foto bersama: Dirut PT NIY, Rowi (tengah) foto bersama dengan perwakilan Kementerian LH Wilayah Sumut dan masyarakat setelah melakukan penanaman pohon.
GEBANG, SUMUTPOS.CO – PT Nirvana Indonesia Yoga menunjukan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitarnya. Sebanyak 3 ribu batang pohon Sengon Wamena ditanam di Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Langkat, Minggu (20/12).
foto bersama: Dirut PT NIY, Rowi (tengah) foto bersama dengan perwakilan Kementerian LH Wilayah Sumut dan masyarakat setelah melakukan penanaman pohon.
Direktur Utama PT NIY, Rowi menjelaskan, penanaman batang pohon ini sesuai dengan visi misi perusahaan. Adalah memberi pohon sama dengan memberi kehidupan.
Artinya, pohon yang ditanam sepanjang hidup ini akan menghasilkan oksigen dan menyaring polusi udara. “Kami juga berkomitmen hingga akhir tahun 2021 akan menanam sebanyak 1 juta pohon yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia,” kata Rowi.
Dia mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah mendukung kegiatan tersebut. Mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumut, Lembaga Pengelola Hutan Desa Pasar Rawa dan seluruh masyarakat. “Semoga kontribusi yang kami berikan, dapat bermanfaat untuk kehidupan masyarakat Desa Pasar Rawa,” ujar dia.
Perwakilan dari Kementerian LH Wilayah Sumut, Darmawan Sitepu mengucapkan terima kasih atas kepedulian PT NIY terhadap lingkungan. Bagi dia, kepedulian lingkungan ini akan berdampak kepada peningkatan ekonomi.
“Terima kasih, teruslah peduli dengan masyarakat yang hidup di pesisir kawasan hutan. Karena masyarakat hidup mencari nafkah dari nelayan. Kalau hutan rusak, otomatis pendapatan juga akan rusak,” ujar Sitepu.
Dia mengajak kepada masyarakat untuk mendukung program penanaman pohon oleh PT NIY. “Terima kasih kepada PT Nirvana Indonesia Yoga yang mana telah memberi dukungan untuk menanam pohon sebanyak 3 ribu batang di Desa Pasar Rawa. Tetap semangat kedepannya, kekompakan kita terus dijaga. Jangan menyerah kalau belum berhasil,” pungkasnya.
Sengon Wamena adalah tumbuhan yang cepat besar dan menghasilkan kayu. Dalam jangka empat sampai enam tahun, Sengon Wamena sudah dapat produksi dengan nilai ekonomi yang tinggi. Sengon Wamena dinilai cocok ditanam di Desa Pasar Rawa dengan kedalaman 20 sampai 30 centimeter. (ted/han)
Kusen Kusdiana, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meminta Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi melantik seluruh pejabat hasil lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Tahun Anggaran 2020 ini.
Kusen Kusdiana, Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2
“Ya intinya apabila seseorang calon sudah ditetapkan (tiga besar) itu tidak dilantik, apa dasarnya? Jadi mesti transparan disampaikan. Itu kan (proses seleksi) pakai uang rakyat. Kalau kami hanya mengawasi sesuai ketentuan berlaku,” kata Asisten KASN Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah 2, Kusen Kusdiana menjawab Sumut Pos, Senin (21/12).
Pihaknya, diakui dia, selalu mengawasi setiap tahap seleksi terbuka (selter) JPTP di seluruh wilayah pemerintah daerah. Yakni mesti ada transparansi dalam setiap tahapan selter yang dilaksanakan panitia seleksi/PPK pada pemda masing-masing.
“Artinya ketiga orang yang mendapat penilaian terbaik mesti diakomodir oleh PPK dalam hal ini gubernur yang membentuk pansel. Harus ada korelasi antara pansel dan PPK itu, sehingga ketika disampaikan ke KASN itu sudah keputusan yang tepat. Tidak ada lagi kami keluarkan rekomendasi kenapa itu tidak dilantik. Itu yang harus ditegaskan sesuai ketentuan berlaku,” terang dia.
KASN belum menerima informasi resmi dari pansel JPTP Pemprovsu ihwal hasil tahapan selter tersebut. “Di KASN belum ya. Secara resmi belum. Semua tahapannya apa sudah terpublikasi ya?” ujarnya mempertanyakan.
Catatan Sumut Pos, terdapat tujuh pejabat dari 16 eselon II hasil selter JPTP Pemprovsu yang dilantik pada Agustus 2019 lalu; Lasro Marbun sebagai Kepala Inspektorat, Hasmirizal Lubis sebagai Kepala Bappeda, Alfi Syahriza sebagai Kepala Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, Alwi Mujahit Hasibuan sebagai Kadis Kesehatan, Hendra Dermawan Siregar sebagai Kabiro Humas dan Keprotokolan, Achmad Fadly sebagai Kabiro Umum dan Perlengkapan, dan Andy Faisal sebagai Kabiro Hukum.
Sedangkan sisanya seperti jabatan Kepala Diskominfo, Kepala BPPRD, Kepala BPKAD, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Asisten Administrasi Pemerintahan dan Sosial, Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kehutanan, dan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof dr Muhammad Ildrem, tidak dilantik oleh Gubsu Edy saat itu.
Senada, pengamat kebijakan publik Elfenda Ananda mengatakan, lelang jabatan eselon II di Pemprovsu harusnya jadi alat untuk menyeleksi ASN yang memenuhi syarat kapasitas, kemampuan leadership memimpin di OPD yang akan mereka pimpin serta kepastian setelah proses seleksi usai dan mereka terpilih maka mereka akan dilantik. “Jangan sampai hasil seleksi seperti pengalaman tahun sebelumnya di mana yang terpilih tidak kunjung dilantik,” ucapnya.
