25 C
Medan
Friday, December 19, 2025
Cari disini....
Home Blog Page 3876

Masyarakat Tanjung Beringin Mengaku 15 Tahun Tak Ada Perubahan

H Dharma Wijaya dan rombongan saat melintasi jalan rusak.(IST)

SERGAI, SUMUTPOS.CO – Calon Bupati Serdang Bedagai Nomor Urut 1, H. Darma Wijaya blusukan ke tujuh dusun Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (13/10/2020).

Dalam blusukan ini, pria yang akrab disapa Bang Wiwik mendengar keluhan masyarakat terkait tidak adanya perubahan 15 tahun belakangan ini.

Hal ini juga terlihat, dari masih banyaknya jalan rusak, digenangi air dan belum diaspal. Warga Dusun 3, Dusun 4 dan Dusun 5 menyatakan sejauh ini kendala mereka sama,  yaitu jembatan, irigasi air dan jalan rusak menjadi masalah utama mereka di desa Tebing Tinggi.

“Jalan di desa kami rusak, banjir masih sering terjadi, jembatan dan irigasi juga  mengalami kendala tidak layak pakai, ini yang menyebabkan harga hasil pertanian kami seperti padi sering dihargai murah, karena para tengkulak mengaku kesulitan menjemput hasil panen sehingga tak berani memberi harga tinggi,” seorang warga bernama Cahaya Boru Manik.

Terkait masalah jalan rusak, jembatan dan irigasi, Darma Wijaya benar-benar serius mencatat poin-poin tersebut. “Ini akan menjadi catatan penting bagi saya dan pasangan calon wakil saya, Adlin Tambunan untuk segera bergerak  cepat tanggap. Karena seperti saya ketahui, warga Dusun 5 ini memang penghasilannya hanya di dapat dari hasil padi dan kelapa sawit saja,” ucap  Bang Wiwik.

H. Dharma Wijaya pun berjanji dengan terpilihnya nanti ia sebagai Bupati di hapadan para pendeta, tokoh masyarakat dan kalangan ibu-ibu Dusun 5, akan secepat-cepatnya bertindak demi membela kaum tani. 

“Saya ini awalnya dari keluarga petani, saya tau yang bapak atau ibu rasakan 15 tahun belakangan ini. Yang penting bapak atau ibu doakan saja saya menang, agar janji saya, segera terelasasikan secepatnya di desa Dusun 3, Dusun 4 dan Dusun 5 agar harga padi dan sawit tidak bisa semena-mena di atur menjadi murah oleh para tengkulak,” tegas H. Darma Wijaya

Bang Wiwik juga selalu menerapkan protokol kesehatan selama blusukan di dusun-dusun dengan memakai masker dan jaga jarak. Kepada setiap masyarakat audiens yang di jumpai, beliau selalu menegaskan bahaya akan COVID-19 itu nyata.

“Setiap keluar rumah, saya berharap masyarakat kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai wajib harus selalu menggunakan masker, agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19,” kata Bang Wiwik.

Bang Wiwik juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat dusun yang tidak pakai masker.

Warga yang mendapat masker dari H. Darma Wijaya pun mengaku senang, seperti yang di rasakan Novita Sari warga Dusun 6. “Bang Wiwik baik, dia bagi-bagi masker ke seluruh masyarakat Dusun 6. Tadi juga dia edukasi bahaya tentang Covid-19 ke masyarakat dan bagaimana cara mengikuti protokol kesehatan yang di anjurkan pemerintah,” tutur Novita.

Saat H. Darma Wijaya blusukan di Dusun 14, masyarakat dusun khususnya emak-emak menyambut histeris Bang Wiwik. Pasalnya, selama ini, desa mereka mengaku kurang diperhatikan, terkhusus lampu penerangan jalan.

Sehingga dusun 14 sering dikatakan desa mati pada malam hari, karena tidak adanya lampu penerangan jalan. Ini juga menjadi suara aspirasi salah seorang warga dusun 14.

“Kami mau ucapkan, terima kasih kepada bapak Darma Wijaya yang sudah mau datang ke dusun kami, itu pertanda bapak masih peduli kepada kami. Di dusun ini, kita kurang penerangan lampu jalan, kalau sudah malam, ini desa seperti desa mati pak dan kita juga pengib dibuatkan alun-alun, taman, agar ada wadah tempat warga dusun 14 ini berkumpul dan bercengkeraman,” ujar warga bernama Elita Sundari Siagian.

Sebagai orang yang bakal Maju di Pilkada Bupati Serdang Bedagai dengan nomor 1, H. Darma Wijaya merespon dengan lugas dan bijak terkait keluh kesah warga.

“Masalah kita ini ada di anggaran, selama ini anggaran kita hanya diberi 12 persen dan itu pun pembagiannya tidak merata. Padahal, Bedagai sekitaran Dusun 14 ini adalah merupakan daerah yang dekat dengan pesisir laut dan strategis. Nantinya saya akan menaikkan anggaran lebih, dari 12 persen menjadi 16 persen atau sekitar Rp300 Miliar. Di sanalah nanti kita bisa langsung bergerak cepat, seperti menata kota, menyediakan tempat pasar yang layak, membangun taman atau alun-alun dan akses jalan berlubang serta lampu jalan sudah pasti akan dibenahi,” beber Wiwik.

