Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Telkomsel berupaya untuk memastikan pemerataan ketersediaan akses broadband di seluruh penjuru negeri yang mampu memberdayakan masyarakat dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Hal tersebut pun berlaku bagi masyarakat di daerah terpencil, pulau terluar, hingga wilayah perbatasan yang konsisten Telkomsel rangkul dari waktu ke waktu selama lebih dari 25 tahun melayani negeri.
Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel untuk memperluas pemerataan akses broadband 4G LTE di wilayah Sumatera adalah dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT) di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan.
Maka dari itu, Telkomsel terus bergerak maju menghadirkan akses 4G terdepan di lebih banyak daerah, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terpencil), agar manfaat jaringan internet terkini dari Telkomsel semakin tersebar luas dan merata untuk dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam beradaptasi dengan kebiasaan baru melalui pemanfaatan teknologi digital.
Vice President Corporate Communications Telkomsel, Denny Abidinmengatakan, “Telkomsel menaruh perhatian yang besar terhadap pemerataan layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Berbagai inisiatif seperti Telkomsel Merah Putih telah hadir sebagai solusi yang memberikan solusi bagi masyarakat untuk menikmati standar kualitas jaringan yang sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Semangat ini yang akan kami terus bawa dalam memperluas kehadiran jaringan broadband terdepan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat di Tanah Air.”
Telkomsel melakukan perluasan ketersediaan jaringan 4G di Indonesia secara menyeluruh, mencakup semua pengelompokkan wilayah operasional yang terbagi menjadi empat area. Keempatnya adalah Area 1 (Sumatera), Area 2 (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat), Area 3 (Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, NTB), dan Area 4 (Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan). Telkomsel pun melakukan pendekatan yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap daerah demi memberikan layanan 4G LTE terbaik bagi masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan Telkomsel di area Sumatera adalah menghadirkan layanan 4G di Desa Pasiah Laweh, Sumatera Barat, dengan memanfaatkan infrastruktur Compact Mobile BTS (COMBAT). Inisiatif tersebut memudahkan masyarakat dalam menikmati akses jaringan broadband terdepan, yang sebelumnya harus menuju lokasi bernama “Kelok HP” di pinggir jalan puncak bukit untuk mendapatkan konektivitas internet yang memadai. Pendekatan serupa pun diterapkan Telkomsel dalam memastikan ketersediaan jaringan 4G di Desa Woloklibang, Nusa Tenggara Timur. Penggunaan COMBAT juga dipilih karena kondisi geografis wilayah yang cukup menantang. Butuh satu jam perjalanan laut dan tiga jam perjalanan darat untuk sampai di Desa Woloklibang dari Kota Larantuka, Nusa Tenggara Timur.
Telkomsel juga menanggapi kesulitan akses internet di Desa Petir, Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi yang diberikan adalah dengan memasang alat penguat sinyal (repeater) khusus yang. Hal tersebut dilakukan sebagai optimalisasi jaringan Telkomsel yang sudah ada di wilayah tersebut, namun terhalang oleh banyaknya perbukitan, sehingga kini jaringan 4G yang terpancar jadi lebih kuat. Penanganan khusus turut dilakukan Telkomsel di Desa Nain, Sulawesi Utara. Desa yang berada di pulau kecil di sebelah utara Taman Nasional Bunaken tersebut kini dapat menikmati layanan 4G terdepan berkat peningkatan transmisi dan teknologi dengan mengalihkan akses yang sebelumnya melalui satelit menjadi lewat IP Radio yang termasuk ke dalam infrastruktur BTS Merah Putih milik Telkomsel.
“Sebagai leading digital telco company, Telkomsel berkomitmen untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di Tanah Air. Maka dari itu, kehadiran akses jaringan broadband terdepan di setiap wilayah di negeri ini menjadi penting agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat teknologi terkini di kehidupannya, termasuk dalam menjalani kegiatan belajar jarak jauh hingga berjualan secara daring yang berguna bagi para pelaku UMKM dalam memperluas usahanya. Berbagai inisiatif yang selama ini dilakukan Telkomsel juga diharapkan mampu mendukung pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tengah mengupayakan ketersediaan jaringan 4G di seluruh desa di Indonesia pada 2022.” kata Denny menutup.(*)
Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.
MEDAN, SUMUTOS.CO – Perwal No.27 tahun 2020 tentang penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di tengah pandemi Covid-19 di Kota Medan dinilai belum mampu menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Medan. Alagi, hanya segelintir Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjalankan Perwal tersebut.
Razia masker: Satpol PP saat menggelar razia masker di kawasan terminal amplas, belum lama ini. Pengawasan protokol kesehatan di Kota Medan dinilai tak maksimal.istimewa/sumut pos.
Anggota Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Sudari ST mengatakan, hal itu dapat dilihat dari tidak terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 mandiri yang seharusnya memang dibentuk oleh setiap OPD. Tapi faktanya, hanya ada beberapa OPD yang jelas-jelas membentuk Satgas penanganan Covid-19 seperti yang diwajibkan oleh Perwal tersebut.
“Paling hanya ada di Dinas Pariwisata, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah). Sedangkan yang lain, kita hampir tidak melihat ada OPD yang betul-betul turut bekerja dalam menangani Covid-19 ini dengan membentuk Satgas Mandiri. Kalaupun ada yang lain, jumlahnya hanya segelintir,” ujar Sudari kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).
Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan itu mendorong Pemko Medan untuk menenekankan kepada seluruh OPD dan elemen yang ada di Pemko Medan supaya segera membentuk Satgas mandirinya masing-masing dan bekerja keras dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
“Jangan sampai OPD-OPD di Pemko Medan sendiri yang justru menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat dalam bentuk ketidakpedulian terhadap protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27/2020,” ujarnya.
Menurut Sudari, pihaknya di Pansus Covid-19 DPRD Medan akan segera memanggil OPD-OPD terdepan dalam penanganan Covid-19 di Kota Medan. Terkhusus saat ini, Menteri Kesehatan telah memberikan surat edaran agar setiap Dinas Kesehatan, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang di wilayahnya menggelar Pilkada serentak, supaya melakukan tes kesehatan kepada seluruh KPPS yang ada.
“Ini harus segara dipersiapkan. Kita mau tanya, sudah seberapa jauh persiapan Dinkes Kota Medan dalam rencana pemeriksaan seluruh petugas KPPS di Pilkada Kota Medan nanti. Dalam pekan ini juga kita rencanakan akan memanggil OPD-OPD terkait di Rapat Pansus Covid-19,” tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan, Robi Barus SE menilai jika Pemko Medan melalui sejumlah OPD lainnya memang belum maksimal dalam menerapkan pengawasan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No.27/2020.