Menurutnya semua peserta seleksi sudah berjuang semaksimal mungkin untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan kemampuannya. “Harusnya yang memang punya kemampuan secara murni dan mampu mendukung visi misi daerah dalam membantu tugas Gubsu menjadi prioritas. Karena ini lebih penting dibanding meloloskan calon yang hanya mengandalkan hubungan kekerabatan, kolega maupun kepentingan kelompok. Karena yang lolos demikian tidak banyak membantu tugas Gubsu malah akan membebani saja,” katanya.
Mantan sekretaris eksekutif FITRA Sumut ini menambahkan, calon yang lolos berdasarkan seleksi murni akan membantu tugas-tugas kepala daerah dalam mengemban tugas. Oleh sebab itu diharapkan Gubsu jangan sampai mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum di internalnya sendiri, atau bahkan pihak eksternal dalam mengambil kebijakan untuk memilih pejabat sesuai hasil seleksi. “Hendaknya ini menjadi pertimbangan dasar bagi meloloskan calon yang berkualitas,” pungkasnya. (prn/ila)
DIABADIKAN: Dr Rahmat Shah diabadikan bersama Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, dan unsur Forkopimda Sumut usai peluncuran buku Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat di Wong Solo, Jalan Sei Batanghari, Minggu (20/12).
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Perjalanan hidup yang penuh warna dari seorang H Rahmat Shah merupakan pembelajaran bagi generasi penerus untuk menggapai cita-cita demi terwujudnya kemaslahatan umat serta pembangunan di Sumatera Utara dan Indonesia.
DIABADIKAN: Dr Rahmat Shah diabadikan bersama Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, dan unsur Forkopimda Sumut usai peluncuran buku Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat di Wong Solo, Jalan Sei Batanghari, Minggu (20/12).
Adapun peluncuran buku berjudul ‘Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat’ dan buku ke-2 yang berjudul Kanker Prostat Bukan Vonis Mati.
Sembuh Berkat Doa dan Sedekah di Wong Solo Jalan Sei Batanghari, Minggu (20/12).
Turut hadir Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah, Sultan Deli XIV Tengku Mahmud Lamantjiji Perkasa Alam, Anggota DPR RI Djohar Arifin, M Husni, Anggota DPD RI H Muhammad Nuh, Pangdam I/BB Mayjen TNI Hassanudin, Kabinda Sumut Brigjend TNI Ruruh A Setiawibawa, Danlantamal I Belawan Brigjen TNI (Mar) I Made Wahyu Santoso, Danyonmarhanlan I Belawan, Mayor Marinir Farick, mewakili Kapolda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting, Konsul Jenderal Malaysia, Timor Leste dan Rusia, Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumut, Kodrat Shah, Ketua MUI Medan Muhammad Hatta, Ketua KNPI Sumut, El Adrian Shah serta tokoh-tokoh lainnya.
“Kita bisa banyak belajar tentang kisah hidup, kiprah serat pemikirannya. Semua yang dilalui beliau tidaklah mudah, butuh perjuangan, kerja keras dan pengorbanan yang sangat besar hingga akhirnya menjadi salah satu tokoh besar di Sumut,” kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada acara peluncuran buku tersebut.
Edy Rahmayadi mengaku memiliki kenangan baik terhadap sosok Rahmat Shah. Yaitu sebagai penyayang terhadap semua makhluk hidup dan telah banyak berkontribusi terhadap pelestarian satwa. Salah satunya membagikan ilmu mengenai satwa melalui Rahmat Gallery.
“Sikap tersebut yang lebih dibutuhkan untuk mewujudkan pembangunan di negara ini. Walaupun ada yang senang, ada yang tidak senang, lanjutkan, bang. Tinggalkan kenangan baik, semua kebaikan untuk Sumut,” ucapnya seraya berjanji menyosialisasikan apa yang telah dilakukan Rahmat Shah kepada masyarakat.
Buku ‘Rahmat Shah, Anak Desa Pinggir Sungai Bah Bolon, Perjuangan, Pengabdian dan Pemikiran-Karya Nyata yang Bermanfaat’ merupakan kelanjutan dari buku 50 Tahun Rahmat Shah, Perjuangan, Pengabdian, Pemikiran yang diluncurkan di 2002.
Di buku ini Rahmat Shah menuturkan pengalaman dan upaya yang dikerjakan dalam berbagai kegiatan kemanusiaan, sosial, olahraga, pendidikan, lingkungan dan konservasi sumberdaya alam hanya berdasarkan amanah dan tanggungjawab.
Buku ini terdiri dari empat bagian yaitu; Perjalanan yang Penuh Warna, Pemikiran Bisnis dan Berbagai Aktivitas, Kontribusi dan Pengalaman Hidup serta Keuletan Berbuah Penghargaan. Setiap bagian disajikan dengan bahasa sederhana dan jujur sehingga sangat menarik untuk dibaca.
Seperti pertanda jelang kelahirannya di Perdagangan, Simalungun, 23 Oktober 1950 silam. Bagaimana prinsip kerja keras, disiplin dan berserah secara penuh kepada Sang Khalik membawa penghargaan dalam hidup putra keenam dari pasangan Alm. Hafiz H Gulrang Shah dan Alm. Hj Syarifah Sobat ini. Serta pencapaian yang menjadi jalan untuk membantu siapapun yang membutuhkan tanpa pamrih.
Rahmat Shah berharap, kehadiran buku ini menjadi motivasi bagi semua pihak yang ingin berbakti kepada negara. “Saya sajikan buku ini bukan untuk menggurui apalagi membanggakan diri. Tetapi sebagai motivasi dan informasi bagi kita semua khususnya bagi seluruh keluarga dan para sahabat serta generasi penerus bangsa. Karena kepada merekalah negara ini akan diwatikan nantinya,” ucapnya.
