumut dan kabupaten/kota. Kemudian peduli untuk masyarakat agar sejahtera, dan tidak mempertontonkan kekuasaan politik,” ujarnya.
Sedangkan Aziz Syamsuddin membacakan sambutan Ketum Airlangga, mengharapkan pada Pilkada serentak 2020 di Sumut, Golkar telah menargetkan menang 60 persen terhadap paslon yang diusung. Target itu sama dengan harapan menang secara nasional. “Di Sumut ada 23 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Minimal ada 15 titik di Sumut harus menang atau 60 persen,” ucapnya.
Kepada pengurus dan anggota diimbau, agar menjadi bermanfaat untuk masyarakat bukan ke pengurus. Menuju masyarakat yang bermartabat sesuai dengan visi Provinsi Sumut. Ia juga mengingatkan kader Golkar Sumut dan Kota Medan berbondong-bondong memenangkan paslon nomor urut 2, Bobby Nasution-Aulia Rachman. “Jangan lupa menangkan nomor loro (dua) untuk Kota Medan,” ungkapnya.
Selain itu, Golkar Sumut diminta segera lakukan konsolidasi yang sudah dimulai dengan pembentukan pengurus. Tidak hanya itu, ada lima sukses yang harus digapai Golkar, yakni sukses transformasi dan konsolidasi, sukses kaderisasi, sukses menumbuhkan demokrasi dan sukses memberikan dukungan kepada pemerintahan dan terakhir sukses Pemilu.
“Ke depan 2024 pada Pileg, Ijeck dapat merebut kembali kursi DPRD Sumut dan menambah kursi DPR RI dari Dapil Sumut. Selain itu Partai Golkar juga harus mempersiapkan diri menyongsong pesta demokrasi 2024 mendatang, akan ada Pilkada, Pileg dan Pilpres yang menanti kita di depan,” kata Aziz.
Edy Rahmayadi mendukung penuh kiprah Ijeck di Golkar Sumut. “Saya akan mendukung Ijeck. Jadilah terbaik dan terus berbuat baik. Bercita-citalah yang tinggi, jangan cuma jadi ketua Golkar Sumut tetapi ketum Golkar,” ujarnya. (prn/ram)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebanyak 157 peserta Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mengikuti ujian tertulis di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumut, Jalan Ngalengko Medan, Senin (23/11). Para peserta tersebut adalah yang sudah lolos seleksi administrasi.
Adapun posisi yang dibuka pada kesempatan kali ini adalah untuk jabatan Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Organisasi, Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan.
Selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina mengatakan, tim penilai akan menilai secara adil. Kompetensi yang dinilai mulai dari kepemimpinan, manajerial, penguasaan bidang yang dilamar, serta ide atau inovasi pada bidang yang dilamar peserta.
“Kami akan membuat penilaian secara fair (adil) dan objektif,” ungkap Sabrina, usai meninjau seleksi tertulis di Aula BPSDM Sumut.
Sabrina pun memaparkan mekanisme seleksi secara keseluruhan. Pengumuman peserta yang lolos seleksi tertulis dilakukan 28 November 2020. Selanjutnya dilakukan asesmen dan wawancara. Rekam jejak juga menjadi penilaian yang akan dimasukkan ke dalam hasil.
“Nanti hasil penilaian itu akhirnya ada nama yang disarankan, dipertimbangkan dan ada pula yang tidak disarankan,” jelasnya.
Sabrina juga sempat meninjau lokasi ujian yang tersebar di 3 ruangan lingkup BPSDM Sumut, yakni di Aula Beringin, Ruang Anggrek, dan Ruang Dahlia. Kepada semua peserta, dia berpesan agar terus berusaha dan berdoa.
“Sesudah berupaya atau berusaha semaksimal mungkin, berdoalah, hasil akhir tergantung pada kedua hal tersebut,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam pengumuman yang diunggah di laman sumutprov.go.id, pada surat No: 10/SJPTP/XI/2020, Jumat (20/11) lalu, terdapat ratusan nama yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti tahap selanjutnya. Ada nama Azhar Muliyadi yang melamar jabatan Kepala Satpol PP. Ada Bambang Pardede yang mendaftar sebagai calon Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi. Tatang Darmi, melamar untuk jabatan Kepala Biro Hukum Setdaprov Sumut. Tatang Darmi akan bersaing dengan Antony Sinaga.