Terkait Pilkada yang dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran Covid-19, Robi Barus meminta agar masyarakat tidak perlu khawatir. Masyarakat diminta untuk disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang tertuang dalam Perwal No 27 tahun 2020.
“Kita mendukung Pilkada digelar, Dewan juga terus mendorong KPU agar terus menyosialisasikan kepada masyarakat agar jangan takut datang ke TPS dalam memberikan hak suaranya. Pemerintah pusat sudah mendesain sedemikian rupa agar gelaran pencoblosan nanti dapat dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan,” ungkap Robi.
Namun begitu, Robi mendorong dan terus mengingatkan Pemko Medan, khususnya dalam hal ini Dinas Kesehatan agar segera menindaklanjuti surat edaran dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengawasan yang salah satunya melakukan pengecekan kesehatan terhadap seluruh petugas KPPS yang ada pada gelaran Pilkada Medan 2020.
“Ini sangat penting. Sebab selain untuk meminimalisir adanya resiko penularan Covid-19, langkah itu juga dapat memberikan ketenangan dan rasa nyaman kepada masyarakat agar tidak ragu untuk datang ke TPS dan memberikan hak suaranya. Sebab kita mau, walaupun kali ini Pilkada digelar ditengah pandemi, tapi kita harapkan presentase jumlah pemilih dapat naik secara signifikan bila dibandingkan dengan jumlah pemilih pada Pilkada Medan periode yang lalu,” pungkasnya. (map/ila)
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sebagai tindaklanjut dari surat edaran KPU Kota Medan Nomor : 916/PL.02.1-SD/1271/KPU-KOT/IX/2020 Perihal Perekaman KTP Elektronik bagi penduduk yang masuk dalam kategori pemilih pemula atau yang akan berusia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember mendatang, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Medan mengajak semua masyarakat yang sudah dan akan berusia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember 2020 untuk segera melakukan perekaman e-KTP sebagai syarat dalam menggunakan hak suara.
Ilustrasi
Selain sebagai tindak lanjut dari surat edaran KPU Medan itu, Disdukcapil Kota Medan juga melakukan sosialisasi tersebut sebagai tindaklanjut dari rumusan hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 secara daring yang dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2020 yang lalu.
“Sebagai tindak lanjut dari kedua hal itu, maka kami mensosialisasikan secara luas perekaman KTP elektronik bagi penduduk yang belum memiliki KTP elektronik, khususnya penduduk yang sampai tanggal 9 Desember 2020 yang telah memasuki usia 17 tahun sehingga sudah memiliki hak pilih dalam Pilkada tahun ini,” ucap Kepala Disdukcapil Kota Medan, Dr Drs Zulkarnain MSi kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).
Dikatakan Zul, dalam melakukan sosialisasi tersebut, pihaknya merasa perlu dalam melakukan metode-metode sosialisasi secara kreatif, terutama untuk tetap mematuhi protokol Kesehatan. Untuk itu, sosialisasi juga dilakukan oleh Disdukcapil Kota Medan melalui media-media sosial maupun website resmi milik Disdukcapil Kota Medan dan Pemko Medan.
“Dengan sosialisasi ini kami menyapa seluruh masyarakat Kota Medan agar segera mengurus dokumen-dokumen kependudukannya, salah satunya dengan melakukan perekaman KTP-El untuk setiap warga yang sudah berusia 17 tahun. Karena kita tahu semua dokumen kependudukan punya fungsi dan kedudukan yang penting, khususnya dalam kegiatan yang bersifat administratif guna menjalankan aktifitas keseharian. Salah satunya adalah KTP-El” ujarnya.
Dijelaskan Zul, cara melakukan perekaman KTP El sangat mudah, yakni dengan membawa fotokopi Kartu Keluarga ke kantor Kecamatan yang ada pada alamat domisili Kartu Keluarga. Nantinya disana, petugas-petugas Disdukcapil Kota Medan yang ada disetiap kantor Kecamatan akan melakukan perekaman KTP Elektronik.
“Bila nanti KTP elektroniknya sudah selesai kita cetak, maka akan didistribusikan kembali lewat kantor-kantor Kecamatan tempat dilakukannya perekaman,” jelasnya.
Untuk itu, kata Zul, pihaknya terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang membahagiakan masyarakat. Sebagai implementasinya, Disdukcapil telah menyediakan pelayanan kepengurusan dokumen kependudukan dengan cara daring (dalam jaringan) sistem online.
Artinya, masyarakat tidak lagi harus hadir secara fisik ke kantor Disdukcapil Kota Medan di Jalan Iskandar Muda Kota Medan ataupun kantor-kantor Kecamatan dalam mengurus dokumen kependudukannya, selain perekaman KTP-El.
Semua dokumen kependudukan, kata Zul, sudah bisa diurus lewat aplikasi sistem online yang sudah disediakan, yakni lewat sibisa.pemkomedan.go.id yang dapat diakses masyarakat kapan saja dan dimana saja.
“Jadi, bagi yang belum melakukan perekaman KTP El, segera lah lakukan perekaman di kantor-kantor kecamatan. Bagi masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen kependudukannya, silakan gunakan layanan Online, sehingga tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak segera mengurus dokumen kependudukannya. Selain mudah dan relatif cepat, kepengurusan secara mandiri dijamin tanpa biaya alias gratis,” pungkasnya.
Terpisah, anggota Komisi I DPRD Medan, Mulai Syahputra Nasution SH meminta kepada setiap Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Medan untuk turut membantu Disdukcapil Kota Medan dalam mensosialisasikan kewajiban masyarakat, khususnya masyarakat yang baru dan akan memasuki usia 17 tahun untuk segera melakukan perekaman KTP di kantor-kantor kecamatan.
“Kalau Disdukcapil, tidak mungkin bisa mensosialisasikan itu sendiri kepada seluruh masyarakat di 21 Kecamatan dan 151 Kelurahan di kota Medan. Kecamatan dan Kelurahan harus aktif, mereka harus ‘menjemput bola’, sebab mereka yang lebih kenal warganya masing-masing,” ujar Mulia kepada Sumut Pos, Minggu (18/10).
Dijelaskan politisi Partai Gerindra itu, berdasarkan data yang dimiliki masing-masing Kecamatan dan Kelurahan yang disinkronisasikan dengan data yang ada di Disdukcapil, seharusnya tidak sulit bagi Kecamatan dan Kelurahan lewat perangkat kepala lingkungan dalam mendata siapa saja masyarakat yang sudah dan akan mencapai usia 17 tahun sebelum tanggal 9 Desember mendatang.
“Bila sudah didapatkan data siapa-siapa saja orangnya, maka setiap kepala lingkungan sebaiknya diwajibkan untuk mendatangi masing-masing warganya yang dimaksud dan membantunya dalam proses perekaman KTP Elektronik di Kecamatan. Tentunya tanpa biaya,” jelasnya.