Khusus untuk Buku Kanker Prostat Bukan Vonis Mati, Sembuh Berkat Doa dan Sedekah, dibuat untuk memotivasi para penderita kanker supaya sembuh berdasarkan pengalaman pribadi Rahmat Shah, yang divonis dokter menderita penyakit kanker prostat Glasson 9 pada 2016 dan diprediksi hanya bertahan hidup selama satu tahun. Namun karena perjuangannya yang tak kenal lelah dibarengi dengan doa dan sedekah yang tak henti, Rahmat berhasil sembuh dari kanker tersebut tanpa ada bagian vital yang dipotong atau dihilangkan.
Peluncuran buku ini diawali dengan pemutaran video dari perjalanan karier seorang Rahmat Shah dilanjutkan dengan sambutan serta penyerahan buku kepada Gubsu Edy Rahmayadi, Wagubsu Musa Rajekshah, Forkopimda Sumut, konsul jenderal negara sahabat, keluarga dan para undangan. Kegiatan diakhiri dengan foto bersama. (prn/ila)
SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya saat Sosialisasi Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Sampah, di Kecamatan Sunggal, Minggu (21/12).Markus/sumutpos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Keberadaan dan fungsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kelurahan Terjun, Medan Marelan terancam tak bisa lagi berfungsi di awal tahun 2022. Pasalnya, areal TPA seluas 13 hektare tersebut sudah hampir penuh dengan volume sampah yang saat ini telah mencapai 10 juta ton. Hal itu bisa terjadi karena saat ini kapasitas sampah yang dihasilkan warga Medan mencapai rata-rata 2 ribu ton per hari.
SOSIALISASI: Anggota DPRD Medan, Habiburrahman Sinuraya saat Sosialisasi Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Sampah, di Kecamatan Sunggal, Minggu (21/12).Markus/sumutpos.
“Saat ini sampah di TPA Terjun sudah sekitar 10 juta ton. Rata-rata volume sampah Kota Medan per hari sekitar 2 ribu ton. Kalau dibiarkan terus seperti ini, maka awal tahun 2022, TPA Terjun terancam tak bisa dipergunakan lagi,” ucap anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai NasDem, Habiburrahman Sinuraya saat menggelar Sosialisasi Perda No.6/2015 tentang Pengelolaan Sampah, Minggu (21/12) sore.
Oleh karena itu, sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus dapat dirubah menjadi energi. “Memanfaatkan sampah sebagai sumber energi adalah salah satu solusi paling efektif dalam meminimalisir penumpukan sampah di TPA,” ujarnya.
Ke depan, kata Habib, Kota Medan harus bisa mengelola sampah yang sudah lebih dari 10 juta ton dengan luas tanah 13 hektare tersebut agar awal tahun 2022 tempat itu masih dapat difungsikan.
“Itu makanya ada solusi lainnya, yaitu (TPA) harus dipindahkan ke Tuntungan,” katanya.
Sekretaris Komisi I DPRD Medan itu mengatakan, beberapa tahun terakhir sudah mulai dilakukan penjajakan pembangunan PLTS (Pembangunan Listrik Tenaga Sampah) dengan melibatkan para investor. Hanya saja, rencana tersebut masih terganjal masalah tipping fee.
“Sudah ada beberapa Investor dari Korsel, Finlandia dan Jepang. Semua nyangkut di tipping fee yang terlalu tinggi. Ke depan kita bisa minta bantuan ke Kementerian LHK agar ada bantuan dari pusat terkait tipping fee. Apabila hal ini bisa direalisasikan, maka berbagai persoalan di Kota Medan bisa diselesaikan, seperti masalah sampah dan listrik,” jelasnya.
Ketua Garda Pemuda Nasdem Medan ini menyebutkan, PLTS yang rencananya akan dibangun memiliki kapasitas hingga 8 MW p erhari.
“Memang dengan hadirnya PLTS tentu ada biaya yang dikeluarkan. Tapi persoalan sampah dah listrik bisa terselesaikan, jadi tidak ada lagi mati lampu karena persoalan kekurangan daya,” ungkapnya dalam kegiartan ini yang digelar di dua lokasi yang berbeda, yakni di Komplek Griya Raihan Jalan Puskesmas II dan Gang Melayu Kecamatan Sunggal dengan mematuhi protokol kesehatan Covid-19. (map/ila)
APEL: Polres Pelabuhan Belawan saat menggelar apel gabungan Operasi Lilin Toba 2020 yang diikuti 130 pasukan gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (21/12).
BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Polres Pelabuhan Belawan menggelar apel gabungan Operasi Lilin Toba 2020 yang diikuti 130 pasukan gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (21/12).
APEL: Polres Pelabuhan Belawan saat menggelar apel gabungan Operasi Lilin Toba 2020 yang diikuti 130 pasukan gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dishub dan Satpol PP di Mapolres Pelabuhan Belawan, Senin (21/12).
Upacara dipimpin Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP M R Dayan didampingi Wakapolres Pelabuhan Belawan Kompol Herwansyah Putra serta pejabat utama dari jajaran. “Operasi Lilin Toba 2020 ini diselenggarakan secara serentak di seluruh Indonesia mulai dari tingkat Mabes hingga kesatuan wilayah ke bawahan,” kata Kapolres.
Apel dilaksanakan untuk melakukan pengecekan kesiapan pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan tahun baru. Perayaan Natal dengan Ibadah dan perayaan pergantian tahun di tempat wisata, yang akan meningkat di pusat keramaian menjadi prioritas pengamanan.
“Pengamanan ini akan berlangsung selama 15 hari mulai dari tanggal 21 Desember sampai 4 Januari 2021. Pengamanan ini mengedepankan kegiatan persuasif dan preventif secara humanis serta penegakkan hukum secara tegas dan profesional. Operasi yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid 19,” kata Dayan.