Ada Koni Ismail, yang tampak masih ingin mencoba peruntungan di Pemprov Sumut. Sebab sebelumnya dia pernah ikut seleksi serupa di masa pemerintahan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah, namun kalah. Faisal Arif Nasution, kembali mendaftar untuk posisi Kepala BKD. Begitupun Eric Aruan, pejabat yang kini dinonjobkan, ikut ambil posisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya untuk jabatan kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada nama Avon S Nasution. Aris Yudhariansyah melamar jabatan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Dia bersaing dengan Arjuna Sembiring. Ada Hendra Edisa Putra, yang juga melamar Kepala Dispora Sumut. Hendra bakal bersaing dengan Ardan Noor.
Sementara selebihnya tercatat sebagai peserta yang lulus tahap administrasi, merupakan pejabat eselon III di lingkup Pemprov Sumut, dan sebagian di antaranya pernah mencoba ikut seleksi terbuka pada 2018 lalu. (prn/saz)
Teks Foto
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
WAWANCARA: Sekdaprov Sumut R Sabrina memberikan keterangan usai meninjau pelaksanaan Ujian Tertulis Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Pemprov Sumut di Gedung BPSDM Sumut Jalan Ngalengko No 1 Medan, Senin (23/11).
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11). Kegiatan ini mengundang sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar kegiatan ‘KSP Mendegar’ dengan mengundang sejumlah lembaga maupun organisasi, guna mengetahui dan menjaring berbagai permasalahan yang terjadi di Sumatera Utara (Sumut), Kamis (19/11) lalu.
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11). Kegiatan ini mengundang sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa.
Tenaga Ahli Utama KSP, Donny Gahral Adian mengatakan, adapun tujuan kegiatan KSP Mendengar digelar, untuk menyerap berbagai masukan sehingga pemerintah dapat dengan cepat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Terlebih di masa pandemi Covid-19, berbagai masalah baru bermunculan, baik di dunia kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Walau pemerintah sudah mengucurkan sekitar Rp800 triliun untuk memulihkan berbagai sektor kehidupan.
“Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan ini secepatnya, baik secara jangka pendek dan jangka panjang. Ini tidak mudah. Pasti banyak persoalan di lapangan, seperti penerima bansos yang masih menggunakan data lama. Pandemi membuat bertambahnya pencari kerja, yang kini mencapai 9,5 juta orang,” ungkap Donny.
Di samping itu, KSP pun ingin meengetahui secara langsung dampak kemunculan UU Cipta Kerja Omnibus Law, yang diketahui hingga menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut Donny, UU Cipta Kerja itu untuk kepentingan rakyat dan siap melakukan revisi jika akhirnya kalah di Mahkamah Konstitusi (MK).
“UU Cipta Kerja ini, berawal dari pengalaman Beliau (Presiden Jokowi) saat memulai usaha di bidang furniture, yang ketika itu ongkos perizinannya memakan biaya yang cukup mahal. Termasuk juga di sisi penegakkan hukum, sanksinya harus lebih keras. Jadi Presiden menginginkan suatu Undang-Undang yang memudahkan untuk berusaha,” ujarnya.
Ketua Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) Sumut, Leonard Tampubolon, yang hadir dalam kegiatan itu, menyampaikan kepada KSP, kinerja Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai tidak efektif. Arahan yang disampaikan Presiden seperti tidak dijalankan oleh para menteri yang diangkat oleh Jokowi.
“Kami mempertanyakan tentang 34 kementerian yang dipimpin Presiden. Efektivitasnya seperti tidak ada. Apakah kementeriannya memang bekerja tidak efektif, sehingga aktualisasi di lapangan menjadi kurang baik, minus prestasi. Negara ini seperti tidak tahu mau dibawa ke mana,” katanya.
Pendapat tak jauh berbeda disampaikan Ketua DPD Bara JP Sumut, H Munthe. Pihaknya antara lain menyoroti bidang pertanahan, pendidikan, dan penegakan hukum intoleransi.
“Pendidikan daring perlu dapat perhatian. Memang info yang kami himpun disubsidi. Tapi tak seluruhnya dapat, terutama yang sekolah di swasta. Mall ramai, tapi sekolah diliburkan dan uang sekolah jalan terus. Jadi kami menanyakan kebijakan itu,” ujarnya.
