BELAWAN, SUMUTPOS.CO – Dalam rangka mendukung tugas TNI Angkatan Laut (AL), Komando Armada I (Koarmada I) mengerahkan 9 kapal perang dan satu pesawat udara, untuk latihan operasi dukungan tembakan 2020 di sekitar perairan Natuna Selatan, Rabu (25/11).
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) I, Laksamana Muda TNI Abdul Rasyid K mengatakan, TNI AL Koarmada I, pekan ini tengah menyelenggarakan latihan operasi dukungan tembakan 2020 di perairan Natuna Selatan.
“Latihan ini dilaksanakan untuk mengukur tingkat kemampuan personel KRI Koarmada I, mensinergikan dengan unsur terkait, sebagai unsur pendukung dalam setiap melaksanakan kegiatan operasi. Sehingga dapat diperoleh gambaran kemampuan operasional Koarmada I, mulai dari tingkat perorangan maupun satuan, dalam melaksanakan dan mendukung tugas-tugas TNI dan TNI AL,” ungkap Rasyid.
Koarmada I merupakan komando utama operasional yang mengemban fungsi TNI AL di bidang pertahanan laut. Serta memiliki kewajiban dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai impelementasi tugas TNI sebagai penangkal dan penindak setiap bentuk ancaman militer serta ancaman bersenjata.
“Gelar Operasi Militer Perang (OMP) Koarmada sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia, sebagai negara kepulauan,” jelas Rasyid lagi.
Rasyid menjelaskan, latihan ini bersifat interoperabilty antarsatuan, sehingga dibutuhkan kerja sama taktis unsur latihan yang meliputi komando, pengendalian dan komunikasi, serta pelaksanaan latihan mengutamakan prosedur secara cermat dan benar, guna terwujudnya zero accident.
“Selain itu, sesuai dengan kebijakan dan prioritas Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Yudo Margono, yang disampaikan pada Apel Gelar Pasukan, TNI AL harus menjadi kekuatan yang siap dioperasionalkan atau operational ready force. Maka sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI AL untuk membuktikan kepada masyarakat dan negara, TNI AL selalu siap siaga dan dapat diandalkan untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah dan membentengi kedaulatan negara,” tuturnya.
Pada latihan kali ini, TNI AL mengerahkan 9 kapal perang, yakni KRI Bung Tomo-357, KRI John Lie-358, KRI Sutedi Senoputra-378, KRI Tjiptadi-381, KRI Barakauda-633, KRI Kujang-642, KRI Surik-645, KRI Parang-647, KRI Bubara-868, serta satu pesawat udara yakni Pesud CN-235 P-8303.
Alutsita kebanggaan TNI AL ini, melaksanakan kegiatan manuver lapangan dengan materi latihan communication, leaving harbour, mine field transit, ADEX, photex, screnex, DCEX, AAROFEX, flashex, OOWEX, NSIC, prep gunex, gunex 1, gunex 2, tacman, asuwex, aswex, dan pubex. (fac/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (Perkimtaru), kukuh mengalokasikan anggaran perbaikan skybridge di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, yang sudah mangkrak selama 4 tahun lebih.
Skybridge.
Kepala Dinas Perkimtaru Kota Medan, Benny Iskandar mengatakan, meski pihaknya kukuh mengalokasikan anggaran tersebut pada APBD Kota Medan 2021 tapi pihaknya tetap meminta komitmen pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Kereta Api Indonesia (KAI), agar pemanfaatan skybridge juga dapat dijamin.
“Tetap kami anggarkan jadinya. Sudah ada surat mereka menyatakan komitmen soal pemanfaatan (skybridge). Tahun depan kami minta lagi (komitmen Kemenhub dan PT KAI) sebelum pelaksanaan, agar pasti,” ungkap Benny, Rabu (25/11).
Benny mengakui, pihaknya sudah merencanakan pengalokasian perbaikan anggaran skybridge senilai Rp2,5 miliar. Direncanakan pula, lelang pekerjaan tersebut akan dimulai pada April 2021 mendatang.