Mendengar jawaban tersebut, sontak membuat warga dusun 16 memberikan tepuk tangan riuh. Acara ditutup dengan foto selfie bersama emak-emak yang kebanyakan hadir di acara blusukan H. Darma Wijaya.(rel)

Pemimpin Kota Medan Harus Transformatif

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dalam beberapa tahun terakhir, masalah nyaris terjadi di segala sektor di Kota Medan. Banyak wali kota tersandung kasus korupsi, kebocoran anggaran dan pendapatan selalu terjadi, banjir, kemacetan, kriminalitas tinggi dan masalah lainnya.

Menurut pengamat kebijakan publik, Tunggul Sihombing, masalah-masalah yang kerap terjadi di Medan itu tak lepas dari sosok pimpinan yang memimpin kota ini.

“Sampai sekarang kita belum punya pimpinan atau wali kota yang transformatif,” ujar Tunggul kepada wartawan, Minggu (18/10).

Tunggul menyebut, hal itu bukan tanpa alasan. Kata dia, pemimpin yang transformatif setidaknya bisa menekan masalah-masalah yang ada di Kota Medan. Tapi, kenyataannya saat ini justru masalah itu semakin besar. Ini menandakan tata kelola pemerintahan dan kebijakan oleh Wali Kota Medan belum dilakukan dengan baik.

Masalah kebocoran pendapatan masih terjadi di mana-mana, penerimaan dari sektor retribusi, pajak reklame, IMB, pajak restoran dan pos pendapatan lainnya masih sering bocor. Masalah parkir tepi jalan, yang seharusnya hanya masalah kecil, justru sampai sekarang tak kunjung selesai. Masih banyak trotoar yang dijadikan lahan parkir. “Ini menandakan kalau pemimpin atau wali kota kita belum transformatif,” ucapnya.

Dia mengambil contoh lagi, pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, masyarakat Kota Medan sedang dirundung ketakutan. Masyarakat butuh pemimpin yang bisa dipercaya, yang diyakini bisa mengeluarkan mereka dari suasana ketakutan, berkharisma dan bisa memahami kebutuhan rakyatnya.

Namun, yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini justru sebaliknya. Masyarakat semakin dirundung ketakutan, kebijakan untuk mengatasi masalah pandemi seolah-olah hanya meng-copy kebijakan dari tingkat yang lebih tinggi. Belum ada kebijakan yang betul-betul dikeluarkan Pemko Medan yang sesuai dengan karakteristik warga dalam mengatasi masalah pandemi.

Hal ini dibuktikan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kesadaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan masih rendah. Padahal, razia protokol kesehatan nyaris tiap hari dilakukan. Di samping itu, masih banyak warga kurang mampu yang belum tersentuh bantuan. Parahnya lagi, informasi mengenai rapid atau swab test masih membingungkan masyarakat. Pemko Medan juga telah mengeluarkan dua Peraturan Wali Kota dalam upaya penanganan Covid-19, tetapi implementasinya di lapangan malah melempem.

“Ini menandakan bahwa pemimpin kita belum didengar. Kita tidak bisa menyalahkan warganya, tetapi bagaimana seorang pemimpin bisa dikagumi, dipercaya bisa mengeluarkan kebijakan yang baik, benar-benar sigap bertindak,” ungkap Kaprodi Administrasi Publik Fisip USU ini.

Selama ini, sambung Tunggul, pemimpin Kota Medan juga dinilai lebih mendahulukan kepentingan pribadi dan kelompok. Beberapa wali kota yang tersandung korupsi jadi contohnya. Kebijakan-kebijakan yang selama ini dikeluarkan pun tak sepenuhnya mendapat tempat di masyarakat.

Ke depan, masalah pandemi Covid-19 masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemimpin Kota Medan. Sosok pimpinan yang transformatif yang diperlukan. Kota Medan butuh pemimpin yang cerdas, bisa memajukan bawahannya dan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang cerdas. Pemimpin yang transformatif benar-benar turun ke bawah, mendengar langsung keluhan bawahan dan yang paling utama keluhan dari masyarakat.

“Sampai sekarang ini belum ada pemimpin Kota Medan yang transformatif. Tapi, masih transaksional, ada reward dan punishment, itu saja. Makanya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tak berkualitas,” tegasnya.

Untuk itu, kata Tunggul, visi dan misi dari pemimpin Kota Medan juga harus jelas dan terukur, sehingga capaian-capaian yang diperoleh bisa diukur dengan indikator yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sebab, dalam menjalankan visi dan misi, Pemko Medan menggunakan anggaran yang bersumber dari pajak yang dibayar masyarakat.

Karenanya, diusulkan untuk membentuk tim independen yang terdiri dari para ahli kebijakan publik guna menilai visi pemimpin Kota Medan. Ini sangat perlu dibentuk tim independen yang khusus untuk mengevaluasi visi misi yang telah diimplementasikan oleh Wali Kota Medan terpilih dalam lima tahun ke depan.