“Presiden juga jangan ragu dengan maraknya masalah intoleransi di Indonesia. Harusnya tegas karena kita negara hukum,” tegas H Munthe.
Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumut, Azlansyah Hasibuan, meminta pemerintah serius menyejahterakan rakyat melalui UU Cipta Kerja.
“Pemerintah harus benar-benar menyejahterakan masyarakat dengan penciptaan lapangan pekerjaan dan investasi lewat UU Cipta Kerjar. Jangan malah terjadi investasi asing yang merugikan bangsa,” harapnya. (prn/saz)
Teks Foto
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
KSP MENDENGAR: Suasana kegiatan KSP Mendengar yang dihelat di Garuda Plaza Hotel Medan, Kamis (19/11) sore, dengan mengundang sejumlah organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan organisasi mahasiswa guna menyerap aspirasi atas dinamika yang terjadi di Sumut.
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ada sebanyak 19.919 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 23 kabupaten/kota se-Sumatera Utara yang melaksanakan Pilkada serentak, 9 Desember 2020. Dari jumlah itu, Polda Sumut memetakan 1.223 TPS kategori rawan kericuhan, dan 179 sangat rawan. Sisanya, 18.502 TPS masuk kategori aman.
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang digelar di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11). PRAN HASIBUAN/SUMUT POS.
Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengungkapkan, pemetaan TPS aman dan rawan dalam perhelatan Pilkada serentak 2020 di Sumut itu saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 secara virtual yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan sejumlah legislator lainnya di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Senin (23/11).
“Bahwa ada TPS yang masuk kategori aman (18.502 TPS), rawan (1.223), sangat rawan (179), dan TPS khusus(15 TPS). Adapun jumlah penempatan personel pengamanan disesuaikan dengan kategorisasinya. Termasuk juga dukungan dari personel TNI, jajaran Kodam I/BB,” katanya seraya menyebut TPS-TPS tersebut tersebar di 23 kabupaten/kota penyelanggara Pilkada.
Pihaknya siap bersinergi dengan stakeholder terkait dalam rangka suksesi Pilkada serentak kali ini. Terutama dalam sisi keamanan, Poldasu bakal mengerahkan segenap personel yang ada di jajarannya. “Ada 12.350 personel dikerahkan untuk itu, dengan persentase 2/3 dari total jumlah personel yang ada di Sumut yakni 20.669 orang,” katanya.
Gubsu Edy Rahmayadi meyakinkan masyarakat dan Komisi II DPR, tentang kesiapan dan kondusifitas selama pelaksanaan Pilkada serentak di 23 kabupaten/kota se Sumut sejak digelar hingga diumumkannya pemenang dalam pesta demokrasi. Ia juga mengingatkan, situasi pandemi Covid-19 masih terus dilakukan penanganan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Meskipun diakuinya, masih ada beberapa kasus pelanggaran protokol kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, namun hampir semua kabupaten/kota sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kesiapan puncak pesta demokrasi 9 Desember 2020 mendatang. “Saya hanya ingin menyampaikan khususnya pada partisipasi pemilih, kami ingin kita bersama untuk meningkatkannya. Sedangkan untuk (data) Covid-19 setiap hari ada yang terpapar hingga 250 orang. Tetapi pekan ini tinggal 70-an (per hari), turun cukup drastis. Kami tetap jaga, menegakkan protokol kesehatan,” tegasnya.
Pemprovsu bersama pemerintah kabupaten/kota terutama yang melaksanakan Pilkada serentak 2020, melalui satgas yang ada, lanjut dia serius menyelesaikan persoalan tersebut. Karena itu untuk suksesnya pesta demokrasi ini, pihaknya berusaha menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). “Saya tidak khawatir kepada rakyat Sumut. Kami mohon, tolong jangan ada yang memancing-mancing membuat tidak netral. Mari kita bersama sukseskan Pilkada ini,” sebutnya.
Ia tekankan lagi, siapapun yang berusaha memecah belah dan membuat rakyat takut, aturan main yang berlaku akan membuatnya mendapatkan sanksi tegas. Termasuk bagi pelanggar peraturan, akan ditindak. Sebab menurutnya, Pilkada adalah pesta rakyat. “Kalau kita bersama meyakinkan ini dilaksanakan sukses, tidak ada yang memprovokasi, yakinlah itu sukses. Untuk itu ikuti saja (aturan). Semoga Sumut sukses melaksanakan Pilkada,” ucapnya.