Berdasarkan Mapping kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan kamtibmas yang harus diantisipasi antara lain ancaman terorisme dan radikalisme, ancaman sabotase, penyalahgunaan narkoba, pesta miras, curat dan curanmor serta tawuran antar kampung. “Titik rawan ini menjadi prioritas kita dalam operasi. Harapannya, pelaksanaan di lapangan dapat berjakan lancar dan aman,” pungkasnya didampingi Wakapolres.
Dirikan Pos Pam
Sementara itu, seluruh Kepolisian Sektor (Polsek) jajaran Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan mulai Senin, 21 Desember 2020, mendirikan Pos pengamanan (Pos Pam) di beberapa titik di Kota Medan. Hal itu dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) menyambut Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Dalam hal ini, Kapolsek Patumbak, Kompol Arfin Fachreza SIK MH mengatakan, pos pam Polsek Patumbak didirikan mulai Senin (21/12) di bawah fly over Amplas. Sebanyak 15 personel Polsek Patumbak dikerahkan untuk mengamankan kamtibmas selama Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. “Personel akan dibantu rekan satuan samping, Satpol PP, tim kesehatan, dan satuan lainnya,” ujar Arfin didampingi Kanit Reskrim Iptu Philip Antonio Purba kepada Sumut Pos saat ditemui di Mapolsek Patumbak, Senin (21/12).
Hal senada juga dilakukan Polsek Medan Baru. Pos pam yang didirikan di Jalan Gatot Subroto, Medan, persis di depan Plaza Medan Fair. Kapolsek Medan Baru Kompol Aris Wibowo mengatakan, pos pam Medan Baru juga mulai aktif, Senin (21/12). Pos ini didirikan hingga dua pekan ke depan. “Selain pihak kepolisian, di pos pam ini ada petugas TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kota Medan,” katanya.
Selain mendirikan pos pam, Polsek Medan Baru juga memasang CCTV di beberapa lokasi yang dianggap rawan tindak kejahatan jalanan.
Ia berharap, dengan adanya CCTV itu bisa mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan sekaligus memudahkan aparat jika terjadi aksi kejahatan. “Kita ingin libur dan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) berjalan aman, sehingga masyarakat dapat nyaman beraktivitas sekaligus menekan angka kriminalitas,” terang Aris.
Ia menambahkan, petugas juga meningkatkan intensitas penjagaan, pengamanan dan patroli seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dalam libur dan perayaan hari besar agama.
“Karena situasi masih pandemi Covid-19, petugas pos pam juga akan terus mengingatkan warga untuk mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (fac/mag-1/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kasus dugaan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Wakil Kepala Polisi Sektor (Waka Polsek) Medan Helvetia, AKP Dedy Kurniawan, berakhir dengan pencopotannya sebagai Waka Polsek Medan Helvetia.
Ilustrasi
Sebelumnya, kasus dugaan pe-merasan yang dilaporkan korbannya bernama, M Jefri ini telah ditangani oleh Bid Propam Polda Sumut.
Dalam kasus tersebut, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin MSi telah bertindak tegas dengan memerintahkan Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donald Simanjuntak untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum Wakapolsek Helvetia. Demikian dikatakan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja SIK kepada wartawan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada hari Senin (21/12).
Tatan membenarkan bahwa oknum perwira tersebut dicopot dan dimutasikan menjadi PAMA di Polrestabes Medan dalam rangka pemeriksaan. “Iya benar, Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjend Pol Martuani Sormin Siregar telah memberi perintah pada Kabid Propam, Kombes Pol Donald Simanjuntak untuk melakukan pemeriksaan terhadap Waka Polsek. Untuk hasilnya, kita tunggu saja,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumut, Kombes Pol Donald Simanjuntak ketika dikonfirmasi wartawan di Mapolda Sumut usai Gelar Apel Pasukan Ops Lilin Toba 2020 (Nataru), terkait kasus pelanggaran kode etik tersebut, membenarkan kalau Waka Polsek Medan Helvetia AKP Dedy Kurniawan sudah dicopot dari jabatannya sebagai Waka Polsek Helvetia. “Sekarang beliau dimutasi ke Pama Polrestabes Medan,” ujarnya.
Sementara itu, Penasehat Hukum Korban M Jefry, Roni Prima Panggabean SH CLA dan Jhon Sipayung SH mengapresiasi langkah yang dilakukan Kapolda Sumut dan Kabid Propam Polda Sumut. “Kami apresiasi Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin M.Si dan Kabid Propam, Kombes Pol Donald Simanjuntak atas langkah yang telah diambil dalam penegakan hukum tanpa tebang pilih. Kami sangat yakin bahwa Kapolda merupakan Jenderal Polisi yang sangat promoter, apa lagi beliau pernah menjabat sebagai Kadiv Propam Polri tentunya hal-hal semacam ini pastinya menjadi atensinya,” ujar Roni.
Sebelumnya, Muhammad Jefri bersama kuasa hukumnya Roni Panggabean dkk mendatangi Polsek Helvetia untuk memenuhi panggilan penyidik setelah sehari sebelumnya mereka sudah mendatangi Ditpropam Polda Sumatera Utara untuk menanyakan kejelasan atas laporan mereka di Propam Mabes Polri yang kini sudah dilimpahkan kepada Ditpropam Polda Sumut, Rabu ( 16/12) pukul 13.00 WIB.
Namun setelah kurang lebih 1 jam berada di ruang penyidik, Jefry dan kuasa hukumnya langsung keluar dari ruang pemeriksaan dan langsung melakukan konferensi pers di depan SPK Polsek Helvetia.
Dalam konferensi pers tersebut, Roni Panggabean selaku kuasa hukum Jefry mengatakan bahwa pihaknya menolak pemeriksaan terhadap kliennya dalam status sebagai saksi. (mag-1/ila)
DIUJI: Kontra Fiorentina di Allianz Stadium, Turin, Rabu (23/12) dini hari WIB, ketajaman Cristiano Ronaldo di lini depan Juventus kembali diuji.