“Tim ini nantinya akan menilai, apakah kinerja Pemko Medan bisa naik dari nilai C ke nilai yang lebih tinggi atau tidak? Penilaian kinerja ini juga tentu harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat selaku pembiayaan program pemerintah dari membayar pajak,” pungkasnya. (ris/ila)

Teks foto : Pengamat kebijakan publik dari Fisip USU, Tunggul Sihombing. (Istimewa)

Pelaku Usaha Masih Abaikan Prokes

IMBAU: Jajaran Polsek Bandar Khalifah bersama TNI melakukan Ops Yustisi di Desa Sei Sarimah dan Desa Bandar Khalifah.
IMBAU: Jajaran Polsek Bandar Khalifah bersama TNI melakukan Ops Yustisi di Desa Sei Sarimah dan Desa Bandar Khalifah.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pelaku usaha kuliner khususnya di Kota Medan, seperti cafe masih banyak ditemukan melanggar protokol kesehatan (prokes). Meski menerapkan pencegahan penyebaran Covid-19. Tapi, realisasikan tidak maksimal dan terkesan ada pembiaran.

IMBAU: Jajaran Polsek Bandar Khalifah bersama TNI melakukan Ops Yustisi di Desa Sei Sarimah dan Desa Bandar Khalifah.
IMBAU: Jajaran Polsek Bandar Khalifah bersama TNI melakukan Ops Yustisi di Desa Sei Sarimah dan Desa Bandar Khalifah, beberapa waktu lalu.

Meski cafe menyediakan tempat pencuci tangan serta anjuran dalam menjaga jarak atau menggunakan masker, namun pada implementasinya imbauan seperti itu hanya bersifat tertulis dan tidak memaksan

“Banyak pemilik usaha khususnya yang bergerak di bidang kuliner yang justru tetap membiarkan pelanggan tanpa menggunakan masker serta tidak menjaga jarak,” ungkap Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin, Minggu (18/10).

Gunawan tidak menampik, banyak pelaku usaha yang mengeluh dengan adanya protokol kesehatan yang harus mereka patuhi saat ini. Kondisi ini, membuat omset penjualannya mengalami penurunan drastis.

“Pelaku usaha kuliner misalnya, menilai kebijakan tersebut merepotkan dan cenderung merugikan para pedagang. Banyak pedagang yang mengeluhkan bahwa dengan kebijakan protokol tersebut justru membuat terjadinya penurunan omset,” stegas Gunawan.

Gunawan menjelaskan, kebijakan pemilik usaha kuliner tersebut tentunya tidak bisa dibenarkan. Masalah mendasar saat ini memang ada di masalah ekonomi yang belum pulih dikarenakan buruknya dampak penyebaran Covid-19 terhadap ekonomi.

Namun, jika aktivitas masyarakat sangat longgar dan upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 terbilang tidak maksimal, maka yang dikhawatirkan adalah akan bertambahnya jumlah pasien yang bisa saja memicu terjadinya masalah baru pada aktivitas ekonomi masyarakat nantinya.

Meskipun pada dasarnya semua tahu, bahwa kebijakan protokol kesehatan tersebut mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, yang diklaim oleh pelaku usaha sebagai akar masalah penurunan penjualan yang berdampak pada penurunan pendapatan.

“Namun, saya menyarankan sebaiknya pemerintah melakukan SIDAK pada sejumlah pelaku usaha. Untuk memastikan bahwa protokol kesehatan tetap dijalankan. Dan memberikan peringatan dan mungkin disertai sanksi bagi pelaku usaha yang tebrukti melanggar aturan protokol kesehatan tersebut,” jelas Gunawan.

Dia mengatakan, rantai penyebaran Covid-19 belum bisa diputus sampat saat ini. Semunya upaya yang tengah dilakukan belum tampak jelas keberhasilannya. Hanya saja, pemyebaran Covid-19 ini telah membentuk semacam lingkaran setan yang sulit untuk diputus.

“Covid-19 telah membuat banyak usaha tutup karena masyarakat tetap di rumah. Namun saat kebutuhan hidup meningkat akhirnya masyarakat kembali beraktivitas dan potensi penyebaran Covid-19 memburuk. Begitu terus berputar dan belum ada ending yang jelas,” pungkas Gunawan.(gus/ila)

Rektor UMSU Raih Penghargaan dari BKKBN Pusat

PENGHARGAAN: Rektor UMSU, Agussani saat menerima penghargaan dari BKKBN.Bagus/sumut pos.
PENGHARGAAN: Rektor UMSU, Agussani saat menerima penghargaan dari BKKBN.Bagus/sumut pos.

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat memberikan penghargaan Dharma Karya Kencana kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Dr Agussani, MAP. Penghargaan itu diberikan langsung oleh Kepala BKKN Provinsi Sumut Drs Temazaro Zega, M.Kes di acara Apresiasi Duta Genre Sumut Tahun 2020 di Medan, Sabtu (17/10).

PENGHARGAAN: Rektor UMSU, Agussani saat menerima penghargaan dari BKKBN.Bagus/sumut pos.
PENGHARGAAN: Rektor UMSU, Agussani saat menerima penghargaan dari BKKBN.Bagus/sumut pos.

Agussani meraih penghargaan Dharma Karya Kencana dari atas kepeduliannya terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) atau yang dikenal sekarang dengan Bangga Kencana. Orang nomor satu di Kampus UMSU itu, telah memberikan dukungan, tenaga, sarana dan prasarana dalam keberhasilan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang.

“Saya sangat terhormat menerima penghargaan Dharma Karya Kencana dan ini menjadi motivasi untuk lebih peduli dengan kegiatan mahasiswa yang mendukung program Bangga Kencana,” ungkap Agussani, Minggu (18/10).