Turut hadir Sekdapovsu R Sabrina, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida Rasahan, Ketua Komisi A DPRD Sumut Hendro Susanto, serta para komisioner KPU dan Bawaslu kebupaten/kota (langsung/virual) dan pemerintah kabupaten/kota.
Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyebutkan, kedatangan pihaknya ke Sumut dalam rangka memonitoring kesiapan dan perkembangan yang ada terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Apalagi kali ini, suasana pandemi Covid-19 membuat benyak perubahan dan penyesuaian terhadap aturan yang ada.
“Tentu perubahan secara cepat itu harus diakselerasi dengan perkembangan di lapangan. Supaya berjalan baik, kami datang ke Sumut. Karena daerah ini secara persentase paling banyak melaksanakan Pilkada, yakni 23 kabupaten/kota,” terangnya.
Dirinya menekankan bahwa indikator kesuksesan Pilkada serentak kali ini ada tiga. Pertama seluruh tahapan berjalan baik. Kedua tingkat pertisipasi pemilih tinggi sebagaimana ditetapkan targetnya secara nasional sebesar 77,5 persen. Serta ketiga, keselamatan dan kesehatan seluruh masyarakat dari masalah pandemi Covid-19.
“Isu lain adalah netralitas ASN dan TNI/Polri. Kemudian soal DPT (Daftar Pemilih Tetap), ini masalah klasik, berkaitan soal data kependudukan. Kami akan rapat khusus dengan ini, termasuk kesiapan logistik. Kemudian soal keamanan Pilkada,” ujar legislator Dapil Sumut III tersebut.
Herdensi Adnin menyebutkan, sejauh ini persiapan dan tahapan Pilkada di 23 kabupaten dan kota berjalan dengan lancar. Meski begitu, ungkap dia, pada tahap rekrutmen anggota KPPS yang sudah dilakukan, diketahui cukup banyak calon petugas yang reaktif saat menjalani rapid test. “Misalnya di Nias Selatan ada 500 orang yang reaktif, lalu 200 orang di Gunung Sitoli. Nah ini sesuai rekomendasi KPU RI, akan dilakukan rekrut ulang terkait KPPS. Bagi yang reaktif tidak dilanjutkan lagi untuk bertugas,” katanya.
Syafrida R Rasahan mengingatkan soal netralitas ASN, TNI dan Polri dalam setiap Pilkada. Kemudian masih ditemukan di lapangan dugaan pelanggaran prokes oleh paslon dalam masa kampanye ini. “Waktu kemarin saya ke rumah keluarga di Medan Tembung, saya melihat ada acara salah satu paslon. Di situ memang ada sekitar 50 orang lebih jumlahnya, tapi jaraknya itu sangat berdekatan sehingga potensi dalam pelanggaran prokes. Saya langsung hubungi panwascam setempat agar dapat ditindak,” katanya. (prn)
Teks foto:
PRAN HASIBUAN/SUMUT POS
RAPAT: Suasana rapat persiapan Pilkada serentak 2020 di Sumut yang dipimpin Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung bersama Gubsu Edy Rahmayadi beserta unsur Forkopimda Sumut, KPU Sumut, dan Bawaslu Sumut di Pendopo Rumah Dinas Gubsu Jalan Jenderal Sudirman Medan, Senin (23/11).
SUMUTPOS.CO – Barcelona berpeluang meraih tiket babak 16 besar Liga Champions musim ini. Syaratnya, tim yang dijuluki Blaugrana ini harus mengalahkan tuan rumah Dynamo Kiev di Stadion NSK Olimpiskyi, Rabu (25/11) dini hari WIB.
Penampilan Barcelona di Liga Spanyol dan Liga Champions sangat berbeda di domestik, Lionel Messi dkk tampil buruk dan baru saja dikalahkan Atletico Madrid. Sebaliknya, Blaugrana tampil luar biasa di kompetisi Eropa.