Bila hal ini dilakukan, sambung Mulia, maka dapat dipastikan tidak ada lagi warga Kota Medan yang tidak melakukan perekaman KTP Elektronik. Jadi selain sosialisasi, perangkat yang ada di Pemko Medan hingga ke tingkat Kecamatan, Kelurahan bahkan Lingkungan harus aktif dalam mensukseskan target kerja yang sudah ditetapkan. (map/ila)
MINYAK GORENG: Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Aewkhuddin Widiarso saat peluncurkan minyak goreng produksi Bulog Sumut, belum lama ini.
MEDAN, SUMUTPOS.CO- Badan Urusan Logistik (Bulog) memproduksi beras premium dengan kualitas terbaik hasil petani Sumatera Utara (Sumut). Beras tersebut diperkenalkan kepada masyarakat dengan merek Beras Andaliman dan Beras Danau Toba.
“Dalam rangka memberikan alternatif pilihan kepada konsumen terhadap beras kualitas baik dengan muatan lokal, maka Bulog Sumut berinisiatif untuk mengembangkan merek lokal dengan nama produk dan merek yang familiar dengan muatan kearifan lokal,” sebut Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sumut, Aewkhuddin Widiarso, Minggu (18/10).
Pria kerap dipanggil dengan sapaan Wiwid itu, mengatakan bulan Oktober 2020, Bulog Sumut sudah memiliki stok sebanyak 50 ton beras produksi lokal untuk dipasarkan kepada masyarakat Sumut juga.
“Pada tahap awal ini masih dalam proses pengenalan produk, target tidak terlalu besar. Beras tersebut dalam kemasan plastik vacum 5 kilogram dengan harga Rp71 ribu,” sebut Wiwid.
Dalam waktu dekat ini, Bulog Sumut melakukan pemasaran beras tersebut secara masif melalui jaringan agen pangan Bulog RPK, dan toko Binaan Bulog lainnya serta di beberapa Supermarket.
“Kita punya harapan besar bahwa brand yang bermuatan lokal itu dapat memberikan kebanggaan. Kemudian, dikenal luas sebagai bagian dari upaya untuk mengenalkan produk pangan khas Sumut,” kata Wiwid.
Wiwid menjelaskan Beras Merek Andaliman dan Beras Merek Danau Toba adalah beras premium yang murni di produksi oleh Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Sumut. Dan, berharap produk beras lokal ini dapat diterima oleh masyarakat.
“Saat ini beras tersebut sudah mulai dipasarkan melalui market place BULOG yaitu melalui toko online iPangananDotCom yang ada di Shopee serta sudah didistribusikan untuk pelanggan tetap kami seperti keseluruh karyawan bank BRI dan BNI wilayah Sumut,” pungkasnya.(gus/ram)
IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA
Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.
SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Hamparan ikan tilapia setengah kering tampak berjejer rapi di atas jaring jemuran, di belakang rumah Ma Prandika Gultom , pertengahan pekan lalu. Ikan mentah diperoleh wanita berusia 57 tahun itu dari karyawan Regal Spring Indonesia, yang salahsatu jaringan kerambanya berada di perairan Desa Sitio-tio. Ia hanya membayar jasa angkut saja.
IKAN: Sejumlah ibu-ibu mendapat hatah ikan-ikan mentah OSH dari KJA
Regal Spring, di Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Samosir.
“Uang jasanya tak tentu. Satu ember ikan kadang hanya Rp50 ribu saja,” kata warga Desa Sitiotio, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara ini, kepada Sumut Pos, pekan lalu.
Ia adalah salahsatu dari puluhan warga Desa Sitiotio yang setiap hari kebagian jatah ikan OSF (out of specification) dari keramba jaring apung RSI.
Jumlah perolehan ikan harian tidak sama. Kadang banyak, kadang sedikit. “Tergantung kondisi lapangan,” cetus istri mantan kepala security RSI ini ramah.
Begitu turun dari kapal, ikan-ikan itu biasanya langsung disortir. Ikan yang kondisinya dinilai tidak layak, direbus untuk pakan ternak. Sedangkan ikan yang kondisinya masih bagus, langsung dibersihkan. Sisik dibuang, kepala dan perut dipisahkan untuk pakan ternak. Daging ikan kemudian dibelah dua dan disikat untuk membuang sisa darah. “Daging ikan harus dicuci bersih dari darah, agar warnanya tidak belang,” jelasnya.
Selanjutnya daging ikan direndam dengan air garam di dalam drum selama beberapa hari. Setelah penggaraman selesai, ikan dicuci lagi untuk membuang buih dan lendir-lendirnya. Baru dijemur.
“Penjemuran 2-3 hari, tergantung cuaca. Dari 10 kg ikan tilapia basah, bisa diperoleh sekitar 3 kg tilapia asin,” katanya.
Untuk pengerjaan seluruh proses pengolahan, ia dibantu sejumlah tetangga.
Dalam seminggu, dirinya bisa memproduksi sekitar 80 kg ikan asin. Ikan-ikan itu biasanya sudah ditunggu agen, untuk dipasarkan ke Pulau Jawa. “Saat ini, per kg dihargai Rp27 ribu,” katanya seraya tersenyum lebar. Artinya, ia bisa memperoleh omzet rata-rata Rp2.160.000 per minggu. Sebulan sekitar Rp8.640.000. Sangat memadai.
Sejak kapan memproduksi ikan asin?
“Sejak Aquafarm bikin keramba di dekat desa kami. Sekitar tahun 2006 lalu. Awalnya, seluruh ikan mati dikuburkan perusahaan di sebuah lahan dekat sini. Ternyata tanahnya malah menjadi subur. Lama-kelamaan, masyarakat berinisiatif belajar otodidak membuat ikan asin. Ternyata sukses. Jadilah sumber penghasilan hingga sekarang,” jelasnya.
Desa Sitiotio, Silimalombu, Lontung, sudah 13 tahun terakhir menjadi sentra ikan tilapia asin di Samosir. Sekitar 50 KK warga di sana memproduksi ikan tilapia asin yang disalurkan RSI.
Ma Prandika mengaku senang mendapat penyaluran ikan dari RSI. “Kalau bisa, pemberian ikan-ikan ini jangan dihentikan. Sangat membantu penghasilan warga,” cetusnya.
Seorang ibu lainnya, Mak Dea Sihombing (55), ikut memproduksi ikan tilapia asin sejak tahun 2007. Namun berbeda dengan Ma Prandika, dirinya hanya mampu memproduksi rata-rata 30 kg ikan asin per bulan. Kalau lagi rezeki, bisa dapat 50 kg per bulan.
