MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kota Medan mendorong seluruh pemuda Kota Medan untuk ikut berperan membantu memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Pemuda harus menjadi agen perubahan prilaku masyarakat.

Hal itu dikatakan Plt Kadispora Medan yang diwakili Alfiansyah Purba SSos, Msi pada acara Temu Wicara Organisasi Kepemudaan Kota Medan di Aula Gedung Candika, Kamis (19/11). Kegiatan ini menerapkan protokol kesehatan.

“Pandemi Covid-19 terjadi di seluruh dunia. Untuk itu, kita mengajak mengajak seluruh pemuda kota Medan melalui wakil-wakil organisasi kepemudaan untuk ikut berperan membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus itu,” ujarnya.

Dijelaskan, peran generasi muda kian signifikan dalam mempercepat proses pembangunan. Untuk itu, pemuda dituntut mempersiapkan diri dan lingkungan sekitarnya. Pemuda juga harus mampu menunjukkan potensi keteladanannya. Pemuda harus menjadi agen-agen perubahan yang mampu melakukan kontrol sosial untuk mengantisipasi gerakan radikalisme, terorisme dan premanisme.

“Pemuda jangan mau dianggap lembek dan mudah diombang-ambingkan oleh arus. Generasi muda jangan jadi malas, kurang fokus, kurang gigih dan memiliki sifat mudah menyerah.,” paparnya

Dia berharap pemuda kota Medan menjadi generasi muda yang rapuh. Generasi muda harus berani mendorong ke arah perubahan, mampu mendobrak, berani mengambil resiko, mampu merebut peluang serta berani berinovasi dan bersaing secara sehat.

“Saya berharap di masa mendatang para pemuda akan memainkan peran sentral dalam dinamika kehidupan di kota Medan. Di pundak pemudalah tersandanf harapan dan mimpi menjadikan Medan sebagai rumah kita yang semakin nyaman dan aman,” paparnya.

Ketua Panitia Doni Fariq SE melaporkan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peranan pemuda dalam pengecatan penanggulangan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Diikuti 50 peserta dari organisasi kepemudaan, mahasiswa dan Pramuka di kota Medan. (dek/ila)

teks

BERSAMA: Alfiansyah Purba bersama narasumber dan peserta Temu Wicara Organisasi Kepemudaan Medan 2020. (ist)

Bagi warga Kota Medan yang sudah rindu untuk menonton ke bioskop, tak perlu khawatir. Sebab, bisa jadi bioskop di Kota Medan bakal dibuka kembali dalam waktu dekat. Pembukaan bioskop ini pun tengah dibahas dalam rapat bersama.

Rapat itu digelar Pemko Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan dengan agenda Rapat Pembahasan Izin Pembukaan Kembali Usaha Pariwisata Pertunjukan Film Bioskop di Kota Medan di Ruang Rapat II Kantor Wali Kota Medan Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (19/11).

Rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, Ir Wiriya Alrahman MM diwakili Asisten Administrasi Umum (Asmum) Setdako Medan Renward Parapat tersebut, dihadiri para pelaku usaha bioskop para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Lingkungan Pemko Medan. Tujuan digelarnya rapat tersebut untuk membahas perizinan dibukanya kembali bioskop di Kota Medan pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) saat ini.

Dalam arahannya Asmum mengatakan, masuknya Covid 19 ke Indonesia berdampak ke berbagai sektor, termasuk dari sektor ekonomi. Untuk mengatasi permasalahan tersebutn

Pemko Medan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Medan No 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan.

“Sebenarnya ada dampak baik dan dampak buruknya jika bioskop kembali dibuka, mengingat saat ini pandemi Covid 19 masih belum selesai.  Di samping itu, kita harus pandai menyeimbangkan antara kesehatan dan perekonomian masyarakat, bagaimana caranya agar kasus Covid 19 semakin menurun dan perekonomian masyarakat pun semakin membaik,” kata Asmum.

Lebih lanjut Asmum menjelaskan alasan bioskop sulit dibuka sejak adanya new normal atau yang biasa dikenal Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Kota Medan, karena banyak hal yang menjadi pertimbangan salah satunya ruangan bioskop yang tertutup mengakibatkan tidak adanya ventilasi udara.

Hal ini membuat penularan virus Corona di dalam bioskop sangat tinggi. “Jika surat perizinan dibukanya kembali bioskop sudah dikeluarkan, saya harap pihak bioskop bisa bekerja sama untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah ada sehingga dapat membuat penonton merasa nyaman dan safety,” harap Asmum. 

Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono mengungkapkan, tidak adanya halangan untuk membuka setiap usaha di tengah pandemi Covid 19. Tetapi, pelaku usaha harus tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai yang tertera dalam Perwal Medan No 27 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi Covid 19 di Kota Medan.