SUMUTPOS.CO – Juventus akan menjamu Fiorentina pada giornata 14 Serie A 2020/2021 di Allianz Stadium, Turin, Rabu (23/12) dini hari WIB. Laga ini jadi ajang adu ketajaman lini depan kedua tim.
DIUJI: Kontra Fiorentina di Allianz Stadium, Turin, Rabu (23/12) dini hari WIB, ketajaman Cristiano Ronaldo di lini depan Juventus kembali diuji.
Ketajaman La Vecchia Signora terlihat dari 15 gol yang sudah mereka kemas sejauh ini. Dari catatan membobol gawang lawan itu, 9 gol lahir dari open play, sedangkan 2 berasal dari tendangan penalti. Efektivitas Si Nyonya Tua dapat diukur dari perbandingan jumlah tembakan mereka hingga pertandingan terakhir, Juve mampu mengirimkan total 78 percobaan, dan 28 di antaranya tepat sasaran.
Kualitas lini depan yang demikianlah yang akan diadu dengan Fiorentina. La Viola mengumpulkan 2 kemenangan. Di samping itu, mereka sudah memperoleh 2 kali seri dan 3 kali kalah. Soal kemampuan merobek gawang lawan, Fiorentina sudah mengemas 10 gol. Jika diperinci, 8 gol di antaranya tercipta dari skema permainan terbuka. Urusan penalti, sepanjang musim mereka belum ada mengonversi gol dari tendangan 12 pas.
Ketatnya persaingan di papan atas klasemen sementara Liga Italia, pun membuat Bianconesi tak boleh kehilangan momentum positif yang sudah diraih sejauh ini. Di laga terakhirnya, tim besutan Andrea Pirlo ini, mengalahkan tuan rumah Parma 4-0 lewat gol-gol Cristiano Ronaldo (2), Alvaro Morata, dan Dejan Kulusevski. Ronaldo mencetak golnya yang ke-11 dan ke-12 di Serie A musim ini.
Musim ini, Juve belum tersentuh kekalahan di liga. Namun, mereka masih tertinggal 4 poin di belakang AC Milan, dan 3 poin di bawah Inter Milan, dan hanya unggul 3 poin atas AS Roma.
Setelah menumbangkan Parma, La Vecchia Signora bertekad menutup laga terakhir di 2020 ini, dengan kemenangan. La Viola yang belum bisa bangkit meski sudah berganti pelatih, benar-benar harus mewaspadai semangat Si Nyonya Tua.
Fiorentina dilatih Cesare Prandelli sejak 9 November 2020. Mantan Pelatih La Viola periode 2005-2010, dan mantan Pelatih Pirlo di Timnas Italia itu, kembali diangkat sebagai arsitek Fiorentina, menyusul dipecatnya Giuseppe Iachini.
Namun, La Viola tanpa kemenangan dalam 6 laga Serie A yang sudah mereka mainkan bersama Prandelli sejauh ini. Mereka imbang 3 kali dan kalah 3 kali. Terakhir, Fiorentina hanya bermain imbang 1-1 saat menjamu Hellas Verona. Tertinggal di menit 8, Fiorentina menyamakan kedudukan lewat penalti Dusan Vlahovic pada menit 19.
Dalam laga kandangnya melawan Fiorentina di Serie A musim lalu, Juve menang 3-0, melalui 2 penalti Ronaldo, dan satu gol Matthijs de Ligt. Federico Chiesa, yang waktu itu masih memperkuat Fiorentina, sekarang berseragam Bianconeri.
Selalu menang dalam 9 laga kandang terakhirnya melawan Fiorentina di Serie A, Juventus difavoritkan serta diyakini mampu melanjutkan kemenangan. (tid/bln/saz)
TIBA: Penumpang KM Kelud dari Jakarta dan Batam tiba di Pelabuhan Belawan, Senin (21/12). Seluruh penumpang wajib menunjukkan surat PCR pada petugas.fachril/sumut pos.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Mengantisipasi melonjaknya kasus baru Covid-19 selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) mulai menerapkan surat keterangan hasil PCR atau Rapid Test Antigen (RDT-ag) bagi seluruh pelaku perjalanan dalam negeri. Khususnya PP dari zona merah, yang akan masuk ke wilayah ini. Kebijakan itu berlaku selama 14 hari, yakni mulai 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021.
TIBA: Penumpang KM Kelud dari Jakarta dan Batam tiba di Pelabuhan Belawan, Senin (21/12). Seluruh penumpang wajib menunjukkan surat PCR pada petugas.fachril/sumut pos.
KEBIJAKAN itu tertuang dalam surat yang ditandatangani Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi pada 18 Desember 2020 dengan Nomor: 360/9626/2020 dan ditembuskan kepada Kementerian Perhubungan serta bupati/wali kota se Sumut.
“Itu dari pusat. Jadi pelaku perjalanan khusus Sumut. Apabila dia keluar dari daerah merah wajib menunjukkan dia sehat, hasil swab Minimal antigen itu yang digunakan, tidak sekadar rapid test,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Senin (21/12).
Menurut Edy, kebijakan itu tidak saja berlaku di Sumut tetapi telah berjalan di sejumlah provinsi di Indonesia untuk mencegah penularan Covid-19 dalam periode Nataru kali ini. “Baik itu dari Jakarta ke Medan, Medan ke Jakarta itu wajib menggunakan antigen,” katanya.
Sementara untuk perjalanan di kawasan Danau Toba, pihaknya mewajibkan penerapan protokol kesehatan yakni para petugas maupun penumpang harus memakai masker, rutin mencuci tangan serta mengatur jarak antarpenumpang. Begitu juga dengan jumlah penumpang yang berada di dalam suatu angkutan, maksimal hanya setengah kapasitasnya saja yang boleh terisi.