“Untuk pekerjaannya akan dilakukan tahun depan juga, setelah pemenang lelang ditetapkan,” jelasnya.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Hendra DS, sebelumnya mengatakan, sangat menyesalkan apabila anggaran perbaikan untuk skybridge tersebut tetap diakomodir oleh Pemko Medan, melalui Dinas Perkimtaru. Legislatif meminta alokasi anggaran untuk perbaikan bangunan skybridge pada 2021, dikaji ulang. Pemko Medan juga diingatkan agar membuat program dengan skala prioritas tahun depan, mengingat pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir.
“Ya, ada masuk anggaran (untuk perbaikan skybridge). Tapi saya tidak melihat detail total anggarannya. Prinsipnya begini, kami sesalkan bangunan skybridge tersebut terbengkalai sampai sekarang,” ujarnya, Senin (23/11) lalu.
Pihaknya menilai, perbaikan skybridge tidak perlu lagi dilanjutkan. Satu alasannya, lantaran perencanaan tersebut dianggap tidak matang.
“Itu di Dinas Perkim (anggarannya). Coba tanyakan sama kepala dinasnya, soal anggaran itu. Harusnya jangan lagi dibebankan ke APBD Medan perbaikannya,” cetus Hendra.
Seperti diketahui, meski sudah 4 tahun selesai dibangun, skybridge yang berada di sisi timur Lapangan Merdeka Medan, tak kunjung difungsikan. Alhasil, proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Medan tersebut terbengkalai. Hingga saat ini, belum ada kata sepakat antara Pemko Medan dan PT KAI, untuk operasional skybridge tersebut. Sebelumnya, pada 23 Agustus 2019, Pemko Medan dan PT KAI sudah melakukan rapat mengenai rencana operasional skybridge. Namun, belum diketahui kapan skybridge akan difungsikan. (prn/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemprov Sumut akan lebih memfokuskan alokasi anggaran pada 2 bidang pada Tahun Anggaran 2021, yakni untuk pertanian dan kesehatan. Sedangkan untuk infrastruktur, akan lebih diprioritaskan pada pembangunan yang mendukung sektor pertanian.
Gubernur Sumut
Edy Rahmayadi.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, usai menerima Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), melalui acara yang digelar secara virtual di Pendopo Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Jenderal Sudirman Medan, Rabu (25/11).
“Pertama kami akan arahkan (anggaran) ke bidang pangan. Khususnya tentang pertanian, peternakan, dan perikanan. Namun demikian, kami tetap anggarkan untuk kesehatan dalam masa pandemi Covid-19. Ini sedang disusun dan diatur besarannya. Pertama pertanian yang di dalamnya ada peternakan, perkebunan, dan perikanan. Serta infrastruktur pendukung untuk bidang pertanian dan peternakan tersebut. Yang kedua kesehatan,” ungkap Edy.
Berdasarkan DIPA Tahun Anggaran 2021 yang disampaikan Presiden Jokowi, Sumut mendapat alokasi senilai Rp13 triliun lebih. Di antaranya terdiri dari Dana Alokasi Umum senilai Rp7,4 triliun, Dana Alokasi Khusus senilai Rp380 miliar. Adapun dana yang dialokasikan tersebut, akan menjadi pagu pada nomenklatur APBD Sumut Tahun Anggaran 2021.
“Sehingga total APBD Sumut Rp13,4 triliun. Dari sana kami prioritaskan dana yang dipakai untuk pembangunan Rp5 triliun. Nanti masuknya dana itu jadi APBD,” jelas Edy lagi.
Edy mengakui, program prioritas dimaksud sudah kembali disampaikannya kepada bupati dan wali kota se-Sumut dalam rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) di Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Selasa (24/11). Kemudian melalui Dana APBN itu pula, menurutnya, akan dilakukan program atau kegiatan-kegiatan seperti pembangunan fisik jalan, terutama prioritas jalan nasional.