“Iya, warga yang meminta jatah ikan mati ‘kan banyak. Jadi digilir. Hari ini misalnya di desa kami, besok ke desa lain. Besoknya lagi ke desa lain. Sistem pembagian ikan ke masyarakat diatur oleh kepala security RSI. Warga pun sudah sepakat dengan cara itu,” katanya.
Mak Dea sendiri hanya mendapat bagian dari seorang pekerja. Meski jatahnya relatif kecil, ia tetap senang. “Sebulan dapat sekitar Rp900 ribu. Lumayanlah,” katanya ringan.
Untuk penghasilan sampingan, ia membantu Ma Prandita membersihkan ikan. Jika pekerjaan tidak banyak, ia ke ladang bertani kopi.
Selain Mak Prandita dan Mak Desa, sejumlah ibu-ibu lainnya juga ikut memproduksi ikan asin. Saat kapal penampung ikan mati dari KJA RSI tiba di Dermaga Sitiotio, sekitar 10 ibu-ibu sudah duduk antri menunggu jatah. Tanpa berebutan, mereka menerima jatah masing-masing dari para pekerja. (mea)
GURU HONOR:
Basaria Nadeak, guru
bantu yang mendapat
bantuan honor dari RSI.
HUTAGINJANG, SUMUTPOS.CO – Honornya di awal mengajar di SD Negeri 28 Hutaginjang Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, hanya Rp200 ribu per bulan. Itu 15 tahun lalu.
GURU HONOR:
Basaria Nadeak, guru
bantu yang mendapat
bantuan honor dari RSI.
“Honor itu dari Komite Sekolah. Gaji sebulan hanya cukup untuk beli beras kebutuhan sebulan,” kata Basaria Suryani Nadeak (51), guru honorer sejak tahun 2005 di sekolah itu, kepada Sumut Pos pekan lalu.
Tahun berikutnya, uang komite sekolah dihapus, diganti dengan honor dari dana BOS (Biaya Operasional Sekolah). Guru yang mengajar muatan lokal ini dibayar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu per bulan, tergantung jumlah murid. Jumlah murid di SD itu tidak banyak. Hanya sekitar 5-12 orang per kelas. Saat ini total hanya 54 orang untuk 6 kelas.
“Honor dari dana BOS dibayar sekali 3 bulan,” cetusnya.
Meski honor yang diterimanya begitu sedikit, Basaria tetap bertahan. Mengapa? “Saya mengharapkan sesuatu yang indah. Sekaligus bakti untuk anak-anak,” kata wanita yang juga mengajar Sekolah Minggu ini.
Tahun 2006, tak disangka PT Aquafarm Nusantara berinisiatif menyalurkan bantuan honor untuk sejumlah guru di desa-desa pinggiran Danau Toba yang berdekatan dengan lokasi jaring apung perusahaan. Tahap awal, 10 guru honor mendapat bantuan Rp500 ribu per orang per bulan. Salahsatunya Basaria.
“Puji Tuhan. Honor dari Aquafarm sangat membantu menutupi biaya hidup sehari-hari. Maklumlah, suami hanya nelayan. Makin senang lagi, karena kami juga mendapat jatah ikan-ikan yang baru mati dari Aquafarm. Bisa diolah menjadi ikan asin,” cetus ibu 1 anak ini semringah.
Dalam sebulan, dirinya bisa memproduksi sekitar 30 kg ikan asin tilapia. “Ikan asin super dihargai 18 ribu per kg. Restan 10 ribu. Sebulan rata-rata saya bisa dapat Rp600 ribu dari ikan asin,” katanya.
Kepala dan perut ikan, serta ikan yang tidak layak, diolahnya menjadi pakan ternak ayam, babi, dan bebek. “Nah, saat pakan untuk ternak itu direbus, airnya bisa dijadikan pupuk cair. Hasilnya bagus untuk tanaman,” cetusnya.
Ia juga senang, perolehan ikan dari danau hasil jaring ikan yang dipasang suaminya, jumlahnya lumayan untuk kehidupan keluarga. “Ada saja 1-2 ekor ikan yang lepas dari keramba Aquafarm. Lumayan jadi tangkapan nelayan. Selain itu, ikan-ikan lepas di danau kayaknya kebagian juga dari pakan ikan Aquafarm,” jelasnya seraya tersenyum lebar.
Mengaku bersyukur dengan bantuan dari Aquafarm, Basaria dengan malu-malu berharap, semoga ada perhatian dari RSI untuk honor guru-guru sekolah minggu di desa mereka. “Maklumlah, tanah di desa kami ini relatif berbatu-batu. Saya dan suami mengolah tanah seadanya karena tidak punya lahan,” cetusnya sembari melirik Dian Octavia.
Ditanya, apa pendapatnya seandainya perusahaan menghentikan penyaluran ikan mati ke warga, Basaria kontan membelalakkan mata.
“Bah, janganlah, Bu. Matilah kami! Habislah pendapatan kami. Apalagi lagi Covid ini. Kalau mau mengandalkan bertani, tak cukuplah. Tanah di sini tidak bagus. Berabu saat kering, dan becek saat hujan,” ungkapnya.
Ia berharap penyaluran ikan-ikan mati ke masyarakat jangan sampai dihentikan perusahaan.
Dian Octavia, Senior Community Affairs Manager Regal Springs Indonesia (RSI), yang membawa Sumut Pos menemui Basaria, mengatakan bantuan honor guru merupakan inisiatif Aquafarm sejak tahun 2006, masuk CSR pilar pendidikan. “Saat ini, jumlah penerima honor guru mencapai 32 orang per bulan. Tujuannya, agar seluruh anak-anak di pinggiran Danau Toba terjangkau pendidikan. Dan guru semakin semangat mengajar,” katanya.
Selain honor guru, RSI juga menyalurkan bantuan berupa tong sampah, sarana air bersih untuk masyarakat, alkes untuk polindes di sejumlah desa, pembangunan jalan cor desa di Silimalombu, Kecamatan Onanrunggu sepanjang 50 meter untuk akses karyawan dan warga, produksi kompos dari pengolahan limbah yang disalurkan ke masyarakat, dan sebagainya.
Tak lupa, RSI juga memberikan bantuan tong air dan sabun untuk cuci tangan di tengah pandemi Covid-19.
“Program CSR perusahaan mengutamakan desa-desa ring satu tempat perusahaan beroperasi. Selanjutnya, sebagian desa-desa di ring 2,” katanya. (mea)
BANTUAN ALKES: Senior Community Affairs Manager RSI,
Dian Octavia (kanan) foto bersama Kristina Sibarani, bidan
desa di Desa Sirungkungon, di depan alkes bantuan RSI.
SIRUNGKUNGON, SUMUTPOS.CO – Seperti namanya, demikianlah letak desa ini. Sirungkungon. Artinya, area leher. Desa ini diapit dua perbukitan di kiri kanan seperti bahu. Di depan ada Danau Toba. Di belakang, ada pebukitan tinggi. Di atas pebukitan itu, terdapat kawasan Bandara Sibisa. Desa ini masuk Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba, Sumatera Utara.