“Tadi kita sudah gelar operasi lilin. Protokol kesehatan wajib. Kalau sudah terpenuhi, berarti bisa melakukan kegiatan (perjalanan),” ucap Edy.
Anggota DPRD Sumut, Muhammad Aulia Aqsa mengatakan, metode pengawasan terbaik mencegah penularan Covid-19 masuk ke Sumut, bukan sekadar menunjukkan surat keterangan RDT-ag. “Bukan hanya meminta surat keterangan saja, tetapi juga pengawasan protokol kesehatan. Seperti ketika bepergian kita mengawasi social distancingnya. Dan juga menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer,” katanya.
Selain itu kepada Satgas Penanganan Covid-19 Sumut diminta berkoordinasi dengan bupati/wali kota melalui satgas masing-masing daerah, turut memerhatikan kesehatan orang dari Sumut yang ingin bepergian keluar. “Ya, yang dari Sumut keluar harus diperhatikan juga. Saya rasa stakeholder juga harus rapid antigen massal di Sumut supaya lokasi dan orang yang terpapar virus bisa kita petakan. Menurut kami ini diperlukan mengingat waktu libur pada periode Nataru cukup panjang,” pungkas politisi Partai Gerindra tersebut.
Jangan Ada Klaster Baru
Sebelumnya, saat menjadi inspektur pada Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin 2020 di Markas Polda Sumut, Gubsu mengingatkan seluruh pasukan untuk menegakkan protokol kesehatan, selain masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), serta keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas.
“Di akhir tahun, aktivitas masyarakat meningkat. Ini berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas, Kamseltibcar lantas dan pelanggaran protokol kesehatan. Karena itu, Operasi Lilin 2020 dilaksanakan selama 15 hari mulai 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021,” kata Edy.
Walau dilaksanakan setiap tahun, Edy meminta kepada pasukan agar tidak menjadikan kegiatan ini sebagai agenda rutin. Menurutnya, anggapan tersebut cenderung membuat pasukan kurang waspada terhadap perkembangan masyarakat terutama di masa pandemi Covid-19. “Kita tidak boleh under estimate dan kurang waspada, harus lebih peduli. Jangan sampai perayaan Natal dan Tahun Baru menimbulkan klaster-klaster baru penyebaran Covid-19,” tambah Edy.
Berdasarkan pemetaan kerawanan yang telah dilakukan, ada beberapa prediksi gangguan Kamtibmas yang perlu diantisipasi. Antara lain, terorisme dan radikalisme, sabotase, narkoba, pesta miras, perusakan fasilitas umum, kriminalitas seperti pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), tawuran, balap liar, kemacetean dan kecelakaan lalu lintas. Selain itu juga ada bencana alam seperti banjir dan tanah longsor sebagai dampak musim penghujan.
“Untuk itu saya harapkan seluruh Kasatwil mampu menentukan langkah antisipasi yang proaktif dan aplikatif serta cara bertindak yang tepat, efektif dan efisien dalam mengatasi berbagai potensi gangguan yang ada, sesuai dengan karakteristik kerawanan pada masing-masing daerah,” tegasnya.
Pada Operasi Lilin 2020, berdasarkan keterangan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin, Polda menurunkan 7.700 personelnya ditambah bantuan 2.000 personel dari Kodam I/BB. Selain itu pasukan juga melibatkan Kodim dan Koramil untuk memperkuat dan memperluas daerah Operasi Lilin 2020.
Terkait pencegahan penyebaran Covid-19, Martuani mengaku telah mengundang pimpinan-pimpinan gereja se-Sumut untuk menyosialisasikan pelaksanaan Natal secara virtual. Begitu juga dengan perayaan Tahun Baru, Kapolda menegaskan tidak ada izin keramaian yang akan dikeluarkan semua jajarannya.
“Kami imbau Natal dilaksanakan secara virtual. Kita sudah mengumpulkan dan berdiskusi dengan semua pimpinan-pimpinan gereja se-Sumut, termasuk PGI. Begitu juga dengan Tahun Baru, tidak ada keramaian. Seluruh jajaran tidak ada yang mengeluarkan izin keramaian. Ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19,” kata Sormin, saat diwawancara usai apel.
Selain itu, Operasi Lilin 2020 juga akan mewaspadai bencana-bencana alam yang terjadi di Sumut karena di akhir tahun ini terjadi banyak terjadi bencana alam. “Kemungkinan besok kita akan cek kawasan Danau Toba, mengecek daerah-daerah rawan longsor, banjir, mengecek kesiapan kapal dan alat-alat keselamatannya,” tandas Martuani.
Rapid Test di KM Kelud
Sebanyak 1.370 penumpang KM Kelud dari Jakarta dan Batam tiba di Terminal Bandar Deli, Pelabuhan Belawan, Senin (21/12) pukul 10.00 WIB. Kedatangan ribuan penumpang menggunakan jasa angkutan laut ini dilakukan pemeriksaan ketat terhadap surat hasil PCR atau rapid test antigen (RDT-ag) oleh petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Klas I Medan.
“Pemeriksaan sudah rutin kita lakukan sesuai dengan surat edaran dari Gugus Tugas nomor 3 tahun 2020. Mengingat libur nataru, kami bersama petugas gabungan terus mengawasi pemeriksaan secara ketat,” kata Kepala KKP Klas I Medan, Priagung Adhi Bawono.
Dengan adanya surat edaran Gubsu, lanjut Adhi, akan menjadi penegasan prioritas terhadap orang yang masuk ke Sumut untuk dicek surat rapid test-nya. Pihaknya saat ini, telah menguatkan pelayanan di Pelabuhan Belawan dan beberapa bandara untuk melaksanakan protokol kesehatan kepada orang yang datang atau tiba. “Pengawasan ini sudah kita lakukan secara rutin. Namun, kita lakukan lebih ketat agar jumlah lonjakan penumpang yang datang dapat teratasi secara maksimal,” pungkasnya.