“Ini yang harus dikembangkan dalam rangka fokus pada kesulitan ekonomi di Sumut, dampak pandemi,” tuturnya.
Soal percepatan anggaran seperti yang ditekankan Presiden, Edy mengaku siap menindaklanjuti perintah tersebut.
“Ya, itu segera. Dan di Desember dilakukan lelang, sehingga Januari pekerjaan dapat dimulai dan berjalan. Penyerapan ini prioritas, sebab masyarakat butuh dana segar. Namun demikian akan ditata supaya tidak kopong seperti tahun lalu. Sehingga masyarakat prioritas untuk dibantu,” tegasnya.
Begitupun soal Dana Desa, lanjutnya, juga akan terfokus pada kegiatan-kegiatan prioritas dimaksud. Khususnya pada pertanian, peternakan, dan perikanan, jika potensi wilayahnya ada seperti itu.
“Infrastruktur desa harus mendukung untuk pertanian. Kami sudah kerja sama dengan Kemendes, aparat penegak hukum, dan Forkopimda, untuk melakukan pendampingan lebih ketat penggunaan Dana Desa ini,” ujar Edy.
Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan, alokasi belanja pemerintah pada Tahun Anggaran 2021 senilai Rp2,750 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp1.032 triliun, Pemda dan Dana Desa senilai Rp795,5 triliun. Menurutnya, belanja-belanja APBN Tahun Anggaran 2021 untuk menggerakkan roda perekonomian rakyat Indonesia.
Mengenai bantuan sosial kepada penerima manfaat, Jokowi menekankan, supaya dilakukan awal Januari 2021, agar perekonomian di lapisan bawah ikut meningkat. Dia juga menekankan, agar seluruh kepala daerah bisa melakukan reformasi anggaran.
“Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat untuk kepentingan masyarakat. Seluruh rupiah yang ada di APBD betul-betul dibelanjakan untuk masyarakat,” tegas Jokowi.
Soal vaksin Covid-19, Jokowi mengatakan, akan datang di akhir November atau awal Desember 2020. Tapi itu pun belum bisa langsung didistribusikan ke provinsi dan kabupaten kota, sebab butuh sarana dan prasarana sebelum vaksin didistribusikan.
“Diharapkan setelah vaksinansi dilakukan, bisa memicu perekonomian di masyarakat. Dan kita bisa membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. (prn/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemko Medan diminta untuk tetap berupaya menggali potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta jangan terus menjadikan pandemi Covid-19 alasan dalam hal dimaksud. Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (F PAN) DPRD Medan, Sudari, Rabu (25/11).
Ilustrasi Pajak
“Seharusnya, pengajuan target PAD sudah bisa digenjot dan dimaksimalkan kembali,” ungkap Sudari, menyikapi masih minimnya target PAD yang ditetapkan Pemko Medan dalam APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2021.
Menurut Sudari, mayoritas organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemko Medan, yang membuat retribusi daerah terlalu minim. Seperti Badan Pengelolaan Pajak dan Retibusi Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maupun OPD yang menghasilkan pajak dan retribusi lainnya.
“Target pendapatan yang diajukan belum sesuai ekspektasi yang diharapkan. Pemko diminta maksimal menggali potensi PAD yang ada,” tegasnya.
Dia juga berpendapat, minimnya PAD dari pos pendapatan pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak parkir, karena menggunakan self assessment system, yang wajib pajak menghitung sendiri kewajibannya. Dengan mengitung sendiri, hal itu berpotensi menimbulkan kehilangan potensi pajak.
“Belum lagi kongkalikong antara pemungut pajak dan wajib pajak, yang menyepakati nilai yang harus dibayarkan berkurang dari yang sebenarnya. Untuk itu, kami merekomendasikan penggunaan tapping box secara menyeluruh pada semua potensi pajak,” cetus Sudari.