BANTUAN ALKES: Senior Community Affairs Manager RSI,
Dian Octavia (kanan) foto bersama Kristina Sibarani, bidan
desa di Desa Sirungkungon, di depan alkes bantuan RSI.
Saking terpencilnya, alat transportasi sehari-hari masyarakat keluar desa adalah sampan dan kapal via perairan Danau Toba.
“Saat ini sih sudah ada jalan mendaki ke atas. Tapi hanya bisa ditempuh dengan sepeda motor,” kata seorang warga.
Dihuni sekitar 144 Kepala Keluarga dengan penduduk 400-an jiwa, setengah warga desa memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Sebanyak 60 orang sebagai karyawan Regal Spring Indonesia (RSI). Sisanya petani.
Di desa ini, ada satu Polindes, satu sekolah dasar, dan gereja. “Kalau hendak melanjut ke SMP, anak-anak desa ini biasanya pergi ke Ajibata. Kos di sana. Pulang sekali seminggu atau sekali sebulan,” jelas Kristina Sibarani (30), bidan desa yang bertugas di desa ini, kepada Sumut Pos, pertengahan pekan lalu.
Sejak bertugas di desa tersebut tahun 2010, Kristina mengaku mengalami kesulitan saat ada ibu hamil yang akan partus, dan ternyata mengalami kondisi emergency.
“Kadang saat pemeriksaan, kondisi kehamilan normal saja. Ternyata saat mau partus, terjadi pendarahan. Panik. Apalagi jika saat itu ternyata kapal sedang tidak ada,” kisahnya dengan nada miris.
Sebagai bidan desa, biasanya ia meminta keluarga si ibu hamil untuk mengupayakan alat transportasi. Apakah dengan sampan kecil, atau cara apapun yang bisa diperoleh.
“Nah… sejak ada Aquafarm (RSI, Red) di dekat desa kami, warga relatif lebih tenang. Jika terjadi kondisi emergency, warga bisa minta tolong untuk menggunakan kapal Aquafarm mengangkut ibu partus ke Ajibata. Gratis pula,” kata Kristina seraya tersenyum.
Pelayanan kesehatan warga semakin meningkat, sejak tahun lalu RSI menyalurkan bantuan alat-alat kesehatan (alkes) sebagai program CSR bidang kesehatan, ke Polindes Sirungkungon.
Alkes yang disalurkan antara lain alat cek kolesterol, alat cek asam urat, timbangan bayi, alat cek tensi, partus set, dan alat mendengar denyut jantung bayi. Selain itu, sejumlah fasilitas kantor polindes juga dilengkapi RSI. Seperti lemari obat, meja, bangku, bahkan tangga permanen serta tembol penahan bangunan polindes.
“Sejak ada partus set dan alat cek denyut jantung bayi ini, kondisi ibu dan bayinya bisa ditangani lebih dini. Misalnya jika kondisi ibu dan anak membahayakan, sudah bisa dideteksi lebih dini dan bisa segera dirujuk sebelum terjadi kondisi emergency,” kata Kristina bersemangat.
Ia senang dengan kelengkapan alkes di polindes tempatnya bertugas, sehingga pelayanan kesehatan ibu hamil, lansia, dan anak-anak semakin berkualitas.
“Terima kasih untuk RSI. Bantuan alkes ini sangat menolong. Banyak lansia yang bisa cek kolesterol, gula darah, dan asam urat tanpa perlu lagi ke Ajibata. Lansia dan ibu hamil juga lebih tenang ke Polindes setelah tangga dibangun permanen. Dulu ‘kan tangganya agak rusak. Rentan tergelincir bagi lansia dan ibu hamil,” ucapnya.
Saat ini ia menganggap fasilitas alkes di Polindes Sirungkongon sudah cukup untuk pertolongan pertama. “Kalau kondisi berat, bisa dirujuk ke Ajibata,” katanya.
Senior Community Affairs Manager RSI, Dian Octavia, menjelaskan, pemberian bantuan alkes ke Polindes Sirungkungon merupakan inisiatif RSI. “Awalnya kami survey untuk melihat apa saja kebutuhan desa. Ternyata menurut kades dan bidan desa, butuh alkes. Kami minta mereka mengajukan proposal. Tahun lalu, bantuan alkes kami salurkan,” katanya.
Program CSR RSI bidang kesehatan, menurutnya, merupakan program perusahaan yang saling melengkapi dengan pemerintah yang memiliki keterbatasan. “RSI telah menyalurkan alkses di 9 desa. Yakni di Kecamatan Parapat: Desa Pardamean. Di Kecamatan Ajibata: Desa Pardomuan, Parsaoran, Sirungkungon. Di Kecamatan Simanindo, Samosir: Silimalombu, Parbalohan, Hutaginjang, Tomok Induk, dan Tomok Parsaoran,” katanya.
Selain bantuan alkes, RSI juga menyalurkan bantuan alat-alat pendukung protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Alat cuci tangan, tong air, dan sabun disediakan di fasilitas umum, seperti gereja, sekolah, dan fasum lainnya di sejumlah desa. “Kami ingin warga juga disiplin menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19,” kata Dian.
Selain bantuan alkes, RSI juga menyalurkan bantuan pengadaan bak air dan pipa di Dusun Tangap, Desa Sirungkungon. “Bak ada 3 layer, disalurkan dengan pipa ke dusun yang letaknya cukup tinggi. Selama ini mereka sulit menjangkau air Danau Toba yang cukup jauh di bawah dusun,” kata Dian.
Bantuan lainya adalah pengadaan komputer untuk SD di desa itu, rehab kelas, pengadaan buku dn rak buku. “Ini sebagai bagian dari program KAMI PEDULI RSI, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Dian. (mea)
IKAN ASIN: Ma Prandika Gultom (57), menjemur ikan tilapia asin, di belakang rumahnya di Desa Sitiotio, Kecamatan
Simanindo, Kabupaten Samosir. Ikan mentah diperolehnya dari KJA Regal Spring Indonesia. Seminggu, ia bisa memproduksi 80 kg ikan asin, dengan harga jual saat ini Rp27 ribu per kg.
SUMUTPOS.CO – Memproduksi tilapia premium, sembari membangun masyarakat sekitar. Itulah misi awal yang dipertahankan Regal Springs Indonesia –produsen ikan filet putih terbesar di dunia–, hingga saat ini. Hadir di Danau Toba sejak 1998 lalu, apa yang telah dilakukan perusahaan membangun masyarakat sekitar?