Agussani menjelaskan persoalan keluarga berencana baginya bukanlah hal yang baru karena sejak lama telah aktif dalam program Keluarga Sejahtera Muhammadiyah. Sebagai bentuk komitmen dan peduli dengan program BKKBN maka, sejak menjabat sebagai pimpinan UMSU, tepatnya pada Tahun 2012 dibentuklah Unit Kegiatan Mahasiswa PIK M Syahadah sebagai wadah mahasiswa yang peduli tentang kesejahteraan keluarga.

“Dan sampai saat ini PIK M Syahadah UMSU sudah mendapatkan berbagai prestasi hingga tingkat Nasional dan pihak rektorat selalu memberikan dukungan baik untuk berjalannya program KKBPK di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” kata Agussani.

Salah satu bentuk dukungan yang di berikan oleh Rektor UMSU yaitu dengan memberikan fasilitas seperti, kantor, peralatan pendukung serta memberikan pendanaan kepada PIK M SYAHADAH UMSU dalam menjalankan program KKBPK Dan sudah banyak duta-duta yang terlahir dari UMSU sendiri, salah satunya Adrian Fahri Duta Genre Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan Runner Up I Duta Genre Tingkat Nasional Tahun 2019

“Sebagai bentuk komitmen pimpinan UMSU, maka selain memberikan dukungan fasilitas, dukungan berupa anggaran juga nantinya akan ditingkatkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Utara, Drs Temazaro Zega, M.Kes mengatakan, Rektor UMSU, Dr Agussani, MAP adalah figur pimpinan yang mendorong dan peduli dengan kegiatan mahasiswa terkait persoalan kependudukan dan keluarga berencana.

“Saat ini cukup banyak mahasiswa UMSU yang ikut terlibat dalam program BKKBn guna mendukung keberhasilan Bangga Kencana yaitu Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana untuk terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk tumbuh seimbang,” pungkasnya. (gus/ila)

Telkomsel Perluas Pemerataan Akses Broadband 4G LTE hingga Pelosok Negeri

Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.
Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel berupaya untuk memastikan pemerataan ketersediaan akses broadband di seluruh penjuru negeri yang mampu memberdayakan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Hal tersebut pun berlaku bagi masyarakat di daerah terpencil, pulau terluar, hingga wilayah perbatasan yang konsisten Telkomsel rangkul dari waktu ke waktu selama lebih dari 25 tahun melayani negeri.

Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.
Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.

Maka dari itu, Telkomsel terus bergerak maju menghadirkan akses 4G terdepan di lebih banyak daerah, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), agar manfaat jaringan internet terkini dari Telkomsel semakin tersebar luas dan merata untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui pemanfaatan teknologi digital.

Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidinmengatakan, “Telkomsel menaruh perhatian yang besar terhadap pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Berbagai inisiatif seperti Telkomsel Merah Putih telah hadir sebagai solusi yang memberikan solusi bagi masyarakat untuk menikmati standar kualitas jaringan yang sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Semangat ini yang akan kami terus bawa dalam memperluas kehadiran jaringan broadband terdepan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di Tanah Air.”

Telkomsel melakukan perluasan ketersediaan jaringan 4G di Indonesia secara menyeluruh, mencakup semua pengelompokkan wilayah operasional yang terbagi menjadi empat area. Keempatnya adalah Area 1 (Sumatera), Area 2 (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat), Area 3 (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB),  dan Area 4 (Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan). Telkomsel pun melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah demi memberikan layanan 4G LTE terbaik bagi masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel di area Sumatera adalah menghadirkan layanan 4G di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan, yang sebelumnya harus menuju lokasi bernama “Kelok HP” di pinggir jalan puncak bukit untuk mendapatkan konektivitas internet yang memadai. Pendekatan serupa pun diterapkan Telkomsel dalam memastikan ketersediaan jaringan 4G di Desa Woloklibang, Nusa Tenggara Timur. Penggunaan COMBAT juga dipilih karena kondisi geografis wilayah yang cukup menantang. Butuh satu jam perjalanan laut dan tiga jam perjalanan darat untuk sampai di Desa Woloklibang dari Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur.

Telkomsel juga menanggapi kesulitan akses internet di Desa Petir, Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi yang diberikan adalah dengan memasang alat penguat sinyal (repeater) khusus yang. Hal tersebut dilakukan sebagai optimalisasi jaringan Telkomsel yang sudah ada di wilayah tersebut, namun terhalang oleh banyaknya perbukitan, sehingga kini jaringan 4G yang terpancar jadi lebih kuat. Penanganan khusus turut dilakukan Telkomsel di Desa Nain, Sulawesi Utara. Desa yang berada di pulau kecil di sebelah utara Taman Nasional Bunaken tersebut kini dapat menikmati layanan 4G terdepan berkat peningkatan transmisi dan teknologi dengan mengalihkan akses yang sebelumnya melalui satelit menjadi lewat IP Radio yang termasuk ke dalam infrastruktur BTS Merah Putih milik Telkomsel.

“Sebagai leading digital telco company, Telkomsel berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air. Maka dari itu, kehadiran akses jaringan broadband terdepan di setiap wilayah di negeri ini menjadi penting agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi terkini di kehidupannya, termasuk dalam menjalani kegiatan belajar jarak jauh hingga berjualan secara daring yang berguna bagi para pelaku UMKM dalam memperluas usahanya. Berbagai inisiatif yang selama ini dilakukan Telkomsel juga diharapkan mampu mendukung pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tengah mengupayakan ketersediaan jaringan 4G di seluruh desa di Indonesia pada 2022.” kata Denny menutup.(*)

Pengawasan Prokes Covid-19 di Medan Tak Maksimal, Banyak OPD Tak Jalankan Perwal

Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.
Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.