Begitupun soal pajak dan retribusi parkir di mall maupun tepi jalan, lanjut Sudari, sangat berpotensi untuk dimaksimalkan atau digenjot. Penggunaan parkir meter sesuatu yang harus dilaksanakan dan direalisasikan. Sumber daya manusia yang ditugaskan harus memiliki tanggung jawab dan tidak gampang tergoda.
Selain itu, Sudari kembali mengingatkan Pemko Medan, agar segera menerbitkan Peraturan Wali Kota, sebagai turunan pelaksana Peraturan Daerah yang sudah disahkan. Dia menyebutkan, banyak Perda yang telah disahkan, namun karena belum adanya Perwal, menjadi kendala dalam penerapannya. Seperti Perda MDTA yang pelaksanaanya sangat mendesak. (prn/saz)
Jaga Proyek Nasional dan Siapkan Energi untuk Masyarakat Indonesia
TANDA TANGAN: MoU antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin di Jakarta.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- PT Pertamina (Persero) jalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung). Kerja sama ini bertujuan untuk menjaga kelancaran proyek strategis nasional yang sedang dan akan dilaksanakan Pertamina.
Pertamina membangun kolaborasi Kejagung berserta dengan Kejaksaan di seluruh Indonesia. Kerja sama ini, ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin di Jakarta dalam keterangan pers diterima Sumut Pos, Rabu (25/11).
Penandatangan MoU ini juga dihadiri para General Manager Pertamina dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) di seluruh Indonesia. Hadir juga Dewan Komisaris Pertamina serta perwakilan dari Kementerian BUMN RI.
Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan Pertamina mendapat amanat untuk memastikan ketahanan energi melalui 4A+1S yaitu Availibility, Accesibility, Affordibility, Acceptability dan Sustainability.
Ia mengatakan Pertamina harus dapat memastikan tersedianya energi untuk masyarakat Indonesia dan bahkan sampai ke pelosok. Dalam menjalanan tugas ini, banyak tantangan dihadapi, dan tidak membuat Pertamina menyerah, tapi justru memotivasi Pertamina untuk terus dapat melayani bangsa dan negara ini lebih baik lagi.
“Untuk menghadirkan kemandirian dan ketahanan energi nasional, tentu kami membutuhkan dukungan dari para stakeholder dan juga seluruh masyarakat. Begitu banyak project-project bahkan project sangat besar berskala nasional tengah kami jalani untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut. Untuk itulah kami terus berupaya bekerja sama dan berkolaborasi dengan para stakeholder untuk mendukung kami,” ujar Nicke.
Menurutnya, dengan kerja sama ini, akan menjadikan Pertamina mendapatkan dukungan penuh dari Kejaksaaan RI dalam menuntaskan proyek startegis nasional serta kerja sama dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin dengan sangat baik dapat lebih mempererat kedua belah pihak dalam membangun sinergi yang lebih kokoh lagi.
“Besar harapan saya agar kerja sama ini juga dapat menguatkan aspek Good Corporate Governance pada bisnis Pertamina secara keseluruhan,” ujar Nicke.
Nicke menjelaskan, kolaborasi Pertamina dengan Kejaksaan RI tidak hanya dilakukan di pusat saja, melainkan akan diturunkan hingga Perjanjian Kerja sama (PKS) yang akan ditandatangani para direksi Pertamina dengan para Jaksa Agung Muda, serta para Executive GM/GM Pertamina di unit operasi dengan para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia.
Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanudin juga menyampaikan bahwa Kejaksaan Tinggi di seluruh wilayah Indonesia siap membantu dalam pendampingan hukum. Jika Pertamina membutuhkan pendapat dan masukan terkait masalah hukum, pendampingan dan SDM, Kejaksaan siap memberikan masukan.
“Kejaksaaan berharap penandatanganan ini dapat di implementasikan dengan baik dan berharap hubungan Pertamina dengan Kejaksaan RI dapat berjalan dengan baik dan saling mendukung, terutama dalam penjagaan proyek strategis nasional,” ujarnya.