IKAN ASIN: Ma Prandika Gultom (57), menjemur ikan tilapia asin, di belakang rumahnya di Desa Sitiotio, Kecamatan
Simanindo, Kabupaten Samosir. Ikan mentah diperolehnya dari KJA Regal Spring Indonesia. Seminggu, ia bisa memproduksi 80 kg ikan asin, dengan harga jual saat ini Rp27 ribu per kg.
Didirikan tahun 1988 di sebuah danau air tawar di Wunut, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia, bisnis Regal Springs Tilapia tumbuh dan berkembang hingga ke Honduras, Meksiko, termasuk ke Sumatera Utara, persisnya di wilayah Danau Toba.
Memproduksi ikan tilapia yang diakui konsumen rasanya paling fresh di dunia, Regal Spring menjadi produsen ikan putih terintegrasi terbesar di dunia. Rantai integrasinya mulai dari pembibitan ikan tilapia, pembesaran, pengolahan, hingga pemasaran ke Amerika Serikat dan Eropa.
Saat ini, bisnis ikan daging putih produksi Regal Spring diakui sebagai nomor 1 paling banyak dikonsumsi di USA. Fillet tilapia yang paling disukai adalah hasil budidaya di perairan Danau Toba. Bebas dari kandungan antibiotik, aditif, dan bahan pengawet.
Apa rahasianya?
“Perusahaan membudidayakan ikan di kolam jaring apung di danau air tawar yang terjaga kemurniannya, dengan kondisi arus alami. Keramba dibangun di danau dengan kedalaman sekitar 100 meter untuk menghasilkan ikan tilapia yang sehat. Karena kualitas air sangat mempengaruhi kualitas daging ikan, perusahaan berkepentingan menjaga kualitas air dan danau tetap prima,” kata Dian Octavia, Senior Community Affairs Manager Regal Springs Indonesia (RSI), didampingi Senior External Affairs Manager RSI, Kasan Mulyono, kepada Sumut Pos, pertengahan pekan lalu.
Berkomitmen untuk terus beroperasi secara keberlanjutan di Indonesia, PT Aquafarm Nusantara (AN) di bawah manajemen RSI, memiliki filosofi bisnis baru: KAMI PEDULI.
Program ini bertujuan menghasilkan produk RSI tilapia alami yang lebih baik untuk kebutuhan konsumen, sekaligus memelihara lingkungan dan sumber daya alam dan membangun masyarakat sekitar.
3 Pilar KAMI PEDULI
Dalam misi mengurangi kemiskinan dan kekurangan lapangan pekerjaan yang dihadapi masyarakat sekitar, Regal Springs Indonesia sejak awal kehadirannya, telah menggulirkan sejumlah program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun konsep KAMI PEDULI baru diluncurkan tahun 2018. Program ini memiliki tujuan yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDG’s) yang digaungkan oleh PBB.
“Ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang digaungkan PBB, sebagai acuan seluruh jenis industri di dunia. Mulai dari pemeliharaan air bersih, gender equality, pendidikan, kesehatan, infratruktur, dan seterusnya. Intinya, menjaga bumi sebagai bagian masyarakat global,” kata Dian Octavia.
RSI merangkum setidaknya 6-8 tujuan tersebut dalam program KAMI PEDULI, yang diurai dalam 3 nilai dasar. Yaitu, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap komunitas, dan kepedulian untuk memproduksi ikan Tilapia secara alami.
Pilar pertama, peduli lingkungan. Sebagai bisnis yang bergerak di bidang pembudidayaan ikan air tawar, air menjadi sumber daya vital untuk menghasilkan ikan Tilapia yang aman untuk dikonsumsi.
“Air ibarat darah bagi bisnis ini. Kualitas ikan sangat dipengaruhi kualitas air. Karena itu, kondisi perairan tempat pembudidayaan ikan amat dijaga. Program pengujian kualitas air danau diawasi secara independen oleh Wageningen University Belanda. Selain itu, air danau yang menjadi tempat budidaya juga telah diuji oleh laboratorium independen berstandar ISO 17025,” kata Dian.
Selain itu, produksi dan penebaran pakan dilakukan secara bertanggung jawab.
RSI juga menanamkan prinsip zero waste dalam proses budidaya. Bisa dipastikan tidak ada bagian dari ikan Tilapia yang dibuang, sehingga tidak ikut mencemari lingkungan.
“Bagian-bagian yang biasanya dibuang, kami coba manfaatkan kembali. Misalnya, tulang ikan dijadikan pupuk kompos, dan dibagikan kepada warga sekitar perusahaan secara gratis. Kulit ikan diolah kembali untuk obat luka bakar. Sisik ikan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kosmetik,” jelas Dian.
Pilar kedua, peduli komunitas. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembudidayaan, program KAMI PEDULI turut memperhatikan aspek-aspek kehidupan sosial masyarakat. Di antaranya peduli terhadap pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur setempat, perekonomian warga, hingga edukasi masyarakat mengelola limbah domestik.
“Kami meniru konsep Muhammad Yunus, pendiri Grameen Bank di Bangladesh yang meraih penghargaan Nobel Perdamaian. Ia mengatakan: ‘Every time I see a problem, I create a business to solve it.’ Ia menciptakan bisnis untuk mengurai masalah sosial yang ada. RSI pun setuju cara itu. Pertumbuhan ekonomi seharusnya berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami mendukung program-program pendidikan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” kata Dian.
Dan pilar ketiga, peduli dalam produksi ikan tilapia yang lebih baik. Dimulai dari proses budidaya secara alami di danau (bukan di kolam), pemberian pakan terapung untuk memaksimalkan penggunaan pakan, serta pengendalian unit operasional yang lebih baik.
Konsepnya, memproduksi ikan dilapia secara alami yang lebih baik, sebagai nutrisi makanan kelas dunia, tanpa antibiotik.
“Untuk mencapai ketiga pilar itu, RSI bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan, dengan menekankan skala prioritas secara bertahap,” cetus Dian.
Peluang Bisnis bagi Masyarakat Lokal
Mengembangkan bisnis sembari memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memiliki penghasilan dan mata pencaharian yang lebih besar, menjadi salahsatu misi RSI. Menjadi pilar kedua KAMI PEDULI.
“Perusahaan terus berupaya memperkuat masyarakat nelayan sekitar melalui pengembangan ekonomi dan sosial,” kata Dian.
Di Sumut, Regal Springs mempekerjakan 3.600 pekerja. Sekitar 780 karyawan dipekerjakan sekitar wilayah Danau Toba sendiri, sisanya di wilayah Serdangbedagai.
Dengan mempekerjakan warga lokal, Regal Springs Indonesia berharap mampu menghidupkan geliat perekonomian warga dan ikut memajukan aktivitas bisnis di sekitar kawasan pembudidayaan ikan Tilapia.