MEDAN, SUMUTOS.CO – Perwal No.27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan dinilai belum mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Alagi, hanya segelintir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan Perwal tersebut.

Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.
Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.

Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Sudari ST mengatakan, hal itu dapat dilihat dari tidak terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mandiri yang seharusnya memang dibentuk oleh setiap OPD. Tapi faktanya, hanya ada beberapa OPD yang jelas-jelas membentuk Satgas penanganan Covid-19 seperti yang diwajibkan oleh Perwal tersebut.

“Paling hanya ada di Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sedangkan yang lain, kita hampir tidak melihat ada OPD yang betul-betul turut bekerja dalam menangani Covid-19 ini dengan membentuk Satgas Mandiri. Kalaupun ada yang lain, jumlahnya hanya segelintir,” ujar Sudari kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).

Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu mendorong Pemko Medan untuk menenekankan kepada seluruh OPD dan elemen yang ada di Pemko Medan supaya segera membentuk Satgas mandirinya masing-masing dan bekerja keras dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Jangan sampai OPD-OPD di Pemko Medan sendiri yang justru menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dalam bentuk ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27/2020,” ujarnya.

Menurut Sudari, pihaknya di Pansus Covid-19 DPRD Medan akan segera memanggil OPD-OPD terdepan dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Terkhusus saat ini, Menteri Kesehatan telah memberikan surat edaran agar setiap Dinas Kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang di wilayahnya menggelar Pilkada serentak, supaya melakukan tes kesehatan kepada seluruh KPPS yang ada.

“Ini harus segara dipersiapkan. Kita mau tanya, sudah seberapa jauh persiapan Dinkes Kota Medan dalam rencana pemeriksaan seluruh petugas KPPS di Pilkada Kota Medan nanti. Dalam pekan ini juga kita rencanakan akan memanggil OPD-OPD terkait di Rapat Pansus Covid-19,” tegasnya.

Senada dengan itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus SE menilai jika Pemko Medan melalui sejumlah OPD lainnya memang belum maksimal dalam menerapkan pengawasan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27/2020.

Terkait Pilkada yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, Robi Barus meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No 27 tahun 2020.

“Kita mendukung Pilkada digelar, Dewan juga terus mendorong KPU agar terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar jangan takut datang ke TPS dalam memberikan hak suaranya. Pemerintah pusat sudah mendesain sedemikian rupa agar gelaran pencoblosan nanti dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkap Robi.

Namun begitu, Robi mendorong dan terus mengingatkan Pemko Medan, khususnya dalam hal ini Dinas Kesehatan agar segera menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan yang salah satunya melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh petugas KPPS yang ada pada gelaran Pilkada Medan 2020.

“Ini sangat penting. Sebab selain untuk meminimalisir adanya resiko penularan Covid-19, langkah itu juga dapat memberikan ketenangan dan rasa nyaman kepada masyarakat agar tidak ragu untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Sebab kita mau, walaupun kali ini Pilkada digelar ditengah pandemi, tapi kita harapkan presentase jumlah pemilih dapat naik secara signifikan bila dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pilkada Medan periode yang lalu,” pungkasnya. (map/ila)

Jelang Pilkada, Disdukcapil Kota Medan Mengimbau Pemilih Pemula Segera Rekam E-KTP

Ilustrasi

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai tindaklanjut dari surat edaran KPU Kota Medan Nomor : 916/PL.02.1-SD/1271/KPU-KOT/IX/2020 Perihal Perekaman KTP Elektronik bagi penduduk yang masuk dalam kategori pemilih pemula atau yang akan berusia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember mendatang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan mengajak semua masyarakat yang sudah dan akan berusia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember 2020 untuk segera melakukan perekaman e-KTP sebagai syarat dalam menggunakan hak suara.

Ilustrasi

Selain sebagai tindak lanjut dari surat edaran KPU Medan itu, Disdukcapil Kota Medan juga melakukan sosialisasi tersebut sebagai tindaklanjut dari rumusan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 secara daring yang dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2020 yang lalu.

“Sebagai tindak lanjut dari kedua hal itu, maka kami mensosialisasikan secara luas perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, khususnya penduduk yang sampai tanggal 9 Desember 2020 yang telah memasuki usia 17 tahun sehingga sudah memiliki hak pilih dalam Pilkada tahun ini,” ucap Kepala Disdukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).

Dikatakan Zul, dalam melakukan sosialisasi tersebut, pihaknya merasa perlu dalam melakukan metode-metode sosialisasi secara kreatif, terutama untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan. Untuk itu, sosialisasi juga dilakukan oleh Disdukcapil Kota Medan melalui media-media sosial maupun website resmi milik Disdukcapil Kota Medan dan Pemko Medan.

“Dengan sosialisasi ini kami menyapa seluruh masyarakat Kota Medan agar segera mengurus dokumen-dokumen kependudukannya, salah satunya dengan melakukan perekaman KTP-El untuk setiap warga yang sudah berusia 17 tahun. Karena kita tahu semua dokumen kependudukan punya fungsi dan kedudukan yang penting, khususnya dalam kegiatan yang bersifat administratif guna menjalankan aktifitas keseharian. Salah satunya adalah KTP-El” ujarnya.