Perjanjian Kerja sama sebagai turunan dari MoU ini akan mengcover lima bidang yakni pertama, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan lingkup kerja sama pemberian pendapat hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Kedua, Bidang Intelijen dengan lingkup kerja sama dukungan pengamanan proyek pembangunan strategis dan/atau percepatan investasi Pertamina, baik di dalam maupun luar negeri dan penelurusan aset baik di dalam maupun luar negeri.
Ketiga Bidang Pemulihan Aset Perusahaan dengan lingkup kerja sama pemulihan aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya serta pemulihan aset Pertamina yang dikuasai oleh pihak ketiga secara melawan hukum. Keempat, Bidang Tindak Pidana Umum dengan lingkup kerja sama pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan.
Kelima, Bidang Pendidikan dan Pelatihan dengan lingkup kerja sama penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan peningkatan SDM, pengembangan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan dan pelatihan, dan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan.
Pada kesempatan ini, Pertamina juga memberikan salah satu wujud dukungan nyatanya kepada Kejaksaan Republik Indonesia dengan menyerahkan sarana dan prasarana (CSR) berupa 2 (dua) unit mobil ambulance dan 2 (dua) unit mobil jenazah kepada Rumah Sakit Umum Adhyaksa.
“Semoga kolaborasi yang telah berlangsung antara Pertamina dan Kejaksaan RI, dapat menjadi suatu pijakan untuk sinergi dan keselarasan yang berkelanjutan untuk kedepannya,” pungkas Nicke.
Sementara itu, Executive General Manager Regional Sumbagut, Herra Indra W mengatakan Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara dalam melakukan bisnis perlu didukung oleh Kejaksaan selaku Jaksa Pengacara Negara, karena tidak jarang dalam praktek ditemui hambatan yang berkaitan dengan peristiwa hukum yang memerlukan pertimbangan hukum dan langkah hukum yang tidak hanya berasal dari internal Pertamina.
Adapun ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, pertukaran data, informasi, keahlian, serta sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum, dan penguatan kelembagaan dan bentuk kerja sama lain yang disepakati kedua belah pihak.
“Hari ini serentak Pertamina baik di Pusat maupun di seluruh Regional/Unit di Indonesia melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Kejaksaan,” ujar Herra Indra W.
Ia berharap setelah penandatanganan perjanjian kerja sama ini untuk kemudian dapat diimplementasikan sesuai dengan kebutuhan Pertamina terutama dalam bidang perdata dan Tata Usaha Negara.(gus/ram)
PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin pimpin jajaran saat Apel Kasatwil se-Indonesia.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Memastikan kesiapan menghadapi Pilkada Serentak 2020, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin beserta jajaran, mengikuti apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) 2020 secara virtual conference di Aula Tribrata Mapolda Sumut, Rabu (25/11).
PIMPIN: Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin pimpin jajaran saat Apel Kasatwil se-Indonesia.
Apel Kasatwil 2020 ini, dalam rangka mempersiapkan pengamanan Polri dalam tahapan inti pemungutan suara Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Adapun jajaran Polda Sumut yang ikut serta apel ini, yakni Wakapolda Sumut, Irwasda Polda Sumut, dan PJU Polda Sumut, serta para kapolres jajaran Polda Sumut.
Dalam hal ini, Kapolri Jenderal Idham Azis, memimpin Apel Kasatwil se-Indonesia di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dan kegiatan ini diikuti oleh 34 Kapolda dan 493 Kapolres.
Karena masih pandemi, beberapa Kapolda dan Kapolres mengikuti acara ini secara virtual. Hal itu dilakukan demi menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
Dalam arahannya, Idham memberikan beberapa arahan tegas, kepada seluruh jajarannya di Indonesia. Di antaranya, terkait penanganan Covid-19.
Saat di konfirmasi, Kabid Humas Polda Sumut, Tatan Dirsan Atmaja menyampaikan, dalam arahannya, Kapolri menginstruksikan, untuk para Kasatwil tidak ragu-ragu menegakan protokol kesehatan di masyarakat, walaupun sedang dalam masa pesta demokrasi.