Barcelona mencatatkan kemenangan 100 persen dalam tiga pertandingan di Grup G. Pasukan Ronaldo Koeman ini memimpin klasemen, unggul empat angka dari Juventus di posisi kedua dan delapan angka dari penghuni peringkat ketiga, Dynamo Kiev.
Dengan posisi tersebut, kemenangan pada laga ini bakal memastikan Barcelona lolos ke babak 16 besar. Dan, pelatih Ronaldo Koeman juga sudah memasang target menang pada laga ini. Dia ingin timnya bangkit dari kekalahan sebelumnya.
“Saya adalah pelatih dan saya bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di tim. Kami harus meraih hasil lebih baik dan kami harus percaya dengan kualitas kami sendiri. Kami harus meningkatkan permainan kami ketika bertahan maupun menyerang. Kami harus segera kembali ke jalur kemenangan,” tandas Koeman, seperti dilansir laman UEFA.
Barcelona sebenarnya unggul segalanya dari Dynamo Kiev. Dari rekor pertemuan, Blaugrana telah meraih enam kemenangan dan sekali seri dari 11 kali pertemuan dengan tim asal Ukraina tersebut. Barca terakhir kali kalah dari Dynamo Kiev pada Liga Champions musim 1997/1998.
Selain itu, Barcelona juga punya rekor bagus di fase grup Liga Champions. Tim Catalan ini tidak terkalahkan dalam 23 laga terakhir fase grup. Rinciannya 17 kali menang dan enam kali imbang.
Satu hal yang menjadi kendalan Barcelona adalah cedera pemain. Barca mengalami krisis pemain belakang, setelah Gerard Pique dan Sergi Roberto cedera saat melawan Atletico. Sebelumnya Blaugrana telah kehilangan Samuel Umtiti.
Beruntung, Dynamo Kiev juga tidak bisa tampil dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain mereka masih harus menjalani isolasi karena sebelumnya postif terinfeksi Covid-19.
Pelatih Dynamo Kiev Mircea Lucescu mengakui laga ini sangat berat bagi timnya. “Kami banyak terinfeksi Covid-19. Kemudian mereka (Barcelona) sudah kenal dengan permainan kami,” ujar Mircea Lucescu di laman UEFA. (bbs/dek)
GURU HONOR: Sejumlah guru honorer melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. Tahun depan, Kemendikbud membuka satu juta formasi PPPK untuk guru honorer.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuka formasi satu juta pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk tenaga pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021. Seleksi akan dilakukan secara online.
GURU HONOR: Sejumlah guru honorer melakukan aksi di depan gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu. Tahun depan, Kemendikbud membuka satu juta formasi PPPK untuk guru honorer.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebutuhan tersebut berdasarkan data dari data pokok pendidikan (Dapodik). Pembukaan seleksi tersebut, menurut Nadiem, juga menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN. “Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita, tetapi, pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan untuk para guru honorer yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi,” ujar Nadiem dalam konferensi pers Seleksi Guru PPPK tahun 2021, Senin (23/11).
“Setiap guru-guru kita, guru honorer di seluruh nusantara, bisa punya kemerdekaan untuk membuktikan diri mereka, punya kompetensi untuk diangkat menjadi ASN, sehingga meningkatkan nafkah mereka, dan kesejahteraan mereka,” katanya.
Nadiem mengatakan, pengangkatan guru honorer menjadi PPPK merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kepada para peserta didik melalui penyediaan tenaga pendidik yang berstatus ASN. “Oleh karena itu, salah satu pendekatan yang kami upayakan adalah melalui rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK),” kata Nadiem.
“Terkait hal tersebut, pada hari ini pemerintah secara resmi mengumumkan rencana seleksi guru PPPK tahun 2021,” imbuhnya.
Nadiem mengatakan, selain memastikan ketersediaan pengajar andal, kebijakan ini juga membuka peluang kesejahteraan bagi para guru honorer di berbagai wilayah tanah air yang memang layak menjadi ASN. Selain itu, pemerintah juga telah menempuh berbagai upaya dengan koordinasi, singkronisasi dan integrasi berbagai program dan kebijakan antar kementerian dan lembaga. Kerjasama tersebut yakni dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). “Upaya tersebut diantaranya mengenai peta kebutuhan, pengusulan formasi, kebutuhan alokasi anggaran untuk gaji beserta tunjangan yang melekatnya serta proses rekruitmen,” katanya.