“Sebagai perusahaan asing yang memiliki izin operasi di Indonesia, Regal Springs Group memiliki kewajiban untuk ikut berpartisipasi bersama pemerintah daerah, dalam memajukan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat di sekitar wilayah operasional,” kata Dian.
Selain mempekerjakan warga lokal, RSI juga menggerakkan program Corporate Social Responsibility (CSR) di sejumlah bidang di kawasan Danau Toba. Program-program CSR itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga, dari berbagai aspek.
Mulai dari bantuan honor untuk guru-guru bantu di sejumlah sekolah, pelatihan sanggar tari dan menjahit bagi warga, pemberian makanan tambahan dan komputer untuk sekolah, bantuan alat-alat kesehatan (alkes) ke polindes dan klinik desa, sarana air bersih sumur bor dan tangki untuk warga, penebaran bibit ikan, pembersihan air danau dari enceng gondok, pembangunan infratruktur jalan, sarana protokol kesehatan di sekolah dan rumah ibadah, membuka peluang bisnis bagi warga, dan banyak lagi.
“Misalnya, OSF (out of specification) berupa ikan-ikan yang mati, menjadi peluang bisnis bagi masyarakat sekitar. Ikan baru mati yang kondisinya masih bagus, diolah masyarakt menjadi ikan asin. Yang mutunya dinilai agak jelek, diolah menjadi pakan ternak. Ada juga yang diubah menjadi tepung ikan untuk pakan ternak juga. Jadi tidak ada yang terbuang,” kata Dian.
Dia mengakui, idealnya pengolahan ikan-ikan mati dikelola secara profesional sesuai anjuran pemerintah. “Tapi kondisi di lapangan cukup unik. Masyarakat justru berebutan minta ikan mati. Mereka keberatan jika distribusi ikan mati yang selama ini berlangsung, dihentikan. Alasannya, selama ini mereka diuntungkan secara finansial. Mereka mengolah ikan mati menjadi ikan asin. Sisanya bisa diolah menjadi pakan, sehingga tidak perlu lagi beli bahan pakan ternak,” jatanya.
Kondisi ini menjadi dilema bagi perusahaan. “Perusahaan siap mengalihkan pengolahan ikan OSF ke pihak ketiga. Dijadikan tepung ikan untuk pakan ternak sesuai tata cara yang berlaku. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang selama ini telah menerima manfaat? Saya kira, perlu win-win solution dari pemerintah,” cetusnya.
Strategi lainnya adalah pembentukan mindset social enterpreneur di kalangan warga sekitar perusahaan. Di Parapat dan Ajibata misalnya, RSI menggandeng Desmond Group untuk tujuan pembentukan mindset social enterpreneur.
“Potensi social enterpreneur digali pelan-pelan, step by step. Tahun pertama, diskusi dulu untuk menggali potensi warga lokal. Tahun kedua, melakukan studi banding. Dan tahun ketiga praktek. Saat ini masih tahap penggalian potensi lokal. Bertahaplah,” kata Dian. (mea)
TANDA TANGAN: Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1 Ridwan Sani Siregar (keempat kanan) dan Deputi IV Bidang Pengusahaan BP Batam Syahril Japarin (ketiga kiri) melakukan penandatanganan kerjasama pemanduan dan penundaan kapal
BELAWAN, SUMUTPOS.CO- PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo 1 melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang operasional jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Wajib Pandu.
Kerja sama di Lingkungan Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang diselenggarakan di Grand Aston City Hall, Medan, Sabtu,(17/10).
Penandatanganan ini dilakukan oleh Direktur Operasional dan Komersial Pelindo 1, Ridwan Sani Siregar dan Deputi IV Bidang Pengusahaan Badan Pengusahaan (BP) Batam Syahril Japarin yang disaksikan oleh Direktur Utama Pelindo 1 Dani Rusli Utama, Direktur Teknik Pelindo 1 Hosadi Apriza Putra, Direktur Transformasi dan Pengembangan Bisnis Pelindo 1 Prasetyo, Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson, serta General Manager Pelabuhan Barang BP Batam Kurnia Budi.
“Ini suatu kebanggaan bagi Pelindo 1 yang dipilih menjadi partner kerja sama oleh BP Batam. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sudah dibangun sebelumnya pada tahun 2018, memang ada beberapa hal yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dari Pelindo 1,” jelas Direktur Utama Pelindo 1, Dani Rusli Utama.
Pelindo 1 akan melakukan improvement dari proses-proses yang ada seperti peningkatan Good Corporate Governance (GCG), implementasi IT, dan operational excellence sehingga performance operasional di Batam menjadi lebih baik. Sebagai pelayan masyarakat diharapkan mampu menurunkan total logistic cost khususnya di Batam.
“Kita yakin value added dari kerjasama kedua belah pihak ini bisa berkontribusi baik untuk pelayanan kepada masyarakat ke depan,” jelas Dani Rusli Utama.
Penandatanganan perjanjian kerja sama ini bertujuan agar mensinergikan semua pihak untuk mewujudkan aspek keselamatan, keamanan pelayaran, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas kapal dalam pemanduan dan penundaan kapal di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam kerja sama ini, Pelindo 1 akan memberikan pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana pemanduan dan penundaan kapal, tenaga pandu di wilayah wajib pandu di lingkungan kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dengan jangka waktu selama lima tahun. Perairan wajib pandu di wilayah Batam tersebut meliputi Batu Ampar, Kabil, Sekupang, dan Tanjung Uncang.
Dani Rusli Utama menambahkan bahwa dalam kerjasama ini juga akan meningkatkan implementasi layanan berbasis IT atau digitalisasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik.
Pelindo 1 dan BP Batam akan melakukan implementasi sistem IT untuk penyampaian data operasional yang dapat dilakukan secara real time sehingga mampu meningkatkan kecepatan pelayanan yang lebih baik serta menjalankan prinsip GCG.
“Kami juga berharap adanya peluang sinergi di bidang usaha lainnya di luar kegiatan ini seperti depo kontainer, depo logistik, pengembangan pelabuhan, maupun kegiatan usaha lainnya antara Pelindo 1 dan BP Batam,” terang Dani Rusli Utama.
Senada dikatakan Deputi IV Bidang Pengusahaan BPBatam, Syahril Japarin menerangkan bahwa BP Batam memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pengusaha, termasuk BUMN untuk melakukan kerjasama dengan BP Batam.
“Pengelolaan kegiatan-kegiatan usaha BP Batam perlu sentuhan pengusaha yang berpengalaman dan profesional seperti Pelindo 1, sehingga mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk melakukan kerjasama pada banyak hal lainnya di kemudian hari,” jelas Syahril Japarin. (fac/ram)
VAKSIN: Uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia dimulai sejak Agustus 2020. Indonesia membutuhkan 340 juta dosisi vaksin dalam setahun.