Kemudian, lanjut Tatan, arahan Kapolri selanjutnya agar para Kapolda dan Kapolres diminta menjadikan netralitas harga mati, dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
“Selain itu, jajaran juga diinstruksikan menjaga keamanan saat pesta demokrasi itu berlangsung,” ungkap Tatan di Kota Medan.
Berkaitan dengan Pilkada Serentak 2020, lanjut Tatan, tentunya mulai dari para Kapolda, Kapolres yang melaksanakan Pilkada Serentak di 270 provinsi, kabupaten kota, akan melakukan pengamanan TPS, mengamankan kotak surat suara, imbauan tentang perhitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya.
“Dalam Pilkada, penekanannya adalah netralitas harga mati,” katanya, menyampaikan pesan Kapolri dalam apel tersebut. (mag-1/saz)
REKAM DATA:
Seorang warga saat melakukan perekaman data pembuatan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menobatkan Kota Medan sebagai terbaik ketiga di Indonesia untuk kategori hasil perekaman e-KTP atau KTP elektronik, setelah dikombinasikan antara Siak (Sinkronisasi Data Kependudukan) dan DPT (Daftar Pemilih Tetap) untuk Pilkada Serentak 2020.
REKAM DATA:
Seorang warga saat melakukan perekaman data pembuatan KTP elektronik (e-KTP) di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan, Zulkarnain mengatakan, pengumuman itu disampaikan oleh Kemendagri dalam rapat koordinasi analisis dan evaluasi Siak dan DPT KPU beberapa hari lalu.
Rapat koordinasi itu, turut dihadiri Ketua Bawaslu RI Abhan, dan Ketua KPU RI Arief Budiman.
“Menurut data yang dirilis Kemendagri, Medan menempati urutan ketiga di bawah Batam dan Bandung, secara nasional hasil perekaman e-KTP, setelah dikombinasikan antara data Siak dan DPT,” ungkap Zulkarnain, Rabu (25/11).
“Itu juga artinya penduduk Medan yang berusia 17 tahun ke atas sudah memiliki e-KTP,” imbuhnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Medan tersebut, juga berharap, semua masyarakat Kota Medan pada 9 Desember 2020 mendatang, dapat menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara (TPS).
Dalam rapat koordinasi itu juga, telah disepakati unsur penyelenggara baik Bawaslu dan KPU, untuk melakukan sosialisasi administrasi kependudukan (adminduk) supaya masyarakat yang belum memiliki e-KTP, dapat melakukan perekaman data di kantor camat sesuai alamat domisili.
“Kami akan memberikan pelayanan sepenuh hati kepada seluruh warga Medan. Dan apresiasi tinggi kepada seluruh warga Medan yang telah sadar akan adminduk serta menyelenggarakan hak-hak kependudukannya dengan baik,” kata Zulkarnain lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan, Rajuddin Sagala, mengapresiasi prestasi Pemko Medan melalui Disdukcapil Kota Medan dalam hal dimaksud. Dia berharap, melalui penghargaan yang diraih ini, dapat memacu organisasi perangkat daerah (OPD) lain di lingkup Pemko Medan, meningkatkan pelayanan publik.
“Alhamdulillah, Kemendagri menobatkan Medan terbaik ketiga hasil perekaman e-KTP se-Indonesia. Ini menunjukkan pelayanan untuk masyarakat Medan sudah membanggakan, khususnya di Disdukcapil, bidang perekaman data dan pencetakan e-KTP. Saya yakin pelayanan publik di OPD lainnya di wilayah Pemko Medan juga sudah menunjukkan peningkatan yang signifikan, walau masih ada beberapa layanan publik yang belum maksimal,” jelasnya.
Menurut dia, raihan ini tidak terlepas dari instruksi serta kelihaian dari Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution, yang selama menjabat telah bekerja keras meyakinkan warga Kota Medan.