Terpisah, Plt Kepala Cabang PT Pelni Medan, Harpin Simamora mengatakan, kedatangan penumpang sebanyak 1.370 orang telah memenuhi stanadarisasi protokol kesehatan untuk muatan KM Kelud. Artinya, jumlah penumpang yang tiba di Belawan masih 50 persen dari muatan kapal. “Penumpang yang datang sudah memenuhi syarat surat rapid test. Untuk penumpang yang berangkat sebanyak 553 orang tujuan Batam,” ungkapnya.
Dijelaskan Harpin, KM Kelud langsung berangkar tujuan Batam dan akan kembali lagi pada tanggal 23 di Belawan. Harapannya, jadwal yang sudah ditentukan dapat terlaksana dengan baik, agar pelayanan libur Nataru berjalan dengan lancar.
Kereta Api Tak Mengacu Surat Edaran Gubsu
Menjelang libur Nataru, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Divisi Regional (Divre) I Sumut sudah memberlakukan protokol kesehatan ketat terhadap penumpang kereta api. Namun, PT KAI tidak mengacu kepada surat edaran Gubsu yang mewajibkan pelaku perjalanan memperlihatkan hasil PCR atau Rapid Test Antigen (RDT-ag).
Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Mahendro Trang Bawono menjelaskan, perjalanan kereta api di Sumut hanya antar kabupaten/kota dalam provinsi. Bukan, antar provinsi seperti di Pulau Jawa. “Tidak ada KA yang lintas provinsi. Jadi terkait Rapid Antigen, jika kita cermati surat edaran yang dikeluarkan gugus tugas maupun Kemenhub, penggunaan Rapid Antigen sebagai syarat perjalanan hanya diperuntukkan untuk KA jarak jauh di Pulau Jawa. Kalau di Sumut tidak ada KA yang lintas provinsi,” sebut Mahendro, Senin (21/12).
Pada masa angkutan Nataru, Mahendro mengungkapkan pihaknya mencatat, dari periodenya 18 Desember hingga 6 Januari 2020 sudah terjual 23.593 tiket. Sedangkan, PT KAI Sumut menyediakan sebanyak 7.306 tempat duduk setiap harinya. Dengan total 147.200 tempat duduk selama masa Angkutan Nataru sejak 18 Desember 2020 hingga 6 Januari 2021.
Mahendro mengatakan, pada masa angkutan Nataru akan mengalami peningkatan jumlah penumpang dibanding masa angkutan biasanya. “Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat memilih berlibur akhir tahun menggunakan transportasi kereta api . PT KAI Divre I Sumut diprediksi akan mengangkut 81.416 penumpang pada masa Angkutan Nataru tahun ini. Angka ini meningkat 18% jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang diangkut pada periode 6-25 November 2020 yang hanya sebanyak 69.275 penumpang,” jelasnya.
Di masa Nataru 2020/2021, Divre I Sumut akan menjalankan 34 kereta api, terdiri dari 24 perjalanan KA Srilelawangsa relasi Medan-Binjai (PP), 6 perjalanan KA Putri Deli relasi Medan-Tanjungbalai (PP), 2 perjalanan KA Siantar Ekspress relasi Medan-Siantar (PP), dan 2 perjalanan KA Sribilah relasi Medan-Rantauprapat (PP). “Sedangkan untuk armada sartana lokomotif yang siap operasi sebanyak 29 lokomotif dan 91 kereta,” tandasnya. (prn/mag-1/gus/fac)
APEL: Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI T Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin usai Apel Gelar Pasukan Operasi Toba Lilin 2020 di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (21/12). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengikuti instruksi pemerintah pusat melalui keputusan tiga menteri, tentang perubahan hari libur dan cuti bersama pada moment Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
APEL: Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi bersama Pangdam I/BB Mayjen TNI T Hasanuddin, dan Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin usai Apel Gelar Pasukan Operasi Toba Lilin 2020 di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja Medan, Senin (21/12). Foto Biro Humas dan Keprotokolan Setdaprov Sumut.
ASN (Aparatur Sipil Negara) dan seluruh jajaran yang bertugas di Pemko Medan hanya masih bekerja hingga Rabu, 23 Desember 2020.
“Libur Natal mulai hari Kamis tanggal 24 Desember sebagai libur cuti bersama. Tanggal 25 Desember atau hari Jumat libur Natal. Untuk 26 dan 27 Desember, libur karena kebetulan berkenaan dengan hari Sabtu dan Minggu,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKDPSDM) Kota Medan, Muslim Harahap, kepada Sumut Pos, Senin (21/12).
Para pegawai di jajaran Pemko Medan kembali bekerja seperti biasanya pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020. “Seperti instruksi pemerintah pusat, masa libur dipotong untuk meminimalisir membludaknya volume bepergian akibat libur panjang,” ujar Muslim.
Begitu juga dengan libur perayaan Tahun Baru 2021 mendatang. Muslim mengatakan, ASN akan mulai libur pada hari Kamis, 31 Desember 2020. Pada Rabu, 30 Desember 2020, para pegawai Pemko Medan masih bekerja seperti biasanya.
“Untuk libur Tahun Baru, dimulai tanggal 31 Desember sebagai libur pengganti Idul Fitri 2020. Tanggal 1 Januari 2021 yang jatuh di hari Jumat, kita libur Tahun Baru. Untuk tanggal 2 dan tanggal 3 Januari 2021 kebetulan berkenaan dengan hari Sabtu dan Minggu. Jadi hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, semua pegawai wajib kembali bekerja seperti biasa,” jelasnya.