Dijelaskan Zul, cara melakukan perekaman KTP El sangat mudah, yakni dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga ke kantor Kecamatan yang ada pada alamat domisili Kartu Keluarga. Nantinya disana, petugas-petugas Disdukcapil Kota Medan yang ada disetiap kantor Kecamatan akan melakukan perekaman KTP Elektronik.

“Bila nanti KTP elektroniknya sudah selesai kita cetak, maka akan didistribusikan kembali lewat kantor-kantor Kecamatan tempat dilakukannya perekaman,” jelasnya.

Untuk itu, kata Zul, pihaknya terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Sebagai implementasinya, Disdukcapil telah menyediakan pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan dengan cara daring (dalam jaringan) sistem online.

Artinya, masyarakat tidak lagi harus hadir secara fisik ke kantor Disdukcapil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda Kota Medan ataupun kantor-kantor Kecamatan dalam mengurus dokumen kependudukannya, selain perekaman KTP-El.

Semua dokumen kependudukan, kata Zul, sudah bisa diurus lewat aplikasi sistem online yang sudah disediakan, yakni lewat sibisa.pemkomedan.go.id yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan dimana saja.

“Jadi, bagi yang belum melakukan perekaman KTP El, segera lah lakukan perekaman di kantor-kantor kecamatan. Bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen kependudukannya, silakan gunakan layanan Online, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak segera mengurus dokumen kependudukannya. Selain mudah dan relatif cepat, kepengurusan secara mandiri dijamin tanpa biaya alias gratis,” pungkasnya.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD Medan, Mulai Syahputra Nasution SH meminta kepada setiap Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Medan untuk turut membantu Disdukcapil Kota Medan dalam mensosialisasikan kewajiban masyarakat, khususnya masyarakat yang baru dan akan memasuki usia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP di kantor-kantor kecamatan.

“Kalau Disdukcapil, tidak mungkin bisa mensosialisasikan itu sendiri kepada seluruh masyarakat di 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di kota Medan. Kecamatan dan Kelurahan harus aktif, mereka harus ‘menjemput bola’, sebab mereka yang lebih kenal warganya masing-masing,” ujar Mulia kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).

Dijelaskan politisi Partai Gerindra itu, berdasarkan data yang dimiliki masing-masing Kecamatan dan Kelurahan yang disinkronisasikan dengan data yang ada di Disdukcapil, seharusnya tidak sulit bagi Kecamatan dan Kelurahan lewat perangkat kepala lingkungan dalam mendata siapa saja masyarakat yang sudah dan akan mencapai usia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember mendatang.

“Bila sudah didapatkan data siapa-siapa saja orangnya, maka setiap kepala lingkungan sebaiknya diwajibkan untuk mendatangi masing-masing warganya yang dimaksud dan membantunya dalam proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan. Tentunya tanpa biaya,” jelasnya.

Bila hal ini dilakukan, sambung Mulia, maka dapat dipastikan tidak ada lagi warga Kota Medan yang tidak melakukan perekaman KTP Elektronik. Jadi selain sosialisasi, perangkat yang ada di Pemko Medan hingga ke tingkat Kecamatan, Kelurahan bahkan Lingkungan harus aktif dalam mensukseskan target kerja yang sudah ditetapkan. (map/ila)

Beras Andaliman dan Danau Toba Mulai Dipasarkan

MINYAK GORENG: Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Aewkhuddin Widiarso saat peluncurkan minyak goreng produksi Bulog Sumut, belum lama ini.

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Badan Urusan Logistik (Bulog) memproduksi beras premium dengan kualitas terbaik hasil petani Sumatera Utara (Sumut). Beras tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dengan merek Beras Andaliman dan Beras Danau Toba.

“Dalam rangka memberikan alternatif pilihan kepada konsumen terhadap beras kualitas baik dengan muatan lokal, maka Bulog Sumut berinisiatif untuk mengembangkan  merek lokal dengan nama produk dan merek yang familiar dengan muatan kearifan lokal,” sebut Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Aewkhuddin Widiarso, Minggu (18/10).

Pria kerap dipanggil dengan sapaan Wiwid itu, mengatakan bulan Oktober 2020, Bulog Sumut sudah memiliki stok sebanyak 50 ton beras produksi lokal untuk dipasarkan kepada masyarakat Sumut juga.

“Pada tahap awal ini masih dalam proses pengenalan produk, target tidak terlalu besar. Beras tersebut dalam kemasan plastik vacum 5 kilogram dengan harga Rp71 ribu,” sebut Wiwid.

Dalam waktu dekat ini, Bulog Sumut melakukan pemasaran beras tersebut  secara masif melalui jaringan agen pangan Bulog RPK, dan toko Binaan Bulog lainnya serta di beberapa Supermarket.

“Kita punya harapan besar bahwa brand yang bermuatan lokal itu dapat memberikan kebanggaan. Kemudian, dikenal luas sebagai bagian dari upaya untuk mengenalkan produk pangan khas Sumut,” kata Wiwid.

Wiwid menjelaskan Beras Merek Andaliman dan Beras Merek Danau Toba adalah beras premium yang murni di produksi oleh Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut. Dan, berharap produk beras lokal ini dapat diterima oleh masyarakat.

“Saat ini beras tersebut sudah mulai dipasarkan melalui market place BULOG yaitu melalui toko online iPangananDotCom yang ada di Shopee serta sudah didistribusikan untuk pelanggan tetap kami seperti keseluruh karyawan bank BRI dan BNI wilayah Sumut,” pungkasnya.(gus/ram)

Per Minggu, Raup Rp2 Jutaan dari Tilapia Asin

IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.
IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.

SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Hamparan ikan tilapia setengah kering tampak berjejer rapi di atas jaring jemuran, di belakang rumah Ma Prandika Gultom , pertengahan pekan lalu. Ikan mentah diperoleh wanita berusia 57 tahun itu dari karyawan Regal Spring Indonesia, yang salahsatu jaringan kerambanya berada di perairan Desa Sitio-tio. Ia hanya membayar jasa angkut saja.

IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.
IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.

“Uang jasanya tak tentu. Satu ember ikan kadang hanya Rp50 ribu saja,” kata warga Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini, kepada Sumut Pos, pekan lalu.

Ia adalah salahsatu dari puluhan warga Desa Sitiotio yang setiap hari kebagian jatah ikan OSF (out of specification) dari keramba jaring apung RSI.

Jumlah perolehan ikan harian tidak sama. Kadang banyak, kadang sedikit. “Tergantung kondisi lapangan,” cetus istri mantan kepala security RSI ini ramah.

Begitu turun dari kapal, ikan-ikan itu biasanya langsung disortir. Ikan yang kondisinya dinilai tidak layak, direbus untuk pakan ternak. Sedangkan ikan yang kondisinya masih bagus, langsung dibersihkan. Sisik dibuang, kepala dan perut dipisahkan untuk pakan ternak. Daging ikan kemudian dibelah dua dan disikat untuk membuang sisa darah. “Daging ikan harus dicuci bersih dari darah, agar warnanya tidak belang,” jelasnya.

Selanjutnya daging ikan direndam dengan air garam di dalam drum selama beberapa hari. Setelah penggaraman selesai, ikan dicuci lagi untuk membuang buih dan lendir-lendirnya. Baru dijemur.

“Penjemuran 2-3 hari, tergantung cuaca. Dari 10 kg ikan tilapia basah, bisa diperoleh sekitar 3 kg tilapia asin,” katanya.

Untuk pengerjaan seluruh proses pengolahan, ia dibantu sejumlah tetangga.

Dalam seminggu, dirinya bisa memproduksi sekitar 80 kg ikan asin. Ikan-ikan itu biasanya sudah ditunggu agen, untuk dipasarkan ke Pulau Jawa. “Saat ini, per kg dihargai Rp27 ribu,” katanya seraya tersenyum lebar. Artinya, ia bisa memperoleh omzet rata-rata Rp2.160.000 per minggu. Sebulan sekitar Rp8.640.000. Sangat memadai.

Sejak kapan memproduksi ikan asin?

“Sejak Aquafarm bikin keramba di dekat desa kami. Sekitar tahun 2006 lalu. Awalnya, seluruh ikan mati dikuburkan perusahaan di sebuah lahan dekat sini. Ternyata tanahnya malah menjadi subur. Lama-kelamaan, masyarakat berinisiatif belajar otodidak membuat ikan asin. Ternyata sukses. Jadilah sumber penghasilan hingga sekarang,” jelasnya.

Desa Sitiotio, Silimalombu, Lontung, sudah 13 tahun terakhir menjadi sentra ikan tilapia asin di Samosir. Sekitar 50 KK warga di sana memproduksi ikan tilapia asin yang disalurkan RSI.

Ma Prandika mengaku senang mendapat penyaluran ikan dari RSI. “Kalau bisa, pemberian ikan-ikan ini jangan dihentikan. Sangat membantu penghasilan warga,” cetusnya.

Seorang ibu lainnya, Mak Dea Sihombing (55), ikut memproduksi ikan tilapia asin sejak tahun 2007. Namun berbeda dengan Ma Prandika, dirinya hanya mampu memproduksi rata-rata 30 kg ikan asin per bulan. Kalau lagi rezeki, bisa dapat 50 kg per bulan.

“Iya, warga yang meminta jatah ikan mati ‘kan banyak. Jadi digilir. Hari ini misalnya di desa kami, besok ke desa lain. Besoknya lagi ke desa lain. Sistem pembagian ikan ke masyarakat diatur oleh kepala security RSI. Warga pun sudah sepakat dengan cara itu,” katanya.

Mak Dea sendiri hanya mendapat bagian dari seorang pekerja. Meski jatahnya relatif kecil, ia tetap senang. “Sebulan dapat sekitar Rp900 ribu. Lumayanlah,” katanya ringan.

Untuk penghasilan sampingan, ia membantu Ma Prandita membersihkan ikan. Jika pekerjaan tidak banyak, ia ke ladang bertani kopi.

Selain Mak Prandita dan Mak Desa, sejumlah ibu-ibu lainnya juga ikut memproduksi ikan asin. Saat kapal penampung ikan mati dari KJA RSI tiba di Dermaga Sitiotio, sekitar 10 ibu-ibu sudah duduk antri menunggu jatah. Tanpa berebutan, mereka menerima jatah masing-masing dari para pekerja. (mea)

Puji Tuhan, Ada Honor dari Aquafarm

GURU HONOR: Basaria Nadeak, guru bantu yang mendapat bantuan honor dari RSI.
GURU HONOR: Basaria Nadeak, guru bantu yang mendapat bantuan honor dari RSI.

HUTAGINJANG, SUMUTPOS.CO – Honornya di awal mengajar di SD Negeri 28 Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, hanya Rp200 ribu per bulan. Itu 15 tahun lalu.