“Di dalam Perwal sudah tertera mengenai sistem pengelolaan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan begitu, aturan-aturan yang ada dalam Perwal harus dijadikan sebagai pedoman dalam membuka usahanya kembali pada masa pandemi Covid 19 ini,”  jelas Agus. 

Selanjutnya, Kadis Pariwisata Kota Medan Agus mengajak seluruh tamu yang hadir dalam rapat tersebut untuk berdiskusi membahas keputusan perizinan dibukanya kembali bioskop di Kota Medan. “Sebab, hasil keputusan rapat ini nantinya menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujar Agus.

Di akhir rapat tersebut, Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Medan dr Mardohar Tambunan, memaparkan beberapa hal yang harus diperhatikan jika bioskop kembali dibuka. Semua aturan yang dibuat haruslah mematuhi protokol kesehatan dengan baik.

“Hal yang pertama yaitu pembelian tiket dan mengisi data secara online, menerapkan physical distancing, pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ke dalam bioskop, menggunakan masker 3 lapis sesuai standar world health organization (WHO), memiliki batas umur bagi penonton yang berumur 12 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas tidak diizinkan masuk, menyediakan hand sanitizer, setiap pegawai harus menggunakan sarung tangan, pintu masuk dan pintu keluar dibedakan serta membuat ruangan isolasi sementara di luar bioskop,” papar Mardohar.(map/ila)

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ahli waris tanah Lapangan Bola Gajah Mada, Krakatau meminta Pemko Medan bersikap legowo serta mentaati putusan Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait adanya upaya klaim tak berdasar atas tanah seluar 7200 m2 tersebut.

Hal itu diungkapkan Rahmat alias Melly, salah satu anak dari ahli waris kepada wartawan, Kamis (19/11). Pernyataan itu ia sampaikan menyikapi surat somasi yang mereka terima dari Pemko Medan tertanggal 18 November 2020.

“Surat somasi Pemko Medan datang tanggal 18 November, isinya memperingatkan kita supaya pagar ini harus dibongkar. Apa dasar mereka menyuruh membongkar? Kalau mau bongkar, setidaknya mereka punya dasar surat eskesusi dari pengadilan. Coba mereka tunjukkan kalau ada,” ujarnya, seraya menunjukkan salinan putusan perdata No: 2862 K/Pdt/1994 tertanggal 18 Juni 1996 di PN Medan.

Menurutnya, sebidang tanah seluas 7200 m2 di Jalan Krakatau Medan itu sudah berkekuatan hukum tetap sesuai putusan PK MA NO 417PK/PDT/1997. Sehingga, tidak ada lagi hak Pemko Medan untuk mengklaim tanah itu. “Kita sudah memperjuangkan tanah ini berdasarkan putusan PK, putusan yang hak. Besar harapan kita jangan lagi ada upaya pemko mengambil tindakan tanpa dasar,” tegasnya.

Ia menyebut, sejak Kamis pagi sejumlah personel Satpol PP sempat mendatangi lokasi tanah. Namun, ia dan sejumlah masyarakat tetap berjaga agar jangan sampai ada tindakan kesewenang-wenangan dari siapapun.

“Yang saya lihat (Pemko) mereka tidak bosan-bosannya mau mengklaim tanah yang berdasarkan putusan PK yang diakui oleh MA tetapi mereka ini mencoba mengklaim tanpa dasar. Artinya tidak ada hak kepemilikan,” paparnya.

Ia meminta, upaya Pemko Medan yang masih ingin menguasai tanah Lapangan Gajahmada cukup yang terakhir kali. “Mungkin ini yang terakhir kali la ya. Artinya kalau ini dibiarkan ada indikasi terjadi anarkis. Karena kita berada pada putusan yang benar. Artinya pemko ini sudah menggunakan cara arogansi dan kasar jadi kita takut nanti di situ menjadi anarkis,” pungkasnya.

Ia juga beraharap agar ke depan Pemko Medan, bisa berbesar jiwa. Sebab tanah Lapangan Bola Gajahmada, memang milik ahli waris.

“Memang hak ahli waris itu, jadi harus dikembalikanlah. Apalagi isi putusan inkrah itu menyebutkan, kembalikan tanah dalam keadaan kosong ke ahli waris,” pungkasnya.

Sementara, Rio Kili-kili selaku pendamping ahli waris mengatakan, siap bersama masyarakat untuk membela ahli waris dari upaya intimidasi dan tindakan kesewenang-wenangan. “Kami masyarakat pembela ahli waris siap untuk menegakkan keadilan dan kejujuran. Jadi saya mohon Pemko Medan adil, tegakkan kejujuran agar masyarakat ini benar-benar jujur kepada pemimpinnya,” tegasnya. (man/ila)

Foto: Anak ahli waris Rahmat (4 kiri) saat berada di lokasi tanah Lapangan Gajah Mada, Jalan Krakatau Medan, Kamis (19/11).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa perpanjangan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) oleh Pemprov Sumut yang sudah berjalan empat hari, tampak dimanfaatkan betul oleh masyarakat atau wajib pajak.