Muslim menegaskan, Pemko Medan akan memberikan sanksi kepada para pegawainya, khususnya ASN yang tidak kembali bekerja pada waktu yang telah ditentukan. “Kalau ada yang nambah-nambahin liburnya sendiri, pasti lah akan diberikan sanksi. Waktunya libur ya libur. Waktunya kembali bekerja ya kembali bekerja. Sanksinya bermacam-macam. Mulai dari teguran lisan, tulisan, pemotongan TPP, dan sebagainya. Itu tergantung berapa lama juga dia tidak masuk kerja,” tegasnya.
Sepeti diketahui, pemerintah pusat melalui kesepakatan antara tiga menteri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, Menteri Agama Fachrul Razi, dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah tanggal 1 Desember 2020 lalu, telah menyepakati jadwal perubahan cuti bersama dan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021.
Hal itu tertuang dalam SKB No.744 Tahun 2020, No.05 Tahun 2020, dan No.06 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menaker, dan Menteri PANRB Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, dan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.
Adapun jadwal baru untuk libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 yang dimaksud yaitu: *24 Desember 2020 (Kamis): Libur Cuti Bersama Natal *25 Desember 2020 (Jumat): Libur Natal *28 Desember 2020 (Senin): Masuk *29 Desember 2020 (Selasa): Masuk *30 Desember 2020 (Rabu): Masuk *31 Desember 2020 (Kamis): Libur Pengganti Idul Fitri 2020 *1 Januari 2021 (Jumat): Libur Tahun Baru 2020. (map)
SEKOLAH:Siswa SD di Kabupaten Batubara sudah mengikuti belajar tatap muka sejak September 2020.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi menegaskan masih melarang sistem pembelajaran tatap muka, mengingat Sumut masih dalam zona merah penyebaran Covid-19. Jika ada kabupaten/kota di Sumut yang memberlakukan sekolah tatap muka, Gubsu akan memanggil bupati atau wali kota yang bersangkutan.
SEKOLAH:Siswa SD di Kabupaten Batubara sudah mengikuti belajar tatap muka sejak September 2020.
Penegasan ini disampaikan Edy Rahmayadi menyikapi adanya beberapa daerah yang telah mewacanakan atau bahkan sudah ada yang mengeluarkan surat edaran bahwa kegiatan sekolah tatap muka mulai bisa dilakukan pada Januari 2021. Bahkan di Kabupaten Batubara, Dinas Pendidikan setempat sudah mengadakan uji coba kegiatan belajar mengajar di sekolah, baik tingkat SD, SMP dan SMA.
“Siapa bilang? Tunjukkan sama saya. Nanti kita beritahu bupatinya,” tegas Edy menjawab wartawan di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Senin (21/12).
Ia tidak ingin kebijakan sepihak di kabupaten/kota malah membuat angka penularan Covid-19 semakin meningkat. Akhirnya penanganan pandemi virus Corona dikhawatirkan tidak akan pernah tuntas di Sumut. “Karena tidak bisa di masing-masing daerah, Batubara sendiri. Nanti kalau ada dari Batubara terpapar Covid-19, jalan-jalan ke Medan. Medan kena lagi, terpapar lagi. Begitu juga kalau dari Medan kena, jalan-jalan ke Batubara. Jadi ini semua harus satu suara,” tegas mantan Pangdam I/BB dan Pangkostrad tersebut. “Ada memang ketentuan yang hijau boleh membuka sekolah. Apakah yang hijau-hijau itu semua terus tidak keluar ke tempat lain,” sambungnya.
Begitupun ia menekankan, awal Januari nanti akan mengumpulkan para stakeholder diantaranya dokter anak, psikologi anak, orangtua, tokoh pemuda dan tokoh adat serta lainnya untuk berdiskusi, membahas demi menghasilkan solusi terbaik untuk kesehatan anak-anak dan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. “Janji saya, Bulan Januari kita ketemu dulu dengan yang ahli dengan itu. Bukan dengan yang ahli ekonomi. Secara ekonomi harus dibuka sekolah. Tapi dari yang ahli di segi kesehatan,” pungkasnya.
Rencana pembelajaran tatap muka ini diharapkan memertimbangkan seluruh aspek dengan penuh disiplin, sehingga tidak menyebabkan penularan baru pandemi Covid-19 di Sumut. “Bukan hanya dari unsur kalangan perguruan tinggi maupun sekolah tetapi juga pihak lainnya seperti angkutan umum dan lain sebagainya,” kata Wakil Ketua Komisi E DPRD Sumut, Hendra Cipta.
Pihaknya mendukung wacana pemerintah akan hal tersebut. Termasuk wacana Gubsu Edy yang akan memanggil seluruh stakeholder sebelum mengambil kebijakan dimaksud.
Kemudian perlu kiranya, kata Hendra, protokol kesehatan pencegahan Covid-19 disimulasikan secara komprehensif di semua satuan sekolah sebelum penerapan pembelajaran tatap muka dilakukan. “Antara lain protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan memakai sabun ini sarana dan prasarananya benar-benar harus sudah tersedia di masing-masing sekolah. Sehingga implementasi daripada pembelajaran tatap muka tersebut, sudah sejalan dengan prokes yang diharapkan,” kata ketua Fraksi PAN DPRD Sumut tersebut.
Ia menambahkan, pihaknya juga bakal mengundang para pemangku kepentingan atas rencana implementasi kebijakan tersebut. Sehingga pihaknya benar-benar mendapat gambaran utuh akan penerapan pembelajaran tatap muka ini, baik di tingkat sekolah maupun perguruan tinggi. “Ya, kami akan jadwal pemanggilan pihak-pihak terkait atas rencana ini. Melalui Banmus nanti akan kami agendakan untuk mengundang Dinas Pendidikan, pihak perguruan tinggi, maupun stakeholder terkait lainnya. Kita mendukung rencana tersebut namun sekali lagi tetap harus dengan kewaspadaan dan penuh disiplin,” pungkasnya. (prn)