“Hasilnya terlihat dari pelayanan yang dilakukan oleh Disdukcapil, dan meraih peringkat ketiga se-Indonesia. Patut diacungi jempol, sekaligus mensyukuri kinerja Disdukcapil yang membanggakan ini,” pungkas Rajuddin. (prn/saz)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, menyerukan tolak politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada Kota Medan pada 9 Desember 2020 mendatang.
Seruan ini disampaikan Syaiful dalam rapat paripurna beragendakan pembacaan pendapat fraksi, terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2021 di Gedung DPRD Medan, Senin (23/11) lalu.
“Pada 9 Desember 2020 ini, masyarakat Medan akan menggunakan hak pilihnya dalam menentukan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Periode 2021-2024. Pilih calon pemimpin yang bisa dipercaya dan mampu mengemban amanah rakyat membangun Medan menjadi kota metropolitan, serta tolak money politic atau politik uang,” tegas Syaiful.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi PKS juga meminta netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dijaga sebaik-baiknya.
“Kami berharap agar ASN tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendukung satu pasangan calon tertentu. Karena hal itu jelas-jelas dilarang oleh Undang-Undang,” jelas Anggota Komisi IV DPRD Medan ini.
Fraksi PKS juga megimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan yang akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada nanti, agar tetap mematuhi protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan mencuci tangan. (map/saz)
BERSAMA: Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono, diabadikan bersama Anggota DPR RI Sofyan Tan, pada Bimbingan Teknis Konten Fotografi, Rabu (25/11).BAGUS/SUMUT POS.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Promosi objek pariwisata, tak lepas dari sebuah karya fotografi. Dengan itu, dianggap sangat menentukan keberhasilan memperkenalkan destinasi pariwisata di Indonesia. Pasalnya, foto destinasi yang indah dapat menarik banyak wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara untuk berkunjung.
BERSAMA: Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan Agus Suriyono, diabadikan bersama Anggota DPR RI Sofyan Tan, pada Bimbingan Teknis Konten Fotografi, Rabu (25/11).BAGUS/SUMUT POS.
Anggota DPR RI Komisi X, Sofyan Tan mengatakan, sebuah foto memiliki makna yang luar biasa, bisa memberikan manfaat positif ataupun negatif kepada seseorang yang melihatnya. Fotografi bisa memberikan peningkatan pendapatan ekonomi kepada negara, baik langsung ataupun tidak langsung.
“1.000 kata tidak bisa mengalahkan satu foto. Di tengah pandemi, fotografer bisa memberikan kontribusi nyata dengan meningkatkan perekonomian masyarakat,” ungkap Sofyan Tan di sela gelaran ‘Bimbingan Teknis Konten Fotografi’ yang bertujuan meningkatkan nilai penjualan di era adaptasi kebiasaan baru, Rabu (25/11). Pada kegiatan yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Baparekraf), Sofyan Tan mengatakan, ini adalah peluang, di saat pandemi orang tidak bisa melihat langsung produk pelaku ekonomi kreatif, tapi hasil foto yang ditampilkan di media sosial bisa mendongkrak penjualan.
Karena itu, Sofyan Tan mengajak fotografer di Kota Medan untuk membantu ekonomi kreatif dalam mempromosikan produk. Fotografer bisa membangun Indonesia ke depan dengan mempublikasi tempat-tempat terbaik melalui media sosial, sehingga menarik wisatawan datang ke Indonesia, khususnya Sumut.
“Hasilkan foto semenarik mungkin, sehingga mampu memberikan daya tarik. Dan fotografi pun bisa memberikan kesejahteraan kepada bangsa ini,” tuturnya.
Koordinator Komunikasi Media Digital Kemenparekraf, Firnandi Gufron menjelaskan, kunjungan wisatawan ke Indonesia di masa pandemi Covid-19 menurun drastis. Pada periode Januari-Juni 2019, kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia mencapai 6,5 juta kedatangan, sementara di periode yang sama tahun ini, kunjungan hanya mencapai 3 juta, artinya devisa negara ikut berkurang.