Amatan Sumut Pos, Kamis (19/11) siang, seperti di UPTD Samsat Medan Utara, Jalan Putri Hijau Medan masyarakat terlihat antusias dalam memanfaatkan program dimaksud. Bahkan sebagai antisipasi terjadi kerumunan massa, petugas mendisiplinkan protokol kesehatan di lokasi tersebut.

Mewajibkan pengunjung atau WP memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Tak hanya itu, lokasi pembayaran bagi para WP juga masih dilakukan di area luar kantor. Dengan mendirikan tenda dan disusun kursi secara berjarak. Dari titik itu, pengunjung tampak masih padat hingga pukul 14.30 WIB.

Kondisi serupa juga terjadi di UPTD Samsat Medan Selatan di Jalan Sisingamangaraja Medan. Bahkan sejak pagi, masyarakat sudah rela mengantre untuk membayar PKB maupun BBNKB-nya. Antrean terlihat pada pintu masuk kantor pelayanan tersebut, dan juga pada layanan mobil keliling yang terparkir di halaman depan.

Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Samsat Medan Utara pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Sumut, Yudhi Hamdani Nasution mengapresiasi kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban PKB dan BBNKB tahun ini meski kondisi pandemi Covid-19 masih melanda Provinsi Sumut.

“Kita akui meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19, animo masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya membayar PKB ini masih cukup tinggi. Apalagi saat ini kita sedang melaksanakan pemutihan denda yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya,” katanya menjawab Sumut Pos.

Menurut dia, target yang ditetapkan kepada pihaknya dalam program ini hampir tercapai sehingga juga optimis bahwa di masa perpanjangan tersebut bakal mampu meraihnya. “Data terakhir sebelum kita perpanjang sudah terhimpun Rp170 miliar dari total target Rp200 miliar. Kami tentu optimis sampai program ini nanti berakhir, target yang ditetapkan mampu tercapai dan kalau bisa melebihi,” katanya.

Yudhi menambahkan, pendapatan Pemprov Sumut dari kedua sektor tersebut masih menjadi andalan guna menunjang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumut. Melalui pertimbangan matang, kata dia, Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah, memutuskan untuk kembali melaksanakan program pemutihan tersebut guna menyeimbangkan rasio pendapatan akibat terdampak pandemi.

“Namun yang terpenting adalah, melalui program ini dapat merangsang masyarakat atau wajib pajak untuk menunaikan kewajibannya meski dalam kondisi pandemi. Artinya program ini juga bagian dari upaya pemprov beri stimulus membantu masyarakat,” pungkasnya.

Kepala Bidang PKB dan BBNKB pada BPPRD Sumut, Syaiful Bahri sebelumnya mengakui salah satu faktor kenapa program tersebut diperpanjang karena belum tercapainya target pendapatan dari sektor itu.

“Ya, aturan yang tertuang di Pergub 45 tahun 2020 tentang keringanan denda PKB dan BBNKB ini diperpanjang. Pendaftaran mulai 16 November dan pembayaran sampai tanggal 15 Desember 2020. Salah satunya karena itu (target pendapatan belum tercapai),” katanya.

Adapun pendapatan yang berhasil dihimpun pihaknya sampai Sabtu, 14 November kemarin melalui program pemutihan PKB dan BBNKB ini, masih terealisasi 85% atau Rp 170 miliar. Sedangkan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menginginkan, target yang mesti dicapai dari sektor dimaksud yakni Rp200 miliar.

“Kita yakin dan optimis target penerimaan akan tercapai. Kita upayakan meningkatkan pelayanan melalui penambahan 11 bus Samsat Keliling yang mobile setiap hari Senin sampai Sabtu kemudian menambah jam pelayanan mulai pukul 09.00 s-d 16.00 WIB, serta melakukan sosialisasi secara masif melalui spanduk, brosur, media massa, dan ITE,” terangnya.

Di samping belum memenuhi target pendapatan, perpanjangan pemutihan denda ini juga karena masa berlakunya di tahap pertama yakni 15 Oktober-14 November 2020, dinilai terlalu sempit. Sebab dampak Covid-19 membuat wajib pajak berhati-hati dalam pergerakan karena harus menerapkan protokol kesehatan. Selain itu juga karena kesulitan ekonomi wajib pajak akibat terdampak Covid-19.

“Sehingga Pak Gubernur Sumut Edy Rahmayadi menilai perlu diperpanjang masa berlaku pemutihan denda pajak kendaraan ke tahap II hingga 15 Desember,” ujarnya. (prn/ila)