Terbuka untuk Negeri dan Swasta
Nadiem meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengajukan sebanyak mungkin tenaga pengajar guna mengikuti seleksi PPPK ini. Sebab, berdasarkan data dari Dapodik, Kemendikbud membutuhkan tambahan sekitar satu juta pengajar di luar pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun 2021. “Nah agar pemerintah bisa mencapai hal itu, pemerintah pusat mengundang pemerintah daerah untuk mengajukan formasi sebanyak mungkin (tenaga pengajar) sesuai dengan kebutuhannnya,” kata Nadiem.
“Ini yang sangat penting, karena pada saat ini masih banyak sekali formasi yang belum kita dapatkan, baru sekitar 200.000, padahal kita mengetahui bahwa kebutuhan guru ASN kita jauh lebih besar dari itu,” imbuhnya.
Menurut Nadiem, dengan keterlibatan pemerintah daerah mengajukan kebutuhan tenaga pengajar untuk mengikuti PPPK target pemeritah sebanyak 1 juta formasi dapat tercapai dengan optimal. “Jadi kami mohon semua pemerintah daerah untuk berikan formasi sebanyak-banyaknya, sebanyak mungkin, sesuai dengan kebutuhan (tenaga pengajar), karena kalau lolos PPPK ini anggarannya akan dijamin oleh pemerintah pusat, akan sudah disiapkan tidak perlu khawatir,” paparnya.
Nadiem mengatakan, seleksi ini terbuka untuk semua pengajar, terutama guru honorer di sekolah negeri maupun swasta, termasuk untuk lulusan pendidikan profesi guru (PPG). “Yang dapat mendaftar dan mengikuti seleksi ini, pertama guru-guru honorer di sekolah negeri dan di swasta yang terdaftar di dapodik ini juga termasuk guru eks tenaga honorer kategori dua yang belum pernah lulus seleksi menjadi PNS atau PPPK sebelumnya,” beber Nadiem. “Dan yang kedua adalah untuk yang lulusan PPG yang saat ini tidak mengajar, jadi dua-duanya boleh diberikan kesempatan di tahun 2021 untuk mengikuti test seleksi ini,” imbuhnya.
Selain untuk kebutuhan tenaga pengajar, menurut Nadiem, pembukaan seleksi satu juga PPPK tersebut juga menjadi kesempatan bagi guru honorer untuk dapat diangkat menjadi ASN. “Jadi yang pertama adalah dari kebutuhan kita, tetapi juga pembukaan seleksi ini adalah upaya untuk menyediakan kesempatan untuk para guru honorer yang terbaik untuk membuktikan kompetensi mereka tanpa kita batasi,” tandas Nadiem.
Digaji seperti ASN
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, para guru honorer yang menjadi PPPK akan mendapatkan gaji sebagai aparatur sipil negara (ASN) serta tunjangan kinerja sampai Rp4,06 juta per bulan. “Nanti kalau para guru honorer yang sudah diterima dan menjadi guru PPPK, maka mereka akan mendapatkan gaji sebagai ASN dan tunjangan kinerja sejenisnya sebesar Rp4.060.490 bagi guru yang menikah dan memiliki 2 anak dari sisi total tunjangan kinerjanya,” jelasnya.
Gaji serta tunjangan tersebut merupakan anggaran dari APBN yang dicadangkan pada tahun 2021. Anggaran yang dialokasikan yaitu sebesar Rp 1,46 triliun bagi para calon guru P3K. “Mekanismenya setelah formasi guru ditetapkan masing-masing kabupaten daerah, kalau sudah diangkat P3K, dan teregistrasi di Badan Kepegawaian Negara (BKN), maka pembayaran gajinya melalui APBD dan kami yang akan melakukan transfer umum,” ujarnya.
Harapannya, dengan ini kesejahteraan guru mulai meningkat. Namun tentunya ia meminta agar kualitas guru juga perlu dipastikan untuk bisa menjadi P3K. “Tentu kita berharap para guru yang tadi 1,6 juta yang statusnya sekarang honorer akan bisa melakukan persiapan, sehingga bisa diterima dengan kualitas sesuai dengan ujian yang akan ditetapkan,” pungkasnya.