Belakangan, lanjutnya, untuk mendongkrak perekonomian, Kemenparekraf menerapkan CHSE (clean, health, safety, & environment) atau kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Dengan CHSE diharapkan membuat masyarakat lebih nyaman untuk berpergian melakukan kegiatan, sehingga roda ekonomi terus berputar.
“Pariwisata memang terpuruk, tapi sektor industri kreatif masih memiliki peluang. Saya berharap pandemi ini berakhir, sehingga semua sektor bisa kembali bangkit,” harapnya.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Agus Suriyono menambahkan, kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat lebih untuk mendukung pariwisata dan industri kreatif di Kota Medan di masa pandemi ini. Mewakili Pemko Medan, dia mengucapkan terima kasih kepada Kemenparekraf, dan Sofyan Tan. Berkat dukungannya, kegiatan seperti ini dapat diselenggarakan.
“Kami merasakan peningkatan kegiatan di Medan. Kami berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan terus, agar memberikan nilai tambah promosi pariwisata di Medan,” pungkasnya. (gus/saz)
SUMUTPOS.CO – Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan jumlah penumpang hingga lebih dari 90 persen. Hal ini sangat terasa terutama di periode bulan April-Mei. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkap, maskapai pelat merah tersebut berusaha mencari solusi untuk tetap terbang dengan menerapkan protokol kesehatan. Solusi itu, lanjutnya berefek dengan meningkatnya jumlah penumpang sejak Juni lalu. Meskipun, diakuinya kondisi belum kembali normal.
Penerapan wajib masker sepanjang perjalanan hingga pengaturan jarak penumpang menjadi teknis solusi dari Garuda Indonesia. “Kalau Anda duduk di ekonomi di tengahnya kosong, kalau Anda duduk di business class sebelahnya kosong,” ucapnya dalam talkshow live Instagram Katadata bertajuk Industri Penerbangan Bisa Bernapas Kembali yang diterima SumutPos.CoKamis (26/11).
Menurutnya, penumpang yang boleh berdekatan apabila berasal dari satu keluarga dan tinggal di alamat yang sama. Social distance juga diberlakukan saat masuk dan keluar pesawat. “Sampai hari ini mengapa kita sampai mendapatkan penghargaan sebagai salah satu penerbangan di dunia, yang dianggap aman karena kita menerapkan itu distancing, dan feedback dari para penumpang juga mengatakan nyaman karena berjarak ya,” lanjut Irfan menjelaskan Safety penghargaan dari Travel Barometer.
Irfan menambahkan, Garuda juga mengkampanyekan sistem pengamanan sirkulasi udara dengan sistem HEPA yang selama ini sudah diterapkan namun tidak cukup diketahui publik. “Jadi di pesawat itu sirkulasi udaranya vertical nggak kayak kita di sini udara ke mana-mana udara, vertikal disedot setiap dua hingga tiga menit sekali, filter HEPA itu mematikan virus dan bakteri, dan kita menerapkan prosedur disinfektan secara rutin,” jelas Irfan.
Filter HEPA menyaring kadar udara yang ada di kabin hingga 99,9% menjadi udara murni dan bisa dihirup di kabin. Kata Irfan, sistem filter yang sama juga berlaku untuk penerbangan murah anak perusahaan Citilink.
Ada beberapa perubahan layanan yang dilakukan di Garuda, antara lain dengan meniadakan bahan bacaan cetakan karena dikhawatirkan menjadi medium penyebaran virus. “Makanan juga kita sediakan dengan cara berbeda, kita nggak seduhkan lagi minuman, kelihatannya nggak sopan tapi penumpang harus memahami,” tambahnya.
Selain kepada penumpang, awak kabin juga harus menerapkan secara ketat protokol kesehatan dan pemeriksaan kesehatan sebelum terbang. Awak kabin juga harus mengurangi interaksi dengan penumpang. “Protokol kesehatan, yang sudah kita implementasikan akan kita impelentasikan terus, termasuk menjelang liburan akhir tahun,” kata Irvan. (rel)