BANDUNG, SUMUTPOS.CO –Indonesia membutuhkan vaksin Covid-19 mencapai 340 juta dosis dalam setahun. Angka itu dihitung berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang diambil berjumlah 170 juta jiwa dikali dua (jumlah suntikan).
VAKSIN: Uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia dimulai sejak Agustus 2020. Indonesia membutuhkan 340 juta dosisi vaksin dalam setahun.
“Sebanyak 170 juta jiwa, atau sekitar 60 persen dari total jumlah penduduk Indonesia,” ujar Direktur Utama PT Bio Farma, Honesti Basyir, dalam rilisnya, Minggu (18/10).
Ini menjadi program besar sehingga harus dikelola dengan baik mulai dari uji klinis vaksin fase tiga, produksi, hingga distribusi dari Bio Farma. Termasuk kesiapan dari tingkat provinsi, puskesmas, termasuk tenaga kesehatan yang memberikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.
“Karena itu program vaksinasi Covid-19 ini harus dikawal sebaik mungkin dari seluruh stakeholder, sehingga program ini dapat berjalan sesuai prosedur,” kata dia.
Dengan persiapan yang baik, saat eksekusi, masyarakat akan merasa yakin bahwa vaksin Covid-19 sudah sesuai dengan peraturan dari Badan POM yang pada akhirnya bisa menghentikan penyebaran virus Covid-19.
Direktur Registrasi Obat Badan POM, Riska Andalusia mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi kepada tim peneliti uji klinis fase 3 dan tim Bio Farma yang sudah menjalankan uji klinis sesuai dengan rencana dan time line yang ketat. “Kami berharap juga agar kegiatan uji klinis fase 3 ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip Cara Uji Klinis yang Baik (CUKB) dan validitas data dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Riska.
Hingga kini, tidak ada laporan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) atau efek samping yang berat atau serius yang dialami relawan vaksin Covid-19.
Hasil dari uji klinis ini dapat menjadi data pendukung bagi Badan POM saat mengeluarkan Emergency Use Authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 yang akan diajukan Bio Farma saat uji klinis fase 3 berakhir. Nantinya, hasil dari uji klinis fase 3 yang ada di Bandung akan digabungkan dengan hasil uji klinis fase 3 yang ada di negara lain, seperti Brazil, Chille, Turki, dan Bangladesh.
“Uji klinis fase 3 ini dilakukan multi center study atau dilakukan di banyak tempat,” ungkap dia. Hasil dari setiap uji klinis di lima negara tersebut, akan digabungkan dan dijadikan dasar sebagai pemberian izin untuk memproduksi vaksin Covid-19 di kemudian hari.
1.620 Relawan Disuntik
Sebanyak 1.620 relawan uji klinis vaksin Covid-19 dari Sinovac China tuntas mendapatkan suntikan pertama. “Target relawan untuk uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 sudah sesuai rencana awal, Agustus 2020 lalu,” ujar Honesti.
Dari informasi yang diperolehnya dari tim uji klinis fase 3, relawan yang mendaftar berjumlah 1.800 relawan, atau lebih dari jumlah yang didaftarkan yaitu 1.620 orang. Hingga Jumat (16/10), jumlah relawan yang sudah mendapatkan suntikan pertama mencapai 1.620 relawan, dan suntikan kedua 1.074 relawan.
“Sedangkan 671 relawan sudah dalam tahap pengambilan darah pasca-penyuntikan kedua/masuk periode monitoring,” ucap dia.
Dari 671 relawan yang masuk tahap monitoring, 540 di antaranya sudah menjalani tahap pemeriksaan imunogenisitas. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kekebalan relawan muncul pasca- diberikan dua kali suntikan dari vaksin Covid-19.
Tak Temukan Efek Samping Berat
Sementara itu, uji coba vaksin Covid-19 Sinovac di Indonesia sudah dimulai sejak Agustus 2020 di Bandung, Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), lebih dari 1.600 relawan terlibat dalam uji coba vaksin tersebut.
Kepala Badan POM Penny K Lukito mengatakan, uji coba vaksin Sinovac tidak memberikan efek samping berat bagi para relawan. Laporan yang diterimanya, vaksinasi tersebut hanya menimbulkan reaksi ringan.
“Sejauh ini tidak ditemukan adanya reaksi yang berlebihan atau Serious Adverse Event, hanya reaksi ringan seperti umumnya pemberian imunisasi,” jelasnya melalui siaran pers, Minggu (18/10).
Penny menjelaskan, pada Jumat (16/10), Tim Inspektur Badan POM melakukan inspeksi pelaksanaan uji klinik vaksin Sinovac di Puskemas Garuda dan Puskesmas Dago, Bandung. Di kedua tempat ini, subjek uji klinik ke-1.620 atau subjek penelitian terakhir direkrut.
Inspeksi serupa telah dilakukan pada 8 sampai 9 September 2020 terhadap seluruh center uji klinik. Hasil inspeksi menunjukkan, tidak ada temuan yang bersifat kritikal.
“Tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan-temuan hasil inspeksi sebelumnya telah kami terima. Diharapkan tindakan perbaikan ini dapat menjadi upaya peningkatan kualitas pelaksanaan uji klinik,” ujarnya.
Penny menyebut, inspeksi merupakan salah satu pengawalan Badan POM dalam pelaksanaan uji klinik untuk memastikan berjalan sesuai dengan protokol yang telah disetujui.
Badan POM sebagai lembaga pemerintah dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan keamanan, kualitas dan khasiat atau manfaat obat temasuk vaksin Covid-19 yang akan digunakan oleh masyarakat.
Untuk itu, Badan POM melakukan pengawalan pemenuhan peraturan, standar dan persyaratan sepanjang siklus perjalanan pengembangan obat mulai dari tahap pengembangan produk, uji klinik, sampai kepada formulasi dan distribusi obat.
“Khusus untuk vaksin Covid-19, Badan POM telah berupaya optimal dalam pendampingan uji klinik untuk mendapatkan data khasiat dan keamanan serta pemenuhan data mutu,” kata dia.
Ketua tim riset uji klinis Unpad Prof Kusnandi Rusmil mengatakan, 1.620 relawan dibutuhkan dalam proses uji klinis vaksin. Namun, hanya 540 orang akan disuntik vaksin, sisanya akan mendapat cairan plasebo. Penentuan pemberian vaksin atau plasebo akan dilakukan secara acak.
“Bagi yang menerima plasebo akan mendapatkan vaksin Covid-19 setelah vaksin didaftarkan,” ungkap Kusnandi. Kesehatan peserta dipastikan tetap dipantau para peneliti secara tertatur selama penelitian berjalan, atau sekitar enam bulan setelah pemberian vaksin terakhir. (kps/lp6)