Seleksi Transparan
Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Suharmen mengatakan, pelaksanaan seleksi PPPK ini akan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terintegrasi. “Semua publik masyarakat akan bisa mengontrol dan melihat dari capaian yang diperoleh setiap peserta seleksi, sehingga tidak ada kemudian di dalam proses seleksi yang merasa dirugikan atau dicurangi terhadap capaian seleksi yang dilakukan oleh setiap peserta,” terangnya dalam siaran YouTube Kemendikbud RI, Pengumuman Seleksi Guru PPPK Tahun 2021, Senin (23/11).
Untuk melakukan pendaftaran, calon peserta wajib membuat akun melalui laman sscasn.bkn.go.id dan setelahnya memilih menu PPPK. Setelah itu calon peserta tinggal mengisi atau memenuhi keterangan yang diminta. Setelah pendaftaran, data akan dikirim ke sistem Kemendikbud.
Untuk diketahui, mereka yang bisa mengikuti seleksi ini adalah yang telah terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), guru honorer kategori 2 (HK2) dan yang sudah lulus seleksi pendidikan profesi guru (PPG). “Guru yang mendaftar harus WNI, maka tentu saja nanti saat pendaftaran akan terkoneksi dengan data Dukcapil, sehingga kami memastikan bahwa semua data orang yang mendaftar itu WNI,” imbuhnya.
Ketika telah melalui seleksi, hasil ujian juga akan langsung disampaikan ke BKN untuk dilakukan pengolahan nilai dan penetapan. Terkait dengan kontrak kerja, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, perjanjian kontrak dengan pegawai PPPK itu paling singkat dilakukan 1 tahun karena diperpanjang sesuai pencapaian kinerja dari PPPK. “Seperti kesesuaian dari kompetensi, jadi kalau kompetensinya tidak pas maka kontrak PPPK bisa diputus dan yang bersangkutan bisa mengikuti kontrak dengan jabatan yang lain,” sambungnya.
Kemudian juga berdasarkan kebutuhan instansi, analisa beban kerja dan analisa beban kerja dari setiap ASN ataupun calon PPPK itu harus disusun berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja. “Kontrak bisa diperpanjang jika mendapat persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang dalam hal ini adalah gubernur/bupati/walikota,” terang Suharmen.
174.077 Formasi Sudah Diajukan Daerah
Pelaksana Tugas Deputi Bidang SDM Kemenpan RB, Teguh Widjinarko mengatakan, saat ini sudah terkumpul sebanyak 174.077 usulan formasi untuk seleksi program guru PPPK. Formasi tersebut diusulkan pemerintah daerah di 32 provinsi, 370 kabupaten dan 89 kota di Indonesia.
“Sampai saat ini kita sebenarnya sudah membuka. Ada 174.077 formasi guru PPPK yang telah diusulkan oleh pemda di 32 provinsi 370 kabupateh dan 89 kota,” kata teguh dalam konferensi pers daring, Senin (23/11/2020).
Sementara itu, pemerintah sendiri mencatat masih ada kebutuhan sekitar satu juta guru untuk tambahan tenaga pengajar di sekolah negeri. Kebutuhan itu diharapkan bisa dipenuhi lewat seleksi guru PPPK. Atas dasar keperluan tersebut, pengajuan usulan formasi guru untuk seleksi PPPK akan diperpanjang hingga 31 Desemher 2020.
Nantinya, daerah masih bisa mengajukan usulan formasi guru melalui aplikasi e-formasi yang dikelola Kemenpan RB. “Setelah itu, Kemenpan RB akan melakukan verifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Selain itu, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dapodik Kemendikbud,” ungkap Teguh.
Menurutnya, seleksi PPPK sebenarnya sudah direncanakan sejak April 2020. Kemenpan RB bersama Kemendikbud, Kemenkeu, Kemendagri dan BKN hingga saat ini terus melakukan koordinasi untuk merealisasikan rencana ini.
Teguh mengungkapkan, seleksi jalur PPPK memberikan kesempatan kepada guru honorer berusia 20 tahun hingga 59 tahun untuk melamar di jabatan yang mereka inginkan. “Seleksi jalur PPPK ini maka usia pelamar itu bisa dari 20 tahun sampai dengan setahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar. Yakni kalau guru itu kira-kira 59 tahun,” tambah Teguh. (kps/jpc/bbs)