GURU HONOR: Basaria Nadeak, guru bantu yang mendapat bantuan honor dari RSI.
GURU HONOR: Basaria Nadeak, guru bantu yang mendapat bantuan honor dari RSI.

“Honor itu dari Komite Sekolah. Gaji sebulan hanya cukup untuk beli beras kebutuhan sebulan,” kata Basaria Suryani Nadeak (51), guru honorer sejak tahun 2005 di sekolah itu, kepada Sumut Pos pekan lalu.

Tahun berikutnya, uang komite sekolah dihapus, diganti dengan honor dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Guru yang mengajar muatan lokal ini dibayar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tergantung jumlah murid. Jumlah murid di SD itu tidak banyak. Hanya sekitar 5-12 orang per kelas. Saat ini total hanya 54 orang untuk 6 kelas.

“Honor dari dana BOS dibayar sekali 3 bulan,” cetusnya.

Meski honor yang diterimanya begitu sedikit, Basaria tetap bertahan. Mengapa? “Saya mengharapkan sesuatu yang indah. Sekaligus bakti untuk anak-anak,” kata wanita yang juga mengajar Sekolah Minggu ini.

Tahun 2006, tak disangka PT Aquafarm Nusantara berinisiatif menyalurkan bantuan honor untuk sejumlah guru di desa-desa pinggiran Danau Toba yang berdekatan dengan lokasi jaring apung perusahaan. Tahap awal, 10 guru honor mendapat bantuan Rp500 ribu per orang per bulan. Salahsatunya Basaria.

“Puji Tuhan. Honor dari Aquafarm sangat membantu menutupi biaya hidup sehari-hari. Maklumlah, suami hanya nelayan. Makin senang lagi, karena kami juga mendapat jatah ikan-ikan yang baru mati dari Aquafarm. Bisa diolah menjadi ikan asin,” cetus ibu 1 anak ini semringah.

Dalam sebulan, dirinya bisa memproduksi sekitar 30 kg ikan asin tilapia. “Ikan asin super dihargai 18 ribu per kg. Restan 10 ribu. Sebulan rata-rata saya bisa dapat Rp600 ribu dari ikan asin,” katanya.

Kepala dan perut ikan, serta ikan yang tidak layak, diolahnya menjadi pakan ternak ayam, babi, dan bebek. “Nah, saat pakan untuk ternak itu direbus, airnya bisa dijadikan pupuk cair. Hasilnya bagus untuk tanaman,” cetusnya.

Ia juga senang, perolehan ikan dari danau hasil jaring ikan yang dipasang suaminya, jumlahnya lumayan untuk kehidupan keluarga. “Ada saja 1-2 ekor ikan yang lepas dari keramba Aquafarm. Lumayan jadi tangkapan nelayan. Selain itu, ikan-ikan lepas di danau kayaknya kebagian juga dari pakan ikan Aquafarm,” jelasnya seraya tersenyum lebar.

Mengaku bersyukur dengan bantuan dari Aquafarm, Basaria dengan malu-malu berharap, semoga ada perhatian dari RSI untuk honor guru-guru sekolah minggu di desa mereka. “Maklumlah, tanah di desa kami ini relatif berbatu-batu. Saya dan suami mengolah tanah seadanya karena tidak punya lahan,” cetusnya sembari melirik Dian Octavia.

Ditanya, apa pendapatnya seandainya perusahaan menghentikan penyaluran ikan mati ke warga, Basaria kontan membelalakkan mata.

“Bah, janganlah, Bu. Matilah kami! Habislah pendapatan kami. Apalagi lagi Covid ini. Kalau mau mengandalkan bertani, tak cukuplah. Tanah di sini tidak bagus. Berabu saat kering, dan becek saat hujan,” ungkapnya.

Ia berharap penyaluran ikan-ikan mati ke masyarakat jangan sampai dihentikan perusahaan.

Dian Octavia, Senior Community Affairs Manager Regal Springs Indonesia (RSI), yang membawa Sumut Pos menemui Basaria, mengatakan bantuan honor guru merupakan inisiatif Aquafarm sejak tahun 2006, masuk CSR pilar pendidikan. “Saat ini, jumlah penerima honor guru mencapai 32 orang per bulan. Tujuannya, agar seluruh anak-anak di pinggiran Danau Toba terjangkau pendidikan. Dan guru semakin semangat mengajar,” katanya.

Selain honor guru, RSI juga menyalurkan bantuan berupa tong sampah, sarana air bersih untuk masyarakat, alkes untuk polindes di sejumlah desa, pembangunan jalan cor desa di Silimalombu, Kecamatan Onanrunggu sepanjang 50 meter untuk akses karyawan dan warga, produksi kompos dari pengolahan limbah yang disalurkan ke masyarakat, dan sebagainya.

Tak lupa, RSI juga memberikan bantuan tong air dan sabun untuk cuci tangan di tengah pandemi Covid-19.

“Program CSR perusahaan mengutamakan desa-desa ring satu tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya, sebagian desa-desa di ring 2,” katanya. (mea)

1...3,8753,8763,877...15,732Page 3,876 of 15,732

Graha Pena Medan,
Jl Sisingamangaraja Km 8,5 No 134 Amplas-Medan 20148.
Telp. 061-7877012 (Hunting).

Tentang Kami

Popular

Pilihan Editor